LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1. SEKRETARIAT DAERAH NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur
2
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
SUMBER DATA
1
Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus
4 Bag. Pemerintahan Desa
2
Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong
Bag. Pemerintahan Desa
3
Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong
Bag. Pemerintahan Desa
1
Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik
Bagian Ortala
2
Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP
Bagian Ortala
3
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (Kriteria)
Bagian Ortala
4
Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Kriteria)
Bagian Ortala
5
Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)
Bagian Ortala
6
Persentase Jumlah SKPD yang Bag.Pembangunan Menyampaikan DURP dengan tepat waktu
7
Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa
Bag.Pembangunan
8
Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu
Bag.Pembangunan
9
Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun
Bagian Hukum
10 Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah
Bagian Umum
NO SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
2
11 Besaran kerjasama daerah (Dokumen) 12 Cakupan Pelaksanaan SPM (%) 3
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
SUMBER DATA 4 Bag. Pemerintahan Umum Bag. Pemerintahan Umum
1
Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah
Bag. Pemerintahan Umum
2
Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kelurahan
Bag. Pemerintahan Desa
3
Cakupan Pembinaan Administrasi Desa
Bag. Pemerintahan Desa & Kecamatan
4 Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai
1 Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar kota parakan
DPU & Bag. Pemum
5 Meningkatnya pelayanan pemerintahan melalui ketersediaan bangunan instansi pemerintah
1 Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai (unit)
DPU & Bag. Pemum
6 Meningkatnya Akses atas Komunikasi dan Informasi
1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang (Kali)
Dinhubkominfo, Bagian Humas
2 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa (Kali)
Dinhubkominfo, Bagian Humas
3 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru (Hari)
Bagian Humas
7 Terwujudnya Pengelolaan eGovernment
1 Cakupan Jaringan Sistem Informasi eGovernment (%)
2 Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi (%) 8 Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
1 Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat
9 Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran
1
2 Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten
Bag.Santel PDE, Dinhubkominfo, Bappeda Bag.Santel PDE & Dinhubkominfo Bagian Pemum Bagian Pemum
Persentase Perlindungan Sosial terhadap Dinas Sosial, Rumah Tangga Sasaran (%) Bapermades, Bagian Perekonomian
NO SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya 10 Pengelolaan Persampahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
1
11 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan
SUMBER DATA 4 Bagian Pemerintahan Umum, DPU, BLH
1
Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara
1
Cakupan pemberian bantuan tempat ibadah (%)
DPPKAD, Bagian Kesra
2
Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren (%)
DPPKAD, Bagian Kesra
3
Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ (%)
DPPKAD, Bagian Kesra
4
Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah (%)
DPPKAD, Bagian Kesra
2. SEKRETARIAT DPRD NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR KINERJA UUTAMA 3 1
Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda
2
Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan
SUMBER DATA 4 Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
3.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO
SASARAN STRATEGIS
1 1
2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1
3 Besaran Penelitaian dan Pengembangan
3
4 Bappeda
2
Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu
Bappeda
3
Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda
4
Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda
5
Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik
Bappeda
6
Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD
Bappeda
7
Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD
Bappeda
8
Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD
Bappeda
9
Persentase program SKPD di Luar RPJMD
Bappeda
10 Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD 2
SUMBER DATA
Bappeda
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya
1
Tersedianya informasi mengenai Rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya (PERDA)
Bappeda & DPU
2
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RT/RW beserta rencana rinci (%)
Bappeda & DPU
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya
1
Tersedianya informasi mengenai Rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya (PERDA)
Bappeda & DPU
2
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RT/RW besrta rencana rinci (%)
Bappeda & DPU
3
Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai DPU, Bappeda, KP3M Peruntukannya (%)
4
Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang
DPU, Bappeda, KP3M, Satpol PP
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
Cakupan tindakan 3 awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang (%)
4 DPU, Bappeda, KP3M, Satpol PP
1
Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government (%)
Bag.Santel PDE, Dinhubkominfo, Bappeda
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah
1
Besaran ketersediaan data statistik (Dokumen)
Bappeda
Meningkatnya Akses atas Komunikasi dan Informasi
1
Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog
Bappeda
2
Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital
Bappeda
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
4
Terwujudnya Pengelolaan eGovernment
5
6
4. INSPEKTORAT NO
SASARAN STRATEGIS
1 2 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 1
Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan
SUMBER DATA 4 Inspektorat
5. DINAS PENDIDIKAN NO 1 1
2
3
4
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 Tersusun dan terlaksananya kurikulum 1. muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa
4 Dinpendik
2. Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan
Dinpendik
3. Persentase pendidik yang disiplin
Dinpendik
4. Persentase angka kenakalan siswa
Dinpendik
1. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)
Dinpendik
2. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)
Dinpendik
3. Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun)
Dinpendik
4. Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)
Dinpendik
5. Rasio siswa per kelas TK
Dinpendik
1. Persentase APK SD Sederajat
Dinpendik
2. Persentase APM SD Sederajat
Dinpendik
3. Persentase APK SMP Sederajat
Dinpendik
4. Persentase APM SMP Sederajat
Dinpendik
5. Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat
Dinpendik
6. Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar
Dinpendik
7. Rasio Siswa per Kelas SD/MI
Dinpendik
8. Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs
Dinpendik
9. Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar
Dinpendik
10. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun
Dinpendik
11. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun
Dinpendik
1. Persentase APK Pendidikan Menengah
Dinpendik
2. Persentase APM Pendidikan Menengah
Dinpendik
3. Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Menengah
Dinpendik Dinpendik
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
5
6
7
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 4. Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Menengah
4 Dinpendik
5. Rasio Siswa per Kelas SMA/MA
Dinpendik
6. Rasio Siswa per Kelas SMK
Dinpendik
7. Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah
Dinpendik
8. Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan
Dinpendik
9. Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun
Dinpendik
10. Rasio ketersediaan sekolah (SMA/MA/SMK) per Penduduk Usia 16-18 Tahun
Dinpendik
1. Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 2. tahun Rata-rata Lama Sekolah
Dinpendik Dinpendik/BPS
3. Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah
Dinpendik
1. Persentase TK/RA Terakreditasi A
Dinpendik
2. Persentase TK/RA Terakreditasi B
Dinpendik
3. Persentase TK/RA Terakreditasi C
Dinpendik
1. Persentase SD/MI Terakreditasi A
Dinpendik
2. Persentase SD/MI Terakreditasi B
Dinpendik
3. Persentase SD/MI Terakreditasi C
Dinpendik
4. Persentase SMP/MTs Terakreditasi A
Dinpendik
5. Persentase SMP/MTs Terakreditasi B
Dinpendik
6. Persentase SMP/MTs Terakreditasi C
Dinpendik
7. Persentase Angka Lulusan SD/MI
Dinpendik
8. Persentase Angka Lulusan SMP/MTs
Dinpendik
9. Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00
Dinpendik
10. Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00
Dinpendik
11. Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA
Dinpendik
12. Angka Putus Sekolah SD/MI
Dinpendik
13. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Dinpendik
14. Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif (%)
Dinpendik
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
Cakupan ketersediaan rencana INDIKATOR KINERJA UTAMA pengembangan kurikulum dan proses 3 pembelajaran yang efektif (%) 15. Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan (%)
8
9
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal
10 Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik
11 Peningkatan kualifikasi akademik pendidik
Dinpendik SUMBER DATA 4 Dinpendik
1. Persentase SMA/MA Terakreditasi A
Dinpendik
2. Persentase SMA/MA Terakreditasi B
Dinpendik
3. Persentase SMA/MA Terakreditasi C
Dinpendik
4. Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi A
Dinpendik
5. Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi B
Dinpendik
6. Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi C
Dinpendik
7. Persentase Angka Lulusan SMA/MA/SMK
Dinpendik
8. Persentase Siswa SMA/MA/SMK yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00
Dinpendik
9. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
Dinpendik
1. Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan
Dinpendik
1. Rasio Siswa per Pendidik TK/RA
Dinpendik
2. Rasio Siswa per Pendidik SD/MI
Dinpendik
3. Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs
Dinpendik
4. Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA
Dinpendik
5. Rasio Siswa per Pendidik SMK
Dinpendik
1. Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik
Dinpendik
2. Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik
Dinpendik
3. Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik
Dinpendik
4. Persentase Pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik
Dinpendik
5. Persentase Pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik
Dinpendik
6. Cakupan ketersediaan guru SD/MI (%)
Dinpendik
7. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs per Satuan mata pelajaran (%)
Dinpendik
8. Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)
Dinpendik
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
12 Meningkatnya Profesionalisme Pendidik
13 Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kependidikan
14 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
15 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 9. Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs
SUMBER DATA 4 Dinpendik
10. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn (%)
Dinpendik
11. Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI (%)
Dinpendik
12. Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs (%)
Dinpendik
13. Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah (%)
Dinpendik
1. Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik
Dinpendik
2. Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik
Dinpendik
3. Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik
Dinpendik
4. Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik
Dinpendik
5. Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik
Dinpendik
1. Besaran Pegawai Administrasi Sekolah
Dinpendik
2. Besaran Penilik Pendidikan Nonformal
Dinpendik
3. Rasio Pengawas Sekolah
Dinpendik
4. Besaran Pamong Belajar
Dinpendik
1. Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik
Dinpendik
2. Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran
Dinpendik
3. Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya
Dinpendik
4. Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang
Dinpendik
5. Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang
Dinpendik
1. Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik
Dinpendik
2. Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik
Dinpendik
3. Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana
Dinpendik
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
16 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah
17 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase SD/MI yang 3 Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana
SUMBER DATA Dinpendik 4
4. Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana
Dinpendik
5. Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil (%)
Dinpendik
6. Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs) (%)
Dinpendik
7. Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs (%)
Dinpendik
8. Cakupan Ketersediaan Ruang Guru (%)
Dinpendik
1. Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik
Dinpendik
2. Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik
Dinpendik
3. Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana
Dinpendik
4. Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana
Dinpendik
1. Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya
Dinpendik
2. Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar
Dinpendik
6. DINAS KESEHATAN NO
SASARAN STRATEGIS
1 1
2 Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu
2
Meningkatnya Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (%)
4 Dinas Kesehatan
2
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)
Dinas Kesehatan
3
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)
Dinas Kesehatan
4
Cakupan Pelayanan Nifas (%)
Dinas Kesehatan
5
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Dinas Kesehatan
6
Cakupan Kunjungan Bayi (%)
Dinas Kesehatan
7
Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) (%)
Dinas Kesehatan
8
Cakupan Pelayanan Anak Balita (%)
Dinas Kesehatan
9
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi (%)
Dinas Kesehatan
1
10 Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Dinas Kesehatan
11 Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup
Dinas Kesehatan
12 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Dinas Kesehatan
13 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
Dinas Kesehatan
14 Cakupan layanan kesehatan peserta KB aktif (%)
Dinas Kesehatan
15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)
Dinas Kesehatan
16 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
Dinas Kesehatan
17 Cakupan pelayanan gawat darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten (%)
Dinas Kesehatan
1
Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)
Dinas Kesehatan
2
Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate) (%)
Dinas Kesehatan
3
Prevalensi HIV pada Penduduk Usia Dewasa
Dinas Kesehatan
4
Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS (%)
Dinas Kesehatan
5
Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita (%)
Dinas Kesehatan
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
3
Meningkatnya Gizi Masyarakat
INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia 3 Balita (%)
SUMBER DATA Dinas Kesehatan 4
6
Cakupan Penemuan Penderita Diare (%)
Dinas Kesehatan
7
CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk)
Dinas Kesehatan
8
Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk
Dinas Kesehatan
9
Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan
10 CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)
Dinas Kesehatan
11 Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani (%)
Dinas Kesehatan
12 Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) (%)
Dinas Kesehatan
13 Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak (%)
Dinas Kesehatan
14 Acut Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk usia < 15 tahun (Kasus)
Dinas Kesehatan
15 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)
Dinas Kesehatan
16 Cakupan Penderita diare Yang ditangani (%)
Dinas Kesehatan
1
Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (060 bulan)
Dinas Kesehatan
2
Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)
Dinas Kesehatan
3
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin (%)
Dinas Kesehatan
4
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)
Dinas Kesehatan
4
Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
1
Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan (%)
Dinas Kesehatan
5
Meningkatnya sumberdaya kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan
1
Cakupan fasilitas kesehatan dengan SDM sesuai Standar (%)
Dinas Kesehatan
2
Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi (%)
Dinas Kesehatan
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Ratio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas
4 Dinas Kesehatan
1
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan (%)
Dinas Kesehatan
2
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan (%)
Dinas Kesehatan
3
Cakupan penduduk yang memanfaatkan jamban (%)
Dinas Kesehatan
4
Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan (%)
Dinas Kesehatan
5
Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan (%)
Dinas Kesehatan
6
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar (%)
Dinas Kesehatan
7
Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
Dinas Kesehatan
8
Dinas Kesehatan
9
Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri (%) Cakupan rumah sehat (%)
1
Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (%)
3
6
7
Meningkatnya lingkungan sehat
Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni
SUMBER DATA
Dinas Kesehatan DPU & Dinas Kesehatan
7. DINAS PEKERJAAN UMUM NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 1 Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (%)
SUMBER DATA
2 Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (%)
DPU & Dinhubkominfo
3 Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan Kecepatan Rencana (%)
DPU & Dinhubkominfo
4 Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar kota parakan
2 Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur Sumber Daya Air
4 DPU & Dinhubkominfo
DPU & Bag. Pemum
5 Persentase Jalan yang Kondisi Baik (%)
DPU
6 Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (%)
DPU
7 Persentase tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik (%)
DPU
1 Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada (%)
DPU
2 Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif (%)
DPU
3 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan (%)
DPU
3 Meningkatnya pelayanan pemerintahan melalui ketersediaan bangunan instansi pemerintah
1 Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai (unit)
DPU & Bag. Pemum
4 Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni
1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)
DPU, Dinas Sosial, Bapermades
2 Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan (%)
DPU
3 Cakupan Layanan Air Minum yang layak (%)
DPU
4 Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (%)
DPU & Dinas Kesehatan
5 Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/Kawasan/ Kota (%)
DPU
6 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (%)
DPU
NO 1
SASARAN STRATEGIS 2 5 Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana
6 Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)
4 DPU
2 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%) 3 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)
DPU DPU
4 Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)
DPU
1 Tersedianya informasi mengenai Rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya (PERDA)
Bappeda & DPU
2 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RT/RW besrta rencana rinci (%)
Bappeda & DPU
3 Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya (%)
DPU, Bappeda, KP3M
4 Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang (%)
5 Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota (%)
7 Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai
SUMBER DATA
DPU, Bappeda, KP3M, Satpol PP
DPU/BLH
6 Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian (%)
DPU
1 Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (%)
DPU & Dinhubkominfo
2 Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (%)
DPU & Dinhubkominfo
3 Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan Kecepatan Rencana (%)
DPU & Dinhubkominfo
8 Meningkatnya Akses atas Komunikasi dan Informasi
1 Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun (%)
9 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
1 Cakupan Fasilitas Pegurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R)
DPU DPU/BLH
2 Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung
DPU
3 Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung)
DPU
4 Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)
DPU
NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA Proporsi Sampah Terangkut /tertangani 3 terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)
5 Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara
10 Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana
SUMBER DATA 4
Bagian Pemum, DPU, BLH
1 Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun (%)
DPU
2 Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)
BPBD, DPU
11 Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni
1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)
DPU, Dinas Sosial, Bapermades
12 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral
1 Terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan (unit)
DPU, BLH
8. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO SASARAN STRATEGIS 1 1
2
3
4
2 Meningkatnya Transportasi Masyarakat yang Memadai
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 1 Persentase Kendaraan yang Diuji (%)
4 Dinhubkominfo
2 Persentase keselamatan angkutan umum (%)
Dinhubkominfo
3 Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe b) (unit)
Dinhubkominfo
4 Tersedianya sub terminal (tipe c) (unit)
Dinhubkominfo
5 Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan (%)
Dinhubkominfo
6 Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan (%)
Dinhubkominfo
7 Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan (%)
Dinhubkominfo
8 Cakupan perusahan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek (%)
Dinhubkominfo
Meningkatnya sarana 1 Persentase jalan yang menjamin pengguna infrastruktur jalan dan jalan berkendara dengan selamat (%) jembatan yang memadai
Meningkatnya Akses atas Komunikasi dan Informasi
Terwujudnya Pengelolaan eGovernment
DPU & Dinhubkominfo
2 Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (%)
DPU & Dinhubkominfo
3 Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan Kecepatan Rencana (%)
DPU & Dinhubkominfo
1 Rasio Akses Internet di Ruang Publik (Rasio)
Dinhubkominfo
2 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional (Kali)
Dinhubkominfo
3 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal (Kali)
Dinhubkominfo
4 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang (Kali)
Dinhubkominfo, Bagian Humas Setda
5 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa (Kali)
Dinhubkominfo, Bagian Humas Setda
7 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)
Dinhubkominfo
1. Cakupan Jaringan Sistem Informasi eGovernment (%)
Bag.Santel PDE, Dinhubkominfo, Bappeda
NO SASARAN STRATEGIS 1
2
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 2. Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi (%)
SUMBER DATA 4 Bag.Santel PDE, Dinhubkominfo
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) (%)
SUMBER DATA 4 Dindukcapil
2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)
Dindukcapil
3 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)
Dindukcapil
4 Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian (%)
Dindukcapil
5 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dindukcapil
10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NO
SASARAN STRATEGIS
1 2 1 Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2
3
Meningkatknya Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga
4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 1. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)
4 Dinakertrans
2. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (%)
Dinakertrans
3. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan (%)
Dinakertrans
1. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja (%)
Dinakertrans
2. Tingkat Kesempatan Kerja (%)
Dinakertrans
3. Tingkat pengangguran terbuka (%)
Dinakertrans
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Dinakertrans
1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)
Dinakertrans
2. Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis (%)
Dinakertrans
3. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)
Dinakertrans
4. Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan (%)
Dinakertrans
1. Persentase Penempatan Transmigran (%)
Dinakertrans
11. DINAS SOSIAL NO
SASARAN STRATEGIS
1 1
2 Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2
Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1
3 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)
SUMBER DATA 4 Dinas Sosial
2. Persentase anak terlantar yang tertangani (%)
Dinas Sosial
3. Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)
Dinas Sosial
4. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)
Dinas Sosial
5. Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis (%)
Dinas Sosial
6. Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial (%)
Dinas Sosial
7. Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (%)
Dinas Sosial
1. Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)
Dinas Sosial
2. Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS (%)
Dinas Sosial
3. Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS
Dinas Sosial
4
Cakupan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Dinas Sosial
3
Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran
1. Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran (%)
Dinas Sosial, Bapermades, Bagian Perekonomian
4
Meningkatnya Pencegahan, 1. Persentase Korban Bencana Skala Penanggulangan, dan Kabupaten yang Menerima Bantuan Penanganan Bencana Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)
BPBD, Dinas Sosial
5
Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni
DPU, Dinas Sosial, Bapermades
1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
1
2
3
4
12. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 1 Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah (%)
SUMBER DATA 4 Dinperindagkop & UMKM
2
Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh
1 Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh (%)
Dinperindagkop & UMKM
3
Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
1 Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan (unit)
Dinperindagkop & UMKM
2 Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar (%)
Dinperindagkop & UMKM
1 Cakupan Nilai Ekspor produk daerah ($)
Dinperindagkop & UMKM
2 Cakupan promosi produk unggulan daerah (kali)
Dinperindagkop & UMKM
3 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (orang)
Dinperindagkop & UMKM
1 Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya (laporan)
Dinperindagkop & UMKM
2 Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (produk)
Dinperindagkop & UMKM
3 Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang (unit)
Dinperindagkop & UMKM
4 Persentase penyelesaian sengketa konsumen (%)
Dinperindagkop & UMKM
1 Prosentase jumlah koperasi aktif (%)
Dinperindagkop & UMKM
2 Besaran jumlah anggota koperasi (org)
Dinperindagkop & UMKM
3 Prosentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi (%)
Dinperindagkop & UMKM
1 cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan
Dinperindagkop & UMKM
4
5
6
7
Meningkatnya Daya Saing Produk
Meningkatnya Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)
Meningkatnya Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Menguatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM
NO SASARAN STRATEGIS 1 Menguatnya Kapasitas dan 2 Kapabilitas Pelaku UMKM
INDIKATOR KINERJA UTAMA cakupan meningkatnya 3 tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
SUMBER DATA 4 Dinperindagkop & UMKM
2 Besaran jumlah UKM yang dibina (kelompok)
Dinperindagkop & UMKM
3 Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM (Kelompok)
Dinperindagkop & UMKM
13. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA NO 1 1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya (%)
4 Dinbudparpora
2
Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi (%)
Dinbudparpora
1
Cakupan Kajian Seni (%)
Dinbudparpora
2
Cakupan Fasilitas Seni (%)
Dinbudparpora
3
Cakupan Gelar Seni (%)
Dinbudparpora
4
Cakupan Misi Kesenian (%)
Dinbudparpora
5
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (%)
Dinbudparpora
6
Cakupan Tempat Kesenian (%)
Dinbudparpora
7
Cakupan Organisasi Kesenian (%)
Dinbudparpora
1
Cakupan Fasilitas Cagar Budaya (%)
Dinbudparpora
2
Cakupan Promosi Cagar Budaya (%)
Dinbudparpora
3
Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan (%)
Dinbudparpora
1
Besaran Berkembangnya Kawasan wisata (unit)
Dinbudparpora
2 3
Besaran lama tinggal wisatawan (jam) Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan (%)
Dinbudparpora Dinbudparpora
4
Besaran meningkatnya Pengembangan Produk/event/atraksi Wisata (paket)
Dinbudparpora
5
Besaran Meningkatnya Pengelolaan Wisata (unit)
Dinbudparpora
6
Besaran Pengembangan Kemitraan Pariwisata (paket)
Dinbudparpora
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah Meningkatnya Promosi Seni dan Cagar Budaya
Meningkatkan Sarana Budaya dan Kebudayaan
Meningkatnya kunjungan wisatawan
1
5
Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
1
Besaran kegiatan kepemudaan (Kegiatan)
Dinbudparpora
6
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
1
Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga (%)
Dinbudparpora
7
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Atlet Olahraga
1 2
Kegiatan olah raga (kali) Besaran Prestasi Olahraga (jumlah medali)
Dinbudparpora Dinbudparpora
3
Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan (jumlah prestasi)
Dinbudparpora
14 NO 1 1
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan
SUMBER DATA
3 Cakupan pemberian bantuan tempat ibadah (%)
4 DPPKAD, Bagian Kesra Setda
2
Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren (%)
DPPKAD, Bagian Kesra Setda
3
Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ (%)
DPPKAD, Bagian Kesra Setda
4
Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah (%)
DPPKAD, Bagian Kesra Setda
1
2
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1
Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun
DPPKAD
3
Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah
DPPKAD
2
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kriteria)
DPPKAD
3
Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
DPPKAD
1
Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD
DPPKAD
4
Meningkatnya Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah
15. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
NO 1 1
2
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian
Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 1 Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang (kelompok)
4 Dintanbunhut
2 Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama (Ha)
Dintanbunhut
3 Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan (unit)
Dintanbunhut
1 Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul
Dintanbunhut
2 Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian (kelompok)
Dintanbunhut
3
Meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
1 Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit
Dintanbunhut
4
Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan
1 Peningkatan produktifitas Padi (Ton/Ha)
Dintanbunhut
2 Peningkatan produktifitas Jagung (Ton/Ha)
Dintanbunhut
3 Peningkatan produktifitas Ubi kayu (Ton/Ha)
Dintanbunhut
4 Peningkatan produktifitas Cabai (Ton/Ha)
Dintanbunhut
5 Peningkatan produktifitas Kobis (Ton/Ha)
Dintanbunhut
6 Peningkatan produktifitas Tembakau (Ton/Ha)
Dintanbunhut
7 Peningkatan produktifitas Kopi Robusta (Ton/Ha)
Dintanbunhut
8 Peningkatan produktifitas Kopi Arabika (Ton/Ha)
Dintanbunhut
1 Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung
Dintanbunhut
2 Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun (Unit)
Dintanbunhut
3 Besaran jumlah jalan usaha tani (Unit)
Dintanbunhut
5
Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
6
Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agropolitan
1 Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan
Dintanbunhut
7
Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
1 Besaran Penurunan Lahan kritis (Ha)
Dintanbunhut
NO 1
8
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya 2Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3
4
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan
1 Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
Dintanbunhut
2 Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan (Kelompok)
Dintanbunhut
3 Persentase Meningkatnya konservasi hutan dan lahan (Unit)
Dintanbunhut
16. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 1
2 Meningkatnya Penerapan Teknologi Perikanan
3 1 Penggunaan induk ikan unggul (%)
4 Dinakan
2
Meningkatnya Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Perikanan
1 Peningkatan produksi benih ikan (ekor)
Dinakan
2 Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam) (ekor)
Dinakan
3 Peningkatan produksi mina padi (ekor)
Dinakan
4 Produktivitas benih ikan (ekor/m2)
Dinakan
5 Produktivitas ikan konsumsi (kg/m2)
Dinakan
6 Produktivitas mina padi (kg/Ha/tahun)
Dinakan
7 Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan (kg)
Dinakan
8 Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)
Dinakan
9 Peningkatan luas lahan budidaya ikan (Ha)
Dinakan
NO
10 Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum (ton) 1 Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan (%)
SUMBER DATA
Dinakan
3
Meningkatnya penerapan teknologi, inovasi peternakan
Dinakan
4
Meningkatnya kualitas hasil 1 Angka Kematian Ternak unggas (%) produksi pertanian, 2 Angka Kematian Ternak kecil (%) perkebunan dan 3 Angka Kematian Ternak besar (%) peternakan
Dinakan Dinakan Dinakan
5
Meningkatnya produktivitas 1 Peningkatan Produktivitas daging Sapi ternak (Kg/Ekor)
Dinakan
2 Peningkatan Produktivitas daging Kambing (Kg/Ekor)
Dinakan
3 Peningkatan Produktivitas daging Domba (Kg/Ekor)
Dinakan
4 Peningkatan produksi telur ayam ras petelur (Butir)
Dinakan
5 6 7 8
Dinakan Dinakan Dinakan Dinakan
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
populasi populasi populasi populasi
sapi (Ekor) domba (Ekor) kambing (Ekor) ayam buras (Ekor)
17. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NO
SASARAN STRATEGIS
1 2 1 Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
SUMBER DATA 5 BKD
1
Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
2
Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa
BKD
3
Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
BKD
4
Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS
BKD
5
Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong
BKD
6
Persentase PNS Lulusan S1
BKD
7
Persentase PNS Lulusan S2/ S3
BKD
8
Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu
BKD
9
Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu
BKD
18. BADAN LINGKUNGAN HIDUP NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
1 1
2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
3 1 Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R) (%)
4 DPU/BLH
2
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
2 Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara
Bagian Pemerintahan Umum, DPU, BLH
1 Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air
BLH
2 Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara
BLH
3 Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya
BLH
4 Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
BLH
5 Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL
BLH
3
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya
1 Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota (%)
DPU/BLH
4
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral
1 Terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan (unit)
DPU, BLH
19. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
NO 1 1
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Peran kelembagaan dan Penyuluhan pertanian
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 1 Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikasi (Kali/Tahun)
4 Bapeluh
2 Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh (Orang/Tahun)
Bapeluh
3 Rasio jumlah kelompok tani maju (%)
Bapeluh
4 Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani (Orang/Tahun)
Bapeluh
5 Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) (%)
Bapeluh
6 Besaran pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (Unit/Tahun)
Bapeluh
20. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN NO 1 1
2
3
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 Meningkatnya kualias kesejahteraan keluarga
4
a. Keluarga Pra Sejahtera (%)
BKBPP
b. Keluarga Sejahtera I (%)
BKBPP
c. Keluarga Sejahtera II (%)
BKBPP
d. Keluarga Sejahtera III (%)
BKBPP
e. Keluarga Sejahtera III plus (%)
BKBPP
2
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun (%)
BKBPP
1
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun (%)
BKBPP
2
Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (%)
BKBPP
3
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need) (%)
BKBPP
4
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB (%)
BKBPP
5
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang Ber-KB (%)
BKBPP
6
Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan (rasio)
BKBPP
7
Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan (rasio)
BKBPP
8
Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria (%)
BKBPP
9
Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)
BKBPP
10 Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru (pasangan)
BKBPP
11 Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)
BKBPP
1
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)
BKBPP
NO 1
Meningkatnya Pemberdayaan SASARAN STRATEGIS Perempuan, 2 Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan INDIKATOR KINERJA UTAMA Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam 3Unit Pelayanan Terpadu (%)
BKBPP SUMBER DATA 4
2
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)
BKBPP
3
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu (%)
BKBPP
4
Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)
BKBPP
5
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan (%)
BKBPP
6
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (%)
BKBPP
7
Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (%)
BKBPP
8
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (%)
BKBPP
9
Rasio Kekerasan dalam rumah tangga (rasio) Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender (%)
BKBPP
4
Meningkatnya kesetaraan gender
1
BKPBPP
5
Meningkatnya Kualitas Kabupaten Layak Anak
1
Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan (%)
BKBPP
2
Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (%)
BKBPP
3
Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar (%)
BKBPP
4
Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
BKBPP
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
5
INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan Pencapaian 3 Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (%)
SUMBER DATA BKBPP 4
Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus (%)
BKBPP
21. BADAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 1 Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa (%)
4 Bapermades
2 Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif (%)
Bapermades
3 Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (BUMDes, Pasar Desa, UEDSP, Lumbung Pangan) (%)
Bapermades
4 Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) (%)
Bapermades
5 Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna (%)
Bapermades
6 Cakupan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran (%)
Bapermades
7 Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (%)
Bapermades
8 Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan (%)
Bapermades
2 Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni
1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)
3 Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran
1 Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran (%)
DPU, Dinas Sosial, Bapermades Dinas Sosial, Bapermades, Bagian Perekonomian
22. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL NO
SASARAN STRATEGIS
1 2 1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2
Meningkatnya Investasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 1 Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur (%)
4 KP3M
2 Prosentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu (%)
KP3M
3 Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (%)
KP3M
4 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap (hari)
KP3M
1 Laju Investasi (%)
KP3M
2 Nilai Investasi (rupiah/Milyar)
KP3M
3 Besaran jumlah Investor (investor)
3
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya
4 Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha (kali/tahun)
KP3M
5 Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal (unit)
KP3M
6 Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik (%)
KP3M
1 Telayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang (%)
KP3M
2 Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya (%)
DPU, Bappeda, KP3M
3 Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang (%)
DPU, Bappeda, KP3M, Satpol PP
23. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
1 2 1 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan
3 1 Prosentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat (%)
4 Kankesbangpol
2 Prosentase Partisipasi Pemilih
Kankesbangpol
3 Prosentase Kasus Pekat yang Tertangani (%)
Kankesbangpol
4 Penurunan Kasus SARA (%)
Kankesbangpol
5 Prosentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika (%)
Kankesbangpol
24. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan
2 Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
3 1 Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)
4 Satpol PP
2 Angka Kriminalitas (angka)
Satpol PP
3 Cakupan Penanganan demonstrasi (%)
Satpol PP
4 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (kali)
Satpol PP
5 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) (rasio)
Satpol PP
1 Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang (%)
DPU, Bappeda, KP3M, Satpol PP
25. KANTOR KETAHANAN PANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
1 1
2 Meningkatnya Ketahanan Pangan
3
4 KKP
1. Cakupan Ketersediaan Energi perkapita (kkal/kap/hr) 2. Cakupan Ketersediaan Protein perkapita (gr/kap/hr)
KKP
3. Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat (unit)
KKP
4. Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah
KKP
5. Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan (%)
KKP
6. Persentase meningkatnya skor pola pangan harapan
KKP
7. Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)
KKP
8. Besaran Desa Mandiri Pangan (Desa)
KKP
9. Besaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Lokasi)
KKP
10 Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan
KKP