Aspek Medikologal LSD JENIS-JENIS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (NAPZA/NARKOBA) GOLONGAN NARKOTIKA 1. Narkotika Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi 2.
menimbulkan ketergantungan, (Contoh : heroin/putauw, kokain, ganja). Narkotika Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh : morfin,
3.
petidin). Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
-
mengakibatkan ketergantungan (Contoh : kodein).24 Narkotika yang sering disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I, yaitu ; Opiat : morfin, herion (putauw), petidin, candu, dan lain-lain Ganja atau kanabis, marihuana, hashis Kokain, yaitu serbuk kokain, pasta kokain, daun koka.24 GOLONGAN PSIKOTROPIKA Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sidroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 golongan yaitu : 1. Psikotropika Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat 2.
mengakibatkan sindroma ketergantungan. (Contoh : ekstasi, shabu, LSD) Psikotropika Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta menpunyai potensi kuat mengakibatkan
3.
sindroma ketergantungan . ( Contoh amfetamin, metilfenidat atau ritalin). Psikotropika Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang
mengakibatkan 4.
sindroma
ketergantungan
(Contoh
:
pentobarbital,
Flunitrazepam). Psikotropika Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan (Contoh : diazepam, bromazepam, Fenobarbital, klonazepam, klordiazepoxide, nitrazepam, seperti pil BK, pil
Koplo, Rohip, Dum, MG).24 Psikotropika yang sering disalahgunakan antara lain : - Psikostimulansia : amfetamin, ekstasi, shabu. - Sedatif & Hipnotika (obat penenang, obat tidur): MG, BK, DUM, Pil koplo dan lain-lain. - Halusinogenika : Iysergic acid dyethylamide (LSD), mushroom. Pemakai psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah : " zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melaui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.25 Dalam Pasal 2 disebutkan : Ruang lingkup pengaturan dibidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi sindroma ketergantungan. Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digolongkan menjadi : psikotropika golongan I psilkotropika golongan II psikotropika golongan III psikotropika golongan IV Jenis jenis psikotropika tersebut dilampirkan dalam undang-undang ini yang
merupakan bagian tak terpisahkan.25 Adapun yang menjadi tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 yaitu : - Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. - Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. - Memberantas peredaran gelap psikotropika. Didalam Pasal 4 disebutkan : - Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentinga.n pelayanan kesehatan -
dan/atau ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu
-
pengetahuan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, psikotropika
dinyatakan sebagai barang terlarang.25 Ketentuan Pidana. Para pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika ,Psikotropika baik dari pihak pengguna sampai dengan tingkat yang lebih tinggi ,di samping dirinya sebagai korban namun juga menjadiobjek dari hukum ,bahwa walaupun pelaku yang menderita dari akibat – akibat buruk penggunaan Narkoba maka yang bersangkutan juga di ancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan Per Undang – Undangan .Dalam memerangi kejahatan penyalahgunaan Narkoba Pemerintah telah menetapkan Undang – Undang yang mengatur terhadap kejahatan Narkoba . 1) Tindak Pidana Narkotika Mengingat betapa besarnya bahaya penyalahgunaan Narkotika ini ,maka perlu di ingatkan dasar – dasar hukum yang diterapkan Sbb: a)
Undang – Undang R.I. No.8 tahun 1981 tentang KUHAP .
b)
Undang – Undang R.I. No.7 tahun 1997 tentang pengesahan United Nation
Convention Against lllicit Traffic In Narcotic Drug and Pssychotropic Substances,1988.
c)
Undang – Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai Pengganti
UU R.I. No. 9tahun 1976. Untuk point yang c dapat di kalsifikasikan Sbb: (1) Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 78 dan 79 UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika,Dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. (2) Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika,Dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun/seumur hidup/mati+denda. (3) Sebagai produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 80 UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika,Dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun / seumur hidup/ mati + denda.
2)
Tindak Pidana Psikotropika
Mengingat betapa besarnya peredaran Psikotropika ini ,maka perlu di ingatkan dasar – dasar hukum yang diterapkan Sbb: a)
UU R.I No.8 tahun 1996 tentang pengesahan Konvensi Psikotropika 1971.
b)
UU R.I No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika
c)
UU R.I No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
d)
Peraturan Menteri Kesehatan No. 124 /Menkes /II/ 1993 tanggal 8
Febuari tentang obat keras tertentu . e) f)
Odinasi Obat Keras Stbl Nomor .419 tahun 1949. Skep Menteri Kesehatan No. 43 /Menkes/Sk /II/ 1988 tanggal 9
Febuari tentang cara pembuatan obat .( hubungannya dengan kasus Pemalsuan ). g)
Pasal 204,205,53,386,480 KUHAP .
h)
Instruksi Bersama manteri kesehatan R.I. dengan Kapolri tgl 7 Maret 1984 No:
75/ Menkes .Ins.B/II 1984 Dan No.Pol.: Ins/03/III 1984 Untuk penyalahgunaan Psikotropika dapat di kenakan UU No.5 tahun 1997 tentang psikotropika hal ini dapat di klasifikasikan Sbb: a)
Sebagai pengguna
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 59 dan 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang , Psikotropika Dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan paling lama 15 tahun +denda. b)
Sebagai pengedar
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 59 dan 60 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,Dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun +denda. c)
Sebagai Produsen
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 80 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun +denda.
3) Bahan – Bahan Berbahaya demikian pula terhadap bahan berbahaya ada beberapa ketentuan / peraturan yang perlu di ingatkan Sbb: a.
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 453/Menkes /Pen /XI/1983 tanggal
16 September 1983, tentang bahan – bahan berbahaya . b.
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 86/Menkes /Pen /IV/1977, tentang
minuman Keras .
c.
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 329/Menkes /Pen /IV/1976, tentang
makanan . d.
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. 220/Menkes /Pen /IX/1976, tentang
kosmetika . e.
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 239/Menkes /Pen /V/1985, tentang
zat – zat warna tertentu yang di nyatakan sebagai bahan berbahaya . f.
Pasal 204, 205, 300, 538, 382bis, 386, 501, 522 KUHP Dalam Undang-undang Psikotropika, diatur secara khusus ketentuanketentuan
pidana sebagaimana disebutkan dalam BAB XIV dari Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana di bidang psikotropika antara lain berupa perbuatan perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psikotropika yang merugikan masyarakat dan negara. Memproduksi dan mengedarkan secara liar yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh orang lain dan orang yang mengkonsumsi nya dengan bebas akan menjadi sakit. Pemakaian psikotropika yang demikian ini bilamana jumlahnya banyak, maka masyarakat akan menjadi lemah.26 Dilihat dari akibat kejahatan tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan ketahan nasional. Karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yang bertujuan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang psikotropika agar berpikir dua kali untuk melakukannya.25,26 Apabila diteliti lebih lanjut maka terhadap psikotropika golongan I diancam dengan ketentuan Pasal 59 yaitu : 1. Barang siapa : a. menggunakan psitropika golongan I selain yang dimaksud alam pasal 4 ayat 2 b.
memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi psikotropikka golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
c.
mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan
dalam pasal 12 ayat 3 atau d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu e.
pengetahuan atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 ( empat )tahun, paling lama 15 (lima belas ) tahun dan pidana denda paling
2.
sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp.750.000.000. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada yaitu 1 dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana matt atau pidana penjara seumur hidup atau
3.
pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, maka kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap pelanggaran
ketentuan Pasal 59, dapat dijatuhkan ketentuan pidana maksimal, dan dibatasi dengan ketentuan pidana minimal. Ketentuan pidana minimal tersebut hanya terdapat dalam ayat 1 Pasal 59 dan hanya dikhususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap psikotropika golongan I. Sedangkan terhadap psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal.26
