Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian & Pendapatan Ekonomi dengan menggunakan Pestisida Asli
Sambutan Direktur Pupuk dan Pestisida Kami menyambut gembira dengan terbitnya buku panduan anti pemalsuan pestisida ini yang merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Buku panduan ini merupakan salah satu upaya dan sinergi kegiatan antara Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dengan sektor swasta dalam upaya memberikan dan membangun pengetahuan dalam memberikan informasi terkait program anti pemalsuan produk pestisida. Selain pestisida palsu, kasus pestisida ilegal atau tanpa izin, habis masa izin, pewadahan kembali dan perluasan sasaran tidak sesuai izin pun menjadi fokus pengawasan karena apabila tidak memenuhi prosedur dikhawatirkan akan memunculkan dampak negatif, terutama bagi petani, lingkungan dan faktor lainnya. Kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Asosiasi CropLife lndonesia yang terus berkomitmen menjadi mitra Pemerintah dalam membangun industri pertanian yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga buku panduan ini dapat memberi informasi dan menjadi salah satu referensi bagi masyarakat, khususnya para penyalur produk perlindungan tanaman, maupun para petani dalam mengantisipasi terkait peredaran pestisida palsu. Jakarta, Desember 2016
Dr. Muhrizal Sarwani, M.Sc. Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana Kementerian Pertanian dan Sarana Pertanian
2
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr.Wb dan salam Sejahtera untuk semua. Syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas terbitnya edisi terbaru Buku Panduan Anti Pemalsuan Pestisida (“Buku Panduan”), dimana panduan ini merupakan hasil penyempurnaan yang telah dilakukan oleh CropLife Indonesia sebagai salah satu Assosiasi non-profit yang memiliki integritas dalam membantu menjembatani kepentingan petani serta menjadi mitra pemerintah dalam memajukan industri pertanian secara umum. Maraknya peredaran produk palsu yang berkembang, akan sangat merugikan petani yang secara langsung akan berdampak negatif terhadap kesehatan, efektifitas dan produktifitas dari lahan garapan yang di kerjakan, selain tantunya merugikan pemerintah dari sektor pendapatan pajak. Buku Panduan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan media dalam meningkatkan pemahaman terkait produk palsu, khususnya bagi para petani dan bagi masyarakat pada umumnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Pertanian terutama pada Direktur Jenderal Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas dukungan dan kerjasama yang telah terbina dengan baik. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam Buku Panduan ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan Buku Panduan ini di kemudian hari sangat diharapkan. Jakarta, 5 Januari 2017 Johannis Midzon Chairman of CropLife Indonesia
3
Distribusi Pestisida di Indonesia
4
Distribusi pestisida di Indonesia
Jumlah pestisida yang diizinkan dan terdaftar di Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut: • Tahun 2016 ada 3207 formulasi pestisida Pertanian dan Kehutanan • Tahun 2016 ada 394 formulaasi pestisida untuk Rumah Tangga dan Pengendalian Vektor Penyakit Manusia Selain pestisida di atas, dapat ditemukan pestisida seperti di bawah ini: • Pestisida ilegal/pestisida tidak terdaftar • Pestisida yang izin edarnya sudah habis • Pestisida palsu yang kandungan bahan aktifnya tidak sesuai standar/di bawah standar • Pestisida yang dikemas ulang/repack Kondisi perairan dengan sejumlah pintu pelabuhan besar dan pelabuhan kecil yang tersebar di seluruh kepulauan, sangat memudahkan keluar masuknya pestisida ilegal.
5
Peristilahan Pestisida tidak layak pakai Pestisida tidak layak pakai adalah pestisida yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis serta pestisida ilegal dan pestisida palsu.
Pestisida ilegal Pestisida yang tidak terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan beredar di wilayah NKRI, atau yang telah habis masa berlaku ijin/ nomor pendaftaran yang diberikan atau pestisida yang tidak berlabel.
Pestisida palsu Pestisida yang isi atau mutunya tidak sesuai dengan label di luar batas toleransi atau pestisida yang merek, wadah, kemasan dan label meniru pestisida lainnya yang telah dipasarkan secara legal.
Pestisida ilegal dan pestisida palsu
TIDAK LAYAK PAKAI! 6
*wadah bekas pestisida sebagai sumber pemalsuan
7
Penyimpangan
Peredaran Pestisida 1. Peredaran pestisida tidak terdaftar 2. Peredaran pestisida yang telah habis izinnya dan pestisida yang izinnya telah diperpanjang namun masih beredar dengan izin lama 3. Peredaran pestisida yang memperluas penggunaan produk yang tidak sesuai dengan izin pendaftaran baik komoditas maupun jenis hama sasaran 4. Pewadahan kembali (repacking) pestisida 5. Peredaran pestisida terbatas namun pengguna/pengecer belum melakukan pelatihan (belum bersertifikat) 6. Peredaran pestisida palsu
8
*Pewadahan kembali (repacking) pestisida 9
Pestisida
tidak layak pakai • Label tidak sesuai dengan standar pendaftaran Kementerian Pertaniana • Menggunakan merek pihak lain yang sudah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal HKI • Dapat dijumpai penggumpalan • Warna berbeda • Bau berbeda • Kandungan bahan aktifnya tidak sesuai/ DI BAWAH STANDAR MUTU • Kadaluwarsa • TIDAK EFEKTIF
10
Sekilas pestisida palsu dan pestisida ilegal Produk sehari-hari yang biasa kita temukan dipalsukan: • Kosmetik, parfum, tas, dompet • Pakaian dan sepatu • Obat-obatan • Alat-alat elektronik (HP, TV, radio, dll) • DVD dan software, dll.
Pestisida palsu mungkin tidak menyolok dan jarang ditemukan, namun SANGAT BERBAHAYA!! Apakah mereka ada? YA!!!
11
Kerugian memakai
pestisida ilegal dan pestisida palsu
1. BERPOTENSI MERUSAK TANAMAN DAN LADANG 2. MERUGIKAN PETANI 3. BERPOTENSI MERACUNI KONSUMEN DAN PENGGUNA 4. BERPOTENSI MENCEMARI LINGKUNGAN 5. TIDAK MELALUI QUALITY CONTROL/TIDAK DITES – EFEK BURUKNYA TIDAK DAPAT DIPERKIRAKAN
12
*Berpotensi Merusak Tanaman 13
14
Pestisida Ilegal Pestisida ilegal Pestisida yang tidak terdaftar Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan beredar di wilayah NKRI, atau yang telah habis masa berlaku ijin/nomor pendaftaran yang diberikan atau pestisida yang tidak berlabel. • Hasil penyelundupan. • Pestisida yang dikemas kembali. • Diisi ulang sebagian dan dicampur bahan lain. • Dipakai tidak sesuai dengan kegunaan yang didaftarkan. • Hasil pemalsuan.
15
Pestisida Ilegal 1. Pestisida tanpa : • Pendaftaran resmi • Lisensi impor resmi 2. Pestisida yang terdaftar dengan menggunakan dokumen palsu/ yang tidak sesuai 3. Produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang didaftarkan
16
Pestisida Palsu
17
Pestisida palsu
Yang menggunakan merek pihak lain yang terdaftar secara resmi di Direktorat Merek untuk jenis barang/jasa yang sama tanpa izin pemilik merek terdaftar (dari UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Menggunakan kemasan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar secara resmi di Direktorat Merek namun isinya telah dicampur atau diganti. Biasanya pestisida palsu menggunakan botol bekas yang ada label asli yang sangat mirip dengan produk aslinya namun tidak mengandung bahan aktif sebagaimana mestinya atau tidak mengandung bahan aktif sama sekali
18
Ciri-ciri pestisida palsu 1. Perhatikan botolnya, di belakang label apa ada bekas lem berwarna kuning atau putih? 2. Apabila label terdiri atas 2 lembar, coba buka lembar pertama, bila tidak dapat ditempel kembali dengan mudah berarti salah satu indikasi palsu 3. Perhatikan labelnya baik-baik, apakah ada nomor batchnya?
19
Ciri-ciri Pestisida palsu
4. Perhatikan tutup botol, apakah ada bekas lem dan apakah menempel sempurna atau agak miring? 5. Apabila dibuka, apakah menggumpal? 6. Apabila dibuka, apakah warnanya berbeda? 7.
Apabila dibuka, apakah baunya berbeda?
20
Modus Pemalsuan Pestisida
21
Modus pemalsuan
1. Menggunakan botol bekas: • Biasanya botol bekas yang masih ada labelnya digunakan untuk memalsukan produk pestisida namun isinya sudah dicampur. • Biasanya botol bekas tersebut juga menggunakan tutup asli yang dilem kembali atau tutup baru yang tidak sesuai. 2. Infus: Botol asli yang masih penuh isinya diambil sebagian dan dicampur dengan bahan lainnya dengan menggunakan jarum suntik. 3. Menggunakan kemasan asli dan label asli: Biasanya isinya sudah diganti atau dicampur dengan bahan lain. 4. Biasanya dijual ketengan/dalam jumlah yang tidak banyak.
22
Dasar Hukum Sanksi
23
Dasar hukum pestisida 1. UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 3. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen 4. PP No. 7/1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida 5. Permentan No. 39/Permentan/ SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida 6. Permentan No. 107/Permentan/ SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida 7. Keputusan Menteri Pertanian No. 276/ Kpts/OT.160/4/2008 tentang Komisi Pestisida 8. Keputusan Menteri Pertanian No. 142/ Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat
24
9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 19/Kpts/ OT.050/B/09/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi dan Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat 10. Badan Standardisasi Nasional (BSN) SNI 7313:2008 tentang Batas Maksimum Residu Pada Hasil Pertanian 11. Keputusan Menteri Pertanian No. 142/ Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat 12. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 19/Kpts/ OT.050/B/09/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi dan Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat
25
Sanksi pidana – UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 60 Ayat 1 (e) dan (g):
ADALAH TERMASUK KEJAHATAN bagi yang dengan sengaja: • Menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1; • Mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dengan pasal 38 ayat 1.
26
Sanksi pidana – UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 dan 102: • PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL 5 MILIAR RUPIAH bagi yang menggunakan merek yang identik atau sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain untuk jenis barang/jasa yang sama yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup dan/atau kematian manusia. • PENJARA MAKSIMAL 1 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL Rp. 200,000,000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) bagi yang MEMPERDAGANGKAN barang dan/atau produk yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
27
Pasal 62: • PENJARA MAKSIMAL 5 TAHUN ATAU DENDA MAKSIMAL 2 MILIAR RUPIAH bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8, 9, 10, 13 Ayat 2, 15, 17 Ayat 1 a, b, c, e, 17 Ayat 2 dan Pasal 18 • PENJARA MAKSIMAL 2 TAHUN ATAU DENDA MAKSIMAL Rp. 500,000,000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, 12, 13 Ayat 1, 14, 16, 17 Ayat 1 d dan f Catatan: Menurut UU No. 8/1999 pelaku usaha adalah perseorangan atau badan (berbentuk badan hukum maupun tidak) yang berdiri dan berkedudukan atau melakukan usaha dalam wilayah jurisdiksi Indonesia (baik sendiri-sendiri atau bersama-sama) melalui perjanjian usaha.
28
29
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) •
Wadah koordinasi pengawasan antar intansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota
•
Melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota
30
Landasan Hukum KP3 antara lain: • UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman • UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen • UU No. 19/2003 tentang BUMN • UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU No. 36/2009 tentang Kesehatan • UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • UU No. 13/2010 tentang Hortikultura • UU No. 18/2012 tentang Pangan • UU No. 23/2014 tentang Pemda • UU No. 39/2014 tentang Perkebunan • UPP No. 7/1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida
31
• PP No. 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman • PP No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun • PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya and Beracun • Kepmenkes No 472/Menkes/PER/XI/1992 tentang Bahan Berbahaya • Kep Bersama Mentan dan Menkes No. 81/Menkes/ SKB/VIII/1996 dan No. 771/Kpts/TP/270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian • Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa • Permentan No. 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida • Permentan No. 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida • Keputusan Menteri Pertanian No. 276/Kpts/ OT.160/4/2008 tentang Komisi Pestisida • Keputusan Menteri Pertanian No. 142/Kpts/ OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat • Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 19/Kpts/OT.050/B/09/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi dan Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat
32
TUJUAN KP3 Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait Tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di seluruh Indonesia Terciptanya koordinasi penyelidikan kasus pupuk dan pestisida antara PPNS Pupuk dan Pestisida dengan Korwas Polda Tersosialisasikannya UndangUndang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman baik di lingkungan aparat pengawas pupuk dan pestisida maupun pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida
33
TUGAS KP3 KETUA KP3 PUSAT Mengkoordinasikan instansi/pihak terkait baik dalam/luar Kementan yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu harga, jumlah, penyimpanan, penyalurandan efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Menyampaikan laporan pengawasan pupuk dan pestisidan kepada Mentan. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Mentan dalam pengambilan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida. Memberikan rekomendasi pencabutan nomor pendaftaran pupuk dan izin tetap pestisida kepada Mentan berdasarkan hasil rapat KP3 Pusat. 34
TUGAS KP3 ANGGOTA KP3 PUSAT Melakukan evaluasi data/informasi pendaftaran pupuk dan pestisida sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Melakukan evaluasi terhadap pupuk dan pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Mentan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum dan/atau PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain. Memberikan saran pertimbangan atas pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tigas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida baik di tingkat propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. 35
TUGAS KP3 TIM TEKNIS KP3 PUSAT Menyusun rencana kerja tahunan. Menyiapkan bahan evaluasi data teknis/informasi dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida. Melakukan pengawasan dan evaluasi mutu/formula pupuk dan pestisida. Melakukan evaluasi teknis terhadap laporan hasil pengawasan baik oleh KP3 Pusat/Tim Teknis, KP3 Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melakukan evaluasi pelanggaran hukum berdasarkan laporan hasil pengawasan baik oleh KP3 Pusat/Tim Teknis, KP3 Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Menyampaikan hasil evaluasi tekis maupun pelanggaran hukum kepada Ketua KP3 Pusat. Melakukan koordinasi dengan KP3 Provinsi dan KP3 Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara berkala. Tim Teknis melakukan rapat rutin sekali dalam sebulan, apabila diperlukan dapat melakukan rapat sewaktuwaktu. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk meyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
36
AGAR TERHINDAR DARI
PESTISIDA PALSU Beli melalui JALUR RESMI/KIOS YANG SUDAH DIPERCAYA Selalu minta NOTA yang ada nama penjual dan alamatnya Jangan beli melalui PENJUAL TAK DIKENAL JANGAN TERGIUR HARGA YANG MURAH RUSAK KEMASAN/BOTOL SETELAH PEMAKAIAN JANGAN MENJUAL KEMASAN/ BOTOL BEKAS PADA SIAPAPUN Apabila ragu-ragu hubungi petugas dari Perusahaan, PPL, Penyidik PNS setempat atau Polisi
37
KONTAK HOTLINE PEMALSUAN
CROPLIFE INDONESIA
0813 1664 1363 (24 JAM)
38
Menangani
Wadah Bekas Pestisida
39
Penanganan Wadah Bekas Pestisida Tujuan penyuluhan penanganan wadah bekas pestisida: Agar petani menyadari bahwa wadah bekas pestisida masih mengandung racun dan dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Agar petani menyadari bahwa perlu menangani wadah bekas pestisida secara benar dan aman. Agar petani menyadari bahwa wadah bekas pestisida dapat digunakan untuk maksudmaksud pemalsuan.
40
Sebelum pemusnahan wadah bekas pestisida harus dilakukan
a. 3x bilas (Triple Rinsing)
1.
Letakan botol wadah bekas pestisida diatas lubang tangki sprayer yang akan digunakan sampai tidak menetes lagi (kering).
2. Masukkan air bersih kedalam botol wadah bekas pestisida sebanyak 10%-20% dari isi botol, lalu tutup dengan rapat. 3. Lalu kocok sampai mengenai seluruh permukaan dalam botol, lalu tuangkan air dalam botol wadah bekas pestisida kedalam tangki sprayer sampai tidak menetes lagi (seperti prosedur No.1). 4. Ulangi prosedur No. 2 dan No. 3 sebanyak 3 kali.
41
b. Merusakkan wadah bekas pestisida.
1.
Setelah melakukan “Triple Rinsing” dan wadah bekas pestisida sudah kering, lalu rusakkan dengan menggunakan pisau atau martil sehingga wadah bekas pestisida dan tutupnya tersebut tidak bisa digunakan kembali.
2. Tempat perusakkan wadah bekas pestisida sedapat mungkin dekat dengan tempat dimana wadah bekas pestisida yang telah rusak tersebut akan dikuburkan.
42
c. Mengubur wadah bekas pestisida.
1.
Gali lubang dengan kedalaman sampai 1 meter dari permukaan tanah.
2. Isi lubang dengan wadah bekas pestisida yang telah dirusakkan lalu berikan bahan organik, kompos atau sampah rumah tangga dengan ketebalan 10-15 cm, masukkan lagi wadah bekas pestisida kedalam lubang. 3. Ketika lubang sudah terisi mendekati permukaan tanah, lalu tutup lubang tersebut dengan tanah galian. Beri tanda peringatan dan cegah anak-anak dan hewan masuk area pemusnahan.
43
TERIMA KASIH Contact Us
CropLife Indonesia Wisma Pede 5th Fl Jl. MT Haryono Kav 17 Jakarta 12810 Tel +62 21 8281 365 Fax +62 21 8281 365 Email:
[email protected] Website: www.croplifeindonesia.org
