MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESI,A
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-01.P1.05.06 Tahun 2014 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERMASALAH BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang
Mengingat
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2008, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rebublik lndonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Barang Milik Negara yang Bermasalah Berupa Tanah, Bangunan dan Kendaraan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia;
:
.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
J,
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4.
Peraturan Presiden Nomor 1l Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Ststus, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
5. Peraturan Menteri Permukiman Prasarana
Wilayah
Nomor
373iKPTS/M/2001 Tentang sewa Rumah Negara; 6.
Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 7.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22lPRTlMl2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
B.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.0612009 tentang Pedoman
Pelaksanaan lnventarisasi, Penilaian
dan Pelaporan Dalam
Rangka
Penertiban Barang Milik Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Republit< lndonesia Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2711KMK.06/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tindak Lanlut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negarai Lem baga,
1.1.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor M.HH-02.PL.05.06 Tahun 2013 tanggal
25
Maret
2013
Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013; 12. lnstruksi Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2013 tanggal 27 MareI2013 tentang Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah Negara, Kendaraan dan Barang Begerak Lainnya
di
Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia, '13.
Peraturan Dirien Perbendaharaan nomor PER-85/PB/201
1
tentang
Penatausahaan PNBP pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERMASALAH BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PERTAMA
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Hasil Penertiban Barang Milik Negara Yang Bermasalah Berupa Tanah, Bangunan dan Kendaraan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia ini.
KEDUA
Guna monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia ini, Sekretaris Jenderal dapat membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia.
KETIGA
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan diJakarta pada tanggal 30 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, t.t.d
AMIR SYAMSUDIN
Lampiran
'
Kepulusan Menteri Hukum dan Hak Asasr Manusra Repubrik rnoone"ia "- t.toli;|, tanggal 2014 tentang puoor"n p"i"rJ"nu"n penansanan
Hasr pene-rrroaiia;;;s
;r;;i"iil... mni "",.",,, J:l Hak Asasi ManusL Reipuotit< ^"-,..J,l,h "'f
I:l8"LTl :il,n!*l iiy"'
r"0"""=r.
,
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERMA-SALAH BERUPA iNruNN, SNNCUNNI\IONru XTruONRAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM ONI,I TINX ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Dalam perspeklif hukum, pengeroraan Barang Mirik Negara (BMN) diraksanakan dengan memperhatikan asas-asas dian'taranya asas fuigsional y"it, p"ng"*bilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah oi oioang pengeloiaan BMN yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai fungsi, ru**ung dan tanggung jawab masing-masing.
Pengeroraan BMN i:g., memperhatikan . asas kepastian hukum, yaitu bahwa pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum o"n peraturan perundangundangan' Guna menjamin tertib administrasi dan tertib pung"roi""n BMN yang transparan dan akuntabel tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Minusia Republik lndonesia telah melakukan upaya melalui kegiatan Penertiban BMN Tahap-rr-paoa tahun kegiatan penertiban tersebut didasari petiknya menangani p"r*uiJ]t"ftil*;;2013. Urgensi i1ii"ou, dengan munculnya temuan pemeriksaan terkait manalJmen'"r"t y"ng berurang. Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut dan dalam rangka menyamakan persepsi dan langkatr secara integral maka disusun suatu pedoman yang japat men.jadi pegangan dalam suatu format, rnoderatau metode penanganan'perniasatah",iervriiy"ng baik. Pedoman ini bertujuan untuk terselenggaranya pengelolaan BMN berupa Tanah, Bangunan dan Kenciaraan yang tertib, terarah, adit danakuntabel guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien dan optimal melalui optimalisasi penggunaan BMN dalam pelaksanaan iugas dan fungsi penyelenggaraan pemeriniarran negara serta mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Ruang Lingkup dari pedoman ini a.dalah mengatur mengenai BMN berupa Tanah, -Bangunan Kantor dan Rumah Negara serta Kendaraan. i
l.
BMN Berupa Tanah
A' Tanah tidak/belum
memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Republik lndonesia Sertifikat merupakan salah satu persyaratan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah, oleh karenanya perlu dilakukan pensertifikatan atau uilO-"t" sertifikasi atas tanah Pemerintah Republik lndonesia.
1
Kuasa pengguna barang melakukan penelitian guna penelusuran
atas
pengadaan/perolehan tanah yang belum /tidak memiliki lokumen kepemilikan, jika diperlukan dapat membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait dan pengeiola barang:
2
Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal guna pengurusan bukti kepemilikan, seperti riwayat tanah, melalui koordinasi dengan
Pejabat Pemerintahan desa, Pejabat Pemerintahan kecamafan, atau pihak terkait lainnya;
3.
Apabila dokumen perolehan kepemilikan tanah tidak ditemukan atau tidak lengkap maka sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPN No.500-1255 tahun 1992 tanggal 14 Mei 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengurusan Hak dan
Penyelesaian Sertifikat Yang Dikuasai lnstansi Pemerintah, dibuat Surat Pernyataan riwayat perolehan tanah oleh Pengguna Baranglsekretaris Jenderal pada tingkat eselon I atau pejabat eselon ll tingkat wilayah yang membidangi BMN
4.
5 .
sebagai dasar (alas hak) permohonan pensertifikatan tanah. Apabila dari hasil penelitian dikeiahui bahwa dokumen berupa sertifikat tanah hilang maka satker dapat mengajukan permohonan sertifkat pengganti kepada Kantor Pertanehan Kabupaten Kota bersangkutan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
Terhadap tanah-tanah belum bersertifikat, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan pensertifikatan BMN tersebut Ke BPN/Kantor Pertanahan setempat dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pemrosesan penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Republik lndonesia;
6
iffi:[" 3:X'lixr'ilH"',*';y;1t"' pe ndaft
7'
a ra
bar
i
k nama
cq Kementerian
ur,"
k"p"ol*..,ril:flil:^i'!1?1,"
"i
n p*,'o;;;;;
;1.n Kuasa P"nsou11,.earang bertannnu* jawab menjaga dan mengamankan BMN, no" batas, me, aku ka n :i j?l'::n,.' LI:T,.ff il$ %H* _ "ns t"n"h' '"ilNli" h seperti r<" p" - o.' r, tu ra n-o a nrat", .";fi"",
;:l
c.i
illTffi
fr:,g#;jita
r
ff " seranjutnya BMN tersebut oiinput ke daram simak BMN, serta diungkapkan Catatan Atas Laporan Barang daram Irfif if, i,lug"r"
B' B.
n
nama pemerintah Rr
Tanah digunakan/dikuasai oleh pihak ketiga
Dalam har tanah terah tercatat daram simak BMN maka satker/Kuasa pengguna wajib melakut
::r#
1' Merakukan pendekatan se.cara persuasif merarui
2
musyawarah dengan pihak yang 'raupun menguasai BMN bersangkutan, baik dirakuk"n oengan mediasi aparat pemerintah yang terkait atau ""noiri membentuk rim.
l;.lXH,
a b
hal upava pendekatan persuasif tidak berhasir, maka dirakukan upaya
Dalam hal tanah telah bersertifikat dap3t mengajukan permintaan pemblokiran tanah kepada Kantor Pertanahan setempat. ,{p"uitu belum dapat mengajukan kepada Kepara desa, Lurah menghindari adanya pengalihan hak atas
Melakukan upay.a hukum perdata gugatan/intervensi;
c' d 3.
r""i"t""
tanah;
ke
bersertifikat maka
c"mat setempat, guna
pengadiran dengan mengajukan
Menyampaikan, peraporan kepada pihak keporisian/kejaksaan, daram har diindikasikan adanya tindak pidana yang dirakukin prnar rain iersebut; Mengajukan permohonan genetaR3l pengosongan dari pengadiran setempat atas BMN tersebut yang ditindaktanjuti den[a" ;;t"
flngorongun.
setelah berhasir menguasai kembari BMN tersebut secara fisik, Kuasa pengguna Barang bertanggung jawab menjaga dan r"ng"n,"nkrn BMN, antara rain mengurus sertifikat tanah dimaksud jika belum -i*t"nri ourrertitit at r.up"J" beruvenang dan. memasang papan plang tanah BMN, merakukan berkoordinasi d."ng."l aparat 'pemerintlh seperti (rpuiu 'o"ra, pemagaran, dan Lurah daniatau Camat setempat untuk pengamanannya.
4
Selanjutnya Saiker meraksanakan pengawasan dan pengendalian (wasdar)
terhadap BMN tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
c'
Tanah digunakan / dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa perjanjian/kompensasii PNBP dan tidak sesuai ketentuan Dalam hal tanah telah tercatat dalam Simak BMN maka Satker/Kuasa pengguna
Barang wajib melakukan upaya untuk dapat mengoptimalkan BMN, antara -'.'.-" pengelolaan rlain dengan
:
1.
Melakukan pendekatan persuasif dengan mensosialisasikan penggunaan dan Bemanfaatan BMN yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
2
Dalam hal pihak yang memanfaatkan BMN dapat menerima maka Satker
berlaku:
mengusurkan pemanfaatan BMN sesuai prosedur yang berraku;
3' Dalam hal upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, maka dilakukan upaya 4.
ll.
sebagaimana butir 82; Setelah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dilaksanakan sesuai ketentuan, satker menuangkan ke dalam Catatan Atas Laporan BMN di dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, selanjutnya dilaksanakan Wasdal.
BMN Berupa Bangunan dan/atau Rumah Negara Bangunan Gedung berupa wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai
tempat melakukan kegiatan baik untuk hunian maupun perkantoran Pengguna Barang harus melaksanakan Penetapan status bangunanlRumah sebagai salah satu langkah awal dalam menentukan izin sesuai dengan ketentuan.
adapun Negara penggunaan/penghuniannya
A. Rumah Negara kondisi rusak berat dan tidak ditempati
1
:E:?: ";":;'iH
J"[l' it jl":1:::,.T * beru pa bansu nan dan/atau 5:li:[#:lT,"liir;-lUl*#l :ii,X?X:ffi l1ff .:*nnu*#i'd"ff ',#:fl 2. Berdasarkan telaahan yang disusun safl. pen n Apa bira eM N "b";; b*::-"[!:i)iff 'i"ir,ul"pl,r"t
lfil
?,',,
er iti a
-ffi
dibawah satker pusat mata
3
penelitian dan membuat surat
p"rvri"5"
: "H:::: tunyurun
dan
p"ng*nJurirn
Selanjutnya satker. .mengajukan usuran penghapusan BMN sesuai dengan ketentuan vans beJraku *"plJ" p""s"iir" err"if;;;;;;"rd; penertiban BMN (BA-01) .i"n o"t" L-"-r!ng oengin or."rt"i'ri,*tberita acara hasir pernyataan Kuasa pengguna
o"n*" sMti;;;"*
Barang
B.
#"i,u"T"
la
BMN daram kondisi ,."gn*:'nn Satker/Kuasa penqguna Barang merakukan.koreksi pencatatan berupa perubahan-rionoisi oarain o"r'"",*irtn,," *!nulin*"" pada simak BMN Atas Laporan o"r"r"i"p"rJ,l ,"r"ng Kuasa Fen< n" daram catatan dilaksanakan Pengawasan Jguna, selanjutnya
ttl..!]
4.
tersebut dapat
Nilai sewa rumah kembali
nelgara
dari
kondisi rusak berat
masih mengunakan tarif lama/belum ada peninjauan
nilaisewa
Penghitungan nirai sewa Rumah Negara setidaknya didasarkan pada komponen NJop; ruasbangun^T, komponen_ "*iniraluungu;"r"p"i ,o-r persegi; Nirai Sisa banqunan/lavak huni (100% .--J 60%); Faktor Ktasifikasi ranah (berdasarkan keral tanah r.riopi'lr"ttor Fada Keringan;" untuk pNS (5%). Perubahan atas kompon"n-ko*ponl.
;;6;r.trrn
l
s;;;
t6[Lnrt
menyebabkan perubahan nirai sewa. Kuasa pengguna barang mengevaruasi nirai sewa Rumah Negara dengan meminta
g:{}ili:,.l"Ji,1i.$H3:i""-p;.,b";;" ro*pon"n ffih*uns-"" 2'
3
Berdasarkan update penghitungan nirai maka Kuasa pengguna Barang merevisi surat lzin penghunian Ruirah rrr""gri"
dengan t *tunt-u'"i'yrng berlaku. ""rrai satker/Kuasa Penqguna Barang menuangkan hasil update nilai sewa rumah tersebut ke daram,c"t"i3T nt"JL"poi"1 BMN di.daram Laporan Barang Kuasa -n-" Pe
C.
r."p"i"
nggun
a,
utn
s e r a nj
ya
o
i
r
a r<s a n a
ran
ig
"*u,
u
n da n pe ng e n da
ri
a
n.
Bangunan Gedung/Rumah Negara yang digunakan pihak ketiga
1
2'
3 4
Kuasa Pengguna Barang membuat teraahan atas BMN berupa bangunan dan/ atau rumah negara yang dikuasai oreh pihak ketiga (pensirn.n berhak)dan meraporkan hasirtetulhun'ters"uui'r."puJu "t5, penghuniyang tidak n";*;_ Barang wirayah. Berdasarkan teraahan yang disusun Kuasa pengguna Barang, pengguna Barang wilavah menvusun penetitlan. Apinir"-e-N/rN [J# #;;lns"n o"nratau Rumah Negara berada dibawah Kuasa n"nggul Barang rr"i* "r"1."tu) dapat rangsung menyusun peneritian dan membuatiurat p*rny"i"un-sMru i""g sedang dikuasai oleh pihak ketiga.
Kuasa Pengguna Barang merakukan persuasif yang berupa memberikan janska langfa\rgnskah *aft, 6 [u-ra], sela( oiiu,i*"nvu i"iu;) ffi:itffir:;#."n Selanjutnya pengosongan bangunan/rumah Negara tersebut ""'k",..,11:!sa1ak3n baik secara mandiri maupun berkoordiriasi dengan
i"Jt""ri i"it"it
D. Penggunaan Bangunan Kantor untuk tempat tinggal
Penetapan
penggunaan
status (psp) BMN,, merupakan imprementasi penegasan terhadap BMN yang ditetapkan oreh pengerora/pengguna n"r"ni dengan tugas dan fungsi satker. "uruai 1. Apabila bangunan kantor digunakan sebagai tempat tinggar maka kuasa pengguna -
barang membuat telaahan terhadap
2.
penggunaan melaporKan Kepada pengguna barang witayan,
bangunan tersebut dan
Berdasarkan telaahan tersebut pengguna barang wilayah membentuk tim dan melakukan penelitian atas penggunaan bangunan-bangunan kantor yang digunakan untuk tempat tinggal dan selanjutnya Tim menandatangani berita acara penggunaan BMN;
3'
Penanggungjawab pengguna Barang wirayah membuat peruntukan BMN. bangunan dan r"ngu"ui["n
surat
penetapan
penetapan status ,berupa penggunaan dan status gorongan rumah .. Negara,";;;ik;i;;tuan yang berraku; Berdasarkan izin pera'han fungsi dari pengerora barang, kuasa pengguna barang merakukan
4
di diam simari BMN ;;s" 'iaram bungrnun tersebut dan menuangkannya daram catatan Atas Laporan gMN-oi Laporan Barang pengguna, Kuasa selanjutnya dilaksanaXan rekrasifikasi
Wasdal.
E' Bangunan tidauberum memiriki rjin Mendirikan Bangunan (turB) persyaratan penetapan status penggunaan l?J:h.:ty '.koordinasi BMN berupa bangunan adarah IMB' oleh
karenanya perlu dilakukan
menerbitkan dokumen tersebut guna penerbitannya.
1. Kuasa pengguna barang
oengan- instansi terkait yang
merakukan peneritian guna penerusuran
atas pengadaan/perolehan bangunan yang belum/tidak meiriliki IMB jika diperlulrin dapat membentuk Tim dengan melibltkan instansi terkait dan pengelol;
agar memudahkan melakukan pengecekan apakah
bangunan
-
;";;;g
sebelumnyl
mempunyai tMB atau tidak fiika tidak mempunyaifotocopy tMB)l 2' Apabila hasil penelitian diketahui bahwa IMB hilang maka dibuatkan legalisir atau saiinan atau jika belum diterbitkan maka satker dapit berkoordinasi deng-an instansi yang menerbitkan dokumen dimaksud guna penerbitannya, 3.. Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awar guna pengurusan ltt{!. genertt untuk memperoleh - Fotokopi IMB lama, Fotokopi Surat Sertifikat (HGB/SHM), Fotokopi PBB dan Salinan BIue Print, melalui koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan setempat atau pihak terkait lalnnya;
4.
Kuasa Pengguna Barang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk keperluan
5.
pengurusan IMB; Kuasa pengguna Barang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan BMN,
antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara, melakukan pemagaran, dan menitipkan BMN dimaksud kepada aparat pemerintah seperti Kepala Desa, Lurah dan/atau Camat setempat;
6. Selanjutnya BMN tersebut diinput ke dalam Simak BMN, serta diungkapkan datam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.
lll.
BMN Berupa Kendaraan
A.
Kendaraan dinas yang dipergunakan oleh PNS yang akan memasuki masa purna bhakti I mutasi / promosi
Pegdwai Negeri Sipil di lingkungan Kemenkumham yang dalam melaksanakan dinasnya diberikan fasilitas kendaraan yang akan memasuki masa purna bhakti/ mutasi/promosi berlaku ketentuan sebagai benkut:
1
Mengembalikan Kendaraan Dinas
yang dikuasai/digunakan kepada
kuasa
pengguna barang sebelum masa dinas yang bersangkutan berakhir/melaksanakan tugas baru;
2
Pengembalian dan penyerahan BMN berupa Kendaraan Dinas tersebut pada butir 1 wajib dituangkan dalam surat pernyataan pengembalian barang milik negara
(SPP-BMN) kendaraan dinas dan berita acara serah terima (BAST) yang
ditandatangani di atas materai.
3
Surat Pernyataan Pengembalian BMN Kendaraan Dinas merupakan prasyarat bagi:
a.
b. 4
Pegawai yang memasuki masa purna bakti untuk kemudian SPP-BMN tersebut dilampirkan dalam berkas/dokumen pengajuan pensiun; Pegawai yang akan melaksanakan tugas karena mutasi I promosi ke satuan kerja lain dalam mengajuKan biaya pindah, wajib melampirkan SPP-BMN dalam berkas/dokumen pengajuan biaya pindah'
Tata Cara/Prosedur Pengembalian BMN berupa Kendaraan Dinas sebagai berikut. a Spp-BMN untuK pegawai di Kantor pusat ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan (pihak yang menyerahkan), dan diketahui oleh' 1) Menteri Hukum dan HAM, bagi pejabat eselon l; Z) SeXlen / lrjen / Dirjen / Kepala Badan untuk dan atas nama Menteri Hukum
dan.HAM,bagipejabateselonlldilingkunganuniteselonlterkaitdan kePala KantorWilaYah,
3)
Kepala Biro/Kapus/Sek Unit eselon I yang bertindak untuk dan atas nama pejabat eseron r, bagi pejabat eseron rrr, rv, v i"rp"io"ng"n staf (JFU)
b. spp-BMN untuk. pegawai pada Kanwir dan upr ditandatangani oreh pegawai bersangkutan (pihak yang
1)
2)
5
menyerahkan), oan oir<eGnui oren.
Kepara Kanwir yang bertin-dak untuk dan atas n",r..,, s"t j"n, bagi pegawai eselon tl,,fenala UpT dan para pegawai pada Kanwit;; Kepala UPT yang bertindik untuk dan atas nama Kepala Kantor witayah, bagi pegawai di lingkungan UpT yang dipimpi;;t".
Taia cara pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan dinas sebagai berikut. a. BAST dibuat paring lambat 7 (tujuh) hari seterah pegawai yang memasuki masa
purna bhakti menjalankan mas pura bhaktinya,'dJngna menggunakan format
b B.
sebagiamana tercantum dalam lampiran peraturan ini;-
BAST dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan melaksanakan mutasi / promosi, dengan menggunalan rormal seoagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
Kendaraan dinas yang tidak memiliki Bukti Kepemitikan/Bukti Kepemilikan Hilang
1. Kuasa pengguna barang
melakukan koordinasi guna penelusuran atas
pengadaan/perolehan kendaraan yang hilang dokumen kepemilikannya agar memudahkan melakukan pengecekan fisik kendaraan,
Kuasa Pengguna Barang membentuk tim untuk melakukan penelusuran atas pengadaan/perolehan untuk memudahkan melakukan pengecekan fisik kendaraan. Mengajukan permohonan permintaan bukti kepemilikan ke instansi terkait dengan
2.
melampirkan
:
Surat Laporan Keterangan Hilang dari Kepolisian, syaralsyJrat
permohonan mendapaikan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan Surat Pernyataan dari Pimpinan Satuan Kerja yang menyatakan kendaraan tersebut adalah benar milik satuan kerja tersebut;
3.
Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan BMN,
antara lain dengan menyimpan dokumen kepemilikan kendaraan dengan baik, dan membuat surat izin penggunaan kendaraan;
C. Kendaraan dinas yang diperoleh melalui pinjam
pakai
Kendaraan Dinas yang penggunaannya berasal dari
hasil
pinjam pakai, berlaku
ketentuan:
1 2. a J.
Kendaraan tersebui belum diakui sebagai BMN Kementerian Hukum dan HAM; Pinjam pakai Kendaraan tersebut dituangkan dalam berita acara kemudian dicatat pada SIMAK-BMN sebagai barang pihak ketiga; Biaya pemeliharaan dan kegtatan pengelolaan BMN atas kendaraan tersebut tidak dapat dibebankan kepada satker;
Melakukan pendekatan kepada pihak/instansi pemberi pinjaman kendaraan agar
kendaraan tersebut dapat dihibahkan sehingga dapat dicatat sebagai BMN Kemenkumham dan Satker dapat mengusulkan biaya perneliharaan kendaraan \
tersebut.
lV. BMN berupa Tanah, Bangunan, Bangunan Rumah Negara dan/atau Kendaraan yang Terindikasi Bermasalah Penyiapan data tanah, bangunan, bangunan rumah negara dan/atau kendaraan yang terindikasi bermasalah dapat dilakukan melalui penelitian administrasi dan penelitian fisik oleh Tim. Keberadaan tim yang tugas dan fungsinya melakukan identifikasi dan penelitian fisik BMN yang terindikasi bermasalah, sebagaimana mestinya kepanitiaan dapat bekerja secara maksimal harus didukung oleh tersedianya dana untuk operasional. Langkah-langkah tahapan yang dilakukan tim adalah sebagai berikut : 1. Verifikasi data fisik dan data kepemilikan;
2
pengecekan dokumen pendukung (Dokumen kepemilikan, KlB, SIP dan dokumen
3.
lainnya) untuk mengetahui asal usul pemanfaatan/penggunaan; Meminta keterangan dari pihak ketiga yang menggunakan/memanfaatkan atau pihak dan lain yang terkait, apabila pihak ketiga yang menggunakan tidak memberikan data
informasi atau tidak ditempat atau tidak dapat dihubungi, maka identifikasi dan
4.
penelitian tetap dilaksanakan dengan pihak lain untuk memperoleh data; Melaksanakan pemeriksaan fisik misalnya : . Untuk BMN Tanah dan bangunan : berupa letak batas/alamat, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada.
.
Untuk BMN kendaraan
:
berupa nomor rangka/mesin, penggunaan
dan
pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada.
ploting letak penggunaan dan peman{aatan tanah atau bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik (untuk BMN Tanah);
5. Melaksanakan b.
7
Membuai analisis penyebab terladinya permasalahan, antara lain menyangkut permasalahan-permasalihan penyebab terjadinya penyalahgunaan BMN sehingga
menimbulkan permasalahan, kesesuaian dengan hak yang diberikan, dan kesesuaian dengan tata ruang; Menyusun tindak lanjut dan menuangkannya dalam laporan hasil identifikasi dan p"n"titi"n. Terhadap bfUU nerupa tanih dan bangunan yang tidak dengan sengala, yang iiOat< Oiusanakan, dipergunakan, dimanfaatkan karena keterbatasan anggaran serta pemberian saran dan fasilitasr melakukan Iersedia maka pengguna batang dapat PP dalam mekanisme sesuai diberdayakan untuk eaiang masukan kepada Pengelola pemanfaatan pola yaitu melalui 2008, Tahun 38 Nomor PP 2006io,. Nomor 6 Tahun yunj o"rrpu sewa, pinjam pakai, keriasama pemanfaatan, dan bangun guna serah dan bangun serah guna.
Selama BMN yang terindikasi bermasalah diusulkan oleh pengguna barang kepada p""g"[r" ourrng,"*uka status tanah tidak dapat dilakukan perbuatan hukum alias
quo sehinjga hak kepemilikan BMN tidak dapat beralih dan dialihkan. Perbuatan pada peralihan hak karena dialihkan ada kesengaiaan dail Pemegang
"trtJ" hukum'termasuk haknya.
g.
melakukan Berdasarkan rekomendasi hasil tindak lanjut maka Pengguna barang dapat
tindakanantaralainmemberikanperingatansebagaiberikut: a. Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian disimpulkan terdapat BMN memberikan bermasalah, maka Kakanwil atau Peiabat Eselon I atas nama menteri yang menggunakan/memanfaatkan t pi6ut peringatan tertulis pertama kepada "tiga tanah bermasalah.
b.Apabilapihakketigatidakmelaksanakanperingatanpertama,Kakanwil (tiga) bulan. memberikan peringatin tertulis kedua dengan iangka waktu 3
c.Apabilapemeganghaktidakmelaksanakanperingatankedua,Kakanwil bulan.
memberikan p"iinglt"n tertulis ketiga dengan langka waktu 1 (satu) d. Peringatan-peringatan tertulis tersebut dilaporkan kepada Menteri dan diberitahukan juga kePada Pihak ketiga. tetap tidak melaksanakan peringatan ketiga, seielah dilakukan e. Apabila pihak ketiga "evaluasi maka dalam waktu 5 (lima) hari Kepala Kanwil BPN pemantauan dan sebagai tanah mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan tanah tersebut bermasalah/bersengketa. 9. Menetapkan BMN berupa Tanah bersengketa (tidak a. BMN yang diindikasikan bermasalah dinyatakan dalam kondisi sfafus quo
dapatdilakukanperbuatanhukumterhadaptanahtersebut)sampaidengan diterbitkannya Keputusan Penetapan Tanah Bersengketa
b.
c.
juga pembatalan, hak' Keputusan Penetapan Tanah bersengkata mem-u-T, penghapusanhubunganhukumdanpenegasanmenjaditanahyangdikuasai langsung oleh negara. Barang untuk meminta Menteri berkoordinasi kePada Kepala BPN dan Pengelola masukan. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA' t.t.d
AMIR SYAMSUDIN
