MENGEMBANGKAN DEMOKRATISASI DESA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Potret Desa URBANISASI
Pada 2010, presentase penduduk di daerah perdesaan masih 50,2% dari total penduduk di Indonesia. Pada 2035 diproyeksikan turun menjadi 33,4%
KEMISKINAN
Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,67 juta orang (14,11%), lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin perkotaan yang berjumlah 10,34 juta orang (7,79%).
Jumlah Desa
Desa di Indonesia saat ini berjumlah 74.754. Hampir 46% (33.948 Desa) diantaranya memiliki status Desa Tertinggal. 3.610 Desa Maju (4.83%)
Series1
Industri Industri Industri Industri Industri Industri Industri Industri Kulit Kayu Logam Anyama Kerami Kain/ Makana Lainnya n k Tenun n & Minuma n 2,519
34,895
6,464
18,937
15,067
13,247
36,679
KEPEMILIKAN ASET DESA 22.916 Desa Berkembang (30.66%)
33.948 Desa Tertinggal (45.41%)
40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
Juml;ah Desa
14.107 Desa Sangat Tertinggal (18.87%)
Pada 2005 hingga 2015, rasio gini desa rata-rata mengalami kenaikan. Pada 2005, rasio gini desa awalnya masih sebesar 0.26, namun pada 2015 telah mencapai 0,32
UMKM DI DESA
KONDISI DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
173 Desa Mandiri (0.23%)
KETIMPANGAN
80,000 60,000 40,000 20,000 0
Tanah Banguna Pasar Lainnya Kas n Desa/ Ulayat Series1 49,313 63,039 10,488 30,944
10,923
Ø D e s a b e r p o t e n s i m e n d o r o n g perkembangan UMKM. Saat ini sudah terdapat sekitar 1.868.266 unit industri kecil dan mikro yang beroperasi di desa. INFRASTRUKTUR DESA (Podes, 2014) 1. 33,42% desa ( 2 . 5 4 7 . 6 7 1 KK)membu- tuhkan akses listrik; 2. 24,12% Desa di Indonesia dengan akses jalan yang buruk; 3. 21,58% Desa jauh dari fasilitas pendidikan tingkat dasar; 4. 58,11% Desa jauh dari fasilitas pendidikan tingkat menengah. %
KERANGKA PEMBANGUNAN DESA Matra Pembangunan Desa 1. JARING KOMUNITAS WIRADESA (JAMU DESA) Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa
2. LUMBUNG EKONOMI DESA (BUMI DESA) Optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan & ketahanan energi
3. LINGKAR BUDAYA DESA (KARYA DESA) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Inovasi Menuju Kemandirian Desa
Matriks Tata Kelola Implementasi prinsip Tri Matra diturunkan dalam bentuk: • Regulasi • Kebijakan • Program
Implementasi Tri Matra membutuhkan keterlibatan banyak pihak dalam hal: • Formulasi Kebijakan • Koordinasi & Negosiasi • Kesepakatan Kelembagaan
Birokrasi
Sektorisasi
TATA KELOLA
Partisipasi
Rentang Kendali
G u n a m e n s i n e r g i k a n implementasi Tri Matra, perlu koordinasi antar sektor yang meliputi: • Integrasi Kebijakan • Komite Antarlembaga • Pembagian Tanggungjawab L i n g k u p k e w e n a n g a n pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu, pelaksanaan Tri Matra juga membutuhkan peran Pemda, NGO, perguruan tinggi, dll. • Transfer ke Regional • Kolaborasi NGO’s/PT • Pengelolaan Jaringan
Rezim Pengaturan Desa DESA LAMA Payung Hukum
DESA BARU
UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005
UU No. 6/2014
Asas utama
Desentralisasi-residualitas
Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan
Sebagai organisasi pemerintahan yang berada Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota community dan local self government. (local state government)
Posisi dan peran kabupaten/kota
Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang strategis dalam mengatur dan mengurus Desa; termasuk mengatur besar dan luas dalam mengatur dan mengurus dan mengurus bidang urusan Desa yang tidak perlu ditangani Desa. langsung oleh Pusat.
Delivery kewenangan dan program
Target
Mandat
Politik tempat
Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas
A r e n a : D e s a s e b a g a i a r e n a b a g i o r a n g D e s a u n t u k menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan
Objek
Subjek
Model pembangunan Pendekatan dan tindakan
Government driven development atau community Village driven development driven development Imposisi dan mutilasi sektoral
Fasilitasi, emansipasi, dan konsolidasi
Demokratisasi Desa DEMOKRASI REPRESENTATIF VS
DEMOKRASI PARTISIPATIF
Menekankan aspek prosedural
Tidak ada keputusan atau fungsi yang muncul secara terpusat melebihi daripada yang diperlukan
Transfer kekuasaan kepada sekelompok elit
Menekankan akuntabilitas, pendidikan, dan kewajiban
Sumber: Ife dan Tesoriero (2008)
Demokratisasi dan Pembangunan Desa PENGADUAN KETIDAKPUASAN MASYARAKAT
Demokratisasi Desa masih menghadapi kendala praktek serba administratif.
2001
32%
Aparatus Pemerintah Daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari “Pusat” untuk mengendalikan Pemerintah Desa. Di sisi lain, demokratisasi Desa juga masih terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruksif dari masyarakat Desa.
Persen
Persen
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Menghubungi Pejabat Lain
Lain-Lain
20%
4%
19%
Korupsi Dana Pembangun an 2001 39%
8%
5%
14%
6%
2012
Demonstrasi/ Protes Terbuka
2001
49%
2012
67%
Sumber Data: Antlov et al (2016)
2012
ALASAN KETIDAKPUASAN MASYARAKAT (%)
Menghubungi Pimpinan Komunitas 7%
Diskusi dgn Teman
26%
2001
CARA MASYARAKAT DESA MENGEKSPESIKAN KETIDAKPUASAN 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2012
15%
Kinerja Pemdes
Keputusan Pemdes
Pelayanan Pemdes yg Buruk
Nepotisme
16%
10%
7%
5%
38%
24%
13%
1%
Hambatan Demokratisasi Desa HAMBATAN
Hambatan Intrinsik
Hambatan Ekstrinsik
Faktor-faktor yang terletak di dalam batas-batas organisasi komunitas
Faktor-faktor yang terletak di luar batasbatas organisasi komunitas
Sumber: Ife dan Tesoriero (2008)
Hambatan Intrinsik Berkaitan dengan ciri-ciri birokrasi dan profesionalisme
Mencakup beberapa aturan dan peraturan organisasi yang membatasi akses masyarakat Desa
Bahasa yang digunakan oleh staf mungkin bersifat mengintimidasi dan mengasingkan masyarakat setempat
Masyarakat mungkin melihat suatu perbedaan besar antara diri mereka sendiri dan anggota masyarakat yang lain Ada gap yang besar antara apa yang dianggap organisasi sebagai pengetahuan rasional dan jeritan yang bersifat ‘emosional’ dari masyarakat desa setempat
Hambatan Ekstrinsik Berkaitan dengan konteks sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan
Posisi struktural orang-orang dalam masyarakat dapat mempengaruhi siapa yang berpartisipasi dan siapa yang tidak Kalangan dengan status sosial ekonomi lebih tinggi lebih berpartisipasi dibandingkan kalangan dengan status sosial lebih rendah Kalangan orang muda umumnya kurang berpartisipasi dibandingkan kalangan orang tua
Kekuatan masyarakat dan modal sosial juga sangat mempengaruhi dalam tingkat (kadar) dan efektivitas partisipasi
Pendalaman Demokratisasi Desa POKOK-POKOK PIKIRAN Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan agregasi aspirasi seluruh elemen yang ada di desa yang diwadahi melalui Musyawarah Desa;
Asas rekognisi dan subsidiaritas dapat dipandang sebagai sebuah teladan dari negara kepada desa, di mana desa juga harus menerapkan rekognisi dan subsidiaritas dalam tata kelola desa.
Implementasi UU Desa tidak hanya berkutat pada hubungan pemerintah dan Desa, tetapi diharapkan dapat memperkuat pemenuhan hak warga negara, perlindungan HAM, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;
Membaharukan desa berarti memperkuat institusi (formal dan informal) di desa untuk mencapai apa yang disebut sebagai Desa Inklusif;
Demokratisasi dan Kesejahteraan Sosial Komitmen kesejahteraan harus dimiliki Desa sebagai pengemban amanat konstitusi.
Tingginya komitmen kesejahteraan menjadi salah satu indikasi dari kualitas demokrasi dan inklusivitas dalam proses deliberasi kebijakan di Desa.
Strategi pembangunan desa mesti dirancang untuk mengatasi problem kemiskinan dan ketimpangan yang semakin pelik.
Mewujudkan Desa Inklusif adalah kewajiban konstitusional Desa sebagai bagian dari NKRI. Sebab konstitusi secara tegas melarang tindakan diskriminasi terhadap siapapun.
Isu lingkungan dan pemberdayaan kelompok marjinal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan inklusif.
Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama yang wajib dipenuhi.
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat DUKUNGAN DANA DESA Meningkatnya kapasitas masyarakat;
CAPAIAN YANG DIHARAPKAN
Meningkatnya prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal;
Teroptimalisasinya aset desa secara partisipatoris;
PENDAMPINGAN DESA
TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
