Melampaui Aktivisme click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer

Melampaui Aktivisme click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer Yanuar Nugroho University of Manchester, United Kingdom Sofie Shinta Syarief Peneliti independen, Jakarta, Indonesia

Kita tidak seharusnya membiarkan diri kita tercengang oleh popularitas dan p­erkembangan teknologi internet yang cepat, karena sifat yang sama muncul seperti saat televisi ditemukan, yaitu tentang keraguan masuk akal dan signifikan mana yang diajukan. Tanda-tanda teknologi yang mentrasformasi sebenarnya terletak pada dua hal lain: k­emampuan untuk pengulangan harus lebih baik (secara kualitas dan kuantitas) dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial dan politik. (Gordon Graham, “The Internet://a philosophical inquiry”, 1999:37)

Daftar Isi Abstraksi .............................................................................................................. Ucapan Terima Kasih .....................................................................................

8 9

1. Internet, politik, dan perubahan di Indonesia: Sebuah pengantar ................................................................................... 11 2. Konteks sosial politik dan perkembangan di Indonesia: Warisan dan gambaran masa depan ........................................... 2.1. Negara kepulauan dalam masa transisi: Sistem dan keterwakilan politik ........................................................ 2.2. Perkembangan sosial ekonomi dan budaya ................................. 2.3. Masyarakat sipil: Memperadabkan budaya politik? .................... 2.4. Kecenderungan dan gambaran masa depan yang mungkin terjadi ..........................................................................

15 15 20 24 29

3. Media di Indonesia: Tatanan yang dinamis .............................. 3.1. Industri media .......................................................................................... 3.2. Kebijakan dan kerangka peraturan media ..................................... 3.3. Media dan masyarakat kontemporer di Indonesia .....................

33 33 37 40

4. Internet di Indonesia: Berbagai janji dan bahaya ............. 4.1. Internet dan pembangunan: Menjembatani atau memisahkan? .................................................... 4.2. Internet dan media baru: ‘Saya berbagi, oleh karena itu saya ada’ .......................................... 4.3. Tata kelola dan kebijakan internet ....................................................

49

5. Masyarakat sipil online: Media baru dan politik di Indonesia ................................................................................. 5.1. Dari ‘tahu’ menjadi ‘terlibat’? Tantangan dalam memperluas keterlibatan politis sipil .............................................. 5.2. Media baru: Spektrum penggunaan ................................................ 5.3. Pengadopsian media baru: Berbagai penggerak, hambatan, dan kondisi yang memungkinkan ............................ 5.4 Kisah dari lapangan ........................................................................ 5.4.1. Kasus 1: ID-Blokir ................................................................... 5.4.2. Kasus 2: Internet Sehat/ICTWatch ...................................... 5.4.3. Jalin Merapi ............................................................................

49 57 64 69 70 74 82 85 85 89 93 5

5.5 Melampaui hal-hal teknis, melampaui aktivisme click: Sebuah refleksi ................................................................................. 97 6. Kesimpulan dan implikasi .............................................................. 6.1. Kesimpulan ....................................................................................... 6.2. Implikasi ............................................................................................ 6.3. Batasan .............................................................................................. 6.4. Penutup .............................................................................................

101 101 102 103 104

Referensi ...................................................................................................... 105 TENTANG PENULIS ....................................................................................... 113

6

Gambar dan Tabel GAMBAR Gambar 1. GNI per kapita, pertumbuhan GDP, dan rasio kemiskinan perorangan – Indonesia: 1995-2011 .................................... 21 Gambar 2. Negara-negara pengguna internet terbanyak di Asia ...... 50 Gambar 3. Infrastruktur jaringan broadband serat optik (fibre-optic) dan penyedia layanannya di Indonesia: 2010 .................... 54 Gambar 4. Program Palapa Ring ............................................................... 55 Gambar 5. Penetrasi jaringan telepon kabel, nirkabel, dan telepon selular di Indonesia: 2011 ....................................................... 58 Gambar 6. Mengunjungi halaman jejaring sosial/forum atau blog ... 59 Gambar 7. Mulai dari makan di luar sampai ‘kultwit’ ............................ 62 Gambar 8. Mobil menteri menggunakan jalur busway: Foto yang tersebar di Tweeter .................................................................. 71 Gambar 9. Halaman Twitter dua menteri ............................................... 74 Gambar 10. Gerakan #SaveJkt ..................................................................... 76 Gambar 11. Pengguna Facebook di Indonesia untuk menyelamatkan KPK .............................................................................................. 78

TABEL Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7.

Urbanisasi di Indonesia: 1995-2010 ..................................... Kelompok media privat utama di Indonesia: 2012 ............ Kebijakan media di Indonesia ................................................ 10 negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak Penetrasi infrastruktur TIK di Indonesia: 2011 .................... Penetrasi broadband di Indonesia tahun 2014: Proyeksi .. Kerangka peraturan yang mempengaruhi perkembangan internet di Indonesia ..................................

22 34 38 51 52 53 66

7

Abstraksi Internet dan media baru telah memberikan dorongan baru bagi p­enemuan kembali aktivisme sipil yang diikuti dengan pembentukan kembali p­roses-proses politik dalam berbagai konteks dan keadaan. Di I­ndonesia, sebagai salah satu negara pengguna media sosial t­erbesar di dunia, t­antangan yang ada bukanlah mengenai bagaimana t­eknologi d­igunakan atau d­iadopsi, melainkan cara yang digunakan untuk m­engakses m­edia t­ersebut dan penggunaanya untuk mempengaruhi d­inamika p­olitik. Kami meneliti s­ejauh mana media baru m­empengaruhi proses-proses politik di I­ndonesia dan faktor-faktor yang m­empengaruhinya. B­ercermin dari sistem dan struktur politik Indonesia, didukung dengan beberapa studi kasus empiris tentang penggunaan m­edia baru, kami b­erargumentasi bahwa p­enggunaan media baru, termasuk yang b­ertujuan untuk m­empengaruhi proses politik, bersifat mendadak. Masyarakat sipil m­embutuhkan strategi penggunaan media agar mereka mampu m­embahas tentang perubahan sosial pada umumnya melalui aktivisme sipil yang lebih b­erkesinambungan dan aktif.

8

Ucapan Terima Kasih Makalah ini merupakan studi asli yang difasilitasi oleh Friedrich Ebert S­tiftung (FES) dan merupakan kolaborasi penelitian antara University of Manchester UK dan HIVOS Regional Southeast Asia (2010-2011) yang b­erjudul ‘Citizens in @ction’, yang juga dipimpin oleh Yanuar Nugroho. Kami mengucapkan terima kasih kepada para responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian di tahun 2010-2011, khususnya Donny B. Utoyo, Enda Nasution, dan Ade Tanesia, atas data-data mutakhirnya m­elalui interview di tahun 2012. Kami berterima kasih atas bantuan K­athryn Morrison yang telah membaca dan mengoreksi bahasa penulisan hasil penelitian ini.

9

10

1. Internet, politik, dan perubahan di Indonesia: Sebuah pengantar Ketika penelitian ini ditulis1, jumlah pengguna Twitter di I­ndonesia t­elah melampaui 19.5 juta2, jumlah blog lebih dari 5.3 juta3, dan j­umlah p­engguna F­acebook melampaui 42.5 juta4. Angka-angka tersebut m­embuat I­ndonesia t­ermasuk dalam daftar negara-negara dengan pengguna media sosial t­erbanyak, dan disebut media sebagai ‘Negara Twitter’ dan ‘N­egara F­acebook’5. Akhir-akhir ini, di awal bulan Mei 2012, sebuah video m­enampilkan seorang tentara b­erpakaian sipil namun mengendarai mobil tentara, yang m­enggertak pengendara motor secara semena-mena d­engan pistol dan t­ongkat p­emukul, beredar cepat di YouTube dan tersebar luas l­ewat Twitter dan Facebook, yang mengakibatkan petinggi militer terpaksa mengakui insiden itu dan m­emberi sanksi kepada oknum tentara tersebut6. B­eberapa hari s­ebelumnya, p­emerintah dibombardir dengan kritik pedas atas k­etidakmampuan m­elindungi p­enduduknya dalam kasus meninggalnya tiga tenaga kerja m­igran di Malaysia. Diduga mayat mereka dikirim ke Indonesia tanpa mata, memicu k­ecurigaan akan perdagangan organ sehingga diadakanlah p­emeriksaan s­ecara m­enyeluruh. Walaupun otopsi pada akhirnya m­embatalkan t­uduhan tersebut, kritik yang terlanjur dimulai lewat Twitter, tersebar luas s­ecara c­epat melalui media online dan konvensional, dan ketegangan di antara kedua n­egara b­ahkan memaksa Menteri Luar Negeri untuk mengeluarkan pernyataan resmi7. Dua kejadian ini menunjukkan bagaimana pejabat atau p­emerintah m­enanggapi tekanan publik. Banyak yang berpendapat bahwa hal ini tidak mungkin terjadi jika penggunaan internet dan media sosial tak sebesar s­ekarang. Dengan kata lain, penggunaan media sosial telah m­empengaruhi t­atanan p­olitik I­ndonesia, di mana warga dapat menyuarakan pemikiran mereka b­ahkan m­empengaruhi bidang politik. Argumen ini bahkan lebih m­eyakinkan dan m­enyolok jika melihat 1 Rancangan makalah ini dimulai pada 1 Mei 2012. 2 Lihat Semiocast, “Brazil becomes 2nd country on Twitter, Japan 3rd Netherlands most active country” http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_ superseds_Japan. Diakses pada 2 Mei 2012. 3 Lihat Saling Silang, “Direktori Blog” http://blogdir.salingsilang.com/. Diakses pada 2 Mei 2012. 4 Lihat http://www.socialbakers.com/Facebook-statistics/indonesia. Diakses pada 30 Mei 2012. 5 Lihat CNN Tech, “Indonesia: Twitter nation” http://articles.cnn.com/2010-11-23/tech/indonesia. Twitter_1_Twitter-nation-social-media-social-networking?. Daikses pada 30 Mei 2012. 6 Lihat The Jakarta Post, “Army confirms soldier’s involvement in Palmerah-trigger happy video” http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/01/army-confirms-soldier-s-involvement-palmerahtrigger-happy-video.html. Diakses pada 2 Mei 2012. 7 Lihat The Jakarta Post, “Dead migrant workers’ organs were not stolen: Foreign minister”, http:// www.thejakartapost.com/news/2012/04/28/dead-migrant-workers-organs-were-not-stolen-foreignminister.html. Diakses pada 30 Mei 2012.

11

kembali bagaimana Facebook d­igunakan u­ntuk m­enggalang d­ukungan dalam kasus Prita Mulyasari dan Cicak vs Buaya (atau Bibit-Chandra) secara berturutturut di tahun 2009, atau b­agaimana calon i­ndependen Faisal-Biem mengikuti pemilihan Gubernur Jakarta yang m­enyebabkan b­erkembangnya gerakan #SaveJkt, yang berawal dari Twitter8. Meskipun d­emikian, seberapa jauh argumen ini dapat dipertahankan? Apakah k­emunculan internet dan media sosial menandai perubahan? Atau, apakah k­eseluruhan p­erubahan sebenarnya b­erasal dari luar penggunaan teknologi? Jika d­emikian, sejauh mana penggunaan internet dan media sosial mem­pengaruhi politik I­ndonesia secara spesifik? Sesungguhnya salah satu topik yang kini paling banyak didiskusikan dalam m­edia mungkin tentang bagaimana internet dan media sosial mengubah politik dalam berbagai situasi dan konteks. Namun, ada berbagai pandangan yang jauh b­erbeda mengenai isu ini. Pandangan optimistis, contohnya dalam kasus Arab Spring yang paling banyak disorot, ditantang oleh pandangan yang lebih k­ritis – atau bahkan ‘pesimistis – seperti Morozov’s (2011). Tetapi, a­papun p­andangan yang ada, p­roses penggunaan internet dan media sosial, serta i­mplikasinya t­erhadap p­erubahan s­osial tidak semudah yang terlihat. Proses adopsi dan p­enggunaan inovasi t­eknologi baru seperti internet, khususnya oleh kelompok lunak namun dinamis seperti masyarakat, atau organisasi masyarakat sipil/n­onpemerintah, sering d­ilihat s­ebagai ‚kotak hitam‘: tidak diketahui oleh banyak orang (N­ugroho, 2011b). Ada dua konsekuensi yang dapat timbul. Satu, secara konsep, dampak p­enggunaan oleh tingkat sosial yang luas sulit untuk d­ijelaskan dan d­ianalisis s­ecara memadai. Penggunaan internet dan media s­osial dalam p­olitik, c­ontohnya, tetap terkonsep secara samar (contohnya makalah Shirky, 2011). Dua, secara p­raktik, terdapat kesulitan yang sama untuk mendorong masyarakat pada u­mumnya u­ntuk mengadopsi dan menggunakan internet dan media sosial s­ecara strategis dan politis dalam konteks (lokal) di mana mereka berada. Oleh karena itu, makalah ini tidak bertujuan untuk memberikan konseptualisasi yang inovatif mengenai hubungan antara internet dan penggunaan media s­osial dan proses-proses politik, ataupun mempertahankan teori yang ada m­engenai hal tersebut. Tetapi, dengan memuat kasus Indonesia, makalah ini bertujuan m­enyajikan kisah-kisah dari lapangan dan menampilkan bukti empiris mengenai bagaimana hubungan ini muncul dan berkembang seiring dengan waktu dan m­elintasi berbagai konteks dalam negara. Melalui hal itu, makalah ini diharapkan dapat menelaah kondisi yang memungkinkan perkembangan tersebut d­apat t­erwujud. Maka, karakter teknologi yang ambivalen dan konsekuensi terkait p­enting untuk dipertimbangkan: penggunaan dan pengadopsian teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua – untuk sesuatu yang lebih baik atau lebih buruk. 8 Kasus-kasus ini akan dibahas secara lebih rinci dalam bab-bab selanjutnya.

12

Reformasi tahun 1998 merupakan salah satu kejadian historis dalam dunia p­olitik di Indonesia, di mana untuk pertama kalinya, teknologi komunikasi berperan penting dalam gerakan sosial ketika rezim otoriter dijatuhkan (Hill and Sen, 2000; Lim, 2003; Marcus, 1998; Nugroho, 2007; Tedjabayu, 1999). Meskipun ketersediaan teknologi masih terbatas pada saat itu, sejumlah aktivis pendukung demokrasi mulai menggunakan telepon seluler dan radio panggil dikombinasikan dengan handytransceiver dan surat elektronik melalui nusa.net.id untuk menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota besar di Indonesia. Sementara beberapa informasi tetap tinggal di antara aktivis-aktivis di berbagai kota di Jawa, skandal-skandal mengenai pejabat pemerintah yang korup didiskusikan secara luas melalui mailing list ‘apakabar’, yang kemudian dicetak, diperbanyak dan didistribusikan kepada kelompok-kelompok akar rumput untuk mempertahankan moral mereka selama protes dan demonstrasi yang berkepanjangan. Terdapat daftar yang panjang akan contoh serupa. Namun, dalam kasus konflik Poso, Maluku, pada akhir 1999, kedua kelompok keras Muslim dan Kristen juga menggunakan internet untuk menyulut kebencian masyarakat dengan cara menampilkan berita-berita provokatif pada situs internet mereka, yang berisi pidato-pidato penuh kebencian dan seruan untuk menyerang kelompok lainnya secara keji (Hill dan Sen, 2002; Lim, 2004). Bahkan hingga saat ini, kelompok-kelompok fundamentalis Front Pembela Islam (FPI) juga mengambil keuntungan dari penggunaan teknologi situs internet untuk menyebarkan kebencian secara cepat dan luas. Dari sini terbukti, bahwa di tangan masyarakat yang tidak beradab, teknologi dapat digunakan untuk tujuan tidak terpuji dan menghancurkan res publica. Perubahan sosial, dengan demikian, selalu tidak pasti; masa depannya selalu diuji. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat sipil dapat menggunakan teknologi secara efektif dan strategis untuk tujuan yang beradab, yaitu untuk perbaikan masyarakat, pelestarian kebaikan bersama, dan keberlangsungan hidup bersama dalam republik. Dalam penelitian ini kami menelaah bagaimana berbagai kelompok masyarakat Indonesia menggunakan dan mengadopsi internet dan media sosial dan melalui cara apa penggunaan tersebut mempengaruhi proses-proses politik dalam negara. Sebagaimana yang kami temukan, penggunaan internet dan media sosial yang meningkat sepertinya membuka ruang yang mereka butuhkan untuk terlibat dalam politik – sebuah ruang yang lama kosong dan tidak dapat disediakan oleh media konvensional. Sepertinya ada korelasi yang kuat antara dinamika dalam tatanan industri media dengan kebijakan media di Indonesia serta bagaimana media menyebarkan politik. Sesungguhnya dalam konteks ekonomi politik di Indonesia, media terkait erat dengan politik: media telah menjadi kendaraan politik dan sebagai gantinya, media mendapatkan kekuatan politik. Ini adalah konteks utama dalam menganalisis penggunaan internet dan media sosial di Indonesia.

13

Kami menemukan bahwa, ketika di satu sisi media sosial menyediakan wadah yang relatif baru namun berpotensi bagi masyarakat untuk terlibat dalam politik, di sisi lain, terdapat tantangan-tantangan yang dapat menghambat mereka untuk mendapatkan keuntungan penuh dari kesempatan tersebut. Di antaranya adalah distribusi tidak merata akan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), yang mengakibatkan munculnya lapisan disparitas akses teknologi dan penggunaannya. Masalah terpendam lainnya adalah rendahnya tingkat pemahaman media oleh sebagian besar masyarakat, sebagai tambahan bagi kebijakan media yang buruk – tidak hanya internet dan media sosial – yang tidak mampu menanggapi perubahan cepat tatanan industri dan kebijakan media di Indonesia. Tantangan lainnya adalah penggunaan media internet dan…organisasi masyarakat sipil, yang masih bersifat sangat dadakan daripada terstruktur dalam organisasi. Kami mendasarkan makalah ini pada penelitian terakhir kami tentang media sosial dan industri serta kebijakan media di Indonesia (khususnya mengacu pada Nugroho, 2011a; Nugroho, 2011b; Nugroho et al., 2012a; Nugroho et al., 2012b), diperkaya dengan data-data terbaru yang kami kumpulkan akhir-akhir ini – termasuk data dari sumber asli dan beberapa referensi baru. Kami juga memperluas argumentasi dan memperdalam analisis. Struktur sederhana digunakan dalam penelitian ini. Setelah memperkenalkan topik penelitian ini, Bagian Dua memaparkan konteks makalah ini lewat konteks dan perkembangan sosial politik di Indonesia. Selanjutnya, Bagian Tiga melanjutkan dengan fokus dinamika media di Indonesia, karena media merupakan salah satu pilar paling penting dari proses politik demokratis. Bagian Empat memaparkan perkembangan internet dan media sosial di Indonesia dengan melihat kepada infrastruktur, pertumbuhan, dan kebijakan. Bagian ini memberikan landasan kuat bagi Bagian Lima yang merupakan inti dari makalah ini: Media baru dan politik di Indonesia. Penggunaan dan pengadopsian internet dan media sosial oleh masyarakat sipil dibahas secara rinci lewat tiga studi kasus. Bagian ini berupaya untuk mengambil pembelajaran dan mengajukan sintesis, sebelum diakhiri dengan kesimpulan di Bagian 6.

14

2. Konteks sosial politik dan perkembangan di Indonesia: Warisan dan gambaran masa depan Pemahaman akan konteks sosial politik dan perkembangan di Indonesia merupakan prasyarat untuk menjelaskan hubungan antara penggunaan media sosial dengan dinamika politik – apalagi untuk menjelaskan bagaimana penggunaan tersebut berdampak terhadap proses-proses politik. Jika tidak, media sosial akan dengan mudahnya dianggap sangat sui generis – hanya keistimewaanya yang uniklah yang berarti, tanpa melihat konteks yang lebih luas. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa, tidaklah mungkin untuk menghadirkan keseluruhan konteks Indonesia secara komprehensif. Maka, kami hanya menyorot beberapa aspek saja. Kata ‘beberapa’ penting karena Indonesia adalah subyek yang luas dan pluralis, sedangkan cakupan bagian ini dibatasi demi menghadirkan konteks yang relevan dengan penelitian ini. Indonesia telah melintasi sebuah spektrum sistem dan keterwakilan politik dalam beberapa dekade terakhir, dari rezim otoriter ke pemerintahan yang demokratis, di luar dari kekhawatiran yang berkembang belakangan ini mengenai fungsi negara yang semakin lemah dalam menangani konflik-konflik sosial saat ini. Perkembangan sosial ekonomi dan budaya juga berubah seiring berjalannya waktu. Setelah berhasil melewati krisis keuangan pada akhir 1990-an, Indonesia fokus untuk mengembalikan kekuatan ekonominya, baik dalam cakupan internal maupun regional dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan. Dalam hampir segala aspek perkembangan – sosial, politik, ekonomi atau budaya – terbukti bahwa masyarakat sipil merupakan aktor dengan peranan makin penting dan wajib dipertimbangkan karena kedewasaan dalam budaya politik seringkali ditunjukkan melalui aktivisme masyarakat sipil. Hanya setelah aspek-aspek tersebut dipertimbangkan, gambaran perkembangan sosial politik di masa depan dapat diproyeksikan.

2.1. Negara kepulauan dalam masa transisi: Sistem dan keterwakilan politik Indonesia memiliki sejarah sistem politik yang panjang dan kaya. Tanpa bermaksud mengurangi pentingnya nilai sejarah, makalah ini difokuskan pada perkembangan politik Indonesia dalam lima belas tahun terakhir, yaitu sejak periode militer rezim Orde Baru Soeharto (awal 1990-an) hingga akhir-akhir ini (awal 2000-an). Ada empat periode transisi demokrasi yang berbeda dan signifikan terkait dengan aktivisme masyarakat sipil di Indonesia (Nugroho dan Tampubolon, 2008).

15

Sebelum 1995: Periode otoriter – Sejak 1965 hingga Mei 1998, Jendral Soeharto memimpin Indonesia dengan sangat otoriter dan periode kepemimpinannya disebut ‘Orde Baru’, untuk membedakannya dengan ‘Orde Lama’ yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Rezim Orde Baru didominasi oleh militer dan dapat menekan gejolak demokratisasi. Ada beberapa konflik di antara petinggi politik dan militer, tetapi sifatnya faksional dan dapat dikendalikan serta dimanipulasi dengan mudah oleh Soeharto. Rezim ini sangat berkuasa dan Dan hubungannya dengan masyarakat relatif otonom (Uhlin, 2000). Oleh karena posisinya dalam sistem kapitalis global dan ideologi anti-komunis, rezim ini menerima bantuan ekonomi, militer dan politik yang substansial dari Barat. Hingga pertengahan 1990-an, dunia memandang Indonesia sebagai negara yang secara politik stabil dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, sehingga membuatnya dikenal sebagai salah satu ‘negara macan ekonomi’ di Asia. Dalam periode ini gerakan masyarakat sipil lemah, dipolitisasi dan terpecah belah (Hill dan Sen, 2000). Berbagai kelompok masyarakat sipil di Indonesia, terlepas dari perbedaan ideologi, setuju untuk menganggap pemerintah sebagai ‘musuh bersama’ (Setiawan, 2004). 1995–1998: Transformasi berdarah – Sejak pertengahan 1990-an, masyarakat sipil mulai mengekspresikan ketidakpuasannya secara lebih terbuka. Generasi baru kelompok-kelompok advokasi, kebanyakan kelompok pejuang demokrasi dan hak asasi manusia, dibentuk dan menjadi semakin aktif dalam protes anti-pemerintah. Kelompok-kelompok ini memiliki karakter berupaya untuk menyatukan seluruh bentuk gerakan pro-demokrasi dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah, termasuk membentuk aliansi dengan penduduk desa dan pekerja (Uhlin, 1997:110-114). Sebuah spektrum luas yang terdiri dari akademisi sipil, pegawai negeri dan pedagang jalanan turut bergabung dengan gerakan kelompok masyarakat sipil untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka dan memprotes pemerintah (Kalibonso, 1999; Prasetyantoko, 2000). Tetapi asal mula berakhirnya 32 tahun pemerintahan otoriter Soeharto di Indonesia sebenarnya dimulai dengan krisis ekonomi Asia yang berawal di Thailand pada 1997. Ketika krisis melanda Indonesia dan rezim Orde Baru sulit mempertahankan kekuasaannya, mahasiswa memprakarsai dan memimpin demonstrasi massa yang menuntut pengunduran diri Presiden9. Pada 1997 sejumlah besar organisasi masyarakat sipil turut bergabung dengan mahasiswa untuk mendukung gerakan. Demonstrasi itu menyebabkan meninggalnya sejumlah mahasiswa yang turun ke jalan, hilangnya beberapa aktivis anti-pemerintah, terbunuhnya ribuan orang dalam kerusuhan massa, insiden pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Indonesia keturunan Cina, dan kerugian material besar-besaran. Setelah periode yang singkat tetapi berdarah itu, pada 21 Mei 1998 Jenderal Soeharto, yang 9 Aktivisme mahasiswa benar-benar berperan penting dalam politik Indonesia (Aspinall, 1995).

16

akhirnya ditinggalkan oleh militer, terpaksa mundur dari jabatannyaMasa pemerintahannya selama 32 tahun berakhir dan 1998 menjadi saksi sejarah ketika Indonesia memasuki masa transisi dari pemerintahan otoriter menjadi demokratis. Ini merupakan titik yang disebut sebagai reformasi; titik yang memisahkan Indonesia ‘lama’ dan ‘baru’, seperti yang dinyatakan beberapa orang (seperti Bresnan, 2005a; Cameron, 1999; Clear, 2005; Hill, 2000; McCarthy, 2002; Mietzner, 1999; O’Rourke, 2002). 1999–2002: Periode penuh euforia – Pengganti Soeharto, B.J. Habbibie, di bawah tekanan internasional dan nasional, memperkenalkan beberapa reformasi politik dan mengembalikan aktivitas-aktivitas politik yang telah dilumpuhkan selama lebih dari tiga dekade: sejumlah tahanan politik dibebaskan, pemilihan bebas dijanjikan dan referendum terjadi di Timor Timur, yang diikuti dengan kemerdekaan Timor Timur. Hampir dalam satu langkah, ruang politik di Indonesia terbuka luas. Namun, karena hal tersebut terjadi secara tiba-tiba dan dalam skala besar, efek euforianya menyebar ke hampir seluruh Indonesia. Organisasi petani dan serikat pekerja yang merupakan organisasi radikal dengan gerakan bawah tanah muncul ke permukaan dan bergabung dengan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil yang baru dibentuk (Hadiz, 1998; Silvey, 2003). Ratusan organisasi politik dan partai politik dibentuk dan media menjadi lebih kritis terhadap pemerintah. Tetapi transisi ini tentu tidak tanpa kesulitan. Kekerasan sosial dan goncangan politik dalam skala besar turut mengiringi perubahan politik yang dramatis melalui terpilihnya tiga presiden (dan satu diberhentikan) dalam empat tahun: Abdurrahman Wahid (2000), Megawati Soekarnoputri (2001) dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004). Periode ketiga ini (1999-2002) dengan jelas menunjukkan perubahan politik yang karut-marut sebagai reaksi euforia atas jatuhnya pemimpin otoriter. 2003–kini: Menuju stabilitas – Situasi politik tampak ‘tenang’ sejak 2003 hingga saat ini. Selama 2003, persiapan untuk pemilihan umum 2004 dilakukan, yang menuntut proses reformasi lebih lanjut dengan memperluas rentang posisiposisi yang dipilih oleh publik. Untuk pertama kalinya para pemilih dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Mereka juga memilih para wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui sistem pemilihan umum yang telah direformasi. Pemilihan umum ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, di mana pemerintah tidak memilih anggota DPR. Di luar kekhawatiran dari kelompok sipil pro-demokrasi tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (seringkali disingkat “SBY”) dan latar belakang militernya, sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah mulai berevolusi dalam hal kedewasaan berpolitik. Periode ini, yang berbeda secara signifikan dari periode euforia sebelumnya, tampaknya telah menandai era baru dalam proses

17

demokratisasi di Indonesia, dengan segala pasang surutnya. Kelompok-kelompok masyarakat sipil, yang telah menjadi aktor penting sepanjang periode-periode sebelumnya, mulai mendapatkan posisi lebih penting dan ruang yang lebih luas untuk bertindak sebagai pengawas (check-and-balance) bagi pemerintah dan kelompok bisinis. Mereka secara aktif mengutarakan berbagai kekhawatiran dan isu dengan tujuan untuk mengadvokasi hak-hak rakyat, melindungi lingkungan dan mengembangkan mata pencaharian mereka sehingga mendorong perubahan sosial dalam berbagai aspek. Beberapa kelompok berupaya mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempromosikan etika dan akuntabilitas, membangun opini publik dan menghadirkan media alternatif. Terkait isu dan masalah yang dihadapi, masyarakat sipil periode ini bersifat lebih majemuk dibandingkan selama rezim otoriter. Yang terlihat tak berubah selama empat periode transisi menuju demokrasi tersebut di atas, khususnya setelah reformasi, adalah pencarian abadi akan legitimasi rezim. Banyak yang berpendapat bahwa, dengan menjadi relatif lebih demokratis, rezim setelah reformasi memiliki kekuasaan yang lebih sah dibandingkan dengan rezim Orde Baru, terutama karena adanya sistem pemilihan presiden secara langsung10. Sesungguhnya, reformasi memang membawa banyak perubahan politik, termasuk perubahan konstitusi yang mencakup bagaimana presiden dan wakil presiden dipilih dalam pemilihan umum (UUD Amandemen Ketiga, Pasal 6A). Saat ini, Presiden Yudhoyono mengemban periode kepresidenannya yang kedua. Pada pemilihan umum terakhir di tahun 2009, ia dipilih oleh lebih dari 60 persen suara11. Legitimasinya juga diperkuat oleh hasil dari pemilihan legislatif yang dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya, di mana partai yang didirikannya, Partai Demokrat, mendominasi dengan 20.85 persen suara12. Selain itu, Yudhoyono juga membentuk koalisi partai-partai politik setelah pemilihan umum tersebut untuk memperkuat pemerintahan dan kebijakannya13. Di dalam sebuah negara di mana sistem presidensial dan parlementer digunakan bersamaan, hasil dari pemilihan keduanya mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia terhadap Yudhoyono dan partainya. 10 Pada masa Orde Baru, President ditunjuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (People’s Consultative Assembly), intitusi tertinggi negara, oleh suara terbanyak anggotanya (UUD, Pasal 6). Lihat http://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-1945. 11 Lihat Vivanews, “SBY Resmi Menang Pemilihan Presiden 2009”, http://politik.vivanews.com/ news/read/77378-sby_boediono_resmi_menang_pilpres_2009. Diakses pada 3 Mei 2012. 12 Lihat Vivanews, “Partai Demokrat Menang” http://politik.vivanews.com/news/read/56333-partai_ demokrat_menang. Diakses pada 3 Mei 2012. 13 Lihat Tempo, “Begini Isi Perjanjian SBY-Parpol Koalisi” http://www.tempo.co/read/ news/2012/04/05/078395020/Begini-Isi-Perjanjian-SBY-Parpol-Koalisi. Diakses pada 3 Mei 2012.

18

Tetapi das Sollen jarang mencerminkan das Sein. Alam politik Indonesia, khususnya saat ini, menampilkan kerumitan tingkat tinggi. Tampaknya, masalah terletak pada seberapa jauh legitimasi mampu membuat pemerintah mendapatkan dukungan publik, di luar dari keterwakilan mereka di parlemen, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintah yang efektif. Sebuah contoh kegagalan pemerintah untuk bertindak tegas, yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak sipil, adalah isu salah satu kelompok ekstrimis: Front Pembela Islam. Selama beberapa tahun, FPI menyatakan bahwa mereka berperang melawan kemungkaran (penyesatan)14. Namun, banyak yang bersaksi dan percaya bahwa aksi mereka jahat dan melawan toleransi beragama, seperti merusak berbagai klub malam, kantor, dan bahkan mesjid kelompok Islam lain di beberapa tempat. Hal ini terjadi sejak setelah reformasi, tepatnya sejak tahun 2000, tetapi menjadi semakin intensif dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun belakangan15. Ketika pemerintah gagal untuk mengambil tindakan untuk menangani kekerasan oleh FPI, beberapa aktivis dan masyarakat biasa memutuskan untuk mengambil tindakan. Aktivisme dimulai secara online melalui Twitter dan Facebook, dengan beberapa aktivis awal menampilkan pesan untuk menggalang dukungan dengan topik “Indonesia Tanpa FPI” dan tweets dengan hashtag #IndonesiaTanpaFPI16. Selain menyebarluaskan pemikiran mengenai tindakan kekerasan FPI, mereka juga mengajak orang turun ke jalan di Jakarta Pusat untuk menuntut pemerintah membubarkan kelompok garis keras itu17. Protes itu sendiri merupakan reaksi atas keengganan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap FPI, di mana Yudhoyono sebagai presiden terlihat tidak tegas dalam mengambil keputusan. Selain karena ia ingin mempertahankan popularitasnya di kalangan Muslim Indonesia, tetapi juga karena hubungan erat antara FPI dan kepolisian18. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikut dari makalah ini. Hal ini menunjukkan, walaupun rakyat memilih pemimpin dan perwakilan mereka secara langsung, terdapat kekhawatiran yang semakin berkembang, bahwa tidak ada jaminan aspirasi mereka didengarkan dan diwujudkan. Tampaknya terdapat kekosongan dalam sistem politik dan keterwakilan, membiarkan rakyat menghadapi sendiri kekhawatirannya, tanpa pemerintah yang benar14 Lihat “Perjuangan FPI” http://fpi.or.id/?p=perjuanganfpi. Diakses pada 3 Mei 2012. 15 Lihat juga The Jakarta Post, “FPI and the Limits of Freedom of Association”, http://www. thejakartapost.com/news/2010/10/06/fpi-and-limits-freedom-association.html. Diakses pada 3 Mei 2012. 16 Lihat BBC Indonesia, “Aksi Unjuk Rasa Indonesia Tanpa FPI di Jakarta”, http://www.bbc.co.uk/ indonesia/berita_indonesia/2012/02/120214_antifpi.shtml. Diakses pada 3 Mei 2012. 17 Lihat The Jakarta Post, “No Love Shown to the FPI”, http://www.thejakartapost.com/ news/2012/02/15/no-love-shown-fpi.html. Diakses pada 3 Mei 2012. 18 Menurut sejarah, FPI pertama muncul di Jakarta setelah Presiden Suharto mengundurkan diri sebagai bagian dari Pam Swakarsa bentukan negara, sebuah kelompok semu keamanan masyarakat sipil, awalnya ditujukan untuk mengintimidasi keramaian yang memprotes di parlemen selama reformasi 1998. Lihat Wilson (2008).

19

benar bekerja untuk mereka. Situasi ini telah memunculkan kebutuhan rakyat akan landasan dan saluran alternatif untuk menyuarakan tuntutan mereka dan memfasilitasi tindakan mereka sebagai kelompok penekan. Ini merupakan ruang kosong yang dapat diisi oleh internet dan media sosial, seperti yang nantinya dibuktikan dalam penelitian ini.

2.2. Perkembangan sosial ekonomi dan budaya Di Asia, ekonomi berkembang dengan cepat, membuat orang percaya bahwa masa depan ekonomi dunia adalah Asia, menggantikan Eropa dan negara maju lainnya. Didominasi oleh Cina, India dan Jepang, perkembangan ekonomi Asia sangat menjanjikan dan semakin menguntungkan bagi kepentingan bisnis (Lindquist et al., 2012). Diprediksi, negara jagoan baru dari kawasan Asia adalah orea dan Singapura, diikuti oleh Malaysia dan Thailand – dan kemungkinan juga Vietnam yang mengejar ketinggalan dengan sangat cepat. Jika tidak ada kemajuan yang signifikan, Indonesia hanya akan memimpin liga bawah, bersama Filipina, Kamboja, dan Myanmar, sebagai penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah di Asia bagi kawasan (Global Competitiveness Report, 2010). Indonesia telah melalui masa-masa sulit sejak sebelum krisis ekonomi tahun 1998, tetapi berhasil bertahan. Tingkat pengangguran masih tinggi (8,4 persen dari total tenaga kerja sebanyak 108,2 juta19), dan dengan tingkatan kemiskinan saat ini (29,4 persen penduduk hidup dengan biaya di bawah $1 per hari) dan tingkat kematian akibat bencana alam (4,9 juta orang meninggal per tahun), semua ini mengakibatkan permasalahan sosial ekonomi yang serius di dalam negeri dan mempengaruhi kinerja perkembangan nasional (PDB per kapita tetap rendah, yaitu $4,394)20. Dalam bidang ketenagakerjaan, isu pekerja anak juga juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Dalam laporannya, ILO menyebutkan bahwa di tahun 2009 terdapat 3,7 juta (atau 10 persen) dari total 35,7 juta anak berusia 10-17 tahun yang harus bekerja untuk menghasilkan uang, kebanyakan dari mereka adalah buruh pabrik21. Selain itu, kebanyakan tenaga kerja di Indonesia terkonsentrasi di sektor ekonomi informal, yakni sebesar 70 persen dari total pasar tenaga kerja Indonesia.

19 Statistik BPS Indonesia, 2010. 20 Indeks Perkembangan Manusia (Human Development Index) 2010, UNDP. 21 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organisation), 2009.

20

Grafik 1. PNB (GNI) per kapita, pertumbuhan PDB (GDP), dan rasio kemiskinan perseorangan – Indonesia: 1995-2011 Sumber: Penulis; data diproses dari World Development Indicators dan Global Development Finance22.

GNI per kapita menunjukkan kenaikan konstan setelah krisis ekonomi pada 19971998 (saat ini $4.200 per kapita PPP), walaupun pertumbuhan PDB berfluktuasi. Dalam enam tahun belakangan, rasio kemiskinan perseorangan pada garis kemiskinan nasional ($2 per hari) telah menurun, yang seharusnya mencerminkan semakin berkurangnya jumlah orang miskin (lihat Grafik 1 di atas). Meskipun demikian, data tersebut banyak dipertentangkan dan menimbukan pertanyaan apakah kemiskinan sejati yang sesungguhnya benar-benar berkurang23. Sebuah LSM Indonesia berbasis penelitian, Prakarsa, pada akhir 2011 mengeluarkan hasil penelitiannya dan, dibandingkan dengan Biro Pusat Statistik Indonesia yang datanya dipergunakan oleh Bank Dunia, menunjukkan bahwa total kemiskinan di Indonesia sebenarnya meningkat sebanyak 2,7 juta, yaitu dari 40,4 juta di tahun 2008 menjadi 43,1 juta pada 2010. Ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tingkat kemiskinannya meningkat (Prakarsa, 2011). Walaupun ekonomi Indonesia kelihatannya membaik, namun kesenjangan juga semakin melebar. Menurut Bank Dunia, di tahun 2005, 10 persen penduduk kaya 22 Lihat bank data Bank Dunia (World Bank) http://databank.worldbank.org/ddp/home.do. 23 Sebagai contoh, lihat http://www.economist.com/blogs/banyan/2011/08/indonesias-poverty-line.

21

menguasai 28,51 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen penduduk miskin hanya menguasai 8,34 persen24. Situasi tersebut tidak membaik saat ini. Laporan CIA World FactBook menyebutkan bahwa pada 2010, dari 144 negara Indonesia berada di peringkat ke-81 untuk Gini Index 2010 (sebuah ukuran ketidakmerataan pendapatan), Terlihat dalam sebaran pendapatan regional yang meningkat 15 persen dari 2002 sampai 201025. Dalam ekonomi berbagai negara, ketidakmerataan yang sangat ekstrim seperti itu terbukti merupakan ladang subur tumbuhnya konflik sosial, yang dapat dengan mudah berubah menjadi aksi kekerasan – seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Dalam berbagai hal, kekerasan merupakan karakter dari permasalahan sosial di Indonesia dewasa ini, khususnya (walaupun tidak hanya) di daerah kumuh dan perkampungan. Sesungguhnya, ada tren urbanisasi yang positif. Rakyat berpindah dari daerahdaerah terpencil dengan harapan dapat bekerja di kota untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka. Tingkat pertumbuhan daerah terpencil tidak pernah positif sejak 1995, di saat pertumbuhan populasi di kota meningkat secara dramatis dalam periode yang sama dan semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir (lihat Tabel 1). Banyak yang berpendapat bahwa rantai permasalahan diawali oleh urbanisasi, yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja di daerah-daerah terpencil, menelantarkan lahan-lahan produktif yang pada akhirnya berubah menjadi permukiman atau kompleks industri.

Tabel 1. Urbanisasi di Indonesia: 1995-2010 Sumber: Penulis; data diproses dari World Development Indicators dan Global Development Finance of the World Bank.

Dalam hal pendidikan, negara berfungsi cukup baik. Sejak revitalisasi kebijakan pendidikan (melalui penetapan UU No. 20/2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional), tingkat keterselesaian pendidikan dasar mencapai 100 persen sejak 2007, dan tingkat pendaftaran sekolah menengah terus meningkat dari 60 persen (2005), menjadi 64 persen (2006), 71 persen (2007), 75 persen (2009) dan 77 persen (2010). Hal ini berkontribusi terhadap tingginya tingkat melek huruf sebesar 92,5 persen total orang dewasa, dan 99,5 persen total remaja. 24 Kutipan penulis dari World Development Indicators dan Global Development Finance of the World Bank – Lihat http://databank.worldbank.org/ddp/home.do. 25 Diukur dari standar deviasi GDP per kapita per propinsi, dengan standar deviasi antarpropinsi GDP per kapita meningkat dari IDR 7,13 juta menjadi IDR 8,2 juta dalam 8 tahun. Lihat https://www. cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html.

22

Perkembangan sosial ekonomi tersebut memainkan peranan penting dalam kemunculan kelas menengah di Indonesia, lengkap dengan efek baik atau buruknya. Menggunakan definisi Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (2010), jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia adalah 134 juta jiwa (sekitar 56,5 persen), yaitu mereka yang mengeluarkan biaya hidup harian sebesar $2-20 26. Umumnya, setelah memenuhi kebutuhan mendasar berupa makanan dan tempat tinggal, orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini menghabiskan sepertiga dari penghasilan mereka untuk pengeluaran diskresioner (Diane Farrell, anggota America’s National Economic Council, dikutip oleh The Economist, 2009). Walaupun beberapa orang mengelompokkan kelas menengah berdasarkan pendapatan dan pendidikan, kelas ini juga dapat ditinjau dari budaya konsumtif: kelas menengah menggunakan budaya konsumerisme sebagai kesatuan sosial ekonomi yang diciptakan sendiri dan sebagai sarana untuk membangun identitas diri (Ansori, 2009). Hak-hak istimewa dalam ekonomi dinikmati oleh kelas menengah (di Indonesia hak-hak tersebut meliputi berbagai subsidi pemerintah untuk bahan bakar dan jasa-jasa penting) yang pada akhirnya menjadikan mereka konsumtif demi tetap berada dalam kelas menengah dan senantiasa membedakan diri mereka dari kelas yang lebih rendah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang makmur, termasuk kelas menengah, berbelanja menjadi sebuah keniscayaan. Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar terbesar bagi berbagai barang dan jasa, termasuk teknologi komunikasi, terutama telepon seluler dan telepon pintar (smart-phones). Sebagai contoh, jumlah pengguna perangkat komunikasi di Indonesia meningkat pesat, sehingga produsen BlackBerry and Research In Motion (RIM) menyebut Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar mereka, dengan jumlah rata-rata 10 juta pengguna pada awal tahun 201227. Hal ini mencerminkan betapa memikatnya Indonesia bagi produsen perangkat komunikasi, karena bagi masyarakat Indonesia kelas menengah, memiliki perangkat tersebut terkait dengan status. Popularitas telepon pintar sejalan dengan penggunaan internet dan media sosial (yang akan dibahas secara lebih rinci di Bagian Empat), terutama jika orang bisa mendapatkan keduanya dengan harga yang relatif murah28. Wajar jika masyarakat Indonesia kelas menengah masuk dalam ruang online, karena mengakses internet semakin murah dan mudah dari hari ke hari. Meningkatnya penggunaan telepon pintar dan produk lainnya yang dapat dipandang sebagai bukti budaya konsumerisme kelas menengah Indonesia, bisa 26 Lihat “Bank Dunia: Kelas Menengah Indonesia 134 Juta”, http://www.bisnis.com/articles/bankdunia-kelas-menengah-indonesia-134-juta-orang. Diakses pada 3 Mei 2012. 27 Lihat Detiknet, “RIM: Blackberry Paling Laku di Indonesia” http://inet.detik.com/read/2012/04/24 /162357/1900435/317/rim-blackberry-paling-laku-di-indonesia. Diakses 3 Mei 2012 28 Sebagai ilustrasi: Setelah membeli telepon selular atau pintar seharga sekitar USD 200, orang Indonesia yang tidak memiliki komputer dapat online dengan biaya kurang dari USD 10 per bulan (Deutsch, 2010).

23

jadi mencerminkan perspektif sosial ekonomi Weber.. Namun, ada juga perspektif sosial politik kelas menengah yang harus dijadikan indikator: keterlibatan mereka dalam politik. Ketika kelas menengah dapat menikmati keuntungan materi dan budaya karena latar belakang pendidikan dan teknis mereka, dalam beberapa hal mereka menjadi semakin terlibat dalam ruang politik karena mereka memiliki sarana yang dibutuhkan untuk mengakses informasi dan terlibat dalam politik. Lebih dari itu, pengelompokan kelas dan dampak sosialnya mengakibatkan karakteristik tertentu bagi kelas menengah, khususnya dalam negara demokrasi berkembang seperti Indonesia. Menurut Tilkidjiev, prinsip dan mekanisme diferensiasi dan mobilitas sosial mewujudnya derajat kesamaan struktur yang meningkat (2005:211). Maka, kelas menengah memiliki potensi menjadi kekuatan terpadu untuk perkembangan dan perubahan lebih lanjut, dan karena itu akan mempertahankan kemampuan mereka sebagai kekuatan penggerak masyarakat modern (Tilkidjiev, 2005). Keinginan untuk menggunakan kekuatan dan terlibat penuh dengan arena politik itulah yang masih perlu dipertanyakan. Dalam hal inilah terbentuk hubungan antara kelas menengah dan atas dengan internet and media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Mereka telah bertransformasi menjadi sebuah landasan politik di mana pendapat masyarakat Indonesia, kebanyakan dari kelas menengah, yang saling bertentangan dapat diutarakan; yang jika tidak melalui sarana ini tidak akan dapat diungkapkan kepada publik (Deutsch, 2010). Hal ini bisa jadi merupakan dampak positif dari kelas menengah Indonesia yang makmur: dengan kelebihan uang yang dapat dihabiskan untuk apa pun yang mereka inginkan, mereka memiliki kesempatan untuk menyalurkan pemikiran dan kekhawatiran mereka, termasuk untuk terlibat dalam politik, untuk memperbaiki kehidupan mereka dan masyarakat, karena kebutuhan mendasar mereka telah terpenuhi. Meskipun demikian, apakah dan sejauh mana kesempatan ini digunakan, merupakan masalah lain. 2.3. Masyarakat Sipil: Memperadabkan Budaya Politik? Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, diskusi mengenai perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi di Indonesia tidak bisa tidak menyentuh isu masyarakat sipil. Masyarakat sipil Indonesia sesungguhnya telah menerima perhatian yang substantif sejak jatuhnya rezim otoriter Orde Baru dan kebangkitan periode reformasi. Kemunculan masyarakat sipil Indonesia dalam politik sejak saat itu menjadi menarik sekaligus sulit dimengerti oleh sebagian orang, karena politik didominasi oleh negara pada masa Orde Baru (1966-1998). Beberapa pemikir Indonesia berupaya untuk mempelajari masyarakat sipil di Indonesia (di antaranya: Billah, 1995; Fakih, 1996; Ganie-Rochman, 2002; Hadiwinata, 2003; Hadiz, 1998; Hikam, 1999; Kalibonso, 1999; Prasetyantoko, 2000; Sinaga, 1994) untuk melengkapi rekan-rekan mereka di negara Barat (seperti Aspinall, 1995;

24

Bird, 1999; Bresnan, 2005b; Eldridge, 1995; Hill, 2003; Uhlin, 1997). Namun, banyak memfokuskan diri pada masyarakat sipil tertentu, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai bagian yang paling terlihat jelas, yang secara umum lebih terorganisir dibandingkan dengan kelompok masyarakat sipil lain yang lebih lunak, tak berbentuk, dan kurang terorganisir29. Secara umum, ranah masyarakat sipil Indonesia terbentang luas dengan dua sisi, yaitu: kelompok developmentalist, dan kelompok advocacy. Dua penelitian oleh Hadiwinata (2003) dan Ganie-Rochman (2002), yang paling banyak dikutip, mencerimkan dan menegaskan dua orientasi yang berbeda tersebut – Hadiwinata mempelajari kelompok developmentalist sedangkan Ganie-Rochman meneliti kelompok organisasi advocacy30. Tetapi di luar dari kategorisasi ini, tidak diragukan lagi bahwa masyarakat sipil Indonesia berperan penting dalam tatanan sosial, ekonomi dan politik dalam negeri, walaupun mereka termarginalisasi selama masa pemerintahan Suharto sepanjang 1969-1998. Sejak reformasi tahun 1998, aktivitas masyarakat sipil Indonesia berkembang luas dengan fokus Memperluas keterlibatan masyarakat sipil di segala bidang. Walaupun kebanyakan penelitian tentang masyarakat sipil tidak dapat dipisahkan dari wacana demokrasi dan demokratisasi (Abbott, 2001; Coleman, 1999; Glasius et al., 2005; Wainwright, 2005), perspektif harus diperluas untuk memahami sifat alami masyarakat sipil Indonesia, karena aktivitas mereka tidak terbatas kepada demokratisasi saja. Peran masyarakat sipil di Indonesia beragam, mulai dari menyediakan bantuan kemanusiaan hingga pengembangan komunitas kota dan daerah tertinggal, juga pengembangan kapasitas dan organisasi pengawasan (watchdog) (Billah, 1995; 29 Harus dicatat, bahwa di Indonesia, istilah masyarakat sipil dan NGO memiliki interpretasi dan pengertian yang rumit dibandingkan dengan teori yang kita baca. Merunut kembali ke tahun 1970an, istilah Organisasi non-pemerintah (ORNOP) digunakan sebagai terjemahan langsung dari Organisasi Non-Pemerintah (NGOs), tetapi kemudian diganti menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara harafiah diterjemahkan menjadi Self-Reliant Organisation (SRO), kebanyakan karena kekhawatiran para aktivis bahwa istilah ORNOP dapat memicu tekanan pemerintah. Ada juga yang mengajukan istilah lain Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat/LPSM (Self-Help Community Support Institution), yang dianggap serupa dengan apa yang dimengerti NGO, ketika yang lain menggunakan istilah Organisasi nirlaba (non-profit organisation). Sepertinya para aktivis NGO Indonesia tidak pernah menemukan kata sepakat (Hadiwinata, 2003: 6-7). Hanya setelah reformasi 1998, banyak aktivis sosial mulai menggunakan dan mempopulerkan istilah Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organisation/CSO) untuk membedakan organisasi yang diprakarsai oleh sipil dan komunitas dari yang diprakarsai oleh militer, dan swasta. 30 Harus dicatat bahwa perspektif lain dari Fakih (1996) yang mengajukan tiga kategorisasi masyarakat sipil, yakni konformis, reformis dan transformis. Konformis adalah kelompok masyarakat sipil yang bergerak tanpa visi dan misi (dan mungkin teori) yang jelas, tetapi beradaptasi dengan struktur yang dominan. Reformis mendukung pendekatan yang partisipatif dan terutama memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan tanpa mempertanyakan ideologi perkembangan tersebut tetapi berkonsentrasi pada metode dan teknik. Transformis adalah organisasi masyarakat sipil yang mempertanyakan ideologi arus utama dan berupaya menemukan visi dan misi alternative lewat pendidikan kritis dan pembelajaran partisipatif (Fakih, 1996).

25

Fakih, 1996; Hadiwinata, 2003). Seringkali beberapa organisasi masyarakat sipil dan LSM di Indonesia disalahartikan sebagai anti-bisinis karena mereka secara konsisten mengadvokasi perlindungan hak-hak konsumen, mendukung gerakan serikat pekerja dan melindungi lingkungan dari penyalahgunaan kaum pengusaha melalui penelitian, lobi dan upaya advokasi. Mereka juga menghadapi risiko dianggap anti kemapaman karena sikap kritis mereka terhadap kebijakan-kebijkan status quo, upaya mereka dalam mempromosikan supremasi sipil dan demokrasi. Mereka juga seringkali dituduh memperjualbelikan kepentingan negara untuk aktivitas pengawasan mereka, berkampanye di luar negeri dan menyelenggarakan sesi-sesi kesaksian di depan lembaga internasional seperti Amnesty International atau Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Commission) di PBB (GanieRochman, 2002; Hadiz, 1998; Harney and Olivia, 2003; Lounela, 1999). Namun, karena hasil dari kinerja organisasi-organisasi inilah, usaha kecil dan menengah di Indonesia mendapatkan pelatihan keahlian dan akses yang lebih baik terhadap pasar terhadap pasar; para petani mendapatkan pengetahuan tentang proses-proses bercocok tanam organik dan berkesinambungan; perempuan di daerah-daerah terpencil dapat mengakses kredit mikro dan menjadi semakin berdaya secara domestik; dan kepentingan konsumen untuk mendapatkan produkproduk yang lebih sehat dan diproduksi melalui perdagangan yang lebih adil (fairer trade) dapat dipromosikan secara lebih luas. Melalui upaya-upaya berbagai kelompok ini jugalah kepentingan dan urgensi pemenuhan hak-hak pekerja dibawa ke ranah publik luas; hak-hak orang terlantar dilindungi dan pemberian bantuan mendapatkan prioritas lebih tinggi; dan selain itu meningkatnya kesadaran sipil akan hak-hak politik dan kemanusiaan, wacana ekonomi, sosial dan budaya juga menjadi semakin meluas (Demos, 2005). Meskipun demikian, paras masyarakat sipil Indonesia tidak selalu cerah – setidaknya dari perspektif empiris. Melihat dari situasi sosial politik Indonesia saat ini, orang dapat menyalahartikan masyarakat ‘tidak beradab’ sebagai masyarakat sipil. Sebagai contoh, kelompok sipil yang bergerak dengan dasar ekstrimisme dan kekerasan, tidak dapat secara mudah dipisahkan dari kelompok masyarakat sipil yang gerakannya fokus pada isu-isu demokratisasi atau pemberdayaan sosial, jika dipandang dari permukaan saja. Mereka bahkan juga menyatakan diri sebagai masyarakat sipil. Forum Betawi Rempug (FBR), misalnya, menyatakan diri sebagai perwakilan anggota kelas pekerja Betawi, kelompok etnis penduduk asli Jakarta, walaupun mereka menggunakan strategi gabungan keterikatan etnis dan kelas dengan pemerasan dan kekerasan. Contoh lain yang telah disebut sebelumnya dalam makalah ini adalah FPI, yang merupakan contoh kelompok dengan gaya main hakim sendiri dan mencerminkan simbol Islam militan dalam upaya mereka sebagai pelindung masyarakat dari amoralitas (Wilson, 2006:267). Tetapi, apakah

26

mereka merupakan bagian dari masyarakat sipil Indonesia? Di luar dari pengakuan mereka, apakah yang mereka lakukan melanggar ide dasar dari masyarakat sipil: menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Jawabannya jelas – kelompok seperti itu bukanlah bagian dari masyarakat sipil Indonesia (HerryPriyono, 2006). Tetapi satu isu utama yang harus ditangani adalah keberadaban masyarakat sipil. Dan seperti yang dapat diprediksikan dalam konteks sejarah dan lokal Indonesia, isu keberadaban berhubungan erat dengan isu kekerasan/nonkekerasan. Ambiguitas sejarah berkepanjangan mengenai sah atau tidaknya penggunaan kekerasan dalam masyarakat sipil Indonesia dapat ditelusuri kembali ke periode Indonesia di bawah kolonialisme (Cribb, 1991; Wilson, 2006). Karena rezim otoriter menggunakan kekerasan sebagai strategi utama untuk mempertahankan kontrol politik, kekerasan dan kriminalitas ketika itu dinormalisasi sebagai praktek negara termasuk mobilisasi organisasi masyarakat sipil semu seperti Pemuda Pancasila dan Pemuda Pancamarga yang menggunakan kekerasan sebagai pendekatan dasar (Ryter, 1998). Namun, setelah jatuhnya rezim tersebut, kelompok-kelompok nonpemerintah yang menggunakan kekerasan dan intimidasi sebagai strategi politik, sosial, dan ekonomi juga tampak bermunculan (O’Rourke, 2002). Terlihat bahwa dengan modus operandi yang serupa dengan geng-geng kejahatan terorganisir, kelompok-kelompok ini mengartikulasikan ideologi untuk melegitimasi penggunaan pasukan, kekerasan dan pemaksaan melalui keterikatan etnis (seperti FBR), kelas (seperti Pemuda Pancasila) dan afiliasi agama (seperti FPI). Kekerasan juga dibenarkan sebagai tindakan perbaikan (mungkin lebih daripada oposisi langsung) dalam situasi di mana negara tidak berperan atau gagal menegakkan dasar-dasar seperti keamanan, keadilan dan ketenagakerjaan (Wilson, 2006). Apa implikasi semua ini terhadap budaya politik di Indonesia? Lebih dari 14 tahun belakangan, Indonesia telah melalui transisi dari sistem politik otoriter terpusat menjadi demokrasi desentralisasi. Sepanjang transformasi ini, orientasi rakyat terhadap politik juga berubah, yang akhirnya mempengaruhi persepsi mereka akan legitimasi politik. Salah satu peneliti tentang isu-isu Indonesia paling terkenal, William Liddle, mengkarakterisasi perubahan tersebut sebagai transformasi budaya politik tradisional menjadi modern (Liddle, 1988; 1996). Baginya, pemikiran budaya politik tradisional dapat dilihat sebagai kecenderungan hubungan patron-klien antara elit pemerintah dengan rakyat, di mana pemimpin harus baik hati dan rakyat harus patuh (Liddle, 1988:1); terbukti selama pemerintahan Soeharto yang didukung oleh militer (Mietzner, 2006). Tetapi kenyataannya, melawan segala rintangan yang ada, Indonesia berhasil mentransformasikan sistem otoritarianisme menjadi lebih demokratis dalam waktu terbilang cukup singkat dan relatif mulus, hampir tanpa pertumpahan

27

darah (Anwar, 2010; Mietzner, 2006). Reformasi 1998 mengubah pemerintahan, di mana budaya politik yang lebih modern dan demokratis muncul. Sejak saat itu, demokrasi telah menjadi sistem politik yang diterapkan oleh negara dalam berbagai tingkatan pemerintahan, dari pemilihan tingkat presidensial sampai pejabat daerah. Sejauh ini, perubahan budaya politik Indonesia terlihat berjalan seperti seharusnya. Tetapi untuk mencapai bentuk demokrasi yang tertinggi, budaya politik harus lebih dikarakterisasi oleh sistem politik demokratis dan rasional. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, hal ini tampak menjanjikan bagi Indonesia. Aspek hirarki yang semakin menghilang dari budaya politik modern akan memungkinkan rakyat berinteraksi dengan pemerintah atau perwakilan politik mereka secara lebih bebas dan menjadi sarana pertukaran ide. Maka, kemungkinan rakyat untuk bertindak sebagai kelompok penekan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, menurut inti demokrasi, sangatlah rendah. Demokrasi di Indonesia meluas dari sistem politik hingga ke nilai-nilai universal dari hak-hak asasi manusia. Walaupun masih sering diuji dalam prakteknya, kebebasan berbicara, berekspresi, dan berorganisasi dilindungi oleh hukum dan tercantum dalam konstitusi negara. Setelah reformasi, masuknya organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM dan kelompok penekan lainnya, menandai tahap awal dari proses demokratisasi, karena banyak dari mereka yang terlibat dalam wacana politik (Lim, 2006). Kelompok-kelompok ini secara politik menekan pemerintah untuk menerapkan pemerintahan yang baik dalam berbagai bidang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan/KontraS di bidang hak asasi manusia dan Transparency International Indonesia di bidang gerakan anti-korupsi adalah contoh dari kelompok-kelompok tersebut. Lebih dari itu, pemerintah juga membentuk beberapa lembaga untuk mempertahankan akuntabilitas dan transparansinya. Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK dan Mahkamah Konstitusi/MK merupakan contoh upaya tersebut, dan mengajak rakyat untuk semakin terlibat aktif dalam melaporkan dan mendaftarkan kasus-kasus tertentu. Dalam batas tertentu, hal tersebut mempengaruhi kesadaran publik akan isu-isu politik. Hal penting lainnya mengenai budaya politik Indonesia adalah terciptanya kebebasan pers. Pada masa Orde Baru, pers dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, karena media waktu itu merupakan objek elit yang berkuasa. Tetapi setelah Reformasi, kebebasan pers secara bertahap menjadi milik masyarakat Indonesia (Nugroho et al., 2012b:36). Penetapan UU Pers/1999 menjamin kebebasan pers yang berarti tidak ada lagi lisensi, sensor, atau pelarangan pers dan media, yang sering terjadi pada rezim Soeharto (Basorie, 2011). Sejak saat itu, situasi media di Indonesia terus menjadi salah satu yang paling hidup di kawasan (Freedom House, 2011). Pers dan media di Indonesia, dalam beberapa hal, dapat

28

menjalankan fungsi sebagai pilar keempat demokrasi yang menyediakan arena publik bagi masyarakat untuk menyalurkan dan menyebarkan aspirasi merka. Sejalan dengan NGOs dan organisasi sipil lainnya, media juga dipandang sebagai salah satu kesatuan utama di antara kelompok penekan. Tetapi secara keseluruhan, Freedom House memandang pers Indonesia hanya bebas sebagian, berdasarkan fakta semakin meningkatnya tindakan kekerasan terhadap jurnalis dan munculnya rangkaian kebijakan yang dianggap mendukung serangan terhadap pihak-pihak yang memiliki perspektif berbeda (Freedom House, 2011). Perkiraan di atas menunjukkan beberapa aspek dinamika budaya politik di Indonesia dalam artian keterlibatan masyarakat dalam politik, masyarakat sipil yang aktif, dan peran pers dan kebebasannya. Walaupun perkembangan tersebut tampaknya menuju kepada budaya politk modern dan demokratis, satu hal yang pasti: masyarakat adalah kesatuan yang dinamis, dan oleh karena itu budayanya (termasuk politik) juga secara konstan berubah. Sesungguhnya, budaya adalah tatanan nilai, keyakinan dan kebiasaan yang dapat berubah mengikuti konteks perubahan dan dinamika lingkungan, yang dapat menghasilkan nilai-nilai politik yang berbeda dalam generasi yang berbeda (Liddle, 1988; 1996). Hal itu mengimplikasikan bahwa budaya politik yang kita adopsi saat ini kemungkinan akan berubah seiring dengan nilai-nilai generasi mendatang.

2.4. Kecenderungan dan gambaran masa depan yang mungkin terjadi Memandang masa depan selalurumit terlebih lagi ketika harus memetakan gambarannya. Masa depan perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi Indonesia tidak dapat diprediksi dengan mudah dengan cara apa pun. Melalui bagian ini, kami berupaya sebaik mungkin untuk mengindikasikan bagaimana masa depan tersebut dapat terungkap dengan cara memahami berbagai kejadian di masa lalu dan kini. Secara politik, Indonesia akan melanjutkan upaya untuk menjunjung sistem demokrasi, walaupun dikritik bahwa demokrasi Indonesia hanya bersifat secara prosedural dan bukan substansi. Ekonomi Indonesia juga akan terus berkembang meski perlahan, melalui produksi dan perdagangan barang dan jasa. Namun, Indonesia memerlukan waktu lama sebelum bisa mengembalikan statusnya sebagai ‘macan’ ekonomi Asia, yang sebelumnya diberikan pada pertengahan tahun 1990-an, dan karena itu, Indonesia sekarang kehilangan kepemimpinan dalam ekonomi ASEAN walaupun optimisme tetap ada. Secara sosial, masyarakat sipil Indonesia telah menjadi semakin dinamis dan dinamisme tersebut akan terus berkembang di masa mendatang. Berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil – baik yang terorganisir maupun yang tidak – akan menjadi semakin penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan negara

29

dan sektor swasta. Secara budaya, Indonesia menganut gaya hidup yang lebih modern, meskipun beberapa orang khawatir akan implikasi sosial, yang berarti bahwa sebagian masyarakat bahkan ingin menahannya. Diskusi tentang gambaran masa depan yang mungkin terjadi sepertinya paling baik jika dihubungkan dengan budaya politik daripada yang lainnya. Setidaknya dari apa yang dibicarakan di sini, kemajuan negara ini sejak reformasi 1998 selalu dihubungkan dengan dinamika dan budaya politik. Karena generasi yang berbeda menganut budaya politik yang berbeda pula, tidak ada yang tetap dalam politik. Seperti halnya budaya yang merupakan tatanan nilai, keyakinan dan kebiasaan, budaya politik juga selalu diuji. Di Indonesia setidaknya ada dua kelompok: satu kelompok yang selalu ingin mempertahankan keyakinan dan kebiasaan mereka seperti yang diterapkan dalam budaya politk sebelumnya; dan kelompok lain yang meyakini bahwa demokrasi merupakan bentuk sistem politik yang terbaik dan oleh karenanya mencari cara untuk menerapkan sistem yang lebih demokratis. Dalam konteks Indonesia, Liddle menyebut kelompok pertama sebagai ‘pembela’ dan kelompok kedua sebagai ‘inovator’ (Liddle, 1988; 1996) – sebuah kategorisasi umum yang masih sesuai dengan kondisi saat ini dan oleh karenanya akan digunakan di sini. ‘Pembela’ harus mempertahankan status-quo dan oleh karena itu menolak untuk ditantang oleh gerakan-gerakan sosial. Mereka dikarakterisasi memiliki sumber daya seperti: Pendukung berupa puluhan juta pengikut, banyak dari mereka dapat digerakkan melawan perubahan; inersia budaya dan sosial yang biasanya mengikuti kepercayaan yang lama dianut; kemampuan yang tinggi untuk pulih kembali atau beradaptasi terhadap situasi baru; dan jejaring sosial yang kuat dengan tujuan untuk keberlangsungan mereka (Liddle, 1996:153).

Sebaliknya, ‘inovator’ berupaya membentuk budaya politik untuk mendapatkan sistem politik yang lebih demokratis (Liddle, 1988; 1996). Kelompok-kelompok ini biasanya, tapi tidak selalu, terdiri dari kaum terpelajar, aktivis politik dan sebagian aparat negara. Berbagai LSM organisasi masyarakat sipil dan kelompok penekan sipil lainnya yang menuntut sistem yang lebih demokratis dapat dikategorisasikan sebagai ‘inovator‘. Dianggap ilegal pada masa Orde Baru, sejak reformasi, mereka dapat beraktivitas secara terbuka dengan dukungan nasional atau internasional, terutama yang memiliki perhatian terhadap demokratisasi negara (Marijan, 2010). Pada masa apa pun, kedua kelompok ini selalu bertentangan satu sama lain. Contohnya dalam budaya politik Indonesia saat ini, pertentangan tersebut dapat ditemukan dalam kasus sensor internet yang diterapkan pemerintah. Dengan atmosfer demokratis dan tuntutan bahwa kebebasan berbicara sebagai nilai terpenting, penetapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik/2008 (yang sedikitnya mencerminkan pandangan ‘pembela’) selalu dipertanyakan oleh publik, khususnya

30

mereka yang mempromosikan kebebasan (yang sedikitnya mencerminkan pandangan ‘inovator’). Pemerintah bersikukuh bahwa penerapan UU tersebut ditujukan untuk melindungi negara, terutama dari hal-hal yang dipandang berbau pronografi (Reuters, 2010a). Tetapi banyak yang meyakini bahwa tindakan sensor internet pada akhirnya akan mempengaruhi aspek masyarakat yang lebih luas dari sekedar pornografi. Enda Nasution, blogger Indonesia yang terkemuka, menyatakan bahwa sensor tersebut dapat digunakan oleh elit penguasa untuk meredam oposisi politik dalam arena online31. Di dunia dengan perkembangan teknologi yang cepat dalam atmosfer demokratis, sensor hanya terhadap konten internet, tanpa membuat kebijakan menyeluruh akan penggunaannya, dapat mengindikasikan keengganan pemerintah ditantang oleh warganya yang canggih. Sebagai renungan, menurut Almond dan Verba (1989), tujuan dari kelompok ‘inovator’ yakni ‘budaya sipil’ ditentukan oleh budaya politik demokratis. Perkembangan masyarakat Indonesia, di mana publik memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai seberapa penting memiliki atmosfer demokratis agar didengar oleh pemerintah, mendorong kelompok ‘inovator’ ini untuk berkembang. Mereka secara konstan menantang pemerintah, melalui cara apa pun yang dimungkinkan, untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi diterapkan. Sangat mungkin bahwa masa depan Indonesia yang demokratis, terbuka dan adil tegantung pada sebarapa banyak kelompok ‘inovator’ dapat menguasai ranah publik di dalam negeri untuk menyebarkan wacana mereka. Dalam masyarakat modern, tujuan seperti itu dapat dicapai melalui penggunaan salah satu penemuan penting dalam peradaban manusia: media.

31 Lihat Jakarta Globe, “Glitches in Blocking ‘Offensive’ Indonesian Web Sites Provokes Anger” http://www.thejakartaglobe.com/home/glitches-in-blocking-offensive-sites-provokes-indonesianire/390768. Diakses pada 4 Mei 2012.

31

32

3. Media di Indonesia: Tatanan yang dinamis Media (dari bahasa latin: medium) merupakan pusat dari masyarakat modern. Memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat, media sangat diuji. Kontrol media semakin sejalan dengan kontrol publik dalam hal wacana, kepentingan, dan bahkan selera (Curran, 1991). Prinsip dasar media, baik fisik maupun non-fisik, telah bergeser dari medium dan mediator ruang publik yang memungkinkan keterlibatan kritis masyarakat (Habermas, 1984; 1987; 1989), menjadi alat bagi kekuasaan untuk ‘menghasilkan persetujuan’ (Herman and Chomsky, 1988). Pengertian ini penting untuk memahami dinamika media saat ini – khususnya media massa dalam berbagai bentuk – dalam konteks apa pun, termasuk di Indonesia. Sejak ‘Orde Lama’ Soekarno, hingga ‘Orde Baru’ Soeharto, dan pemerintahan Yudhoyono sekarang, media telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mekanisme penerapan kekuasaan rezim. Media selalu digunakan sebagai alat politik: dulu sebagai alat propaganda (dalam era Soekarno), kemudian sebagai bentuk kontrol (terutama pada masa Soeharto), dan sekarang sebagai alat untuk membangun citra pemerintah (dalam masa Yudhoyono). Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar dalam tatanan media di Indonesia, di mana perkembangan bisnis media mulai terlihat jelas. Perkembangan tersebut ditentukan tidak hanya oleh kemajuan teknologi, tetapi juga yang lebih penting oleh dinamika pasar dan kepentingan politik. Hal itu terlihat jelas dalam kasus Indonesia. Karena media mewakili – dan merupakan perwujudan – kekuasaan, kepemilikan media dan kebijakan media sangatlah penting untuk memahami dinamika tatanan media di Indonesia. 3.1. Industri media32 Industri media di Indonesia telah berkembang sejak akhir 1980-an, dari yang dikontrol oleh negara sebagai alat kekuasaan, menjadi yang sangat mengejar keuntungan dan diliberalisasi. Reformasi 1998 menjadi titik balik, di mana bisnis media mulai berkembang dan membentuk oligopoli media dan pemusatan kepemilikan. Pada saat ini, terdapat dua belas kelompok media swasta besar yang mengontrol hampir semua saluran media di Indonesia, termasuk penyiaran, media cetak dan online. Mereka adalah MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Jawa Pos Group, Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings, Media Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media (Nugroho et al., 2012a). Lihat Tabel 2 di bawah ini. 32 Untuk informasi lengkap mengenai tatanan industri media di Indonesia, lihat laporan terakhir penulis, yang menjadi landasan bagian ini (Nugroho et al., 2012a).

33

Tabel 2. Kelompok-Kelompok media swasta besar di Indonesia: 2012 Bisnis-bisnis ini dijalankan oleh pemilik /kelompok pemilik yang sama. Sumber: Nugroho, et al (2012a:39)

MNC Group memiliki tiga saluran televisi yang bebas mengudara – jumlah terbanyak yang dimiliki oleh kelompok media – beserta 20 jaringan televisi lokal dan 22 jaringan radio di bawah anak perusahaannya Sindo Radio. Jawa Pos Group memiliki 171 perusahaan media cetak termasuk Radar Group. KOMPAS, surat kabar nasional paling berpengaruh, telah memperluas jaringannya dengan memasukkan penyedia konten dengan membuat KompasTV, di samping 12 radio penyiar yang sudah ada di bawah anak perusahaannya Sonora Radio Network, dan 89 perusahaan media cetak lain. Visi Media Asia telah tumbuh menjadi kelompok media yang kuat dengan dua saluran televisi terestrial (ANTV dan tvOne) dan saluran media online-nya yang cepat berkembang, vivanews.com. Sebuah perusahaan media baru di bawah Lippo Group, yakni Berita Satu Media Holding, telah mendirikan Internet-Protocol Television (IPTV) BeritasatuTV, saluran media

34

online beritasatu.com, dan sebagai tambahan beberapa surat kabar dan majalah (Nugroho et al., 2012a:45-48). Pemusatan kepemilikan tersebut terjadi melalui penggabungan dan akuisisi. Beberapa yang terpenting terjadi belakangan ini di Indonesia (Nugroho et al., 2012a:46-47): (i) Indosiar diakuisisi oleh Elang Mahkota Teknologi (Emtek), perusahaan induk SCTV, sehingga Emtek memiliki dua stasiun televisi terestrial dan satu stasiun televisi lokal dalam kelompok mereka; (ii) Portal berita independen terbesar, detik.com, dibeli oleh CT Group, pemilik Trans TV dan Trans 7, membuat kelompok itu memegang kontrol atas salah satu sumber online terpercaya; (iii) Sejumlah saluran televisi lokal diambil alih kelompok besar seperti MNC Group dengan jaringan Sindo TV dan Jawa Pos, yang memiliki jejaring televisi sendiri; dan (iv) Beritasatu.com dan Lippo Group bergabung dan membentuk Beritasatu Media Holding pada tahun 2011. Mengkarakterisasi perkembangan terakhir sektor media di Indonesia, merger dan akuisisi ini jelas ditujukan untuk memperkuat bisnis media, dan strategi ini jelas berhasil: perusahaan media menjadi semakin kuat di Indonesia – baik secara individual maupun kolektif sebagai industri – meskipun di antara mereka juga terjadi kompetisi ketat. Pemusatan industri media yang semakin bertumbuh dapat dilihat sebagai akibat dari logika bunga modal dalam bisnis. Perkembangan tersebut telah secara jelas mengubah media menjadi komoditas, dengan audiens diperlakukan lebih sebagai konsumen daripada masyarakat yang berhak; implikasi yang lebih rumit dari yang diperkirakan awalnya. Setidaknya ada dua konsekuensi yang saling berhubungan. Pertama, oligopoli media saat ini telah membahayakan hak-hak masyarakat akan informasi terpercaya dan keanekaragaman konten sebagai akibat dari campur tangan lebih jauh oleh pemilik. Kedua, sebagai bisnis yang menguntungkan, ketentuan infrastruktur dan konten media sangat besar kemungkinannya dibentuk sesuai kepentingan pemilik dan oleh karena itu sangat menguntungkan bagi mereka yang mencari kekuasaan. Cara terbaik untuk meneliti dua konsekuensi ini adalah melalui dua aspek empiris: keanekaragaman dan independensi. Dalam hal keanekaragaman, kebangkitan media setelah reformasi 1998 sepertinya gagal mencegah agar media tidak dikontrol oleh sejumlah orang/kelompok. Walaupun pemerintah meloloskan UU Penyiaran No. 32/2002 yang bertujuan untuk menghentikan praktek-praktek kepemilikan media yang tidak sehat, hal itu jelas gagal memastikan beragamnya kepemilikan media (Nugroho et al., 2012b). Dengan tatanan media yang terpusat pada 12 kelompok pemilik swasta, sangat mungkin konten yang ditawarkan oleh mereka rendah tingkat keberagamannya. Selain fakta bahwa jumlah pemilik yang sedikit mengakibatkan ruang lingkup konten yang terbatas pula, kompetisi di antara media terbilang ketat. Kecenderungan media di Indonesia, dalam hal bisnis dan konten, difokuskan di ibukota Jakarta,

35

juga mengakibatkan terbatasnya peliputan isu. Dengan kata lain: satu atau dua isu tertentu dibawa ke publik, dengan rata-rata 12 sudut pandang yang mewakili setiap perusahaan, kemudian disiarkan oleh kelompok tersebut melalui puluhan atau ratusan perusahaan media mereka dan melalui ratusan saluran. Yang terjadi adalah ribuan saluran media membawa konten yang duplikatif meskipun dikemas dalam program yang berbeda-beda (seperti yang diamati dalam Nugroho et al., 2012a:47). Situasi tersebut juga membatasi inovasi dalam industri dalam hal konten dan pengemasan program. Sementara pemain baru dengan ide baru bermunculan secara terus-menerus, dengan pasar yang dibanjiri oleh konten yang terbatas, suka atau tidak, pendatang baru ini harus mengikuti apa yang telah ada agar dapat mengikuti pemeringkatan. Peringkat sangat penting dibanding hal lainnya: sebagai penarik iklan yang membuat industri tetap bertahan. Maka, agar dapat bertahan dalam industri ini, pemain baru yang inovatif seringkali harus mengikuti konten dan pengemasan program yang ada, atau bahkan menggabungkan diri dengan perusahaan media besar yang sudah ada, yang pada akhirnya membuat mereka kurang inovatif (Nugroho et al., 2012a). Sehubungan dengan independensi – McLuhan (1964) mengemukakan bahwa media merupakan pesan, yang menunjukkan bagaimana media sangat berpengaruh dalam masyarakat. Ketika masyarakat berpikiran bahwa media tidak beropini dan tidak seharusnya memiliki opini teori pengaturan agenda yang diajukan oleh McCombs dan Shaw (1968) masih sesuai dengan situasi masa kini. Teori itu menjelaskan bagaimana media tidak memaksa kita untuk memikirkan suatu hal, tetapi memikirkan hal apa yang harus dipikirkan (CJ222 News Reporting & Writing, 2012). Kepemilikan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan pengaturan agenda, yang pada akhirnya membawa kepada independensi. Di antara beberapa kelompok yang mengontrol tatanan industri media di Indonesia, setidaknya ada lima dari mereka yang menunjukkan kerterikatan kuat dengan politik (Lim, 2011:10). Dua yang paling jelas adalah Media Group, yang merupakan saluran berita nasional pertama yakni Metro TV; dan Visi Media Asia (VMA), dengan dua stasium TV, salah satunya adalah saluran berita lain yakni TVOne. Media Group, yang dimiliki oleh Surya Paloh, mantan Ketua Dewan Penasihat Golkar, partai politik yang dulu berkuasa, dan pendiri partai politik baru, Nasdem. Semantara itu, VMA dimiliki oleh Aburizal Bakrie, Ketua Golkar. Mereka dikenal menggunakan media yang mereka miliki sebagai sarana kampanye politik untuk mempengaruhi opini publik dan oleh karena itu gagal mempertahankan independensi media mereka dalam hal penyebaran berita. Salah satu contoh anekdotal membuktikan bagaimana politik mempengaruhi pengaturan agenda mereka33. Dua stasiun TV ini dulunya merupakan ‘teman-dalam-kompetisi’ ketika kedua pemiliknya, Paloh 33 Contoh ini diambil dari pengalaman langsung penulis (S. Syarief) yang telah bekerja sebagai jurnalis di Metro TV.

36

dan Bakrie, berteman dan merupakan pimpinan penting di Golkar. Sejak 2008, dalam peringatan 2 tahun lumpur Sidoarjo34, Metro TV mengambil kebijakan untuk menggunakan istilah lumpur Sidoarjo dalam siaran acaranya, tidak seperti media lain yang menggunakan istilah lumpur Lapindo untuk memberikan tekanan terhadap perusahaan Yang dimiliki oleh Bakrie itu. Tetapi kebijakan tersebut berubah di tahun 2009, ketika Paloh dan Bakrie saling berhadapan untuk memperebutkan posisi Ketua Golkar. Istilah lumpur Sidoarjo tidak lagi digunakan oleh Metro TV dan redaksinya memutuskan untuk menggunakan istilah lumpur Lapindo35. Menanggapi kompetisi ketat tersebut, Bakrie, dengan otoritasnya, melarang media di luar perusahaannya untuk meliput sesi sidang paripurna Kongres Nasional Golkar36. Hal ini menunjukkan bagaimana media dengan mudah dibentuk dan digunakan sesuai kepentingan pemilik mereka untuk mempengaruhi publik, terutama dalam arena dan untuk agenda politik. Oleh karena itu, sulit untuk menyatakan bahwa media Indonesia telah mencapai tingkat ideal dalam hal keseimbangan konten dan reportase. Sebaliknya, terbukti bahwa media semakin menjadi mekanisme yang digunakan oleh kaum bisnis dan politik untuk mencapai kepentingan mereka sekaligus mendapatkan keuntungan dari bisnis media tersebut. Hal ini sejalan dengan argumen Bagdikian (2004) dan Joseph (2005) bahwa investasi dalam industri media kemungkinan besar ditujukan untuk keuntungan ekonomi dan politik dari para investor, daripada untuk memenuhi raison d’être media, yakni menyediakan informasi terpercaya dan sudut pandang yang pluralistis kepada publik sekaligus arena bagi keterlibatan masyarakat. Industri media di Indonesia (dan mungkin seperti di negara-negara lain) telah semakin menjadi bisnis dengan orientasi keuntungan yang bersentuhan dengan politik, mengakibatkan tatanan yang terkontrol dan sempit bentuknya daripada media publik yang bebas dan berkembang. 3.2. Kebijakan dan kerangka peraturan media Isu kontrol media telah menjadi semakin penting dalam sejarah media Indonesia. Pada masanya, Presiden Soekarno secara sengaja menggunakan media sebagai alat 34 Semburan lumpur panas ini dimulai di daerah di mana PT. Lapindo Brantas, yang dimiliki oleh kelompok Bakrie, menggali lapangan gas alam (The Jakarta Post, 2011). 35 Seorang blogger, Yayat Cipasang, berhasil mengamati penggantian istilah dari “lumpur Sidoarjo” menjadi “lumpur Lapindo” yang digunakan oleh Metro TV dan mengeposkannya dalam blog-nya, http://yayat-cipasang.blogspot.com/2006/10/lumpur-lapindo-versus-lumpur-sidoarjo.html. Diakses pada 4 Mei 2012. Istilah “lumpur Lapindo” masih digunakan oleh Metro TV hingga saat ini. Lihat contoh di: http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/04/28/89548/Korban-Lapindo-tetapDuduki-Titik-25 36 Lihat Detik, “Hanya Media Milik Bakrie yang Diperbolehkan Liput Munas” http://news.detik.com/re ad/2009/10/06/215616/1216609/10/hanya-media-massa-terkait-kandidat-bisa-meliput?991101605. Diakses pada 4 Mei 2012.

37

revolusi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengontrol agenda perkembangan dan politiknya. Lalu, Orde Baru Soeharto mewarisi cara-cara Soekarno untuk mengatur media massa, walaupun pendekatan yang digunakan lebih pragmatis (Hill and Sen, 2000:53). Selama era itu, sensor biasa dilakukan dan izin untuk mendirikan perusahaan pers baru sangat jarang diberikan, menempatkan media nasional di bawah batas-batas kebijakan negara (Armando, 2011; Hill dan Sen, 2000). Meskipun menikmati perbaikan singkat dalam hal ekspresi budaya (Hill dan Sen, 2000:239), media diawasi secara ketat oleh Kementrian Informasi. Kedua periode mungkin merupakan contoh bagaimana media menjadi perpanjangan tangan pemerintah, melebihi fungsinya sebagai perpanjangan tangan perseorangan (McLuhan, 1964). Setelah jatuhnya rezim Soeharto, pada awal masa reformasi, pers juga direformasi melalui penetapan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Yang menjadi dorongan reformasi tersebut, menurut Armando (2011:154), adalah kepentingan dan visi bersama: pers yang mengontrol dan mengatur diri sendiri, yang kebal terhadap sensor dan tidak dapat dilarang dengan cara apa pun. Kini, publik Indonesia semakin menyadari pentingnya memiliki pers yang bebas dan berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi. Saat ini, terdapat beberapa kebijakan yang mengatur, atau mempengaruhi secara signifikan, aktivitas media di Indonesia:

Tabel 3. Kebijakan media di Indonesia Sumber: Nugroho, et al., (2012b:59), dengan sedikit pembaharuan.

Dalam hal pengaturan media, terdapat dua kebijakan yang ditujukan sebagai dasar praktek media. Pertama, UU Pers No. 40/1999 yang memuat prinsip-prinsip dasar kebebasan pers, termasuk pembubaran Kementrian Informasi yang pada masa Orde Baru berperan sebagai kontrol media, sekaligus pembentukan Dewan Pers

38

sebagai pengatur pers. Kedua, UU Penyiaran No. 32/2002 yang memuat tentang demokratisasi tatanan dan kepemilikan media melalui desentralisasi dan penetapan prosedur lisensi yang akuntabel. UU tersebut juga mengukuhkan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia/KPI (Indonesian Broadcasting Commission) sebagai lembaga independen yang mempertahankan prinsip sistem penyiaran otonom. Walau kerangka peraturan ini nyatanya berjalan sesuai dengan proses demokratisasi, harapan akan tatanan media yang akuntabel dan independen dihalangi oleh pemerintah melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan. Hanya tiga tahun setelah penetapannya, penegakan UU Penyiaran ditandingi oleh Peraturan Pemerintah No. 50/2005. Melalui peraturan pemerintah tersebut, KPI kehilangan fungsinya untuk mengeluarkan dan menarik lisensi penyiaran karena fungsi tersebut dikembalikan kepada pemerintah, yang menunjukkan bagaimana pemerintah, sekali lagi, telah turut campur dalam pengelolaan media. Sebagai akibatnya, fungsi media sebagai pengawas tidak lagi kuat, karena kebebasan berbicara dan berekspresi sangat tergantung kepada pemerintah. Kontradiksi terhadap pers yang bebas juga terus terjadi karena pemerintah meloloskan tiga peraturan lainnya. Pertama, UU Informasi & Transaksi Elektronik No. 11/2008, yang ditujukan untuk melindungi transaksi bisnis elektronik. Namun, UU tersebut juga mengatur tentang tindakan pencemaran nama baik dengan definisi yang kabur, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menyidangkan perseorangan atau kelompok yang menyatakan pendapatnya lewat internet. Sepanjang 2009, enam orang telah disidangkan dengan dasar UU ini, termasuk seorang ibu rumah tangga, Prita Mulyasari, dengan tuntutan menyebarkan pernyataan yang mencemari nama baik sebuah rumah sakit karena ia mengirimkan surat elektronik berisi keluhan kepada keluarga dan temannya mengenai pelayanan yang diterimanya selama perawatan. Khawatir akan konsekuensi fatal dari peraturan tersebut, Aliansi Jurnalis Independen/AJI (Alliance of Independent Journalists), organisasi jurnalis Indonesia yang terbesar, mendaftarkan petisi pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut Pasal 27, paragraf 3 dari UU tersebut (Freedom House, 2010). Namun, MK menolak petisi itu. Kedua, UU Kebebasan Informasi No. 14/2008, yang mempromosikan jaminan hukum baru bagi publik untuk mengakses informasi, tetapi sayangnya juga memuat hukuman satu tahun penjara bagi ‘penyalahgunaan’ informasi (Freedom House, 2009). Lagi-lagi, definisi yang kabur dari ‘penyalahgunaan’membuka kemungkinan penyalahgunaan dan pelanggaran peraturan itu. Ketiga, UU Pornografi No. 42/2008, yang menimbulkan kontroversi hebat. UU itu sendiri mengkriminalisasi materi yang berhubungan dengan seks dan diasumsikan melanggar moral publik serta cenderung membatasi kebebasan berekspresi. Lebih dari itu, UU tersebut bertentangan dengan berbagai bentuk ekspresi budaya sekaligus diskriminatif

39

terhadap perempuan (Nugroho et al., 2012b:41). Banyak kelompok kreatif, termasuk jurnalis dan pelaku media mengkhawatirkan kebebasan berekspresi mereka, di mana karya mereka dapat dengan mudah dilarang karena definisi pornografi yang kabur. Terdapat beberapa UU lainnya yang rencananya akan ditetapkan dalam waktu dekat, yakni UU Kejahatan Informasi dan Teknologil, UU Konvergensi, dan UU Intelijen. Peraturan-peraturan mendatang ini sudah diperdebatkan secara keras karena dapat membatasi kebebasan berekspresi dan informasi, serta mengembalikan otoritas kontrol media kepada pemerintah. Keterlibatan aktif pengawasan publik akan UU tersebut sangat penting untuk memastikan atmosfer demokratis dalam media Indonesia. Sesungguhnya, menghadapi pertumbuhan industri media yang cepat, kebijakan media harus memastikan keanekaragaman dan pluralisme konten media yang merupakan aspek paling terancam dalam industri ini. Di sinilah kerangka peraturan memainkan peranan penting, yakni memastikan keberagaman konten melalui kontrol kepemilikan media. Karena pemerintah dan bisnis media biasanya bias terhadap orientasi konten tertentu sehubungan dengan kepentingan mereka, kepemilikan sangat mungkin menentukan konten (Nugroho et al., 2012b:60). Singkat kata, mengatur kepemilikan media terbukti tidak mudah karena kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga pengatur di Indonesia dan fakta bahwa kebijakan-kebijakan yang ada tidak dilengkapi dengan peraturan yang praktis dapat mengatasi masalah kepemilikan37. Kebijakan seharusnya berfungsi memastikan karakter publik media: media seharusnya melayani bonum commune atau kepentingan bersama. Hal ini merupakan tantangan bagi kerangka peraturan media di Indonesia, yakni menyediakan landasan kebijakan di mana perkembangan media dapat bermanfaat bagi perkembangan negara dan mencerminkan dinamika sosial budaya.

3.3. Media dan masyarakat kontemporer di Indonesia Walaupun media online berkembang secara cepat, media konvensional tetap berperan penting bagi masyarakat Indonesian karena akses infrastruktur internet masih belum terdistribusi secara merata. Saat ini, terdapat 351 pemancar dari sepuluh stasiun televisi nasional yang bebas mengudara; 1.248 stasiun radio, dan 1.076 publikasi media cetak yang diterbitkan di 33 propinsi di Indonesia (Media Scene, 2011). Namun, kesenjangan distribusi infrastruktur media antara Jawa-Bali (yang sangat berkembang) dan daerah lain di Indonesia (yang kurang berkembang) sangat mencengangkan (Nugroho et al., 2012a). Kami akan mengulas setiap media konvensional secara singkat. 37 LIhat penelitian rinci tentang kebijakan media di Indonesia dalam laporan terakhir (Nugroho et al., 2012b).

40

Pertama: televisi. Dengan sepuluh stasiun televisi nasional yang bebas mengudara38 dan satu stasiun televisi publik (TVRI), televisi tetap merupakan media yang populer di Indonesia. Data terakhir dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2011a) menunjukkan bahwa bahkan di Papua dan Maluku – yang termasuk sebagai daerah yang kurang berkembang – hampir semua rumah memiliki pesawat televisi. Namun, jangkauannya masih sangat menyedihkan. Berdasarkan laporan BPPT, di tahun 2007 sinyal siaran televisi nasional diterima di 50.767 desa (73 persen), sedangkan sisanya (19.888 desa) tidak mendapatkan sinyal sama sekali (BPPT, 2008). Propinsi Papua dan Maluku memiliki akses paling terbatas, yakni masing-masing hanya 12 persen dan 5 persen dari desa-desa di sana yang dapat mengakses jaringan televisi nasional – walau setiap rumah memiliki pesawat TV 39. Sebagai media paling berpengaruh, program-program televisi memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Namun, peringkat menunjukkan bahwa jenis program yang paling banyak ditonton adalah drama (sinetron) dan berita sensasional (infotainment). Banyak stasiun TV swasta menjual drama sebagai konten utama mereka agar mendapat jumlah audiens yang tinggi40. Kedua, selain televisi, radio tetap merupakan bentuk media yang paling tersebar luas di Indonesia. Dikontrol penuh oleh pemerintah melalui keluarga Presiden Soeharto selama masa Orde Baru, setelah reformasi 1998, jaringan radio berkembang dengan cukup cepat. Di tahun 2005, hanya ada 831 stasiun radio (Laksmi dan Haryanto, 2007), tetapi pada 2010 jumlahnya melonjak menjadi 1.248 (Media Scene, 2011). Jumlah ini didominasi oleh perusahaan media swasta di mana beberapa dari mereka menguasai lebih dari sepuluh stasiun radio di dalam negeri41. Di beberapa daerah, stasiun radio komunitas muncul atas inisiatif masyarakat untuk mendirikan stasiun radio yang dapat memenuhi kebutuhan mereka42. 38 Mereka adalah RCTI (MNC Group), MNCTV dan Global TV (MNC Group), SCTV dan Indosiar Visual Mandiri (EMTEK), Trans TV dan Trans 7 (CT Group), ANTV dan tvOne (Visi Media Asia), serta Metro TV (Media Group). Beberapa kelompok memeiliki stasiun televisi lokal mereka sendiri, yakni MNC Group memiliki Sindo TV Network, dan EMTEK memiliki O-Channel. Kebanyakan dari mereka terpusat di Jawa. 39 Sensus dilakukan oleh BPPT pada 2007, meliputi 69.955 desa, tidak termasuk desa-desa korban Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BPPT, 2008). Tidak ada sensus lebih lanjut setelah itu. 40 RCTI memiliki jumlah audiens terbanyak lewat sinetron sebagai konten utama mereka, diikuti oleh SCTV dan Trans TV. TV One dan Metro TV memiliki jumlah terdikit karena mereka berfokus pada penyiaran berita. 41 Termasuk MNC Group dengan Sindo Radio Network-nya dan Kompas dengan Trijaya Radio Network-nya. Lihat Nugroho et al (2012a:63-64) 42 Radio komunitas adalah stasiun radio dalam komunitas khusus; dijalankan oleh dan untuk komunitas untukdengan konten tentang komunitas itu. Jangkauan yang diijinkan hanya dalam radius 2.5 km. Radio komunitas berperan penting bagi masyarakat, terutama mereka yang sulit mengakses informasi lewat sumber lain. Mereka dapat dianggap sebagai bentuk sehat media yang dijalankan oleh masyarakat dan berorientasi nirlaba, serta berperan sebagai mediator antara publk dan informasi (Nugroho et al., 2012a:70-73).

41

Data tentang radio komunitas dimuat oleh berbagai sumber. Pada 2003, KPID (KPI Daerah) Jawa Barat mendaftar 500 stasiun radio komunitas yang beroperasi di seluruh Indonesia. Angka ini bertambah menjadi 680 pada 2005, dan menurut Jaringan Radio Komunitas Indonesia/JRKI (Indonesian Community Radio Network), angka tersebut meningkat menjadi 700 pada 2006. Namun, data terakhir dari JRKI, menunjukkan penurunan di tahun 2009 menjadi hanya 372 stasiun radio. Terakhir, media cetak termasuk surat kabar, majalah, dan terbitan lainnya. Sejak reformasi 1998, dengan tidak diperlukannya lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers/ SIUPP (Press Publication Business Permit), industri surat kabar berkembang secara dramatis. Ratusan surat kabar muncul tepat setelah 1998. Pada 1999 terdapat 1.381 surat kabar, yang berarti empat kali lipat dari jumlahnya di tahun 1997. Angka tersebut terus meningkat menjadi 1.881 pada 2001, tetapi menurun drastis menjadi 889 pada 2006 karena banyak dari mereka yang tidak mampu bertahan. Sejak saat itu, industri mulai berkembang lagi (Nugroho et al., 2012a). Distribusi media cetak, khususnya surat kabar, telah cukup merata di seluruh Indonesia. Kepemilikannya juga tidak terbatas kepada elit politik atau pemerintah saja, tetapi telah menjadi bisnis di mana setiap orang dapat terlibat. Ada empat kelompok swasta besar yang menguasai sejumlah majalah dan surat kabar di seluruh Indonesia: Jawa Pos News Network (JPNN), Kelompok Kompas Gramedia, MRA Media Group dan Femina Group43. Dengan perkembangan industri media di Indonesia, kualitas jurnalis masih dipertanyakan. Dengan kurang lebih 50.000 jurnalis yang tersebar di seluruh Indonesia44, pers masih kurang dalam hal konten, bahasa dan kedalaman informasi, yang menimbulkan keluhan dari beberapa anggota senior Dewan Pers mengenai penurunan kualitas dan kinerja media saat ini. Ketidakmampuan dan kurangnya pengalaman dalam melaporkan berita diperkirakan menjadi penyebab masalah ini (Nugroho et al., 2012b). Selain itu, menurut Aliansi Jurnalis Independen/AJI (Independent Journalist Alliance), kualitas buruk pelaporan berita menjadi pemicu utama kekerasan terhadap jurnalis. Hampir separuh dari kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis yang dilaporkan sejak Desember 2010 hingga Desember 2011 disebabkan oleh kurangnya profesionalisme jurnalis dari segi pelaporan yang tidak berimbang, tidak akurat dan identifikasi sumber berita yang salah45. 43 MRA Media Group merupakan yang pertama yang membawa waralaba majalah Cosmopolitan ke Indonesia di tahun 1997, dan diikuti oleh sejumlah waralaba majalah hingga saat. Femina Group terkenal sebagai majalah kaum perempuan dan telah memperluas jejaringnya lewat tabloid dan agen pencari bakat. Kompas telah memperluas jangkauan surat kabarnya dengan mengakuisisi surat kabar local dan menyatukan mereka di bawah nama Tribun Group. Jawa Pos telah melakukan strategi yang sama di bawah Radar Group. 44 Lihat Republika “80 Persen Pengaduan melanggar Kode Etik Jurnalistik”, http://www.republika. co.id/berita/nasional/umum/11/11/29/lveaej-80-persen-pengaduan-melanggar-kode-etik-jurnalistik. Diakses pada 7 Mei 2012. 45 LIhat Berita Satu, “AJI: Berita tidak Akurat Memicu Kekerasan Pers” http://www.beritasatu.com/ nasional/23494-aji-berita-tidak-akurat-memicu-kekerasan-pers.html. Diakses pada 6 Mei 2012.

42

Mengamati praktek-praktek media di Indonesia, sekurangnya terdapat dua penyebab buruknya kualitas pers. Pertama, tingginya permintaan akan jurnalis karena meningkatnya peliputan media di Indonesia. Untuk merekrut banyak jurnalis, beberapa media terutama televisi, mengadakan roadshow di berbagai kota untuk mengumpulkan sebanyak mungkin calon, tanpa menggunakan metode perekrutan konvensional46. Tingginya kuantitas calon dan permintaan akan jurnalis berarti jangka waktu perekrutan dan pelatihan semakin pendek, yang tentu berakibat pada penurunan kualitas. Kedua, tingginya kompetisi antarmedia memicu kebutuhan untuk lebih memprioritaskan kecepatan. Kecenderungan ini terbukti, khususnya pada televisi dan media siber. Satu contoh fatal dilakukan oleh TV One. Di tengah serangan teroris oleh pasukan khusus polisi pada 7-8 Agustus 2009 di Temanggung, Central Java, salah satu reporternya mengumumkan melalui siaran langsung bahwa teroris yang paling diburu di Indonesia, Noordin M Top, telah ditembak mati. Laporan berita tersebut terbukti tidak benar beberapa jam kemudian. TV One menyatakan bahwa mereka mendengar desas-desus dari jurnalis lain dan, dengan tujuan untuk menyiarkan secepat mungkin, mereka tidak memastikan kabar tersebut dengan lembaga yang memegang otoritas, termasuk polisi. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada jurnalis itu kecuali peringatan ringan dari manajemen47. Selain dari kualitas pelaporan yang buruk, pers Indonesia menghadapi isu lain, yakni pelanggaran kode etik. Walau Dewan Pers telah memformalisasi kode etik untuk para jurnalis di Indonesia, hal tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pers dan para jurnalis. Awalnya, kode etik tersebut dibuat untuk memastikan tanggung jawab jurnalis terhadap publik, dalam hal keberagaman dan norma-norma yang berlaku di masyarakat48. Sebagaimana halnya fungsi, tugas dan ha-hak mereka dilindungi hukum, para jurnalis juga harus menghormati hak-hak asasi perseorangan agar dianggap profesional dan akuntabel. Kode etik juga melindungi hak-hak publik untuk mengakses informasi terpercaya. Namun, masih banyak pelanggaran kode etik dilakukan oleh para jurnalis. Menurut Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, terdapat kurang lebih 5.000 keluhan dari publik mengenai praktek-praktek jurnalisme sepanjang tahun 2011, dan 80 persen dari seluruh laporan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap 46 Rekrutmen roadshow dilakukan setidaknya oleh lima stasiun televisi; Metro TV, SCTV, TV One, Trans TV dan Trans 7. Setiap stasiun melakukan perekrutan di setidaknya tiga kota besar di Indonesia. 47 Lihat Kompas, “TV One: Tayangan Temanggung Naikkan ‘Rating’” http://nasional.kompas.com/ read/2009/08/27/19533758/tv.one.tayangan.temanggung.hanya.untuk.naikkan.rating. Diakses pada 8 Mei 2012. 48 Kode etik bagi jurnalis Indonesia oleh Dewan Pers, lihat http://www.dewanpers.org/dpers.php?x =kej&y=det&z=7cc41713ba1b1dc60f2f5f6421866712.

43

kode etik49. Pelanggaran terhadap kode etik jurnalisme di Indonesia meningkat karena berbagai alasan, seperti pertimbangan pasar50, preferensi terhadap berita sensasional daripada kualitas (dengan tujuan untuk mendapat pemirsa dengan dasar parameter kuantitas: Nugroho et al., 2012b:46), kurangnya pemahaman jurnalis akan kode etik51, dan penyauan sebagai akibat rendahnya gaji rata-rata jurnalis di Indonesia52. Walaupun ada niat yang kuat untuk menolak suap, tanpa pendapatan yang cukup, jurnalis tetap tidak mampu menghasilkan materi berita yang berkualitas tinggi. Menyadari buruknya situasi tersebut, Dewan Pers memutuskan untuk menetapkan standar kompetensi jurnalis pada Februari 2012. Walaupun Dewan Pers tidak dapat memaksa setiap jurnalis untuk mengikuti tes kompetensi, mereka menyatakan bahwa hal tersebut merupakan persyaratan mendasar bagi setiap pencari berita untuk disebut sebagai jurnalis profesional dengan semua kompetensi yang dibutuhkan53. Isu ini berkaitan erat dengan kualitas berita itu sendiri, khususnya apakah peliputan media beraneka ragam dan berimbang atau tidak. Saat ini, selain surat kabar, publik bisa mendapatkan berita dari bentuk media lain seperti berbagai saluran televisi berita, stasiun radio berita dand portal berita online. Dengan jumlah yang semakin meningkat setiap harinya, dapat diasumsikan bahwa keanekaragaman peliputan berita juga meningkat, dan oleh karena itu memberikan pilihan informasi lebih banyak kepada publik. Apakah benar demikian? Sayangnya tidak. Meningkatnya jumlah pembuat berita, dalam semua bentuk, tidak secara otomatis membawa keanekaragaman pilihan berita. Kebanyakan surat kabar harian, program berita dan portal online menghadirkan subyek yang sama dan mengulanginya dengan judul yang berbeda (Nugroho et al., 2012b:46). Kecenderungan ini dapat ditemukan terutama pada portal online yang mengukur jumlah audiensnya melalui seberapa banyak portal mereka diakses dalam sehari. Untuk menarik lebih banyak pembaca, atau untuk menghimbau mereka untuk membaca sebanyak mungkin artikel, portal online terkadang membuat beberapa potongan berita dengan sudut 49 Lihat Republika, “80 Persen Pengaduan melanggar Kode Etik Jurnalistik” http://www.republika. co.id/berita/nasional/umum/11/11/29/lveaej-80-persen-pengaduan-melanggar-kode-etik-jurnalistik. Diakses pada 7 Mei 2012. 50 Menurut anggota penting dalam Dewan Pers, Agus Sudibyo. 51 Menurut AJI. 52 Akhir-akhir ini, AJI menghitung bahwa gaji ideal bagi seorang reporter di ibukota Jakarta, dengan pengalaman 1-3 tahun setidaknya USD 560 per bulan. Tetapi pada kenyataannya, banyak perusahaan media yang menggaji para jurnalist mereka kurang dari USD 320 per bulan. Lihat Sindo News, “Upah Wartawan Rendah, Kebebasan Pers Terancam” http://www.sindonews.com/ read/2012/05/01/437/621958/upah-wartawan-rendah-kebebasan-pers-terancam. Diakses pada 7 Mei 2012. 53 Lihat Pikiran Rakyat, “Untuk Meningkatkan Kualitas Wartawan, SKW Efektif Diberlakukan Terhitung 9 Februari” http://www.pikiran-rakyat.com/node/176286. Diakses pada 7 Mei 2012.

44

pandang yang berbeda-beda, tetapi kebanyakan tanpa data atau informasi baru yang berbeda satu sama lain54. Selain itu, praktek penggabungan dan akuisisi membuat beberapa media dalam kelompok yang sama dapat berbagi berita atau informasi, yang mengakibatkan kesamaan berita. Hasilnya, judul berita dalam surat kabar, portal online, saluran dan stasiun berita harian serupa dari hari ke hari. Contohnya, merupakan hal yang biasa untuk melihat ikhtisar materi berita yang serupa dalam berbagai buletin berita dari stasiun TV yang berbeda. Penetapan agenda atau laporan investigasi khusus jarang menjadi judul berita utama. Namun, perkembangan menjanjikan terjadi dalam bentuk jurnalisme warga. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa media telah menampilkan jenis jurnalisme ini untuk mengumpulkan informasi terbaru tentang berbagai subyek. Jurnalisme warga, dalam portal online, diterjemahkan sebagai blog, atau tautan ke blog, bagi masyarakat biasa untuk menyalurkan pemikiran mereka kepada audiens yang lebih luas (Nugroho et al., 2012a:88). Selain mempromosikan jurnalisme warga, metode ini memungkinkan publik untuk mengawasi konten berita dan media arus utama. Mengkritik media dalam artian konten dan operasionalnya menjadi semakin mudah, yang memungkinkan masyarakat memperoleh kembali ranah publik mereka dan memastikan media untuk mempertahankan karakter publiknya. Di televisi dan radio, jurnalisme warga muncul dalam bentuk pemberian informasi dari publik ke media. Banyak stasiun atau saluran yang dengan sengaja meminta audiensnya untuk memberi tahu jika ada kejadian yang mempunyai nilai berita melalui berbagai alat komunikasi. Daripada meliput kejadian setelah menerima informasi, media juga menyediakan sarana bagi publik untuk meliput sendiri kejadian tersebut dengan cara merekam dan mengirimkannya ke saluran TV, atau diwawancara secara langsung oleh media melalui telepon/video telepon. Walaupun metode ini dapat membantu kedua pihak untuk mendapat informasi baru dan terlibat dalam praktek penyebaran berita, media masih harus sangat teliti memeriksa semua fakta terkait dengan berita tersebut untuk menghindari salah informasi atau pelaporan. Selain keanekaragaman liputan berita, media juga harus mempertimbangkan keseimbangan laporan mereka di samping permasalahan terkait jurnalisme subyektif. Dewasa ini banyak keluhan dilaporkan sehubungan dengan praktek 54 Sebuah contoh kecenderungan ini dapat dilihat dari dua potongan berita dari Detik, sebuah portal online utama di dalam negeri, mengenai pembatalan konser Lady Gaga’s akhir-akhir ini karena ketidaksetujuan dari kelompok agama: http://news.detik.com/read/2012/05/15/074345/1917104/10/ ini-alasan-polda-metro-tolak-konser-lady-gaga-di-jakarta and http://news.detik.com/read/2012/05/ 15/123258/1917418/10/bila-konser-lady-gaga-batal-polisi-akan-kawal-proses-refund-tiket. Kedua artikel memuat informasi dasar yang sama, tetapi beberapa kata ditambahkan untuk menegaskan perbedaan: artikel pertama membahas tentang alas an pelarangan, yang kedua membahas tentang mekanisme pengembalian uang. Diakses pada 15 Mei 2012.

45

pengumpulan berita dalam belakangan ini, di mana berita dianggap sebagai komoditas. Liputan yang berimbang dari sebuah berita, yang merupakan syarat mendasar dari laporan yang ideal, sering kali diabaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Pantau pada 2009 menunjukkan bahwa laporan kasus Ahmaddiyya oleh jurnalis Indonesia tidak berimbang dalam hal perspektif yang digunakan. Jurnalis tidak mampu untuk menahan sudut pandang pribadinya ketika membuat laporan tersebut (Pantau, 2009). Jurnalisme subyektif serupa dapat ditemukan juga lewat cara yang mereka gunakan untuk memilih sumber berita. Karena jurnalis tidak boleh memasukkan pendapat pribadi mereka dalam laporan, memilih sumber berita yang tidak bias menjadi aspek penting dalam memastikan obyektivitas berita. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, juga ditunjukkan lewat contoh sebelumnya mengenai laporan seorang reporter TV One yang salah, kecepatan dianggap lebih penting daripada ketepatan. Menurut Dewan Pers, berita tidak berimbang merupakan pelanggaran utama atas kode etik yang sering dilakukan oleh portalberita online. Dari 43 keluhan yang didaftarkan atas portal online selama 2011, 30 kasus berhubungan dengan peliputan berita yang tidak berimbang. Hal itu kebanyakan disebabkan oleh kebutuhan penyebaran informasi secepat mungkin, lebih dahulu daripada pesaing, khususnya pada saluran online55. Media baru mungkin menyediakan informasi kepada audiens mereka secara cepat, tetapi sangat terlihat mereka tidak selalu mampu menyediakan berita dan liputan yang berimbang. Untuk mengatasi masalah ini dan menghilangkan kurangnya verifikasi dalam berita online, Dewan Pers akhir-akhir ini mengeluarkan panduan berita media maya (Nugroho et al., 2012a:92). Tantangan-tantangan pada media konvensional, dalam beberapa hal, telah membuat semakin banyak publik Indonesia beralih kepada internet sebagai sumber berita dan informasi alternatif. Dan internet telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat melalui komunikasi dan pertukaran informasi – sebuah ruang yang gagal disediakan oleh media konvensional karena terperangkap dalam kepentingan politik dan bisnis/keuntungan. Dalam konteks Indonesia, media benar-benar tidak dapat dipisahkan dari proses politik, karena media masih dianggap sebagai sarana utama untuk mengkomunikasikan politik. Apakah orang Indonesia lebih mempercayai jurnalisme warga lebih daripada media konvensional adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Bukan hanya tidak adanya studi sistematis atas masalah ini, melainkan juga jurnalisme warga sangat tergantung pada akses infrastruktur, yang hingga saat ini masih terdistribusi secara tidak merata. Namun, mungkin dapat dikatakan bahwa jurnalisme warga dapat dianggap sebagai satu 55 Lihat Berita Satu, “Berita Tak Berimbang Masalah Utama” http://www.beritasatu.com/ nasional/33369-berita-tak-berimbang-masalah-utama.html. Diakses pada 10 Mei 2012.

46

di antara banyak aspek untuk mengindikasikan keinginan masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang lebih beragam, dengan sudut pandang yang lebih luas. Jurnalisme warga telah mulai membuat masyarakat Indonesian percaya bahwa orang biasa bisa punya kekuatan untuk menyebarkan informasi, dan untuk membagi cerita dan sudut pandang mereka. Walaupun akan memakan waktu, sekalinya media baru memungkinkan publik yang lebih luas untuk membuat dan bertukar informasi politik, pengaruhnya terhadap proses politik nanti akan lebih signifikan daripada saat ini.

47

48

4. Internet di Indonesia: Berbagai janji dan bahaya Internet dan inovasi media sosial dengan jelas membawa perubahan di dunia tempat kita hidup saat ini. Digunakan oleh lebih dari dua miliar orang, melonjak dari hanya puluhan ribu di awal 1990-an, internet tentu berdifusi lebih cepat daripada inovasi teknologi lainnya di zaman modern ini. Di Indonesia, perkembangan internet dimulai pada awal tahun 1990-an (Purbo, 2000). Diperkirakan, saat ini ada lebih dari 55 juta pengguna internet. Selama lima belas tahun terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang sering dibahas berkaitan dengan penggunaan internet dan media sosial: mulai dari hal-hal yang bersifat hiburan, perkembangan ekonomi, sampai masalah kemanusiaan (misalnya dapat dilihat dalam Doherty, 2010; Reuters, 2010b; Economist , 2011). Dalam hal ekonomi, saat ini internet menyumbang 1,6 persen dari PDB Indonesia (atau sekitar USD 13,3 milyar), lebih tinggi dari kontribusi sektor gas alam cair atau LNG (1,4 persen) dan kontribusi sektor listrik (0,5 persen) - dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,5 persen pada tahun 2016 (Deloitte Indonesia, 2011). Namun, di luar tolok ukur umum seperti jumlah pengguna, domain, atau hosting, tidaklah mudah untuk menggambarkan sifat difusi internet, apalagi untuk memahami proses dan dampak dari penggunaan dan adopsi internet. Sejauh mana perubahan dalam masyarakat difasilitasi oleh internet dan media sosial, dan bagaimana prosesnya berlangsung, seringkali luput dari perhatian kita. Ini telah menjadi tantangan serius bagi kita untuk menilai fitur transformatif yang ditawarkan oleh internet dan media sosial. Bab ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat untuk dapat menganalisis transformasi yang dibawa oleh internet dan media sosial dengan terlebih dahulu memeriksa difusi, penggunaan, dan dampak dalam konteks Indonesia. 4.1. Internet dan pembangunan: Menjembatani atau memisahkan? Indonesia menempati urutan keempat di Asia (setelah Cina, India dan Jepang), dan kedelapan di dunia dalam hal jumlah pengguna internet, dengan estimasi 55 juta orang yang menggunakan teknologi tersebut saat ini. Lihat Gambar 2 dan Tabel 4.

49

Gambar 2. Negara-negara pengguna internet terbanyak di Asia 2, 267, 233, 742 perkiraan pengguna Internet di Dunia yang diperkirakan untuk 2011Q4 Sumber: InternetWorld Statistik - www.Internetworldstats.com/stats3.htm

Terjemahan tulisan di dalam grafik: China: Cina India: India Japan: Jepang Indonesia: Indonesia Korea, South: Korea Selatan Vietnam: Vietnam Philippines: Filipina Pakistan: Pakistan Thailand: Thailand Malaysia: Malaysia Pengguna dalam jutaan Bagaimanapun, dalam hal penetrasi, Indonesia tertinggal dari negara-negara lain dengan hanya 22,4 persen dari populasi yang terhubung ke internet – meskipun itu sebenarnya melonjak dari 14,1 persen pada Maret 201156. Di antara negara-negara 56 Lihat Nielsen – Indonesia, “Indonesia The Most Reliant On Mobile Internet Access Across Southeast Asia: Nielsen” 11 Juli 2011, http://id.nielsen.com/news/Release110711.shtml diakses pada Desember 2011.

50

ASEAN, penetrasi tertinggi adalah di Brunei Darussalam (79,4 persen), kemudian Singapura (77,2 persen), diikuti oleh Malaysia (61,7 persen), Filipina (29,2 persen) dan Thailand (27,4 persen)57. Namun demikian, selama beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat secara signifikan. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), jumlah pengguna melonjak 770 persen selama 1998-2002, dari setengah juta pada tahun 1998 menjadi 4,5 juta pada tahun 2002; maka hampir dua kali lipat dari 16 juta pada tahun 2005 menjadi 31 juta pada 2010 (APJII, 2010). Ini adalah angka terkahir sebelum terjadi lonjakan berikutnya pada bulan Maret 2012, yaitu menjadi menjadi 55 juta seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh InternetWorld Stats.

Tabel 4. 10 negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak Statistik Pengguna Internet di Dunia diperbarui pada 31 Maret 2012. Sumber: InternetWorld Stats - www.Internetworldstats.com/stats3.htm a

Bagaimanapun juga, data terbaru yang tersedia untuk publik (Kominfo, 2010) menunjukkan bahwa 67 persen dari distribusi komputer dan 70,05 persen dari akses internet terkonsentrasi di Jawa dan Bali (masing-masing dalam hal kepemilikan dan akses per rumah tangga), sementara sebagian besar daerah lain masih tertinggal. Perbedaan tersebut juga tercermin dalam penyebaran warnet atau kios internet - titik akses yang paling ekonomis untuk orang-orang - yang masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Jawa, Bali, Sumatera, dan ibu kota-ibu kota provinsi lainnya (Nugroho, 2011a). Warnet secara pasti memang memainkan peranan penting dalam menyediakan akses internet untuk masyarakat Indonesia, terlepas dari adanya beberapa rekaman fakta yang berbeda mengenai ini: data resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa 43 persen akses internet adalah dari 57 Lihat InternetWorld Stats – www.Internetworldstats.com/stats3.htm.

51

warnet (Kominfo, 2011b), sedangkan kelompok riset di Singapore Management University yakin bahwa angka itu sebenarnya adalah 65 persen58 untuk periode yang sama59. Data resmi terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa infrastruktur TIK di Indonesia didominasi oleh selular dengan tingkat penetrasi 72,8 persen atau sekitar 171.400.000 dari total 250 juta jiwa penduduk Indonesia (Kominfo, 2011b)60. Namun, ini tidak berarti bahwa mayoritas orang Indonesia memiliki akses ke telepon seluler (ponsel) karena sangat mungkin satu orang memiliki lebih dari satu perangkat: tahun 2010 data dari ID-SIRTII menunjukkan bahwa dari jumlah pelanggan ponsel di atas, hanya ada 135 juta nomor unik (Manggalanny, 2010). Lebih lanjut, data resmi menunjukkan bahwa pertumbuhan telepon kabel (wireline) mengalami kemandekan karena masyarakat cenderung beralih kepada jaringan nirkabel atau fixed wireless access (FWA) atau ponsel. Selain itu, jumlah pengguna jaringan pita lebar atau broadband, yang sebetulnya meningkat, justru secara total masih terlihat kecil (Kominfo, 2011b). Tabel 5 menunjukkan data resmi terbaru pada infrastruktur TIK di Indonesia bersama dengan penyedia layanan (provider), di mana sektor swasta memainkan peran penting.

Tabel 5. Penetrasi infrastruktur TIK di Indonesia: 2011 Sumber: Indonesia ICT Whitepaper 2011 (Kominfo, 2011b)

Fokus khusus lainnya dalam hal infrastruktur adalah mengenai jaringan broadband. Mengutip sebuah studi dari Brooking’s Institute (survei McKenzie), 58 Lihat https://wiki.smu.edu.sg/digitalmediaasia/Digital_Media_in_Indonesia - data terakhir kali diperbarui pada 1 November 2011, laman ini diakses pada 25 Mai 2012. 59 Mungkin perlu dicatat di sini bahwa akan selalu ada perbedaan dalam data-data yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dirilis oleh sumber-sumber yang berbeda di Indonesia. Dalam Tabel 5 kita bisa melihat jumlah pengguna internet dari data yang disediakan oleh pemerintah adalah 25 juta lebih sedikit dari angka yang dilaporkan oleh InternetWorld Stats. Demikian juga halnya dengan tingkat penetrasi internet. Ini menunjukkan bahwa untuk memberikan data yang akurat mengenai hal ini sebetulnya agak mustahil. 60 Data lainnya mengklaim bahwa penetrasi selular di Indonesia adalah 90%. Lihat http://slideshare.net/donnybu (November 2010, diakses pada 20 Mai 2012).

52

pemerintah meyakini bahwa setiap 1 persen dari pertumbuhan penetrasi broadband di Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 0,6-0,7 persen, ketenagakerjaan sebesar 0,2-0,3 persen, dan efisiensi dalam pelayanan publik seperti listrik, transportasi, kesehatan, dan pendidikan sebesar 0,5-1,5 persen. Konektivitas berbasis broadband secara nasional akan memegang peran sangat penting dalam penciptaan masyarakat kreatif dan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Diperkirakan, bahwa dalam sepuluh tahun ke depan akan ada sekitar 120-140 juta pengguna broadband yang secara umum dapat menghasilkan nilai bisnis sebesar Rp 300-400 triliun. Saat ini di Indonesia ada sekitar 5 miliar perangkat (misalnya ponsel, komputer, tablet, kendaraan, TV, lemari es, kamera, dll) telah terhubung ke internet, dan pada tahun 2020 angka tersebut diperkirakan akan menjadi 50 miliar berkat adanya jaringan broadband. Dengan rata-rata pengeluaran dari setiap perangkat berjumlah sekitar USD 29-42 per bulan, nilai ekonomi yang dihasilkan dari broadband saja akan sangat besar. Selain itu, memasuki ekonomi broadband akan menarik tambahan investasi sebesar Rp 96169 triliun bagi perekonomian nasional Indonesia (Kominfo, 2011b). Secara jelas, dengan tren dan proyeksi tersebut, pemerintah memperhatikan perluasan infrastruktur jaringan broadband dengan mengandalkan backbone serat optik, yang saat ini masih rendah.

Tabel 6. Penetrasi broadband di Indonesia tahun 2014: Proyeksi Kolom abu-abu merupakan proyeksi. Sumber: Indonesia ICT Whitepaper 2011 (Kominfo, 2011b)

Pemerintah menargetkan penetrasi broadband mencapai 30 persen pada tahun 2014, yaitu ketika penetrasi internet diproyeksikan mencapai 50 persen dan Desa Internet (internet village) mencapai 100 persen. Namun untuk mencapai target ini merupakan tantangan besar. Infrastruktur serat optik belum merata tersedia di seluruh nusantara - terkonsentrasi di Pulau Jawa (62,5 persen), Sumatera (20,31 persen) dan Kalimantan (6,13 persen) saja. Selain itu, lebih dari 50% kapasitas ditempatkan hanya di Jakarta dan area kota-kota satelitnya (atau Jabodetabek: Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) (Manggalanny, 2010).

53

Gambar 3. Infrastruktur jaringan broadband serat optik (fibre-optic) dan penyedia layanannya di Indonesia: 2010 Sumber: Manggalanny (2010)

Terjemahan tulisan di dalam peta: To India: menuju India To Asia Pacific: menuju Asia Pasifik Sabang to Thailand: Sabang ke Thailand To Perth, Australia: menuju Perth, Australia Demikian pula, Jawa dan Sumatera dan bagian barat Indonesia menikmati jaringan telepon kabel dan nirkabel yang lebih baik. Data terbaru yang disediakan pemerintah melaporkan bahwa pada tahun 2005, ada 24. 257 desa (34,68 persen dari total desa) di Indonesia dengan koneksi telepon kabel. Hal ini meningkat menjadi 24. 701 pada tahun 2008, tetapi menurun dalam hal persentase, yakni hanya 32,76 persen karena jumlah desa juga meningkat. Sebagian besar dari angka-angka ini berada di Jawa-Bali dan Sumatera. Angka serupa juga berlaku untuk koneksi kabel: desa-desa di Jawa-Bali dan Sumatera mendominasi koneksi nirkabel (Kominfo, 2010:34). Semua data yang disajikan di atas menunjukkan kesenjangan ketersediaan infrastruktur dan akses TIK antara Jawa versus luar Jawa. Perbedaan yang sama juga dapat ditemukan di daerah perkotaan versus pedesaan, dan jika lebih

54

jauh lagi secara demografis, juga laki-laki versus perempuan. Data tersebut dapat mencerminkan kebijakan pembangunan pemerintah yang terpusat, yang mungkin diwariskan dari era Soeharto61. Untuk mengatasi masalah ketersediaan infrastruktur TIK yang tidak merata, terutama broadband serat optik, pemerintah telah berjanji untuk menitikberatkan program ‘Palapa Ring’ pada pembangunan infrastruktur TIK di bagian timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang saat ini tidak terhubung ke backbone (Lihat Gambar 3 di atas). Namun, dari total investasi sebesar Rp 1. 900 triliun yang dibutuhkan untuk tujuan ini, pemerintah hanya bisa mengalokasikan anggaran negara sebesar Rp 500 triliun, meninggalkan sisa (Rp1.400 triliun) yang terbuka bagi pihak lain untuk berinvestasi, atau untuk sektor swasta untuk berkontribusi dalam skema USO (Universal Service Obligation).

Gambar 4. Program Palapa Ring Sumber: Indonesia ICT Whitepaper 2011 (Kominfo, 2011b)

Terjemahan tulisan di dalam peta: Ring Aceh Total Panjang FO: Terestrial: 920.98 km Total Investasi: Rp. 87,4 miliar 61 Lihat bagian sebelumnya: Dua dan Tiga.

55

Ring JAKa2LaDeMa Total Panjang FO: Dasar Laut: 1.592 km Terestrial: 330 km Total Investasi: USD 106. 524. 142 Ring MKCS Total Panjang FO: Dasar Laut: 1.140 km Terestrial: 1.415 km Total Investasi: USD 50.018.221 Rp. 112. 363. 839. 052 Keterangan: - FO sudah beroperasi sejak 2011 • Ring Aceh; • Ring Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Denpasar-Mataram (JAKa2LaDeMa); • Ring Mataram-Kupang Cabel System (MKCS) --- Perencanaan Telkom 2011-2014 --- Perencanaan Telkom Selanjutnya --- Beroperasi

Pada tahun 2008 pemerintah mengklaim telah memulai instalasi fibre-optic sepanjang 10.000 km di Indonesia bagian timur yang menelan biaya Rp 4 triliun. Perkembangan ini merupakan bagian dari program ‘Palapa Ring’, pengembangan tulang punggung serat optik baik di daratan maupun di bawah laut, yang menyambungkan pulau-pulau besar di nusantara, menghubungkan 33 provinsi dan 440 kota /kota praja dengan menggunakan kabel sepanjang 35. 280 km di bawah laut dan sepanjang 21.807 km di daratan. Jika berhasil ditata, jaringan serat optik ini akan memberikan solusi untuk masalah yang ada saat ini mengenai akses dan kecepatan komunikasi. Berkaca pada kecenderungan pengembangan media konvensional seperti yang dibahas sebelumnya, ketersediaan koneksi

56

dengan kecepatan tinggi juga akan membantu mendistribusikan konten media di masa depan karena media bergerak menuju digitalisasi dan konvergensi. Perkembangan terbaru dari pemerintah menunjukkan bahwa 42.470 km dari serat optik telah dipasang dan sudah menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara (lihat Gambar 4 di atas). Hal yang sangat penting dalam pengembangan infrastruktur di sini adalah bahwa pembangunan itu harus ditujukan untuk membuat ketersediaan akses komunikasi lebih merata. Ini adalah salah satu prasyarat untuk memperluas partisipasi politik masyarakat dalam arti yang lebih luas. Tentu saja, sisi lain dari koin adalah bagaimana masyarakat menggunakan komunikasi dan media informasi yang tersedia bagi mereka.

4.2. Internet dan media baru: ‘Saya berbagi, oleh karena itu saya ada’ Jika ada istilah yang dapat menggambarkan masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet dan media baru saat ini, bisa jadi istilah itu adalah generasi yang ‘selalu on-line’ (Nugroho, 2011a: 30). Di kota-kota besar di Jawa-Bali dan Sumatera, sebuah komputer yang siap digunakan untuk internet harganya kurang dari Rp. 4 juta (USD 400), sebuah netbook dan modem layanan data seluler tersedia dengan harga Rp. 2,5 juta (USD 250), ponsel yang dapat menggunakan internet dapat dibeli dengan harga kurang dari Rp. 1 juta (USD 100). Hargaharga ini terus menurun berkat persaingan sengit antara penyedia layanan telekomunikasi. Situasi seperti ini mungkin telah mengubah budaya komunikasi dan bahkan gaya hidup banyak masyarakat Indonesia yang mampu dan dapat mengakses teknologi. Tidak hanya itu, sekarang sudah lumrah bagi orang untuk dapat selalu terhubung dengan internet selama 24 jam setiap hari (24/7). Dengan demikian, bagi banyak orang kehadiran secara online telah menjadi sama pentingnya dengan kehadiran secara offline. Teknologi mobile, yang menembus angka yang jauh lebih tinggi daripada sambungan tetap (lihat Gambar 5 di bawah), tentu saja memainkan peran penting di sini: lebih dari 60 persen akses ke internet di Indonesia dilakukan melalui ponsel yang belakangan harganya selalu menjadi lebih murah. Pasar ponsel Indonesia telah menjadi sangat dinamis: pada bulan Juli 2011, sistem operasi Blackberry mendominasi pangsa pasar dengan angka 38 persen, mengambil alih perangkat Symbian yang sebelumnya memimpin dengan 52 persen. Selain itu, Android dan iOS juga memperoleh pangsa pasar yang lebih besar meski tertinggal dari dua yang pertama62.

62 Lihat http://dailysocial.net/en/2011/07/26/statcounter-blackberry-defeats-symbian-in-indonesiafor-Internet-access/

57

Gambar 5. Penetrasi jaringan telepon kabel, nirkabel, dan telepon selular di Indonesia: 2011 Sumber: Indonesia ICT Whitepaper 2011 (Kominfo, 2011b)

Tulisan di dalam grafik: Telepon Selular Jaringan Nirkabel Jaringan Telepon Kabel Apa yang dilakukan oleh orang Indonesia ketika mereka sedang online? Kedua data dari survei Pemerintah (Kominfo, 2010) dan dari IPSOS63, institusi independen yang melakukan riset pasar, mengkonfirmasi bahwa para pengguna internet di Indonesia merupakan pengguna media sosial kelas berat: mereka paling sering mengunjungi media sosial ketika sedang online. Indonesia bahkan menempati urutan pertama di dunia dengan rata-rata 83 persen dari orang yang menggunakan internet juga menggunakan media sosial, diikuti oleh Argentina (76 persen), Rusia (75 persen), Swedia (72 persen) dan Afrika Selatan (73 persen) - meninggalkan Inggris (65 persen), AS (61 persen) dan Perancis (50 persen) di belakang64. Lihat Gambar 6. Apa artinya ini bagi keterlibatan aktivitas sipil dan sosial serta upaya untuk menganalisanya? Pertama, dalam memahami dinamika masyarakat Indonesia 63 Lihat http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=5564. 64 Lihat “Most Global Internet Users Turn to the Web for Emails (85 per cent) and Social Networking Sites (62 per cent)”, press release IPSOS, dapat diakses di http://www.ipsos-na.com/newspolls/pressrelease.aspx?id=5564

58

saat ini, media sosial sangat mungkin menjadi salah satu penjelasnya. Meskipun secara proporsional populasi internet lebih kecil, populasi ini bias jadi adalah warga yang terlibat dalam aktivisme. Namun, perhatian harus diberikan dalam hal ini, untuk menghindari penyederhanaan pandangan tentang peran media sosial (misalnya terlalu pesimistis atau terlalu optimistis) dalam aktivisme sosial.

Gambar 6. Mengunjungi halaman jejaring sosial/forum atau blog Sumber: Penelitian IPSOS penelitian, 201265

Tulisan di dalam Gambar/grafik: Indonesia Argentina Rusia Afrika Selatan Swedia Spanyol Hongaria 65 Lihat “Most Global Internet Users Turn to the Web for Emails (85 per cent) and Social Networking Sites (62 per cent)”, press release IPSOS, dapat diakses di http://www.ipsos-na.com/news-polls/ pressrelease.aspx?id=5564

59

Meksiko Polandia Turki Inggris Raya Brazil Amerika Serikat Itali India Cina Australia Belgia Jerman Kanada Korea Selatan Perancis Arab Saudi Jepang Total

Kedua, adalah penting untuk tidak hanya melihat apakah orang-orang yang aktif secara offline juga aktif secara online, tetapi juga untuk benar-benar memeriksa peran apa yang dimainkan oleh media sosial ketika aktivisme sosial muncul dari, atau difasilitasi oleh, media sosial. Dan akhirnya, terkait dengan itu, aktivis sosial juga cenderung merepresentasikan kelompok, organisasi, atau komunitas mereka secara online dan memperluas jaringan mereka. Pada saat ini (2012), Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India dalam hal pengguna Facebook secara absolut. Ini sebetulnya merupakan penurunan karena sebelumnya Indonesia ada di posisi kedua. Pengguna internet di Indonesia mulai menggunakan Facebook dari tahun 2006, tapi situs tersebut baru menjadi populer pada tahun 2008. Dengan kurang dari 1 juta pengguna pada bulan Januari 2009, sekarang atau lebih tepatnya pada akhir Mei 2012 ada 42. 586. 260 pengguna Facebook dari Indonesia (17,53 persen dari total populasi, dan 141,95 persen dari populasi online), ini sebetulnya melonjak lebih dari 6,7 juta pengguna dibandingkan dengan tahun lalu (Socialbakers, 2012). Selanjutnya, Socialbakers melaporkan bahwa 91 persen dari pengguna Facebook di Indonesia berada di bawah usia 35 tahun, dengan mayoritas dari mereka berusia 18 sampai 24 tahun (41 persen). Pertumbuhan

60

pengguna tertinggi pada bulan Februari sampai Mei 2012 berasal dari kelompok usia 13-15 tahun, sementara sebelumnya dari kelompok usia 18-24 tahun66. Setelah Facebook, Twitter juga telah menjadi sangat populer. Saat ini terdapat 19,5 juta akun Twitter di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara terbesar kelima pengguna Twitter di dunia pada tahun 201267, dua tempat lebih rendah daripada tahun sebelumnya68. Jika dilihat lebih dekat lagi dengan menggunakan data dari Saling Silang (2011) yang berbasis di Jakarta, terungkap bahwa platform Twitter yang paling banyak adalah melalui ponsel: UberTwitter (43 persen), API (16 persen), Blackberry (11 persen), dan Tuitwit (5% persen). Ada kecenderungan yang besar di antara pengguna Twitter di Indonesia untuk berbagi segala sesuatu melalui Twitter. Pertama, 53 persen dari semua tweet yang dihasilkan oleh tweeps Indonesia adalah retweets, yaitu mengkomunikasikan apa yang orang lain telah katakan dengan cara mempublikasinya untuk para pengikutnya (followers) sendiri. Kedua, berdasarkan trending topics dari Januari 2011, hal yang paling sering dibahas adalah sepak bola (20.17 persen), peristiwa/ events (10,81 persen), meme69 (8,11 persen), dan berita (5,20 persen). Ketiga, mereka juga berbagi link ke sumber-sumber media konvensional seperti portal berita (22 persen), Twitter apps (24 persen), dan permainan (18%). Hal ini di samping 3 persen tweets yang isinya berbagi foto, 1 persen video YouTube, dan 4 persen berita luar negeri (SalingSilang, 2011). Terakhir, ini mungkin termasuk hal yang unik di dunia, yakni bahwa Twitter di Indonesia juga digunakan untuk memberikan ‘kuliah’ (dikenal sebagai ‘kultwit’, yang secara harafiah berarti ‘kuliah tweet’), di mana ada serangkaian tweets yang digunakan untuk menyajikan topik tertentu, atau berdebat mengenai pandangan tertentu70.

66 Kami membandingkan data Socialbakers mengenai statistik pengguna Facebook di Indonesia, http://www.socialbakers.com/Facebook-statistics/indonesia # chart-interval, diakses pada 20 Oktober 2011 sampai 30 Mei 2012. 67 Lihat http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_ superseds_Japan, diakses pada 2 Mai 2012. 68 Lihat http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_ superseds_Japan, diakses pada 2 Mai 2012. 69 Meme adalah sebuah ide yang disebarkan melalui Net, yang dapat mengambil bentuk hyperlink video, gambar, situs web, Twitter hashtag, atau hanya sebuah kata atau frase. Hal ini dapat berkembang dan menyebar dengan cepat, kadang-kadang mencapai popularitas global yang sangat cepat. 70 Beberapa tokoh masyarakat juga dikenal sebagai ‘Dosen Twitter’ yang popular, di antara beberapa, sebagai contoh seperti @hotradero, @iindraJpiliang, @gmontadaro, @ulil, @ budimandjatmiko.

61

Gambar 7. Mulai dari makan di luar sampai ‘kultwit’ Sumber: Kiri: Situs Twicsy: sebuah ilustrasi. Akun Twitter dan link yang dibuat kabur untuk tujuan anonimitas; Kanan: twitpocket.wordpress.com yang mengarsipkan sejumlah besar kuliah tweet- perhatikan delapan entri terakhir yang semuanya adalah tweets dari @ hotradero, yang juga dikenal sebagai Twikipedia Indonesia71.

Orang Indonesia juga pengguna terbanyak aplikasi media sosial berbasis lokasi Foursquare, bahkan lebih dari Amerika Serikat dan Jepang72. Koprol, pesaing lokal Foursquare diakuisisi oleh Yahoo! pada Mei 2010, dan sejak itu para penggunanya telah melonjak hingga lebih dari 1 juta, menempatkannya pada posisi ketiga berdasarkan pageviews setelah Facebook dan Twitter73. Berkaitan dengan blog, meskipun microblogging menggunakan Twitter telah menjadi sangat terkenal, blogging konvensional juga tetap populer. Saat ini ada lebih dari 5,3 juta blog yang dilacak oleh Saling Silang, ini bertumbuh secara signifikan dibandingkan pada tahun 2009 dengan hanya kurang dari 1 juta74. Diperkirakan saat ini terdapat 2,7 juta blogger, lebih dari 25 komunitas blogger dan setidaknya lima konferensi nasional untuk para blogger. Namun, dari semua blog yang dilacak, hanya 32,67 persen yang diperbarui dalam tiga bulan terakhir (SalingSilang, 2011). Ada kecenderungan yang jelas menunjukkan bahwa para blogger lama menulis lebih sedikit posting akhir-akhir ini. Dari hasil pengamatan kami dan diskusi di lapangan, banyak blogger baru yang merupakan pelajar SMA dan mahasiswa. Namun, mereka lebih intensif dalam menggunakan Twitter dan Facebook untuk percakapan daripada menggunakan blog. Beberapa blogger juga menggunakan Facebook Page dan Twitter untuk meningkatkan branding pribadi mereka. 71 Lihat Salingsilang, “Poltak Hotradero, Rajanya Kultwit (Poltak Hotradero, Raja dari (Para Dosen) Kuliah Tweet” http://salingsilang.com/baca/poltak-hotradero-rajanya-kultwit. 72 Berdasarkan Google Trends, http://trends.google.com/websites?q=foursquare.com&date=ytd& geo=all&ctab=0&sort=0&sa=N, diakses pada 11 Maret 2011. 73 Lihat Koprol Blog, “Koprol adalah Social Network nomer 3 berdasarkan Pageviews” http://www. koprolblog.com/2010/11/3rd/ 13 November 2010, diakses pada 28 Mai 2012. 74 Lihat http://blogdir.salingsilang.com/, diakses 2 Mai 2012.

62

Blogosphere Indonesia didominasi oleh lima kelompok besar: Blogspot (15 juta kunjungan per bulan), Wordpress (9 juta), blogdetik (1,3 juta), Kompasiana (1,1 juta) dan dagdigdug (120 ribu); dengan enam topik teratas yang di-posting dan dibahas secara teratur, yakni Jakarta, hukum dan pemerintahan, ekonomi, orangtua, ilmu sosial, serta desain dan pengembangan web75. Menjadi aktif dalam komunitas online juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivisme online. Saat ini Kaskus adalah komunitas online terbesar di Indonesia. Kaskus menduduki peringkat keenam sebagai situs paling populer di Indonesia (Kominfo, 2010) dan merupakan salah satu dari dua situs lokal yang ada di peringkat 10 besar (detik. com di urutan ke-9), hal ini menempatkannya di urutan ke-241 di seluruh dunia 76 . Kaskus memiliki lebih dari 1,6 juta akun yang terdaftar, menyediakan tidak hanya platform untuk diskusi, tetapi juga untuk pasar online yang berkembang secara alami karena anggota mendapatkan kepercayaan lebih pada situs dan dari rekan-rekan mereka. Setiap bulan, ada sebesar Rp. 2 miliar (USD 200 billion) nilai transaksi yang dicatat dalam Kaskus, dan tidak seperti e-commerce lainnya, Kaskus tidak mengenakan biaya transaksi77. E-commerce lainnya yang terkenal adalah Bejubel.com, Tokopedia.com, Multiply.com, Lapar.com, dan Dealkeren. com - yang telah memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi internet di Indonesia. Jika ditinjau, tampaknya bagi jutaan pengguna internet Indonesia, mereka tidak hanya sekedar online, tetapi berbagi kegiatan sehari-hari di media sosial telah menjadi begitu sentral, sehingga jika saja Descartes masih ada maka dia mungkin menandai situasi ini dengan ‘Communico ergo sum - Saya berbagi oleh karena itu saya ada’. Semakin banyak yang menggunakan jaringan sosial online sebagai cara untuk tetap terhubung dengan rekan, teman dan keluarga, terlepas dari ruang dan waktu. Akibatnya, tidak hanya garis antara kehidupan pribadi dan sosial dengan cepat menjadi kabur, tetapi banyak orang semakin sulit membedakan sifat keterlibatan aktual (offline) dengan ‘virtual’ (online). Sementara media sosial menawarkan hal-hal yang menarik kepada banyak orang, ada tantangan besar untuk menemukan cara menangani masalah batas-batas yang memudar tersebut. Ini berarti mendefinisikan dan merumuskan kembali aturan-aturan sosial karena teknologi digunakan oleh banyak orang. Dalam konteks Indonesia (dan mungkin juga negara-negara lain) tata kelola dan kebijakan untuk internet menjadi penting, justru karena internet tidak lagi hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan perwujudan kekuatan sosial yang perlu diatur untuk memastikan akuntabilitasnya - demi kemajuan masyarakat. 75 Lihat http://www.slideshare.net/donnybu/indonesian-blogosphere-2011/, diakses 30 Mai 2012 76 Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Kaskus, diakses pada 30 Mai 2012. 77 Seperti diungkapkan oleh Andrew Darwis, pendiri Kaskus, dalam pertemuan pribadi dengan salah satu penulis di akhir 2010.

63

4.3. Tata kelola dan kebijakan internet Oleh karena internet telah menjadi ruang publik di mana orang berinteraksi untuk tujuan sosial, ekonomi dan budaya, maka kebutuhan untuk tata kelola pun muncul. Di Indonesia, kebutuhan tersebut terwujud dalam suatu konflik yang berkepanjangan: antara menjaga kebebasan internet untuk semua orang dan memastikan keselamatan dan keamanan warga untuk berinteraksi melalui sebuah pengelolaan. Sehubugan dengan penggunaan internet yang telah menjadi lebih tertanam dalam kegiatan sehari-hari banyak orang, frekuensi serangan dan kejahatan di Net juga meningkat. Kejahatan siber dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti pencurian identitas, pembajakan akun (yang paling sering terjadi pada email, Internet Messaging, dan situs jaringan sosial), transmisi malware dan kode berbahaya, penipuan, spionase industri, penyanderaan sumber daya informasi penting, perang siber, pembajakan, dan banyak lainnya. Ada dua lembaga di negara ini yang berhubungan dengan keamanan sistem informasi, yaitu ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure), institusi yang didirikan oleh pemerintah, dan IDCERT (Indonesia CERT - Computer Emergency Response Team), yang diprakarsai oleh komunitas dan telah terdaftar sebagai anggota CERT Internasional. Pemerintah sendiri juga telah cukup aktif dalam menggunakan internet untuk tujuannya sendiri: untuk menyediakan layanan publik dan untuk menyebarkan informasi kepada warga melalui program e-government. Tujuannya diformalkan dengan membuat kerangka peraturannya, yaitu Inpres Nomor 3/2003 tentang Strategi Nasional dan Kebijakan Pembangunan e-Government. Tujuannya ada dua: (i) untuk membantu proses pengolahan data dan informasi, dan untuk menyediakan sistem manajemen elektronik untuk pekerjaan pemerintah; dalam rangka (ii) untuk memberikan pelayanan publik yang terjangkau dan dapat diakses bagi warga (Kominfo, 2011b). Beberapa inisiatif telah diambil oleh kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan e-government. Saat ini ada 69 instansi pemerintah pusat dan 403 pemerintah daerah yang telah meluncurkan situs web mereka sejak tahun 2002 - dengan beberapa dari mereka sudah menerapkan sistem online untuk sistem pelayanan umum, portal dan situs informasi dari sumber-sumber yang berpotensi (Sujarwoto dan Nugroho, 2011). Namun, seperti tidak meratanya infrastruktur TIK, implementasi e-government juga masih terkonsentrasi di Jawa-Bali, dan hanya di beberapa daerah maju di Sumatera dan Kalimantan - meninggalkan bagian timur Indonesia yang tak terlayani. Pemerintah telah berjanji untuk lebih berupaya dalam mengatasi masalah ini karena secara bertahap dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui interaksi yang dimungkinkan oleh internet seperti dalam e-government, adalah penting.

64

Memang sebagai sebuah alat dan pelayanan, media sosial melalui internet telah memungkinkan para penggunanya untuk berkumpul dan berinteraksi sosial secara jauh lebih sederhana dan cepat. Akibatnya, orang tidak hanya memiliki kemampuan untuk berbagi ide dan pendapat tetapi juga untuk mendapatkan ketenaran dan memperluas pengaruh mereka – baik secara sengaja atau tidak. Kemajuan dalam inovasi internet dan media sosial telah mengubah cara dan kecepatan penyebaran ide-ide: dari berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu sampai menjadi hanya dalam hitungan detik - dan itu masih dapat lebih cepat dan lebih cepat lagi. Di negara seperti Indonesia, di mana demokrasi masih dalam masa pertumbuhan, pemerintah berjuang dalam menciptakan keseimbangan antara kontrol dan kebebasan. Dan ketika bicara mengenai pengaturan internet justru menjadi lebih sulit karena hal itu sangat ditentang oleh para aktor sosial yang berbeda. Di Indonesia ada dua Undang-undang yang menjadi dasar regulasi internet: UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 11/2008 tentang Informasi Elektronik & Transaksi (ITE). Selain itu, ada tiga peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, yang pada saat ini adalah pelaksana dan badan negara yang paling signifikan mengatur media massa baik online maupun offline. Peraturan-peraturan tersebut adalah (1) Peraturan Menteri Nomor 26/PER/M. KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet, yang telah diperbarui oleh Peraturan Menteri No 29/ PER/M. KOMINFO/10, (2) Keputusan Menteri 133/KEP/M/KOMINFO/04/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Keamanan Informasi, dan (3) Surat Edaran Menteri No. 01/SE/M/KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik Di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara.

65

Tabel 7. Kerangka peraturan yang mempengaruhi perkembangan internet di Indonesia Sumber: Penulis

Namun, beberapa peraturan tersebut ditentang oleh masyarakat. Misalnya, UU ITE yang samar-samar mendefinisikan tindakan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) sehingga dapat dengan mudah digunakan sebagai pembenaran untuk menindas pelaksanaan hak atas kebebasan ekspresi di dunia maya. Prita Mulyasari78, yang belakangan menjadi terkenal, adalah salah satu dari enam orang yang dituntut atas dasar hukum ini. Selanjutnya, beberapa kelompok masyarakat sipil berusaha untuk mencabut artikel tersebut melalui judicial review di tingkat Mahkamah Konstitusi, namun gagal. Peraturan lainnya, yakni UU No 44/2008 tentang Pornografi juga dinilai bermasalah. Hukum seringkali digunakan oleh pemerintah untuk menyensor isi baik dari media konvensional, maupun media online, dan karenanya membahayakan kebebasan berekspresi – hal ini telah menjadi perhatian dari jurnalis, seniman, dan para aktivis79. Dalam laporan terbaru (Kominfo, 2011b) pemerintah mengklaim bahwa sekitar 30-40 persen dari lalu lintas internet internasional digunakan untuk mengakses konten negatif terutama bahan-bahan yang terkait pornografi, aktivitas warez, dan konten multimedia ilegal. Di masa depan, pemerintah dan DPR berencana untuk mengesahkan sejumlah undang-undang (UU) yang dapat berdampak pada perkembangan internet dan media di Indonesia, misalnya UU Tindak Pidana Informasi dan Teknologi, UU Konvergensi, dan UU Intelijen. Masyarakat sipil telah memperdebatkan undangundang tersebut karena berpotensi menghancurkan kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi yang sudah lama diperjuangkan. Undang-undang ini juga 78 Kasus ini akan dibahas dalam bab berikutnya. 79 Lihat, misalnya, Direct Action “Indonesian press, freedom of expression under attack“ http:// directaction.org.au/issue25/indonesian_press_freedom_of_expression_under_attack diakses pada 30 Mai 12.

66

dikhawatirkan menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengembalikan kontrol mereka atas media dan ranah publik. Dalam retrospektif, pemerintah tampaknya ragu-ragu dalam mendukung perkembangan internet. Di satu sisi, perluasan infrastruktur internet jelas sesuai dengan kepentingan pemerintah dalam bidang teknologi yang pasti mendukung perekonomian negara. Di sisi lain, dalam hal konten, pemerintah masih menahan dukungannya karena mereka tidak ingin kehilangan kendali atas apa saja yang dapat diakses oleh warga. Menurut salah satu masyarakat sipil yang populer dan sekaligus aktivis internet, Donny B. Utoyo, pada beberapa kesempatan sejumlah LSM dan organisasi masyarakat sipil diundang untuk bertemu dan merumuskan beberapa kebijakan mengenai TIK dan Internet, namun “... kehadiran mereka hanya untuk formalitas dan pembenaran saja. Pemerintah [Kementerian Komunikasi dan Informatika] sudah punya kebijakan yang siap untuk disahkan, sehingga apa pun yang kami katakan kepada mereka, mereka hanya akan mengatakan ‘ya’ tanpa berpikir lebih jauh” (DB. Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012) Tampaknya akan memakan waktu bertahun-tahun bagi masyarakat yang lebih luas untuk menyadari pentingnya isu seputar tata kelola infrastruktur dan konten TIK. Jika masyarakat ingin sepenuhnya menggunakan haknya untuk berkomunikasi, kebebasan berekspresi dan informasi, maka mereka sendiri harus bertindak dengan seksama untuk mewujudkannya. Ini tentu merupakan tantangan besar yang perlu ditanggapi oleh masyarakat sipil. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan internet dan media sosial itu sendiri sebagai alat dan sarana. Namun, ini menuntut kemampuan masyarakat sipil untuk berstrategi dalam menggunakan dan mengadopsi teknologi untuk membantu mereka memainkan peran yang lebih signifikan dalam perubahan sosial - terutama dalam mempengaruhi proses politik.

67

68

5. Masyarakat Sipil online: Media baru dan politik di Indonesia Pada awal 1994, INFID memperkenalkan Nusanet sebagai respon terhadap perilaku represif pemerintah dan pengawasan terhadap masyarakat sipil dan dalam rangka untuk menyediakan komunikasi yang lebih aman dan platform jaringan yang lebih efektif di antara LSM dan aktivis pro-demokrasi. Layanan yang disediakan Nusanet adalah sangat sederhana: akses dial-up di 9.6Kbps dan pertukaran email dienkripsi melalui alamat generik “@nusa.or.id” – namun ini membantu banyak organisasi, kelompok dan aktivis untuk belajar tentang teknologi. Pada akhir 1996 dan awal tahun 1997, sejumlah besar LSM advokasi di Indonesia dan banyak aktivis pro-demokrasi telah terhubung ke internet melalui Nusanet, yang juga dianggap lebih aman pada saat itu dibandingkan ISP komersial yang ada, yang dapat dengan mudah diganggu oleh intelijen pemerintah. Sejak itu, penggunaan TIK menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivisme masyarakat sipil di negara ini. Kita ingat80 bahwa meskipun masih dalam tahap awal di Indonesia, internet sudah digunakan untuk memobilisasi dukungan -moral dan material- kepada para mahasiswa dan aktivis di kota-kota besar memprotes rezim di berbagai acara di seputar reformasi 1998. Para aktivis yang memiliki akses ke internet mengirim email untuk memberitahu dunia tentang apa yang terjadi di negeri ini. Daftar ‘apakabar’ yang dimoderatori oleh John McDougall adalah saluran utama untuk menyiarkan berita terbaru tentang Indonesia. Banyak informasi penting untuk gerakan pada saat itu didistribusikan di internet, dicetak dan didistribusikan kembali secara fisik kepada para aktivis. Pesan disebarkan di antara para demonstran melalui SMS dan pager, menunjukkan lokasi blokade militer sehingga mereka bisa menghindarinya dalam aksi unjuk rasa dan demonstrasi. Bahkan sebenarnya ada lebih banyak lagi. Pakar seperti Hill dan Sen (2005) menyimpulkan bagaimana teknologi komunikasi baru seperti internet “memainkan peran sentral dalam kejatuhan kediktatoran Soeharto” (p.53). Dan tentu saja juga setelah kejatuhannya. Sepanjang makalah ini kami telah menyajikan perkembangan dimensi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia bersama dengan keterlibatan politik dari masyarakat sipil yang tengah marak, khususnya selama lima belas tahun terakhir ini (Bagian Dua), dan bagaimana media telah memainkan perannya dalam masyarakat, untuk tujuan yang lebih baik ataupun lebih buruk (Bagian Ketiga). Kami kemudian melaporkan bagaimana media baru -internet dan media sosialtelah diadopsi dan digunakan, serta apa kemungkinan arti dan implikasi dari 80 Ini adalah pendapat pribadi penulis (cf. Y Nugroho), yang secara aktif mengambil bagian dalam gerakan masyarakat sipil di masa reformasi 1998.

69

jumlah penggunanya yang kian melonjak (Bagian Empat). Pada titik ini orang pasti akan berpikir bahwa aktivisme masyarakat sipil berkaitan sangat erat dengan adopsi dari media baru tersebut. Meskipun hal ini bisa saja terjadi, namun tidaklah mudah untuk memperdebatkan mengenai hubungan yang sebenarnya di antara kedua hal tersebut, juga tidak mudah untuk menemukan hubungan kausal yang mungkin telah diasumsikan ada. Sepertinya, dengan tidak adanya sebuah studi empiris berskala besar tentang topik ini (yang sebetulnya bisa dijadikan dasar), apa yang mungkin dan realistis dilakukan adalah mencoba untuk memahami kondisi di mana penggunaan media baru mengkarakterisasi aktivisme masyarakat sipil melalui pengamatan kontekstual. Dengan kata lain, tugas tersebut tidak untuk membuat konsep atau membuat abstraksi universal tentang hubungan antara internet dan media sosial dengan aktivisme masyarakat sipil dalam politik. Sebaliknya, tugas tersebut bertujuan untuk membantu mengungkap, melalui contoh-contoh -beberapa positif, beberapa negatif- bagaimana masyarakat sipil, sebagai sumber kekuatan yang berpotensi untuk demokrasi dan perbaikan kehidupan bermasyarakat, berinteraksi dengan teknologi. Berikut adalah tujuan dari bagian ini, yakni menyajikan beberapa contoh tentang cara-cara yang berbeda, yang dengannya media baru diadopsi, digunakan, dan disesuaikan oleh masyarakat sipil Indonesia untuk tujuan mereka. Kami mengambil bahan dari studi-studi terbaru, berita, literatur tambahan, dan pengamatan kami sendiri, serta data langsung dari tangan pertama yang dikumpulkan melalui wawancara untuk mempresentasikan kasus kami. Bagian ini dimulai dengan membahas tantangan dalam menggunakan media baru untuk tujuan memperluas partisipasi politik, diikuti dengan pemetaan spektrum penggunaan, sebelum mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penggunaan tersebut. Kemudian ada tiga studi kasus yang disajikan secara singkat untuk memberikan tambahan wawasan dan refleksi. 5.1. Dari ‘tahu’ menjadi ‘terlibat’? Tantangan dalam memperluas keterlibatan politis sipil Kemajuan inovasi TIK, khususnya teknologi internet dan media sosial telah mengubah wajah media secara fundamental, dari komunikasi satu arah (yang hanya menyampaikan berita dan informasi) menjadi interaksi dua arah (dimana pengguna dapat berinteraksi dengan penyedia informasi, atau antara pengguna). Mungkin inilah yang mengacu pada arti ‘baru’ dalam kata media baru. Hal yang lebih revolusioner dalam perkembangan teknologi ini adalah bahwa hal ini telah mentransfer media ke sebuah platform baru yang potensial untuk berbagai keterlibatan sosial-politik. Penggunaan media baru telah memberikan kontribusi terhadap perluasan dan pelebaran ruang publik sipil di Indonesia - setidaknya di

70

dunia maya (Lim, 2002). Dengan media sosial, hal ini menjadi lebih jelas. Media sosial telah menjadi ranah publik online di mana orang terlibat untuk berbagai tujuan: dari berteman sampai berjualan, dari berbagi berita sampai berjaringan. Namun, seperti yang dibuktikan dalam pengadopsian teknologi internet di dalam masyarakat sipil Indonesia (Nugroho, 2011a), proses seperti itu tidak pernah berarti otomatis berlaku di dunia offline secara fisik, terutama jika keterlibatan yang ada saat ini berada di dunia maya. Salah satu fitur dari media baru adalah kecepatan. Media sosial dapat membuat informasi apapun menjadi populer - yakni menjadi topik panas dan dibahas secara luas dalam hitungan menit. Twitter adalah contoh yang baik dalam menggambarkan hal ini. Tweeting telah menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi. Dan ketika itu menyangkut kepentingan publik, informasi dapat dengan cepat diambil dan dibahas - dan sampai batas tertentu dapat memicu reaksi di dunia offline. Salah satu contoh adalah ketika sebuah mobil milik Menteri Sosial memasuki jalur khusus bus Transjakarta di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2010. Salah seorang warga, Rubinni, mengabadikan kejadian dan mempublikasikan gambar tersebut ke akun Twitternya, yang kemudian tersebar dengan cepat. Menteri tersebut terpaksa mengakui insiden itu dan mencoba untuk menghindari tuduhan dengan menyatakan bahwa ia sudah meminta izin dari Polda Metro Jaya untuk menggunakan jalur tersebut. Tetapi instansi yang bersangkutan membantah di hadapan publik bahwa mereka telah memberi izin81, hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik dan mencemari kredibilitas menteri tersebut.

Gambar 8. Mobil menteri menggunakan jalur busway: Foto yang tersebar di Twitter Sumber: Twitter.com/rubinni seperti yang terdokumentasi dalam http://lockerz.com/ s/21000097 81 Lihat Detiknews, “Mobil RI 32 Masuk Busway, Mensos Mengaku Sudah Izin Polisi” hhttp://news. detik.com/read/2010/05/04/120714/1350745/10/mobil-ri-32-masuk-busway-mensos-mengakusudah-izin-polisi, diakses pada 30 Mai 2012 – bandingkan dengan berita lainnya dari sumber yang sama, “TMC Polda Metro Bantah Beri Izin Mobil Mensos Masuk Busway” http://news.detik.com/rea d/2010/05/04/132144/1350818/10/tmc-polda-metro-bantah-beri-izin-mobil-mensos-masuk-busway, diakses pada 30 Mai 2012.

71

Hal tersebut merupakan contoh bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh orang umum - mungkin belum dalam pengambilan keputusan publik, tetapi dalam mengendalikan tindakan pejabat publik di ruang publik. Hal yang bisa dipelajari di sini adalah bahwa media sosial seperti Twitter menyediakan platform di mana pengguna tidak lagi hanya menjadi agen pasif yang disuapi informasi. Sebaliknya, media sosial memungkinkan penggunanya untuk terlibat secara aktif, menciptakan, dan menyebarkan informasi dan pandangan dan karena itu berpotensi menjadi sarana untuk interaksi sosial yang lebih luas dan partisipasi masyarakat dalam membentuk politik. Jurnalisme warga mungkin salah satu cara untuk melakukannya. Melalui blogging (termasuk microblogging), media sosial telah mengubah pemirsa dari hanya sekedar penonton menjadi peserta, karena teknologi ini menawarkan kemampuan untuk membantu mereka membuat dan berbagi informasi, konten, dan pandangan politik – yang saling dipertukarkan atau diperdebatkan. Media baru mungkin telah mengubah lanskap dari debat publik. Orang-orang tidak lagi menahan dalam membahas isu-isu yang dulunya dianggap ‘tabu’ atau dilarang oleh Pemerintah (terutama selama era Soeharto). Situs jurnalisme warga seperti Politikana.com, blogdetik, atau Kompasiana.com telah menjadi tempat di mana perdebatan sengit di antara warga terjadi: tentang nasionalisme, fundamentalisme agama, keamanan nasional, pornografi, legitimasi pemerintah, dan banyak lagi. Hal yang sama juga terjadi di ranah Twitter. Perdebatan saat ini mengenai topik #IndonesiaTanpaFPI (Indonesia tanpa FPI) adalah salah satu contoh. Berbagai perspektif dan pandangan telah saling dipertukarkan - baik positif maupun negatif. Tapi seringkali perdebatan online ini juga menjadi begitu sengit sehingga rasa persatuan sebagai warga negara kadang-kadang memudar dan malahan yang muncul adalah perasaan kesukuan, agama, atau afinitas politik. Tentu saja, debat yang terjadi secara online tidak selalu memanifestasikan dirinya dalam dunia offline, namun sampai batas tertentu ini adalah gambaran bagaimana wacana kontemporer dari para pengguna internet Indonesia dibentuk - dan boleh dikatakan, ini mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan menjalani hidup mereka di dunia offline. Apa yang dapat dilihat di sini adalah bahwa media baru tidak hanya bisa membantu orang untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai informasi dan pendapat, tetapi sebagai masyarakat juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi, perluasan partisipasi politik pun dimulai. Tantangannya adalah apakah dan sejauh mana keterlibatan politik di ranah online ke depannya bisa diterapkan untuk dunia offline. Tulisan dan perdebatan pandangan politik secara online, seperti memperbarui status atau ‘menyukai’ di Facebook, meneruskan email, me-retweet atau blogging, mungkin sekarang merupakan bagian yang

72

tidak terpisahkan dari -atau bahkan merupakan aktivisme- online. Ini bisa dibilang penting dalam membentuk (ulang) pandangan dan pendapat dari publik online, tetapi untuk memberlakukan perubahan politik atau untuk mempengaruhi proses politik, aktivisme tersebut perlu dilakukan secara strategis sehingga dampaknya dirasakan di dunia offline. Gerakan #IndonesiaTanpaFPI mungkin merupakan contoh dari usaha yang strategis. Mulai dari perdebatan di ranah Twitter yang diprakarsai oleh @IndTanpaFPI dan dipromosikan oleh banyak aktivis terkemuka yang pro demokrasi dan juga warga umum, gerakan ini telah berkembang ke arah keterlibatan offline dengan pertama-tama mengorganisir sebuah aksi unjuk rasa di pusat ibukota Jakarta, kemudian mengumpulkan dukungan untuk secara resmi menuntut Kepolisian Indonesia karena tidak dapat mencegah tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Aksi pada tanggal 14 Februari 2012 telah diikuti oleh sekitar 1.400 orang dan gerakan ini telah berhasil mengumpulkan dukungan dari 2.502 individu dan 16 organisasi yang bersedia untuk secara terbuka disebutkan sebagai bagian dari mereka yang menuntut polisi bertanggung jawab82. Kasus resmi diajukan pada 10 Mei 2012 dan gerakan ini sekarang sedang mempersiapkan untuk melakukan class action. Terlepas dari kritik yang ditujukan kepada gerakan ini, dapat dikatakan ini adalah contoh bagaimana aktivis #IndonesiaTanpaFPI menggunakan berbagai media (Twitter, blog) secara strategis dan mengubah gerakan online menjadi offline, seperti keterlibatan dalam aksi unjuk rasa, panggilan resmi dan class action. Ini mungkin adalah titik di mana kita perlu merenungkan lebih dalam mengenai fitur media baru yang memberikan tantangan bagi aktivisme masyarakat sipil. Kemudahan yang ditawarkan untuk dapat menerima dan menyebarkan berita dan informasi memungkinkan orang untuk memilih informasi apa yang ingin dibaca hanya dengan memindai headline berita online, update status Facebook, sebuah tweet yang terdiri dari 140 karakter, atau subjek email atau posting blog. Meskipun perkembangan ini dapat dilihat sebagai personalisasi informasi, bisa dibilang, juga merupakan penyebab dari proses pendangkalan, di mana kombinasi kecepatan dan jumlah informasi yang diterima membuat orang cenderung tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sebuah cerita, dan karena itu tidak mengambil aksi yang sesuai. Ini adalah inti dalam menangani asumsi yang sangat dasar mengenai kesuksesan media baru – yang memampukan masyarakat sipil: bahwa harus ada pergeseran dari (sekedar) mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia online untuk (sadar) terlibat dalam aktivisme offline.

82 Lihat http://IndonesiaTanpaFPI.wordpress.com/2012/05/09/IndonesiaTanpaFPI-somasi-kapolri/.

73

5.2. Media Baru: Spektrum penggunaan Seperti diisyaratkan di manapun di makalah ini, lanskap media baru di Indonesia memang dinamis dan diperebutkan. Semua aktor sosial - pemerintah dan lembagalembaga publik, pasar dan perusahaan, serta warga negara dan masyarakat sipil tampaknya sudah mulai menggunakan teknologi. Beberapa lebih maju daripada yang lain dan beberapa mendapatkan manfaat lebih banyak dari yang lain. Dalam hal keterlibatan politik, tidak seperti di media konvensional di mana beberapa pemilik media berhubungan erat dengan politik dan karenanya membentuk pandangan publik tentang isu-isu politik (lihat Bagian Tiga), tampaknya tidak ada aktor yang dominan dalam media sosial. Sebaliknya, media sosial menjadi arena di mana setiap orang dan setiap lembaga politik, menteri dan partai politik, terlibat dan mencoba untuk memenangkan massa. Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika, @tifsembiring) dan Dahlan Iskan (Menteri BUMN, @iskan_dahlan) adalah contoh pejabat publik yang dikenal aktif di media sosial - yang terakhir disebutkan bergabung baru-baru ini. Dengan menggunakan Twitter, sengaja atau tidak, menjadikan mereka ‘celebtwit’ (selebriti Twitter) dan membangun basis dukungan mereka-dengan cara yang sama seperti yang dilakukan para seniman.

Gambar 9. Halaman Twitter dua menteri Sumber: Twitter.com/iskan_dahlan dan Twitter.com/tifsembiring

Dengan mendiskusikan berbagai isu secara terbuka, mulai dari rutinitas seharihari sampai dengan kebijakan menteri, dan terkadang memberikan kata-kata bijak, maka kedua menteri tersebut dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar pengikut. Namun, tidak seperti Menteri Sembiring yang tweet-nya sering memicu

74

kontroversi di kalangan aktivis sosial83, tweet Menteri Iskan relatif ‘menghibur’. Dia dikenal sangat baik dalam menanggapi pengikutnya, mulai dari menjawab orangorang muda yang mengajukan pertanyaan sederhana atau hanya menyapa dia, sampai menerima pengaduan dan mengambil tindakan terhadap pengaduan tersebut. Hal ini tentu membuatnya terkenal, populer, dan disukai oleh banyak anak muda - sebuah langkah yang mungkin bermanfaat bagi dia untuk tujuan masa depan politiknya. Di Indonesia, Twitter memiliki potensi untuk menjadi lahan yang subur bagi gerakan sosial-politik untuk dipelihara dan muncul dari ranah online ke ranah offline. Pada tanggal 16 Juli 2009, Hotel Ritz Carlton-Marriot di Jakarta dibom. Daniel Tumiwa adalah orang pertama yang mengirimkan berita pemboman melalui akun Twitter-nya, yang segera diikuti oleh orang lain yang mengirimkan foto pertama. Dalam hitungan jam, tweet Indonesia mendominasi percakapan di akun Twitter internasional dengan menempatkan hashtag #IndonesiaUnite menjadi ’topik yang menjadi tren’ di bagian teratas selama tiga hari berturut-turut. Gerakan ini dihargai karena memiliki dampak terhadap kesadaran banyak orang mengenai isu terorisme - bahkan pada mereka yang tidak online. IndonesiaUnite juga memiliki situs dan Facebook fans page dengan lebih dari 400 ribu penggemar, meskipun sekarang gerakan ini agak sepi. Gerakan politik lainnya yang muncul dari ranah Twitter adalah gerakan #SaveJkt atau ‘Selamatkan Jakarta’. Diprakarsai oleh seorang akademisi Indonesia yang berbasis di Singapura, Sulfikar Amir, dengan menggunakan akun Twitter @savejkt gerakan #SaveJkt perlahan-lahan membangun basis dukungan, melibatkan para profesional muda dan mengundang kelas menengah di Jakarta yang ingin tinggal di Jakarta yang lebih baik. Gerakan ini bertujuan untuk membiarkan warga Jakarta menunjukkan masalah sehari-hari yang perlu diperbaiki di kota tersebut dengan menuliskannya pada akun Twitter mereka dan menambahkan hashtag #savejkt. Dalam perjalanannya, @savejkt rupanya juga bertujuan untuk mempengaruhi pemilu yang akan segera berlangsung di kota ini. Sepasang calon independen, Faisal Basri dan Biem Benyamin -dikenal sebagai Faisal-Biem- yang mencalonkan diri untuk pemilu diyakini telah didukung oleh gerakan #savejkt yang menyebarkan kesadaran politik kepada publik tentang kebutuhan dan pentingnya memiliki calon independen. 83 Yang terbaru adalah ketika pada tanggal 27 Mai 2012 Menteri Sembiring menuliskan pada akun Twitter-nya ‘Alhamdulillah (Syukur kepada Tuhan)’ setelah menerima kabar pembatalan konser Lady Gaga di Jakarta. Contoh lainnya yang terkenal adalah ketika ia berjabat tangan dengan Ibu Negara Amerika Serikat, Michele Obama. Dia membela dirinya terlepas dari kenyataan bahwa sesuai keyakinannya adalah dilarang untuk bersalaman dengan lawan jenis yang tidak berhubungan langsung. Lihat http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/11/tifatul-defends-shaking-handswith-michele-obama.html.

75

Gambar 10. Gerakan # SaveJkt Sumber: Twitter.com/savejkt – tagline-nya mengatakan, “Gerakan sosial untuk Jakarta yang lebih baik”; http://savejkt.org; http://www.Flickr.com/photos/broardy/6302047548/in/ photostream/ Hak Cipta @BroArdy; digunakan dengan izin

Gerakan #SaveJkt mengambil keuntungan baik dari keterlibatan secara online maupun offline. Twitter, Facebook fan page, dan situs web digunakan untuk menyebarkan ide gerakan; tetapi keterlibatan offline dalam bentuk diskusi dan pertemuan umum juga diselenggarakan sebagai sarana networking. Mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan segera berlangsung, ketika ditanya mengenai kandidat Faisal-Biem yang didukung oleh #SaveJkt, pendirinya mengatakan dengan tegas, Kami sepenuhnya menyadari bahwa ide-ide kami [tentang Jakarta yang lebih baik] tidak akan berubah menjadi kebijakan kecuali kami memiliki pengaruh politik. Oleh karena itu, kami juga akan menggunakan pemilihan gubernur tahun 2012 sebagai momentum saat kami akan mendukung nominasi calon independen [Faisal-Biem] ... Kami memiliki tim kampanye, tim konsep dan strategi. Tim konsep adalah yang paling penting karena pekerjaan utamanya adalah untuk mengumpulkan semua ide-ide tentang bagaimana cara yang terbaik untuk mengelola Jakarta dan mengubahnya menjadi program yang bisa diterapkan. Tim kampanye kemudian akan memperkenalkan program-program dari tim konsep melalui berita-berita singkat pada akun Twitter dan bersamaan dengan itu juga melakukan kampanye offline, seperti mengadakan diskusi publik. Tugas utama tim strategi adalah untuk menemukan calon gubernur yang ideal yang akan didukung oleh gerakan ini. (Sulfikar Amir, pendiri # SaveJkt, saat diwawancarai oleh The Jakarta Post, 16/11/1084) 84 Lihat The Jakarta Post, “Saving Jakarta, one tweet at a time” http://www.thejakartapost.com/ news/2010/11/15/saving-jakarta-one-tweet-a-time.html - baru-baru ini, dalam pembicaraan pribadi dengan penulis, Sulfikar mempertahankan pandangannya mengenai peran #SaveJkt dalam Pilkada mendatang (Toronto, 15/3/2012).

76

Contoh di atas menggarisbawahi peran yang cukup luas, yang dapat dimainkan oleh media sosial dalam gerakan sosial. Selain untuk membentuk (kembali) opini publik atau wacana, mungkin penggunaan paling umum dari media sosial adalah untuk mendukung pembentukan kampanye. Salah satu contoh yang mungkin paling terkenal adalah kasus kampanye Koin Prita yang berkembang menjadi gerakan nasional. Pada awal 2009, Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga biasa, dituntut oleh pemerintah dengan tuduhan pencemaran nama baik karena mengirimkan keluhannya melalui email pribadi ke keluarga dan teman-temannya mengenai pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional, tempat di mana dia dirawat. Dia dipenjara selama tiga minggu dan dibebaskan setelah terjadi kemarahan publik yang bertambah besar ketika berkat Facebook berita ini tersebar di internet. Beberapa tokoh terkenal termasuk mantan Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengunjungi Prita ke penjara untuk menunjukkan dukungannya. Prita digugat dalam kasus perdata oleh rumah sakit tersebut di Pengadilan Negeri Tangerang dengan denda sebesar Rp 312 juta (USD 37.000). Dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, yang memotong denda menjadi Rp 204 juta (USD 20.500), sebelum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selama proses banding tersebut banyak aktivis internet di Indonesia, antara lain yang diorganisir oleh Komunitas Langsat, memulai sebuah milis dan grup Facebook yang disebut Koin untuk Prita untuk mengumpulkan uang dari orang-orang di seluruh negeri untuk membantu Prita membayar denda. Mungkin karena melihat dukungan yang begitubesar untuk Prita, rumah sakit tersebut menjatuhkan gugatan sipilnya dan Mahkamah Agung segera membatalkan seluruhnya85. Dalam kasus serupa, media sosial juga digunakan secara luas untuk mendukung Bibit-Chandra dalam kasus yang terkenal dengan sebutan Cicak versus Buaya, menggambarkan perjuangan masyarakat sipil melawan korupsi. Facebook dan Twitter digunakan secara luas oleh pengguna internet untuk mengumpulkan dukungan. ‘Gerakan 1.000.000 pengguna Facebook Dukung Chandra Hamzah & Bibit Riyanto’ berhasil mengumpulkan lebih dari 1,3 juta pendukung di Facebook hanya dalam waktu sembilan hari.

85 Namun, pada bulan Juli 2011 Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas putusan Pengadilan Tangerang di mana Prita juga diadili dalam kasus pidana pencemaran nama baik - meskipun sebenarnya itu adalah kasus yang sama. Pada saat itu, Pengadilan Tangerang menolak argumen awal jaksa dan kemudian membebaskannya selama masa persidangan, terhadap hal ini jaksa penuntut mengajukan kasasi. Kasasi inilah yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Lihat berita, misalnya dari The Jakarta Globe, “Shock Guilty Verdict in Prita Mulyasari Saga” http://www. thejakartaglobe.com/home/shock-guilty-verdict-in-prita-mulyasari-saga/451797.

77

Gambar 11. Pengguna Facebook di Indonesia untuk menyelamatkan KPK Sumber: CICAK rally, 10/9/2009 seperti yang didokumentasikan oleh The Jakarta Post; http://www.thejakartapost. com/news/2009/11/09/thousandspeople-rally-% E2% 80% E2% 98cicak% 80% 99.html

Selain mempengaruhi opini publik86, para pendukung juga menggunakan teknologi untuk mengundang orang agar mengikuti kegiatan aksi di Jakarta. Aksi tersebut untuk mendukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang pada saat itu dalam pertempuran antara Kejaksaan Agung dan Polri, institusi yang terakhir disebut ini menahan pejabat KPK atas tuduhan suap. Aksi pada tanggal 10 September 2009 dihadiri oleh sekitar lima ribu orang. Kasus ini sekarang telah menjadi salah satu yang paling sering dikutip, di mana media sosial baru seperti Facebook bisa memainkan peran penting dalam gerakan sosial. Contoh lain yang menonjol di mana gerakan sosial di Indonesia menggunakan media sosial untuk tujuannya adalah Coin A Chance (coinachance.com). Coin A Chance adalah gerakan sosial untuk aksi amal yang diprakarsai oleh Nia Sadjarwo dan Hanny Kusumawati di Jakarta pada tahun 2008, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak miskin dengan meminta orang untuk mengumpulkan dan menyumbangkan koin atau uang recehan. Untuk mendapatkan pendukung gerakan ini menggunakan Facebook dan blog dengan intensif. Gerakan ini dianugerahi ‘The Best Online Activism 2009’ oleh Nokia Indonesia dan sekarang telah menyebar ke kota-kota lain seperti Bandung, Yogyakarta dan Bali, bahkan ke negara lain seperti Jerman dan Austria87. Upaya ini telah mengilhami orang untuk berbagi kekayaan mereka dengan orang-orang yang membutuhkan. Gerakan serupa lainnya, dalam bentuk yang berbeda, adalah Gerakan 1.000 Buku (1000buku.dagdigdug.com), yang menggunakan media sosial untuk mengumpulkan buku bekas untuk anak-anak yang hidup dalam kemiskinan atau di daerah pedesaan yang kekurangan. Meskipun relatif sukses di fase awalnya, namun gerakan ini sekarang sudah tidak aktif untuk beberapa waktu. Selain Facebook dan Twitter, blog tetap menjadi media baru yang populer bahkan di luar Indonesia. Menurut Matt Mullenweg, pendiri WordPress, bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak digunakan ketiga setelah Inggris 86 Sebagai contoh lihat Kompasiana, “Ayo dukung cicak lawan buaya!” http://politikana.com/ baca/2009/07/06/ayo-dukung-cicak-lawan-buaya.html. 87 Lihat lebih lanjut di http://coinachance.com/?page_id=6.

78

dan Spanyol di Wordpress.com88. Hampir setiap kota besar di Indonesia memiliki komunitas blogger sendiri, seperti CahAndong (Yogyakarta), BHI (Blogger Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta), BBV (Bandung Blog Village) dan Batagor (Bandung Kota Blogger) (Bandung); Blogfam (Blogger Family , secara nasional), Bloggor (Blogger Bogor), Deblogger (Depok), TPC (TuguPahlawan.Com, Surabaya), AngingMammiri (Makassar), Loenpia (Semarang), Bengawan (Solo), Wongkito (Palembang), Kotareyog (Ponorogo), Bloggerngalam (Malang), Plat-M (Madura), PendekarTidar (Magelang), Benteng Pendhem Club (Ngawi), dan BBC (Bali Blogger Community, Denpasar). Komunitas-komunitas blogger ini biasanya mengatur berbagai pertemuan (terkenal secara umum sebagai: kopdar atau Kopi-Darat, yang berarti pertemuan offline), pelatihan blogging, kegiatan sosial, dan dalam beberapa kasus mengubah blog menjadi buku. Komunitas blogger biasanya juga berinteraksi menggunakan media lain seperti mailing list, Plurk, Twitter, dan Facebook. Beberapa contoh dari penelitian kami baru-baru ini (Nugroho, 2011a)89 disajikan sebagai berikut: Misi kami adalah untuk menulis, untuk mem-posting di blog segala sesuatu tentang potensi di Pulau Madura. Kami ingin Madura terpapar di dunia maya. Kami ingin orang sebanyak mungkin untuk mengetahui [hal yang baik] tentang Madura. Sejauh ini, jika Anda mengajukan pertanyaan [di mesin pencari] ... [kemungkinan] hanya hal buruk atau konten negatif tentang Madura yang muncul. Kami ingin mengimbangi ini. Kami ingin menulis sebanyak mungkin konten positif tentang Madura, [termasuk] orang, adat istiadat, budaya, dll. (Nurwahyu Alamsyah, blogger Plat-M, dalam wawancara pada 8/9.10) Tujuan utama [kami] adalah untuk membuat orang-orang di Surabaya tahu dan menjadi lebih akrab dengan blogging. Aktivitas utama kami adalah capacity building - kami melakukan pelatihan blogging. Kami juga menyelenggarakan lokakarya diseminasi dan seminar dan talk-show di radio untuk memperkenalkan blog dan blogging. Kami juga menyebarkan ide Internet Sehat dan Internet Aman seluas mungkin. Jadi, ya, unsur utama dari kegiatan kami memang pembangunan kapasitas. (Novianto Raharjo, blogger TuguPahlawan.Com, dalam wawancara pada 22/8/10) Kami menulis blog dengan sebuah misi [yaitu] untuk mempromosikan warisan budaya di Ponorogo…seperti misalnya reyog [yang] tidak dipromosikan dengan baik kepada orang-orang di luar wilayah ini. ... Kami, para blogger di Ponorogo, berkumpul dan kami merasa bersatu dalam sebuah kemauan untuk membuat orang di luar sana tahu dan menjadi akrab dengan budaya kami. ... Saya pikir, dalam batas tertentu, kami berhasil. Bahkan pemerintah daerah ... kini telah mengakui apa yang kami lakukan dan sekarang mendukung kami (Khamdani Ali Mashud, blogger Kotareyog, dalam wawancara pada 7/9/10) 88 Matt mengatakan hal ini dalam konferensi pers di acara 2009 Wordcamp Indonesia, 17 Januari 2009. Lihat http://wap.vivanews.com/news/read/22987-indonesia_third_top_wordpress_user/0. 89 Contoh-contoh ini ditampilkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan untuk proyek kami yang sebelumnya (Nugroho, 2011a). Kami telah menerima persetujuan untuk dapat menggunakan bahan ini dari Universitas Manchester dan Hivos yang mendanai proyek ini.

79

[Sebagai] komunitas blogger, kami ingin mendidik masyarakat ... [melatih mereka] bagaimana menulis dan bagaimana mem-posting blog dengan benar. Kami ingin membangun ... jurnalisme warga dan kami ingin menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Untuk mewujudkan apa yang kami inginkan, kami memiliki beberapa program agenda seperti loka karya, pelatihan, dan diskusi tentang blogging. Acara lain ... [yang kami organisir] adalah ngabubur-IT [dalam bahasa Sunda kata ngabuburit berarti berkumpul]. Kami mengundang orang-orang dari tujuh kota dan sekarang acara ini sangat terkenal. Hal ini melahirkan gerakan Internet Sehat yang memiliki visibilitas yang sangat kuat dan berpengaruh di cyberspace di Indonesia - begitu kuat sehingga Menteri Informasi dan Komunikasi bahkan menggunakan label yang sama. Kejadian-kejadian yang kami organisir memiliki dampak besar dan pengaruh dan membuat kami, para blogger Depok, terkenal. (Dodi Mulyana, deBlogger, dalam wawancara pada 27/8/10, kata-kata asli ditulis dalam huruf miring).

Memang blogging telah menjadi sangat populer di negeri ini. Ada sejumlah situs web 2.0 yang berdasarkan blog di antaranya seperti Politikana.com, Curipandang. com, Ngerumpi.com, Wikimu.com, Kompasiana.com. Begitu populer tampaknya, sehingga para blogger Indonesia berkumpul secara nasional dalam Pesta Blogger (Festival Blogger). Pesta Blogger yang pertama diadakan pada tanggal 27 Oktober 2007 dan dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang menyatakan tanggal tersebut sebagai Hari Blogger Nasional – ini mungkin yang pertama kalinya di dunia. Bertemakan “Suara Baru Indonesia”, pertemuan itu dihadiri oleh lebih dari 500 blogger dari seluruh wilayah di Indonesia. Pesta kedua berjudul “Blogging for Society” yang diadakan pada November 2008 dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 blogger Indonesia, termasuk lima blogger asing yang diundang. Pesta ketiga yang melibatkan lebih dari 1.200 aktivis online diadakan pada tanggal 24 Oktober 2009 dengan tagline “One Spirit One Nation”. Pada tanggal 30 Oktober 2010, acara keempat diadakan di Jakarta membawa slogan “Celebrating Diversity”. Dihadiri oleh lebih dari 1.500 aktivis online, ini adalah festival terakhir dengan menggunakan nama Pesta Blogger. Pada tahun 2011 pesta kembali diadakan tetapi telah berubah nama menjadi ON | OFF. Meskipun sukses, rangkaian festival menyuarakan keprihatinan dan perlawanan dari para blogger, terutama yang di luar Jakarta, atas keterlibatan Maverick, sebuah perusahaan swasta yang mematenkan nama ‘Pesta Blogger’ pada tahun 200990- suatu tindakan yang ditakuti oleh para blogger sebagai upaya untuk mengkomersialkan dan mengambil keuntungan dari acara tersebut. Dalam politik, media sosial telah mulai menjadi aspek penting dalam kampanye politik di Indonesia. Meskipun media baru belum digunakan untuk kampanye dalam pemilu 2009, tetapi diharapkan menjadi salah satu alat yang paling diantisipasi untuk pemasaran politik saat ini, terutama dalam Pemilu nasional tahun 2014. Selain itu, media sosial dipandang dapat menawarkan cara-cara 90 Lihat penjelasan dari Maverick “Menyoal Pesta Blogger” http://www.maverick.co.id/socialmedia/2010/08/menyoal-pesta-blogger/, diakses pada 30 Mai 2012

80

kampanye yang baru, berbeda dengan cara konvensional (Yunarto Wijaya, dalam wawancara pada 4/5/1291). Salah satu fitur yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk menyediakan sebuah platform yang memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi, sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada warga muda, aktivis politik khususnya kaum muda, untuk menyalurkan suara mereka. Fitur seperti ini penting karena saat ini banyak partai politik Indonesia yang menggunakan pendekatan yang lebih feodalistik dalam kegiatan politik mereka, menghambat kemungkinan politisi muda untuk “memasarkan” diri sendiri, serta membatasi kemampuan mereka untuk bertindak atas isu-isu tertentu. Oleh karena itu, munculnya internet dan media baru di ranah politik Indonesia menyediakan ruang yang sangat dibutuhkan untuk terlibat dengan masyarakat sebagai konstituen mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh Cathy Cohen dan Joseph Kahne (Cohen dan Kahne, 2012) menunjukkan bahwa internet, khususnya media sosial, adalah alat yang efektif untuk mengundang kaum muda (15 sampai 25 tahun) untuk berpartisipasi dalam politik. Mereka menemukan bahwa 45 persen dari orangorang muda yang terlibat dalam studi ini menjadi tertarik pada berita politik tertentu setelah mereka melihat berita tersebut di-posting di Facebook atau Twitter. Ini mungkin terjadi juga di Indonesia. Partai-partai politik saat ini menekankan untuk memperoleh dukungan politik dari para pemilih muda melalui media baru, mereka percaya pada kekuatan seperti itu. Salah satu peristiwa politik terkini di mana internet dan media sosial telah sangat menyatu adalah pemilihan gubernur DKI (pemilihan langsung diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2012). Ada enam pasang calon yang bersaing untuk memerintah ibu kota, dan mereka semua telah menggunakan media sosial secara intensif, khususnya Twitter, untuk berkomunikasi dengan para calon pemilih. Menurut Yunarto, sampai awal bulan Mei tahun 2012, Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama adalah pasangan calon yang paling populer di media sosial, menerima perhatian terbesar dibandingkan dengan pesaing lainnya. Namun, kampanye media sosial hanya digunakan sebagai iklan politik. Para calon tampaknya tidak mampu untuk bergulat dengan apa yang media baru dapat tawarkan. Bukannya memulai percakapan politik yang menyeluruh dengan calon pemilih mereka, para kandidat misalnya kebanyakan hanya mem-posting program-program mereka, jadwal kampanye, atau artikel terkait lainnya dalam akun media sosial mereka. Potensi media baru sebagai alat pemasaran politik untuk kaum muda menjadi sia-sia, karena komunikasi dilakukan dengan cara lama yakni satu arah (Wijaya, dalam wawancara pada 04/05/2012). Hal ini menunjukkan bahwa aktor politik Indonesia masih perlu belajar arti dari kata ‘baru’ pada frase ‘media baru’ dalam hal kegiatan politik mereka. 91 Wawancara ini tidak dilakukan langsung oleh penulis; wawancara ini tersedia di Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=bn8-rcb7Ows) dan digunakan dengan izin dan persetujuan penuh dari informan.

81

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa ada juga faktor non-teknologi yang dapat berpotensi mendorong atau menghambat proliferasi media sosial dalam gerakan sipil dan proses politik. 5.3. Pengadopsian media baru: Berbagai penggerak, hambatan dan kondisi yang memungkinkan Mengingat hasil penelitian terbaru kami yang mensurvei 231 organisasi masyarakat sipil di Indonesia (Nugroho, 2011a), terungkap bahwa [sementara] kebutuhan untuk terus memperbarui informasi saat ini adalah penggerak internal terkuat untuk pengadopsian internet dan media sosial, alasan yang berkaitan dengan peningkatkan visibilitas publik sebuah organisasi telah mendorong proses adopsi secara internal lebih kuat daripada peningkatan efektivitas dan efisiensi pekerjaan dan ‘kehausan’ terhadap teknologi baru. [...] Secara eksternal, beberapa alasan utama untuk mengadopsi internet dan media sosial dalam masyarakat sipil adalah berjaringan, berkolaborasi dan memperluas pengetahuan dan perspektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa masalah persaingan bukanlah sebuah alasan yang penting untuk mengadopsi internet dan media sosial dalam masyarakat sipil. (hal. 41)

Selanjutnya, mengenai hambatan, Aspek negatif yang paling dapat diamati dari penggunaan internet dan media sosial dalam masyarakat sipil tampaknya adalah masalah teknis (virus komputer). Namun, hal yang mencolok, meskipun tidak mengejutkan, adalah bahwa dalam sejumlah besar kasus, teknologi mengalihkan perhatian para staf organisasi. Penggunaan internet dan media sosial tidak benar-benar dilihat untuk tujuan isuisu yang berkaitan dengan organisasi dan adanya kekhawatiran untuk menjadi bias. [...] Dalam hal kesulitan, survei menunjukkan bahwa kekurangan biaya, sumber daya, infrastruktur dan keahlian nampaknya cukup tinggi dalam daftar (mulai dari sedang/moderate sampai dengan sangat tinggi/very high). Mungkin karena sifat organisasi, masalah seperti kebijakan internal, politik eksternal, budaya konservatif, dan banyak lainnya, tidak memberikan kontribusi yang signifikan (rendah/low dan sangat rendah/very low) terhadap kesulitan dalam penggunaan internet dan media sosial dalam sebagian besar kelompok masyarakat sipil dan komunitas masyarakat di Indonesia. (hal. 44-45)

Hasil ini menunjukkan bahwa penggerak untuk masyarakat sipil dalam mengadopsi internet dan media sosial tampaknya berakar pada kebutuhan akan hubungan timbal balik dengan masyarakat lain, seperti yang tercermin dalam kebutuhan untuk berjaringan, berkolaborasi, memperluas perspektif dan mencari pengetahuan. Namun, sementara faktor penggerak ini lebih substansial, hambatan-hambatannya bersifat lebih teknis. Jika direfleksikan, hal demikian mungkin berhubungan dengan masalah umum yang dialami oleh masyarakat sipil di negara-negara berkembang, di mana ketersediaan akses internet dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak merata. Penggerak dan hambatan tidak bekerja sendiri82

sendiri, lebih tepatnya, mereka saling mempengaruhi (Nugroho, 2011b). Oleh karena itu, untuk memahami sifat dari penggunaan media sosial di masyarakat sipil, fokusnya harus terletak pada kondisi di mana proses adopsi difasilitasi. Dengan kata lain, hal itu adalah kondisi yang memungkinkan, yang mendorong adopsi dan penggunaan teknologi di masyarakat sipil. Setidaknya ada beberapa aspek yang dibahas di sini. Pertama, apakah media sosial membuka peluang baru bagi perdebatan politik? Beberapa kelompok dalam masyarakat sipil Indonesia menemukan bahwa teknologi dapat membantu menyebarkan isu yang sentral menjadi perhatian mereka, dan pengalaman ini yang membantu mereka menyesuaikan dengan teknologi. Selain beberapa contoh kontemporer yang ditampilkan dalam bagian sebelumnya, kami mengingat diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat sipil yang aktif dengan isu hak asasi manusia di Aceh beberapa waktu lalu. Untuk mempertahankan kekayaan data, kami mengutip bagian dari diskusi seperti di bawah ini: Masalah [dengan isu-isu hak asasi manusia] adalah bahwa hal itu dihadapkan secara langsung dengan Syariah Islam. ... Anda tahu bahwa Hukum Syariah diterapkan di Aceh. Tapi beberapa hal telah menjadi terlalu ekstrim. Sekarang ada wacana publik apakah hukuman rajam [melempari batu sampai mati] dan potong tangan harus segera disahkan. Dan bahkan ketika itu masih sebagai wacana, kami telah memperhatikan bahwa di beberapa buku sekolah SD terdapat bab yang merinci bagaimana hukuman harus dilakukan. ... Jadi sekarang kami harus mengubah strategi kami. Berkat adanya ledakan hotspot gratis di seluruh Aceh, orang-orang terhubung ke internet. Sebagian besar dari mereka – sebetulnya semua dari mereka - menggunakan Facebook. Sekarang kami menggunakan Facebook untuk berkampanye tentang hak asasi manusia dan pluralisme. Kami tidak mengatakan bahwa kami telah benar-benar berhasil, tetapi kami bisa melihat banyak anak muda sekarang menjadi sadar akan masalah ini; bagaimana masalah ini dibicarakan secara terbuka di sekolah-sekolah, di milis; bahkan bagaimana beberapa pejabat publik tingkat tinggi terlibat dalam wacana ini. Saya percaya, sekarang, akan ada beberapa ketidakpuasan publik jika rencana hukuman diteruskan (Focus Group, Banda Aceh, 4/10/10).

Tampaknya, bagi masyarakat sipil di Indonesia, kemampuan teknologi untuk membuka kemungkinan bagi perdebatan politik merupakan hal yang penting. Di sini, fitur terutama dari media sosial yang dapat dengan cepat dan luas menyebarkan ide-ide kepada masyarakat merupakan hal yang utama. Seperti dicontohkan dalam kasus Aceh di atas, media sosial seperti Facebook memiliki potensi untuk membantu mengubah masyarakat dengan cara memperluas perspektif mereka dan memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu tertentu yang diperdebatkan.

83

Kedua, apakah media baru mendukung jaringan dan koordinasi di antara kelompok-kelompok masyarakat sipil? Seperti yang diperdebatkan dan didukung di beberapa bagian dalam makalah ini, dalam konteks Indonesia, jaringan dan koordinasi gerakan sipil untuk sebagian besar telah difasilitasi oleh penggunaan media sosial dan TIK pada umumnya – tepatnya sejak sebelum reformasi pada tahun 1998. Saat ini, banyak pertemuan masyarakat sipil, termasuk unjuk rasa dan demonstrasi, telah diselenggarakan dengan bantuan Twitter dan BlackBerry Messenger (terkenal dikenal sebagai BBM). Kelompok-kelompok seperti AIMIASI (Asosiasi Ibu Menyusui), misalnya, menggunakan segala macam bentuk media baru (termasuk Twitter, blog, Facebook, dan website) dan memperluas jaringannya tidak hanya untuk sesama organisasi masyarakat sipil, tetapi juga untuk departemen pemerintahan (Departemen Kesra, Departemen Kesehatan, dll), badan-badan PBB (UNICEF, WHO, dll), dan LSM internasional (Helen Keller, CARE, Save the Children, dll). AIMI-ASI telah sangat sukses dalam kampanye untuk membantu membentuk kembali kebijakan Kementerian Kesehatan Indonesia dengan memanfaatkan jaringannya: sekarang iklan susu formula sudah mulai dilarang di rumah sakit pemerintah di Indonesia (Mia Sutanto , akun personal, 2010-2011). Berkenaan dengan kegiatan internasional, masyarakat sipil Indonesia telah jelas memiliki jaringan di luar negeri (Uhlin, 2000). Bagaimanapun, sebuah penelitian kecil telah dilakukan berkaitan dengan apakah jaringan ini difasilitasi oleh penggunaan media baru atau tidak, terutama di Indonesia pada masa kini (penelitian kami sebelumnya mengenai topik ini menyangkut internet pada umumnya. Lihat Nugroho dan Tampubolon, 2008). Ketiga, apakah media baru mendukung perekrutan dan mobilisasi pengikut dalam gerakan-gerakan sosial? Beberapa contoh dalam bagian sebelumnya, khususnya kasus Prita Mulyasari dan Bibit-Chandra (atau Cicak versus Buaya), menunjukkan sejauh mana teknologi secara efektif dapat digunakan untuk memobilisasi dukungan dalam gerakan sosial. Namun, sangat jarang media sosial bekerja secara terisolasi dari media lain ketika masuk ke masalah perekrutan dan mobilisasi. Dalam konteks di mana infrastruktur TIK masih tidak dapat diakses secara merata, ketergantungan pada media konvensional tidak bisa dihindari. Bahkan keberhasilan dari kasus Prita dan Bibit-Chandra itu, sampai batas tertentu, juga karena media tradisional seperti televisi yang mengangkat pesan yang beredar di ranah online, kemudian diperkuat melalui saluran mereka dan disampaikan secara luas kepada masyarakat, termasuk yang berada di luar jangkauan media baru seperti Facebook dan Twitter. Hal di atas berkaitan erat dengan aspek akhir dari kondisi yang memungkinkan bagi penggunaan media baru dalam masyarakat sipil, yaitu konvergensi: sejauh mana media baru menyatu dengan dan mempengaruhi media tradisional? Dalam banyak kasus, penggunaan media sosial dalam masyarakat sipil harus diperkuat 84

oleh media konvensional. Kasus-kasus yang disebutkan di atas seperti kasus Prita dan Bibit-Chandra hanyalah dua contoh. Ada begitu banyak contoh lain, mulai dari menggunakan saluran televisi untuk memperkuat kampanye seperti dalam contoh gerakan #IndonesiaTanpaFPI, sampai dengan menggunakan radio komunitas untuk menyebarkan isu-isu tertentu seperti yang dilakukan oleh Suara Komunitas berbasis di Yogyakarta dalam mempromosikan model-model ekonomi alternatif bagi masyarakat akar rumput. Salah satu faktor yang perlu diperhitungkan di sini adalah keterlibatan dari pemilik kepentingan yang bersangkutan, yang dapat menjadi instrumen dalam strategi konvergensi media. Di Indonesia, di mana hubungan sosial di antara masyarakat masih sangat kuat karena budaya lokal, nilai-nilai dan sistem kepercayaan, pemangku kepentingan lokal dapat menjadi sangat penting dalam strategi konvergensi media – karena konvergen media juga berarti konvergen gerakan. Komunitas Langsat dan SalingSilang.com di Jakarta tampaknya memahami masalah ini. Selain menyediakan layanan web untuk masyarakat (antara lain seperti Politikana.com untuk jurnalisme warga, Cicak.org untuk berita tentang korupsi, BicaraFilm.com untuk mengulas film, CuriPandang. com untuk gosip selebriti, dan Ngerumpi.com untuk isu-isu perempuan), mereka secara teratur menjadi tuan rumah pertemuan Obrolan Langsat atau Obsat (ObrolanLangsat.com). Melalui inisiatif ini (yang dulu juga termasuk solidaritas publik dalam kasus gerakan Koin untuk Prita), kelompok masyarakat sipil dan banyak masyarakat datang bersama-sama dan mengenal satu sama lain - meskipun mungkin tidak sengaja. Seperti juga halnya dengan CommonRoom di Bandung, atau Rumah Blogger Indonesia Bengawan di Solo. Mereka menyediakan ruang untuk berjaringan untuk berbagai elemen masyarakat sipil, di samping upaya mereka dalam membawa teknologi media baru lebih dekat dengan pengguna tingkat masyarakat. Setelah mempresentasikan penggerak, hambatan, dan beberapa aspek dari kondisi memungkinkan yang berperan dalam proses adopsi media baru di masyarakat sipil Indonesia, sekarang kami beralih ke beberapa studi kasus dalam rangka memperoleh pandangan yang lebih mendalam dan pengertian yang lebih bernuansa. 5.4 Kisah dari Lapangan Sub bagian ini menyajikan tiga kasus berikut dalam upaya untuk memberikan berbagai contoh dan untuk mengeksplorasi sejauh mana internet dan media sosial yang diadopsi oleh masyarakat sipil memfasilitasi mobilisasi dan kampanye. 5.4.1. Kasus 1: ID-Blokir Dalam beberapa tahun terakhir, internet semakin menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia, meskipun infrastrukturnya masih

85

tidak merata. Kemampuan teknologi untuk mendukung konten yang dapat dibuat oleh pengguna (user-generated content) memungkinkan masyarakat untuk memproduksi dan menyebarkan konten mereka sendiri dalam upaya untuk berita dan informasi alternatif. Namun, perkembangan tersebut disambut dengan pendekatan konservatif pemerintah yang memperkenalkan peraturan yang membatasi akses ke beberapa konten dalam dunia maya. Dua peraturan utamanya adalah: UU ITE dan UU Pornografi. Keduanya seharusnya digunakan untuk mempromosikan kampanye Internet Sehat dan Aman oleh Menteri Komunikasi dan Informatika92. Namun, program yang paling menonjol yang diperkenalkan memiliki tujuan untuk memblokir situs-situs yang dituduh menampilkan moral yang tidak pantas serta konten yang radikal93. Selain itu, pemblokiran juga memiliki beberapa efek samping: beberapa situs yang cenderung ‘normal’ isinya juga terpengaruh, sehingga banyak halaman tidak bisa diakses selama jangka waktu tertentu. Menyadari betapa seriusnya masalah ini, dan bahwa hal itu juga bisa menyebabkan sensor yang represif, beberapa aktivis menanggapi dengan mempromosikan gerakan online untuk menghilangkan intervensi pemerintah. Salah satu kelompok yang paling menonjol adalah ID-Blokir (atau Indonesia Blokir). Menurut pendirinya, Enda Nasution, seorang blogger terkemuka Indonesia, ID-Blokir adalah kampanye spontan yang dibentuk di kalangan online, untuk mengumpulkan siapa saja yang memiliki kepedulian yang sama mengenai inefisiensi, penyalahgunaan, serta bahaya sensor internet. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan internet sebagai ruang publik yang bebas, di mana penggunanya dapat mengakses dan menyebarkan informasi tanpa ada kekhawatiran, karena mereka percaya bahwa jika digunakan dengan benar, internet bisa menjadi alat yang revolusioner untuk mempercepat perubahan di Indonesia. Selain itu, internet memiliki potensi untuk menggeser paradigma ke cara yang lebih luas dan lebih cepat. Alasan ini merupakan argumen dasar yang digunakan oleh anggota forum ID-Blokir untuk menyebarkan ketidaksetujuan mereka terhadap sensor internet. Enda menyoroti pemblokiran konten pornografi yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi, karena negara akan dapat dengan mudah melarang konten tertentu atau situs dengan tuduhan menyebarkan materi pornografi, tanpa pemiliknya mampu untuk membela dirinya dan tanpa pengukuran yang obyektif. Akhirnya, kebijakan bias jadi menghalangi kebebasan berekspresi bagi masyarakat di dunia online (Nasution, dalam wawancara pada 29/05/2012). 92 Lihat Republika, “Blokir Konten Porno Merupakan Perintah Undang-Undang (Blocking pornographic content is mandated by the Law)” http://id.berita.yahoo.com/menkominfo-blokirkonten-porno-merupakan-perintah-undang-undang-095927878.html, diakses pada 27 Mai 2012. 93 Lihat Republika, “Kominfo Blokir 300 Situs Kekerasan (Ministry of Communication and Informatics to block 300 violence sites)” http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/26/ ls5147-kominfo-blokir-300-situs-kekerasan, diakses pada 27 Mai 2012.

86

Ada tiga platform utama yang digunakan oleh ID-Blokir untuk meningkatkan kesadaran: milis (mailing list) (www.groups.google.com/group/ID-Blokir/topik), Facebook page (Tolak Internet Sensorship (sic)), dan akun Twitter (@idblokir). Forum ini – yang sebagian besar dikelola oleh Enda sendiri-digunakan dengan tujuan yang berbeda: (1) Twitter digunakan untuk pertukaran informasi yang cepat, karena memungkinkan berbagi berita yang cepat dan padat di kalangan masyarakat umum, (2) Facebook dianggap sebagai alat termudah untuk mengumpulkan dukungan dari segi kuantitas, dan (3) milis digunakan secara khusus untuk membentuk strategi, serta untuk berbagi informasi, sumber daya, dan untuk menjaga motivasi antara para anggotanya dan masyarakat umum dengan kepedulian yang sama, dalam rangka membuktikan bahwa ada sejumlah besar warga yang sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Selain itu, ketiga platform ini dianggap cukup populer dan mudah untuk digunakan dan karena itu mudah-mudahan penyaluran dukungan untuk kampanye tidak akan menjadi masalah (Nasution, dalam wawancara pada 7/9/2010 dan 29/05/2012). Masyarakat cukup responsif terhadap kampanye. Selama periode puncak masalah, yaitu tahun 2010-2011, setidaknya ada 10.000 pendukung di halaman Facebook ID-Blokir. Jumlah itu cukup tinggi untuk bisa menganggap bahwa kampanye ini diterima oleh masyarakat umum dan menciptakan suatu kesadaran (Nasution, dalam wawancara pada 29/05/2012). Lalu lintas tertinggi dari milis adalah selama bulan pertama, yakni Agustus 2010, ketika kebijakan mengenai pemblokiran internet dikeluarkan oleh pemerintah. Ada 549 subyek yang dibahas oleh anggota milis ID-Blokir. Anggota milis umumnya berbagi informasi tentang situs apa yang diblokir dan bagaimana mengakali hal itu, menunjukkan bagaimana mekanisme pemblokiran itu sebenarnya tidak berfungsi, sehingga mereka menganggapnya tidak berguna (Nasution, dalam wawancara pada 7/9/2010 dan 29/05/2012 ). Dalam hal adopsi teknologi, partisipasi masyarakat umum dalam kampanye tersebut menunjukkan sejauh mana internet memungkinkan orang-orang yang memiliki pandangan sama untuk dapat dihubungkan dengan mudah. Namun, karakter masyarakat dianggap menjadi penghalang. Enda menjelaskan bahwa mengingat mayoritas penduduk di negara ini adalah umat Muslim, maka sulit untuk menghindari pandangan publik yang terbagi dua, misalnya saja kampanye ID-Blokir kadang-kadang dengan kasar justru dituduh sebagai pro-pornografi, bukan dilihat sebagai gerakan untuk mempromosikan perlindungan kebebasan berekspresi. Dikeluarkannya kebijakan memblokir, yang dilakukan selama bulan Ramadhan pada Agustus 2010, membuat kelompok-kelompok agama di negara ini mendukung tindakan-tindakan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai moral. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa mereka ingin pemerintah melindungi masyarakat dengan memblokir subyek yang tidak sejalan dengan idealisme moral mereka (Nasution, dalam wawancara pada 29/05/2012).

87

Namun, skala kampanye itu tidak sebesar gerakan online lainnya. Sebelum kampanye itu tumbuh lebih besar dengan jangkauan dukungan yang lebih luas, aktivis online menyadari bahwa kebijakan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah tidak berpengaruh banyak pada ranah online. Secara teknis, pemerintah pada dasarnya menggunakan sebuah aplikasi bernama “Trust Positif”, yang diciptakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika untuk menyaring situs yang diduga porno. Menurut pemerintah, aplikasi database sedang terus diperbarui dengan mengandalkan laporan dari publik jika suatu situs pornografi baru ditemukan94. Sampai 6 Februari 2012, Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa lebih dari 983.000 situs telah diblokir, termasuk 90 persen dari semua portal pornografi95. Enda berpendapat bahwa jumlah ini tidak masuk akal karena ia yakin bahwa jumlah situs dengan konten untuk usia dewasa melebihi jumlah total situs yang diblokir oleh pemerintah. Selain itu, belum ada tindak lanjut dari UU ITE dan UU Pornografi yang dapat melegitimasi kebijakan memblokir, seperti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah atau Menteri. Proses pemblokiran dilakukan dengan mengirimkan surat ke pemberi jasa layanan internet (Internet Service Provider/ISP), meminta mereka untuk membiarkan semua situs web yang dapat diakses oleh masyarakat untuk terlebih dahulu diuji oleh aplikasi Trust Positif. Perangkat lunak tersebut tidak melalui proses uji sebelumnya dan tidak berfungsi seperti yang diharapkan, dan oleh karena itu upaya untuk membatasi situs tertentu menjadi tidak efektif. Dengan demikian, IDBlokir yakin bahwa kebijakan itu hanyalah sebuah keputusan sesaat yang diusulkan untuk memenangkan hati mayoritas umat Muslim di Indonesia (Nasution, dalam wawancara pada 29/05/2012). Setelah menyadari bahwa kebijakan pemblokiran oleh pemerintah adalah sebuah upaya setengah hati, ID-Blokir memahami bahwa sekarang mereka dapat mengurangi kekhawatiran mereka atas keprihatinan mengenai intervensi negara terhadap isi internet, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, platform yang disiapkan untuk kampanye (mailing list, Facebook page, dan akun Twitter) masih dikelola, meskipun agak tidak aktif selama tahun lalu. Hal ini dilakukan agar platform tersebut dapat dihidupkan kembali seandainya kasus serupa terjadi lagi, mengingat bahwa dasar hukumnya telah disahkan. Jika kasus seperti itu memang terjadi, maka platform untuk melawan kebijakan dan tindakan yang tidak demokratis akan siap untuk dipergunakan kembali (Nasution, dalam wawancara pada 29/05/2012). 94 Lihat Okezone, “Kemenkominfo Tak Serius Blokir Situs Porno?” http://techno.okezone.com/read/ 2011/04/19/55/447848/kemenkominfo-tak-serius-blokir-situs-porno, diakses pada 29 Mai 2012. 95 Lihat Republika, “Blokir Konten Porno Merupakan Perintah Undang-Undang” http://id.berita. yahoo.com/menkominfo-blokir-konten-porno-merupakan-perintah-undang-undang-095927878. html, diakses pada 27 Mai 2012.

88

5.4.2. Kasus 2: Internet Sehat/ICTWatch Didirikan pada tahun 2002, ICT Watch (Information and Communication Technology Watch) adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Jakarta dan didirikan oleh sekelompok orang muda Indonesia yang memiliki keprihatinan mengenai pengembangan dan implementasi TIK di negara ini96. Saat ini, ICT Watch adalah salah satu dari beberapa organisasi paling berpengaruh yang aktif membentuk pandangan masyarakat Indonesia mengenai internet dan bagaimana isinya diatur. Pada saat kelompok ini didirikan, penetrasi internet di Indonesia sangat tinggi. Banyak perusahaan TIK yang menargetkan sekolah sebagai pasar mereka karena lembaga pendidikan dianggap sebagai salah satu pengguna internet yang paling menonjol dan menjanjikan. Sayangnya, keseimbangan informasi yang diberikan tentang internet tidak pernah menjadi perhatian perusahaan-perusahaan, karena mereka hanya terus menjual infrastruktur dan mempromosikan pandangan tentang bagaimana teknologi bisa mengubah dunia. Namun, menurut Donny Budhi Utoyo, Direktur Eksekutif dari ICT Watch, pelatihan yang memadai tentang cara menghasilkan konten internet dan peringatan-peringatan yang perlu tentang efek negatif dari internet, termasuk informasi yang dibutuhkan tentang bagaimana meminimalkan efek tersebut, seringkali diabaikan (Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012). Dengan perhatian khusus ini ICT Watch awalnya bertujuan untuk menyeimbangkan informasi tentang dampak positif dan negatif dari internet dan menyajikannya untuk umum. Untuk melakukannya, mereka harus memberdayakan masyarakat sehingga mereka tidak hanya dianggap sebagai pengguna, tetapi sebagai produsen informasi dan konten dan distributornya. Mereka memahami bahwa informasi adalah sesuatu yang penting bagi masyarakat, dan tentang pentingnya mengakses informasi juga harus dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, ICT Watch memandang bahwa “setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk mengakses, memproduksi, mendistribusikan dan/atau memanfaatkan informasi yang berguna bagi kehidupan melalui berbagai jenis media baru secara aman dan bijaksana, tanpa rasa takut dan khawatir”. Ada lima hal yang menjadi perhatian utama organisasi ini: pendidikan mengenai bagaimana terhubung secara online dengan cara yang aman, kebebasan berekspresi, perkembangan teknologi, pembelajaran mengenai media baru, dan TIK bagi perempuan. Pada banyak kesempatan dan dalam banyak kampanye, hal-hal tersebut tumpang tindih, mengakibatkan skema-skema baru yang menggunakan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang jauh lebih bertarget (situs web ICT Watch). Untuk mempromosikan kepedulian mereka, sejak awal berdirinya, ICT Watch telah menjalankan program andalannya, Internet Sehat. Tujuan utama dari program 96 Lihat situ resmi ICT Watch: http://ictwatch.com/id/.

89

ini adalah untuk mempromosikan penggunaan internet dengan cara yang aman, bijaksana, dan bertanggung jawab. Program ini juga dianggap menjadi inti dari salah satu fokus mereka, yaitu pendidikan mengenai bagaimana terhubung secara online dengan cara yang aman. Premis dari program ini sederhana: jika dampak negatif dari internet tidak dapat dihindari, maka cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan konten internet yang berkualitas tingggi sebanyak mungkin, sehingga fokus para pengguna bisa bergeser terhadap bahan-bahan yang berkualitas (Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ICT Watch merencanakan kampanye mereka dengan teliti. Ada dua aspek utama dari kampanye: online dan offline. Untuk kampanye online, kelompok ini menggunakan situs web mereka dan akun media sosial untuk mengkomunikasikan program mereka. Website Internet Sehat. org adalah sebuah situs yang kaya dengan informasi. Situs tersebut tidak hanya berisi informasi tentang proyek atau bahan-bahan pelatihan yang ditujukan kepada berbagai komunitas di seluruh penjuru di negeri ini, tertapi juga menjadi tuan rumah bagi banyak artikel, data, informasi, penelitian dan bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Hal-hal yang ditulis isinya bervariasi, mulai dari tentang penggunaan internet sehari-hari (seperti fitur aplikasi baru dari sebuah situs web popular) sampai informasi yang lebih canggih (misalnya, tentang konsekuensi dari CISPA - Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, sebuah RUU yang diusulkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memonitor internet). Informasi tersebut biasanya diterjemahkan dan diedit agar dapat lebih mudah dibaca oleh pengunjung situs web mereka. Semua agenda ICT Watch mengenai kampanye Internet Sehat, serta pendidikan mengenai bagaimana terhubung secara online dengan cara yang aman dapat dengan mudah ditemukan di situs web tersebut. Mereka juga menggunakan Ushahidi untuk mengumpulkan informasi, memvisualisasikan, dan memetakan secara interaktif agar masyarakat dapat melacak proyek-proyek dari program Internet Sehat yang ada di berbagai daerah di Indonesia (Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012). Untuk memastikan bahwa konten mereka dapat dijangkau oleh masyarakat, ICT Watch juga menggunakan media sosial. Sampai saat ini, Internet Sehat dapat ditemukan di beberapa platform media sosial, yaitu Twitter, YouTube, Facebook, dan Flickr. Platform ini digunakan karena mereka popular dan mudah digunakan baik bagi organisasi maupun masyarakat umum (Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012). Twitter dan Facebook digunakan terus-menerus untuk menginformasikan publik tentang kegiatan dan pesan-pesan lainnya yang berguna. Hal ini dilakukan terutama dengan menghubungkan posting di situs web secara otomatis sehingga link-nya dapat muncul baik di Twitter maupun Facebook. Sampai 18 Mei 2012, akun Twitter Internet Sehat (@InternetSehat) memiliki kurang 90

lebih 108.000 pengikut, dan pada laman Facebook mereka (Internet Sehat) telah ada sekitar 50 ribu orang. Selain itu, dengan menggunakan kedua media sosial tersebut, sampai batas tertentu ICT Watch dapat berkomunikasi langsung kepada masyarakat, ini memungkinkan mereka untuk langsung bertukar ide dan informasi. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi, atau apa yang dibutuhkan dalam hal pendidikan online di berbagai daerah di negeri ini. Sering kali, pertukaran informasi ini menghasilkan proyek-proyek yang nyata yang dilakukan oleh kelompok ini. Sementara itu, akun Flickr mereka (Internet Sehat) digunakan untuk meng-upload semua gambar yang diambil selama pelaksanaan proyek atau kegiatan mereka. Meskipun tidak ada banyak pertukaran informasi, foto-foto tersebut dianggap sebagai cara untuk dapat membuat masyarakat tahu jenis kegiatan apa saja yang ICT Watch lakukan. Terakhir, akun YouTube mereka (Internet Sehat) berfungsi sebagai alat kampanye yang memungkinkan organisasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui posting video yang mengandung materi kampanye mereka. Seperti ditunjukkan di atas, ICT Watch telah menggunakan internet dan media sosial untuk memperluas jangkauan mereka. Gerakan Internet Sehat sangat sukses sehingga diadopsi oleh Pemerintah, tetapi dengan nama yang berbeda. ICT Watch juga telah diundang oleh pemerintah pada berbagai kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapat tentang tata kelola internet di Indonesia, sehingga mereka mungkin menjadi salah satu kelompok masyarakat sipil yang paling berpengaruh untuk memberikan saran kepada pemerintah mengenai isuisu yang terkait dengan internet. Namun, meskipun internet telah membawa banyak perubahan yang signifikan dan perkembangan bagi organisasi, ICT Watch tidak menganggapnya sebagai alat yang paling ampuh. Bagi mereka, internet dan media sosial hanya alat untuk meningkatkan visibilitas organisasi, sarana untuk menyalurkan kampanye mereka, dan perangkat untuk memperkuat jaringan mereka (Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012). Dengan membiarkan orang melihat siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan membuat mereka diekspos secara positif, organisasi secara bertahap akan memperbesar jaringan mereka. Meskipun platform maya mereka dengan mudah dapat diakses oleh siapa saja, mereka menyatakan: Kami percaya bahwa sebenarnya teknologi ini tidak ditujukan untuk akar rumput. Internet bukanlah [teknologi] akar rumput. Bohong jika (kita) mengatakan begitu. Jadi, kami tahu bahwa orang-orang yang mengakses Twitter, Facebook, radio online dan sejenisnya adalah kelas menengah, dan kami yakin bahwa mereka itu [sebenarnya] adalah orang-orang yang cemas. Jika mereka cemas tentang kondisi tertentu di sekitar mereka, dan kami bisa memberikan informasi tertentu yang berguna [untuk menanggapi kondisi tersebut], mereka akan memiliki kesempatan untuk membuat lingkungan mereka lebih baik. (Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012)

91

Inilah sebabnya, bagi ICT Watch, target utama mereka yang sebenarnya adalah kelas bawah dengan penghasilan rendah, yang juga berarti memiliki akses yang lebih rendah ke internet. Mereka menargetkan untuk mendidik masyarakat akar rumput agar dapat menggunakan internet dengan aman serta untuk memperkenalkan mereka kepada koneksi internet swadaya yang terjangkau. Seperti yang Donny ungkapkan, Itulah sebabnya, untuk akar rumput, kami mengorganisir acara keliling (roadshows). Kami mengunjungi masyarakat di berbagai daerah, tapi bukan kami yang melakukan perbaikan. Kami mendukung beberapa orang di daerah untuk [bisa] melakukan sesuatu [yang berguna berkaitan dengan internet] sehingga mereka dapat menjadi sensitif terhadap [kebutuhan] komunitas lokal mereka sendiri. (Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012)

Kampanye ICT Watch untuk membawa sebanyak mungkin orang Indonesia mengakses Net secara aman banyak dilakukan dalam lingkup offline, melalui pertemuan tatap muka yang sesungguhnya, kontak pribadi, dan pertukaran ideide, yang mengarah pada tindakan nyata. Menekankan pentingnya kegiatan offline, Donny menambahkan bahwa jika seandainya ICT Watch memiliki lebih banyak sumber daya, mereka pasti akan meningkatkan jumlah pertemuan mereka dengan masyarakat lokal, karena metode ini merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan mereka. Namun demikian, meskipun media sosial tidak dianggap sebagai alat utama untuk kampanye di ICT Watch, Donny mengakui pentingnya media sosial untuk aktivisme sipil: Kami sangat mendorong organisasi penelitian atau organisasi masyarakat sipil untuk terhubung dengan kelompok kami dengan menggunakan media sosial. Ini tidak berarti bahwa kami meminta mereka untuk memulai perubahan [sosial] hanya dengan menggunakan media sosial. [Hal ini] bukannya tidak mungkin, tetapi [sangat] kecil kemungkinannya. Dengan menggunakan media sosial [untuk berkomunikasi], kami bisa tahu apa yang mereka lakukan, sehingga kami memahami jenis bantuan apa yang bisa kami tawarkan, dan sebaliknya. Ini adalah aspek [teknologi] yang [bisa] membuat masyarakat sipil menjadi lebih kuat, karena membantu kita untuk terhubung satu sama lain. Oleh karena itu menggunakan media sosial sangat penting. (Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012)

Berikut ini juga tentang perubahan yang terjadi baru-baru ini, di mana ICT Watch memfasilitasi peluncuran Parlemen 2.0 - sebuah inisiatif masyarakat sipil yang awalnya dipimpin oleh CRI (Combine Resource Institution) untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di parlemen. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pada tanggal 13-14 Juni 2012 sesi pertemuan Pansus (Panitia Khusus) dari DPR disiarkan secara terbuka dan mandiri melalui media komunitas. Pertemuan itu menyangkut RUU Desa dan masyarakat 92

umum bisa bergabung melalui situs tertentu (http://fokus.suarakomunitas.net/ fokus/23684/mengawal-ruu-desa) yang juga dilengkapi dengan saluran media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, dan SMS yang ditujukan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Sesi-sesi rapat juga ditayangkan secara langsung ke ratusan radio komunitas anggota JRKI yang ada di 17 provinsi dan diarsipkan di saluran YouTube resmi milik ICT Watch (http://youtube.com/internetsehat). Ide Parlemen 2.0 sebenarnya berasal dari praktek-praktek di radio komunitas Angkringan di Yogyakarta, yang secara teratur menyiarkan pertemuan desa kepada masyarakat dan membiarkan mereka berpartisipasi melalui panggilan telepon atau SMS ke stasiun radio. Idenya diperkenalkan ke DPR oleh Ahmad Nasir dari CRI dan disambut oleh Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko (yang adalah seorang ex aktivis pro demokrasi), yang kemudian memberikan izin untuk melakukan percobaan dalam pertemuan Komite. ICT Watch memberikan bantuan teknis dan mempromosikan ide Parlemen 2.0 secara luas dan terbuka dengan keyakinan bahwa proses pengambilan kebijakan harus transparan dan publik berhak untuk mengetahui tentang proses tersebut. RUU Desa misalnya, begitu disahkan menjadi UU, maka akan mempengaruhi kehidupan orang di lebih dari 70 ribu desa di Indonesia. Inisiatif ini disambut secara luas oleh publik, terutama masyarakat sipil. Sebetulnya, di situs resmi DPR (www.dpr.go.id) ada fasilitas video streaming yang tersedia, menyiarkan TV Parlemen yang menayangkan beberapa sidang DPR. Tapi sidang ini biasanya yang menyangkut ‘isu panas’, dan sudah dipilih oleh media mainstream untuk diliput, meninggalkan rapat atau sidang lain, yang seringkali justru lebih penting dan substansial, menjadi tidak terliput. Menggabungkan program offline yang kuat dan terencana dengan kampanye online yang strategis pasti menawarkan hasil terbaik bagi aktivisme sosial di zaman modern, seperti apa yang telah dicapai oleh ICT Watch melalui gerakan Internet Sehat mereka yang sukses dan inisiatif Parlemen 2.0. Skema dunia maya dapat meningkatkan getaran pada pendekatan yang konkret. Tidak peduli semaju apa proses adopsi internet, atau seberapa banyak teknologi yang digunakan untuk membangun masyarakat, ketika sampai pada masalah aktivisme, maka hal itu tidak kurang dari serangkaian kegiatan “mengklik, membaca, dan mengambil tindakan sampai perubahan terjadi” (Utoyo, dalam wawancara pada 18/05/2012).

5.4.3. Jalin Merapi Jalin Merapi, yang merupakan singkatan dari Jaringan Informasi Lintas Merapi, adalah jaringan berbasis masyarakat, yang terdiri dari beberapa stasiun radio komunitas yang berada di sekitar Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan

93

Jawa Tengah, Indonesia. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk mengelola informasi berbasis komunitas, yang menyangkut aktivitas gunung berapi dalam rangka untuk mengurangi faktor resiko jika terjadi letusan. Ketika didirikan pada tahun 2006, hanya ada tiga stasiun radio komunitas yang terlibat, yaitu Lintas Merapi FM (di Kemalang, Klaten, Jawa Tengah), MMC FM (di Selo, Boyolali, Jawa Tengah), dan K FM (di Dukun, Magelang , Jawa Tengah). Jaringan antara tiga stasiun ini dianggap penting karena menjadi salah satu sumber berita yang paling dapat diandalkan untuk masyarakat sekitar dan warga, baik selama dan setelah bencana, karena pemerintah daerah tidak memiliki sistem yang komprehensif untuk mengelola informasi pasca bencana. Program dari ketiga stasiun ini menarik beberapa lembaga dan organisasi nonprofit untuk mendukung mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan demi mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi tentang kegiatan Gunung Merapi. Sebuah sumber dukungan yang signifikan adalah sistem informasi yang menyeluruh yang disediakan oleh sebuah LSM yang berbasis di Yogyakarta, Combine Resource Institution (atau yang selanjutnya disebut dengan ‘Combine’)97, yang mengkonvergensi baik teknologi konvensional maupun media baru. Sistem ini berjalan dengan cara yang relatif sederhana, meskipun cukup banyak sumber daya yang diperlukan: setiap stasiun radio diberi satu set pemancar yang berguna untuk melaporkan setiap berita terbaru mengenai gunung berapi tersebut dan penduduk sekitarnya. Combine kemudian menerjemahkan pesan yang diterima, dan menampilkannya dalam situs web yang ditujukan untuk Jalin Merapi98. Sistem informasi ini dianggap paling berguna selama terjadinya letusan Merapi pada bulan Oktober 2010. Selain mengkoordinir mobilisasi relawan dan bantuan bagi para korban, sistem ini juga memungkinkan berita dan update dikirim dengan menggunakan pemancar yang sederhana atau pesan singkat (SMS/ Short Message Service). Informasi tersebut kemudian dikelola dan diunggah ke situs web, yang berfungsi sebagai pangkalan halaman yang mengintegrasi semua informasi untuk publik dan mengkonvergensi semua media dalam pembuatan konten. Konvergensi teknologi yang melibatkan baik teknologi konvensional maupun media baru memberikan akses yang mudah bagi informasi karena orang dapat dengan mudah menyampaikan update dari berbagai platform, yaitu Twitter (@JalinMerapi dan @JalinMerapi_en), Facebook (Jalin Merapi), website, dan stasiun radio komunitas yang terus menerus menyiarkan berita terbaru. Strategi konvergensi teknologi seperti yang dibuat oleh Jalin Merapi dianggap relatif berhasil. Selain mengumpulkan informasi dari relawan mereka yang terpercaya, organisasi tersebut juga dapat menerima berbagai update dari penduduk setempat maupun masyarakat umum melalui semua sarana yang 97 Lihat http://combine.or.id/. 98 Lihat http://merapi.combine.or.id/.

94

mereka gunakan, terutama media baru. Dampak dari hal ini melebihi imajinasi terliar mereka yang terlibat dalam Jalin Merapi, seperti yang digambarkan berikut ini oleh apa yang mungkin menjadi salah satu cerita yang paling sering dikutip sepanjang waktu. Pada waktu itu, 5 November 2010, pukul 19.30 [waktu Indonesia], ketika telepon dari seorang pekerja sukarela di lapangan memperingatkan kami. Kami menerima permintaan darurat dari Pos kami di Wedi, Klaten, yang baru saja menerima pengungsi dari Balerante dan Sidorejo, dan kini membutuhkan 6, 000 porsi nasi bungkus. Panggilan telepon itu begitu putus asa, meminta kami untuk memberitahu publik tentang perlunya nasi bungkus. Kami tidak berani menjanjikan apa-apa karena saat itu memang sudah malam. Siapa yang bisa menyediakan makan nasi sebegitu banyak dalam keadaan seperti itu? Bagaimana pun, kami terus berusaha. Tim admin kami melakukan segala yang mereka bisa. Beberapa dari mereka menelpon pos-pos atau kamp-kamp pengungsi lainnya yang mungkin memiliki beberapa kelebihan nasi. Tetapi kami tidak mendapatkan apa yang kami butuhkan. Bahkan mendekati saja tidak. Pada 19.55, Nasir mengirimkan tweet: #DONASI nasbung utk 6000 pengungsi di Pusdiklatpor Depo Kompi C, Wedi, Klaten, MALAM INI | Candy 081XXXXXXXXX. Waktu berlalu begitu lambat. Kami tahu tweet itu di-re-tweet oleh para pengikut @JalinMerapi. Dalam kurun waktu setengah jam, telepon berdering lagi. Dengan senang hati para relawan di Klaten mengatakan kepada kami, bahwa mereka telah menerima nasi untuk makan bagi 6000 pengungsi. Relawan itu ingin agar kami memberitahukan publik tentang masalah ini sehingga tidak akan ada kelebihan nasi. Kami sangat senang dan merasa lega. Salah satu dari kami, sayangnya saya lupa siapa, mengirim tweet: #DONASI Puslatpur Depo Kompi C, Wedi, Klaten sdh kelebihan stok nasbung. Air minum Masih dibutuhkan. (Ambar Sari Dewi, relawan Jalin Merapi, dalam wawancara dan keteranan tertulis yang dikirim melalui email ke penulis pada 15/12/10; cerita ini juga diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dalam Buletin KOMBINASI, Edisi ke-25, 2010).

Catatan di atas menunjukkan besarnya hasil ketika menggabungkan informasi yang dapat dipercaya, relawan responsif, konvergensi teknologi, dan -sampai batas tertentu- sensasi media sosial. Seperti ditegaskan oleh Ade Tanesia, relawan Jalin Merapi, kisah keberhasilan organisasi terletak pada kemampuannya untuk mengelola sumber-sumber informasinya. Jaringan memberikan perhatian khusus untuk memverifikasi data agar menjamin keakuratannya. Dengan tingginya aliran tweet yang informatif dan yang mencari bantuan selama waktu bencana, para relawan perlu untuk memeriksa kembali sumber-sumber mereka sebelum menyebarkan berita itu kepada publik. Mereka meminta semua orang yang mengirim update untuk memasukkan nomor telepon mereka dalam pesan mereka. Sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi data kemudian akan memanggil sumber tersebut untuk memastikan apakah benar atau tidak informasi itu bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, mereka meminta 95

relawan yang tinggal di daerah terdekat untuk memeriksa sendiri seberapa akurat informasi itu. Menjaga keakuratan informasi adalah salah satu faktor yang paling menentukan dalam menarik dan mempertahankan perhatian dan bantuan dari masyarakat umum (Tanesia, dalam keterangan tertulis yang dikirim melalui email pada 21/05/2012). Dari testimonial yang diberikan, media sosial, terutama Twitter, bisa dianggap sebagai sesuatu yang sering menjadi alat yang efektif dalam mendorong masyarakat untuk bertindak atas masalah tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan kunci efektif aktivisme - karena organisasi atau kelompok masyarakat sipil harus melibatkan warga dalam rangka mewujudkan misi mereka. Dalam kasus ini, Twitter rupanya memberikan platform yang banyak dibutuhkan bagi Jalin Merapi, seperti dilansir oleh informan kami: Di antara media sosial lainnya, kami pikir Twitter adalah yang tercepat. Pada waktu itu [ketika Gunung Merapi meletus pada 27/10/10] para pengikut @ JalinMerapi sudah mencapai angka 800. Di akhir hari itu jumlah pengikut Twitter dari @JalinMerapi terus meningkat menjadi 7. 000, sedangkan anggota di halaman Facebook kami mencapai 200. Jumlah pengikut Twitter terus meningkat dan pada pagi 28/10/10 ada 10. 000 pengikut. Ketika letusan terbesar terjadi pada 5 November 2010, pengikut akun Twitter mencapai 36. 000. Hingga saat ini, jumlah pengikut akun Twitter kami adalah antara 32.000 dan 33.000. Bagi saya itu fantastis. Para pengikut kami, masyarakat umum, semua membantu kami dengan menyediakan berbagai informasi, mulai dari info aktivitas vulkanik gunung tersebut sampai dengan kondisi para pengungsi yang membutuhkan logistik dan bantuan. (ASD, relawan Jalin Merapi, dalam wawancara dan keterangan tertulis yang dikirim melalui email pada 15/12/10)

Belajar dari Jalin Merapi, ada beberapa prasyarat yang harus diperoleh dalam rangka untuk menuai potensi penuh dari teknologi baru selama waktu bencana: (1) fokus yang pasti pada masalah; (2) ketersediaan informasi yang cepat dan andal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum; dan (3) kesadaran bersama di antara anggota masyarakat, yang kemudian mempromosikan kesadaran kolektif untuk membantu para korban (seperti diungkapkan oleh Tanesia dan Habibi, 2010). Oleh karena itu, Twitter, sama seperti teknologi media baru lainnya, dapat menjadi media yang mendorong tindakan kolektif atau gerakan di masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, hanya jika prasyarat tersebut terpenuhi. Jalin Merapi relatif berhasil dalam menggunakan, mengadopsi, dan menyesuaikan internet dan media sosial untuk mendukung kegiatan mereka. Mereka tidak hanya menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan membangun jaringan, mereka mendorong fungsinya sehingga Twitter juga dapat digunakan dalam bidang perubahan sosial. Teknologi dan strategi yang dimodelkan oleh

96

Jalin Merapi akhirnya menginspirasi beberapa komunitas lain di negara ini untuk mengadopsinya dengan beberapa penyesuaian, misalnya Jalin Bromo (Bromo merupakan gunung berapi aktif di Jawa Timur) dan Jogja Cepat Tanggap (Tanesia, dalam keterangan tertulis yang dikirim melalui email pada 23/05/2012). Sayangnya sampai saat ini pemerintah daerah belum mengadopsi sistem yang digunakan oleh Jalin Merapi. Beberapa presentasi yang diberikan oleh organisasi ini untuk para administrator lokal hanya menghasilkan berbagi informasi karena sebagian besar staf di BPBD setempat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tidak bisa mengoperasikan teknologi media baru, termasuk internet dan media sosial, dan karena itu hanya bisa menggunakan yang konvensional. Selain itu, sistem informasi manajemen bencana yang digunakan oleh pemerintah hanya berfokus pada transparansi pendanaan, pengumpulan bantuan, dan update bencana dari badan-badan pemerintah, bukannya dari penduduk setempat (Tanesia, keterangan tertulis yang dikirim melalui email pada 23/05/2012). Hal ini menunjukkan bahwa ada masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan melek internet, terutama di kalangan pejabat pemerintah. Hanya dengan melek internet pemerintah dapat memanfaatkan semua media yang tersedia untuk mendukung sistem informasi bencana - yang sangat penting di negara rawan bencana alam, seperti Indonesia. 5.5 Melampaui hal-hal teknis, melampaui aktivisme click: Sebuah refleksi Pada bulan Maret 2009, sebuah portal independen untuk jurnalisme warga didirikan oleh beberapa aktivis online, termasuk Enda Nasution pendiri ID Blokir, yakni: Politikana (politikana.com). Situs web tersebut diluncurkan beberapa bulan sebelum pemilihan umum. Portal ini digunakan untuk mengumpulkan pandangan politik dari masyarakat umum mengenai berbagai persoalan politik, dan berfungsi sebagai platform untuk diskusi. Menurut Enda, sampai batas tertentu, portal didirikan sebagai reaksi terhadap tingginya volume pembicaraan politik dan perdebatan seputar pemilu. Para anggota Politikana yang terdaftar dapat memposting pendapat, informasi, gambar, atau artikel mereka. Sekelompok editor mengelola posting ini untuk memastikan kesesuaian bahan-bahan yang masuk, meskipun tidak ada pemeriksaan fakta (Nasution, dalam wawancara pada 29/06/2012). Jika melihat ke belakang, saat itu penggunaan internet dalam dunia politik Indonesia tidak begitu besar seperti sekarang ini. Namun, Politikana berhasil mengumpulkan lebih dari 7.000 anggota dalam hanya beberapa bulan setelah portal itu diluncurkan ke publik. Saat ini, jumlah tersebut telah melampaui 10.000. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun platform tersebut belum biasa digunakan pada saat itu, masyarakat merindukan suatu ruang lingkup yang informatif dan

97

edukatif, di mana mereka bisa menyalurkan pikiran dan berbagi pengetahuan tentang isu-isu aktual. Jika membaca tulisan di Politikana, kita dapat melihat bahwa para anggotanya tidak hanya mem-posting sikap mereka mengenai masalah politik tertentu, tetapi juga menganggap diri mereka sebagai agen yang melakukan pemantauan pemilu, serta tingkah lalu partai politik dan kandidatnya. Tidak ada hasil secara langsung yang signifikan dari portal tersebut ke praktik politik pada saat itu. Namun, menurut Iman Brotoseno, anggota aktif dari situs tersebut, beberapa partai politik dan kandidat yang membuka diri terhadap anggota Politikana mengundang mereka untuk menonton dan meneliti kampanye mereka di beberapa daerah di Indonesia (Brotoseno, dalam wawancara pada 29/06/2012). Meskipun tidak ada catatan mengenai para politisi yang mengambil bagian dalam diskusi online di Politikana. Sampai batas tertentu, praktik-praktik ini telah memungkinkan adanya saling pengertian antara aktor politik dan masyarakat umum, dalam hal ini para blogger dan jurnalis warga. Setelah pemilu 2009, Politikana mempertahankan dirinya sebagai sebuah platform online untuk diskusi politik, menyediakan topik-topik umum maupun yang khusus, yang menarik perhatian warga. Sekarang portal ini menyediakan link ke isu-isu terkini, misalnya tentang kinerja Presiden dan para Menteri-nya, kasus korupsi, dan RUU Rahasia Negara. Menurut Enda, link ini dapat diubah oleh editor untuk terus mengikuti isu-isu politik yang aktual di negara tersebut. Apa yang dapat kita pelajari dari sini, dan juga dari studi kasus sebelumnya? Pertama, apa yang penting dalam aktivisme masyarakat sipil bukanlah peralatannya seperti internet atau media baru itu sendiri, tetapi bagaimana masyarakat sipil secara strategis dan politis menggunakan media untuk memajukan aktivisme mereka. Terlalu sering penggunaan internet dan media sosial dalam masyarakat sipil justru lebih bersifat ad hoc daripada strategi. Artinya, penggunaan teknologi ini lebih didorong oleh reaksi yang impulsif daripada dengan perencanaan dan strategi yang matang. Tiga kasus yang disajikan di atas, di samping Politikana, menggarisbawahi pentingnya penyusunan strategi bagi penggunaan media baru. Penggunaan teknologi yang berstrategi dan direncakan dengan hati-hati dapat membentuk suatu dasar yang penting untuk berpartisipasi dalam sebuah tindakan bersama. Namun penggunaan teknologi yang tidak tepat atau direncanakan secara sembarangan justru dapat menghalangi orang dari tujuan itu. Kedua, karena perubahan selalu terjadi dalam ruang lingkup nyata yang offline, peran teknologi fisik (internet dan media sosial) sebenarnya bersifat sekunder di bawah aktivitas sosial (kegiatan bersama, pertemuan, pertukaran langsung). Hal ini dipertegas oleh contoh dari ICT Watch mengenai pertemuan publik yang dilakukan secara offline ketika mereka mempromosikan ide tentang perubahan dalam bagaimana bersikap terhadap internet. Kegiatan-kegiatan tersebut

98

dapat memberikan kesempatan untuk ‘mempersiapkan’ publik untuk sebuah keterlibatan yang berkembang sepenuhnya, terutama ketika menyangkut proses politik yang mempengaruhi kehidupan publik. Saat itu ID-Blokir sudah siap untuk melangkah ke proses tersebut dan sekarang sedang mempersiapkan dirinya untuk mempersiapkan masyarakat yang luas untuk keterlibatan yang mungkin berskala lebih besar di masa depan. Ketiga, memfokuskan analisis hanya pada aspek teknis dari internet dan media sosial sebagai fasilitator dari gerakan masyarakat sipil adalah naif. Faktor manusia juga memainkan peranan penting yang sama banyaknya dengan teknologi. Jalin Merapi adalah sebuah contoh nyata dari gerakan di mana keberhasilan terutama disebabkan oleh keterlibatan manusia, melebihi teknologi yang diadopsi. Memang, konvergensi teknologi merupakan langkah yang penting, namun konvergensi aksi bersama yang melibatkan berbagai instansi adalah hal yang paling penting. Keempat, jika media baru dapat digunakan secara strategis dalam masyarakat sipil, ada kemungkinan yang baik bagi kelompok-kelompok yang bersangkutan untuk tidak hanya sekedar muncul, tetapi juga untuk berkontribusi dalam membentuk hubungan di antara teknologi, politik, dan keterlibatan sipil. ID Blokir merupakan contoh di mana kelompok sipil yang bersangkutan mampu mengartikulasikan identitas politik mereka melalui aksi langsung yang bersifat kolektif. Contoh sebelumnya, yakni #IndonesiaTanpaFPI, juga menunjukkan bahwa sekali masyarakat sipil dapat menyusun strategi dalam menggunakan teknologi, maka hal itu dapat berpotensi menuntun kepada multiplikasi kelompok yang memiliki kepedulian sama di ruang publik yang lebih luas. Kelima, secara keseluruhan, kasus ini seharusnya membuat kita - dan semua kelompok masyarakat sipil dan publik - lebih berhati-hati dan kritis terhadap utopianisme cyber atau ‘sentrisme internet’ (‘internet centricity’) yang terjadi hari ini. Keterlibatan masyarakat sipil yang difasilitasi media baru perlu diorientasikan ulang terhadap perubahan sosial yang nyata di mana kelompok-kelompok bertemu, berdiskusi, berjaringan, dan berkolaborasi secara teratur dalam dunia offline. Oleh karena itu, aktivisme sipil seperti ini tidak pernah memiliki format tetap, melainkan dibentuk dan disusun kembali melalui praktek sehari-hari dari keterlibatan bersama dan aksi-aksi yang sedang berlangsung. Akhirnya, semua kasus menunjukkan premis dasar, bahwa aktivisme sipil jauh melampaui aktivisme klik. Sementara aktivisme klik hanya berkisar di sekitar aktivitas online (seperti ‘liking’ atau ‘attending’ di halaman Facebook, tweeting, meneruskan email, dan lain-lain), aktivisme sipil memaksa aktivitas online tersebut ke dunia nyata (menghadiri pertemuan yang sebenarnya, memberikan sumbangan, dan lain lain). Hal ini karena ada kesenjangan besar di antara dua hal itu yang perlu dijembatani. Hanya dengan demikian, teknologi dapat digunakan oleh masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses politik di Indonesia. 99

100

6. Kesimpulan dan implikasi 6.1. Kesimpulan Dalam perjalanan pembangunan Indonesia, masyarakat sipil telah memainkan peran yang sentral. Reformasi 1998 membawa iklim baru dalam politik, ekonomi, masyarakat dan budaya, yang secara bersamaan telah menciptakan ruang bagi inisiatif dari bawah ke atas (bottom-up) untuk tumbuh dan berkembang. Banyak kelompok masyarakat sipil yang didirikan, terlibat dalam isu yang menyangkut transformasi dan melaksanakan berbagai kegiatan. Pada saat yang sama, perekonomian Indonesia mulai pulih dari krisis dan berkembang, begitu pula pembentukan kelas menengah yang memunculkan ekonomi alternative di Indonesia demi memperkuat ranah masyarakat sipil. Sejalan dengan itu, sektor media juga menikmati kebebasan, melepaskan diri dari kontrol negara, hanya menjadi salah satu sektor yang paling dikomersialisasikan di Indonesia. Namun, perkembangan sektor media juga telah memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara langsung dalam penciptaan konten dan untuk merebut kembali ruang publik bagi sipil yang dulu pernah dirampas oleh media yang dikendalikan negara. Munculnya inovasi teknologi secara signifikan mengubah lingkup media. Internet dan media sosial tidak hanya mentransformasi media tradisional, tetapi juga mengubah audiens: dari pengguna pasif dan penonton menjadi pengguna aktif dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Semua perkembangan ini telah mengakibatkan lanskap masyarakat sipil yang sangat dinamis di Indonesia. Mengingat perkembangan dan debat politik saat ini, Sangatlah penting bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil dan komunitas sebagai gerakan sosial memperkuat peran mereka dalam masyarakat. Tidak seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil tidak bersaing untuk kekuasaan politik formal, melainkan untuk mempengaruhi proses politik. Demokrasi bottom-up lebih membutuhkan masyarakat sipil yang sehat, di mana gerakan sosial dan keterlibatan sipil dipelihara. Hal demikian sangat penting dalam sebuah demokrasi baru seperti di Indonesia, karena masyarakat sipil yang aktif adalah prasyarat menuju masyarakat yang sehat dan bernyawa yang dapat melaksanakan aktivitas politik yang demokratis. Ini adalah konteks di mana difusi internet dan media sosial dalam masyarakat sipil berpengaruh. Secara khusus, apakah benar penggunaan dan adopsi teknologi merupakan elemen penting bagi masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses politik. Beberapa masalah struktural seperti akses dan ketersediaan infrastruktur TIK di Indonesia dapat - dan memang- memberikan dampak negatif pada adopsi teknologi. Bagaimana pun, lanskap media baru di Indonesia sangat kaya. Berbagai

101

teknologi media sosial digunakan oleh sejumlah besar kelompok masyarakat sipil untuk berbagai tujuan. Namun penggunaan dan adopsi tersebut tidak pernah mudah. Ada banyak faktor, baik teknis dan substansial, yang mempengaruhi keberhasilan adopsi teknologi dan secara bersamaan menciptakan hambatan di dalamnya. Apa yang lebih penting adalah bahwa proses di mana organisasiorganisasi masyarakat sipil menggunakan media baru mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebutuhan strategis dan politik mereka, dan pada akhirnya, peran yang mereka mainkan dalam membentuk kehidupan sosial-politik di negara. Ruang sipil yang meluas, walaupun jika hanya secara online, tampaknya menjadi hasil yang paling terlihat dari hal ini. Dalam mengeksplorasi cara-cara di mana kelompok warga di Indonesia menggunakan dan mengadopsi internet dan media sosial, kami menemukan bahwa teknologi memang menjadi platform yang potensial bagi warga untuk terlibat dalam politik. Penggunaan internet dan media sosial berpotensi membantu masyarakat sipil tidak hanya untuk menyebarkan isu-isu untuk mendapatkan perhatian publik yang lebih luas, tetapi juga untuk mempersiapkan kondisi untuk aksi lebih lanjut. Namun kita juga melihat bahwa ada tantangan yang jelas dan nyata, yang dapat menahan potensi ini. Pertama, akses yang tidak seimbang terhadap infrastruktur TIK, yang selanjutnya menciptakan pemecahan dan kesenjangan dalam akses dan penggunaan teknologi. Kedua, masalah buta media yang menonjol di masyarakat termasuk di pemerintahan. Akhirnya, penggunaan internet dan media sosial dalam masyarakat sipil masih banyak bersifat ad hoc, bukannya strategi dalam organisasi. Tantangan-tantangan ini perlu ditangani karena penggunaan internet dan media sosial telah mulai menjadi lebih menonjol dalam proses politik di Indonesia: secara bertahap mengubah wajah politik sipil di negeri ini dan akan terus berlanjut demikian di masa depan.

6.2. Implikasi Kami menarik beberapa implikasi yang bisa menjadi dasar. Pertama, penggunaan teknologi dalam masyarakat sipil tidak pernah ditujukan untuk teknologi itu sendiri. Sebaliknya, penggunaan teknologi harus bertujuan untuk memperluas interaksi antara kelompok-kelompok masyarakat sipil dan publik dan para penerima manfaat dari - dan untuk - isu yang mereka kerjakan. Penggunaan teknologi harus membantu memberdayakan masyarakat sipil, mendorong dan mendukung mereka untuk menjaga interaksi yang dinamis dengan publik. Dengan tujuan demikian, Sangat penting untuk menyusun strategi penggunaan dan adopsi teknologi dalam masyarakat sipil jika mengharapkan dampak yang lebih signifikan dari aktivisme sipil

102

Kedua, dengan inovasi yang cepat dari teknologi media baru dan perkembangan yang besar dari aktivisme sipil yang berlangsung pada saat yang sama, hubungan kausal antara keduanya mungkin terlihat tak terelakkan bagi banyak orang: perkembangan aktivisme sipil dipengaruhi oleh inovasi teknologi media baru yang cepat. Walau kausalitas tersebut mungkin tidak selalu salah, tetapi sangat berbahaya jika kita keliru; menonjolkan keunggulan teknologi melebihi keterlibatan manusia terutama ketika masuk ke dalam analisis kebijakan. Karena itu, hal ini berarti bahwa dalam orientasi kebijakan, fokus pertama harus ditujukan untuk mengembangkan kemampuan agen (penyelengagara), baik dalam menyesuaikan teknologi dan dalam memahami dinamika dunia sipil dan politik. Akhirnya, karena jaringan menjadi lebih sentral bagi organisasi-organisasi saat ini, penggunaan internet dan media sosial juga harus diorientasikan secara strategis untuk memfasilitasi jaringan, baik di dalam sektor masyarakat sipil dan antara masyarakat sipil dan sektor lainnya, seperti organisasi publik dan swasta. Jelas ini akan menimbulkan tantangan baru, namun demikian juga akan memberikan peluang baru.

6.3. Batasan Kami mencatat setidaknya ada dua keterbatasan dasar dari penelitian ini. Pertama, kami menawarkan sebuah analisis dasar, tapi ini tidak langsung berarti penjelasan umum tentang sifat penggunaan media baru dalam masyarakat sipil di Indonesia. Dengan data yang kaya yang disajikan dalam makalah ini kami tentu mengharapkan pembaca dari bidang yang relevan untuk menilai pengalihan temuan ke dalam pengaturan yang dengannya mereka terbiasa. Demikian juga, kami mengharapkan mereka untuk menilai kewajaran dari kesimpulan-kesimpulan kami. Kedua, meskipun isu tentang ‘masyarakat tak beradab’ telah dibahas panjang lebar dalam bagian kedua, pembahasan tentang masyarakat sipil di bagian lain dalam tulisan ini sebagian besar didasarkan pada asumsi bahwa mereka adalah ‘baik’ atau ‘beradab’. Demikian juga, dalam penggunaan media baru, kami mengabaikan ‘cara yang buruk dan tidak beradab’ dalam menggunakan teknologi. Kami melakukan ini dengan sengaja karena kami membutuhkan dasar yang kuat untuk membangun argumen kami. Tentu saja, seperti dibahas dalam bagian kedua, kelompok masyarakat yang ‘buruk’ dan ‘tidak sopan’ memang ada dalam realitas, tetapi dengan sengaja mereka tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.

103

6.4. Penutup Setelah menegaskan bahwa penggunaan media baru dalam masyarakat sipil Indonesia memiliki implikasi yang signifikan, baik terhadap masyarakat sipil sendiri maupun terhadap dinamika sosial politik di Indonesia, sekarang kami menyerukan inisiatif yang berkesinambungan untuk memberdayakan masyarakat sipil di negara ini. Masyarakat sipil Indonesia perlu diberikan kapasitas dalam mengadopsi dan menggunakan media baru secara strategis untuk memudahkan pekerjaan mereka. Peningkatan kapasitas tersebut akan membantu mereka untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi, dan pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan mereka sebagai pengawal sipil dari res publica.

104

Daftar Pustaka Abbott, J.P., 2001. [email protected]? The Challenges to the Emancipatory Potential of the Net: Lessons from China and Malaysia. Third World Quarterly 22(1), 99–114. Almond, G., Verba, S., 1989. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Sage Publications, London. Ansori, M.H., 2009. Consumerism and the Emergence of a New Middle Class in Globalizing Indonesia. Explorations 9(Spring), 87-97. Anwar, D.F., 2010. Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities 3, 37-54. APJII, 2010. Statistics of APJII. APJII (Indonesian Internet Service Providers Association), http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php, viewed 12 December 2010. Armando, A., 2011. Televisi Jakarta di atas Indonesia (Jakarta’s TV is above Indonesia). Bentang, Jakarta. Aspinall, E., 1995. Students and Military. Regime Fraction and Civilian Dissent in the Late Soeharto Period. Indonesia 59, 21-24. Basorie, W.D., 2011. Indonesia’s Press Freedom: Regaining the Other Half. 2 September 2011. The Jakarta Post, http://www.thejakartapost.com/ news/2011/02/09/indonesia%E2%80%99s-press-freedom-regaining-other-half. html. Accessed 4 May 2012. Billah, M.M., 1995. Peran ornop dalam proses demokratisasi yang berkedaulatan rakyat (Roles of NGO in the people’s sovereignty-oriented democratisation process), in: Ibrahim, R. (Ed.), Agenda LSM menyongsong tahun 2000 ([Indonesian]NGO’s agenda welcoming the year 2000). LP3ES, Jakarta, pp. Bird, J., 1999. Indonesia in 1998. The Pot Boils over - A Survey of Asia in 1998. Asian Survey 39(1), 27-37. BPPT, 2008. Keberadaan sinyal televisi. Indikator TIK (Availability of television signal. ICT Indicator). Report. Jakarta: BPPT. Bresnan, J., 2005a. Economic recovery and reform, in: Bresnan, J. (Ed.), Indonesia: The great transition. Rowmann & Littlefield, New York, pp. 189-237. Bresnan, J. (Ed.) 2005b. Indonesia: The great transition. New York: Rowman & Littlefield.

105

Cameron, L., 1999. Survey of Recent Developments Bulletin of Indonesian Economic Studies 35(1), 3–41. CJ222 News Reporting & Writing, 2012. Media Ownership Influences Public Opinion. 2 March 2012. http://journalistjan.wordpress.com/2012/03/02/mediaownership-influences-public-opinion/. Accessed 4 May 2012. Clear, A., 2005. Politics: From endurance to evolution, in: Bresnan, J. (Ed.), Indonesia: The great transition. Rowman & Littlefield, New York, pp. 137-188. Cohen, C.J., Kahne, J., 2012. Participatory Politics: New Media and Youth Political Action. YPPSP (Youth & Participatory Politics Survey Project). Oakland, CA: YPP Research Network. Coleman, S., 1999. Cutting Out the Middle Man. From Virtual Representation to Direct Deliberation, in: Hague, B.N., Loader, B.D. (Eds.), Digital Democracy. Discourse and Decision Making in the Information Age. Routledge, London and New York, pp. Cribb, R., 1991. Gangsters and revolutionaries: The Jakarta people’s militia and the Indonesian revolution, 1945–1949. University of Hawaii, Honolulu. Curran, J., 1991. Rethinking the media as public sphere, in: Dahlren, P., Sparks, C. (Eds.), Journalism and the public sphere. Routledge, London and New York, pp. 27-57. Deloitte Indonesia, 2011. Nusantara Terhubung: Peran Internet dalam pembangunan ekonomi Indonesia (The Connected Archipelago: The role of the Internet in the Indonesian economic development). Report. Deloitte Access Economics. Jakarta: Deloitte Indonesia. Demos, 2005. Indonesia’s post-Soeharto democracy movement. Demos - The Indonesian Centre for Democracy and Human Rights Studies, Jakarta. Deutsch, A., 2010. BlackBerry Fever Sweeps Indonesian Market. 13 April 2010. Financial Times, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d92c4b2c-473c-11df-b25300144feab49a.html#axzz1uKumpFJy. Accessed 3 May 2012. Doherty, B. (2010) Why Indonesians are all a-Twitter: How can a country where millions of people are so poor they’ve never even used a computer be the world’s biggest user of Twitter? The Guardian, http://www.guardian.co.uk/ technology/2010/nov/22/indonesians-worlds-biggest-users-of-twitter. Eldridge, P.J., 1995. Non-Government Organizations and democratic participation in Indonesia OUP South East Asia, Kuala Lumpur. Fakih, M., 1996. Masyarakat sipil untuk transformasi sosial: Pergolakan ideologi LSM Indonesia (Civil society for social transformation. Ideological dispute among Indonesian NGOs). Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 106

Freedom House, 2009. Freedom of the Press 2009 – Indonesia. Available at: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2009/indonesia. Accesed 6 May 2012. Freedom House, 2010. Freedom of the Press 2010 – Indonesia. Available at: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2010/indonesia?page=251 &year=2010&country=7841. Accessed 6 May 2012. Freedom House, 2011. Freedom of the Press 2011 – Indonesia. Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f81e.html. Accessed 4 May 2012. Ganie-Rochman, M., 2002. An uphill struggle: Advocacy NGOs under Soeharto’s new order. Lab Sosio FISIP UI, Jakarta. Glasius, M., Kaldor, M., Anheier, H., Holland, F. (Eds.), 2005. Global Civil Society Yearbook 2005-2006. London: Sage. Global Competitiveness Report, 2010. The Global Competitiveness Report 2010–2011. Report.: World Economic Forum. Habermas, J., 1984. The Theory of Communicative Action. Vol. I: Reason and the Rationalization of Society. Beacon. [German, 1981, vol. 1], Boston. Habermas, J., 1987. The Theory of Communicative Action. Vol. II: Lifeworld and System. Beacon. [German, 1981, vol. 2], Boston. Habermas, J., 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press. [German, 1962], Cambridge, MA. Hadiwinata, B.S., 2003. The Politics of NGOs in Indonesia. Developing Democracy and Managing a Movement. Routledge Curzon, London, New York. Hadiz, V., 1998. Reformasi Total? Labor After Suharto. Indonesia 66, 109–124. Harney, S., Olivia, R., 2003. Civil Society and Civil Society Organizations in Indonesia. Report. Geneva: International Labour Office (ILO). Herman, E.S., Chomsky, N., 1988. Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media. Pantheon Books New York. Herry-Priyono, B., 2006. Is religious extremism part of Indonesia’s civil society? The Jakarta Post’s Indonesia Political Outlook 2007, Friday, 29 Dec 2006. Jakarta: The Jakarta Post. Available online at http://www.thejakartapost.com/Outlook/ pol02b.asp consulted 15 January 2007. Hikam, M., 1999. Non-Governmental Organisations and the empowerment of civil society, in: Baker, R. (Ed.), Indonesia: The challenge of change. St. Martin’s Press, New York, pp. Hill, D.T., 2003. Communication for a New Democracy. Indonesia’s First Online Elections. The Pacific Review 16(4), 525–548. 107

Hill, D.T., Sen, K., 2000. Media, Culture and Politics in Indonesia. Oxford University Press, Oxford. Hill, D.T., Sen, K., 2002. Netizens in combat: Conflict on the Internet in Indonesia. Asian Studies Review 26(2). Hill, D.T., Sen, K., 2005. The Internet in Indonesia’s New Democracy. Routledge, London and New York. Hill, H., 2000. Indonesia: The Strange and Sudden Death of a Tiger Economy. Oxford Development Studies, 1360-0818 28 (2), 117-138. Joseph, A., 2005. Media matter, citizens care: The who, what, when, where, why, how, and buts of citizens’ engagement with the media. UNESCO. Available online http://portal.unesco.org/ci/en/files/19137/11164945435advocacy_brochure.pdf/ advocacy_brochure.pdf. Kalibonso, R.S., 1999. The Gender Perspective. A Key to Democracy in Indonesia, in: Budiman, A., Hatley, B., Kingsbury, D. (Eds.), Reformasi. Crisis and Change in Indonesia Monash Asia Institute, Clayton, pp. Kominfo, 2010. Komunikasi dan Informatika Indonesia: Whitepaper 2010 (Indonesian Communication and Informatics: Whitepaper 2010). 2010 Indonesia ICT Whitepaper. Jakarta: Pusat Data Kementrian Komunikasi dan Informatika. Kominfo, 2011a. Indikator TIK Indonesia. Report. Jakarta: Pusat Data Kementrian Komunikasi dan Informatika. Kominfo, 2011b. Komunikasi dan Informatika Indonesia: Whitepaper 2011 (Indonesian Communication and Informatics: Whitepaper 2011). 2011 Indonesia ICT Whitepaper. Jakarta: Pusat Data Kementrian Komunikasi dan Informatika. Laksmi, S., Haryanto, I., 2007. Indonesia: Alternative Media Enjoying a Fresh Breeze, in: Seneviratne, K. (Ed.), Media Pluralism in Asia: The Role and Impact of Alternative Media. Asian Media and Information Centre, pp. Liddle, W., 1988. Politics and Culture in Indonesia. The Ohio State University and The University of Michigan, Columbus and Centre for Political Studies Institute for Social Research Liddle, W., 1996. Leadership and Culture in Indonesian Politics. Allen & Unwin, Sydney. Lim, M., 2002. Cyber-civic Space. From Panopticon to Pandemonium? International Development and Planning Review 24(4), 383-400. Lim, M., 2003. The Internet, Social Networks and Reform in Indonesia, in: Couldry, N., Curran, J. (Eds.), Contesting Media Power. Alternative Media in a Networked World Rowman & Littlefield, Oxford, pp. 273-288.

108

Lim, M., 2004. Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia. Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology 27(73), 1-11. Lim, M., 2006. Cyber-Urban Activism and the Political Change in Indonesia. EastBound 1(1), http://www.eastbound.info/journal/2006-1/. Lim, M., 2011. @crossroads: Democratization and Corporatization of Media in Indonesia. Report. Research collaboration of Participatory Media Lab and Ford Foundation. Arizona: Arizona State University and Ford Foundation. Lindquist, J., Xiang, B., Yeoh, B.S.A., 2012. Opening the Black Box of Migration: Brokers, the Organization of Transnational Mobility and the Changing Political Economy in Asia. Pacific Affairs 85(1), 7-19. Lounela, A., 1999. Development in Indonesia. Some regional and national NGOs in Indonesian democratization process: Need assessment study on Indonesian NGOs. Report. Kepa’s reports No. 31/1999. Helsinki: KEPA Service Centre for Development Cooperation. Manggalanny, M.S., 2010. Indonesia Infrastructure - Internet Statistic 2010 and Projection: The Latest Trend. Presentation at Satudunia Workshop on Internet and Civil Society, July 2010. Marcus, D., 1998. Indonesia revolt was Net driven. Boston Globe (23 May), available at http://www.boston.com/dailyglobe/globehtml/143/Indonesia_revolt_ was_Net_driven.htm consulted 3 September 2004. Marijan, K., 2010. The Study of Political Culture in Indonesia. Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik 12(2), 57-66. McCarthy, P., 2002. A thousand flowers blooming: Indonesian civil society in the post-New Order era. Report. Paper prepared by Civil Society Consultant of the World Bank Office in Indonesia. Ottawa, Jakarta: The World Bank. McLuhan, M., 1964. Understanding Media: The extensions of man. McGrawHill, New York. Media Scene, 2011. Media Scene: The official guide to advertising media in Indonesia. Media Scene, Jakarta. Mietzner, M., 1999. From Soeharto to Habibie. The Indonesian Armed Forces and Political Islam During the Transition, in: Forrester, G. (Ed.), Post-Soeharto Indonesia: Renewal or chaos? . Crawford House Publishing, Bathurst, pp. 65-102. Mietzner, M., 2006. The Politics of Military Reform in Post-Soeharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance. East-West Center Washington, Washington. Morozov, E., 2011. The Net Delusion: How not to liberate the world. Penguin Books, London. 109

Nugroho, Y., 2007. Does the internet transform civil society? The case of civil society organisations in Indonesia. PhD. thesis. Manchester: The University of Manchester. Nugroho, Y., 2011a. Citizens in @ction: Collaboration, participatory democracy and freedom of information – Mapping contemporary civic activism and the use of new social media in Indonesia. Report. Research collaboration of Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester and HIVOS Regional Office Southeast Asia. Manchester and Jakarta: MIOIR and HIVOS. Nugroho, Y., 2011b. Opening the black box: The adoption of innovations in the voluntary sector – The case of Indonesian civil society organizations. Research Policy 40(5), 761-777. Nugroho, Y., Putri, D.A., Laksmi, S., 2012a. Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia. Report. Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens’ rights. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia. Nugroho, Y., Siregar, M.F., Laksmi, S., 2012b. Mapping Media Policy in Indonesia. Report. Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens’ rights. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia. Nugroho, Y., Tampubolon, G., 2008. Network Dynamics in the Transition to Democracy: Mapping Global Networks of Contemporary Indonesian Civil Society. Sociological Research Online 13(5). O’Rourke, K., 2002. Reformasi: The struggle for power in post-Soeharto Indonesia. Allen and Unwin, Sydney. Pantau, 2009. Islam dan Jurnalisme (Islam and Journalism). Report. Jakarta: Yayasan Pantau. Prakarsa, 2011. Kemiskinan melonjak, jurang kesenjangan melebar (Poverty jumps, inequality gap widens). November 2011. Prakarsa, available http://www. theprakarsa.org/uploaded/lain-lain/Prakarsa-Policy-Review.pdf. Last accessed 15 May 2012. Prasetyantoko, A., 2000. Kaum Profesional Menolak Tunduk. Gramedia, Jakarta. Purbo, O.W., 2000. Awal sejarah Internet Indonesia (The history of the Internet in Indonesia): A personal memoar. http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/cuplikansejarah-Internet-indonesia-05-2000.rtf., viewed 30 September 2004.

110

Reuters, 2010a. Indonesia to Ask Internet providers to Block Porn. 14 July 2010. http://www.reuters.com/article/2010/07/14/us-indonesia-pornidUSTRE66D2MQ20100714. Accessed 4 May 2012. Reuters, 2010b. Indonesians beat slow disaster relief by tweeting. 22 November 2010. http://www.reuters.com/article/2010/11/22/us-indonesia-volcano-twitteridUSTRE6AL1Q820101122. Accessed January 2011. Ryter, L., 1998. Pemuda Pancasila: The last loyalist free men of Suharto’s order? Indonesia 66, 44-73. SalingSilang, 2011. Indonesia Social Media Landscape. Report: February 2011. Jakarta: SalingSilang.com. Setiawan, B., 2004. LSM sebagai kekuatan sosial baru. Jakarta: Kompas, 17 April 2004. Shirky, C., 2011. The Political Power of Social Media. Foreign Affairs 90(1), 2841. Silvey, R., 2003. Review - Spaces of protest. Gendered Migration, Social Networks, and Labor Activism in West Java, Indonesia. Political Geography 22, 129–155. Sinaga, K., 1994. NGOs in Indonesia: A study of the role of Non-Governmental Organizations in the development process PhD thesis. Saarbrucken: Bielefield University. Socialbakers, 2012. Indonesia Facebook Statistics. Socialbakers. http://www. socialbakers.com/facebook-statistics/indonesia visited 30 May 2012. Sujarwoto, Nugroho, Y., 2011. Decentralization and Government: Online Networking in Indonesia. CDI Doctoral Working Papers – No. 1/ 2011. Manchester: The University of Manchester Centre for Development Informatics. Tanesia, A., Habibi, Z., 2010. JALIN Merapi - Sistem Informasi Komunitas Merespons Erupsi Gunung Merapi 2010. Yogyakarta: Combine Resource Institution. Tedjabayu, 1999. Indonesia: The Net as a weapon. Cybersociology Magazine, Issue No. 5, available at http://www.cybersociology.com/files/5_netasaweapon. html, consulted 1 April 2005 The Economist, 2009. Burgeoning Bourgeoisie. 12 February 2009. http://www. economist.com/node/13063298. Accessed 3 May 2012. The Economist, 2011. Eat, pray, tweet: Social-networking sites have taken off in Indonesia. Who will profit? 6 January 2011. http://www.economist.com/ node/17853348 accessed 20 May 2012.

111

The Jakarta Post, 2011. Lapindo Mud Flow No Burden in Presidential Bid: Bakrie. 27 December 2011. http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/27/ lapindo-mudflow-no-burden-presidential-bid-bakrie.html. Accessed 4 May 2012. Tilkidjiev, N., 2005. The Middle Class: The New Convergence Paradigm. Sociologie Romaneasca 3(3), 210-231. Uhlin, A., 1997. Indonesia and the Third Wave of Democratisation. The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World. Curzon, Surrey. Uhlin, A., 2000. Towards an Integration of Domestic and Transnational Dimensions of Democratisation. Regime Transition in Indonesia. ECPR Joint Sessions, Workshop 4: Democracy and Development: Theoretical gains and challenges. Copenhagen, Denmark. Wainwright, H., 2005. Civil society, Democracy and Power. Global Connections, in: Anheier, H., Glasius, M., Kaldor, M. (Eds.), Global Civil Society Yearbook 2004/5. SAGE, London, pp. 94-121. Wilson, C., 2008. Ethno-Religious Violence in Indonesia: From Soil to God. Routledge, London. Wilson, I.D., 2006. Continuity and change: The changing contours of organized violence in Post–New Order Indonesia. Critical Asian Studies 38(2), 265-297.

112

Tentang Penulis Yanuar Nugroho (lahir tahun 1972) adalah pengajar dan peniliti u­ntuk proyek Penelitian Hallsworth mengenai Inovasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Politik di Institut Penelitian Inovasi, Universitas Manchester (H­allsworth Research Fellow in Political Economy of Innovation and S­ocial Change at University of Manchester’s Institute of Innovation Research). K­etertarikan penelitiannya terkait dengan topik Inovasi dan Perubahan Sosial, Perkembangan Informatika, Pengelolaan Inovasi yang B­ertanggung jawab, Kesinambungan dan Teknologi Berkembang, serta Tinjauan Masa Depan dan Jejaring Sosial. Sofie Shinta Syarief (lahir tahun 1984) adalah jurnalis yang juga b­ekerja s­ebagai produser berita di jaringan berita di Indonesia. Meskipun l­iputannya mencakup ragam berita yang luas, spesialisasinya adalah di b­idang hukum dan politik. Dia memegang gelar Master dalam Komunikasi Politik Baru dari Royal Holloway College, University of London (New P­olitical Communications from Royal Holloway College, University of London).

113