MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN. Oleh:

Zainal Abidin Pakpahan

ISSN Nomor 2337-7261

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN Oleh: Zainal Abidin Pakpahan, S.H.,MH. Dosen Tetap STIH Labuhanbatu ([email protected]) ABSTRAK Bentuk-bentuk proses penyelesaian sengketa pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a). proses peradilan (ajudikasi) dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu, 1. Litigasi (proses Pengadilan), 2. Arbitrase, b). proses konsensual (non ajudikasi) atau di sebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS/ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian/ pendapat ahli, evaluasi netral dini (early neutral evaluation), pencarian fakta netral (neutral fact-finding). Dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa yang ada, sehingga disini penulis lebih memfokuskan terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Penelitian ini hanya bersifat Normatif yang mengkaji dari sisi peraturan perundangundangan. Maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan bentuk mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan dalam hal ini dapat dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XIII bagian kesatu yang terdapat didalam pasal 84 ayat (1,2,3) yang menyatakan: ayat (1) “penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan. Pada ayat (2) “pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat (3) ”gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersebngketa”. Sesuai yang diamanatkan dalam pasal tersebut dapat di interpretasikan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan melalui jalur mediasi di lingkungan pengadilan dan di luar lingkungan pengadilan yang sudah dapat disepakati para pihak yang bersengketa. Disarankan kepada stakholders agar kiranya dapat menjadikan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai prodak peraturan perundang-undangan agar penyelesaian dengan jalur mediasi yang dibantu oleh seorang mediator dapat lebih terkoordinir dengan baik. Kata Kunci: Mediasi, Lingkungan Hidup, Pengadilan I.

PENDAHULUAN

kita

sehingga

1.1 Latar Belakang Masalah

sistem

menjadikan

yang dapat

sebuah

menyelesaikan

Pada dasarnya pengambilan

perkara para pihak yang bersengketa

kata mediasi itu berawal dari negeri

dengan jalur perdamaian. Dalam hal

tercinta Indonesia yang ketika itu di

ini seluruh dunia mengadopsi sifat

sebut sebgai musyawah mupakat yang

prilaku yang dahulunya dilakukan

merupakan hasil dari nenek moyang

oleh bangsa ini. Akan tetapi kenapa

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014 98


Negara-negara


yang

lebih

mengimplementasikan musyawah

tersebut?

pengalaman

Negara-negara

dahulu

yang

sistem

seperti, UU No. 23 tahun 1997 jo UU

Juga

dari

No.

lainlah

mengatur

32

tentang

tahun

Perlindungan

2009

dan

mediasi

tentang

Pengelolaan

yang menerapakan sistem mediasi ini

Lingkungan Hidup, UU No. 18 tahun

terlihat dampak yang positif terhadap

1999 tentang Jasa Kontruksi, UU No.

penyelesaian

08 tahun 1999 tentang Perlindungan

Indonesia

sengketa,

mulai

sehingga

menjajaki

atau

Konsumun, UU No. 30 tahun 2000

melangkah untuk menerapkan sistem

tentang Rahasia Dagang, UU No. 31

mediasi di pengadilan juga diluar dari

tahun 2000 tentang Desain Industri,

pengadilan.

UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten,

Eksistensi

dasar

hukum

UU No. 15 tanun 2001 tentang Merek,

mediasi di indonesia sebagai alternatif

UU No. 02 tahun 2004 tentang

penyelesaian

Pengadilan Hubungan Industrial, UU

sengketa

diluar

pengadilan dapat dilihat dalam pasal

No.

130 HIR dan pasal 154 RBG yang

Ombudsman RI, UU No. 39 tahun

telah mengatur lembaga perdamain.

1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU

Hakim

dahulu

No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU

yang

No. 32 tahun 2009 pasal 29 tentang

perkaranya

Kesehatan, UU No. 14 pasal 40

diperiksa, juga SEMA No 1 tahun

tentang Keterbukaan Informasi, UU

2002 tentang pemberdayaan lembaga

No. 25 tahun 2005 tentang Pelayanan

perdamaian dalam pasal 130 HIR/154

Publik,

Rbg, dan PERMA No 02 tahun 2003

No.8/5/PBI/2006

tentang

pembentukan

wajib

mendamaikan berperkara

terlebih para

sebelum

prosedur

pihak

mediasi

di

37

tahun

2008

Peraturan

tentang

B.I, tentang

lembaga

mediasi

Perbankan1.

Pengadilan, PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di

Dalam

hal

ini

lingkungan

Pengadilan serta Mediasi atau APS di

hidup merupakan salah satu sumber

luar Pengadilan diatur dalam pasal 6

daya alam yang memiliki peran yang

UU No. 30 tahun 1999 tentang

sangat strategis terhadap keberadaan

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

makhluk

ciptaan

tuhan

termasuk

Sengketa. Sedangkan

perundang1

Sri Mamudji, Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator, Jakarta: IICT, 2009. Hal. 99

undangan yang lainnya juga banyak




adalah manusia itu sendiri dan juga

meningkatkan nilai efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada yat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaandengan pengelolaan lingkungan hidup yang menburut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemnantuan, penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang”.

makhluk lainnya. oleh karena itu manusia sebagai subjek lingkungan hidup yang memiliki peranan yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup yang berada di sekitarnya.

Undang-undang

lingkungan hidup telah memberikan peranan

kepada

memberikan

manusia

untuk

peranannya

dalam

pengelolaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Nomor

23

pengelolaan

Tahun

1997

tentang

lingkungan

hidup,

dinyatakan “ setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup

Peraturan Mahkamah Agung

yang baik dan sehat”. hak atas

RI (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2008,

lingkungan yang sehat dan baik ini

menyebutkan bahwa mediasi sudah

berkaitan pula dengan hak dengan informasi peranan

lingkungan dalam

hidup

dimasukkan kedalam proses peradilan

dan

formal dalam pasal 2 ayat 1 yang

pengelolaan

menegaskan bahwa semua perkara

2

lingkungan hidup .

perdata yang diajukan kepengadilan

Sehubungan dengan informasi lingkungan

hidup

ini,

wajib

dalam

didahulukan

penyelesaian

melalui perdamaian dengan bantuan

penjelasan pasal 5 ayat (2) UU Nomor

mediator. Tidak menenmpuh prosedur

23 tahun 1997 dinyatakan bahwa:

mediasi berdasarkan peraturan ini

“hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkunagan hidup yang berlandaskan kepada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan

merupakan

pelanggaran

terhadap

ketentuan pasal 130 HIR dan atau 154 RBG

yang mengakibatkan putusan

batal demi hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi harus memerlukan beberapa

2

Supriadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), Cet ke-6. Hal. 183

tahapan. Dalam sidang pertama yang



dihadiri


para

mewajibkan

para

berperkara terlebih

pihak, pihak

menempuh dahulu

sebelum

hakim

melakukan proses mediasi di luar

yang

pengadilan dengan kesepakatan para

mediasi

pihak mengenai siapa yang akan

sidang

ditunjuk menjadi mediatornya.

dilanjutkan ketahap selanjutnya dan

Jika

para

pihak

tidak

para pihak memilih para mediator dan

menghendaki kesepakatan perdamaian

hakim menunjuk dan menetapkan

dikuatkan kedalam akta perdamaian,

mediator dan sekaligus menyerahkan

kesepakatan

fhoto copy berkas perkara kepada para

membuat klausul pencabutan gugatan

mediator. Bila tercapai kesepakatan

dan atau klausula yang menyatakan

dalam proses mediasi maka para pihak

perkara telah selesai4.

merumuskan kesepakan secara tertulis

Bentuk-bentuk

dan

memberitahukan

hasil

perdamaian

penyelesaian

harus

proses

sengketa

kesepakatan itu kepada hakim untuk

hakikatnya

memenuhui pengukuhan kesepakatan

sebagai berikut: a). proses peradilan

sebgai akta perdamaian oleh hakim3.

(ajudikasi) dapat dibagi menjadi dua

Dengan

diklasifikasikan

kasus

komponen yaitu, 1. Litigasi (proses

lingkungan hidup yang selalu terjadi

Pengadilan), 2. Arbitrase, b). proses

di tengah-tengah masyarakat baik itu

konsensual (non ajudikasi) atau di

bentrok dengan perusahan yang ada di

sebut sebagai alternatif penyelesaian

sekeliling

sengketa

(APS/ADR)

negosiasi,

mediasi,

terjadi

berbagai

dapat

pada

masyarakat

diantara

juga

mereka,

dapat

sehingga

seperti konsiliasi,

setiap person ingin mempertahankan

konsultasi, penilaian/ pendapat ahli,

hak dan tuntutannya. Maka dapat

evaluasi netral dini (early neutral

dilakukan dengan tahap penyelesaian

evaluation), pencarian fakta netral

sengketa melalui mediasi. Dalam hal

(neutral

fact-finding).

Dengan

ini para pihak yang bersengketa

berbagai

macam

alternatif

diharapkan

penyelesaian

sengketa

dapat

mengusulkan

mediator kepada ketua pengadilan

sehingga

negeri setempat. juga para pihak bisa

memfokuskan sebagai

disini

yang

penulis

terhadap

alternatif

ada, lebih

mediasi

penyelesaian

sengketa diluar Pengadilan.

3

Sitepu, Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum adat pada fakultas ilmu hukum universitas sumatera utara, 2006. Hal. 6

4

PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 17 angka 6.




Berdasarkan atas uraian di

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

atas, maka penulis lebih tertarik lagi untuk

mengangkat

dalam

1. Tujuan dari penulisan ini antara

sebuah

lain:

penelitian pada proses Tridharma

a) Untuk mengetahui bagaimana

Perguruan Tinggi seperti pengabdian,

pelaksanaan mediasi sebagai

pengajaran dan penelitian, dengan

alternatif dalam menyelesaian

penulisan yang dilakukan oleh peneliti

sengketa

dalam bentuk metode penelitian studi

diluar pengadilan.

normatif. maka untuk lebih terarah dan

memperjelas

ruang

lingkungan

hidup

b) Untuk mengetahui bagaimana

lingkup

penyelesaian

sengketa

permasalahan. Maka perlu diadakan

lingkungan

hidup

dengan

suatu pembatasan masalah yang akan

melakukan

mediasi

diluar

di tulis di dalam penulisan penelitian

pengadilan .

ini, yaitu penulisan penelitian ini lebih

2. Manfaat

Penulisan

di fokuskan kepada: “Mediasi Sebagai

sebagai berikut:

Alternatif

a) Memberi

Penyelesaian

Lingkungan

Sengketa

Hidup

Diluar

Penulis

berupa

khasanah

dalam

bidang

keilmuan hukum,

1.2 Perumusan Masalah tidak

menghendaki

yaitu

sumbangan

pemikiran

Pengadilan”.

ini

khususnya

hukum

lingkungan;

penulisan yang melebar, sehingga

b) Menambah referensi hukum

untuk mempertegas ke arah mana

yang dapat digunakan sebagai

penulisan makalah ini, sesuai dengan

acuan bagi penulisan dalam

batasan masalah di atas. Maka dapat

bidang yang relevan dengan

dirumuskan permasalahan yaitu antara

penulisan di masa mendatang

lain sebagai berikut:

dalam

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi

detail, jelas dan mendalam;

sebagai

alternatif

dalam

lingkup

yang

c) Memberikan

lebih

penjelasan

menyelesaian sengketa lingkungan

kepada

hidup diluar pengadilan..?

terkait, khususnya kepolisian,

2. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan

hidup

dengan

melakukan

mediasi

diluar

instansi-instansi

LSM dan LBH, ORMAS dan Pengadilan ketentuan-ketentuan

pengadilan ?

mengenai hukum

lingkungan yang menjelaskan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014 102



tentang

mediasi

sebagai

peluang

bagi

para

pihak

untuk

yang

altenatif penyelesaian sengketa

bersengketa

melakukan

diluar pengadilan.

kesepakatan perdamaian terhadap sengketa yang telah terjadi dengan melakukan

II. HASIL PENELITIAN 2.1

Pelaksanaan

Mediasi

Hidup

gugatan kepengadilan. Pada

Diluar para

Pengadilan Kegiatan alternatif

mediasi

penyelesaiaan

diluar

pengadilan tanpa perlu mengajukan

Sebagai

Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan

mediasi

sebagai

pelaksanan

pihak

yang

mediasi

bersengketa

diharapkan dapat untuk terlebih

sengketa

dahulu

sepakat

mengenai

lingkungan hidup yang dilakukan

penyelesaian

perusahaan ataupun para masyarakat

pengadilan sehingga para pihak yang

di

dapat

ingin nantinya memilih dengan jalur

dilakukan diluar pengadilan. Sesuai

mediasi, dapat diharapkan untuk

didalam pasal 85 ayat (1) UU

memilih

Nomor 32 Tahun 2009 tentang

ditunjuk

perlindungan

setiap

lingkungan

daerah

juga

sengketa

jalur

mediator para

diluar

yang

akan

pihak

yang

dan

pengelolaan

bersengketa, dalam hal ini sengketa

hidup

menjelaskan

lingkungan

hidup.

pihak

hidup diluar pengadilan dilakukan

mediator sebagai pihak ketiga dalam

untuk

menyelesaikan sengketa tersebut,

kesepakatan

mengenai:

mediator

a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;

mrngumpulkan

b. Tindakan

mengundang

pemulihan

akibat

pencemaran dan/atau perusakan; c. Tindakan

menunjuk

diharapkan

bersengketa,

dapat informasi,

para

pihak

menyiapkan

yang tempat

untuk

perundingan, menyiapkan logistic

menjamin tidak akan terulangnya

dan dapat menyiapkan peralatan

pencemaran dan/atau perusakan;

seperti, agenda, pena dan buku tulis.

d. Tindakan timbulnya

tertentu

untuk

para

penyelesaian sengketa lingkungan

mencapai

sepakat

Setelah

untuk dampak

mencegah

Mediasi

negatif

penyelesaian

terhadap lingkungan hidup.

proses

Dengan adanya penjelasan pasal-pasal

tersebut

adalah

cara

sengketa

melalui

perundingan

untuk

memperoleh kesepakatan para pihak

merupakan

dengan

dibantu

oleh

mediator.




Mediasi merupakan penyelesaian

Pada

tahapan

mediator

pramediasi

konflik dengan melibatkan pihak

seorang

ketiga yang netral sebagai mediator

melakukan hal-hal sebagai berikut

yang tidak memiliki kewenangan

yaitu:

mengambil

keputusan

yang

a. Menjalin

membantu

pihak-pihak

yang

dengan

bersengketa mencapai penyelesaian

harus

hubungan para

dapat

dengan

pihak

yang

bersengketa

(solusi) yang diterima oleh kedua

b. Memilih

strategi

untuk

belah pihak. Mediasi merupakan

membimbing proses mediasi

suatu proses dimana pihak netral

c. Mengumpulkan dan menganalisa

yang telah disepakati oleh pihak-

informasi lata belakang masalah

pihak yang bersengketa, bertindak

d. Menyusun rencana mediasi

sebagai

e. Membangun kepercayaan dan

seorang

fasilitator

bagi

kepentingan negosiasi mereka dan

kerjasama diantara para pihak

memebantu mereka mencapai solusi

Setelah itu tahapan mediasi

yang saling mengguntungkan5.

yang

Peran pada saat perundingan mediator

nantinya

memimpin

diskusi

untuk

seharusnya

dilakukan

dapat

perlu

dalam

menyelesaikan

perkara di luar Pengadilan, dapat

perundingan,

dilakukan sebagai berikut:

memelihara atau menjaga aturan-

a. Memulai sesi mediasi

aturan perundingan, mendorong para

b. Merumuskan

pihak

untuk

menyampaikan

c. Mengungkapkan

secara terbuka, mendorong para agar

menyadari

dimenangkan

diselesaikan, mengajukan

bahwa

membantu

para

pihak

kepentingan

d. Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa

tetapi

e. Menganalisa

mendengar,mencatat, pertanyaan

dan

tersembunyi para pihak

sengketa bukan pertarungan yang harus

masalah

menyusun agenda

masalah-masalah dan kepentingan

pihak

untuk

pilihan-pilihan

penyelesaian sengketa

dan

f. Proses tawar-menawar akhir

untuk

g. Mencapai kesepakatan formal

mencapai titik temu.

Agar dapat tugasnya

dengan

melaksanakan baik,

seorang

mediator harus memahami kunci apa 5

http://www.fmladr.com/services.html. available, diakses tanggal 23 maret 2012

saja ayng harus ia perankan dalam




suatu proses mediasi. Penerapan

dihapkan

konsep mediasi akan membawa hasil

perannya untuk menganilisis dan

yang maksimal apabila semua pihak

mendiaknosis

memiliki komitmen yang sama, niat

tertentu dan kemudian mendesain

yang sama dan saling memahami

serta

draf-draf

oleh

interpensi

lain

termasuk

menuntun

para

thingking

mencapai suatu mupakat yang sehat.

terhadap solusi yang ditawarkan

Peran penting yang harus dilakukan

para pihak sebagai mitra runding.

mediator dalam suatu mediasi antara

Kesamaan ini perlu dibangun agar

lain adalah melakukan diaknosa

sejak

tidak

konflik,

terjebak oleh egoisme semu dan

masalah

saling merasa paling benar semua

kepentingan

pihak harus mempunyai tekat untuk

agenda,

sepakat mengakhiri perselisian dan

mengendalikan

mencari solusi jika yang saling

mengajak para pihak dalam proses

mengguntungkan semua pihak, agar

keterampilan

semua pihak terikat dan dapat

membantu

melaksanakan hasil mediasi. Maka

mengumpulkan informasi penting,

materi perdamaian harus dituangkan

menyelesaikan

dalam

yang

menciptakan

dan

mendiagnosa

memiliki dasar hukum yang jelas.

memudahkan

Akibat perdamaian yang dihasilkan

problem6.

yang

semua

disodorkan

pihak, positif

mengutamakan

awal

semua

bentuk

transparan,

pihak

tulisan

sederhana,

riil

melalui mediasi sangat membantu

mampu

melaksanakan

suatu

sengketa

mnegendalikan

proses

dengan

tujuan

pihak

untuk

mengidentifikasikan serta

kepentingan-

kritis,

menyususn

memperlancarkan

dan

komunikasi,

tawawar

menawar,

para

pihak

masalah pilihan-pilihan sengketa

dan dan untuk

penyelesaian

Merekonsiliasi

dan

menyelesaikan konflik dengan lebih

memperbaiki hubungan antara para

singkat, mudah dan memupuk rasa

pihak

persaudaraan,

terciptanya kembali kehidupan yang

penyelesaian

apalagi

proses

perkara

dengan

sangat

harmonis,

mediasi dapat melalui by pass yang

diperlukan

damai

dan

demi

saling

pengertian. Pada dasarnya islam

sangat menguntungkan semua pihak. Dengan kemampuan

bekal

berbagai

tersebut

mediator

6 Garry Goodpaster, “Panduan Negosiasi dan Mediasi”, terjemahan Nagor Simanjuntak Jakarta: Proyek Ellips, 1999. Hal. 253




juga mengenal konsep perdamaian

mengembangkan laporan konstruktif

yang dikenal dengan shulhu/ishlah.

dengan

Sebagaimana ditegaskan

didalam

akan juga memuat aman bagi pihak-

Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat

pihak untuk member informasi juga

(49):10 yaitu “Sesungguhnya orang-

akan menciptakan kondisi aman

orang mukmin adalah bersaudara

dimana

karena

mengemukakan

itu

damaikanlah

antara

pihak-pihak.

Kerahasian

pihak-pihak

dapat

kebutuhan

dan

kedua saudaramu dan bertaqwalah

kepentingan tanpa kekawatiran akan

kepada

dirugikan.

Oleh

mendapat rahmat”. Konsep Shulhu

kerahasiaan

merupakan

tidak berbeda dengan mediasi yang

penting yang harus tetap dijaga

diperaktekkan disejumlah Negara-

dalam mediasi.

Allah

supaya

kamu

negara didunia. Penggunaan mediasi sebagai

penyelesaian

karenanya syarat

Peluang penerapan mediasi

sengketa

sebagai

alternatif

penyelesaian

bukan merupakan fenomena baru.

sengketa di Pengadilan juga diatur

Di

kelompok

dalam pasal 130 HIR/154 RBG,

imigran Quaker, Cina dan Jahudi

dimana pada persidangan pertama

mula-mula

cendrung

hakim wajib mendamaikan para

mediasi

pihak yang bersengketa. Namun dalam peraktek belum daya gunakan

amerika

serikat

lebih

menerapakan

model

dibanding

mengikuti

sistem

peradilan

Amerika,

serta

secara

optimal.

Hakim-hakim

perhimpunan tenaga kerja juga telah

dipengadilan masih bersifat pasif

menggunakan

mediasi

dan

dikeluarkannya

Arbitration

sejak Act

upaya

penyelesaian

18887.

menuju

kearah

sengketa

secara

perdamaian diserahkan sepenuhnya Mediasi

secara

akan

terlaksanan

menyakinkan

kepada inisaitif para pihak yang

bila

bersengketa.

dilaksanakan secara pribadi dan rahasia. membantu membantu

Kerahasiaan mediator kepercayaan

Mediasi

merupakan

salah

akan

satu proses penyelesaian sengketa

untuk

yang lebih cepat dan murah dan

dan

dapat memberikan akses yang lebih besar

kepada

menemukan

7 Jacqueline M. Nolan Haley, Alternatif Dispute Resolution In A Nutshell St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1992. Hal. 54-55

pihak

penyelesaian

yang yang

memuaskan dan memenuhi rasa



keadilan


dan

pengintegrasian

dimana para pihak yang berselisih

mediasi dalam proses beacara di

atau bersengketa memiliki sepakat

Pengadilan dapat menjadi salah satu

untuk menghadirkan pihak ketiga

intstrumen

yang independen guna bertindak

efektif

mengatasi

masalah penumpukan perkara di

sebagai

Pengadilan serta memperkuat dan

Dewasa ini mediasi digunakan oleh

memaksimalkan

Pengadilan

sebagai

proses

Pengadilan dimasyarakat. Sengketa

penyelesaian

sengketa.

Bentuk

disamping proses Pengadilan dan

penyelesaian

sengketa

dengan

bersifat memutus (ajudikatif) oleh

mediasi

karena

diperaktekkan

fungsi

upaya

lembaga

perdamaian

yang

mediator

(penengah).

yang

sekarang

integrasi

tercantum didalam 130 HIR/154

proses

RBG yang selama ini dilakukan oleh

sengketa dengan cara mediasi yang

hakim ditingkat pertama cara positif,

dewasa

perlu diubah menjadi bersifat aktif.

Pengadilan memiliki kekasan, yaitu

Dimana untuk mencapai hasil yang

dilakukan

optimal

didaftarkan di Pengadilan (connektif

Mahkamah

Agung

RI

dengan

ini

Penyelesaian

diperaktekkan

ketika

perkara

di

sudah

to the court).

merasa sikap aktif hakim perlu dilengkapi

Peradilan.

dengan

pengetahuan,

Landasan yuridisnya dimulai

kemampuan dan keterampilan yang

pada

cukup.

mengalami perbaikan baik dalam Selanjutnya

bahwa

upaya

tahun

proses

2002

dan

maupun

terus

dengan

perdamaian dapat ditempuh dengan

pelaksanaannya dengan peraturan

tahap-tahap,

Makamah Agung RI Nomor 2

pertama,

upaya

petitum

gugatan

penyempurnaan

Tahun

2003

dan

peraturan

sesuai dengan posita gugatan seperti

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

diatur

2008 tentang prosedur mediasi di

dalam

pasal

HIR/156RBG,

untuk

putusan

non

yang

132

mencegah

pengadilan.

eksicutable.

Bagi

para

pihak

yang

Kedua, mengupayakan para pihak

berperkara mediasi bertujuan untuk

memilih

(a)

penyelesaian

sengketa

melalui upaya perdamaian/dading. Mediasi

merupakan

tercapainya

sengketa

yang

penyelesaian menghasilkan

salah

keputusan yang dapat diterima oleh

satu upaya penyelesaian sengketa

semua pihak sehingga para pihak




tidak menempuh upaya banding dan

Sistem

penyelesaiaan

kasasi, (b) penyelesaian perkara

sengketa meliputi sarana pemilihan

lebih cepat dan biaya murah, (c)

hak melalui pengadilan maupun

hubungan baik para pihak yang

upaya penjajagan perdamaian di luar

bersengketa tetap dapat dijaga, dan

pengadilan.

(d) lebih tinggi tingkat kemungkinan

perbedaan yang amat mencolok

untuk melaksanakan kesepakatan.

antara UU Nomor 04 Tahun 1982

Sedangkan bagi pengadilan, tujuan

dengan UU Nomor 23 Tahun 1997

mediasi

mengurangi

jo UU Nomor 32 Tahun 2009,

kemacetan dan penumpukan perkara

merupakan wewenang berdasarkan

(cour cogestion) dipengadilan, dan

hukum

(b) memperlancar jalur keadilan

pengembangan

(acces to justice) di masyarakat.

sengketa lingkungan di luar lembaga

adalah

(a)

Sebab

untuk

salah

mengatur

satu

tentang

penyelesaian

Dengan demikian diharapkan

pengadilan

pihak

dapat

Pencantuman rumusan hukum bagi

menyelesaikan perundingan dengan


jalur

para

yang

mediasi

sudah

secara

kooperatif.

diluar

pengadilan

dalam Undang-Undang Nomor 2

melakukan

gugatan

Tahun 2009 mengandung konsekuen

kepengadilan sebagai pengukuhan

diperlukannya pedoman rinci yang

perkara mereka kedalam putusan

dapat

hakim yang nantinya dimasukkan

pengendalian dampak lingkungan

kedalam akta kesepakatan (akta

hidup di daerah yang diharapkan

fandading) guna tidak dapat lagi

dapat

untuk dieksekusi nantinya apabila

ketentuan-ketentuan tersebut dalam

para pihak yang mungkin mungkir

penyelesaiann

dari kesepakatan perdamaian yang

lingkungan di setiap daerahnya8.

telah dirundingkan dengan dibantu

Undang-Undang

untuk

membantu

mendorong

oleh mediator, dan mediator berhak

perlindungan

nantinya

lingkungan

untuk

pengukuhan

melakukan kesepakatan

individu

pelaksanaan

kasus-kasus

dan

pengelolaaan

hidup

mengamanahkan

perdamaian tersebut kepengadilan.

aparat

sudah

bahwa

memiliki

hak

setiap atas

2.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Melalui Mediasi

8 P. Joko Subagyo, “Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya” (Jakarta:PT Rineka Cipta 1992),Cet ke-2. Hal. 89

Diluar Pengadilan




lingkungan hidup yang baik dan

penyelesaian

sehat serta berkewajiban memelihara

pengadilan yang dipilih dinyatakan

lingkungan hidup dan mencegah

tidak berhasil oleh satu atau para

serta mengurangi kerusakan dan

pihak yang bersengketa”.

pencemarannya, juga memiliki hak

Sesuai

yang

diluar

diamanatkan

dan kewajiban untuk berperan serta

dalam

dalam

lingkungan

interpretasikan bahwa penyelesaian

hidup. Setiap orang yang ingin

sengketa lingkungan hidup dapat

menjalankan suatu bidang usaha

dilakukan

wajib

kelestarian

mediasi di lingkungan pengadilan

kemampuan lingkungan hidup yang

dan di luar lingkungan pengadilan

serasi

yang sudah dapat disepakati para

pengelolaan

memelihara

dan

menjunjung berkelanjutan

seimbang

untuk

pembangunan

yang

yang

pasal

sengketa

tersebut

dengan

dapat

melalui

di

jalur

pihak yang bersengketa.

berwawasan

Berkaitan

lingkungan.

dengan

hal

tersebut, maka sudah sewajarnya

Penyelesaian

sengketa

untuk segera difikirkan adanya suatu

dapat

sistem pengelolaan pengaduan dan

dilakukan melalui pengadilan atau

penyelesaiaan sengketa lingkungan

diluar pengadilan dalam hal ini

secara

dapat dijelaskan didalam Undang-

mekanisme

Undang Nomor 32 Tahun 2009

mempungsikan runglingkup tugas

Tentang

lingkungan

hidup

juga

kooperatif bottom

melalui up

dengan

Perlindungan

dan

dan pungsi yang sesuai denghan

Lingkungan

Hidup

permasalahan yang dimaksud. Hal

pada Bab XIII bagian kesatu yang

ini sudah barang tentu merupakan

terdapat didalam pasal 84 ayat

salah satu langkah positif dalam

(1,2,3) yang menyatakan: ayat (1)

rangka

“penyelesaian sengketa lingkungan

upaya

hidup

lingkungan.

Pengelolaan

dapat

ditempuh

melalui

pengadilan. Pada ayat (2) “pilihan

meningkatkan

efektivitas

penegakan

hokum

Didalam upaya mengatasi


permasalahan

lingkungan

hidup dilakukan secara sukarela oleh

pemerintah telah mulai menekankan

para pihak yang bersengketa. Pada

pentingnya pentaan dan penegakan

ayat (3) ”gugatan melalui pengadilan

hukum sebagai sarana pengendalian

hanya dapat ditempuh apabila upaya

pencemaran

dan

kerusakan




lingkungan hukum dalam konteks

informasi

pengelolaaan

lingkungannya9.

lingkungan

paling

tidak dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan

dan

tentang

Sebagai salah satu bentuk

kerusakan

konflik maka sengketa memisahkan

lingkungan, diantarnya hukum yang

pihak

mengatur

kepentingan

tentang

kondisi

kewajiban

yang

terlibat

menurut

yang

berbeda.

melakukan studi amal bagi kegiatan

Penyelesaiannya

yang berdampak penting terhadap

kondisi

lingkungan,

yang

pihak-pihak yang terlibat peduli dan

mengatur tentang perijinan yang

berbut sesuatu untuk penyelesaiaan

dikaitkan

sengketa yang berbeda dibandingkan

dan

hukum

dengan

pengendalian

memerlukan

yang

mampu

pencemaran. Disamping itu, hukum

apabila

sebagai saran pemuliahan hak-hak

mempunyai kepedulian yang sama.

yag terlanggar hal ini terkait drengan

Kasus

peraturan perundang-undangan yang

mendorong cara penyelesaiaannya

mengatur mengenai konpensasi atau

melalui pengadilan, sedangkan cara

ganti

yang kedua akan membawa para

rugi

serta

pemulihan

kedua

memaksa

yang

belah

pihak

pertama

lingkungan. Hukum sebagai sarana

pelaku

penangkal atau pembuat jera pelaku

perundingan.

pencemaran

terlibat Dallam proses penyelesaian

dan

pelaku-pelaku

untuk

akan

memilih

jalan

Pihak-pihak

yang

potensial lainnya. Agar hukum dapat

sengketa

melihat

berfungsi sebagai sarana penangkal

peluang

untuk

maka berbagai cara dapat ditempuh,

masalah

dengan

misalnya penerapan ancaman sanksi

karena ada unsur tawar-menawar

pidana penjara yang tinggi bagi

dan

pencemar lingkungan. Hukum dapat

langgeng. Sedangkan aspek yang

juga berfungsi untuk memperkuat

tidak ada peluang yang menyangkut

posisi

proses perhitungan bahwa masalah

masyarakat

dengan

cara

harapan

memberikan hak-hak hukum, yaitu

mereka

hak atas lingkungan hidup yang

diselesaikan

sehat dan baik, hak berperan serta

(misalnya

atau

hak

untuk

adanya

faktor

menyelesaikan baik

terutama

keberhasilan

tidak

yang

mungkin

dengan pengadilan)

dapat

cara

lain

kecuali

mendapatkan 9 Jur. Andi Hamzah, “Penegakan Hukum Lingkungan” (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), Cet ke-1. Hal.83




perundingan karena mereka merasa

Namun proses tersebut akan

akan menghadapi masalah yang

dipengaruhi oleh aspek makro,

lebih rumit dan berkepanjangan

yaitu hal-hal lain yang berbeda

dilain pihak penyelesaian masalah

diluar jangkauan para pelaku

melalui pengadilan dapat didorong

yang

oleh beberapa hal:

kepentingan

1. Seseorang membawa perkaranya

keamanan. Dapat juga sengketa

kepengadilan

apabila

ia

bersengketa, publik

kepentingan

juga

perekonomian

bahwa

seperti

yang dinilai berkaitan dengan

menghadapi jalan buntu. Dapat terjadi

misalnya

upaya

masyarakat dan

luas, politik,

memejah hijaukan suatu perkara

penyelesaiannya

merupakan taktik atau cara yang

pengaruhi oleh pihak-pihak lain

digunakan oleh penuntut untuk

yang berkepentingan, terutama

memperkuat posisisnya dalam

berupa

proses tawar-menawar sehingga

menempuh

dapat memaksa tertuduh berbuat

sengketa yang dapat merugikan

sesuatu

kepentingan umum.10.

untuk

menyelesaikan

masalhnya dimeja perundingan. Artinya,

penuntutan

pengadilan

hanya

dorongan cara

Cara-cara

di

untuk

digunakan

akan

agar

di

tidak

penyelesaian

yang

ditempuh

menyelesaikan

sengketa

sangat dipengaruhi oleh sistem yang

sebagai alalt untuk memaksa

berlaku

tertuduh untuk berunding. Hal

kebiasaan-kebiasaan

tersebut terjadi antara pelaku

dimasyarakat ataupun aturan-aturan

sengketa yang kekuatannya tidak

formal

seimbang.

mengembangkan

2. Mejah

hijau

dipilih

karena

dimasyarakat,

yang

yang

berlaku.

baik ada

Untuk sistem


tingkat pelanggaran dinilai oleh

menurut

Sunoto,

perlu

penuntut telah melampaui batas

memperhatikan paling tidak lima (5)

toleransi.

aspek khusus, yaitu11:

3. Cara tersebut ditempuh hanya karena faktor kebiasaan, yaitu praktik-praktik dilakukan menghadapi

yang

lajim

masyarakat

apbila

suatu

10

Siswanto Sunarso, “Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa” Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), Cet ke-1. Hal.112-113

masalah.

11

Ibid, Hal. 113-117




a. Karakteristik Kasus

kelalaiannya

Pengaduan

dan

membiarkan

terjadinya pencemaran.

penyelesaian sengketa dikaitkan

b. Kelembagaan

dengan lingkungan hidup, maka

Unsur

kelembangaan

persoalan menjadi lain, terutama

menyangkut

keberadaan

dan

apabila kasusnya bersekala besar

kemampuan

lembaga

yang

dan

berkaitan dengan penyelesaiaan

berkaitan

dengan

jenis

kegiatan pembangunan tertentu

sengketa

yang strategis. Hal ini adanya

Didalamnya

anggapan

pengetatan

adaministrasi dan mekanisme

pengawasan terhadap kegiatan

kerja lembga-lembaga eksekutif,

yang mengganggu lingkungan

judikatif, dan legislatif. Kesiapan

tidak

ketiga jenis lembaga tersebut

bahwa

menguntungkan

pembangunan.

Kelancaran

penyelesaian lingkungan

bagi

juga

penting

lingkungan. termasuk

karena

sengketa

lembaga

dipengaruhi

perannya

sistem

setiap

perlu

jenis

memainkan

dalam

sistem

oleh kesulitan-kesulitan teknis

penyelesaian sengketa yang akan

pembuktian

dikembangkan.

yang

dilapangan,

menyangkut

baik

tekhnologi

kemampuan

Apabila ketiga

jenis

dan kemampuan sumber daya

lembaga tersebut tidak dilakukan

manusia. Apabila suatu kasus

secara bersama-sama dan saling

tidak dapat dinaikkan menjadi

menunjang, maka akan terjadi

tingkatan sengketa maka kasus

ketidak

tersebut sulit untuk diselesaikan,

sistem yang akan dikembangkan.

kecuali

ada

seimbangan

dalam

unsur

tindak

Pihak lain yang memerlukan

beberapa

kasus

perhatian adalah kelembagaan

menunjukkan, bahwa tuntutan

masyarakat, terutama dikaitkan

tidak hanya ditujukan kepada

dengan

pihak yang mempunyai potensi

masyarakat

pencemaran tetapi juga instansi

cara-cara penyelesiaaan sengketa

pemerintah.

yang

pidanannya

Instansi-instansi

pemerintah tersebut bertanggung

jawab

dianggap

upaya dan

dilakukan

pemberdayaan penggunaan

berdasarkan

kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

atas

c. Hukum




Sejak

orang

mulai

perundangan yang berlaku.

mempelajari ilmu pengetahuan

Karena

hukum

peraturan perundangan yang

maka

sudah

ada

itu,

kelengkapan

pembagian hukum menjadi dua

mengatur

(2) macam yaitu, hukum publik

kegiatan pembangunan yang

dan hukum privat/hukum sipil.

berkaitan dengan lingkungan

Terdapat

mutlak diperlukan. Bahkan

perbedaan

hukum

lingkungan

dan

pubilk dan hukum sipil. Menurut

perlengkapan

Ulpianus hukum publik adalah

perundangan tersebut harus

hukum

yang

disertai dengan kemampuan

dengan

kepentingan

berhubungan Negara

untuk

peraturan

mengakomodasi

romawi, sedang hukum sipil

permaslahan-permasalahan

adalah hukum yang berhubungan

lingkungan dimasa depan.

dengan

kepentingan

orang-

2. Pengembangan

peraturan

orang, sebab ada hal-hal yang

perundangan

bersifat kepentingan umum dan

diperlukan

hal-hal

mempasilitasi para pelaku

yang

bersifat

kepentingan perseorangan. aspek

diperlukan

guna

terkait dalam mengefektifkan sistem

dan

mendukung

upaya

penelusuran

pengembangan

sistem

penyelesaian

penyelesaian

untuk

dan pihak-pihak lain yang

Pengembangan hukum

tersebut

tata

cara dan

kasus-kasus

sengketa

lingkungan, dengan landasan

lingkungan. Ada tiga (3) alasan

hukum dan prosedur yang

pengembangan aspek ini, yaitu:

jelas.

1. Pengelolaan

lingkungan

3. Pengembangan

peraturan

hidup dan kegiatan lain yang

perundingan

dibidang

berkaitan

lingkungan hidup diharapkan

dengan

pelanggaran harus dilihat dan

dapat

diselesaikan dalam kerangka

lembaga-lembaga

penegakan hukum. Karena

pemerintah

itu penyelesaian kasus-kasus

fungsi

atau

lingkungan

vertikal maupun horizontal.

harus berdasarkan peraturan

Aspek ini penting terutama

sengketa

mempasilitasi

menjalankan

koordinasi

baik




dikaitkan

dengana

yang

lebih

penting

adalah

kewenangan daerah dalam

dukungan terhadap upaya-upaya

mengkoordinasikan kegiatan

penegakan hukum lingkungan.

pembanguna, industri,

seperti

Berdasarkan uraian tersebut,

pertambangan,

maka dapat digambarkan bahwa

kehutanan dan pertanian.


d. Pemberdayaan masyarakat Aspek

hidup menurut UU Nomor 23 Tahun

pemberdayaan

1997 jo UU Nomor 32 Tahun 2009

masyarakat diasumsikan bahwa

dapat ditempuh melalui pengadilan

sengketa lingkungan akan selalu

atau diluar pengadilan, berdasarkan

melibatkan

pilihan berdasarkan suka rela para

masyarakat

senantiasa

dan

berkaitan

dengan

piohak

yang

kepentingan

orang

banyak.

Ketentuan

ini

Keterlibatan

masyarakat

memerlukan

perhatian

ini

melindungi

bersangkutan. dimaksud

hak

keperdataan.

dalam

Apabila

sistem


sengketa

hidup diluar pengadilan, guggatan

lingkungan yang menyangkut

melalui pengadilan hanya dapat

dua

yakni

ditempuh apabila upaya tersebut

pengembangan penyelesaian

kepentingan

telah

untuk

dipih

upaya

peningkatan

kesadaran

dan

dinyatakan tidak berhasil oleh salah

kepedulian

masyarakat

dan

satu

peningkatan

kekuatan

untuk

atau

para

bersengketa.

pihak

yang

Penyelesaian

diluar

berperan serta.

lembaga pengadilan ini tidak berlaku

e. Dukungan publik

terhadap tindak pidana lingkungan

Salah satuu prasaratan pengembangan

hidup.

sistem

penyelesaian

Ketentuan

dimaksudkanuntuk

ini mencegah

sengketa

terjadinya pututsan yang berbeda

adalah

mengenai satu sengketa lingkungan

dukungan publik, baik dalam

hidup untuk menjamin kepastian

bentuk

hukum.

lingkungan

hidup

kelompok,

sosial,

Penyelesaian

sengketa

lembaga swadaya masyarakat

lingkungan hidup diluar pengadilan

maupun media masa. dukungan

diselenggarakan

publik ini tidak hanya terbatas

kesepakatan mengenai bentuk dan

pada aspek legitimasi akan tetapi

besarnya

ganti

untuk

rugi

mencapai

dan/atau




mengenai tindakan tertentu guna

pihak ketiga yang netral yang dapat

menjamin tidak akan terjadinya

berbentuk:

aytau terulangnya dampak negative

a. Pihak ketiga netral yang tidak

terhadap

lingkungan

hidup.

memiliki

kewenangan

Penyelesaian sengketa lingkungan

mengambil

hidup melalui perundingan diluar

ketiga

pengadilan

sebagai pihak yang memfasilitasi

dialakukan

secara

keputusan.

netral

ini

Pihak

berfungsi

sukarela oleh para pihak yang

para

berkepentingan yaitu para pihak

berkepentingansehingga

dapat

yang

dicapai

Pihak

mengalami

kerugian

dan

pihak

yang

kesepakatan.

mengakibatkan kerugian, instansi

ketiga netral ini harus disetujui

permerintahan yang terkait denagan

oleh

subjek yang disengketakan, serta

bersengketa,

dapat

hubungan

melibatkan

pihak

yang

para

pihak

yang

tidak

memiliki

keluarga

dan/atau

mempunyai keperdulian terhadap

hubungan kerja dengan salah

pengelolaan

lingkungan

hidup.

satu pihak yang bersengketa,

Tindakan

tertentu

disisni

memilki

upaya

melakukan

dimaksudkan memulihkan

sebagai fungsi

lingkungan

ketetampililan untuk perundingan

atau

penegahan serta tidak memiliki

hidup drngan memperhatikan nilai-

kepentingan

nilai yang hidup dalam masyarakat

perundingan ataupun hasilnya.

setempat.

b. Pihak

Dalam penyelesaian sengketa

terhadap

ketiga

memiliki

netral

proses

yang

kewewnangan

linkungan hidup diluar pengadilan

mwngambil keputusan berfungsi

dapat digunakan jasa pihak ketiga

sebagai

baik

mempunyai

putusan arbitrase ini bersifat

keweangan mengambil kepetusan

tetap dan mengikat para pihak

maupun yang memiliki kewenangan

yang bersengkta.

yang

mengambil

tidak

keputusan,

untuk

arbiter

Disamping

dan

semua

itu

membantu penyelesaian sengketa

pemerintah/atau masyarakat dapat

lingkungan

Untuk

membentuk lembaga penyedia jasa

melancarkan lancarnya perundingan

pelayanan penyelesaian lingkungan

diluar pengadilan, para pihak yang

hidup yang bersifat bebas dan tidak

berkepetingan dapat meminta jasa

memihak. Lembaga penyedia saja

hidup.





dengan bantuan mediator. Tidak

hidup ini dimaksudkan sebgai suatu

menenmpuh

lembaga yang mampu memperlancar

berdasarkan

pelaksanaan

pihak

merupakan pelanggaran terhadfap

dengan

ketentuan pasal 130 HIR dan atau

mekanisme

[penyelesaian

sengketa

mendasarkan para priendsif yang

154 RBG

tidak

putusan

berpihakan

dan

profesionalisme. Dalam

peraturan

mediasi ini

yang mengakibatkan batal

demi

hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor pasal

penyelesaian

prosedur

32

UULH

Tahun

2008

tentang

proses

diluar

mediasi harus memerlukan beberapa

pengadilan dapat diminta jasa pihak

tahapan. Dalam sidang pertama yang

ketiga yang netral. Pihak ketiga

dihadiri

harus memenuhi syarat, yakni:

mewajibkan

1. Disetujui

sengketa

1

oleh

pihak

yang

terlebih

memiliki

keluarga

dan/atau

pihak,

para

berperkara

bersengketa; 2. Tidak

para

pihak

menempuh

dahulu

sebelum

hakim yang mediasi sidang

hubungan

dilanjutkan ketahap selanjutnya dan

hubungan

para pihak memilih para mediator

kerja dengan salah satu pihak

dan

hakim

menunjuk

dan

yang bersengketa;

menetapkan mediator dan sekaligus

3. Memiliki

keterampilan

untuk

menyerahkan fhoto copy berkas

mengatur

perundingan

atau

perkara kepada para mediator. Bila

sebagai penengah; 4. Tidak

tercapai kesepakatan dalam proses

memiliki

kepentingan

mediasi

proses

perundingan

merumuskan

terhadap

maupun hasilnya.

maka

para

pihak

kesepakan

secara

tertulis dan memberitahukan hasil

Peraturan Mahkamah Agung

kesepakatan itu kepada hakim untuk

RI (Perma RI) Nomor 1 Tahun

memenuhui

2008, menyebutkan bahwa mediasi

kesepakatan

sudah dimasukkan kedalam proses

perdamaian oleh hakim12. Jika para

peradilan formal dalam pasal 2 ayat

pihak

1 yang menegaskan bahwa semua

kesepakatan perdamaian dikuatkan

perkara

kedalam

perdata

yang

diajukan

kepengadilan

wajib

didahulukan

penyelesaian

melalui

perdamaian

12

pengukuhan sebagai

tidak

akta

akta

menghendaki

perdamaian,

Runtung Sitepu, 2006, Opcit, Hal. 6



kesepakatan


perdamaian

membuat

klausul

harus

Priendsif penyelesaian secara

pencabutan

sukarela ini dimaksudkan agar para

gugatan dan atau klausula yang

pihak

menyatakan perkara telah selesai13

kehendaknya

Menurut Moh. Asikin bahwa

tidak

kasus.

memaksakan

untuk

penyelesaian

Perundingan

dilakukan

selain cara penyelesaian lingkungan

dengan cara kekeluargaan dan bebas

(mediasi) diatas, dikenal bentuk lain

dari prasangka buruk. Persetujuan

seperti, Praktik dijepang sejak tahun

yan dicapai merupakan hasil dari

1970 dalam kogai funso sorih ho

perundingan yang dilakukan dengan

yakni dengan berlakunya The law

bantuan

for therosulition of pullition this

memihak.

putes berupa konsiliasi, arbitrasi,

mediator

yang

Penyelesaian

tidak

sengketa

dan kuasi judicial arbitaese. Di


amerika serikat dan kanada, ternyata

pada

penyelesaian kasus lingkungan lebih

berkembang

mengutamakan

serikat dan jepang. Sebagai Negara

penggunaan

umumnya

tumbuh

dinegara

dan

amerika

environmental mediation (mediasi

maju

lingkungan) dibanding dengan cara

dengan

lainnya

canggih dan banyak memeberikan

seperti

konsiliasi

arbitrasi.

Pilihan

ini

dengan

kesederhanaan

dan

dikaitkan

muncul

penggunaan

dampak

dalam

industri

sosial

modern tekhnologi

negatif

masyarakat

terhadap

disekitarnya.

prosedurnya dan berkebebasan para

Perkembangan sengketa lingkungan

pihak untuk menentukan pilihan

hidup diamerika serikat ini, dilatar

dalam

belakangi

perundingan,

hal

apa

oleh

kondisi

internal

sebaiknya untuk dilakukan untuk

dalam masyarakat setempat yaitu

mengakhiri

budaya konflik yang inheren dalam

bantuan

sengketa pasilitator

dengan

demikian

mediasi

lingkungan

priendsifnya

dengan (mediator)

sistem

karakteristik ini

adalah:

kehidupan

sehari-hari.

Dinegara jepang didasarkan pada

pada

latar

belakang

agama.

Bangsa

jepang yang menganut agama silto

1).

Kesukarelaaan, 2). Persetujuan, 3).

dengan

menggunakan

dan prosesnya tidak mengikat.

keseimbangan,

priensif keserasian,

keharmonisan, dalam sikap hidup 13

yang mengatur antara hubungan

PERMA No. 1 Tahun 2008 , Pasal 17 angka 6



manusia


dengan

lingkungan

2. Dalam penyelesaian sengketa

hidupnya14.

melalui

Penyelsaian

sengketa

pengadilan,

maka

akan menghasilkan putusan


pengadilan

berupa

pihak

dapat dilakukan oleh orang-orang

yang menang dan/atau pihak

yang bersengketa secara langsung,

yang kalah.

atau juga melalui jasa pihak ketiga.

3. Putusan pengadilan hanya

Penyelesaian sengketa lingkungan

mamapu menyelesaikan yang

hidup melalui pengadilan atau tidak

bersifat konkrit dan dapat

diluar pengadilan didasarkan atas

terbukti

pihak berdasarkan suka rela yang

persidangan.

bersengketa. Adapun manfaat serta efektifitas melalui

penyelesaian pengadilan

dan

4. Putusan

sengketa

dalam

pengadilan

dasarnyabersifat

diluar

kepada

proses

pada

mengikat

pihak-pihak

pengadilan bagi pihak-pihak yang

bersengketa

bersengketa. Maka menurut Moh.

mengikat pada pihak lain

Asikin

untuk

terdapat

perbandingan

dan

yang

ikut

tidak

bertanggung

karekteristik antara kedua sistem

jawab dalam penyelesaian

kelembagaan penyelesaian sengketa

sengketa.

lingkungan hidup tersebut:

5. Proses penyelesaian sengketa

a. Penyelesaian sengketa melalui

melalui

pengadilan

hanya

pengadilan:

mengaktualisasikan

kepada

1. Yang dipermasalahkan hanya

ketentuan-ketentuan hokum

membahas masalah masalah-

acara yang bersifat kaku.

masalah soal teknis hokum

6. Model penyelesaian sengketa

normatif dan mengabaikan

cendrung bersifat uniform

hal-hal

yang

bersifat

atau seragam dan terkesan

subtantif

yang

menjadi

monoton dan tidak dinamis.

masalah

sengketa

pokok

7. Peran pengacara atau kuasa

lingkungan hidup.

hokum dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan cendrung dominan.

14

Koesnadi Hardjasoemantri, “Sebuah Studi Tentang Kankyo Kihon Ho (Undang-Undang Lingkungan Hidup Jepang 1993), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996. Hal. 21

b. Penyelesaian

sengketa

diluar

pengadilan:




1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

(ADR), sedangkan dalam hukum

lebih

Internasional alternatif penyelesaian

mengutamakan hal-hal yang

dilakukan

bersifat subtantif dari pada

Negosition, Kontiliation, Mediation,

yang bersifat teknis yuridis.

Fact

benar-benar

memuaskan

kedua

Finding,

Arbitration.

pihak-pihak yang bersengketa dan

belah

diselesaikan

secara

langsung.

Concilition, Mediation, Fact finding,

pihak.

Arbitration

3. Hal-hal yang tersirat atau yang

terpendam

dilakukan

dengan

mengunakan jasa pihak ketiga16.

dapat

Conciliation

diselesaikan secara tuntas.

memberikan

peran

4. Memeberikan peluang atau

kepada pihak ketiga hanya bersifat

memungkinkan pihak-pihak

pasif dan cendrung berperan sebagai

lain untuk ikut terkena dalam

pasilitator.

penyelesaian

meberikan

sengketa

tersebut.

Mediation

Model peran

kepada

pihak

ketiga lebih bersifat mengarahkan

5. Proses penyelesaian sengketa

kepada

hal-hal

subtantif

yang

bersifat lues dan tidak kaku

menjadi pokok masalah sengketa

atau pleksibel.

tersebut.

6. Model penyelesaian sengketa

Model

merupakan

fact

penyidik

finding

independen

dilakukan sesuai dari sifat

tentang pencarian dan pengumpulan

sengketa atas dasar pilihan

fakta

secara suka rela.

terekomendasi dalam memecahkan

7. Para

pihak

menyelesaikan

15

cara-cara:

Negotiation dilakukan oleh para

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

dengan

yang

dan

persoalan

bersifat

sengketa.

sebagai

Conciliation,

Mediation, dan Fact finding tidak

sengketa

dapat lebih beperan dalam

mempunyai

penyelesaian sengketa15.

mengambil keputusan secara final,

Alternatif

penyelesaian

sedangkan

memberikan peran kepada pihak

sengketa

dalam

kepustakaan

Amerika

Serika

dinamakan

Alternatif

Dispute

Resolution

16

Siswanto Sunarso, 2005, Opcit. Hal. 122-123

kewenangan

model

untuk

Arbitation

Ibid, Hal. 123




ketiga dan diberikan kewenangan

Penyelesaian sengketa diluar

untuk mengambil keputusan final17. Pihak

ketiga

pengadilan dapat diselenggarakan

harus

untuk

mencapai

kesepakatan

mempunyai syarat-syarat, diantarnya

mengenai bentuk dan besarnya ganti

harus mendapatkan persetujuan dari

rugi dan/atau mengenai tindakan

pihak-pihak yang bersengketa, tidak

tertentu guna menjamin tidak akan

mempunyai hubungan keluarga atau

terjadinya atau terulangnya dampak

hubungan

negatif terhadap lingkungan hidup.

kerja,

dan

memiliki

keterampilan serta tidak memiliki

Kegiatan

kepentingan atau interes terhadap

lingkungan hidup yang dilakukan

pokok masalah sengketa tersebut.

para

Peran dan sifat dari pihak ketiga di

dahulu

tuntut sipat kepedulian terhadap

diantara keduanya agar para pihak

pokok

dan

juga dapat melukukan mediasi diluar

sebagai pihak bersipat netral. Dalam

pengadilan dengan meminta jasa

undang-undang lain yaitu Undang-

mediator, artinya mediator berhak


untuk

tentang pemerintahan daerah, dalam

perdamaian

pasal 43 dengan istilah “paksaan

lingkungan hidup yang telah terjadi

pemilihan

dimana

kepada para pihak, dan mediator

berdasarkan

tidak mempunyai wewenang untuk

hinder ordonanti. Penegakan hukum

memutus perkara dan sifatnya netral

lingkungan melalui intrumen hukum

tidak memiliki rasa nepotisme atau

perdata

keperpihakan kepada salah satu

masalah

lingkungan

hukum”

pencabutan

hukum

dalam

Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 diatur dalam Bab

VII

lingkungan

tentang hidup

pihak

sengketa

seharusnya

memiliki

mencari

terlebih

kesepakatan

kesepakatan

terhadap

sengketa

mereka yang bersengketa.

sengketa penyelesaian

III. KESIMPULAN DAN SARAN

sengketa lingkungan hidup dapat

3.1 Kesimpulan

ditempuh melalui pengadilan atau diluar

penyelesaian

pengadilan

Dari hasil penelitian yang telah

berdasarkan

dipaparkan diatas, maka peneliti dapat

pilihan berdasarkan suka rela para

mengambil

beberapa

pihak yang bersengketa.

antara lain sebagai berikut:

kesimpulan

1. Bagi para pihak yang berperkara 17

mediasi

Ibid, Hal. 124

bertujuan

untuk

(a)




tercapainya penyelesaian sengketa

berhak nantinya untuk melakukan

yang

pengukuhan

menghasilkan

keputusan

kesepakatan

yang dapat diterima oleh semua

perdamaian tersebut kepengadilan.

pihak sehingga para pihak tidak

2. Penyelesaian sengketa lingkungan

menempuh upaya banding dan

hidup

kasasi, (b) penyelesaian perkara

melalui pengadilan atau diluar

lebih cepat dan biaya murah, (c)

pengadilan dalam hal ini dapat

hubungan baik para pihak yang

dijelaskan

bersengketa tetap dapat dijaga, dan


(d)

Tentang

lebih

tinggi

tingkat

juga

dapat

dilakukan

didalam

Undang-

Perlindungan

dan

kemungkinan untuk melaksanakan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

kesepakatan.

bagi

pada Bab XIII bagian kesatu yang

pengadilan, tujuan mediasi adalah

terdapat didalam pasal 84 ayat

(a) mengurangi kemacetan dan

(1,2,3) yang menyatakan: ayat (1)

penumpukan

“penyelesaian

Sedangkan

perkara

(cour

sengketa

cogestion) dipengadilan, dan (b)

lingkungan hidup dapat ditempuh

memperlancar

melalui pengadilan. Pada ayat (2)

jalur

keadilan

(acces to justice) di masyarakat.

“pilihan

Dengan demikian diharapkan para

lingkungan hidup dilakukan secara

pihak

sukarela oleh para pihak yang

yang

sudah

menyelesaikan dengan

perundingan

jalur

pengadilan gugatan

mediasi

untuk

”gugatan

melakukan

Pada

sengketa

ayat

melalui

(3)

pengadilan

hanya dapat ditempuh apabila

sebagai

upaya

mereka

diluar pengadilan yang dipilih

yang

dinyatakan tidak berhasil oleh satu

perkara

putusan

bersengketa.

diluar

kepengadilan

pengukuhan kedalam

dapat

penyelesaian

hakim

penyelesaian

para

sengketa

nantinya dimasukkan kedalam akta

atau

kesepakatan (akta fandading) guna

bersebngketa”.

tidak dapat lagi untuk dieksekusi

diamanatkan dalam pasal tersebut

nantinya apabila para pihak yang

dapat di interpretasikan bahwa

mungkin

mungkir

dari


kesepakatan

perdamaian

yang

hidup dapat dilakukan dengan

yang

Sesuai

yang

telah dirundingkan dengan dibantu

melalui

oleh

lingkungan pengadilan dan di luar

mediator,

dan

mediator

jalur

pihak

mediasi

di




lingkungan pengadilan yang sudah

penulis

dapat disepakati para pihak yang

menawarkan kepada para pihak

bersengketa.

pembaca

yang

khususnya

3.2 Saran 1. Lahirnya Undang-undang Nomor 32

tidak

tahun

2009

perlindungan lingkungan

maupun

pengelolaan

hidup

budiman

kepada

bapak/

dan ibu

dosen pembimbing berupa kritik

tentang

dan

bosan-bosannya

saran-saranya

yang

sifatnya membangun makalah ini

adalah

kedepannya.

merupakan hal yang baru dalam sistem

pelestarian

DAFTAR PUSTAKA

lingkungan

masyarakat yang mengedepankan

Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, Jakarta: kencana, 2009.

azas kebersamaan yang militan. Hal tersebut tentu banyak yang masih

kurang

di

sana

sini,

Alternativedisputeresolution(ADR),http://ww w.fmladr.com/services.html.available, diakses tanggal 23 maret 2012.

wajarlah kiranya Undang-undang tersebut menjadi sebuah bahan

Arifin, Syamsul, Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Di Sumatera Utara, Medan: pustaka bangsa press, 2004.

pembicaraan atau diskusi, akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja.

Donzel, E., Van., B. Lewis, dkk, Encyclopedia of Islam, Leiden E.J: Brill, 1990.

2. Suatu tindakan dan perbuatan dalam kehidupan adalah merupan hak dan kewajiban bagi setiap

Fredmen, Lawrence M, American law and introduction, 2 and edition, penerjemah Wisnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta: pattatanusa, 2001.

insan serta sama didepan hukum sesuai pasal 28 UUD 1945, serta sebaliknya setiap warga negara indonesia

berhak

mengajukan

Goodpaster, Garry, “Panduan Negosiasi dan Mediasi”, terjemahan Nagor Simanjuntak Jakarta: Proyek Ellips, 1999.

pendapat dan masukannya berupa insfirasi.

Dari

itu

berbagai

penulisan dalam makalah yang Haley, M. Nolan, Jacqueline, Alternatif Dispute Resolution In A Nutshell St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1992.

simpel ini mungkin masih jauh dari kebenaran yang dapat untuk di kaji

kembali

perkuliahan.

dalam

Oleh

sebab

dunia itu




Hamzah, Andi, Jur., “Penegakan Hukum Lingkungan” (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), Cet ke-1.

Thariza, O.K, Teori Keadilan Persfektif John Rawls, dikutif dari www. okthariza.multifly. com/ journal/item, diakses tangggal 23 maret 2012.

Keraf, A. Sonny, “Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya”, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 “Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Bandung:Citra Umbara, 2012),Cet ke-8.

Koesnadi, Hardjasoemantri, “Sebuah Studi Tentang Kankyo Kihon Ho (UndangUndang Lingkungan Hidup Jepang 1993), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

www. Google. Com.

Mamudji, Sri, Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator, Jakarta: IICT, 2009. PERMA Nomor. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008. Rangkuti, Sundari, Siti, “Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional”, Surabaya: Air Langga University Press, 2005. Rasjidi, Lili, dan Putra, IB Wyasa, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993. Sitepu, Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum adat pada fakultas ilmu hukum universitas sumatera utara, 2006. Supriadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), Cet ke6. Subagyo, P. Joko, “Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya” (Jakarta:PT Rineka Cipta 1992),Cet ke-2. Sunarso, Siswanto, “Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa” Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), Cet ke-1. Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014 123

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN. Oleh:

Recommend Documents