Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak

1.1.

LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), dijelaskan bahwa negara telah memberikan kewenangan penyelenggaraan penataaan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah, dalam hal pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonom juga mempunyai kewenangan yang besar dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penataan ruang, yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, di wilayahnya masingmasing. Permasalahan penyelengaraan penataan ruang di kawasan perkotaan diantaranya adalah semakin menurunnya kualitas permukiman yang ditunjukkan antara lain oleh: kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran (Air, Udara, Suara, Sampah), dan hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk artikulasi sosial dan kesehatan masyarakat, kurang tersedianya sarana jaringan pejalan kaki, tidak tersedianya ruang untuk kegiatan sektor informal, bencana alam, banjir dan longsor yang frekuensinya semakin sering dan dampaknya semakin luas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. Meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan luasan wilayah kota Pontianak menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan open spaces ) di perkotaan. hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka ( Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan seringkali tidak termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan bahkan terbengkalai dan ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena desain Ruang Terbuka Hijau tersebut tidak dapat mewadahi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ruang Terbuka Hijau hendaknya tidak hanya mampu menampung aktivitas sosial masyarakat saja tetapi dapat memberikan fungsi rekreatif, edukatif serta memiliki kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

open spaces ) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau Secara umum ruang terbuka publik ( dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan). Sedangkan ruang terbuka non-hijau dapat

Laporan Akhir

| I-1

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam-kolam retensi.

open spaces )

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (

suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Fungsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan sangat banyak, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman, hutan kota, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan ruang terbuka hijau dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai landmark kota yang berbudaya. Bentuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya. Secara arsitektural ruang terbuka hijau dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu ruang terbuka hijau juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahanlahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan (

urban agriculture) dan pengembangan

sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. Undang-undang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan minimal 20% merupakan RTH publik. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologi, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Dalam upaya mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik, khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Sebagai bagian dari wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau harus diselenggarakan secara terencana dan terpadu seiring dengan pembangunan perkotaan yang memperhatikan antara lain rencana tata ruang dan lingkungan agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efisien serta tercipta ruang-ruang terbuka hijau dengan lingkungan yang sehat, indah, dan nyaman. Namun perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Seiring dengan berkembangnya kota, kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya semakin bertambah sehingga ruang hijau tersebut mengalami konversi guna laha menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. Hal-hal tersebut diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan penyadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh di beberapa ruang kota dan menimbulkan masalah kemacetan akibat tingginya hambatan samping di ruasruas jalan tertentu.

Laporan Akhir

| I-2

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Pembangunan kota cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuh banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi, serta sarana dan prasarana kota lainnya. Lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan berupa meningkatnya suhu udara, pencemaran udara, menurunnya permukaan air tanah, banjir, intrusi air laut, serta meningkatnya kandungan logam berat dalam tanah. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dalam hal ini, diperlukan sebuah perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tujuan jangka pendek namun perlu mengembangkan visi dan misi ke depan dengan mempertimbangkan faktor kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pemanfaatan ruang, baik untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung, perlu dilakukan secara kreatif, sehingga konversi lahan dari pertanian produktif ataupun dari kawasan hijau lainnya menjadi kawasan non hijau dan non produktif, dapat dikendalikan. Penyelenggaraan penataan ruang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pemerintah/pemerintah daerah namun juga masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010, dimana salah satu komponen penyelenggaraan penataan ruang yang diatur adalah mengenai pembinaan penataan ruang, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang, meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam penataan ruang menjadi sangat penting saat ini, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan maupun dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilaksanakanlah kegiatan penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak. Kegiatan Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak adalah kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal yaitu sebagai produk pengaturan ruang terbuka hijau (RTH), juga sebagai dokumen panduan atau pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan agar memenuhi kriteria pembangunan dan pelayanan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan. Selain hal tersebut, Masterplan Ruang Terbuka Hijau diperlukan untuk mengarahkan jalannya pembangunan, mewujudkan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang RTRW Kota, mengendalikan pertumbuhan fisik kawasan perkotaan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Laporan Akhir

| I-3

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau

berdasarkan pada :

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

c.

Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;

d.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

f.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

g.

Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

h.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

i. j.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota; Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

k.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

l.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;

m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; n.

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;

o. p.

Peraturan Daerah Kota Pontianak terkait tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; Peraturan Daerah Kota Pontianak terkait tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak.

1.3.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1. Maksud Kegiatan Kegiatan Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Undang Undang Penataan Ruang terkait dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan aspek-aspek penataan dan pengelolaannya. 1.3.2.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan suatu pedoman penataan dan pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Pontianak berupa informasi lokasi dan rencana penataan serta desain Ruang Terbuka Hijau untuk menghasilkan ruang kota yang nyaman dan perencanaan Ruang Terbuka Hijau yang lebih terarah. Kegiatan ini dicapai melalui proses kajian pustaka dipadukan dengan pengalaman empiris di lapangan, sehingga b uku dan pedoman yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan bersama bagi pemerintah kota dan masyarakat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak. Tujuan jangka panjang kegiatan ini adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas tata ruang dan mewujudkan fungsi Ruang Terbuka Hijau untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi dan ekologi bagi masyarakat.

Laporan Akhir

| I-4

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak 1.3.3. Sasaran Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan ini adalah: -

Terselenggaranya kajian pustaka mengenai tipe-tipe RTH, pembangunan dan cara pengelolaannya.

-

Teridentifikasinya kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Pontianak

-

Terselenggaranya proses sintesa antara teori dan fakta di lapangan, sebagai masukan untuk merumuskan pedoman pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di

-

kawasan perkotaan. Merumuskan Strategi Pencapaian Ruang Terbuka Hijau Kota 30%

-

Tersedianya acuan lokasi-lokasi ruang terbuka Hijau di Kota Pontianak Tersedianya acuan rencana penataan pada lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau

-

Tersedianya acuan rencana desain pada lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau

-

Tersedianya acuan rencana Perkiraan biaya penataan dan biaya design pada lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau

-

Membuat arah pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak Tersusunnya pedoman pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan minimal berisikan: a. Luas minimum yang harus dipenuhi b. Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan c. Tahap-tahap implementasi penyediaaan RTH d. Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum e. Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsepkonsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya.

1.4.

MANFAAT

Pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : - Sebagai refensi untuk memudahkan pemangku kepentingan Ruang Terbuka Hijau baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam merencanakan dan -

membangun ruang terbuka hijau. Memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan Ruang Terbuka Hijau baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam tatacara pembangunan dan tata cara pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

-

Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk penyadaran perlunya Ruang Terbuka Hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal. Gambar 1.1 Manfaat Ruang Terbuka Hijau -

-

MANFAAT EKONOMI Peningkatan Nilai Properti Mengurangi Biaya Peng gunaan Energi Mengurangi Resiko Bencana Meningkatkan Pariwisata

MANFAAT SOSIAL Rekreasi Landmark kota Estetika Kota Penunjang Kesehatan Penunjang Pendidikan Ekologi

QUALITY OF LIFE

-

MANFAAT EKOLOGI Konservasi Alam Iklim P erkotaan Udara Bersih Konservasi Air Tanah Konservasi Lahan Reduksi Kebisingan

Sumber : Hasil Pemikiran Materi

Laporan Akhir

| I-5

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak 1.5. 1.5.1.

RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Kegiatan Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak ini dilaksanakan di wilayah Kota Pontianak dengan mempertimbangkan aspek-aspek ketersediaan lahan, fungsi Ruang Terbuka Hijau dan nilai-nilai kearifan lokal serta prinsip-prinsip penyediaan Ruang Terbuka Hijau lainnya. Berdasarkan status kepemilikan Ruang Terbuka Hijau dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu (a) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah), dan (b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat atau Non Publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat. Dalam penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak, ruang lingkup yang akan lebih dikembangkan adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. 1.5.2. Ruang Lingkup Materi Kegiatan Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, diperlukan serangkaian kegiatan dengan lingkup sebagai berikut : a. Tahap persiapan -

Pembentukan tim, kajian terhadap kerangka acuan kerja dan menyiapkan konsep serta rencana kerja.

-

Melakukan kajian pustaka mengenai RTH baik yang di luar maupun di dalam negeri. Kajian pustaka dan hasil studi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literature mengenai Ruang terbuka Hijau dan konsep-konsep penataan studi yang pernah dilakukan baik di kota Pontianak, di luar kota Pontianak maupun studi luar negeri yang dianggap cukup kompeten untuk diaplikasikan di Kota Pontianak.

-

Kajian ini antara lain mencakup : tipe/jenis RTH, fungsi RTH, nilai pebandingan luasan RTH terhadap luas kota atau jumlah penduduk, kajian lansekap (estetika), dan lainlain.

b.

Pengumpulan data dan informasi Data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey dan observasi lapangan adalah segala jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis dan penerapan konsep penataan RTH. Hasil survey dan observasi meliputi peta (peta distribusi RTH kota), fotofoto (foto sampel-sampel RTH Eksisting), peraturan dan rencana-rencana terkait, sejarah dan signifikansi historis kawasan, kondisi sosial budaya, kependudukan, kondisi fisik dan lingkungan, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas dan data-data lainnya yang relevan. -

Mengumpulkan data dan kebijakan sekunder/instansional seperti RTRW, kebijakan mengenai RTH dan system pengelolaan RTH

-

Melakukan observasi lapangan (data lokasi RTH eksisting dan RTH yang direncanakan berdasarkan RTRW serta komponen desain RTH yang telah diaplikasikan)

c.

Analisis Analisis adalah penguraian atau pengkajian atas amatan hasil survey, kajian pustaka dan studi terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan. Terselenggaranya proses sintesa antara teori dan fakta di lapangan, sebagai masukan untuk merumuskan pedoman pembangunan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkotaan. Dari hasil analisis ini akan diperoleh arahan solusi atau konsep penataan atas permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Melakukan sintesa antara hasil kajian teoritik dengan hasil observasi di lapangan dengan komponen analisis sebagai berikut: - Analisis Zonasi Tapak

Laporan Akhir

| I-6


d.

-

Analisis Hubungan Antar Ruang Analisis Hidrologi

-

Analisis Ketersediaan Lahan Analisis Tata Hijau

-

Analisis Site Furniture

-

Analisis Kebutuhan Dan Sistem Perparkiran Analisis Sosial Budaya

-

Analisis Finansial

Perumusan Masterplan RTH Perumusan tujuan penataan didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut: - Arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; - Isu strategis RTH, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi penanganan; dan - Karakteristik RTH Tujuan penataan dirumuskan dengan mempertimbangkan: - Keseimbangan dan keserasian antar bagian dari wilayah kota; - Fungsi dan peran RTH; - Kondisi sosial dan Lingkungan RTH; - Peran masyarakat dalam pembangunan RTH - Prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut. Konsep Penataan RTH dirumuskan berdasarkan: - Daya dukung dan daya tampung RTH berkaitan dengan Luas minimum yang harus dipenuhi - Perkiraan kebutuhan ruang untuk pengembangan RTH dan pelestarian fungsi lingkungan berkaitan dengan Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan - Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsepkonsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan disain selanjutnya. Masterplan RTH Kota Pontianak berisikan pedoman penyediaan, pemanfaatan dan penataan RTH yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Pontianak. Adapun lingkup kajian dalam penyusunan RTH kota Pontianak terbagi dalam : 1. Fungsi Utama (Ekologis/Alami) Kawasan Lindung : a) Kawasan Bergambut (lebih dari 4 meter) b) Sempadan Sungai 2. Fungi Penunjang (Arsitektural,Ekonomi,Sosial/Binaan) Taman dan Hutan Kota : a) Taman RT b) Taman RW

d) Taman Kecamatan e) Taman Kota

c) Taman Kelurahan Jalur Hijau Jalan :

f) Hutan Kota

a) Pulau Jalan dan Median Jalan b) Jalur Pejalan Kaki Fungsi Tertentu : a) Jaringan Listrik Tegangan Tinggi b) Tempat Pemakaman Umum c) Bufferzone TPA d) Bufferzone PLN Pembangkit

Laporan Akhir

| I-7

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak e)

Gambar 1.2 Ruang Lingkup Ruang Terbuka Hijau Perkotaan WILAYAH PERKOTAAN

RUANG TERBANGUN RUANG TERBUKA

RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

FUNGSI INTRINSIK

Fungsi Ekologis

Bentuk RTH Ekologis/Alami

RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)

FUNGSI EKSTRINSIK

Fungsi Arsitektural Fungsi Ekonomi Fungsi Sosial

Bentuk RTH Binaan

Bentuk RTH Binaan

Bentuk RTH Binaan

RTH berbentuk Areal: Hutan (hutan kota, hutan lindung, hutan rekreasi), taman, lapangan olahraga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, industri, permukiman, pertanian) kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, plasma nutfah, dll)

RTH berbentuk Jalur: RTH koridor Sungai, RTH sempadan danau, RTH sempadan Pantai, RTH tepi jalur jalan, RTH tepi jalur Kereta, RTH sabuk hijau

Daya Dukung Ekologis

Struktur RTH Ekologis/Alami

Keselarasan, kesesuaian, keindahan

Struktur RTH Binaan

Manfaat Ekonomi

Daya Dukung Sosial

Struktur RTH Binaan

Struktur RTH Binaan

MODEL PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RTH KOTA

Sumber : Hasil Pemahaman Materi Laporan Akhir

| I-7

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Dari jenis RTH yang tertuang di dalam RTRW seperti disebutkan diatas, dirumuskan Rencana Ruang terbuka Hijau yang mencakup: a. Rencana lokasi dan cakupan kawasan b. Rencana penataan dan desain c. Rencana tata letak fasilitas d. Jadwal waktu dan tahapan pembangunan e. Pembiayaan Pembangunan Ketentuan pemanfaatan RTH merupakan upaya mewujudkan RTH dalam bentuk program pengembangan RTH dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan samp ai akhir tahun masa perencanaan yang terbagi dalam beberapa tahapan pembangunan baik pengembangan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Ketentuan pemanfaatan RTH disusun berdasarkan: - Rencana pola ruang yang tertuang dalam RTRW Kota; -

Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan; Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;

-

Prioritas pengembangan RTH dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah serta rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM).

Secara umum suatu Masterplan RTH, terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu: a. Analisis Kebutuhan : Hal terpenting adalah tingkat kebutuhan akan letak dan fungsi ruang terbuka Hijau itu sendiri bagi keindahan kota. b. Kelayakan teknis : Secara teknik Ruang Terbuka Hijau yang didesain dapat diaplikasikan baik dari fungsi, faktor kenyaman dan keindahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai penggunanya c. Kelayakan financial : Berdasarkan estimasi yang dilakukan untuk komponen di atas

start-up costs, operating cost, revenue projections, sourcer of financing dan profitability analysis. dilakukan analisis kelayakan financial, diantaranya seperti

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN Penyusunan Laporan Pendahuluan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak dibagi menjadi empat bab. Secara garis besar isi pembahasan tiap-tiap bab dapat dikemukakan sebagai berikut : BAB 1 : Dalam bab ini diuraikan secara garis besar hal-hal pokok yang akan dibahas dalam kegiatan ini, yaitu meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat ruang terbuka hijau serta ruang lingkup yang meliputi lingkup wilayah perencanaan dan ruang lingkup materi perencanaan. BAB 2 : Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum kawasan perencanaan

yaitu

kondisi wilayah Kota Pontianak yang meliputi kondisi fisik, potensi wilayah serta data dan informasi yang dapat membantu perencanaan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak. BAB 3 : Bab ini mengkaji tentang analisis tapak ruang terbuka hijau yang dilakukan dalam penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak melalui beberapa tahapan analisis seperti analisis ruang terbuka hijau kawasan lindung, analisis ruang terbuka hijau taman dan hutan kota, analisis ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, dan analisis ruang terbuka hijau fungsi tertentu.

Laporan Akhir

| I-8

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak BAB 4 : Dalam bab ini membahas mengenai tahapan yang dilakukan setelah analisis yakni perumusan konsep ruang terbuka hijau sehingga dihasilkan kriteria bentukan ruang terbuka hijau yang sesuai di Kota Pontianak. BAB 5 : Pada bab ini menguraikan tentang rencana ruang terbuka hijau yang merupakan gambaran dari konsep ruang terbuka hijau yang dihasilkan pada bab sebelumnya. Adapun gambaran dalam rencana ruang terbuka hijau tersebut meliputi rencana kawasan lindung, taman, jalur hijau jalan serta rencana untuk ruang terbuka hijau fungsi tertentu. BAB 6 : Bab ini berisikan kajian mengenai analisis finansial dan kelembagaan terhadap penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak yang meliputi analisis kelayakan finansial terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada serta rencana anggaran biaya terhadap ruang terbuka hijau dan analisis kelembagaan yang mengelola ruang terbuka hijau tersebut.

Laporan Akhir

| I-9


2.1.

GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK

2.1.1. Batas Dan Luasan Wilayah Administrasi Kota Pontianak mempunyai luas wilayah 107,82 km

2

yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29

kelurahan serta dibatasi oleh wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Secara administratif, kota Pontianak berbatasan dengan : a) Sebelah Utara : Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya b) c) d)

Sebelah Selatan :

Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil

Sebelah Timur :

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang

Sebelah Barat :

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Kota Pontianak.

Kota Pontianak sebelum tahun 2007 terdiri dari 5 Kecamatan dengan 24 Kelurahan, kemudian terjadi pemekaran menjadi 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah kelurahan di kecamatan Pontianak utara berdasarkan perda No 12 tahun 2008, menjadikan Kecamatan Pontianak Utara yang semula 4 kelurahan menjadi 8 kelurahan. Adapun distribusi luas dan banyaknya jumlah kelurahan, RT dan RW pada kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 2.1 . Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Pontianak

No Kecamatan Luas Daerah 1 Pontianak Selatan 2 Pontianak Tenggara 3 Pontianak Timur 4 Pontianak Barat 5 Pontianak Kota 6 Pontianak Utara

Jumlah

Persentase (Ha) (%) Kelurahan RW RT 1.454 13,49 5 89 399 1.483 13,75 4 43 169 878 8,14 7 71 331 1.694 15,71 4 95 506 1.551 14,39 5 120 494 3.722 34,52 4 116 473 10.782 100,00 29 534 2.372

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2012

Laporan Akhir

| II-1


1 : 83.000

Laporan Akhir

| II-2

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak 2.1.2.

KONDISI FISIK DASAR

Gambaran kondisi fisik dasar diperlukan untuk mengetahui daya dukung lahan dan kualitas lingkungan kota, serta potensi sumber daya alam yang tersedia dalam mendukung semua kegiatan perkotaan pada umumnya. a. Klimatologi Berdasarkan hasil pencatatan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rata-rata temperature udara di Kota Pontianak berkisar antara 23,3 C hingga 27,5 C dengan rata-rata kelembaban udara berkisar antara 82% hingga 88%, sedangkan tekanan udaranya berkisar antara 1.007,8 milibar hingga 1.009,9 milibar. Pada tahun 2011, rata-rata kecepatan angin di Kota Pontianak berkisar antara 2 knot hingga 6 knot dengan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 24 knot. Selama tahun 2011 hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 27 hari dengan curah hujan sebesar 533,2 mm, sedangkan penyinaran matahari paling banyak terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 91%. b. Hidrologi Kota Pontianak berada dalam DAS Sungai Kapuas, tepatnya di sub-DAS bagian muara Sungai Kapuas. Keadaan hidrologi ini mempengaruhi keadaan fisik lingkungan pemukiman dalam kota dan pola perkembangan fisik kawasan terbangun kota, dimana 5% luas wilayahnya terdiri dari badan air Sungai Kapuas dan Sungai Landak serta 47% merupakan kawasan bekas rawa-rawa pasang surut yang direklamasi dan lebih dari setengahnya sudah dapat digunakan untuk pemukiman. Reklamasi rawa pasang surut yang dilakukan membentuk parit-parit drainase yang digunakan juga untuk keperluan rumah tangga dan lalu lintas air. Kota Pontianak terbelah tiga oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Sungai Kapuas dan Sungai Landak terpengaruh oleh pasang surut air laut mengakibatkan sebagian areal lahan kota terpengaruh oleh air pasang. Letak Kota Pontianak yang berada di Delta Sungai Kapuas berjarak kira-kira 20 km dari laut. Pengaruh pasang surut yang terjadi menyebabkan terjadinya intrusi air laut pada musim kemarau. Fluktuasi harian pemukaan Sungai Kapuas adalah antara 0,50 – 0,75 meter, sedangkan kedalaman air tanahnya antara 0,5 – 2,0 meter dari permukaan air tanah. Oleh karena itu, keadaan pasang surut Sungai Kapuas merupakan aspek hidrologis yang sangat berperan dan berpengaruh terhadap kota Pontianak. c. Ketinggian Dan Kemiringan Lahan Kota Pontianak berada pada ketinggian antara 0,8-1,5 meter diatas permukaan laut, dan berada di Delta Sungai Kapuas, sehingga topografinya datar. Kemiringan lahannya berkisar antara 0 – 2%

yang sangat menyulitkan untuk perencanaan drainase kota. Pada masa-

masa mendatang perlu dikembangkan sistem darinase terpadu dengan pertimbangan pasang surut air laut yang terjadi untuk mengatasi genangan-genangan yang sering terjadi pada musim hujan. d. Geologi dan Jenis Tanah Struktur geologi dan jenis tanah dalam pembangunan kota diperlukan untuk mengetahui kestabilan lereng, perencanaan pondasi, dan drainase lapisan batuan asalnya adalah jenis aluvial yang terbentuk pada masa kwarter. Batuan asal ini merupakan lapisan tanah keras yang baru ditemukan pada kedalaman antara 24 – 28 meter dibawah permukaan tanah. Batuan ini relatif kecil daya dukungnya, dan mendominasi Kota Pontianak, sehingga bangunan yang ada pada umumnya mengunakan pondasi tiang pancang. Lapisan tanah

Laporan Akhir

| II-3

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak diatas batuan ini sampai kedalaman 10 meter dari permukaan tanah adalah hasil pelapukan dari batuan asal di bawahnya. Kondisi relatif padat dengan daya dukung kecil. Sedangkan lapisan diatas kedalaman 10 meter pada umumnya bersifat gembur dan merupakan lapisan tanah bawah (sub-soil) dan lapisan atas (top-soil). Jenis tanah dilapisan permukaan merupakan tanah gambut. Sebagaimana layaknya lahan di daerah Kalimantan lainya, terutama di dekat pantai, maka sebagian besar lahan di Kota Pontianak merupakan lahan gambut. Ketebalan lahan gambut yang ada sangat mempengaruhi peruntukan lahan serta pondasi bangunan di kawasan ini. Secara jelas luasan lahan yang tertutup lapisan tanah gambut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2. Luas Lahan Yang Tertutup Lapisan Tanah Gambut Di Kota Pontianak Luas Daerah (Ha)

No Kecamatan

Luas Area Gambut (Ha) 1 - 1,2 m 1,2- 2,4 m 2,4 - 4 m > 4 m Jumlah

Luas Wilayah Tidak Gambut

1 Pontianak Selatan 1.454 69,20 553,23 571,50 - 1.193,93 260,07 2 Pontianak Tenggara 1.483 4,85 227,82 472,27 43,57 748,51 734,49 3 Pontianak Timur 878 - - - - 0,00 878,00 4 Pontianak Barat 1.694 - - - - 0,00 1.694,00 5 Pontianak Kota 1.551 54,59 129,32 20,93 - 204,84 1.346,16 6 Pontianak Utara 3.722 317,75 423,67 420,68 1.563,52 2.725,62 996,38 Jumlah

10.782 446,39 1.334,04 1.485,38 1.607,09 4.872,90 5.909

Sumber : RTRW Kota Pontianak

2.1.3.

KEPENDUDUKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Jumlah Penduduk Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh aspek kependudukan. Sehingga pengkajian terhadap aspek kependudukan sangat di perlukan dalam suatu perencanaan. Hal yang perlu dikaji dalam aspek kependudukan meliputi kualitas, kuantitas dan persebaranya. Dalam mengkaji hal tersebut, maka perlu diketahuai beberapa hal mengenai kependudukan. Diantaranya jumlah, distribusi, kepadatan dan komposisi dari penduduk di wilayah perencanaan maupun wilayah pengamatan. Jumlah penduduk Kota Pontianak tahun 2010 berdasarkan hasil perhitungan sensus penduduk sementara tahun 2010 berjumlah 550.304 jiwa yang tersebar pada enam wilayah Kecamatan. Dengan penduduk terbanyak di wilayah Pontianak Barat yaitu sebesar 123.472 jiwa atau 22,43%, sedangkan wilayah kota dengan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu sebanyak 45.139 jiwa atau 8,2%. Untuk distribusi dan perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 1990-2011 No Kecamatan Luas (Km

2

) JUMLAH PENDUDUK (jiwa) 1990 2000 2005 2010 2011 1 Pontianak Selatan 14,54 78.105 78.232 84.553 81.686 83.398 2 Pontianak Tenggara 14,83 23.940 35.812 40.446 45.139 45.721 3 Pontianak Timur 8,78 42.464 60.895 70.649 78.022 83.957 4 Pontianak Barat 16,94 93.345 121.594 112.531 123.472 125.400 5 Pontianak Kota 15,51 79.473 72.682 104.489 109.760 112.234 6 Pontianak Utara 37,22 79.331 95.319 108.703 112.225 114.746 Total

107,82 396.658 464.534 521.371 550.304 565.456

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2012

Laporan Akhir

| II-4


b. Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk Kota Pontianak pada tahun 2011 yang sekitar 5.244 jiwa/km Dengan kata lain, kepadatan penduduk Kota Pontianak periode 2000-2008 meningkat dari

2

.

2 . Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan 4.837 jiwa/km 2 menjadi 5.244 jiwa/km 2 . Dan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pontianak Timur yaitu 9.562 jiwa/km

Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pontianak Utara. Tabel 2.4 2 ) Tahun 2011 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak (Jiwa/Km


c. Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk Kota Pontianak sepuluh tahun terakhir Tahun 1999-2008 rata-rata sebesar 0,74 % dengan pertumbuhan terbesar terdapat di Kecamatan Pontianak Kota dan terkecil di Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai kecamatan baru. Tabel 2.5 Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak (%) Tahun 1990-2010 NO KECAMATAN LUAS (Km

2

)

JUMLAH PENDUDUK PERTUMBUHAN

1990 2000 2011 90 - 00 90 - 10 1 Pontianak Selatan 14,54 80.498 78.232 83.398 -0,3 0,4 2 Pontianak Tenggara 14,83 27.674 35.812 45.721 2,6 2,3 3 Pontianak Timur 8,78 48.758 60.895 83.957 2,2 3,1 4 Pontianak Barat 16,94 106.259 121.594 125.400 1,4 0,1 5 Pontianak Kota 15,51 80.893 72.682 112.234 -1,1 4,2 6 Pontianak Utara 37,22 87.246 95.319 114.746 0,9 1,7

Total 107,82 431.328 464.534 565.456 0,7 1,8 Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2012

2.1.4.

Potensi Bencana Alam

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa istilah terkait dengan bencana. Bencana adalah per istiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Secara Geografis Wilayah Kota Pontianak yang berada di Pulau Kalimantan tidak dilalui dengan jalur gunung berapi aktif seperti kota-kota di hampir sebagian besar pulau selain Kalimantan. Tetapi karena kondisi permukaan lahan yang rendah serta dilalui oleh beberapa sungai besar, Kota Pontianak sangat dipengaruhi dengan arus pasang surut air sungai. Maka tidak jarang Kota Pontianak sering tergenang saat intensitas hujan meningkat apalagi jika

Laporan Akhir

| II-5

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak bersamaan dengan pasang air sungai. Peristiwa alam lainnya yang pernah terjadi di Kota Pontianak adalah banjir, badai angin puting beliung dan kabut asap akibat kebakaran hutan. a. Banjir Menurut SK SNI M-18-1989-F (1989) dalam Suparta (2004) Banjir adalah aliran yang relatif tinggi, dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran. Dan air itu mengalir keluar dari sungai atau saluran karena sungai atau salurannya sudah melebihi kapasitasnya. Secara geografis Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas serta topografinya yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0 - 2 %. Terdapat beberapa lokasi dengan potensi genangan yang cukup luas antara lain: -

Parit Tokaya dan Sekitarnya : Kawasan Masjid Raya Mujahidin, Jalan KS. Tubun, Sutoyo, Suprapto dan Ahmad Yani

-

Sungai Bangkong : jl. Alianyang dan Sekitarnya dan jalan Putri Daranante Wilayah Parit Bentasan Sekitar Sungai Malaya

-

Wilayah sekitar Jeruju sampai Jl. Karet

-

Wilayah Batu Layang Sebagian Besar wilayah Pontianak Timur yaitu Sekitar jalan Panglima Aim

- Wilayah sekitar Parit H. Husin I dan Sungai Raya Dalam Wilayah genangan yang terdapat di Kota Pontianak sebagaian besar merupakan genangan sesaat yang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi. Selain itu luasnya wilayah genangan di Kota Pontianak disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: -

Banyaknya terjadi penyempitan saluran primer

-

Keberadaan jembatan di beberapa saluran primer Bangunan di sepanjang bantaran sungai

-

Terbatasnya ketersediaan daerah resapan Prilaku masayarakat yang masih membuang sampah ke Sungai

-

Kurangnya jalan paralel dengan parit dan Sungai Penyempitan jembatan di jalan Ahmad Yani, Tanjungpura dan Imam Bonjol

-

Banyaknya bangunan di atas parit

-

Kondisi permukaan wilayah kota berada pada permukaan yang rendah, dan jika permukaan air pasang tertingginya minus 40 cm

Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah membongkar bangunan di atas parit, normalisasi parit, pengerukan parit, peninggian jalan, pengendalian perkembangan kawasan terbangun, terutama pada kawasan yang berfungsi sebagai resapan dan pengendalikan kepadatan bangunan dan ketersediaan lahan resapan pada masing-masing kavling dengan aturan Koefesien Dasar Bangunan. b. Kebakaran dan Kabut Asap Pontianak yang terletak di sekitar Equator merupakan daerah yang potensial untuk terbentuknya kabut asap pada pagi hari yang didahului dengan adanya proses pemanasan dan pendinginan. Adanya variasi tersebut menandakan bahwa jenis kabut yang terjadi adalah kabut radiasi, dengan waktu kejadiannya pada pagi hari. Kota Pontianak yang terletak di wilayah Equator sering mengalami peristiwa cuaca yang berhubungan dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang berlangsung pada tahun 2006 merupakan salah satu dampak kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Kebakaaran hutan menghasilkan asap tebal yang bertahan lama di atmosfer. Visibility akan berkurang bahkan hingga kurang dari 100 m. Selain itu, polusi asap juga dapat menggangu kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan gangguan terhadap sektor perhubungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai tingkat kekeringan yang terjadi dengan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan sehingga kerugian yang terjadi dapat diminimalisir.

Laporan Akhir

| II-6

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak c. Angin Puting Beliung Memasuki musim Panca Roba (Musim transisi dari musim kemarau ke musim hujan) Pontianak rentan terhadap Angin Puting Beliung. Hal tersebut disebabkan karena Pontianak merupakan dataran rendah dan daerah terbuka. Badai Angin kekuatannya dapat menghancurkan beberapa bangunan semi permanen di beberapa bagian wilayah kota. Kota Pontianak beberapa kali dilanda badai sesaat yang mampu memporak-porandakan sejumlah kawasan di kota. 2.1.5.

Potensi Sumber Daya Alam

Kota Pontianak memiliki potensi alam diantaranya terdapatnya 2 buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yang melintasi Kota Pontianak. Terlebih Kota Pontianak berada pada posisi strategis yaitu dilalui oleh garis equator dengan segala peristiwa yang mempunyai daya tarik alami. Potensi ini membawa karakteristik tersendiri, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai Kota Air dan kota Khatulistiwa. Potensi ini dapat dikembangkan untuk pengembangan wilayah Kota Pontianak diantaranya : a.

Wilayah Sungai dan Parit

Kota Pontianak mempunyai sungai-sungai dan parit yang berjumlah 42 sungai/parit. Paritparit yang cukup banyak tersebut menyebar secara merata hampir di seluruh pelosok kota. Pemerintah Belanda membangun parit-parit, untuk mengatasi kondisi alam Pontianak yang berawa. Sungai dan parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Pontianak untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi. Sungai dan sejumlah parit Kota Pontianak yang sangat berkaitan dalam satu kesatuan sistem hidrologi. Wilayah perkotaan dipengaruhi oleh pasang surut air Sungai, sehingga jika pasang bersamaan dengan intensitas hujan yang tinggi sering kali menimbulkan banjir. Data sebaran sungai dan parit di Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 2.6 . Tabel 2.6 Persebaran Sungai Dan Parit Di Kota Pontianak


Laporan Akhir

| II-7

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak b.

Kawasan Wisata

Sebagai kota yang terbuka dengan kota-kota lain serta merupakan pusat kegiatan pemerintahan, swasta, dan sosial budaya sehingga menjadikan kota ini tempat pendatang dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya sehingga lebih heterogen. Sebagai Ibukota Provinsi, tentunya kota Pontianak juga menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Event/peristiwa budaya yang dapat menarik wisatawan manca negara maupun wisatawan nusantara dan diadakan secara berkala di kota Pontianak seperti : - Ulang Tahun Pemerintah Kota Pontianak -

Festival Budaya Bumi Khatulistiwa

-

Lomba Dayung Hias dan tradisional Gawai Dayak

-

Naik Dango Meriam Karbit/Keriang Bandong

-

Kulminasi Matahari di Tugu Khatulistiwa

-

Cap Go Meh/Barongsai Festival Kue Tradisional

Sebagai Kota yang mana cikal bakalnya dari sebuah kota kerajaan perlu melestarikan identitas lokal dengan konservasi dan preservasi bangunan bersejarah dan lingkungannya maupun menuangkannya dalam desain bangunan-bangunan baru penunjang kawasan. bergesernya identitas kota dengan dibangunnya bangunan-bangunan megah dan mewah

Mulai

bernuansa modern menyebabkan mulai mengeser eksistensi bangunan tradisional kerajaan sehingga identitas lokal dirasa semakin berkurang. Adapun beberapa kondisi situs budaya dan daerah tujuan wisata di Kota Pontianak diuraikan sebagai berikut : -

Makam Batu Layang Alun-alun Kapuas

-

Tugu Khatulistiwa Keraton Kadriah

-

Masjid Jami

2.1.6. Potensi Ekonomi Wilayah Keberadaan fasilitas perdagangan memegang peranan yang sangat penting bagi Kota Pontianak mengingat salah satu fungsi bagi Kota Pontianak sebagai Kota Perdagangan dan Jasa serta indikator perkembangan kegiatan ekonomi Kota. Adapun fasilitas ekonomi yang terdapat di Kota Pontianak terdiri dari 20.305 Toko dan warung, 961 Industri, 546 penginapan dan Restoran, 36 Pasar umum, 17 Supermarket, 70 bank, 38 Asuransi dan 502 fasilitas ekonomi lainnya. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan naik atau turunnya produk yang dihasilkan, sebagai balas jasa seluruh kegiatan ekonomi. Naik turunnya angka PDRB biasa juga disebut laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan. Untuk keperluan analisis biasanya mempergunakan harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan menggunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB makin tinggi juga pertumbuhan ekonominya. Karakteristik perekonomian ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik perekonomian wilayah kota Pontianak baik dalam lingkup wilayah lebih luas (Kalimantan Barat) maupun dalam lingkup internal kota. Kajian terhadap kegiatan perekonomian ini meliputi struktur dan

Laporan Akhir

| II-8

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak pertumbuhan ekonomi wilayah, kinerja (produksi) beberapa sektor perekonomian yang penting, sektor unggulan, serta kawasan strategis. Perekonomian regional pada umumnya membahas penggunakan indikator pendapatan regional (PDRB), yang dalam hal ini diambil dalam satuan nilai tambah. Perekonomian Kota Pontianak sampai dengan tahun 2011 berdasarkan harga konstan masih di dominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tingginya peran sektor perdagangan, hotel dan restoran didukung pula oleh sektor Jasa-jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang juga cukup tinggi, dengan peranannya terhadap perekonomian Kota Pontianak. Tabel 2.7. PDRB Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2009-2011

No Lapangan Usaha

Nilai PDRB Harga Konstan (Jutaan Rupiah) 2009 2010 2011

1 Pertanian 173.190,60 183.529,62 201.827,19 2 Industri Pengolahan 928.042,68 970.209,03 1.018.686,09 3 Listrik, Gas dan Air Minum 62.148,03 65.692,50 70.173,47 4 Bangunan 2.098.743,43 2.455.471,44 2.718.010,13 5 Perdagangan, Hotel dan Restoran 2.618.791,70 3.080.804,65 3.541.953,16 6 Pengangkutan dan Komunikasi 2.001.903,32 2.276.931,47 2.276.931,47 7 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1.093.283,78 1.183.848,59 1.283.783,64 8 Jasa-Jasa 2.198.512,69 2.351.375,47 2.524.187,90 Jumlah 11.174.616,23 12.567.862,77 13.635.553,05 Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2012

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dengan hasil PDRB terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk perkembangannya pertahun rata-rata mengalami peningkatan. 2.2. GAMBARAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA PONTIANAK Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaj a ditanam (Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan). Secara Fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami dapat berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsinya RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. 2.2.1. Ruang Terbuka Hijau/Taman Eksisting Sebagai satu elemen penting perkotaan, keberadaan ruang terbuka hijau mempunyai peran yang sangat besar untuk tingkat kenyaman kota. Ruang terbuka hijau selain berfungsi sebagai resapan air, juga berfungsi sebagai keindahan kota dan pengendali udara. Secara fisik ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.

Laporan Akhir

| II-9

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Berdasarkan segi kepemilikannya, ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Untuk jenis dan luas ruang terbuka hijau publik di Kota Pontianak, dapat dilihat pada tabel berikut ini : TABEL 2.8 JENIS DAN LUAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA PONTIANAK No Jenis Ruang Terbuka Hijau Luas Wilayah Kota

Luas RTH (Ha)

Pontianak (Ha)

Persentase (%)

1 Taman Kota

408,01 3,7842

2 Jalur Hijau

115,45 1,0708

3 Lapangan Olah Raga

62,69 0,5814 10.782

4 Pemakaman Umum

44,56 0,4133

5 Hutan Kota

10,95 0,1016 *)

6 Agrowisata / KSA Jumlah Sumber : *)

803,72 7,4543

10.782 1.445,38 13,41

Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2011 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2012

Sedangkan untuk jenis dan luas ruang terbuka hijau privat di Kota Pontianak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : TABEL 2.9 JENIS DAN LUAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PRIVAT DI KOTA PONTIANAK No Jenis Ruang Terbuka Hijau Luas Wilayah Kota

Pontianak (Ha) Luas RTH (Ha) Persentase

(%)

1 Perumahan / Permukiman 10.782,00 162,44 1,5066

Jumlah

10.782,00 162,44 1,5066

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2011

Sebagai ibukota provinsi, Kota Pontianak menjadi pusat kegiatan Olahraga skala Regional, maka dari itu di Kota Pontianak telah tersedia berbagai fasilitas olahraga seperti Gedung Olahraga diantaranya Gedung Olahraga Pangsuma dan Stadion Olahraga Kebun Sayok serta beberapa lapangan olahraga baik indoor maupun outdoor. Selain itu, fasilitas kebugaran lainnya juga telah terdapat di Kota Pontianak yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan seperti : -

Kolam Renang Oevang Oeray di Jl. A.Yani Lapangan Tenis “Sutra” Jl. A.Yani II

-

Lapangan Tenis “Kartika” Jl. Rahadi Oesman Lapangan Tenis “Bea Cukai” Jl. A.Yani

-

Lapangan Golf Jl. A. Yani dan Jl. 28 Oktober

-

Asindo Perkasa Jl. Jendral Sudirman Sport City Jl. Musi Komplek Kapuas Indah

-

Total Futsal Jl. St. Abdurahman Saleh

Laporan Akhir

| II-10

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Dari sekian jenis lapangan olahraga tersebut hanya sebagian kecil yang juga berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau yaitu lapangan golf jalan A. Yani dan lapangan golf jalan 28 oktober. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagai berikut : 2.2.2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Kota Pontianak Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat meliputi Pekarangan rumah Tinggal, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dan Taman Atap bangunan, diatur selalui beberapa strategi pengaturan KDH dalam RTH privat dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan pengaturan RTH Privat dalam pekarangan dapat dilihat pada

Tabel 2.11

berikut :

Tabel 2.10 Target Pencapaian RTH Privat di Kota Pontianak No Jenis Penggunaan Lahan Luas Proyeksi Permukiman a. Permukiman Kepadatan Tinggi 458,038 70 - 80 % 30 % 36,64 b. Permukiman Kepadatan Sedang 1374,114 50 - 70 % 40 % 164,89 c. Permukiman Kepadatan Rendah 2748,228 40 - 50 % 40 % 549,65 2 Perkantoran/Pelayanan Kota 42,48 60 % 40 % 6,80 3 Fasilitas Kesehatan 31,05 50 % 40 % 6,21 4 Fasilitas Pendidikan 802,17 60 % 40 % 128,35 5 Fasilitas Kesenian/kebudayaan dan Rekreasi 13,48 50 % 40 % 2,70 6 Militer 7 Perdagangan dan Jasa 757,46 a. Perdagangan di Kawasan Primer 378,73 80% 10% 15,15 b. Perdagangan di Kawasan Sekunder 378,73 70% 10% 22,72 8 Industri dan Pergudangan 171,60 50 % 20 % 17,16 9 Pembangkit Listrik 7,26 50 % 30 % 1,09 10 Prasarana Transportasi dan Fasilitas Perhubungan 15,09 50% 30 % 1,09 11 SPBU 12 Jaringan Jalan 13 Lahan Cadangan/Pertanian dan lain-lain 1.587,92 20 % 80 % 413,10 14 Sungai Jumlah Sumber : RTRW Kota Pontianak 1

(Ha) KDB KDH Alokasi 4.580,38

RTH Privat

17,04 60 % 40 % 2,73

8,80 50 % 20 % 0,73 1.537,51 - 0% 645,00 - - 1.368,99

Tabel 2.11 Jenis Pengaturan RTH Privat No Jenis Pekarangan Kriteria Jenis Pengaturan 1. Pekarangan Kategori rumah besar adalah rumah 2 Rumah Besar dengan kavling lebih dari 500 m Berada dalam zona permukiman kepadatan rendah

2. Pekarangan Rumah Sedang

Kategori rumah dengan luas lahan 200 m 2 sampai 500m 2 Berada dalam zona permukiman kepadatan sedang

Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 pohon pelindung ditambah dengan perdu serta p enutup tanah dan aatu rumput KDB 40-50% dengan KDH 50 % Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 pohon pelindung ditambah dengan perdu serta p enutup tanah dan aatu rumput KDB 50-70% dengan KDH 50%

Laporan Akhir

| II-11

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak No Jenis Pekarangan Kriteria Jenis Pengaturan 3. Pekarangan Kategori rumah dengan luas lahan Rumah Kecil kurang dari 200 m 2 Berada dalam zona permukiman kepadatan sedang atau tinggi

Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 pohon pelindung ditambah dengan perdu serta p enutup tanah dan aatu rumput KDB 70-80% dengan KDH 40%

4. RTH Halaman Kantor, pertokoan dan tempat Usaha

Ruang terbuka umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka

KDB 70-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot KDB diatas 70% disyaratkan memiliki minimal 2 pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pot berdiameter diatas 60 cm KDb dibawah 70 % berlaku seperti persyaratan RTH pekarangan rumah dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan

5. RTH dalam bentuk taman atap bangunan (roof Garden)

Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, maka untuk RTH dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau seperti atap gedung, teras rumah, teras bangunan bertingkat dan di samping bangunan dan lainlain dengan memakai media tambahan seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia

Lahan dengan KDB 90 % pada kawasan pertokoan di pusat kota atau pada kawasan kepadatan tinggi deng an lahan sangat terbatas, RTH dapat disediakan di atap bangunan dengan struktur atap yang khusus (Permen PU No. 5 Tahun 2008).


2.2.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Pontianak Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dapat berupa kawasan lindung bergambut, sempadan sungai, taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau jaringan listrik, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan zona-zona penyangga TPA, Pembangkit listrik dan kawasan industri. Adapun bentuk ruang terbuka hijau publik adalah sebagai berikut : a. RTH Taman dan Hutan Kota RTH Taman dan Hutan Kota meliputi Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, dan Hutan Kota. Adapun jumlah taman di Kota Pontianak yang tersebar dalam enam (6) kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.12 Jumlah Taman Di Kota Pontianak N o K ec a mat an

20 0 9 2 0 10 2 0 1 1 J u mla h Lu a s (H a ) J u ml ah L ua s ( Ha ) Ju ml ah L u as ( Ha )

12345678 1 Pont ia n a k Se l a ta n 20 2,46 21 2,48 21 2,48 2 Pont ia n a k Te ngg a ra 5 0,75 5 0,75 5 0,75 3 Pont ia n a k Ti mur 1 0,01 1 0,01 1 0,01 4 Pont ia n a k Ba r a t 4 0,22 4 0,22 4 0,22 5 Pont ia n a k Kot a 20 0,62 20 0,62 20 0,62 6 Pont ia n a k U ta r a 2 0,10 2 0,10 2 0,10 JU M LAH

5 2 4 ,1 7 5 3 4 ,1 8 53 4 , 18


Dalam pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau khususnya taman kota, pengelolaannya tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan. Namun dalam pendanaan serta pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak swasta. Berikut data taman yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak :

Laporan Akhir

| II-12

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Tabel 2.13 Data Ruang Terbuka Hijau Yang Dimiliki Dan Dipelihara Oleh Dinas Ke bersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak

NO NAMA RUANG TERBUKA HIJAU LUAS (Ha) JENIS RTH 1 Taman Jl. Hasanuddin (Gertak I) 0,060 Jalur Hijau 2 Taman Jl. Hasanuddin (Gertak II) 0,045 Jalur Hijau 3 Taman Jl. H. Rais A. Rahman s/d Gg. Malabar 0,098 Jalur Hijau 4 Taman Simpang Jl. Tebu - Jl. Tabrani Achmad 0,020 Jalur Hijau 5 Taman Median Jl. Pak Kasih 0,100 Jalur Hijau 6 Taman Simpang Jl. Zainuddin 0,004 Jalur Hijau 7 Taman Jl. Zainuddin 8 Taman Simpang Mall Matahari 0,005 Jalur Hijau 9 Taman Jl. Sidas 10 Taman Jl. Tamar 11 Taman Median Jl. Tanjungpura I - II 0,194 Jalur Hijau 12 Taman Jl. Pattimura (Samping Gereja Soloam) 0,006 Jalur Hijau 13 Taman Median Jl. Pattimura - Jl. Ir. H. Djuanda 0,005 Jalur Hijau 14 Taman Relief PSP 15 Taman Pasar Mawar 16 Taman Jl. Diponegoro 17 Taman Median Jl. H. Agus Salim 0,240 Jalur Hijau 18 Taman Simpang Jl. Gst. Sulung Lelanang 0,002 Jalur Hijau 19 Taman Air Tumpah Jl. Gst. Sulung Lelanang 0,018 Jalur Hijau 20 Taman Jl. Gst. Sulung Lelanang 0,120 Jalur Hijau 21 Taman Jl. Sultan Hamid II (Tol Kiri) 0,211 Taman 22 Taman Jl. Sultan Hamid II (Tol Kanan) 0,211 Taman 23 Taman Jl. Gst. Johan Idrus 0,030 Jalur Hijau 24 Taman Depan KNPI 25 Taman Median Jl. M. Sohor 0,220 Jalur Hijau 26 Taman Median Jl. MT. Haryono 0,400 Jalur Hijau 27 Taman Median Jl. Achmad Yani 0,500 Jalur Hijau 28 Taman Tugu PKK Simpang Jl. Veteran 0,006 Jalur Hijau 29 Taman Simpang Jl. Let. Jend. Soetoyo 0,007 Jalur Hijau 30 Taman Tugu Degulis UNTAN 0,082 Taman 31 Taman Median Jl. Daya Nasional 0,060 Jalur Hijau 32 Taman Median Jl. Abdurrachman Saleh (BLKI) 0,489 Jalur Hijau 33 Taman Batas Kota Polda 0,011 Jalur Hijau 34 Taman Batas Kota RS. Soedarso 0,111 Taman 35 Taman Batas Kota Batulayang 0,007 Jalur Hijau 36 Taman Alun Kapuas 37 Taman Lapangan Tenis Bang Bong 0,002 Jalur Hijau 38 Taman Simpang Jl. Sudirman , Jl. Tanjungpura 0,003 Jalur Hijau 39 Median Jl. Veteran 40 Median Jl. Gajahmada 0,100 Jalur Hijau 41 Taman Pasar Flamboyan 0,007 Jalur Hijau 42 Taman Median Jl. Pahlawan 0,050 Jalur Hijau

0,013 Jalur Hijau 0,004 Jalur Hijau 0,006 Jalur Hijau

0,004 Jalur Hijau 0,060 Taman 0,078 Jalur Hijau

0,041 Jalur Hijau

0,167 Taman

0,050 Jalur Hijau

Laporan Akhir

| II-13

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak NO NAMA RUANG TERBUKA HIJAU LUAS (Ha) JENIS RTH 43 Taman Simpang Jl. Teuku Umar 0,003 Jalur Hijau 44 Taman Samping SPBU Tanjungpura 0,008 Jalur Hijau 45 Taman Bundaran Kota Baru 0,015 Taman 46 Taman Akcaya TOTAL LUAS RTH

0,305 Taman 4,180


Adapun taman yang dikelola oleh pihak ke tiga (swasta) yang bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 2.14 Jumlah Taman Di Kota Pontianak Yang Dikelola Oleh Pihak Ke-3 (Swasta) No Kecamatan 2009 2010 2011 Jumlah Luas (Ha) Jumlah Luas (Ha) Jumlah Luas (Ha) 1 Pontianak Selatan 2 0,05 3 0,07 1 0,05 2 Pontianak Tenggara 1 0,06 - - - 3 Pontianak Timur - - - - - 4 Pontianak Barat 1 0,05 1 0,05 1 0,05 5 Pontianak Kota 7 0,17 7 0,17 6 0,16 6 Pontianak Utara 1 0,10 1 0,10 - JUMLAH

12 0,42 12 0,38 8 0,26


Selain taman kota, ruang terbuka hijau publik juga dapat berbentuk Lapangan Olah Raga, Taman Rekreasi (Agrowisata) dan Hutan Kota. Berikut data lapangan olah raga, kawasan Sentra Agribisnis (KSA) serta Hutan kota di Kota Pontianak yang dapat dilihat pada 2.16 , Tabel 2.17 dan Tabel 2.18 di bawah ini :

Tabel

Tabel 2.15 Lapangan Olah Raga Di Kota Pontianak

No

Lokasi

Luas (Ha)

1

Stadion Olahraga St. Syarif Abdurrachman

31,24

2

Lapangan Sepak Bola Keboen Sajoek

2,00

3

Lapangan Golf Khatulistiwa

29,45 Total

62,69

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2011 Tabel 2.16 Penggunaan Lahan Kawasan Sentra Agribisnis Tahun 2012 Luas Pencadangan

No Kawasan

Lahan

1 Lidah Buaya, Pepaya & Jagung 674,70 Ha 2

Tanaman Kacang-Kacangan dan Sayuran Dataran Rendah

42,00

Ha

3 Peternakan

60,20 Ha

4

13,00

RPH dan Puslitbang Agribisnis Terpadu

Ha

5 Agroindustri

6,00 Ha

6 Sub Terminal Agribisnis

6,82 Ha

7 Pendidikan dan Kesehatan 1,00 Ha Total

803,72 Ha

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2012

Laporan Akhir

| II-14

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Tabel 2.17 Hutan Kota Di Kota Pontianak

No Kecamatan Lokasi Luas (Ha) 1 Pontianak Selatan Universitas Tanjungpura 8,57 2 Pontianak Selatan Jl. Veteran 2,38 Total

10,95


Di dalam RTRW Kota Pontianak telah disusun rencana tentang kebutuhan dan kriteria taman dan hutan kota untuk Kota Pontianak. Penentuan jumlah dan luas fasilitas ruang terbuka hijau dan lapangan olahraga tersebut sudah sesuai dengan SNI 03-1733-2004 sebagai berikut : Tabel 2.18 Rencana Kebutuhan dan Kriteria Taman Dan Hutan Kota No Jenis RTH Taman Ketentuan Rencana Kebutuhan Sampai Akhir Rencana 1. RTH Taman Skala Rukun Tetangga

2. RTH Taman Skala Rukun Warga

3. RTH Skala Kelurahan

4. RTH Kecamatan

5. RTH Taman Kota

Setiap 250 penduduk atau sekitar 50 rumah yang mengelompok, membutuhkan minimal satu taman Berfungsi sebagai pengendali udara dan tempat bermain anak Luasnya ± 250 m 2 atau dengan stand ar 1 m 2 per penduduk Radius pencapaian 100 m. Untuk setiap 2.500 penduduk atau 10 lingkungan membutuhkan sekurang-kurangnya satu Dapat berupa taman yang dilengkapi dengan lapangan voli, bulutangkis dan lain-lain Lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW seperti balai pertemuan, dekat dengan TK, pertokoan lingkungan, pos hansip dan lain-lain 2 atau dengan standar 0,5 Luas 1.250 m 2 m /penduduk Radius pencapaian 1.000. Melayani 30.000 penduduk Dapat berfungsi sebagai taman, lapangan olahraga lokasi pertanding an olahraga, upacara serta kegiatan lainnya yang disertai tanaman peneduh 2 atau dengan Kebutuhan lahan seluas 9.000 m 2 . standar 0,3 m /penduduk Lokasinya sebaiknya berdekatan dengan fasilitas pendidikan sehingga bermanfaat untuk murid -murid. Melayani 120.000 penduduk Berfungsi sebagai lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olahraga (tennis lapangan, bola basket dan lain-lain, upacara serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka Kebutuhan lahan seluas24.000 m 2 (2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m 2 /penduduk yang terletak di jalan utama disertai tanaman peneduh disekelilingnya Lokasinya sebaiknya berdekatan dengan fasilitas pendidikan sehingga bermanfaat untuk murid -murid. Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota Melayani minmal 480.000 penduduk Standar minimal 0,3 m2 per penduduk kota dengan luas minimal 144.000 m2 Taman ini dapat berbentuk Lapangan hijau yang

Jumlah Lokasi Luas Total Persentase 3.096 unit 77,40 Ha 0,72 % yang tersebar proporsional

310 unit yang tersebar proporsional

38,70 Ha 0,36 %


23,22 Ha 0,21 %


15,48 Ha 0,14 %

2 unit 28,8 Ha 0,26 %

Laporan Akhir

| II-15


No Jenis RTH Taman Ketentuan Rencana Kebutuhan Sampai Akhir Rencana

6.

dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga dan kompleks olahraga dengan RTH 80 – 90 % dan semua fasilitas berbentuk terbuka untuk umum Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu dan semak yang ditanam berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pencipta iklim mikro atau pembatas antar kegiatan Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresap air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota serta mendukung pelestarain dan perlindungsn keanekaragaman hayati Hutan Kota dapat berbentuk bergerombol dengan minimal tersedia 100 pohon atau menyebar dengan luas minmal 2.500 m Luas area yang ditanami tanaman seluas 90-100% dari luas hutan kota

Hutan Kota

Jumlah Lokasi Luas Total Persentase

- Universitas Tanjung Pura : 5 Ha - Stadion Atlletik Jl. Ampera : 4 Ha - Fasilitas umum jl. Sulawesi 0,25 Ha - Buffer Zone TPA : 3 Ha - Areal Kantor Dinas Kebersihan : 2 Ha - Buffer Zone Raiser Dinas Prtanian Perikanan dan Kehutanan : 2 Ha - Buffer Zone Sub Termjinal Agribisnis : 1 Ha - Buffer Zone UPTD RPH Babi : 3 Ha - Bufer Zone Balai Benih Ikan Parit Mayor : 0,5 Ha - Buffer Zone Gedung Bulu Tangkis Ptk Barat : 0,25 Ha - Areal depan Gedung KNPI jl Sutan Syahrir : 0,25 Ha - Buffer Zone Sirkuit Balap Motor Batu Layang : 1 Ha

0,21 %


b.

RTH Jalur Hijau RTH Jalur Hijau Jalan dapat meliputi Pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki dan Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, Pemakaman, RTH Sepanjang Jalur SUTT. Setiap jiwa membutuhkan jalur hijau dengan luas 15 m

2

yang

letaknya menyebar. Jalur hijau berfungsi sebagai cadangan atau sumber-sumber alam sekaligus sebagai filter dari polusi yang dihasilkan oleh industri. Diperlukan penyedia jalur hijau sebagai jalur pengaman bagi penempatan utilitas kota dengan lokasi menyebar. Selain itu perlu pengembangan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau atau ruang interaksi sosial ( river walk) dan olahraga. Adapun jalur hijau di Kota Pontianak terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut: 1) Jalur Hijau Sepanjang Jaringan Jalan (Pulau Jalan, median jalan dan jalur pej alan

kaki) 2) Jalur Hijau Dibawah Saluran Udara Tegangan Tinggi

Kriteria kawasan sekitar jalur udara utama listrik tegangan tinggi diatur dalam Permen PU No. 5 Tahun 2008. Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai RTH adalah sebagai berikut: -

Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik;

Laporan Akhir

| II-16

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak -

Ketentuan j arak bebas minimum antara pengantar SUTT dengan tanah dan benda lain ditetapkan sebagai berikut : Tabel 2.19 Jarak Bebas Minimum SUTT, SUTM, SUTR, SKTM dan SKTR

No Lokasi SUTT SUTM SUTR Saluran Kabel

66 KV 150 KV SKTM SKTR 1. Bangunan Beton 20 m 20 m 2 ,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 2. Pompa Bensin 20 m 20 m 2 ,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 3. Penimb unan Bahan Bakar 50 m 20 m 2 ,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 4. Pagar 3 m 20 m 2 ,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 5. Lapangan terbuka 6,5 m 20 m 2 ,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 6. Jalan Raya 8 m 20 m 2 ,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 7. Pepohonan 3,5 m 20 m 2 ,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 8. Bangunan Tahan Api 3,5 m 20 m 2 0 m 20 m 20 m 20 m 9. Rel Kereta Api 8 m 20 m 2 0 m 20 m 20 m 20 m 10. Jembatan Besi/tangga besi/kereta listrik 3 m 20 m 2 0 m 20 m 20 m 20 m 11. Dari Titik tertinggi kapal 3 m 20 m 2 0 m 20 m 20 m 20 m 12. Lapangan olahraga 2,5 m 20 m 2 0 m 20 m 20 m 20 m 13. SUTT lainnya pengantar udara tegangan 3 m 20 m 2 0 m 20 m 20 rendah, jaringan telekomunikasi. Televisi dan kereta gantung

21

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008

c.

RTH Pemakaman Umum Setiap unit kecamatan/kota harus memiliki sekurang-kurangnya satu ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan atau pemakaman umum. Besarnya lahan perkuburan atau pemakaman umum tergantung dari sistem penyempurnaan yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Pertimbangan radius pencapaian dan area yang dilayani. Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Pontianak dialokasikan secara komunal dalam beberapa lokasi. Secara umum tidak ada patokan khusus mengenai kebutuhan ruang bagi TPU dan perkembangannya disesuaikan dengan kebutuhannya. Adapun tempat pemakaman umum di Kota Pontianak terdiri dari : - Makam Kesultanan Batu Layang - Pemakaman Muslim - Pemakaman Umum - Pemakaman Tionghoa Tabel 2.20 Tempat Pemakaman Umum Di Kota Pontianak No Kecamat an Luas (Ha)

Jumlah Pemakaman

1 Pontianak Barat 4 Lokasi 4,36 2 Pontianak Selatan 5 Lokasi 4,23 3 Pontianak Kota 7 Lokasi 6,65 4 Pontianak T imur 4 Lokasi 2,68 5 Pontianak Utara 4 Lokasi 26,64 Tot al

24 44,56


Ketersediaan lahan pemakaman yang terdapat di Kota Pontianak sampai saat ini telah mencapai 44,56 ha atau sebesar 0,4% dari luas kota yang tersebar cukup merata. Untuk mengantisipasi perkembangan lahan pemakaman di pusat kota maka di masa mendatang peruntukan lahan untuk pemakaman umum diarahkan pada daerah pinggir kota dengan lahan yang cukup dengan pertimbangan tidak mudah banjir, tidak berada pada jaringan jalan utama dan bukan sebagai faktor penarik perkembangan kota, sehingga lebih teratur dan dikelola oleh pemerintah daerah. Lokasi pemakaman antar agama dapat berdampingan atau terpisah.

Laporan Akhir

| II-17

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Adapun arahan pengembangan kawasan lindung setempat yang berfungsi pula sebagai ruang terbuka hijau ini adalah: -

Menambah jalur hijau jalan di sepanjang jaringan jalan yang ada dan direncanakan Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai, jaringan jalan, saluran

-

udara tegangan tinggi, sempadan jalan, dan jalan bebas hambatan. Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan taman kota, pemakaman umum, serta di

-

sekitar danau buatan dan mata air. Secara mikro dilakukan penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat lingkungan perumahan.

-

Bentuk upaya Intensifikasi ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan pemilihan jenis tanaman, letak tanaman, ruang antar permukiman, taman-taman rumah. Selain itu, dilakukan juga diantaranya melalui penataan ulang makam dan taman kota yang dijadikan SPBU. Untuk ekstensifikasi RTH dilakukan dengan pembuatan RTH-RTH baru.

Dari beberapa uraian di atas, maka dirumuskan Rencana Alokasi Ruang Terbuka Hijau Pub lik kota dapat dilihat pada Tabel 2.21 . Tabel 2.21 Rencana Ruang Terbuka Hijau Publik

No Jenis Pengunaan Lahan Luas (Ha) 1. Kawasan Bergambut > 4 m 1.489,83 a. Kawasan lindung gambut 526,41 *) b. Pertanian/Agribisnis 803,72 c. Peternakan 159,70 2. Sempadan Sungai 53,10 3. Taman a. 250 jiwa 77,37 b. 2500 jiwa 38,67 c. 30.000 jiwa 23,17 d. 120.000 jiwa 15,66 e. Taman dan Lapangan Olahraga 116,95 Jumlah 271,82 4. Jalur Hijau 248,16 a. Jalur Hijau Sepanjang Parit Primer dan Sekunder 35,81 b. Jalur Hijau Sempadan Jalan 49,83 c. Jalur Hijau di Bawah SUTT 53,92 d. Tempat Pemakaman Umum (TPU) 33,22 e. Buffer Zone TPA 70,62 f. Buffer Zone PLN Pembangkit 4,76 5. Hutan Kota 264,40 Total 2.327,31 Sumber : RTRW Kota Pontianak *) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2012

KETERANGAN : - Jalur Hijau Sepanjang Parit Primer dan Sekunder 1 meter di kanan kiri parit - Jalur Hijau Sempadan Jalan Arteri 2 m dan 1 meter di sepanjang jalan kolektor dan lokal - Jalur Hijau Sepanjang Jalur SUTT 20 m di dari jalur SUTT - Buffer Zone TPA 300 m dari Garis terluar TPA - Buffer Zone PLTD sebesar 50 m dari garis terluar Lokasi Pembangkit - Buffer Zone Zona Industri 50 m dari garis terluar kawasan peruntukan industri Dari rincian diatas maka, target pencapaian RTH Publik yang dapat dicapai adalah sebesar 21,59 persen dari total keseluruhan luas wilayah kota Pontianak.

Laporan Akhir

| II-18


Laporan Akhir

| II-19


Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalar dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja di tanam. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permendagri nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan bahwa Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Sistem Ruang Terbuka Hijau merupakan komponen rancang kawasan, yang tidak hanya terbentuk sebagai elemen tambahan atau pun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas. Penataan sistem ruang terbuka diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan serta memiliki peran penting baik secara ekologis, rekreatif dan estetis bagi lingkungan sekitarnya, dan memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik. Adapun prinsip-prinsip penataan dalam sistem Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut : (1)

Secara Fungsional, meliputi: Pelestarian ruang terbuka kawasan, Aksesibilitas publik, Keragaman fungsi dan aktivitas, Skala dan proporsi ruang yang manusiawi dan berorientasi bagi pejalan kaki, sebagai pengikat lingkungan/bangunan dan sebagai pelindung, pengaman dan pembatas lingkungan/bangunan bagi pejalan kaki

(2)

Secara Fisik dan Nonfisik, meliputi: Peningkatan estetika, karakter dan citra kawasan, kualitas fisik (memenuhi kriteria kenyamanan bagi pemakai, kelancaran sirkulasi udara, pancaran sinar matahari, tingkat kebisingan, dan aspek klimatologi lainnya) dan

(3)

kelengkapan fasilitas penunjang lingkungan Dari Sisi Lingkungan, meliputi : keseimbangan kawasan perencanaan dengan sekitar, keseimbangan dengan daya dukung lingkungan, kelestarian ekologis kawasan, pemberdayaan kawasan, pengembangan potensi bentang alam sebagai unsur kenyamanan kota dengan merencanakannya sebagai ruang terbuka bagi publik dan penekanan adanya pelestarian alam dengan merencanakan proteksi terhadap area bentang alam yang rawan terhadap kerusakan.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman- taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Sedangkan secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), mauapun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Laporan Akhir

| III-1

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Berdasarkan status kepemilikan ruang terbuka hijau dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu ruang terbuka hijau (RTH) publik dan ruang terbuka hijau (RTH) privat atau non publik. RTH publik adalah RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh Pemerintah (pusat, daerah), sedangkan RTH Privat adalah RTH yang berlokasi pada lahanlahan milik privat. Adapun ruang terbuka hijau pada kawasan Kota Pontianak berupa kawasan lindung, taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jaringan listrik tegangan tinggi, tempat pemakaman umum, serta zona-zona penyangga TPA dan PLN Pembangkit. Dalam penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau diperlukan tahapan analisis yaitu tahapan penguraian atau pengkajian atas amatan hasil survey dan kajian pustaka. Terselenggaranya proses sintesa antara teori dan fakta di lapangan, sebagai masukan untuk merumuskan pedoman pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dari hasil analisis ini akan diperoleh arahan solusi atau konsep penataan atas permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis tapak ruang terbuka hijau. Adapun tahapan analisis tapak ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut : 3.1.

KAWASAN LINDUNG

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Pontianak meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan sempadan sungai, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya. Kawasan lindung yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut : a) Kawasan Lindung Gambut Kawasan lindung gambut merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Adapun yang dimaksud dengan kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Kriteria kawasan lindung bergambut adalah mempunyai kedalaman gambut lebih dari 4 meter. b) Kawasan Sempadan Sungai Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang potensial mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik, dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Sesuai dengan Keppres No. 32 Tahun 1990, kondisi dan karakteristik permukiman perkotaan secara umum di Kalimantan Barat, maka kriteria yang dipakai untuk menentukan batas kawasan sempadan sungai ini adalah kawasan sepanjang sungai sekurang-kurangnya 15 meter di tepi kanan-kiri sungai besar dan 10 meter di tepi kanan-kiri sungai kecil dihitung dari titik pasang terendah sungai tersebut. Kawasan sempadan sungai di Kota Pontianak hampir tersebar secara merata pada setiap kecamatan. 3.1.1. Ketersediaan RTH Kawasan Lindung Di Kota Pontianak Ruang terbuka hijau kawasan lindung di Kota Pontianak tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Untuk kawasan gambut yang dikategorikan sebagai kawasan lindung dengan ketebalan gambut lebih dari 4 meter, lokasi keberadaanya sebagian kecil terdapat di Kecamatan Pontianak Tenggara dan sebagian besar terdapat di Kecamatan Pontianak Utara dengan luas keseluruhan lebih kurang sebesar 1.607 Ha atau sekitar 14,9% dari luas kota secara keseluruhan. Sedangkan untuk kawasan sempadan sungai di Kota Pontianak yang dikategorikan sebagai kawasan lindung adalah kawasan sepanjang tepi kanan-kiri Sungai

Laporan Akhir

| III-2

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Landak, dan parit-parit primer seperti Sungai Nipah Kuning, Sungai Jawi, Sungai Malaya dan Sungai Raya. Berikut contoh kawasan lindung gambut dan kawasan sempadan sungai yang ada di Kota Pontianak adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Contoh RTH Kawasan Lindung Di Kota Pontianak No Ilustrasi RTH Jenis RTH Pontianak Selatan 1.

Sempadan Sungai Kapuas

Pontianak Tenggara 2.

Sempadan Sungai Raya

Pontianak Kota 3.


Pontianak Barat 4.

Sempadan Sungai Nipah Kuning

Pontianak Timur 5.


Pontianak Utara 6.

Kawasan Lindung Gambut Bukit Rel

Sumber : Hasil Analisis

Laporan Akhir

| III-3

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak 3.1.2. Kebutuhan RTH Kawasan Lindung Kota Pontianak a) Kawasan Lindung Gambut Kawasan lindung gambut berfungsi untuk melindungi ekosistem di dalamnya. Gambut mempunyai sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air), sehingga kandungan airnya harus tetap dijaga. Oleh karena itu, perubahan tata air pada kawasan bergambut dapat mengakibatkan terekspornya pirit yang bersifat racun. Ekosistem unit di kawasan bergambut antara lain adalah ekosistem air hitam. Berdasarkan kondisi eksisting Kota Pontianak, kawasan lindung gambut dengan ketebalan 4 meter atau lebih sebagian besar terdapat pada kecamatan Pontianak Utara. Jenis tanah yang didominasi oleh komposisi tanah alluvial dan organosol, dimana tanah organosol dalam hal ini tanah gambut mempunyai tingkat erodibilitas yang sangat tinggi dengan daya dukung rendah. Adapun jenis vegetasi yang tumbuh pada kawasan lindung gambut sangat beragam mulai dari pertumbuhan berbagai tanaman air, tumbuh-tumbuhan rerumputan, buluh dan sebagainya, kemudian pertumbuhan semak belukar dan hingga tanaman keras. Oleh karena itu, arahan pengendalian perkembangan penggunaan lahan pada gambut dengan ketebalan lebih dari 4 meter direkomendasikan sebagai kawasan lindung dimana lahan terbangun yang diarahkan untuk dikeluarkan dari kawasan ini atau dengan KDB 20% untuk kawasan terbangun yang tetap dipertahankan. b) Sempadan Sungai Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alami. Berdasarkan kondisi eksisting dan karakteristik permukiman perkotaan secara umum di Kota Pontianak, terdapat dua jenis sungai yaitu sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul. Namun pada perkembangannya, kawasan sempadan sungai kurang diperhatikan dan dirawat dengan baik. Jenis vegetasi yang ada pada sekitar kawasan sempadan sungai juga kurang terawat dan tertata dengan baik. Beberapa jenis vegetasi tersebut kurang sesuai kondisi tanah yang berada di tepian sungai. Selain itu, fungsi kawasan sempadan sungai sebagai daerah yang dilindungi mulai berubah , banyak masyarakat yang mengalih fungsikan kawasan sempadan sungai tersebut menjadi area permukiman, area pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Karena sudah terdapat banyak permukiman penduduk yang termasuk kawasan sempadan sungai, maka kawasan terbangun pada sempadan sungai dan parit primer direkomendasikan sebagai kawasan dengan intensitas kegiatan rendah dan pembangunan terbatas. Sedangkan untuk lahan kosong yang masih ada pada kawasan sempadan sungai diarahkan sebagai jalur hijau yang bebas dari pembangunan kecuali untuk pembangunan yang mendukung fungsi perlindungan setempat. Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 95 Tahun 2005 tentang garis sempadan sungai dalam wilayah Kota Pontianak, pengendalian perkembangan pada kawasan sempadan sungai di Kota Pontianak berupa : (1) Garis sempadan sungai untuk Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas Besar dan Sungai (2)

Landak berkisar antara 15 sampai 20 meter; Garis sempadan sungai, parit dan saluran dalam Wilayah Kota Pontianak adalah : Tabel 3.2 Garis Sempadan Sungai, Parit dan Saluran Di Kota Pontianak NO NAMA SALURAN FUNGSI

GARIS SEMPADAN SALURAN

SUNGAI

I KEC. PONTIANAK BARAT 1 Sungai Nipah Kuning Primer 10 m 2 Sungai Serok

Primer

10 m

Laporan Akhir

| III-4


NO NAMA SALURAN FUNGSI


SUNGAI

3 Sungai Beliung Primer

10 m

4 Sungai Jawi Primer

10 m

5 Parit Kandang Sapi (Saluran Jl.Martadinata) Primer 10 m 6 Saluran Jl. Kom Yos Sudarso Sekunder 5 m II KEC. PONTIANAK KOTA 1 Sungai Bangkong

Primer

10 m

2 Parit Besar Primer

10 m

3 Saluran Jl. Merdeka Primer

10 m

4 Saluran Jl. Pak Kasih Sekunder

5 m

5 Saluran Jl. Zainuddin Sekunder

5 m

6 Saluran Jl. Jenderal Urip Sekunder

5 m

7 Saluran Jl. HOS. Cokroaminoto Sekunder

5 m

8 Saluran Jl. KHA. Dahlan Sekunder

5 m

9 Saluran Jl. KHW. Hasyim Sekunder

5 m

10 Saluran Jl. Candramidi Sekunder

5 m

11 Saluran Jl. Gusti Hamzah Sekunder

5 m

12 Saluran Uray Bawadi Sekunder

5 m

13 Saluran Jl. Suwignyo Sekunder

5 m

14 Saluran Jl. Dr. Sutomo Sekunder

5 m

15 Saluran Jl. M. Yamin Sekunder

5 m

16 Saluran Jl. Danau Sentarum Sekunder

5 m

17 Saluran Jl. Dr. Wahidin

Sekunder

5 m

18 Saluran Jl. Ampera

Sekunder

5 m

19 Saluran Jl. Putri Dara Hitam

Sekunder

5 m

20 Saluran Jl. Putri Dara Nante

Sekunder

5 m

21 Saluran Jl. Sultan Abdurrahman

Sekunder

5 m

III KEC. PONTIANAK SELATAN 1 Sungai Raya Primer

10 m

2 Parit H. Husin Primer

10 m

3 Parit Bangka Primer

10 m

4 Parit Bansir Primer

10 m

5 Parit Tokaya Primer

10 m

6 Saluran Jl. Adisucipto Sekunder

5 m

7 Saluran Jl. Imam Bonjol

Sekunder

5 m

8 Saluran Jl. Tanjung Pulau

Sekunder

5 m

9 Saluran Jl. Gajah Mada

Sekunder

5 m

10 Saluran Jl. M. Sohor

Sekunder

5 m

11 Saluran Jl. Johan Idrus

Sekunder

5 m

12 Saluran Jl. Tani Makmur

Sekunder

5 m

IV KEC. PONTIANAK TIMUR 1 Saluran Panglima Aim Primer

10 m

2 Saluran Yusuf Karim Primer

10 m

3 Saluran Parit Mayor Primer

10 m

4 Saluran Jl. Tanjung Raya

Sekunder

5 m

5 Saluran Jl. Paralel Tol

Sekunder

5 m

6 Saluran Jl. Ya’ Sabran

Sekunder

5 m

7 Saluran Jl. Tritura

Sekunder

5 m

Laporan Akhir

| III-5


NO NAMA SALURAN FUNGSI


SUNGAI

V KEC. PONTIANAK UTARA 1 Sungai Malaya Primer

10 m

2 Sungai Nanas Primer

10 m

3 Parit Pangeran Primer

10 m

4 Parit Pekong Primer

10 m

5 Parit Wan Salim Primer

10 m

6 Sungai Putat Primer

10 m

7 Sungai Selamat Primer

10 m

8 Parit Belanda

10 m

Primer

9 Parit Pak Kacong Primer

10 m

10 Sungai Kunyit Primer

10 m

11 Sungai Kunyit Baru Primer 10 m 12 Saluran Jl. Selat Panjang Sekunder

5 m

13 Saluran Jl. Gusti Situt Mahmud Sekunder

5 m

14 Saluran Jl. Khatulistiwa Sekunder

5 m

15 Parit Madura Sekunder

5 m

16 Saluran Jl. Kebangkitan Nasional Sekunder

5 m

Sumber : Peraturan Walikota Pontianak Nomor 95 Tahun 2005

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, sungai di perkotaan terdiri dari sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul. Pengendalian perkembangan pada kawasan sempadan sungai untuk sungai bertanggul dan tidak bertanggul antara lain sebagai berikut : Sungai Bertanggul : o Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurangkurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; o Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurangkurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; o Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai; o Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru harus dibebaskan. Sungai Tidak Bertanggul : o Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut : -

Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan

-

sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

-

Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

o Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut : - Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km

2

atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 m;

Laporan Akhir

| III-6


Es

te

la

r

- Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km2, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. o Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan. o Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

Laporan Akhir

|

III-7

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-8


la

r

3.2. TAMAN DAN HUTAN KOTA Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan. Sedangkan hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Taman sebagai ruang terbuka hijau mempunyai banyak jenis seperti taman rukun tetangga (RT), taman rukun warga (RW), taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota dan lapangan olahraga. Di Kota Pontianak, jenis-jenis ruang terbuka hijau taman tersebar di berbagai kecamatan. 3.2.1. Ketersediaan RTH Taman Dan Hutan Kota Di Kota Pontianak Jenis dan variasi ruang terbuka hijau taman dan hutan kota di Kota Pontianak ini sangat banyak. Mulai dari taman lingkungan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan, kecamatan hingga taman kota dan hutan kota, serta taman ornamen atau bertema. Berikut ini merupakan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) taman dan hutan kota yang terdapat di Kota Pontianak : Tabel 3.3 Ketersediaan RTH Taman Dan Hutan Kota Di Kota Pontianak

No

RTH Taman Dan Hutan Kota

Es

te

Pontianak Selatan 1 Taman Jl. Sultan Hamid II (Tol Kiri) 2 Taman Jl. Sultan Hamid II (Tol Kanan) 3 Taman Akcaya Kota Baru 4 Taman Bundaran Kota Baru 5 Hutan Kota Jl. Veteran Pontianak Tenggara 6 Tugu Digulis Untan 7 Taman Untan 8 Arboretum Untan 9 Tugu Untan 10 Taman Depan Rs. Soedarso 11 Taman Batas Kota Rs. Soedarso Pontianak Kota 12 Taman Jam Tua Jl. Pak Kasih 13 Taman Monumen Jl. Rahadi Usman 14 Taman Bundaran Pelindo Jl. Rahadi Usman 15 Taman Alun Kapuas 16 Taman Adipura 17 Taman Pasar Mawar 18 Taman Bundaran Yamaha Jl. HOS Cokro Aminoto 19 Taman Jl. Karimata 20 Komplek Stadion Atletik Kota Pontianak Jl. Ampera 21 Fasilitas Umum Pemerintah Kota Pontianak Jl. Sulawesi Pontianak Utara 22 Tugu Khatulistiwa TOTAL

Jenis RTH

Luas RTH (Ha)

Taman RT Taman RT Taman Kelurahan Taman Ornamen Hutan Kota

0,211 0,211 0,305 0,015 2,425

Taman Ornamen Taman Kelurahan Hutan Kota Taman Ornamen Taman Taman Ornamen

0,082 0,813 4,669 0,065 0,717 0,111

Taman Ornamen Taman Ornamen Taman Ornamen Taman Kelurahan Taman Ornamen Taman Ornamen Taman Ornamen Taman RT Hutan Kota Hutan Kota

0,019 0,078 0,467 0,483 0,004 0,060 0,008 0,097 5,100 1,500

Taman Kecamatan

4,503 21,944


Laporan Akhir

|

III-9

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Tabel 3.4 Data Fasos / Fasum Perumahan Kota Pontianak Tahun 2011-2012 LOKASI Jl.Pemda / Jl.Padat Karya Jl.Pemda / Jl.Padat Karya Jl.Padat Karya Kel.Saigon Jl.Sungai Raya Dalam Kel.Bangka Belitung Darat Jl.Sepakat 2 Kel.Bansir Darat Jl.Ya' M.Sabran Kel.Tanjung Hulu Jl.Petani Kel.Sungai Jawi Jl.Karet Kel.Sui Beliung Jl.Husain Hamzah Kel.Pal Lima Jl.Husain Hamzah Kel.Pal Lima Jl.Tanjung Raya 2 Kel.Parit Mayor Jl.Tanjung Raya 2 Kel.Parit Mayor Jl.Tanjung Raya 2 Kel.Saigon Jl.Tanjung Raya 2 Kel.Saigon Jl.Tanjung Raya 2 Kel.Saigon Jl.Landak Timur Kel.Tj.hulu Jl.Landak Timur Kel.Tj.hulu Jl.Parit H.Husin 2 Kel.Bansir Darat Jl.Sungai Raya Dalam Kel.Bangka Belitung Darat Jl.Sungai Raya Dalam Kel.Bangka Belitung Darat Jl.Parit H.Husin 2 Kel.Bangka Belitung Darat Jl.Parit H.Husin 2 Kel.Bangka Belitung Darat Jl.Lapangan Golf Kel.Siantan Hulu Jl.Parit demang Kel.Parit Tokaya Jl.Sungai Raya Dalam Kel.Bangka Belitung Darat JUMLAH

r

Komp.Laili Raya Komp.Graha Zaudati Komp.Nusa Indah Permai III Komp.Villa Gading Mansion Komp.Mutiara Sepakat Komp.Griya Tanjung Permai Komp.Pesona Alam Komp.Intan Permata Komp.Amy Permai Komp.Amy Permai Komp.Grand Permai II Komp.Grand Permai II Komp.Lathisa Terrace Komp.Royal Mansion Komp.Royal Mansion Komp.Bumi Citra Lestari Komp.Bumi Citra Lestari Komp.GreenHill Komp.Royal Serdam Komp.Royal Serdam Komp.Green Land Komp.Green Land Komp.Grand Zaudati Perumahan Kurnia 9 Perumahan Taman Anggrek

LUAS (Ha)

la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

NAMA KOMPLEKS / PENGEMBANG

te

NO

0,0354 0,07 0,0365 0,0326 0,031 0,0208 0,0311 0,0438 0,0185 0,0139 0,029 0,0302 0,0442 0,0334 0,0317 0,0255 0,0203 0,0398 0,0265 0,0273 0,0307 0,0302 0,0316 0,01 0,0344 0,7784

Es

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

Tabel 3.5 Data Lapangan Olah Raga Kota Pontianak

NO

NAMA

LOKASI

LUAS (Ha)

1 Lapangan Bola Untan

Jl.Daya Nasional

2 Stadion SSA

Jl.M.T.Haryono

3 Stadion Kebon Sajoek

Jl.Pattimura

4 Lapangan Golf

Jl.28 Oktober

5 Lapangan Bola Publik

Jl.Tabrani Ahmad

0,3651


Jl.Tani Ptk Timur

1,0349

7 lapangan Bola FKIP

Jl.Komp.Untan

1,3922

8 Lapangan Gerindra

Jl.Ujung Pandang

1,0595

9 Lapangan SMP 3

Jl.Irian

0,9515

10 Lapangan Bola Purnama

Jl.Purnama

0,3633


Jl.Karya Sosial

0,4255


Jl.wonoyoso

0,3703

13 running Field Polda

Jl.A.Yani

1,5516

14 Lapangan Bola Kodam

Jl.Ali Anyang

0,3077


Jl.Gusti Situt mahmud

0,8339

16 Lapangan Perum 3

Jl.Paini Bardan

1,0573


Jl.Budi Utomo


Jl.Sungai Malaya

19 Lapangan Grass Track

Jl.Khatulistiwa

3,47


Jl.Khatulistiwa

1,5761

JUMLAH

2,792 19,5902 1,6613 25,5853

0,204 1,3032

65,8949

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Pontianak

Laporan Akhir

|

III-10

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Berdasarkan data ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pontianak, jenis ruang terbuka hijau taman dan hutan kota yang ada di Kota Pontianak sangat bervariasi dan beragam. Berikut beberapa ilustrasi ruang terbuka hijau berupa taman dan hutan kota yang ada di Kota Pontianak : Tabel 3.6 Contoh RTH Taman Dan Hutan Kota Di Kota Pontianak No

Ilustrasi RTH

Luas RTH (Ha)

Taman Akcaya

0,305

r

Pontianak Selatan 1.

Lokasi

Stadion Sultan Syarif Abdurrahman

19,5902

Es

3.

te

la

2.

Pontianak Tenggara 4.

5.

Hutan Kota Jl. Veteran

2,425

Taman Untan

0,813

Lapangan Sepak Bola Untan

2,792

Laporan Akhir

|

III-11

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak No

Ilustrasi RTH

6.

Luas RTH (Ha)

Arboretum Untan

4,669

Taman Jl. Karimata

0,097

la

r

Pontianak Kota 7.

Lokasi

Es

9.

Taman Yamaha Simpang Empat Merdeka (SMP Negeri 1 Pontianak)

0,008

te

8.

Pontianak Utara 10.

Taman Alun Kapuas

0,483

Tugu Khatulistiwa

4,503


3.2.2. Kebutuhan RTH Taman Dan Hutan Kota Di Kota Pontianak Berdasarkan cakupan skala pelayanannya, taman dan hutan kota terbagi dalam beberapa jenis seperti taman rukun tetangga (RT), taman rukun warga (RW), taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota dan lapangan olahraga. a) Taman Rukun Tetangga (RT) Taman rukun tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu lingkup RT yang terdiri dari 250 penduduk atau sekitar 50 rumah yang mengelompok. Berdasarkan kondisi eksisting Kota Pontianak, taman dengan skala rukun tetangga (RT)

Laporan Akhir

|

III-12


te

la

r

masih terlalu sedikit dan belum cukup merata penyebarannya untuk setiap bagian wilayah di Kota Pontianak. Seharusnya taman RT diperuntukkan untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Selain itu, taman RT juga berfungsi sebagai pengendali udara dan tempat bermain anak. Namun pada kenyataanya taman tersebut kurang perawatan sehingga fungsi taman tidak maksimal dan tidak nyaman untuk digunakan. Jenis vegetasi yang ada pada taman RT kurang memenuhi standar dan fasilitas yang ada di dalam taman juga sudah tidak memadai lagi. Pada dasarnya, taman dalam lingkup rukun tetangga merupakan tanggung jawab bagi masyarakat sekitar yang tinggal di area taman tersebut. Namun kesadaran masyarakat akan ruang terbuka hijau masih sangat kurang. Oleh karena itu, diperlukan arahan pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala rukun tetangga (RT) yaitu : - Adanya penambahan taman RT minimal 1 (satu) taman dalam cakupan skala rukun tetangga; - Luasan untuk taman RT ± 250 m2 atau dengan standar 1 m2 per penduduk dan radius pencapaian kurang dari 300 m; - Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 70%-80% dari luas taman; - Taman harus menyediakan fasilitas minimal bangku taman dan fasilitas mainan anakanak; - Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai dan minimal terdapat 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang; - Perlunya penyuluhan kepada masyarakat untuk pengelolaan dan perawatan taman; - Perlunya pengawasan Pemerintah tentang pengelolaan dan pengembangan taman RT.

Es

b) Taman Rukun Warga (RW) Berdasarkan skala pelayanannya taman rukun warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu lingkup RW yang terdiri dari sekitar 2.500 penduduk atau 10 lingkungan. Di Kota Pontianak, untuk taman dengan cakupan skala rukun warga (RW) masih sangat sedikit dan jarang, bahkan terkadang dalam cakupan satu rukun warga (RW) tidak terdapat ruang terbuka hijau sama sekali. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan di area permukiman untuk peruntukkan ruang terbuka hijau. Taman RW setidaknya dapat mewadahi berbagai kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RW khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Namun ruang terbuka hijau taman yang ada tidak berfungsi secara maksimal dan tidak terawat dengan baik dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk merawat serta mengelolanya. Hal ini juga menyebabkan taman sebagai ruang terbuka aktif menjadi taman dengan ruang terbuka pasif yang tidak ada interaksi sosial di dalamnya. Selain itu, jenis vegetasi yang ada belum memenuhi kriteria yang sesuai untuk sebuah taman. Setidaknya di dalam satu taman dibutuhkan tanaman pelindung dari berbagai jenis pohon. Adapun arahan pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala rukun warga (RW) yaitu : - Adanya penambahan taman RW minimal 1 (satu) taman dalam cakupan skala rukun warga; - Luasan untuk taman RW ± 1.250 m2 atau dengan standar 0,5 m2 per penduduk dan radius pencapaian 1.000 m; - Lokasi taman RW dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW seperti balai pertemuan, dekat dengan TK, pertokoan lingkungan, pos hansip dan lain-lain;

Laporan Akhir

|

III-13


-

Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 70%-80% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas; Taman dapat dilengkapi dengan fasilitas beberapa unit bangku taman dan fasilitas lapangan seperti lapangan voli, bulutangkis dan lain-lain; Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai dan minimal terdapat 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang; Perlunya penyuluhan kepada masyarakat untuk pengelolaan dan perawatan taman; Perlunya pengawasan Pemerintah tentang pengelolaan dan pengembangan taman RW.

Es

te

la

r

c) Taman Kelurahan Taman Kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan yaitu sekitar 30.000 penduduk. Berdasarkan kondisi eksisting di Kota Pontianak, jenis taman untuk cakupan skala kelurahan masih sangat kurang jumlahnya. Tidak semua bagian wilayah Kota Pontianak memiliki taman kelurahan. Jumlah taman yang ada masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya dan taman kelurahan yang ada di Kota Pontianak penyebarannya tidak merata hanya terdapat pada area kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Pontianak Kota. Selain itu, fasilitas yang ada pada taman juga kurang memadai dan kurang terawat. Vegetasi yang ada juga belum memenuhi standar, karena setidaknya di dalam taman kelurahan tersebut terdapat beberapa jenis pohon pelindung. Vegetasi yang tumbuh dan berkembang di taman bahkan ada yang mati karena kurangnya perawatan. Berikut arahan pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala kelurahan : - Adanya penambahan taman keluarahan sekurang-kurangnya 1 (satu) taman dalam cakupan skala kelurahan; - Luasan untuk taman kelurahan sekitar 9.000 m2 atau dengan standar 0,3 m2 per penduduk; - Lokasi taman kelurahan dapat berada pada wilayah yang bersangkutan dan sebaiknya berdekatan dengan fasilitas pendidikan sehingga bermanfaat untuk murid; - Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 80-90% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas; - Taman dapat dilengkapi dengan fasilitas berupa lapangan olahraga, lokasi pertandingan olahraga, upacara, serta kursi-kursi taman. - Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai keperluan, untuk taman aktif minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung (jenis pohon kecil dan sedang), dan untuk taman pasif minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung (jenis pohon kecil dan sedang); - Perlunya penyuluhan kepada masyarakat untuk pengelolaan dan perawatan taman; - Perlunya pengawasan Pemerintah tentang pengelolaan dan pengembangan taman kelurahan. d) Taman Kecamatan Taman Kecamatan ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kecamatan yang melayani sekitar 120.000 penduduk. Di Kota Pontianak yang dapat dikategorikan sebagai taman kecamatan hanya taman terdapat di kawasan Universitas Tanjungpura (Untan) kecamatan Pontianak Tenggara. Jumlah tersebut sangat tidak mencukupi untuk jumlah penduduk Kota Pontianak yang semakin bertambah setiap tahunnya. Padahal penduduk

Laporan Akhir

|

III-14


te

la

r

sangat membutuhkan ruang terbuka hijau untuk menampung segala aktifitas sosial serta kegiatan lainnya. Keterbatasan lahan untuk peruntukkan ruang terbuka hijau juga menjadi kendala dalam ketersediaan ruang terbuka hijau. Hal ini menyebabkan jumlah ruang untuk taman sangat sedikit sehingga ruang terbuka hijau tidak bisa teroptimalisasi dengan baik. Selain itu, pada taman kelurahan yang ada di areal Universitas Tanjungpura tersebut, jumlah dan jenis vegetasinya, masih sangat kurang. Vegetasinya belum memenuhi kriteria untuk taman kecamatan, yang harus terdapat banyak pohon pelindung dan pohon tahunan. Oleh karena itu, diperlukan arahan pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala kecamatan yaitu sebagai berikut : - Adanya penambahan taman kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) taman dalam cakupan skala kecamatan; - Luasan untuk taman kecamatan sekitar 24.000 m2 (2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m2 per penduduk; - Lokasi taman kecamatan dapat berada pada wilayah yang bersangkutan dan sebaiknya berdekatan dengan fasilitas pendidikan sehingga bermanfaat untuk murid; - Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 80-90% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas; - Fasilitas yang ada pada taman kecamatan dapat berupa lapangan terbuka, lapangan basket, upacara serta kursi-kursi taman; - Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai keperluan, untuk taman aktif minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung (jenis pohon kecil dan sedang dan untuk taman pasif minimal 100 (seratus) pohon tahunan (jenis pohon kecil dan sedang); - Perlunya penyuluhan kepada masyarakat untuk pengelolaan dan perawatan taman; - Perlunya pengawasan Pemerintah tentang pengelolaan dan pengembangan taman kecamatan.

Es

e) Taman Kota Taman kota adalah taman yang melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota yang melayani minimal 480.000 penduduk. Taman ini dapat berbentuk sebagai ruang terbuka hijau (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman balita, taman khusus (lansia), fasilitas olahraga terbatas, serta kompleks olahraga. Di Kota Pontianak, taman yang dapat dikategorikan sebagai taman skala kota sebenarnya belum ada, karena taman-taman tersebut belum memenuhi kategori sebagai taman berskala kota baik dari sisi luasan area hingga fasilitas dan vegetasi di dalamnya yang masih sangat kurang. Selain itu, masyarakat Kota Pontianak juga sudah terbiasa berkumpul dan berinteraksi sosial di area perbelanjaan dan hiburan seperti mall, sehingga aktifitas masyarakat terpusat di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya wadah untuk menampung segala aktifitas sosial masyarakat serta kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu wadah ruang terbuka hijau berupa taman kota untuk mewadahi segala kegiatan interaksi sosial masyarakat. Adapun arahan pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala kota yakni sebagai berikut : - Luasan untuk taman kota minima 144.000 m2 atau dengan standar 0,3 m2 per penduduk; - Lokasi taman kota berada di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh semua masayarakat; - Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) 80-90% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas;

Laporan Akhir

|

III-15

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak - Fasilitas yang ada pada taman kota dapat berupa lapangan hijau terbuka yang dilengkapi fasilitas rekreasi dan olahraga, kompleks olahraga, area bermain anak, dan kursi-kursi taman, serta fasilitas lainnya yang mendukung. - Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai berupa pohon tahunan (pohon sedang dan kecil), semak, perdu, penutup tanah yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan; - Perlunya penyuluhan kepada masyarakat untuk pengelolaan dan perawatan taman kota; - Perlunya pengawasan Pemerintah tentang pengelolaan dan pengembangan taman kota.

te

la

r

f) Hutan Kota Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati). Hutan kota juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas sosial masyarakatn(secara terbatas, meliputi aktifitas pasif seperti duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktifitas yang aktif seperti jogging, senam atau olahraga ringan lainnya), wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan, oksigen, ekonomi (buah-buahan, daun, sayur), wahana pendidikan dan penelitian. Hutan kota di Kota Pontianak masih kurang merata penyebarannya untuk tiap wilayah. Saat ini hutan kota hanya terdapat di kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara. Hutan kota sebaiknya terdapat pada setiap bagian wilayah Kota Pontianak, hal ini dikarena fungsi hutan kota sebagai penyangga lingkungan yakni untuk : - Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika; - Meresapkan air; - Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan - Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Es

Hutan kota memiliki struktur yang terdiri dari komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput. Hutan kota dapat berbentuk seperti : - Bergerombol atau menumpuk : hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan; - Menyebar : hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 m2. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil; - Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90-100% dari luas hutan kota; - Berbentuk jalur : hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Dengan lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 meter.

Laporan Akhir

|

III-16

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-17

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-18

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-19


Es

te

la

r

3.3. JALUR HIJAU JALAN Jalur hijau merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawas jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. Ruang terbuka hijau jalan meliputi pulau jalan, median jalan, dan jalur pejalan kaki. Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Median jalan berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua jalur atau lebih. Sedangkan ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Setiap jiwa membutuhkan jalur hijau dengan luas 15 m2 yang letaknya menyebar. Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (RUMIJA) sesuai dengan kelas jalan. Berikut adalah ilustrasi bagian – bagian pada jalan : Gambar 3.5 Bagian – Bagian Jalan

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 44

3.3.1. Ketersediaan RTH Jalur Hijau Jalan Di Kota Pontianak Jalur hijau pejalan kaki di Kota Pontianak terdapat pada setiap ruang-ruang jalan, terutama pada jalan-jalan arteri primer, jalan kolektor primer serta jalan arteri sekunder. Adapun jalanjalan di Kota Pontianak yang memiliki jalur hijau jalan yaitu : Jalan A. Yani, Veteran, Pahlawan, Sultan Hamid II, Tanjung Pura, Rahadi Usman, Pak Kasih, Gusti Situt Mahmud, Khatulistiwa, Imam Bonjol, Adi Sucipto, HRA. Rachman, Husein Hamzah, Gajahmada, Pattimura, Hasanuddin, Teuku Umar, KH. Wahid Hasyim, Sutan Syahrir, Gusti Lelanang, dan lain sebagainya. Berikut beberapa ilustrasi jalur hijau jalan di Kota Pontianak yang tersebar di setiap kecamatan :

Laporan Akhir

|

III-20

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Tabel 3.7 Contoh RTH Jalur Hijau Jalan Di Kota Pontianak No

Ilustrasi RTH

Pontianak Selatan 1

Keterangan

Jl. A Yani

Median Jalan

Jl. Veteran

Pulau Jalan

Es

4

Pontianak Kota 5

6

Jl. AR. Saleh

te

Pontianak Tenggara 3

la

r

2

Lokasi

Median Jalan

Jl. A Yani

Bahu Jalan dan Jalur Pejalan Kaki

Jl. Zainuddin

Pulau Jalan

Jl. Pattimura

Bahu Jalan

Laporan Akhir

|

III-21


Ilustrasi RTH

Lokasi

Keterangan

Jl. HRA Rachman

Bahu Jalan

Pontianak Timur 8

Jl. Sultan Hamid II

Bahu Jalan

Jl. Khatulistiwa

Bahu Jalan

te

Pontianak Utara 9

la

r

Pontianak Barat 7


Es

3.3.2. Kebutuhatn RTH Jalur Hijau Jalan Di Kota Pontianak Jalur hijau berfungsi sebagai cadangan atau sumber-sumber alam sekaligus sebagai filter dari polusi yang dihasilkan oleh industri. Diperlukan penyedia jalur hijau sebagai jalur pengaman bagi penempatan utilitas kota dengan lokasi menyebar. Setiap jiwa membutuhkan jalur hijau dengan luas 15 m2 yang letaknya menyebar. Di Kota Pontianak pembagian jalur hijau jalan merata pada setiap bagian jalan. Jalur hijau jalan hanya ada pada jalan-jalan arteri primer, kolektor primer serta arteri sekunder. Pada kecamatan Pontianak Selatan, Tenggara dan Pontianak Kota, jalur hijau tertata dengan cukup rapi dan bersih. Namun pada daerah kecamatan Pontianak Barat, Utara dan Timur area jalur hijau belum tertata dengan rapi. Hal ini disebabkan kurangnya pengelolaan dari Pemerintah terhadap area jalur hijau tersebut. Perkembangan dan penataan jalur hijau hanya terkonsentrasi pada area pusat kota. Jalur hijau yang terdiri dari pulau jalan, median jalan serta jalur pejalan kaki mempunyai fungsi sebagai pendukung dalam suatu jaringan jalan. Untuk jalur pejalan kaki yang terdapat pada bahu jalan, difungsikan sebagai ruang bagi pejalan kaki. Namun, fungsi tersebut terkadang berubah menjadi area pedagang kakil lima berjualan. Hal ini dapat mengganggu intensitas pengguna jalur pejalan kaki. Selain itu, pemilihan vegetasi pada area jalur hijau juga belum memenuhi kriteria seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sesuai untuk jalur hijau jalan di Kota Pontianak ini. Dalam perencanaan jalur hijau, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar tercipta jalur hijau yang selaras dan seimbang yaitu sebagai berikut :

Laporan Akhir

|

III-22

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak a. Penentuan Lokasi Penanaman 1) Jalur penanaman Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan (RUMAJA). 2) Perletakkan tanaman - Jarak tanaman terhadap perkerasan : Jarak titik tanam pohon dengan tepi perkerasan minimal 3 m, sedangkan jarak titik tanam perdu dengan tepi perkerasan minimal 25 cm (untuk perdu dengan lebar miniman 50 cm). - Jarak antara tanaman : Letak tanam dapat berbaris dan berkelompok dengan jarak titik tanam rapat, tidak rapat, dan jarang. 3) Kriteria pengaturan penanaman : Tabel 3.8 Kondisi Penanaman Pada Ruang Milik Jalan Lokasi

Pengaturan Jarak Tanam 4,00 m untuk perkotaan

Ruas jalan / sepanjang tangents

2

Median (lebar < 1,50 m)

0,50 dari tepi garis jalan

3

Median (lebar > 1,50 m) Median terbuka

0,50 dari tepi garis jalan

te

Sepanjang lengkung horizontal

2,50 m diukur dari median terbuka 0,50 m depan garis tepi Mengacu pada Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/TBM/1997 2,50 m diukur dari median terbuka 0,50 m depan garis tepi Jarak pengukuran 80,00 m dari pusat persimpangan pada masing-masing kaki

Es

5

Tanaman tidak melebihi tiang listrik dan telepon, tidak merusak utilitas bawah tanah serta tidak menutupi cahaya lampu jalan. Pelihara tinggi semak/pohon pada 1,00 m. Tidak ada bagian tanaman yang ditanam pada perkerasan jalan. Tidak ada bagian tanaman yang ditanam pada perkerasan jalan.

la

1

4

Keterangan

r

No

6

Median terbuka pada lengkung horizontal

7

Persimpangan tidak bersinyal

8

Persimpangan bersinyal

Jarak pengukuran 65,00 m dari pusat persimpangan pada masing-masing kaki

9

Bundaran

10

Simpang susun

30,00 m dan 5 ,00 m radius terluar bundaran ke pohon/objek pertaman pada jalan arteri dan lokal berurutan Ikuti pengaturan jarak seperti pada tikungan atau ruas jalan.

Pelihara tinggi semak pada 0,50 m.

Ruang bebas vertikal 5,00 m dari perkerasan harus dipelihara.

Pelihara tinggi semak pada 0,50 m.

Semak-semak sampai jarak pandang henti harus dipelihara pada ketinggian 0,50 m dan daun-daun serta cabangcabang pohon tidak melebihi di atas 5,00 m pada daerah ruang bebas vertikal. Semak-semak di daerah naungan harus dipelihara pada ketinggian 0,50 m. Tidak ada pohon merambat di atas 5,00 m pada daerah ruang bebas vertikal. Daerah naungan pada simpang susun harus bersih dari pohon/objek berbahaya. Pelihara ketinggian semaksemak pada 0,50 m di daerah naungan. Tanam hanya semak-semak dan pohon kecil sampai daerah titik-titik.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012

Laporan Akhir

|

III-23


te

la

r

b. Penentuan Jenis Tanaman 1) Keadaan ekologis Jenis tanaman asli setempat adalah jenis yang terbaik jika dilihat dari segi ekologi untuk ditanam di daerah jalan yang akan ditanami. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu iklim, tanah, cahaya matahari, dan drainase. 2) Kelompok tanaman Kelompok tanaman dapat berupa pohon, perdu atau semak, terna, dan liana. 3) Bentuk tanaman - Tinggi tanaman : untuk pohon kecil sampai dengan 7 m, pohon sedang 7-12 m, pohon besar lebih dari 12 m. - Tajuk tanaman : tajuk bulat, tajuk memayung, oval, kerucut, menyebar bebas, persegi empat, kolom, dan vertikal. 4) Umur tanaman Pemilihan jenis tanaman jalan harus mempertimbangkan faktor umur dikaitkan dengan fungsinya sebagai tanaman jalan. 5) Kriteria tanaman berdasarkan kondisi organ tanaman : - Akar : tidak merusak struktur jalan, kuat, dan bukan akar dangkal. - Batang : kuat dan tidak mudah patah, tidak bercabang di bawah. - Dahan/Ranting : tidak mudah patah, tidak terlalu menjuntai ke bawah sehingga menghalangi pandangan. - Daun : tidak mudah rontok, tidak terlalu rimbun, tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan. - Bunga : tidak mudah rontok dan tidak beracun. - Buah : tidak mudah rontok, tidak berbuah besar, dan tidak beracun. - Sifat lainnya : cepat pulih dari stress salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunas baru, dan tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri.

Es

c. Fungsi Tanaman Jalan - Mengurangi pencemaran CO2 : semua tanaman berklorofil dapat mengurangi pencemaran CO2. - Penyerap kebisingan : jenis tanaman yang paling efektif meredam suara adalah yang mempunyai tajuk yang tebal dan bermassa daun padat. - Penghalang silau : untuk jalur tepi jalan dipilih pohon atau perdu yang bermassa daun padat, ditanam rapat pada ketinggian 1,5 m. untuk median jalan sebaiknya ditanam semak, agar sinar lampu kendaraan dari arah berlawanan dapat dikurangi. - Pembatas pandang : untuk pembatas pandang jenis tanaman tinggi dan perdu/semak yang bermassa daun padat yang dapat ditanam berbaris atau membentuk massa dengan jarak tanam rapat. - Pengarah : jenis tanaman dapat berupa pohon tinggi maksimal 5 m, atau pohon kecil/perdu ataupun semak yang disusun berbaris dengan jarak sama. - Memperindah lingkungan : semua jenis tanaman yang ditata rapi dan bersih dapat memperindah lingkungan sekitarnya. - Penahan benturan : jenis tanaman perdu yang berakar kuat dan tumbuh dengan baik dapat menjadi penahan benturan yang keras. - Pencegah erosi : pohon, perdu dan rumput dapat membantu dalam mengendalikan erosi tanah. - Habitat satwa : jalur hijau jalan dapat menjadi habitat satwa sebagai tempat mencari makan serta tempat berlindung, salah satunya burung.

Laporan Akhir

|

III-24


Es

te

la

r

-

Pengalih parkir ilegal : penanaman jenis tanaman perdu atau pohon pada tepi jalan dapat mencegah parkir liar, sedangkan pada luasan yang terbatas dapat menggunakan pohon kecil atau perdu untuk menghalangi pengendara parkir di daerah larangan parkir. Pemecah angin : jenis tanaman yang dapat memecah angin harus tanaman tinggi dan perdu/semak, bermassa daun padat, ditanam berbaris atau membentuk massa dengan jarak tanam rapat kurang dari 3 m.

Laporan Akhir

|

III-25

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-26


Es

te

la

r

3.4. RTH FUNGSI TERTENTU Ruang terbuka hijau fungsi tertentu meliputi ruang terbuka hijau jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, tempat pemakaman umum, buffer zone TPA serta buffer zone PLN pembangkit. RTH fungsi tertentu ini memiliki fungsi sebagai pengaman kawasan, penyaring polusi dan lain sebagainya. a) RTH pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi Jaringan listrik tegangan tinggi digunakan untuk mendistribusikan tenaga listrik dari pada pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen diperkotaan. Jaringan listrik tegangan tinggi dapat berupa SUTT dan SUTET. SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diantara 35 – 245 Kilo Volt (kv) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan. Sedangkan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara yang bertegangan di atas 245 kv. Panjang dan lebar Tower SUTT/SUTET adalah 12,5 x 12,5 , bentangan kabelnya sekitar 500 meter. Radius aman dari SUTT/SUTET adalah 50 m kanan-kiri tower. b) RTH Pemakaman Umum (TPU) Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman umum disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah, juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung dan juga fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. c) Buffer Zone TPA dan PLN Pembangkit Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih untuk beberapa alasan. Daerah penyangga ini dibiarkan sebagaimana aslinya untuk memelihara keseimbangan ekologi dan menjadi paru-paru kota, sehingga racun CO maupun buangan CO2 hasil pembakaran kendaraan bermotor dan asap industri dapat terserap dalam kawasan penyangga dan dengan proses fotosintesa diubah menjadi oksigen yang diperlukan oleh kehidupan. 3.4.1. Ketersediaan RTH Fungsi Tertentu Di Kota Pontianak Di Kota Pontianak ruang terbuka hijau dengan fungsi tertentu ini dapat berupa RTH jaringan listrik tegangan tinggi, pemakaman umum (TPU), buffer zone TPA dan buffer zone PLN Pembangkit. Untuk RTH buffer zone TPA dan PLN pembangkit hanya terdapat di wilayah kecamatan Pontianak Utara. Sedangkan RTH pemakaman umum yang secara merata tersebar pada tiap-tiap wilayah kecamatan di Kota Pontianak yakni sebagai berikut : Tabel 3.9 Ketersediaan RTH Tempat Pemakaman Umum Di Kota Pontianak NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NAMA MAKAM Makam Besar Cina Makam Sultan Batu Layang Makam Jl. Teluk Sahang Makam S. Selamat Makam Jl. Khatulistiwa Makam Jl. Dharma Putra Makam Jl. Parwasal Makam Makam Makam Jl. Selat Malaka Makam Jl. S. Sahang Makam Simpang Jl. Selat Bali Makam Jl. Selat Bali Makam Jl. Budi Utomo

KECAMATAN

KELURAHAN

Pontianak Utara

Batu Layang Batu Layang Batu Layang Siantan Hilir Siantan Hilir Siantan Hilir Siantan Tengah Siantan Tengah Siantan Tengah Siantan Tengah Siantan Hulu Siantan Tengah Siantan Tengah Siantan Tengah

LUAS (Ha) 5,231 1,143 0,544 0,237 0,378 1,178 0,968 0,218 0,318 0,547 0,866 0,657 0,215 0,199 12,698

Jumlah

Laporan Akhir

|

III-27

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak NO

1 2 3 4

1 2 3 4

KELURAHAN

Pontianak Barat

Sungai Beliung Sungai Beliung Sungai Beliung Sungai Jawi Dalam Sungai Jawi Dalam Sungai Jawi Dalam Sungai Jawi Sungai Jawi Luar Sungai Jawi Dalam Sungai Jawi Dalam Sungai Jawi Luar Sungai Jawi Luar Sungai Jawi Luar Pal 5

LUAS (Ha) 0,480 0,261 0,260 0,158 1,040 0,216 0,172 0,261 0,115 0,224 0,199 0,284 0,814 0,196 4,680 3,669 1,560 1,001 0,624 0,313 0,199 0,209 0,976 8,551 0,829 0,400 0,729 0,209 2,167 0,563 1,057 0,448 1,857 0,450 0,530 0,097 0,489 0,093 0,071 0,156 0,148 0,150 6,108 0,473 0,527 0,817 0,229 2,046

Sungai Bangkong Mariana Tengah Darat Sekip Mariana Mariana Sungai Bangkong Sungai Bangkong

r

Es

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KECAMATAN

Pontianak Kota

la

1 2 3 4 5 6 7 8

Makam Nipah Kuning Makam Makam Jl. Kom Yos Sudarso Makam Jl. Tebu Makam Simpang Jl. Tebu - Tabrani Ahmad Makam Jl. Tabrani Ahmad Makam Jl. Suwignyo Makam Jl. Apel Makam Jl. Haruna Makam Jl. Selamat 1 Makam Jl. Sukapadi Makam Jl. Kom Yos Sudarso (dekat Jl. Jambu Mente) Makam Jl. Hasanudin Makam Jl. Husein Hamzah Jumlah Makam Jl. Alianyang - Putri Dara Nante (Sui Bangkong) Makam Jl. Kutilang Makam Jl. R. A Kartini Makam Jl. A. R Hakim Makam Jl. Lembah Murai Makam Jl. Pak Kasih Makam Jl. Danau Sentarum Makam Jl. Danau Sentarum Jumlah Makam Jl. Siam Makam Jl. Tanjung Pura Makam Jl. Tanjung Pura (dekat Sungai Kapuas) Makam Jl. Palapa 3C Jumlah Makam Jl. P. A. Rani Makam Jl. Pemda Makam Jl. Pemda (Tepi Sungai) Makam Jl. Tanjung Raya 1 Makam Jl. Tritura Makam Jl. Panglima Aim Makam Jl. Tanjung Raya 1 Makam Antara Jl. Paralell Tol dan Jl. Sultan Hamid 2 Makam Jl. Ya' M. Sabran Makam Jl. Ya' M. Sabran dekat Batas Kota Makam Simpang Jl. Tanjung Harapan Makam Jl. Tanjung Harapan Makam Jl. Tanjung Harapan (Perbatasan dengan Kel. Parit Mayor) Jumlah Makam Jl. Sepakat 1 Makam Jl. A. R. Saleh Makam Jl. Adi Sucipto (dekat Batas Kubu Raya) Makam Jl. Paris 2 (belakang Mesjid Quba) Jumlah

te

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NAMA MAKAM

Pontianak Selatan

Benua Melayu Darat Benua Melayu Laut Benua Melayu Laut Benua Melayu Darat

Pontianak Timur

Tambelan Sampit Tambelan Sampit Tambelan Sampit Dalam Bugis Tanjung Hilir Dalam Bugis Dalam Bugis Dalam Bugis Tanjung Hulu Tanjung Hulu Banjar Serasan Banjar Serasan Banjar Serasan

Pontianak Tenggara

Bangka Belitung Laut Bangka Belitung Laut Bangka Belitung Laut Bansir Darat

TOTAL

36,251


Berikut gambaran ketersediaan RTH pemakaman umum dan buffer zone di Kota Pontianak : Tabel 3.10 Contoh RTH Fungsi Tertentu Di Kota Pontianak No Pontianak Utara 1

Ilustrasi RTH

Jenis RTH Pemakaman Tionghoa

Laporan Akhir

|

III-28


Ilustrasi RTH

2

Jenis RTH Buffer zone TPA

3

Buffer zone PLN Pembangkit

Pontianak Kota 4

r la

te


Pemakaman Muslim

Es

3.4.2. Kebutuhan RTH Fungsi Tertentu Di Kota Pontianak Kebutuhan RTH fungsi tertentu khususnya untuk RTH pemakaman umum dan buffer zone sangat penting di Kota Pontianak ini, apalagi untuk daerah yang cukup padat dan penduduknya yang semakin bertambah. Perencanaan dan penataan kawasan yang baik untuk daerah pemakaman umum serta daerah-daerah penyangga akan membuat kota yang lebih tertata dan berkesinambungan. a) RTH Jaringan Listrik Tegangan Tinggi Jaringan listrik tegangan tinggi yang terdapat di Kota Pontianak adalah saluran udara tegangan tinggi (SUTT). SUTT merupakan bagian dari sistem transmisi tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan listrik berkapasitas besar (KHA ± 1000 A) dari pembangkit tenaga listrik ke Gardu Induk. Polemik keberadaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) antara berbagai pihak menjadikannya sebagai hal yang sering diperdebatkan. Dari segi ketersediaan ketenagalistrikan pembangunan jaringan transmisi adalah dalam rangka efisiensi dan keandalan dalam penyediaan listrik secara cukup, merata dan berkelanjutan. Sementara di pihak lain yang bersifat kontra lebih mempermasalahkan dampak terhadap kesehatan dan aktivitas manusia yang berada di jalur jaringan transmisi tersebut. Dengan adanya pembangunan SUTT dampak proyek terhadap lingkungan yang muncul adalah timbulnya keresahan masyarakat terutama yang tinggal di bawah jalur SUTT. Yang menyebabkan keresahan masyarakat tersebut adalah timbulnya medan magnet, medan listrik dan corona serta adanya pembatasan pendirian bangunan secara vertikal di bawah jalur SUTT. Oleh karena itu, pada lingkungan SUTT tidak boleh didirikan bangunan ataupun kegiatan lainnya karena dapat menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Untuk memanfaatkan ruang tersebut, dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau pada jaringan listrik tegangan tinggi. Hal ini tentu saja dapat mengurangi masyarakat untuk beraktifitas di sekitar jaringan listrik tegangan tinggi, namun dapat menambah ruang

Laporan Akhir

|

III-29

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak terbuka hijau khususnya di daerah perkotaan. Adapun ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut : - Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik; - Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dengan tanah dan benda lain ditetapkan sebagai berikut : Tabel 3.11 Jarak Bebas Minimum SUTT No

SUTT

Lokasi

66 KV

Bangunan beton 20 2 Pompa bensin 20 3 Penimbunan bahan bakar 50 4 Pagar 3 5 Lapangan terbuka 6,5 6 Jalan raya 8 7 Pepohonan 3,5 8 Bangunan tahan api 3,5 9 Rel kereta api 8 10 Jembatan besi / tangga besi / kereta listrik 3 11 Dari titik tertinggi tiang kapal 3 12 Lapangan olahraga 2,5 13 SUTT lainnya penghantar udara tegangan rendah, 3 jaringan telekomunikasi, televisi dan kereta gantung Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008

m m m m m m m m m m m m m

te

la

r

1

150 KH

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

m m m m m m m m m m m m m

Es

b) RTH Pemakaman Umum (TPU) Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Pontianak dialokasikan secara komunal dalam beberapa lokasi. Secara umum tidak ada patokan khusus mengenai kebutuhan ruang bagi TPU dan perkembangannya disesuaikan dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, penggunaan lahan pada pemakaman umum menjadi semerawut dan tidak teratur sehingga banyak ruang-ruang yang tidak bisa digunakan untuk lahan pemakaman. Lahan pemakaman semakin sempit dan padat karena tidak tertata rapih. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya pengelolaan dan pengawasan dari pihak Pemerintah. Tempat pemakaman umum (TPU) yang sekarang menjadi tanggung jawab pihak masing-masing kecamatan. Selain itu, pemilihan vegetasinya juga belum sesuai hanya berdasarkan vegetasi yang sudah ada pada lahan tersebut. Adapun ketentuan bentuk untuk penyediaan RTH pemakaman sebagai berikut : - Ukuran makam 1 m x 2 m; - Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m; - Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan; - Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; - Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; - Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antar pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;

Laporan Akhir

|

III-30

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak - Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

r

c) Buffer Zone TPA Lokasi tempat pemprosesan akhir (TPA) sampah di Kota Pontianak saat ini berlokasi di jalan Kebangkitan Nasional Kecamatan Pontianak Utara. Buffer zone TPA berada 300 m dari garis terluar TPA. Lokasi tersebut cukup jauh dari area permukiman penduduk. TPA tersebut sudah dilengkapi kawasan penyangga berupa hutan yang mengelilingi area TPA. Dengan adanya buffer zone, dapat mereduksi bau dari sampah, kebisingan, lalat dan vektor penyakit. Namun keberadaan buffer zone masih kurang memadai, hal ini disebabkan karena vegetasi di dalamnya yang masih kurang dan perlunya penataan kembali. Oleh karena itu, diperlukanlah vegetasi berupa pohon-pohon pelindung sebagai penyaring polusi pada daerah tempat pemprosesan akhir (TPA) sampah.

Es

te

la

d) Buffer Zone PLN Pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kota Pontianak berada di area permukiman penduduk. Hal ini tentu saja sangat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar yang tinggal pada area tersebut. Kurangnya zona penyangga (buffer zone) pada daerah sekitar PLN pembangkit tersebut menimbulkan dampak langsung antara lain dapat berupa pencemaran lingkungan akibat bahan buangan dan sisa industri yang dapat mengotori udara dan air tanah; kebisingan kontinyu maupun impulsive yang dapat menimbulkan penyakit; lingkungan menjadi tidak nyaman untuk permukiman; pandangan yang kurang sedap di daerah industri. Selain itu, juga dapat menimbulkan dampak tidak langsung antara lain berupa urbanisasi serta perubahan nilai sosial budaya. Pada mesin tenaga diesel zatzat yang terkandung dalam bahan bakar yang mempengaruhi pengoperasian mesin diesel antara lain arang, sedimen (pengendapan) dan studge, air, sulfur, dan debu. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan suatu daerah penyangga untuk mereduksi pencemaran yang ditimbulkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebut. Di dalam daerah penyangga dibutuhkan vegetasi yang dapat menyerap polusi serta dapat meredam kebisingan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Laporan Akhir

|

III-31

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-32

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak 3.5. KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU Berdasarka Undang-Undang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan minimal 20% merupakan RTH publik. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologi, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Dalam upaya mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik, khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Tabel 3.12 Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pontianak

1

Kawasan Lindung a. Kawasan Gambut > 4 m *) b. Sempadan Sungai Taman dan Hutan Kota a. Taman dan Lapangan Olah Raga b. Hutan Kota Jalur Hijau Jalan Fungsi Tertentu a. Jaringan Listrik Tegangan Tinggi b. Pemakaman Umum (TPU) c. Buffer Zone TPA d. Buffer Zone PLN Pembangkit e. Buffer Zone Balai Benih lkan Dinas Pertanian Perikanan dan Kelauatan Kota Pontianak f. Buffer Zone Gedung Bulutangkis Kota Pontianak dan SMK Negeri 9

2

te

3 4

KETERSEDIAAN RTH (Ha)

KEBUTUHAN RTH (Ha)

Es

TOTAL

KEKURANGAN RTH (Ha)

r

JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

PERSENTASE KEKURANGAN RTH

1.489,83 53,10

1.489,83 53,10

0,00 0,00

0,00% 0,00%

74,92 13,69 3,02

271,81 264,40 85,64

196,89 250,71 82,62

8,46% 10,77% 3,55%

53,92 36,25 70,62 4,76 0,87

53,92 33,22 70,62 4,76 0,00

0,00 -3,03 0,00 0,00 -0,87

0,00% -0,13% 0,00% 0,00% -0,04%

0,28

0,00

-0,28

-0,01%

1.801,26

2.327,30

526,04

22,60%

la

NO

Sumber : Hasil Analisis *) Kawasan Gambut > 4m termasuk Kawasan Lindung Gambut dan Kawasan Pertanian/Agribisnis (KSA)

Berdasarkan data perhitungan ruang terbuka hijau antara ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pontianak dan kebutuhan (rencana) ruang terbuka hijau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak, maka kekurangan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak adalah sebesar 526,04 Ha atau sekitar 22,60 persen dari total keseluruhan kebutuhan (rencana) ruang terbuka hijau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak. Oleh karena itu, penambahan ruang terbuka hijau sangat diperlukan agar dapat memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau tersebut. Dan penambahan ruang terbuka hijau tersebut khusus pada sektor taman dan hutan kota serta jalur hijau jalan sehingga penyebaran ruang terbuka hijau di Kota Pontianak merata dan seimbang. Adapun untuk memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau tersebut, diperlukan lahan atau tanah kosong yang dapat diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Berikut data lahan kosong berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak :

Laporan Akhir

|

III-33

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Tabel 3.13 Data Tanah Kosong Yang Diperuntukkan Di Kota Pontianak

LUAS TANAH (Ha)

LOKASI

KETERANGAN

0,054 1,296 0,027 0,078 0,032 1,487

625/TNH/PEMKOT/U 662/TNH/PEMKOT/U 638/TNH/PEMKOT/U Lokasi belum diketahui 639/TNH/PEMKOT/U Lokasi belum diketahui 640/TNH/PEMKOT/U Lokasi belum diketahui

0,389 0,043 0,034 0,051 0,060 2,112 0,085 0,185 0,163 0,179 0,172 0,187 0,200 0,883 0,277 0,035 0,019 0,056 5,129

38/TNH/PEMKOT/B 49/TNH/PEMKOT/B 75/TNH/PEMKOT/B 81/TNH/PEMKOT/B 82/TNH/PEMKOT/B 121/TNH/PEMKOT/B 122/TNH/PEMKOT/B 123/TNH/PEMKOT/B 124/TNH/PEMKOT/B 125/TNH/PEMKOT/B 126/TNH/PEMKOT/B 127/TNH/PEMKOT/B 128/TNH/PEMKOT/B 40/TNH/PEMKOT/B 83/TNH/PEMKOT/B Lokasi belum diketahui 86/TNH/PEMKOT/B Lokasi belum diketahui 41/TNH/PEMKOT/B Lokasi belum diketahui

0,145 0,025 0,037 0,024 0,028 1,114 0,075 0,017 0,505 0,037 0,112 0,015 0,035 0,012 0,012 2,192

159/TNH/PEMKOT/K 226/TNH/PEMKOT/K 238/TNH/PEMKOT/K 134/TNH/PEMKOT/K 157/TNH/PEMKOT/K 160/TNH/PEMKOT/K 168/TNH/PEMKOT/K 172/TNH/PEMKOT/K 187/TNH/PEMKOT/K 238/TNH/PEMKOT/K 179/TNH/PEMKOT/K 201/TNH/PEMKOT/K 218/TNH/PEMKOT/K 221/TNH/PEMKOT/K 222/TNH/PEMKOT/K

0,017 0,303 0,252 0,293

365/TNH/PEMKOT/S 438/TNH/PEMKOT/S 440/TNH/PEMKOT/S 441/TNH/PEMKOT/S

Es

te

la

PONTIANAK UTARA 1 Jl. Khatulistiwa - Terminal Siantan 2 Jl. Penunjang / Jl. S. Malaya 3 Jl. Parit Pangeran 4 Jl. Parit Pangeran 5 Jl. Parit Pangeran Jumlah PONTIANAK BARAT 1 Jl. Kom Yos Sudarso 2 Kelurahan Sui Jawi Dalam 3 Gg. Kemauan Sui Jawi Dalam 4 Kelurahan Pal 5 5 Kelurahan Pal 5 6 Jl. Husein Hamzah Gg. Berdikari/Gg. Bukit Batu 7 Jl. Nipah Kuning 8 Jl. Nipah Kuning 9 Jl. Nipah Kuning 10 Jl. Nipah Kuning 11 Jl. Nipah Kuning 12 Jl. Nipah Kuning 13 Jl. Nipah Kuning 14 Jl. Berdikari 15 Jl. Komyos Soedarso Gg. Perumnas II 16 Jl. Husein Hamzah 17 Gg. Haji Umar 18 Jl. Komyos Soedarso Gg. Bunga Jumlah PONTIANAK KOTA 1 Taman SPBU Kota Baru Jl. M. Yamin 2 Jl. Ampera 3 Kelurahan Sui Jawi 4 Jl. Karimata 5 Jl. Tanjungpura Kel. Darat Sekip 6 Jl. U. Pandang Kel. Sei. Jawi Gg. Hanura 7 Jl. Rahadi Usman Kel. Tengah 8 Jl. Zainuddin / Jl. Rahadi Usman 9 Jl. Rahadi Usman Kel. Tengah 10 Kelurahan Sui Jawi 11 Jl. P. Natakusuma Kel. Sui Bangkong 12 Jl. Danau Sentarum Kel. Sui Bangkong 13 Kelurahan Sungai Bangkong 14 Jl. Danau Sentarum 15 Jl. Danau Sentarum Jumlah PONTIANAK SELATAN 1 Kelurahan Parit Tokaya 2 Jl. Harapan Jaya 3 Jl. Harapan Jaya Gg. Gunung Kota 4 Jl. Harapan Jaya Gg. Gunung Kota

NO REGISTRASI

r

NO

Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui

Laporan Akhir

|

III-34


LUAS TANAH (Ha)

LOKASI

5 6 7 8 9 10 11

KETERANGAN

0,116 0,074 0,099 0,092 0,086 0,019 0,127 1,476

390/TNH/PEMKOT/S 446/TNH/PEMKOT/S 448/TNH/PEMKOT/S 450/TNH/PEMKOT/S 451/TNH/PEMKOT/S 364/TNH/PEMKOT/S Lokasi belum diketahui 293/TNH/PEMKOT/S Lokasi belum diketahui

0,081 0,021 0,015 0,024 0,030 0,011 0,046 0,019 0,016 0,038 0,021 0,018 0,051 0,391

380/TNH/PEMKOT/S 401/TNH/PEMKOT/S 404/TNH/PEMKOT/S 407/TNH/PEMKOT/S 408/TNH/PEMKOT/S 410/TNH/PEMKOT/S 411/TNH/PEMKOT/S 399/TNH/PEMKOT/S 340/TNH/PEMKOT/S 393/TNH/PEMKOT/S 394/TNH/PEMKOT/S 345/TNH/PEMKOT/S Lokasi belum diketahui 402/TNH/PEMKOT/S Lokasi belum diketahui

Es

te

la

Kel. Parit Tokaya Jl. Harapan Jaya Gg. Kesehatan Jl. Harapan Jaya Gg. Kesehatan Jl. Harapan Jaya Jl. Harapan Jaya Gg. Kesehatan Jl. Perdana Jl. Prof. M. Yamin Kel. Parit Tokaya Jumlah PONTIANAK TENGGARA 1 Kelurahan Bangka Belitung 2 Jl. Sui Raya Dalam 3 Jl. Sui Raya Dalam 4 Taman Jl. Sui Raya Dalam 5 Taman Jl. Sui Raya Dalam 6 Taman Jl. Paris 1 7 Taman Jl. Paris 2 8 Jl. P.H. Husien Kel. Bangka Belitung 9 Jl. P.H. Husien Kel. Bangka Belitung 10 Kel. Bangka Belitung 11 Kel. Bangka Belitung 12 Jl. A. Yani Gg. Sepakat I 13 Jl. Sei Raya Dalam Gg. Kpl Disbun Jumlah PONTIANAK TIMUR 1 Taman Komp. Seruni Indah Kel. Dalam Bugis 2 Jl. H. Rais Parit Mayor 3 Jl. Padat Karya Kel. Tanjung Hulu 4 Jl. Tanjung Hulu Kel. Tanjung 5 Taman Jl. Ya' M. Sabran 6 Taman Jl. Tanjung Raya Kel. Banjar Serasan 7 Taman Jl. Tekam Kel. Saigon 8 Taman Jl. Tanjung Raya Kel. Dalam Bugis 9 Taman Jl. Tanjung Raya Kel. Dalam Bugis 10 Taman Jl. Panglima Aim Gg. Seruni 11 Taman / Tempat Bermain Jl. Perumnas 3 Saigon Jumlah TOTAL

NO REGISTRASI

r

NO

0,039 0,595 0,783 0,188 0,042 0,074 0,199 0,046 0,026 0,017 0,151 2,159 12,836

554/TNH/PEMKOT/T 520/TNH/PEMKOT/T 529/TNH/PEMKOT/T 539/TNH/PEMKOT/T 541/TNH/PEMKOT/T 549/TNH/PEMKOT/T 550/TNH/PEMKOT/T 552/TNH/PEMKOT/T 553/TNH/PEMKOT/T 560/TNH/PEMKOT/T 595/TNH/PEMKOT/T

Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui Lokasi belum diketahui

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak

Laporan Akhir

|

III-35

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-36

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-37

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-38

Es

te

la

r


Laporan Akhir

|

III-39


r

Ruang terbuka hijau kota adalah ruang terbuka hijau di dalam kota yang pemanfaatannya bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman oleh manusia seperti : jalur hijau, pertamanan, lahan pertanian, hutan kota. Ruang terbuka hijau dapat terdiri dari jalur hijau dan biru yang saling terintegrasi.Jalur biru dapat berupa aliran sungai ataupun drainase lainnya.

te

la

Ruang terbuka hijau perkotaanmempunyai manfaat kehidupan yang tinggi.Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaan ruang terbuka hijau perkotaan meliputi fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan arsitektural, serta nilai estetika yang dimilikinya (objek dan lingkungan), tidak hanya dapat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

Es

Untuk mendapatkan ruang terbuka hijau yang fungsional dan estetika dalam suatu sistem perkotaan maka luas minimal, pola dan struktur, serta bentuk dan distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan mengembangkannya. Karakter ekologis, kondisi dan keinginan warga kota, serta arah dan tujuan pembangunan dan perkembangan kota merupakan determinan utama dalam menentukan besaran RTH fungsional ini. Kelestarian ruang terbuka hijau suatu wilayah harus disertai dengan ketersediaan dan seleksi tanaman yang sesuai dengan arah rencana dan rancangannya. Dalam penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak, diperlukan suatu arahan pengembangan dan konsep yang matang untuk menciptakan tata ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang penataan ruang, dijelaskan bahwa proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologi, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. 4.1. KONSEP RTH KAWASAN LINDUNG a) Kawasan Lindung Gambut Dalam arahan pengendalian perkembangan penggunaan lahan pada kawasan gambut dengan ketebalan lebih dari 4 meter direkomendasikan sebagai kawasan lindung dimana lahan terbangun yang diarahkan untuk dikeluarkan dari kawasan ini atau dengan KDB 20% untuk kawasan terbangun yang tetap dipertahankan. Selain itu, peraturan zonasi untuk kawasan bergambut adalah :  Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;  Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan ysng berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;  Pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.

Laporan Akhir IV-1

|


Kriteria vegetasi pada kawasan lindung gambut dapat berupa tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran lokal seperti lidah buaya, pepaya, jeruk, duku, langsat, manggis, durian, nanas, melon, rambutan dan semangka. Hal ini disebabkan karena kandungan unsur organiknya sehingga sangat subur dan sangat cocok sebagai lahan pertanian. Sempadan Sungai Arahan dalam pengendalian perkembangan pada kawasan sempadan sungai terbagi menjadi dua untuk sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul yaitu :  Sungai Bertanggul : o Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelahluar sepanjang kaki tanggul; o Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurangkurangnya 5 m di sebelahluar sepanjang kaki tanggul; o Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya,tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai; o Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahanyang diperlukan untuk tapak tanggul baru harus dibebaskan.

la

r

b)

Es

te

 Sungai Tidak Bertanggul : o Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasa nperkotaan ditetapkan sebagai berikut : - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m,garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. o Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut : - Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km2 atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 m; - Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km2, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. o Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai padaruas yang bersangkutan. o Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan,dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harusmenjamin kelestarian dan keamanan sungai sertabangunan sungai. Untuk pemilihan vegetasi untuk kawasan sempadan sungai harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :  Sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah;  Tumbuh baik pada tanah padat;

Laporan Akhir IV-2

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak        

Sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; Kecepatan tumbuh bervariasi; Tahan terhadap hama dan penyakit tanaman; Jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90% dari luas area, harus dihijaukan; Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; Berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya; Dominasi tanaman tahunan; Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

te

la

r

Adapun gambaran ruang terbuka hijau untuk daerah sempadan sungai sebagai berikut : Gambar 4.1 Sempadan Sungai

Es


4.2. KONSEP RTH TAMAN DAN HUTAN KOTA a) Taman Rukun Tetangga (RT) Bentuk arahan pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala rukun tetangga (RT) yaitu :  Luasan untuk taman RT ± 250 m2 atau dengan standar 1 m2 per penduduk dan radius pencapaian kurang dari 300 m;  Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 70%-80% dari luas taman;  Taman harus menyediakan fasilitas minimal bangku taman dan fasilitas mainan anakanak;  Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai dan minimal terdapat 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang. b)

Taman Rukun Warga (RW) Berikut arahan pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala rukun warga (RW) yaitu :  Luasan untuk taman RW ± 1.250 m2 atau dengan standar 0,5 m2 per penduduk dan radius pencapaian 1.000 m;  Lokasi taman RW dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW seperti balai pertemuan, dekat dengan TK, pertokoan lingkungan, pos hansip dan lain-lain;

Laporan Akhir IV-3

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak  Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 70%-80% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas;  Taman dapat dilengkapi dengan fasilitas beberapa unit bangku taman dan fasilitas lapangan seperti lapangan voli, bulutangkis dan lain-lain;  Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai dan minimal terdapat 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang. Taman Kelurahan Adapun bentuk pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala kelurahan :  Luasan untuk taman kelurahan sekitar 9.000 m2 atau dengan standar 0,3 m2 per penduduk;  Lokasi taman kelurahan dapat berada pada wilayah yang bersangkutan dan sebaiknya berdekatan dengan fasilitas pendidikan sehingga bermanfaat untuk murid;  Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 80-90% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas;  Taman dapat dilengkapi dengan fasilitas berupa lapangan olahraga, lokasi pertandingan olahraga, upacara, serta kursi-kursi taman.  Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai keperluan, untuk taman aktif minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung (jenis pohon kecil dan sedang), dan untuk taman pasif minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung (jenis pohon kecil dan sedang).

d)

Taman Kecamatan Arahan pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala kecamatan yaitu sebagai berikut :  Luasan untuk taman kecamatan sekitar 24.000 m2(2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m2 per penduduk;  Lokasi taman kecamatan dapat berada pada wilayah yang bersangkutan dan sebaiknya berdekatan dengan fasilitas pendidikan sehingga bermanfaat untuk murid;  Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 80-90% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas;  Fasilitas yang ada pada taman kecamatan dapat berupa lapangan terbuka, lapangan basket, upacara serta kursi-kursi taman;  Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai keperluan, untuk taman aktif minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung (jenis pohon kecil dan sedang dan untuk taman pasif minimal 100 (seratus) pohon tahunan (jenis pohon kecil dan sedang).

Es

te

la

r

c)

e)

Taman Kota Adapun arahan pengelolaan dan pengembangan untuk taman dalam cakupan skala kota yakni sebagai berikut :  Luasan untuk taman kotaminima 144.000 m2atau dengan standar 0,3 m2 per penduduk;  Lokasi taman kotaberada di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh semua masayarakat;

Laporan Akhir IV-4

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak  Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) 80-90% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas;  Fasilitas yang ada pada taman kota dapat berupa lapangan hijau terbuka yang dilengkapi fasilitas rekreasi dan olahraga, kompleks olahraga, area bermain anak, dan kursi-kursi taman, serta fasilitas lainnya yang mendukung.  Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai berupa pohon tahunan (pohon sedang dan kecil), semak, perdu, penutup tanah yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Hutan Kota Hutan kota dapat berbentuk seperti :  Bergerombol atau menumpuk : hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;  Menyebar : hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 m2. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;  Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90-100% dari luas hutan kota;  Berbentuk jalur : hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Dengan lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 meter. Selain itu, kriteria pemilihan vegetasi untuk ruang terbuka hijau hutan kota adalah sebagai berikut :  Memiliki ketinggian yang bervariasi;  Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung;  Tajuk cukup rindang dan kompak;  Mampu menjerat dan menyerap cemaran udara;  Tahan terhadap hama penyakit;  Berumur panjang;  Toleran terhadap keterbatasan sinar matahari dan air;  Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;  Batang dan sistem percabangan kuat;  Batang tegak kuat, tidak mudah patah;

Es

f)

te

la

r

Selain itu, ada beberapa kriteria tambahan untuk pemilihan vegetasi pada taman lingkungan dan taman kota yaitu sebagai berikut : (1) Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi; (2) Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; (3) Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain yang seimbang; (4) Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah; (5) Kecepatan tumbuh sedang; (6) Habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; (7) Jenis tanaman tahunan dan musiman; (8) Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal; (9) Tahan terhadap hama penyakit tanaman; (10) Mampu menjerat dan menyerap cemaran udara; (11) Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Laporan Akhir IV-5

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak  Sistem perakaran yang kuat sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;  Seresah yang dihasilkan cukup banyak dan tidak bersifat alelopati, agar tumbuhan lain dapat tumbuh dengan baik sebagai penutup tanah;  Jenis tanaman yang ditanam termasuk golongan evergreen bukan dari golongan tanaman yang menggugurkan daun (decidous);  Memiliki perakaran yang dalam. 4.3. KONSEP RTH JALUR HIJAU JALAN Dalam perencanaan jalur hijau, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar tercipta jalur hijau yang selaras dan seimbang yaitu sebagai berikut : A. Penentuan Lokasi Penanaman 1) Jalur penanaman Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan (RUMAJA).

Es

te

la

r

Gambar 4.2 Jalur Tanaman Pada Jalan Tanpa Lereng


2)

Perletakkan tanaman  Jarak tanaman terhadap perkerasan : Jarak titik tanam pohon dengan tepi perkerasan minimal 3 m, sedangkan jarak titik tanam perdu dengan tepi perkerasan minimal 25 cm (untuk perdu dengan lebar miniman 50 cm). Gambar 4.3 Jarak Titik Tanam Pohon Dengan Tepi Perkerasan


Laporan Akhir IV-6

|


Gambar 4.4 Jarak Titik Tanam Perdu/Semak Dengan Tepi Perkerasan


r

 Jarak antara tanaman : Letak tanam dapat berbaris dan berkelompok dengan jarak titik tanam rapat, tidak rapat, dan jarang. o Letak Tanam Berbaris :

te

la

Gambar 4.5 Jarak Titik Tanam Rapat Untuk Tanaman Perdu/Semak


Es

Gambar 4.6 Jarak Titik Tanam Tidak Rapat (Untuk Tanaman Pohon Dan Tanaman Perdu/Semak)

Tanaman Pohon

Tanaman Perdu/Semak


Laporan Akhir IV-7

|


Gambar 4.7 Jarak Titik Tanam Jarang (Untuk Tanaman Pohon Dan Tanaman Perdu/Semak)

r

Tanaman Pohon

la

Tanaman Perdu/Semak


o Letak Tanaman Berkelompok :

te

Gambar 4.8 Perletakkan Tanaman Pada Jarak Tanam Cara Berkelompok

Es

Sistem Tanam Bujur Sangkar

Sistem Tanam Persegi Panjang (Memanjang)

Sistem Tanam Segi Tiga (Silang)


3)

Kriteria pengaturan penanaman a) Sepanjang Ruas Jalan  Tepi Jalan : o Tanaman tidak melebihi tiang listrik dan telepon, tidak merusak utility bawah tanah serta tidak menutupi cahaya lampu jalan. o Jarak atur tanaman minimum 9 m dari tepi perkerasan untuk daerah luar perkotaan dan 4 m untuk daerah perkotaan.  Median : o Median dengan lebar kurang dari 1,5 m : Ditanam tanaman dengan ketinggian kurang dari 1 m dengan pengaturan jarak tanam 0,5 m dari tepi garis jalan, serta tidak ada bagian tanaman yang ditanam pada perkerasan jalan.

Laporan Akhir IV-8

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak o Median dengan lebar lebih dari 1,5 m : Pengaturan jarak tanam adalah 0,5 m dari tepi garis jalan dan tidak ada bagian tanaman yang ditanam pada perkerasan jalan. o Median terbuka :Pengaturan jarak tanam 2,5 m diukur dari median terbuka dan 0,5 m dari garis tepi jalan, serta ketinggian perdu/semak 0,5 m. b) Sepanjang Lengkung Horizontal  Tepi Jalan :Ketinggian maksimum untuk perdu/semak 0,5 m dan ruang bebas minimum dari jalan ke tajuk pohon harus diatur minimal setinggi 5 m.

Es

te

la

r

Gambar 4.9 Jarak Atur Tanam Pada Tikungan Bagian Dalam Lengkung Horizontal


 Median :Pengaturan jarak tanam 2,5 m diukur dari median terbuka dan 0,5 m dari garis tepi jalan. Pohon yang ditanam daunnya harus tidak bermassa padat, seperti pohon dengan cabang kecil. Namun pohon dan perdu dengan diameter kurang dari 10 cm dapat digunakan.

c) Pada Persimpangan  Daerah bebas hambatan/pandang di mulut persimpangan: o Diperlukan daerah bebas pandang dengan ketentuan mengenai jarak atur tanam yang disesuaikan dengan kecepatan kendaraan dan bentuk persimpangannya. o Tanaman rendah, berbentuk tanaman perdu ketinggian lebih dari 0,5 m. o Tanaman tinggi, berbentuk pohon dengan percabangan di atas 2 m. o Berikut kriteria pemilihan tanaman pada persimpangan jalan :

Laporan Akhir IV-9

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Tanaman Pada Persimpangan Jalan Jarak dan Jenis Tanaman No

Bentuk Persimpangan

Letak Tanaman

1

Persimpangan kaki empat tegak lurus tanpa kanal

Pada ujung persimpangan Mendekati persimpangan

Kecepatan 40 km/jam

20 m Tanaman rendah 80 m Tanaman tinggi 2 Persimpangan kaki empat 30 m tidak tegak lurus Tanaman rendah Pada ujung persimpangan 80 m Tanaman tinggi Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012

Kecepatan 60 km/jam

40 m Tanaman rendah 100 m Tanaman tinggi 50 m Tanaman redah 80 m Tanaman tinggi

la

r

 Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan : o Daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanamitanaman yang menghalangi pandangan pengemudi. o Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian kurang dari 0.50 m dan jenisnya merupakan berbunga atau berstruktur indah.

Es

te

Gambar 4.10 Jalur Tanaman Pada Daerah Bebas Pandang


o Pulau lalu lintas atau kanal pada persimpangan jalan yang memungkinkan untuk ditanami, sebaiknya ditanami perdu rendah. o Penggunaan tanaman tinggi berbentuk pohon sebagai tanaman pengarah. o Berikut jarak pandang persimpangan di Perkotaan : Tabel 4.2 Jarak Pandang Persimpangan Di Perkotaan Jarak Pandang Minimum (M)

Kecepatan Rencana (km/jam)

Bersinyal

Tidak Bersinyal

60 0 40 30 20

170 130 100 70 40

105 80 55 35 20


Laporan Akhir IV-10

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak  Persimpangan Tidak Bersinyal o Semak-semak sampai jarak pandang henti dipelihara pada ketinggian 0,5 m dan daun-daun serta cabang-cabang pohon tidak melebihi diatas 5 m pada daerah ruang bebas vertikal. o Pengaturan penanaman pohon diukur dari pusat persimpangan ke baris pohon pertama yang ditanam di tepi jalan berjarak 80 m dengan berdasarkan kecepatan rencana sebesar 40 km/jam dari jalan utama tersebut.

la

r

Gambar 4.11 Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan Tidak Bersinyal (Kecepatan Rencana 40 km/jam)


te

 Persimpangan Bersinyal o Semak-semak di daerah naungan harus dipelihara dengan ketinggian 0,5 m dan tidak ada pohon merambat di atas 5 m pada ruang bebas vertikal. o Pengaturan jarak tanam diukur 65 m dari pusat persimpangan pada masing-masing kaki.

Es

Gambar 4.12 Jarak Atur Tanam Pada Persimpangan Bersinyal (Kecepatan Rencana 40 km/jam)


d) Bundaran  Daerah naungan harus bersih bebas dari pohon/objek berbahaya dengan ketinggian semak tidak lebih dari 0,5 m.  Pengaturan jarak tanam dari radius terluar bundaran ke pohon/objek pada jalan arteri 30 m dan pada jalan lokal 5 m.

Laporan Akhir IV-11

|


r

Gambar 4.13 Jarak Pandang Di Bundaran

la


Es

te

B. Penentuan Jenis Tanaman 1) Keadaan ekologis Jenis tanaman asli setempat adalah jenis yang terbaik jika dilihat dari segi ekologi untuk ditanam di daerah jalan yang akan ditanami. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu iklim, tanah, cahaya matahari, dan drainase. 2) Kelompok tanaman Kelompok tanaman sangat bervariasi antara lain dapat berupa : - Pohon : Tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu; - Perdu atau semak : Suatu kategori tumbuhan berkayu yang dibedakan dengan pohon karena cabangnya yang banyak dan tingginya yang lebih rendah, biasanya kurang dari 5-6 m; - Terna : Tumbuhan yang batang lunak karena tidak membentuk kayu; - Liana : Suatu habitus tumbuhan yang merambat, memanjat, atau menggantung. Gambar 4.14 Kelompok Tanaman


3)

Bentuk tanaman - Tinggi tanaman : untuk pohon kecil sampai dengan 7 m, pohon sedang 7-12 m, pohon besar lebih dari 12 m.

Laporan Akhir IV-12

|


la

r

Gambar 4.15 Tinggi Tanaman Jalan


-

Tajuk tanaman : Tanaman memiliki beberapa bentuk tajuk antara lain seperti tajuk bulat, tajuk memayung, oval, kerucut, menyebar bebas, persegi empat, kolom, dan vertikal.

Es

te

Gambar 4.16 Bentuk Tajuk Tanaman

Tajuk Bulat

Tajuk Kerucut

Tajuk Memayung

Tajuk Oval

Tajuk Menyebar Bebas Tajuk Persegi Empat

Tajuk Kolom

Tajuk Vertikal


4)

Umur tanaman Pemilihan jenis tanaman jalan harus mempertimbangkan faktor umur dikaitkan dengan fungsinya sebagai tanaman jalan.

Laporan Akhir IV-13

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak 5)

Kriteria tanaman berdasarkan kondisi organ tanaman : - Akar : tidak merusak struktur jalan, kuat, dan bukan akar dangkal. - Batang : kuat dan tidak mudah patah, tidak bercabang di bawah. - Dahan/Ranting : tidak mudah patah, tidak terlalu menjuntai ke bawah sehingga menghalangi pandangan. - Daun : tidak mudah rontok, tidak terlalu rimbun, tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan. - Bunga : tidak mudah rontok dan tidak beracun. - Buah : tidak mudah rontok, tidak berbuah besar, dan tidak beracun. - Sifat lainnya : cepat pulih dari stress salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunas baru, dan tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri. C. Fungsi Tanaman Jalan - Penyerap polusi udara (Mengurangi pencemaran CO2): semua tanaman berklorofil dapat mengurangi pencemaran CO2 dan jarak tanam rapat serta bermassa daun padat.

te

la

r

Gambar 4.17 Jalur Tanaman Tepi Penyerap Polusi Udara

Es


-

Penyerap kebisingan : jenis tanaman yang paling efektif meredam suara adalah yang mempunyai tajuk yang tebal dan bermassa daun padat. Gambar 4.18 Tanaman Berfungsi Sebagai Penyerap Kebisingan


-

Peneduh : tanaman ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median), percabangan 2 m di atas tanah, bentuk percabangan batang tidak merunduk, bermassa daun padat, berasal dari perbanyakan biji, ditanam secara berbaris, tidak mudah tumbang. Gambar 4.19

Laporan Akhir IV-14

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Tanaman Berfungsi Sebagai Peneduh


r

Penghalang silau : untuk jalur tepi jalan dipilih pohon atau perdu yang bermassa daun padat, ditanam rapat pada ketinggian 1,5 m. untuk median jalan sebaiknya ditanam semak, agar sinar lampu kendaraan dari arah berlawanan dapat dikurangi.

la

-

Es

te

Gambar 4.20 Jalur Tanaman Berfungsi Sebagai Penghalang Silau


-

Pembatas pandang : untuk pembatas pandang jenis tanaman tinggi dan perdu/semak yang bermassa daun padat yang dapat ditanam berbaris atau membentuk massa dengan jarak tanam rapat. Gambar 4.21 Jalur Tanaman Berfungsi Sebagai Pembatas Pandang

-

Pengarah : jenis tanaman dapat berupa pohon tinggi maksimal 5 m, atau pohon Sumberataupun : Peraturan Menteri Umum Nomor 05/PRT/M/2012 kecil/perdu semak yangPekerjaan disusun berbaris dengan jarak sama. Gambar 4.22

Laporan Akhir IV-15

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Jalur Tanaman Berfungsi Sebagai Pengarah

-

Es

-

la

-

Memperindah lingkungan : semua jenis tanaman yang ditata rapi dan bersih dapat memperindah lingkungan sekitarnya. Penahan benturan : jenis tanaman perdu yang berakar kuat dan tumbuh dengan baik dapat menjadi penahan benturan yang keras. Pencegah erosi : pohon, perdu dan rumput dapat membantu dalam mengendalikan erosi tanah. Habitat satwa : jalur hijau jalan dapat menjadi habitat satwa sebagai tempat mencari makan serta tempat berlindung, salah satunya burung. Pengalih parkir ilegal : penanaman jenis tanaman perdu atau pohon pada tepi jalan dapat mencegah parkir liar, sedangkan pada luasan yang terbatas dapat menggunakan pohon kecil atau perdu untuk menghalangi pengendara parkir di daerah larangan parkir. Pemecah angin : jenis tanaman yang dapat memecah angin harus tanaman tinggi dan perdu/semak, bermassa daun padat, ditanam berbaris atau membentuk massa dengan jarak tanam rapat kurang dari 3 m.

te

-

r


4.4. KONSEP RTH FUNGSI TERTENTU a) RTH Jaringan Listrik Tegangan Tinggi Dalam menentukan ruang terbuka hijau jaringan listrik tegangan tinggi, diperlukan suatu arahan berupa ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut : - Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik; - Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dengan tanah dan benda lain ditetapkan sebagai berikut : Tabel 4.3 Jarak Bebas Minimum SUTT No 1 2 3 4 5 6

Lokasi

Bangunan beton Pompa bensin Penimbunan bahan bakar Pagar Lapangan terbuka Jalan raya

SUTT 66 KV

20 20 50 3 6,5 8

m m m m m m

150 KH

20 20 20 20 20 20

m m m m m m

Laporan Akhir IV-16

|


SUTT

Lokasi

66 KV

Pepohonan 3,5 8 Bangunan tahan api 3,5 9 Rel kereta api 8 10 Jembatan besi / tangga besi / kereta listrik 3 11 Dari titik tertinggi tiang kapal 3 12 Lapangan olahraga 2,5 13 SUTT lainnya penghantar udara tegangan rendah, 3 jaringan telekomunikasi, televisi dan kereta gantung - 05/PRT/M/2008 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7

150 KH

m m m m m m m

20 20 20 20 20 20 20

m m m m m m m

Es

te

la

r

Selain penentuan sempadan, untuk ruang terbuka hijau pada jaringan listrik tegangan tinggi dapat diberikan vegetasi yang sesuai dengan kriteria pemilihan serta pola tanam sebagai berikut : - Jenis tanaman yang dapat ditanam adalah tanaman yang memiliki dahanyang kuat, tidak mudah patah, dan perakaran tidak mengganggu pondasi; - Akarnya menghujam masuk ke dalam tanah. Jenis ini lebih tahan terhadap hembusan angin yang besar daripada tanaman yang akarnyabertebaran hanya di sekitar permukaan tanah; - Daunnya tidak mudah gugur oleh terpaan angin dengan kecepatansedang; - Bukan merupakan pohon yang memiliki bentuk tajuk melebar; - Merupakan pohon dengan katagori kecil (small tree); - Fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa; - Ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia; - Pola penanaman pemilihan vegetasi memperhatikan ketinggian yangdiijinkan; - Buah tidak bisa dikonsumsi langsung oleh manusia; - Memiliki kerapatan yang cukup (50-60%); - Pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam harus sesuai gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan. Gambar 4.23 Ruang Terbuka Hijau Pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

b)Sumber RTH Pemakaman Umum (TPU) : Hasil Analisis Adapun ketentuan bentuk untuk penyediaan RTH pemakaman sebagai berikut :  Ukuran makam 1 m x 2 m;

Laporan Akhir IV-17

|


la

r

 Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;  Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;  Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;  Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;  Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antar pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;  Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Selain ketentuan bentuk, dalam penyediaan RTH pemakaman juga diperlukan kriteria dalam pemilihan vegetasi yakni sebagai berikut :  Sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;  Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;  Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;  Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;  Tahan terhadap hama penyakit;  Berumur panjang;  Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang;  Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Es

te

Gambar 4.24 Contoh Pola Penanaman RTH Pemakaman Umum


c) BufferZone TPA Buffer zone TPA berada 300 m dari garis terluar TPA. Lokasi tersebut cukup jauh dari area permukiman penduduk. Arahan yang diperlukan dalam pengembangan buffer zoneyaitu :  Ditanami pohon pelindung dengan ketebalan berkisar antara 20 m sampai dengan 50 m dari batas luar daerah operasional TPA yang didukung dengan penanaman jenis pohon yang cepat tumbuh dalam waktu 1 tahun mencapai 4 m;  Pemilihan vegetasi yang tidak mudah patah akibat pengaruh angin dengan kerapatan atau jarak antar pohon 2 m;

Laporan Akhir IV-18

|

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak  Ditetapkannya Free Zone yang merupakan zona bebas dimana kemungkinan masih dipengaruhi leachate, sehingga harus merupakan ruang terbuka hijau, dan apabila dimanfaatkan disarankan bukanlah merupakan tanaman pangan dengan ketebalan 50 sampai dengan 80 m dari batas luas buffer zone.

la

r

d) BufferZone PLN Pembangkit Buffer zone pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dapat dibentuk dengan arahan pengembangan antara lain :  Dibutuhkan vegetasi yang dapat menyerap polusi udara berupa vegetasi yang terdiri dari pohon, perdu/semak; memiliki kegunaan untuk menyerap udara; jarak tanam rapat; serta bermassa daun padat.  Dibutuhkan vegetasi yang dapat meredam kebisingan berupa vegetasi yang terdiri dari pohon, perdu/semak; membentuk massa, bermassa daun rapat; dan berbagai bentuk tajuk.  Dbutuhkan vegetasi yang dapat menjadi pembatas pandang berupa tanaman yang tinggi, perdu/semak; bermassa daun padat; ditanam berbaris atau membentuk massa; serta jarak tanam rapat. Gambar 4.25

Es

te

Buffer Zone PLN Pembangkit


Laporan Akhir IV-19

|


la

r

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, dimana ruang terbuka hijau kota memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan ruang terbuka hijau kota sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan.Ruang terbuka hijau (Green Open Spaces) merupakan kawasan permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijaudi tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.

Es

te

Ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi arsitektural (estetika), fungsi sosial dan ekonomi. Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologisnya bertujuan untuk menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana ruang terbuka hijau tersebut merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang berlokasi, berukuran dan memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu wilayah kota. Salah satu contohnya adalah ruang terbuka hijau yang difungsikan untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. Sedangkan ruang terbuka hijau untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan ruang terbuka hijau pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota. Proporsi 20% luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Dalam optimalisasi pengembangan ruang terbuka hijau yang ideal dan fungsional suatu wilayah perkotaan, berdasarkan pedoman PU tentang ruang terbuka hijau (RTH) ada empat hal utama yang harus diperhatikan yaitu luasan minimum RTH (size), lokasi lahan yang potensial (location), struktur dan pola RTH, dan seleksi tanaman. 5.1. RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 5.1.1. Rencana RTH Kawasan Lindung Perkembangan rencana ruang terbuka hijau pada kawasan lindung adalah dengan mempertahankan kawasan lindung tersebut serta mempertahankan vegetasi yang ada sehingga kelestarian ruang terbuka hijau pada kawasan lindung tetap terjaga.

Laporan Akhir

|

V-1

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak a) Kawasan Lindung Gambut Pada kawasan lindung gambut, kondisi lahan dan vegetasi pada kawasan tersebut tetap dipertahankan untuk menjaga kadar air dalam tanah. Oleh karena itu, kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem dilarang pada kawasan lindung gambut tersebut. Adapun pemanfaatan ruang pada kawasan lindung gambut dapat berupa wisata alam tanpa merubah bentang alamnya.

la

r

Gambar 5.1 Rencana Kawasan Lindung Gambut


Es

te

b) Sempadan Sungai Rencana perkembangan pada kawasan sempadan sungai terbagi menjadi dua yaitu untuk sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul. Untuk sungai bertanggul garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Sedangkan garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m, dan garis sempadan sekurangkurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m. Adapun gambaran rencana ruang terbuka hijau untuk daerah sempadan sungai sebagai berikut : Gambar 5.2 Rencana Kawasan Sempadan Sungai


5.1.2. Rencana RTH Taman Dan Hutan Kota Ruang terbuka hijau publik memiliki proporsi sekitar 20% dari luasan kota. Untuk mencapai proporsi tersebut dapat dilakukan penghijauan berupa pembangunan ruang-ruang terbuka hijau seperti taman-taman skala lingkungan baik tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga

Laporan Akhir

|

V-2

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak (RW), kelurahan, kecamatan dan taman skala kota hingga hutan kota. Perencanaan RTH taman dan hutan kota dapat menyebar secara merata pada tiap bagian kota. a) Taman Rukun Tetangga (RT) Luasan untuk taman RT ± 250 m2 atau dengan standar 1 m2 per penduduk dan radius pencapaian kurang dari 300 m. Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 70%-80% dari luas taman. Berikut rencana pola bentuk taman skala rukun tetangga (RT) yang terdiri dua jenis yaitu untuk taman RT Pasif dan taman RT aktif :


la

r

Gambar 5.3 Rencana Taman Rukun Tetangga (RT) Pasif

Es

te

Gambar 5.4 Rencana Taman Rukun Tetangga (RT) Aktif


b) Taman Rukun Warga (RW) Luasan untuk taman RW ± 1.250 m2 atau dengan standar 0,5 m2 per penduduk dan radius pencapaian 1.000 m. Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 70%-80% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas. Adapun gambar rencana pola taman rukun warga (RW) dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini : Gambar 5.5 Rencana Taman Rukun Warga (RW) Pasif


Laporan Akhir

|

V-3

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Gambar 5.6 Rencana Taman Rukun Warga (RW) Aktif


la

r

c) Taman Kelurahan Luasan untuk taman kelurahan sekitar 9.000 m2 atau dengan standar 0,3 m2 per penduduk. Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 80-90% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas. Berikut pola taman kelurahan dalam dua bentuk taman aktif dan pasif :

Es

te

Gambar 5.7 Rencana Taman Kelurahan Pasif


Gambar 5.8 Rencana Taman Kelurahan Aktif


d)

Taman Kecamatan Luasan untuk taman kecamatan sekitar 24.000m2(2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m2 per penduduk. Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) minimal 80-90% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas. Adapun pola bentuk taman skala kecamatan adalah sebagai berikut :

Laporan Akhir

|

V-4

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Gambar 5.9 Rencana Taman Kecamatan


Taman Kota Luasan untuk taman kota minimal 144.000 m2atau dengan standar 0,3 m2 per penduduk. Luas area yang ditanamani tanaman (ruang hijau) 80-90% dari luas taman dan sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktifitas. Rencana pola taman kota yang dapat diaplikasikan sebagai berikut :

la

r

e)

te

Gambar 5.10 Rencana Taman Kota


Hutan Kota Hutan kota dapat berbentuk seperti Bergerombol atau Menumpuk dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan; Menyebar dimana hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 m2; Berbentuk jalur dimana hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Dengan lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 meter. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90-100% dari luas hutan kota.

Es

f)

5.1.3. Rencana RTH Jalur Hijau Jalan Dalam perencanaan jalur hijau, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar tercipta jalur hijau yang selaras dan seimbang yaitu jalur penanaman, perletakkan tanaman, kriteria pengaturan penanaman, bentuk dan jenis tanaman serta fungsi tanaman. Gambar 5.11 Rencana RTH Jalur Hijau Jalan


Laporan Akhir

|

V-5

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak 5.1.4. Rencana RTH Fungsi Tertentu a) RTH Jaringan Listrik Tegangan Tinggi Dalam menentukan ruang terbuka hijau jaringan listrik tegangan tinggi perlu memperhatikan garis sempadan jaringan tenaga listrik yakni 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik serta memiliki kerapatan vegetasi yang cukup sekitar 50%60%.

r

Gambar 5.12 Rencana RTH Pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

la

Sumber :Hasil Analisis

b) RTH Pemakaman Umum (TPU) Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat.

Es

te

Gambar 5.13 Rencana RTH Pemakaman Umum


c) BufferZone TPA Buffer zone TPA berada 300 m dari garis terluar TPA. Lokasi tersebut cukup jauh dari area permukiman penduduk. Dalam pengembanganbuffer zone ditanami pohon pelindung dengan ketebalan berkisar antara 20 m sampai dengan 50 m dari batas luar daerah operasional TPA yang didukung dengan penanaman jenis pohon yang cepat tumbuh dalam waktu 1 tahun mencapai 4 m. d) BufferZone PLN Pembangkit Buffer zone pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dapat dibentuk dengan arahan pengembangan berupa vegetasi yang dapat menyerap polusi udara, vegetasi yang dapat meredam kebisingan serta vegetasi yang dapat menjadi pembatas pandang.

Laporan Akhir

|

V-6


Gambar 5.14 Rencana Buffer Zone PLN Pembangkit


la

r

5.2. REKOMENDASI VEGETASI UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU Elemen vegetasi merupakan unsur yang dominan dalam ruang terbuka hijau. Vegetasi dapat ditata sedemikian rupa sehingga mampu berfungsi sebagai pembentuk ruang, pengendalian suhu udara, memperbaiki kondisi tanah dan sebagainya. Vegetasi dapat menghadirkan estetika tertentu yang terkesan alamiah dari garis, bentuk, warna, dan tekstur yang ada dari tajuk, daun, batang, cabang, kulit batang, akar, bunga, buah maupun aroma yang ditimbulkan dari daun, bunga maupun buahnya.

Es

te

Berdasarkan bentuk massa, tajuk dan struktur tanaman, vegetasi ruang terbuka hijau (RTH) dikelompokkan menjadi : a. Tanaman Pohon Tanaman pohon adalah jenis tanaman berkayu yang biasanya mempunyai batang tunggal dan dicirikan dengan pertumbuhan yang sangat tinggi. Tanaman berkayu adalah tanaman yang membentuk batang sekunder dan jaringan xylem yang banyak. Tanaman pohon terbagi menjadi tiga bagian yakni pohon besar (ketinggian lebih dari 12 meter), pohon sedang (ketinggian antara 7-12 meter), dan pohon kecil (dengan ketinggian sampai dengan 7 meter). Adapun tanaman pohon yang dapat direkomendasikan untuk ruang terbuka hijau antara lain sebagai berikut : - Pohon Besar, misalnya seperti : Angsana (Pterocarpus Indicus), Cempaka (Magnolia Champaca), Durian (Durio Zibethnus), GlodoganTiang (Polyathea Longifolia), Ketapang (Terminalia Cattapa), Mahoni (Switenia Mahagoni), Tanjung (Mimusops Elengi).

Pohon Tanjung

Gambar 5.15 Contoh Pohon Besar

Pohon Mahoni

Pohon Glodogan Tiang

- Pohon Sedang, misalnya yaitu : Akasia Kuning (Acacia Auriculaeformis), Bungur (Lagerstroemia Loudonii), Kenanga (Cananga Odorata).

Laporan Akhir

|

V-7

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Gambar 5.16 Contoh Pohon Sedang

Pohon Akasia Kunig

Pohon Bungur

r

Pohon Kenanga

la

- Pohon Kecil, misalnya : Jeruk Bali (Citrus Grandisty), Kemboja Merah (Plumeria Rubra), Kesumba (Bixa Orellana), Pepaya (Carica Papaya).

te

Gambar 5.17 Contoh Pohon Kecil

Pohon Kamboja

Es

Pohon Jeruk Bali

b. Tanaman Perdu Tanaman golongan perdu merupakan tanaman berkayu yang pendek dengan batang yang cukup kaku dan kuat untuk menopang bagian-bagian tanaman. Golongan perdu biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu perdu rendah, perdu sedang, dan perdu tinggi. Biasanya tanaman perdu memiliki ketinggian kurang dari 5-6 meter. Rekomendasi tanaman perdu untuk ruang terbuka hijau misalnya dapat berupa Pucuk Merah (Syzygium Campanulatum), Bogenvil (Bougenvillea sp), Kembang Merak (Caesalphinia Pulcherima), Kembang Sepatu (Hibiscusrosa Sinensis), Kemuning (Muraya Paniculata), Mangkokan (Nothopanax Scutellarium), Soka (Ixora Javanica). Gambar 5.18 Contoh Tanaman Perdu

Pucuk Merah

Kembang Merak

Bogenvil

Laporan Akhir

|

V-8

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak c. TanamanSemak (shurbs) Tanaman golongan semak dicirikan dengan batang yang berukuran sama dan sederajat.Penggunaan semak untuk pengisi taman instan bisa dalam berbagai ukuran tanaman, mulai ukuran tinggi 30-40 cm sampai 200 cm. Tanaman semak yang umum digunakan biasanya memiliki karakter ornamental karena warna dan bentuk daun atau keindahan bunganya. Rekomendasi tanaman semak (shurbs) untuk ruang terbuka hijau misalnya antara lain Bakung (Crinum Asiaticum), Bunga Pukul Empat (Mirabilis Jalapa), Kana (Canna Hibrida), Sansiviera/LidahMertua (SansevieraTrifasciata L).

Bunga Pukul Empat

Kana

Es

te

Bakung

la

r

Gambar 5.19 Contoh Tanaman Semak (shurbs)

Laporan Akhir

|

V-9


te

la

r

Ruang terbuka hijau (RTH) memegang peran penting dalam pembangunan perkotaan, utamanya keterkaitanya dalam merancang masa depan. Fungsi hijau dalam ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai paru-paru kota, sistem tata hijau ini berfungsi semacam ventilasi udara dalam rumah (bangunan). Dapat dijelaskan pula bahwa ruang terbuka hijau kota memiliki hanyak fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis, pengatur tata air dan pengatur iklim mikro maupun makro dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. Dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat (2) bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Oleh karena itu usaha pencapaian proporsi RTH khususnya di Kota Pontianak perlu diupayakan.

Es

Untuk mewujudkan suatu Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan diperlukanlah dukungan dan keterlibatan dalam berbagai sektor baik pemerintah, pihak swasta serta masyarakat.Sosialsasi mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH di tingkat masyarakat perlu dilakukan. Selain itu, pembentukan dan pelestarian komunitas hijau juga penting dalam rangka membangun gaya hidup sehat di masyarakat. Dukungan dari pemerintah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan sosial dan kebijakan lokal yang mendorong masyarakat ataupun swasta yang menyediakan RTH di lingkungan sekitar. Untuk merumuskan Masterplan Ruang Terbuka Hijau diperlukan beberapa tahapan analisis yaitu berupa analisis tapak ruang terbuka hijau dan analisis finansial dan kelembagaan.Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis finansial untuk mengetahui alokasi anggaran untuk ruang terbuka hijau serta analisis kelembagaan untuk mengetahui peranan lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau yang ada. 6.1. PENGATURAN FINANSIAL RUANG TERBUKA HIJAU Dalam perwujudan suatu ruang terbuka hijau diperlukan pembiayaan kebersihan dan pertamanan yang merupakan input penting dalam penataan serta pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut. Perkembangan kota yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, membuat semakin besar juga beban ruang kota. Selanjutnya, semakin tumbuh ekonomi suatu kota, maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang dibangun. Selain itu, semakin besar juga tuntutan akan keindahan kota sehingga diperlukanlah ruang-ruang terbuka hijau untuk menambah nilai estetika tersebut. Pembiayaan kebersihan dan pertamanan berasal dari pemerintah maupun partisipasi swasta dan masyarakat.

Laporan Akhir

|

VI-1

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak Tabel 6.1 Proporsi APBD Bidang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2007 – 2010 Belanja Kebersihan dan Pertamanan Tahun

APBD

Belanja Tidak langsung (Rutin)

Kota Pontianak (Rp.)

Belanja Langsung (Pembangunan)

Jumlah Belanja

Persentase (%)

2005

327.917.065.764

4.319.248.800

2006

495.486.396.232

12.901.808.343

2007

572.445.434.101

2008

669.938.431.431

2.452.231.000

13.792.547.303

16.244.778.303

2,42

2009

723.441.108.326

2.823.270.000

16.920.329.426

19.743.599.426

2,73

2010

764.417.755.747

2.843.655.000

17.214.400.000

20.058.055.000

2,62

13.417.926.400

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak

la

r

Sampai dengan tahun 2009, hamper seluruh belanja kebersihan dan pertamanan berasal dari APBD Kota Pontianak. Pembiayaan yang berasal dari APBN tercatat seluruhnya untuk peningkatan dan pemeliharaan TPA.Sedangkan pembiayaan dari APBD Provinsi Kalbar untuk TPA dan pengadaan kendaraan operasional pengangkutan sampah. Pada table 4.1 diatas menyajikan data mengenai proporsi belanja kebersihan dan pertamanan terhadap total APBD Kota Pontianak pada tahun 2005 s/d 2010.

Pekerjaan

Es

No

te

Adapun rincian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak khususnya untuk bidang pertamanan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 6.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak APBD Bidang Pertamanan Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

1

Pemeliharaan Taman Kota

587.275.140

631.847.740

1.896.972.030

2

877.355.450

913.492.850

1.205.008.900

213.665.000

228.662.500

400.194.200

4

Pembebasan Bahu dan Median Jalan Pemeliharaan Pohon - Pohon (Kontrol Vegetasi dan Registrasi Pohon) Pengadaan Bibit Tanaman Peneduh dan Tanaman Hias

75.758.000

80.759.350

192.830.000

5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan

63.803.950

60.803.800

32.587.000

TOTAL 1.817.857.540 Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak

1.915.566.240

3.727.592.130

3

Berdasarkan data pada table di atas, alokasi anggaran untuk pertamanan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.817.857.540,00 dan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.915.566.240,00. Sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 3.727.592.130,00.Peningkatan anggaran pada tahun 2010 ke tahun 2011 tidak terlalu signifikan karena peningkatan tersebut tidak terlalu besar. Peningkatan anggaran tersebut sangat signifikan dan hampir 100% dari total anggaran yang sebelumnya. Hal ini tentu saja diharapkan agar peningkatan anggaran tersebut mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan Kota Pontianak khususnya untuk sektor ruang terbuka hijau. Pada saat ini, persebaran ruang terbuka hijau di Kota Pontianak belum merata. Banyak ruangruang terbuka hijau yang hanya terpusat pada daerah pusat kota. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan persebaran ruang terbuka hijau diperlukan pembangunan ruang-ruang

Laporan Akhir

|

VI-2

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak terbuka misalnya seperti taman yang dapat dibuat dan dibentuk menyesuaikan kondisi lingkungan yanga ada. Dengan peningkatan yang cukup besar terhadap alokasi anggaran dana tersebut, diharapkan pembanguan serta perkembangan terhadap ruang terbuka hijau di Kota Pontianak ini dapat tersebar secara merata. Untuk mewujudkan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), diperlukan dalam pembangunannya adalah sebagai berikut : 1) Taman : 66.642.900 x = Rp. 3.096 = a. Taman RT 264.185.800 x = Rp. 313 = b. Taman RW 1.438.278.700 x 28 = c. Taman Kelurahan = Rp. 3.638.971.600 x 6 = d. Taman Kecamatan = Rp. 17.634.014.500 x = Rp. 2 = e. Taman Kota Hutan Kota Jalur Hijau Jalan

206.326.418.400 82.690.155.400 40.271.803.600 21.833.826.600 35.268.029.000 643.071.150.000 145.328.580.000

=

Rp.

1.174.789.966.000

la

TOTAL

= =

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

r

2) 3)

perkiraan biaya yang

Dalam perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yakni sama dengan rentang waktu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak. Oleh karena itu, perkiraan anggaran untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) per tahunnya adalah sekitar Rp. 58.739.498.300,00.

Es

te

6.2. PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Secara kelembagaan, masalah ruang terbuka hijau terkait juga oleh belum adanya peraturanperundang-undangan yang memadai tentang ruang terbuka hijau, serta pedoman teknis pelaksanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga keberadaan ruang terbuka hijaumasih bersifat marjinal.Di samping itu, kualitas SDM yang tersedia juga harus ditingkatkan untuk dapat secara optimal dan lebih profesional mampu memelihara dan mengelola ruang terbuka hijau. Di sisi lain, keterlibatan swasta atau masyarakat umumnya masih sangat rendah. Potensi pihak swasta atau masyarakatdalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau masih belum banyak dimanfaatkan, sehingga pemerintah sering dan bahkan selalu terbentur pada masalah keterbatasan biaya dan anggaran. Walaupun secara teoritis dikatakan, bahwa ruang perkotaan yang tersedia makin terbatas, namun dalam kenyataannya banyak lahan-lahan tidur di perkotaan yang cenderung ditelantarkan dan kurang dimanfaatkan.Sementara ruang-ruang terbuka yang memang secara legal diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, kondisinya kurang terawat dan tidak dikelola secara optimal. Untuk meningkatkan keberadaan ruang publik, khususnya ruang terbuka hijau di perkotaan, perlu dilakukan beberapa hal terutama yang terkait dengan penyediaan perangkat hukum, pembinaan masyarakat dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan ruang kota.Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak terbagi menjadi dua yaitu pihak pemerintah dan masyarakat (swasta). 6.2.1. Peranan Pemerintah Peranan pihak pemerintah yang turut mengelola dan mengembangkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pontianak antara lain sebagai berikut : - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak - Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak - Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

Laporan Akhir

|

VI-3

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak - Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak - Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

te

la

r

Peranan masing-masing lembaga pemerintah tersebut terhadap ruang terbuka hijau ini berbeda-beda, sesuai dengan bidang masing-masing yang mencakupi lembaga tersebut. Berikut peranan lembaga pemerintah terhadap ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pontianak antara lain : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam ruang terbuka hijau dapat dilihat dari tugas pokok and fungsinya.Adapun bidang yang menangani ruang terbuka hijau adalah bidang fisik dan prasarana.Ruang lingkup bidang fisik dan prasarana meliputi bidang perhubungan, infokom, sumber daya air, penataan ruang, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.Selain itu, bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :  Tugas pokok :Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang fisik dan prasarana.  Fungsi : o Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana; o Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fisik dan prasarana; o Penyusunan rencana kerja di bidang fisik dan prasarana; o Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang fisik dan prasarana; o Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang fisik dan prasarana; o Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang fisik dan prasarana; o Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fisik dan prasarana; o Pelaksanaan tugas lain di bidang fisik dan prasarana yang diberikan oleh Kepala Badan.

Es

b. Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Badan lingkungan hidup berperan serta dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Adapun ruang lingkup pekerjaan Badan Lingkungan Hidup, Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas adalah pemantauan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, kerjasama lingkungan dan peningkatan SDM.  Tugas pokok : Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang revitalisasi lingkungan dan pengembangan kapasitas  Fungsi : o Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang revitalisasi lingkungan dan pengembangan kapasitas; o Penyusunan rencana kerja di bidang revitalisasi lingkungan dan pengembangan kapasitas; o Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang revitalisasi lingkungan dan pengembangan kapasitas; o Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang revitalisasi lingkungan dan pengembangan kapasitas; o Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang revitalisasi lingkungan dan pengembangan kapasitas; o Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang revitalisasi lingkungan dan pengembangan kapasitas;

Laporan Akhir

|

VI-4

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak o

Pelaksanaan tugas lain di bidang revitalisasi lingkungan dan pengembangan kapasitas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Es

te

la

r

c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak merupakan Dinas yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, bidang yang berkenaan dengan ruang terbuka hijau adalah bidang pertamanan yang lingkup pekerjaannya meliputi penataan, pengendalian taman dan ruang terbuka hijau serta pemeliharaan taman dengan tugas pokok sebagai berikut : o Menyusun program kerja di bidang pertamanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas; o Membagi tugas kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok, fungsi masingmasing seksi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; o Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Seksi dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar; o Melakukan pengawasan kepada Kepala Seksi dan seluruh staf di Bidang Pertamanan baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; o Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Seksi pada Bidang Pertamanan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; o Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pertamanan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; o Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penataan, pengendalian taman dan ruang terbuka hijau berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif; o Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pemeliharaan taman berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif; o Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pertamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; o Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pertamanan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; o Melaporkan kegiatan Bidang Pertamanan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pertamanan yang diberikan oleh Kepala Dinas. d. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berupa pengadaan, pengelolaan, penataan, serta pemeliharaan kompleks maupun lapangan olahraga.Ruang lingkup pekerjaan Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya

Laporan Akhir

|

VI-5


r

Bidang Olahraga meliputi pengembangan olahraga masyarakat dan pengembangan olahraga prestasi.Adapun tugas pokok dan fungsi Bidang Olahragayaitu :  Tugas pokok :Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang olahraga.  Fungsi : o Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang olah raga; o Penyusunan rencana kerja di bidang olah raga; o Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang olah raga; o Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang olah raga; o Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang olah raga; o Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang olah raga; o Pelaksanaan tugas lain di bidang olah raga yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Es

te

la

e. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak dalam pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau meliputi dua bidang yaitu Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian dan Bidang Bina Marga.Berikut uraian ruang lingkup pekerjaan dan tugas pokok masingmasing bidang :  Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian o Ruang lingkup pekerjaan :Perencanaan teknis dan pengendalian, pembangunan saluran dan pemeliharaan saluran. o Tugas pokok : Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang sumber daya air dan pengendalian o Fungsi : - Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang sumber daya air dan pengendalian; - Penyusunan rencana kerja di bidang sumber daya air dan pengendalian; - Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang sumber daya air dan pengendalian; - Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang sumber daya air dan pengendalian; - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air dan pengendalian; - Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air dan pengendalian; - Pelaksanaan tugas lain di bidang sumber daya air dan pengendalian yang diberikan oleh Kepala Dinas.  Bidang Bina Marga o Ruang lingkup pekerjaan :Pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharan jalan dan jembatan, penerangan jalan umum. o Tugas pokok :Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang bina marga. o Fungsi : - Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang bina marga ; - Penyusunan rencana kerja di bidang bina marga; - Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang bina marga;

Laporan Akhir

|

VI-6


Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak mempunyai peranan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak, khususnya dalam BidangPenataan Ruang dan Bina Tata Bangunan dan Bidang Cipta Karya. Adapun uraian ruang lingkup pekerjaan serta tugas pokok dan fungsi masing – masing bidang adalah sebagai berikut :  Bidang Penataan Ruang dan Bina Tata Bangunan o Ruang lingkup pekerjaan :Perencanaan detail tata ruang, survei dan pemetaan, peruntukan dan penggunaan bangunan. o Tugas pokok : Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang penataan ruang dan bina tata bangunan. o Fungsi : - Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan bina tata bangunan; - Penyusunan rencana kerja di bidang penataan ruang dan bina tata bangunan; - Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang penataan ruang dan bina tata bangunan; - Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang penataan ruang dan bina tata bangunan; - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang dan bina tata bangunan; - Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang dan bina tata bangunan; - Pelaksanaan tugas lain di bidang penataan ruang dan bina tata bangunan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Es

te

la

r

f.

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bina marga; Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang bina marga; Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang bina marga; Pelaksanaan tugas lain di bidang bina marga yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 Bidang Cipta Karya o Ruang lingkup pekerjaan :Penyehatan lingkungan permukiman (PLP), penataan bangunan gedung pemerintah dan pengembangan permukiman. o Tugas pokok : Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang cipta karya. o Fungsi : - Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang cipta karya; - Penyusunan rencana kerja di bidang cipta karya; - Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang cipta karya; - Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang cipta karya; - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya; - Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang cipta karya; - Pelaksanaan tugas lain di bidang cipta karya yang diberikan oleh Kepala Dinas

6.2.2. Peranan Swasta Dan Masyarakat Untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, maka partisipasi dari berbagai seperti pihak swasta maupun masyarakat sangat diperlukan.Pihak Swasta dan masyarakat

Laporan Akhir

|

VI-7

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak perlu diberikan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ruang terbuka hijau, sehingga masyarakat atau swasta dapat terlibat dalam pengembangan dan pengolahan ruang terbuka hijau. Pemerintah dapat mengadakan program kemitraan dengan pihak swasta terutama para pengembang dalam penyediaan ruang terbuka hijau seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun program Public Private Partnership (PPP).Program tersebut merupakan program yang dijalankan perusahaan atau instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat, pemerintah, maupun lingkungan.Dengan adanya program-program tersebut, tidak hanya meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, namum juga mengembangkan potensi daerah tersebut.

la

r

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang telah berkontribusi nyata dalam membangun ruang terbuka hijau di lingkungannya.Pemerintah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang telah menyediakan lahan atau tanah yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam hal pemberian insentif dan disintensif adalah sebagai berikut : (a) Pemberian Insentif dan Disinsentif

te

 Pasal 169 Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk: (1) Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; (2) Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan (3) Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Es

(b) Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

 Pasal 170 (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal 171 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Pemberian keringanan pajak; dan/atau b. Pengurangan retribusi. (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan/atau

Laporan Akhir

|

VI-8


r

i. publikasi atau promosi. (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.  Pasal 172 Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat berupa: (1) Subsidi silang; (2) Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah; (3) Penyediaan prasarana dan sarana di daerah; (4) Pemberian kompensasi; (5) Penghargaan dan fasilitasi; dan/atau (6) Publikasi atau promosi daerah.

Es

te

la

 Pasal 173 Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa: (1) Pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat; (2) Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana; (3) Kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau (4) Publikasi atau promosi daerah.  Pasal 174 Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa: (1) Pemberian keringanan pajak; (2) Pemberian kompensasi; (3) Pengurangan retribusi; (4) Imbalan; (5) Sewa ruang; (6) Urun saham; (7) Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau (8) Kemudahan perizinan.  Pasal 175 (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur. (2) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota. (3) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan. (4) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Laporan Akhir

|

VI-9


Es

te

la

r

(c) Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif  Pasal 176 (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal 177 (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal. (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi. (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. Kewajiban memberi kompensasi; b. Pensyaratan khusus dalam perizinan; c. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.  Pasal 178 Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk: (1) pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; (2) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau (3) pemberian status tertentu dari Pemerintah.  Pasal 179 Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa: (1) Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat; (2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau (3) Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.  Pasal 180 Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa: (1) Kewajiban memberi kompensasi; (2) Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; (3) Kewajiban memberi imbalan; (4) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau (5) Pensyaratan khusus dalam perizinan.  Pasal 181 (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur. (2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Laporan Akhir

|

VI-10

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak (3) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan. (4) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

r

Untuk tujuan jangka panjang yang ideal dalam peningkatan kualitas perencanaan dengan menegakkan development control perlu dilengkapi dengan perangkat sanksi (disinsentif) buat yang melanggar dan bonus (insentif) bagi mereka yang taat pada peraturan. Hal ini cukup ampuh untuk membenahi kembali pembangunan perkotaan yang semula jungkir balik, sistem penghargaan dan sanksi ini mesti diterapkan. Para pengembang yang melanggar peraturan dikenai sanksi, dan yang patuh diberi penghargaan, misalnya: kemudahan perijinan, tambahan fasilitas pendukung dan keringanan pajak (Budiharjo, 1997: 18).

Es

te

la

Di dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaanpemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal di daerah, disebutkan bahwa :  Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberikan insentif bagi penanaman modal di daerah  Bentuk insentif dapat berupa : o Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; o Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; o Pemberian dana stimulan; dan/atau o Pemberian bantuan modal.  Bentuk Kemudahan dapat berupa : o Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; o Penyediaan sarana dan prasarana; o Penyediaan lahan atau lokasi; o Pemberian bantuan teknis; dan/atau o Percepatan pemberian perizinan. Setelah tercapai insentif atau pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH), dibutuhkan juga program dukungan untuk melestarikannya. Dukungan program melestarikan RTH ini dapat berbentuk :  Kampanye terhadap publik, bahwa RTH tersebut adalah milik masyarakat umum dan bukan hanya menjadi program pemerintah saja.  Mengelar acara-acara yang melibatkan masyarakat di lokasi RTH, seperti penanaman pohon, lomba foto tentang RTH, lomba pelestarian RTH antar rukun tetangga atau antar kelurahan, dan sebagainya.

Laporan Akhir

|

VI-11

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak

Recommend Documents