MASA KEPRESIDENAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PERIODE TAHUN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MASA KEPRESIDENAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PERIODE TAHUN 2001-2004 SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh : Kristitin Wahyuni NIM : 031314013

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2008


ii


iii


MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka harus merubah keadaan yang ada dalam diri mereka sendiri” (QS. 13:11)

Tingkah laku adalah cermin dimana setiap orang dapat melihat watak dan kepribadiannya (Goethe)

iv


PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan teruntuk: Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya, Kedua orang tuaku (Bpk. Adisukarjo dan ibu Sunarti), Mbak Krist, Mas Pranto, Yudhi dan Andi.

v


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 2 Mei 2008 Penulis

Kristitin Wahyuni

vi


ABSTRAK MASA KEPRESIDENAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PERIODE TAHUN 2001-2004 Oleh: Kristitin Wahyuni NIM : 031314013 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan manganalisis: 1) Latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. 2) Kebijakan-kebijakan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. 3) Pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri terhadap Rakyat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yang meliputi : heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teori atau kerangka konseptual untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian ini adalah: (1) Latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai presiden RI yang kelima antara lain: (a) keadaan politik, ekonomi, sosial dan hukum yang tidak stabil.(b) Pemerintahan Abdurrahman Wahid sudah tidak mendapat dukungan di Parlemen terkait dengan kasus Bulloggate dan Brunneigate yang berakibat dikeluarkan Memorandum I, II dan Sidang Istimewa sehingga Abdurrahman Wahid diberhentikan sebagai presiden yang keempat. (2) Kebijakan-kebijakan Megawati Soekarnoputri dalam menjalankan pemerintahan nampak dalam tindakan-tindakan beliau dalam bidang: (a) politik, dengan melaksanakan pemerintahan yang lebih demokratis di antaranya mengembangkan sistem kepartaian baru, sistem pemilu yang baru dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung; (b) ekonomi, menjaga terkendalinya nilai tukar rupiah, stabilisasi fiskal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif; (c) sosial, mengurangi tingkat kemiskinan dengan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Jaring Pengaman Sosial; (d) korupsi, dibentuk KPK; (e) hukum, mewujudkan lembaga peradilan yang bersih di antaranya memberantas KKN di peradilan, menyiapkan RUU tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan di Komnas HAM. (3) Pengaruh pemerintahan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden terhadap rakyat Indonesia dalam bidang: (a) politik, Indonesia semakin demokratis; (b) ekonomi, keadaan ekonomi Indonesia stabil; (c) sosial, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun; (d) korupsi, pemberantasan korupsi belum maksimal;(e) hukum, sistem hukum di Indonesia semakin tegas.

vii


ABSTRACT PRESIDENTIAL ERA OF MEGAWATI SOEKARNOPUTRI IN 2001-2004 PERIOD By: Kristitin Wahyuni 031314013 This research aims to describe and analyze: 1) the background of the appointment of Megawati Soekarnoputri as the president of the Republic of Indonesia, 2) Her policies while she was the president of the Republic of Indonesia, and 3) The influence of the government ruled by Megawati Soekarnoputri towards the Indonesian people. The method used in this research was a historical method which includes: heuristic, verification, interpretation, and historiography, whereas the writing method used is a descriptive analysis, a method of history writing that needs theoretical base or conceptual framework to solve the problem. The results of this reseach are: (1) the background that Megawati Soekarnoputri was elected as the fifth president of the Republic of Indonesia includes: (a) the unstable condition of politics, economy, social and law inforcement. (b) the government of Abdurrahman Wahid was no longer getting supports in the parliament in relation with the cases of Buloggate and Brunneigate because of Memorandum I and II and the special general assembly, Abdurrahman Wahid was stepped down the fourth president of Indonesia. (2) Megawati Soekarnoputri’s policies in running the government were seen in her actions in the sectors of: (a) politics: by implementing the more democratic government for instance by improving a new party system, new general election system and also a direct president and vice-president election; (b) economic policy by managing and controlling rupiah exchange rate, fiscal stabilization and making a condusive investment climate; (c) social policy: decreasing the poverty rate by forming a poverty steaming committee and social savety network; (d) corruption: forming KPK; (e) law, by realizing a clean court institution for instance by abolishing KKN in court, preparing draft of a law about the commition of the truth and reconciliation and strengtheming the Komnas HAM institutional capacity. (3) Megawati Soekarnoputri’s government influence during taking her presidential service towards Indonesian society in the sector of: (a) politics: Indonesia becomes more democratic; (b) economy: the cond ition of economy in Indonesia was stable; (c) social: the poverty rate of Indonesia decreased; (d) corruption: the abolition of corruption was not maximum; (e) law, the system of law in Indonesia was more secure.

viii



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri Periode tahun 2001-2004”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Dekan FKIP Univesitas Sanata Dharma yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma. 2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. 3. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H., selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing, serta memberi banyak saran, masukan, dan pemikiran. 4. Bapak. Drs. Sutarjo Adisus ilo, J.R., S.Th. selaku pembimbing II yang dengan kesabaran dan perhatian membimbing dan mengarahkan serta memberi banyak sara, masukan dan pemikiran. 5. Ibu. Dra. Theresia Sumini, M.Pd. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan sarannya yang bermanfaat bagi penulis.

ix


6. Seluruh dosen Program Studi Sejarah dan pihak sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dalam penulisan ini khususnya, dan dukungan serta bimbingan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma. 7. Staf UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan sumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 8. Kedua orang tua penulis Bapak Adi Sukarjo dan Ibu Sunarti, yang telah memberikan dorongan spiritual maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Sanata Dharma, serta Mbak Krist, Mas Mul, Mas Pranto, Yudhi, Andi dan keponakanku Iyas, Amalia, Irfan tercinta terima kasih untuk dukungannya.. 9. Semua teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan 2003, 2002, sahabatku, Nova, Yayuk, Tata, Dina, Yuditha, Kristien, Lusi, Siska, Icha, Ika, Budi, Feri, Githa, Dwi, Ari, Mas Njoo, atas curhat-curhatnya dan bantuannya. 10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

x


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian pada umumnya dan bagi Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Penulis

Kristitin Wahyuni

xi


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................

iii

HALAMAM MOTTO....................................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .....................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ........................................................

vi

ABSTRAK.......................................................................................................

vii

ABSTRACT ....................................................................................................

viii

KATA PENGANTAR ....................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...................................................................................................

xi

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah...........................................................

1

B. Rumusan Masalah....................................................................

7

C. Tujuan Penulisan......................................................................

7

D. Manfaat Penulisan....................................................................

8

E. Kajian Pustaka .........................................................................

8

F. Landasan Teori ........................................................................

12

G. Hipotesis ..................................................................................

30

H. Metode dan Pendekatan ..........................................................

31

I. Sistematika Penulisan ..............................................................

38

LATAR BELAKANG MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DIANGKAT SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE TAHUN 2001-2004 A. Biografi Megawati Soekarnoputri ..........................................

39

1. Masa Kecil Megawati Soekarnoputri ................................

39

2. Megawati Soekarnoputri Sebagai Ketua PDI-Perjuangan

43

xii


3. Megawati Soekarnoputri Sebagai Wakil Presiden RI Periode Tahun 1999-2001 ............................................

48

B. Latar Belakang Megawati Soekarnoputri Diangkat Menjadi Presiden ....................................................

52

1. Situasi Politik Indonesia ..................................................

52

2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid Yang Dirundung

BAB III

BAB IV

Masalah ............................................................................

60

3. Jalannya Politik Sidang Istimewa MPR 2001 ..................

64

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SELAMA MENJABAT PRESIDEN ..........................

71

A. Kebijakan Dibidang Politik .....................................................

71

1. Persatuan dan Kesatuan .....................................................

75

2. Ideologi ..............................................................................

83

3. Partai ..................................................................................

85

4. Keamanan ..........................................................................

88

B. Kebijakan Dibidang Ekonomi .................................................

92

C. Kebijakan Dibidang Sosial ......................................................

103

D. Kebijakan Dibidang Pemberantasan Korupsi .........................

110

E. Kebijakan Dibidang Hukum ....................................................

113

PENGARUH PEMERINTAHAN YANG DIJALANKAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SELAMA MENJABAT PRESIDEN TERHADAP RAKYAT INDONESIA .....................................

119

A. Indonesia Awal Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.........

119

B. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Bagi Indonesia ........................................................................

124

1. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Dibidang Politik .......................................

xiii

124


2. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Dibidang Ekonomi ...................................

131

3. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Dibidang Sosial .......................................

136

4. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekaroputri Dibidang Korupsi .......................................

138

5. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Dibidang Hukum .....................................

141

PENUTUP ....................................................................................

146

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

150

LAMPIRAN ...................................................................................................

161

SUPLEMEN ...................................................................................................

168

BAB V

xiv


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto Megawati Soekarnoputri .....................................................

161

Lampiran 2: Perjajian Damai Maluku di Malino .............................................

162

Lampiran 3: Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .......................................

163

Lampiran 4: Pernyataan Megawati Soekarnoputri tentang KKN ....................

167

xv


BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah Dyah Permata Megawati Setyowati Soekarnoputri merupakan nama lengkap Megawati Soekarnoputri atau lebih dikenal dengan nama Mbak Mega. Megawati dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947 1 . Megawati Soekarnoputri merupakan anak kedua Bung Karno, Presiden pertama Indonesia sehingga tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia. Karier politiknya dimulai pada tahun 1987 sebagai seorang ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Kemudian namanya dipasang sebagai calon anggota DPR dari PDI, dan menjadi anggota DPR pada tahun 19882 . Dalam PDI, Megawati merupakan orang yang tergolong baru dan sebagai orang baru, karier politik Megawati perkembangannya tergolong cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Megawati sebagai pemimpin PDI periode 19931998, sebagai wakil presiden Republik Indonesia periode tahun 1999-2001 dan akhirnya menjadi presiden Republik Indonesia periode tahun 2001-2004. Megawati Soekarnoputri juga ikiut terlibat dalam dialog nasional, yang mana terselenggaranya dialog nasional ini memberi pengaruh yang sangat besar bagi politik Indonesia. Dialog nasional tersebut dipelopori oleh Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan sebutan Dialog Ciganjur, karena memang dialog 1

Sumarmo,2001, Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara, PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok,hal.1.Baca juga Rusdi Muchtar, dkk.,2002, Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia, PT Rumpun Dian Nugraha,Depok, hal. 2. 2 Ahmad Bahar,1996, Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996, PT Pena Cendekia,Yogyakarta, hal. 31.

1


2

tersebut diselenggarakan di kediaman Abdurrahman Wahid di Ciganjur pada tanggal 10 November 1998. Bersama dengan para mahasiswa Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, hadir pula empat tokoh reformis yaitu Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid dan Megawati sendiri. Tujuan diselenggarakan dialog nasional adalah sebagai upaya untuk menyamakan visi dan pola pikir dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul, selain itu dialog nasional juga dapat diteruskan sebagai upaya mengkaji semua permasalahan yang sedang berlangsung. Pada dasarnya salah satu tujuan dari reformasi adalah mewujudkan negara yang demokratis. Tidak ada cara lain dalam mewujudkan demokrasi kecuali melalui perundingan yang menghasilkan kompromi atau perjanjian, pemilihan umum serta penyelesaian perbedaan tanpa kekerasan. Melalui dialog diharapkan dapat dihasilkan gagasan-gagasan besar yang bermanfaat untuk menyelesaikan krisis yang melanda bangsa dan negara ini. Kini satu-satunya jalur formal yang menjadi harapan bangsa untuk memperoleh suatu pemerintahan “legitimate” dalam usaha mengatasi krisis bertumpu pada pemilu 1999. Namun jika pemilu 1999 gagal, bencana mungkin saja akan kembali menimpa Indonesia, kecuali jika seluruh komponen bangsa sepakat untuk memilih dialog nasional sebagai cara untuk mengatasi konflik dan menentukan pilihan-pilihan terbaik bagi masa depan3 . Sebelum Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid, beliau menjadi wakil presiden 3

I Made Leo Wiratma,1999,” Perjalanan Sebuah Dialog Nasional”, Analisa CSIS, tahun XXVIII No.1.


3

dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid. Selama kekuasaannya Abdurrahman Wahid dinilai gagal dalam menjalankan pemerintahan persatuan nasionalnya. Abdurrahman Wahid dinilai gagal karena beberapa faktor antara lain Abdurrahman Wahid pada masa pemerintahannya melakukan pemecatan anggota kabinetnya secara sepihak tanpa sepengetahuan wakil presiden Megawati, terkuak kasus Bullogate dan Bruneigate yang secara tidak langsung melibatkan Abdurrahman Wahid. Kasus ini menimbulkan memorandum I dan II 4 yang tidak diperhatikan

oleh

Abdurrahman

Wahid

akhirnya

DPR

meminta

pertanggungjawaban Presiden5 . Abdurrahman Wahid akhirnya kehilangan jabatannya sebagai Presiden keempat Republik Indonesia setelah dirinya menolak memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR. SI MPR yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001 dipercepat menjadi tanggal 21-26 Juli 2001. Sebagai bentuk perlawanan terhadap DPR, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit, antara lain berisi: (1) membekukan MPR-RI dan DPR-RI; (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil

tindakan

serta

menyusun

badan

yang

diperlukan

untuk

menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun. Akan tetapi dekrit ini ditolak oleh MPR melalui voting, karena dinilai justru melanggar haluan negara. Fatwa MA juga menegaskan dekrit itu tidak konstitusional, dimana 4

Memorandum I disampaikan DPR kepada Presiden Wahid pada tanggal 1 Februari 2001 karen Presiden dinilai telah melanggar pasal 9 UUD 1945 dan ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam kaitannya dengan kasus dugaan keterlibatannya dalam pencairan dana Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darusalam yang dikenal dengan istilah “ Bullogate” dan “Bruneigate”. Memorandum II disampaikan 30 April 2001, dengan tanpa persetujuan Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PDKB sedangkan Fraksi TNI-Polri abstain, DPR memutuskan meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa. 5 Sumarno, op.cit.,hal.145.


4

kedudukan DPR dan MPR sangat kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, pembentukan badan guna menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun adalah kewenangan MPR. Ini didasarkan pada Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Karena beberapa faktor tersebut maka Aburrahman Wahid diberhentikan dari jabatan Presiden melalui SI MPR, kemudian MPR mengangkat wakil presiden Megawati Soekarnoputri menjadi presiden Republik Indonesia kelima, masyarakat Indonesia banyak berharap kepemimpinan Megawati dapat memberikan perubahan bagi kondisi Indonesia. Terpilihnya Megawati Soekarnoputri ini disambut kalangan luas terutama “wong cilik” yang sejak pemilu 1999 diharapkan memenangkan kursi kepresidenan, sebagai pemberi harapan bagi rakyat masa depan. Diangkatnya orang nomor satu PDI perjuangan ini juga memberi harapan banyak pihak untuk membela wong cilik dan menegakkan keadilan6 , bahkan oleh para pendukungnya yang sebagian besar dari kalangan biasa atau “wong cilik” Megawati dimitoskan sebagai “Ratu Adil”. Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden memberikan suasana baru untuk tercapainya suatu reformasi Indonesia. Hal ini terbukti bahwa terbentuknya kabinet gotong royong di bawah duet kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

dengan

Hamzah

Haz

pada

tanggal

9

Agustus

2001.

Terselenggaranya Sidang Istimewa MPR adalah bukti kecilnya dukungan politik kepada Presiden, dan kega galannya mencari kompromi politik 7 . Di samping itu sejumlah perubahan mendasar dalam setting politik dan ketatanegaraan Indonesia 6

Ibid, hal. 161. M.Sudibjo,2001,” Proses Menuju SI MPR dan Masalah Ketatanegaraan RI”, Analisa CSIS, Tahun XXX/2001 No.2. 7


5

telah dihasilkan oleh Sidang Istimewa MPR 2001. Salah satunya yaitu penyempurnaan UUD 1945 dan Tap-Tap MPR hasil sidang tahunan bulan Agustus 2000. Penyempurnaan UUD 1945 ini berkaitan dengan kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga penyelenggara negara secara seimbang sehingga dapat diwujudkan mekanisme cheks and balances secara benar 8 . Lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang mempunyai peran penting dalam penyempurnaan tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga permusyawaratan rakyat (MPR), sebab selain MPR pembawa amanat dengan pengemban aspirasi rakyat, DPR sendiri merupakan bagian dari kekuatan lembaga legislatif sendiri. Gagasan penyempurnaan UUD 1945 ini muncul tidak jelas dan tegasnya aturan hukum yang diberlakukan untuk menilai kebijakan lembaga-lembaga penyelenggara negara, termasuk Presiden. Namun

demikian,

Pemerintahan

yang

dijalankan

oleh

Megawati

Soekarnoputri tidak mendatangkan hasil yang optimal dan maksimal. Banyak sekali kecaman-kecaman yang datang dan dilontarkan kepada Megawati Soekarnoputri pada waktu itu. Hal ini disebabkan karena Megawati Soekarnoputri lebih banyak mengambil sikap tidak banyak bicara, dan sangat berhati- hati dalam proses stabilisasi politik sehingga berdampak terjadinya kelambanan politik 9 . Faktor kedua bahwa Rezim Megawati hanya pandai memproduksi kata-kata

8

M.Djadijono, “SI-MPR 2001 : Pemerintahan Baru, Program Kerja dan Prospeknya”, Analisa CSIS, Tahun XXX/2001, No.3. 9 Kelambanan politik sudah dimulai dengan pembentukan Kabinet Gotong Royong. Kabinet yang terlambat dibentuk ini, yang sejak awal dianggap sebagai The Dream Team, khususnya tim ekonomi, ternyata kemudian kurang berhasil memberikan harapan perbaikan ekonomi.


6

progresif, baik dalam pidato rezim atau bukan dan ditambah dengan peraturan yang dibuat bersama DPR, atau bahkan lewat Ketetapan MPR10 . Singkatnya dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri waktu itu kurang memiliki kepekaan terhadap persoalan masyarakat dan bangsa yang memerlukan penanganan serius. Megawati Soekarnoputri lebih mengambil sikap “diam” dan kurang inisiatif. Yang terjadi pada waktu itu membanjirnya kritik dari berbagai media terhadap kebijakan pemerintah dan juga “diamnya” Megawati Soekarnoputri. Secara tidak langsung media massa dapat menjadi alat komunikasi antara pemerintahan Megawati dengan masyarakat. “Diamnya” Megawati bukan berarti beliau tidak bekerja. Beliau pasti mengkomunikasikan pelbagai program dengan para stafnya atas persoalan bangsa dan negara serta mengaplikasikan program tersebut dalam tindakan nyata. Tentunya kerja keras beliau beserta staf tidak hanya untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan bangsa, tetapi juga unt uk meningkatkan citra pemerintahannya agar mendapat trust (kepercayaan) dari masyarakat. Tanpa adanya trust kredibilitas pemerintahan akan merosot dimata masyarakat. Dan kondisi ini akan menghambat jalannya pemerintahan11 . Dengan semakin menebalnya trust terhadap pemerintahannya bisa saja Mega mempunyai peluang besar untuk terpilih kembali sebagai Presiden tahun 2004.

10

Indra J.Piliang,2001,” Rezim Megawati : Progresif Dalam Aturan, Permisif Dalam Perbuatan”, Analisa CSIS, Tahun XXX/2001, No.4. 11 Rusdi Muchtar, dkk,2002, Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia, PT Rumpun Dian Nugroho,Depok, hal.205.


7

B. Perumusan masalah 1. Apa yang melatarbelakangi Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Periode tahun 2001-2004 ? 2. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ? 3. Bagaimana pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima terhadap rakyat Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan dari penulisan ini dapat dilihat melalui dua aspek yang berbeda yaitu tujuan secara khusus dan tujuan secara umum. Adapun tujuan secara khusus dan umum dari penulisan ini adalah : 1. Mendeskripsikan latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia periode tahun 2001-2004. 2. Mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Megawati Soekarnoputri periode tahun 2001-2004. 3. Mendeskripsikan pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia yang kelima terhadap rakyat Indonesia.


8

D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Universitas Sanata Dharma Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya karya ilmiah tentang studi sejarah politik, terutama Indonesia. 2. Bagi Ilmu Pengetahuan. Penulisan ini akan menambah pengetahuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan mengenai sejarah politik di Indonesia pada masa presiden Megawati Soekarnoputri.

E. Kajian Pustaka Dalam penulisan sejarah ada dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari kesaksian para saksi mata atau para pelaku peristiwa itu sendiri. Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang bukan saksi mata atau tidak secara langsung menyaksikan peristiwa itu sendiri tetapi merupakan hasil karya dan kesaksian dari orang lain12 . Penulisan ini lebih pada penulisan studi pustaka. Sumber-sumber yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut : 1. Sumber Primer Bendera Sudah Saya Kibarkan : Pokok -Pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri, karya Megawati Soekarnoputri yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, tahun 1996. Buku ini berisi tentang pokok-pokok

12

Louis Gottchlak, 1969, Mengerti Sejarah, UII Press, Jakarta, hal.30. Lihat juga Kuntowijoyo,1995, Pengantar Ilmu Sejarah, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, Hal.96.


9

pikiran Megawati Soekarnoputri yang membicarakan tentang kepentingan rakyat banyak dan demokratisasi. Buku ini dikategorikan sebagai sumber primer yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, karena buku tersebut ditulis oleh Megawati Soekarnnooputri sendiri. Pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, pada tanggal 1 November 2001 di Jakarta yang terdapat pada situs internet http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/sidth- ind.htm. Pidato ini berisi tentang serangkaian agenda kegiatan sepanjang tahun 2001 beserta implikasinya. Pidato presiden ini digunakan untuk membahas dan melengkapi pada bab II dan bab-bab selanjutnya. Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, pada tanggal 1 Agustus 2003 di Jakarta yang terdapat

pada

situs

internet

http://www.google.co.id/search?q=pidato

+presiden&hl=id&lr=&start=60&sa=N. Pidato ini berisi tentang serangkaian amandemen UUD 1945 terutama mengenai ketatanegaraan dan sistem pemerintahan negara. Pidato

kenegaraan

Presiden

Republik

Indonesia

dan

Keterangan

Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN tahun 2003 serta Nota Keuangannya di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tanggal 16 Agustus 2002, yang terdapat pada situs internet http://www.setneg.ri.go.id/pidato/pid_Indonesia1702.htm.

Pidato ini dibuat untuk mengurangi hutang dalam negeri dan

mendorong kegiatan sektor riil dan membuka lapangan kerja setelah stabilitas ekonomi dan moneter tercapai.


10

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN tahun 2004 serta Nota Keuangan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada tanggal 15 Agustus 2003 di Jakarta, yang terdapat pada situs internet http://www.Indonesia.nl/ articles . php ?rank = 3 & art_cat_id=8

Pidato ini berisi tentang Rancangan Undang- undang tentang

RAPBN 2004 dan rencana penggunaan anggaran pembangunan di beberapa sektor antara lain pendidikan, kesehatan, pangan, pemukiman, sarana dan prasarana ekonomi dengan upaya untuk perbaikan peringkat indeks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pertahanan dan keamanan. 2. Sumber Sekunder Biografi politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996, Buku ini ditulis oleh Ahmad Bahar pada tahun 1996 yang diterbitkan oleh PT.Pena Cendekia Yogyakarta. Buku ini berisi tentang gambaran kehidupan politik Megawati Soekarnoputri, hambatan dan tantangan Megawati sebagai Ketua Umum PDI pada tahun 1993-1996. Megawati dalam Babar Sejarah Pemimpin Perempuan Indonesia, Buku ini ditulis oleh Soedjono Dirdjosisworo pada tahun 1999 yang diterbitkan oleh CV. Mandar Maju Bandung. Buku ini berisi tentang babar sejarah pemimpin perempuan di Indonesia yaitu Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin sebuah partai politik besar yaitu PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri Harapan dan Tantangan di Kursi Wapres R.I., Buku ini ditulis oleh Sidarta Gautama pada tahun 2000 yang diterbitkan oleh PT


11

Rineka Cipta Jakarta. Buku ini berisi tentang harapan dan tantangan Mega dikursi wakil presiden pasca SU MPR 1999 dan masa depan karier politik Mega. Saat terindah dalam Hidup Megawati Soekarnoputri, Buku ini ditulis oleh Ki Sukanyata yang diterbitkan oleh penerbit Totalitas Tangerang. Buku ini berisi tentang pemaparan watak politik Megawati Soekarnoputri yang tidak terlepas dari sifatnya yang selalu diam. Megawati Membangun Negeri,yang diterbitkan oleh Komunitas Peduli Komunikasi Jakarta. Buku ini berisi tentang rekonstruksi yang telah dilakukan pemerintahan Megawati Soekarnoputri, selama tiga tahun pemerintahannya. Megawati Soekarnoputri : Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara, Buku ini ditulis oleh Sumarno pada tahun 2001yang diterbitkan oleh PT. Rumpun Dian Nugraha Depok. Buku ini berisi tentang perjalanan politik Megawati Soekarnoputri yang pada mulanya hanya lah seorang ibu rumah tangga biasa yang sepi dari publikasi dan hingar bbingar politik, kemudian terjun dalam dunia politik dan mengalami penindasan politik Rezim Orde Baru (Orba ). Atas kemenangan dalam pemilu 1999 telah menganntarkannya menjadi wakil presiden dan akhirnya menggantikan Abdurrahman Wahid ( Gus Dur ) sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia, karya Rusdi Muchtar, dkk yang diterbitkan oleh PT. Rumpun Dian Nugraha Depok tahun 2002. Buku ini berisi tentang perjalanan Megawati Soekarnoputri dalam karier politik sehingga menjadi presiden Republik Indonesia yang kelima.


12

F. Landasan Teori 1. Pengertian Pemerintahan 1). Pemerintahan dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan. Misalnya : di Indonesia di bawah UUD 1945 kekuasaan Pemerintaha n meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. 2). Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja. Sebagai contoh menurut UUD 1945, Pemerintah adalah Presiden dengan dibantu wakil Presiden dan Menteri-Menteri. 13 2. Sistem Pemerintahan Yang dimaksud dengan pemerintahan adalah lembaga yang bertugas menentukan kebijakan dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah pelaksana (eksekutif) kebijakan umum. Pemerintah dan Pemerintahan di sini memiliki suatu perbedaan yaitu pemerintahan lebih menyangkut tugas dan kewenangan sedangkan Pemerintah lebih mengarah pada aparat yang menyelengga rakan tugas dan kewenangan negara tersebut.

14

Yang dimaksud sistem pemerintahan adalah pola pengaturan hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya, atau

13

Umaruddin Masdar, dkk., 1999, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik, LKIS, Yogyakarta, Hal. 133. 14 Ibid,


13

secara sederhana adalah hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif 15 . 3. Sistem Parlementer dan Sistem Presidensiil a. Sistem Parlementer Esensi sistem parlementer adalah pertanggung jawaban badan eksekutif kepada badan legislatif. Pokok utama pembahasan sistem parlementer hanya terbatas pada hubungan badan legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif bertanggung jawab kepada badan legislatif, karena eksekutif dibentuk atas persetujuan dan kepercayaan yang diberikan legislatif. Badan eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer merupakan mandataris Parlemen dan setiap waktu mandat yang diberikan dapat dicabut. Pencabutan mandat ini merupakan tindakan terakhir parlemen apabila badan eksekutif tidak dapat memberikan pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban tersebut dinilai tidak memuaskan dalam Parlemen16 . Ciri-ciri dasar dari sistem parlementer adalah :17 1).

Kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri dipilih oleh badan legislatif.

2).

Perdana Menteri beserta anggotanya bertanggung jawab kepada Parlemen. Kepala Pemerintah ( Perdana Menteri) merupakan mandataris Parlemen.

15

Rusadi Kantaprawira,1983, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Sinar Baru, Bandung, hal. 140. 16 Ibid, hal.141. 17 Arend Liphart,1995, Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensiil Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta , hal.5.


3).

14

Kabinet dapat bertahan sejauh mendapat dukungan dari Parlemen. Artinya Parlemen menjatuhkan Kabinet apabila dari anggota tidak mendapat dukungan mayoritas dalam DPR.

4).

Apabila kebijakannya tidak mendapat dukungan dari Parlemen, Perdana Menteri dapat meminta Presiden membubarkan Parlemen, dan selanjutnya menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk membentuk Parlemen baru.

b. Sistem Presidensiil Esensi sistem ini adalah tidak me ngenal kewajiban pemegang kekuasaan eksekutif memberi pertanggung jawaban kepada Parlemen, dan masa jabatannya ditentukan secara konstitusi. Badan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada Parlemen, karena dibentuk melalui Pemilihan Umum18 . Ciri-ciri dasar dari sistem Presidensiil adalah :19 1)

Kepala pemerintahan disebut Presiden, dan dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan oleh UUD dan dalam keadaan normal tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif.

2)

Kepala pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada Parlemen karena dipilih melalui Pemilu secara langsung.

3)

Memiliki eksekutif nonkolega l (1 orang), eksekutif bersifat tunggal, dimana para menteri hanya pembantu presiden yang setiap saat dapat diberhentikan.

18 19

Rusadi Kantaprawira, op.cit, hal.143. Arend Lijphart, op.cit, hal.5.


15

Jadi yang dimaksud masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri dalam skripsi ini adalah bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Perdana Menteri (Kepala Pemerintahan) sekaligus Kepala Negara. Sistem pemerintahan yang ditegaskan dalam UUD adalah :20 a.

Indonesia Adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka.

b.

Sistem Konstitusi Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan terbatas).

c.

Kekuasaan

negara

yang

tertinggi

berada

ditangan

Majelis

Permusyawaratan rakyat (MPR). Di samping itu pokok-pokok pikiran dari sistem pemerintahan Indonesia adalah :21 1.

Indonesia adalah negara hukum.

2.

Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh suatu badan yang diberi nama MPR.

3.

Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.

4.

20

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

C.S.T.Kansil,1990, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta , hal.36. Lihat Miriam Budiarjo,1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hal.151. 21 Umaruddin Masdar, dkk., op.cit., hal. 145.


5.

16

Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6.

Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Secara garis besar kekuasaan MPR, Presiden dan DPR berdasarkan

UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut : a.

MPR MPR adalah lembaga tertinggi negara, pemegang dan penyelenggara kedaulatan rakyat yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Majelis terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan. Tugas dan wewenang MPR adalah menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sesuai dengan pasal 3 UUD 1945, MPR juga mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wapres sesuai dengan pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Untuk

melaksanakan

tugas

dan

wewenangnya,

Majelis

menyelenggarakan sidang, sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun. Apabila dipandang perlu, dalam lima tahun itu boleh diadakan sidang lebih dari satu kali yaitu Sidang Istimewa. Persidangan Majelis ada 2 (dua) macam, yaitu (a) Sidang Umum, yang diadakan pada permulaan masa jabatan Majelis, (b) Sidang Istimewa, yang diadakan di luar sidang umum 22 . Di Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid periode tahun 1999-2004 telah diadakan dua kali sidang oleh Majelis, yaitu Sidang Umum tahun 1999 dan Sidang

22

…., Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 10, PT.Cipta Adi Pustaka, Jakarta,1990, hal 50-51.


17

Istimewa tahun 2001 dengan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. b.

Presiden Presiden menurut UUD 1945 adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara sekaligus penyelenggara Pemerintahan negara yang tertinggi. 23 Presiden dibantu oleh seorang Wapres dan Menteri-Menterinya. Seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan, antara lain :24 1)

Kekuatan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang.

2)

Kekuatan administratif yaitu kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menterinya.

3)

Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat Undangundang bersama DPR, membuat Peraturan Pemerintah (PP) dan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).

4)

Kekuasaan militer yaitu kekuasaan Presiden sebagai Panglima tertinggi ABRI dan kekuasaan untuk menyatakan perang atas persetujuan DPR.

5)

Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

6)

Kekuasaan diplomatik yaitu kekuasaan untuk mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dari negara lain.

23 24

Ibid, Hal. 147. Ibid.


18

Perlu diketahui bahwa kekuasaan Presiden dalam sistem parlementer berbeda dengan sistem presidensiil. Dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden berfungsinya sebagai kepala negara. Sedangkan sistem pemerintahan presidensiil, Presiden disamping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Sistem Presidensiil ini merupakan sistem yang dianut oleh Indonesia 25 . Sedang kepresidenan merupakan lembaga pemerintahan yang diketuai oleh Presiden. c.

DPR DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya terdiri dari wakil partai yang dipilih melalui Pemilu dan anggota ABRI yang diangkat. Adapun tugas dan wewenang DPR antara lain : 1)

Bersama-sama Presiden membuat Undang-undang.

2)

Bersama-sama Presiden menetapkan APBN.

3)

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan Pemerintah.

4)

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Sedangkan hak- hak yang dimiliki oleh DPR diantaranya :26

25 26

1)

Mengajukan anggaran.

2)

Mengajukan pernyataan pendapat.

3)

Mengadakan perubahan atas RUU.

Ibid, hal. 148. Ibid, hal. 149.


4)

Mengadakan penyelidikan.

5)

Meminta keterangan Presiden

19

4. Bentuk Negara a. Negara Kesatuan Negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif pusat/nasional. Adapun ciri-ciri dari bentuk negara kesatuan antara lain : 1. Tidak ada negara dalam negara. 2. Pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh. 3. Hanya memiliki satu konstitusi. Penyelenggara ne gara kesatuan ada dua sistemnya, yaitu : 1)

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi Dalam sistem ini Pemerintah Pusat menjalankan seluruh kekuasaan pemerintahan, sedang daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan peraturan dan perintah dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengadakan peraturan sendiri.

2)

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi Penerapan sistem ini adalah Pemerintah Pusat menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah daerah, dengan tujuan daerah dapat menentukan dan bertanggung jawab terhadap daerah sendiri, dengan demikian Pemerintah Pusat hanya menentukan


20

urusan yang bersifat umum dan penting. Daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri disebut daerah otonom.

b. Negara Federal Negara Federal merupakan gabungan dari beberapa negara bagian, dengan kedaulatan penuh ada pada gabungan dari negara-negara bagian itu. Adapun ciri-ciri dari negara federal adalah sebagai berikut : 1). Ada negara dalam negara. 2). Kedaulatan ekstern berada di tangan pemerintah federal. 3). Kedaulatan intern berada di pemerintah bagian. 4). Terdapat dua macam konstitusi yaitu konstitusi negara federal dan konstitusi negara bagian. 5. Bentuk pemerintahan Yang dimaksud dengan pemerintahan adalah lembaga yang bertugas menentukan kebijakan dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah pelaksana (eksekutif) kebijakan umum. Bentuk pemerintah yang terkenal adalah monarkhi (kerajaan) dan republik. Kerajaan atau monarkhi adalah negara yang dikepalai oleh seorang Raja dan bersifat turun menurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain Raja, kepala negara suatu monarkhi dapat berupa kaisar atau syah. Republik adalah negara dan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk


21

suatu masa jabatan ( contoh Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun). Biasanya Presiden dapat dipilih kembali setelah habis masa jabatannya. 27 6. Partai Politik Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai dan cita-cita yang sama 28 . Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang

terorganisir

mempertahankan

secara penguasa

stabil terhadap

dengan

tujuan

pemerintahan

merebut bagi

atau

pimpinan

partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil 29 . Menurut pendapat R.H.Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertugas menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka 30 . Menurut pendapat Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan yang mempunyai pandangan berbeda 31 .

27

C.S.T. Kansil, op.cit., hal. 21. Miriam Budiarjo,1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta,hal.160. 29 Ibid 30 Ibid. 31 Ibid. hal.162. 28


22

Secara garis besar fungsi partai politik adalah :32 a)

Sosialisasi Politik yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.

b)

Rekruitmen Politik, yaitu seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sis tem politik pada umumnya dan pemerintahan khusunya.

c)

Partisipasi Politik, adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan pelaksanaan keputusan politik.

d)

Pemadu Kepentingan yaitu kegiatan me nampung, menganalisis dan memadukan

berbagai

kepentingan

yang

berbeda

bahkan

bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses perbuatan dan pelaksanaan keputusan politik. e)

Komunikasi Politik, ialah proses penya mpaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

f)

Pengendalian konflik artinya menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

32

Ramlan Surbakti,1992, Memahami Ilmu Politik , PT. Grasindo, Jakarta, hal. 116-121.


g)

23

Kontrol Politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan

kebijakan

yang

dibuat

dan

dilaksanakan

oleh

pemerintah. Sedang fungsi partai politik dalam negara demokrasi antara lain :33 1)

Sebagai sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah dengan mereka yang diperintah.

2)

Sebagai sarana sosialisasi politik. Proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi dan nilai dari masyarakat dimana ia berada. Proses itu mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai- nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3)

Sebagai sarana rekruitmen politik. Rekruitmen politik adalah proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam partai politik.

4)

Sebagai sarana Pengatur konflik. Negara demokrasi masyarakatnya terbuka. Adanya perbedaan dan persaingan adalah hal yang wajar.

33

Miriam Budiarjo, op.cit., hal.163.


24

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah sebagai berikut : a)

Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak- hak individu, harus menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang terjamin.

b)

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

c)

Pemilihan umum yang bebas.

d)

Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

e)

Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi.

f)

Pendidikan kewarganegaran. Berdasarkan konsep di atas, Indonesia memiliki bentuk pemerintahan

republik dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh Presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan ciri-ciri tidak ada negara dalam negara, pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh secara intern maup un ekstern, dan hanya memiliki satu konstitusi yaitu UUD 1945. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensiil yaitu sistem pemerintahan dimana kepala pemerintahan disebut Presiden dan dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan oleh UUD. Kepala pemerintahan (Presiden) dipilih oleh rakyat baik secara langsung atau melalui badan pemilihan. Untuk kabinet yang dijalankan oleh Indonesia adalah kabinet presidensiil. Kabinet presidensiil


25

adalah kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden sendiri. Para Menteri tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR melainkan Presiden. Pada masa reformasi, diharapkan dapat membawa perubahan dalam segala hal (politik). Akan tetapi pada era reformasi, Indonesia dihadapkan dalam berbagai macam cobaan, terutama sekali dalam kepemimpinan bangsa (Pemerintah). Hal ini terlihat jelas saat berakhirnya kekuasaan Soeharto, awal pemerintahan B.J.Habibie, Pemerintahan Abdurrahman wahid hingga pemerintahan Megawati soekarnoputri periode tahun 20012004. Akan tetapi alangkah baiknya apabila kita meninjau kembali keadaan politik sebelum Megawati diangkat menjadi Presiden republik Indonesia. Kondisi politik di tanah air pada awal tahun 1999 hingga tahun 2001 belum juga menampakkan titik terang. Hal ini terlihat dari banyaknya kontroversi-kontroversi yang berakibat hilangnya kredibilitas pemimpin bangsa. Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini sangat fenomenal dan penuh dengan kontroversi. Hal ini disebabkan karena Abdurrahman Wahid sering mengambil langkah soliter dan kurang memperdulikan para politisi di DPR. Konflik antara elit politik telah mencapai titik kuliminasi. Hal ini telah mendorong untuk diadakan Sidang Istimewa MPR (SI MPR) sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik elit politik tersebut, karena ini yang konstitusional, dan sangat lebih baik dari pada cara pemaksaan atau dengan kekerasan.


26

Sidang istimewa MPR yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001 dipercepat menjadi tanggal 21-26 Juli 2001. Proses menuju Sidang istimewa MPR ini penuh dengan kontroversial, dimana terdapat 7 fraksi mendukung diselenggarakannya Sidang istimewa MPR, dua fraksi menolak dan satu fraksi abstain. Alasan diselenggarakannya Sidang istimewa

MPR

guna

meminta

pertanggung

jawaban

Presiden

Abdurrahman Wahid, karena dalam waktu tiga bualan Presiden tidak mengindahkan memorandum I dan II. Sebagai bentuk perlawanan terhadap lawan politiknya Presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 23 Juli 2001, yang intinya membekukan MPR-RI dan DPR-RI dan Golkar serta mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pelaksanaan pemilu. Akan tetapi dekrit ini dianggap tidak konstitusional dan tidak sah, karena kedudukan DPR adalah kuat. Presiden tidak bisa membubarkan DPR apalagi MPR. Langkah- langkah yang diambil oleh Presiden justru menambah rasa ketidak percayaan parlemen dan dianggap berbahaya dan melanggar haluan negara. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat yang kekuasaannya tidak terbatas. Maka Sidang istimewa MPR itu benar-benar digelar. Sidang istimewa MPR ini menghasilkan empat buah ketetapan yaitu sebagai berikut :34

34

M.Djadijono, op.cit., hal.225. Lihat Koran Tempo, 27 Juli 2001.


27

1. Sikap MPR Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Tap MPR No.I/MPR/2001). 2. MPR meminta pertanggung jawaban Presiden, dan penolakan Presiden memberikan pertanggung jawaban dalam Sidang istimewa MPR serta penerbitan Maklumat oleh Presiden tanggal 23 Juli 2001 dianggap melanggar haluan negara (Tap MPR No.II/MPR/2001). 3. Penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI menggantikan KH. Abdurrahman wahid sampai masa

jabatan

Presiden

RI

1999-2004

(Tap

MPR

No.III/MPR/2001). 4. Pengangkatan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden RI (Tap MPR No.IV/MPR/2001). Selain Sidang Istimewa MPR wujud dari reformasi bagi bangsa Indonesia,

terbentuknya

kabinet

gotong

royong

dibawah

duet

kepemimpinan Megawati Soekarnoputri–Hamzah Haz pada tanggal 9 Agustus 2001 pada dasarnya merupakan akhir dari rangkaian proses inisial konstitusional politik di Indonesia. Sidang Istimewa MPR 2001 merupakan awal dari institusionalisasi ini telah berlangsung demokratis. Demikian juga Sidang Istimewa MPR 2001 terlaksana secara demokratis dan terbuka sehingga membawa nuansa akuntabilitas yang memadai.


28

Proses pengangkatan Presiden dan Wapres merupakan agenda Sidang Istimewa

MPR

2001,

terlihat

menyajikan

suasana

baru

bagi

pengembangan kultur demokratis Indonesia. Oleh karena itu, masa depan Indonesia bukan hanya tergantung pada bagaimana duet Megawati-Hamzah Haz menyelesaikan berbagai masalah krisis ekonomi, dan sosial-politik, tetapi juga bagaimana “rezim reformasi” yakni sinergi keseluruhan jajaran pemerintahan baru yang terdiri dari lembaga- lembaga MPR, DPR, Presiden dan Mahkamah Agung melanjutkan proses institusionalisasi reformasi selanjutnya secara optimal. Untuk itu masalah pokok yang harus segera ditangani oleh duet Megawati-Hamzah Haz adalah mewujudkan proses reformasi politik dan hukum serta mengatasi masalah ekonomi. Indikasi pertama yang menunjukkan komitmen duet kepemimpinan atas masalah tersebut adalah pada profil kabinet yang dibentuk. Kabinet Mega dinilai telah memenuhi harapan publik. Megawati berhasil menyusun kabinet yang kompromistis, dimana kabinetnya mencerminkan adanya campuran antara koalisi partaipartai politik dan profesional maupun militer. Selain itu terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI yang kelima juga disambut kalangan luas sebagai pemberi harapan bagi rakyat akan masa depan. Untuk itu ada tiga hal yang penting yang nampaknya harus segera ditindak lanjuti oleh kabinet Megawati Soekarnoputri. Hal penting itu adalah harapan dari rakyat Indonesia. Tiga hal penting tersebut antara lain,


29

pertama penuntasan kasus dugaan penyelewengan dana non budgeter Bulog Akbar Tanjung dan masalah KKN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Mega-Hamzah benar-benar mempunyai komitmen untuk

menegakkan

suatu

pemerintahan

yang

bersih

dan

bertanggungjawab. Kedua adalah menyelesaikan konflik-konflik sosial di Kalimantan Tengah sampai konflik Poso, Aceh, dan Papua (hubungan pusat-daerah), apalagi masalah teroris yang menghantui Indonesia pada saat itu. Hal ini untuk menunjukkan pemerintahan baru benar-benar mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum yang adil di Indonesia. Rule of law menjadi bagian yang sangat signifikan bagi pertumbuhan demokrasi. Ketiga adalah penanganan dalam mengatasi krisis ekonomi. Kebijakan dalam penanganan masalah krisis ekonomi ini secara tidak langsung menambah kredibilitas Pemerintah, bahwa Pemerintah mampu menumbuhkan kesejahteraan bangsanya. Meski demikian pemerintahan yang dijalankan oleh Megawati dapat dikatakan tidak berhasil. Dalam pemerintahannya, Megawati banyak mendapat kecaman, Megawati dinilai lamban dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa, terutama dalam konflik Poso, Papua dan kasus terorisme di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya kritikan-kritikan yang dilontarkan kepadanya. Di sisi lain pemerintahan Megawati telah berhasil merencanakan Pemilu 2004 secara langsung. Untuk periode ini Megawati pun mencalonkan diri untuk menjadi Presiden periode 2004-2009. Akan tetapi


30

Megawati yang kharismatik tapi hemat bicara dan pendiam ini tidak bisa lolos dalam pemilihan Presiden secara langsung tahun 2004. Dan sebagai pemenang Pemilu 2004 sekaligus sebagai pemimpin bangsa ialah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla.

G. Hipotesis Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang harus diuji kebenarannya. Seringkali peneliti tidak dapat memecahkan permasalahannya hanya dengan sekali jalan. Permasalah itu akan diselesaikan segi demi segi dengan cara mengajukan pertanyaan untuk tiap segi, dan mencari jawaban melalui penelitian yang dilakukan35 . Dalam penelitian, hipotesis merupakan pedoman bagi penelitian. Dengan adanya hipotesis, maka langkah pengujian hipotesis dapat dilakukan lebih terarah. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : 1. Kalau Presiden Abdurrahman Wahid dipecat oleh MPR karena terlibat kasus suap Bruneigate dan Bullogate, maka Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden Republik Indonesia periode tahun 2001-2004. 2. Kalau Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia, maka Beliau akan melakukan kebijakan politik dan ekonomi yang sesuai dengan tujuan partainya, yaitu membangun

35

Suharsimi Arikunto, 1989, Prosedur Penelitian, PT.Bina aksara, Jakarta, hal.62.


kekuatan

politik

PDI

Perjuangan

dan

31

memperjuangkan

kepentingan ekonomi rakyat Indonesia. 3. Kalau dalam menjalankan pemerintahan Megawati Soekarnoputri memberi perhatian kepada rakyat kecil, maka pengaruhnya dalam bidang politik dan ekonomi akan baik terhadap rakyat Indonesia.

H. Metode dan Pendekatan Penelitian 1. Metodologi Dalam mengkaji masa keprsidenan Megawati Soekarnoputri periode tahun 2001-2004 ini, penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah itu merupakan suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau secara imajinatif dari fakta- fakta yang diperoleh melalui proses historiografi. Dalam skripsi ini metodologi penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek pemikiran pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak / sebagaimana adanya. Metode deskriptif analitis memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta- fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari penulisan deskriptif analitis ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki36 .

36

Moh.Natsir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.63.


32

Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hal ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi masa lampau secara

imajinatif

berdasarkan

fakta- fakta

yang

diperoleh

melalui

historiografi 37 . Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup lima tahapan, yaitu : 1). Pemilihan Topik. Pemilihan topik merupakan salah satu langkah kerja yang pertama yang harus dikerjakan oleh seorang penulis agar apa yang ingin diketengahkan dalam penulisannya menjadi jelas lebih- lebih dimata pembaca sendiri. Untuk itu diperlukan beberapa kriteria sebagai acuan, yaitu : a) Topik harus memiliki nilai, yang artinya di sini harus berdasarkan pada pengalaman manusia yang dianggap paling penting terutama peristiwa-peristiwa

yang

dapat

membawa

perubahan

dalam

masyarakat. b). Topik harus orisinil yang berarti apa yang ditulis belum pernah ditulis orang lain. c). Topik harus praktis yang berarti bahwa pemilihan topik di sini apabila dilanjutkan ke penelitian tidak memakan waktu.

37

Louis Gottschalk, op.cit., hal.33.


33

d). Topik harus memiliki kesatuan tema dan topik di sini harus berangkat dari suatu permasalahan. 2)

Pengumpulan Sumber (Heuristik). Pengumpulan sumber atau heuristik adalah proses pengumpulan data-data dari sumber-sumber yang ada untuk kepentingan subyek yang akan diteliti. Menurut bentuknya, sumber sejarah dibedakan menjadi tiga, yaitu : sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan. Menurut sifatnya, sumber sejarah dibedakan menjadi tiga juga, yaitu : sumber primer,sumber sekunder dan sumber tersier. Dalam penelitian ini penulis banyak menggunakan sumber tertulis, yaitu berupa buku-buku dan dokumen resmi kenegaraan, majalah, dan internet. Sumber primer yang digunakan oleh penulis adalah dokumen-dokumen kenegaraan, misalnya pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 1 November 2001, majalah terbitan sejaman dengan peristiwa yang sedang berlangsung sebagai contoh CSIS th XXX/2001. Sumber-sumber tersebut penulis peroleh melalui buku-buku yang ditulis oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu peristiwa dan berbagai sumber atau literatur yang ada di perpustakaan Sanata Dharma, Perpustakaan Daerah Yogyakarta dan berbagai tempat lainnya. Sumber-sumber itu berupa buku-buku pustaka dan majalah, baik yang bersifat primer maupun sekunder.


3)

34

Kritik Sumber. Kritik sumber merupakan tahap penelitian sejarah setelah pengumpulan

data.

Kritik

sumber

bertujuan

untuk

mengetahui

kredibilitas dan otoritas sumber. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kritik sumber adalah uji terhadap data pada penelitian. Kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggung jawabkan keasliannya atau tidak. Salah satu cara yang dilakukan adalah kritik intern dengan membandingkan sumber supaya diketahui kebenarannya. Kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber yang digunakan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Penulis melakukan kritik sumber dengan cara melihat dan mengkaji apakah sumber tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan bersifat obyektif, sehingga diperoleh data-data yang dapat dipercaya dan relevan. Hasil dari kritik sumber adalah fakta- fakta yang merupakan unsur rekonstruksi sejarah. 4)

Interpretasi Data (Analisa Data). Analisis sumber atau interpretasi dalam penelitian merupakan tahap yang sangat penting, karena dalam interpretasi terhadap unsur penafsiran terhadap sumber yang telah dinilai kebenarannya. Hasil analisa akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini data akan ditempatkan secermat mungkin supaya penelitian bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Pengolahan data secermat


35

mungkin diharapkan mampu mengurangi subyektifitas yang biasa muncul dalam historiografi. Sejarah dalam obyektif (peristiwa) yang diamati dan dimasukkan kepikiran subyek tidak akan murni tetapi akan murni apabila diberi warna sesuai kacamata subyek, artinya interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu peristiwa. 5)

Penulisan Sejarah (Historiografi). Penulisan sejarah tidak lepas dari sumber-sumber yang terkait didalamnya, yang memberi suatu gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga dengan mudah memberi suatu pengertian dasar kapan peristiwa itu terjadi. Penulisan sejarah ini dilakukan setelah melalui beberapa kriteria yang telah tercantum dalam metode penulisan sejarah. Metode tersebut diantaranya : topik, latar belakang permasala han, permasalahan, tujuan dari penulisan ini, manfaat penulisan, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian, sistimatika penelitian, jadwal penelitian dan sumber yang terakhir yaitu daftar pustaka. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, yakni model penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teoritis atau kerangka konseptual. Masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apa yang melatar belakangi Megawati soekarnoputri diangkat sebagai Presiden RI periode


36

tahun 2001 sampai 2004, masalah kedua apa kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Megawati Soekarnoputri, dan masalah ketiga bagaimana pengaruh pemerintahan yang dijalankan oleh Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden RI yang kelima.

2. Pendekatan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dan pendekatan psikologi. Adapun yang akan dianalisis dalam pendekatan politik adalah bagaimana distribusi kekuasaan itu terjadi dalam suatu masyarakat atau suatu negara selanjutnya bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan akhirnya bagaimana kekuasaan itu mengakhiri masa tugas Megawati Soekarnoputri. Sedang untuk pendekatan psikologi adalah pendekatan yang berorientasikan pada tingkah laku manusia. Syarat utama dari pendekatan ini adalah tingkah laku manusia yang berorientasi umum. Masalah dalam pendekatan psikologi ini adalah pada tingkah laku manusia baik tingkah laku dalam maupun tingkah laku luar. Penganalisa dari tingkah laku tersebut pasti membuat ketentuan dengan hadirnya suatu organisme atau sebagai penengah antara rangsangan dari luar dan kemungkinan adanya tanggapan. Seperti yang yang diketahui pada dasarnya sifat dari manusia adalah halus dan selalu hidup dalam kebersamaan, namun karena adanya


37

rangsangan dari luar yang tidak sesua i dengan sifat dasar manusia tersebut maka sifat manusia yang semula halus akan mengalami perubahan38 . Dengan demikian pendekatan psikologis ini penulis gunakan untuk mengkaji biografi Megawati Soekarnoputri. Melalui pendekatan ini menguraikan sifat dasar Megawati Soekarnoputri yang dapat diketahui dari biografi Megawati Soekarnoputri . Dalam biografi tersebut penulis menguraikan sifat-sifat dasar beliau yang memang memiliki kepribadian pendiam, kalem, lemah lembut, tenang dan disiplin serta memiliki sifat sosial yang tinggi. Sehingga hal itu menjadi latar belakang ketertarikannya terjun dalam bidang politik yang kemudian hari membawanya menjadi presiden Republik Indonesia yang kelima. Selain itu juga ketertarikan dalam politik ini juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, dimana Megawati Soekarnoputri ini berlatar belakang anak dari Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia.

38

Robert F. Berchover, A Behavioral Approach to Historical Analysis, A Free Prees Paperback, New York, Hal. 25.


38

I. Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan ini, penulis tunjukkan untuk memaparkan secara garis besar masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri periode tahun 20012004. Adapun kerangka dari penulisan ini adalah : Bab I Bab II

: Pendahuluan : Latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima.

Bab III

: Kebijakan-kebijakan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri

Bab IV

: Pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menj abat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Bab V

: Penutup.


BAB II LATAR BELAKANG MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DIANGKAT SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE TAHUN 2001-2004

A. Biografi Megawati Soekarnoputri 1. Masa Kecil Megawati Soekarnoputri Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri merupakan nama lengkap Megawati Soekarnoputri atau yang lebih dikenal dengan nama Mbak Mega (lihat Lampiran 1). Megawati dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947. Kelahirannya ditandai suara bedug yang bertalu-talu, mendung tebal dan hujan turun sangat deras disertai halilintar. 39 Saat itu suasana sangat tidak menyenangkan karena sebagai anak Presiden RI Mega harus lahir dalam situasi yang memprihatinkan. Sejak lahir Megawati Soekarnoputri telah mengalami kehidupan dalam tempat pelarian dan persembunyian. Kelahiran Megawati itu berada dalam situasi revolusioner karena pada saat itu Belanda ingin kembali menguasai tanah air dengan menaklukkan Yogyakarta yang terkenal sebagai kota perjuangan dan bersejarah. 40 Sejak kecil Megawati Soekarnoputri dikenal gadis kecil yang cerdas, pendiam, sedikit bicara dan banyak senyum. Kepribadiannya kalem, tenang dan

39 40

Sumarno,op.cit., hal. 1 Rusdi Muchtar,dkk, op.cit., hal. 2.

39


40

tidak sentimental dalam mengungkapkan perasaannya. 41 Masa kanak-kanaknya hingga remaja, ia lalui di lingkungan istana negara, diisi dengan belajar menari dan membaca. Sesekali jika ada tamu negara yang berkunjung ke Istana, Bung Karno menampilkan putri kesayangannya untuk menari didepan tamunya dalam jamuan resmi kenegaraan. 42 Sebagai putri Presiden Megawati bersama saudarasaudaranya cukup dimanja para abdi dalem istana dalam situasi penuh privilege (fasilitas khusus) yang dinikmati first family. Meskipun demikian Mega kecil sudah dibiasakan bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya. Yaitu pada saat mendapat pendidikan pra-sekolah, Mega dan Guntur kakaknya dididik dengan tegas untuk menjadi anak yang mandiri dan tidak eksklusif. Mega dan kakaknya belajar bersama dengan anak-anak karyawan dan tukang kebun. Bercampurnya anak-anak tersebut membuat Mega mengetahui langsung kehidupan “wong cilik” dan bisa memahami betapa sulitnya menjadi “wong cilik”. Pendidikan dasar Megawati hingga SMA dilaluinya di Perguruan Cikini Jakarta Pusat. 43 Selepas SMA, Megawati masuk Fakultas Pertanian di Universitas Pajajaran Bandung, tahun 1965. Semasa mahasiswa, Megawati aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bandung, sebagai anggota biasa. Keaktifan Mega dalam GMNI ini telah membuktikan bahwa Mega pun sebagai seorang aktivis, namun pembawaan pribadinya sangat tenang dan cenderung pendiam. Pada tahun 1967, situasi politik Indonesia telah membuka luka hati Megawati, dimana ia memilih untuk meninggalkan bangku kuliah untuk 41

Syahbuddin Managandaralam, 1986, Apa dan Siapa Bung Karno, Rosda, Jakarta, hal. 11. Sumarno, op.cit., hal. 4. 43 Sumarno, op.cit., hal 5. 42


41

mendampingi ayahnya, Bung Karno. Kesehatan Bung Karno semakin memburuk dan sedang dikenai karantina politik oleh Soeharto sebagai penguasa baru. Megawati merasakan betul kegoncangan jiwa yang dialami ayahnya akibat tekanan dan isolasi politik oleh rezim yang menamakan Orde Baru. Kesedihan dan kepedihan Megawati begitu mendalam ketika akhirnya Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970, dalam status politik yang kurang menggembirakan bahkan memilukan. Setelah situasi agak mencair, pada tahun 1970 Megawati berusaha untuk melanjutkan kuliahnya. Ia masuk Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Akan tetapi kuliah keduanya inipun tak terselesaikan. Tahun 1972, ia memutuskan untuk berhenti kuliah. Hal ini disebabkan karena faktor mengurus rumah tangga dan kegiatannya terjun dalam dunia politik. Megawati mengakhiri masa lajangnya dengan dipersunting oleh seorang penerbang Letnan Satu Surindro Supjarso, yang biasa dipanggil dengan sebutan Mas Pacul. Akan tetapi kebahagiaan Mega tidak berlangsung lama, saat ia hamil, suaminya bersama tujuh awak pesawat Skyvan T.70 dikabarkan jatuh di Biak Irian Jaya tahun 1970, tak lama setelah Bung Karno wafat. 44 Pada tahun 1972, Mega mencoba untuk membangun rumah tangga untuk yang kedua kalinya. Mega berkenalan dengan seorang pemuda tampan Hassan Gamal Ahmad Hassan, diplomat Mesir yang bertugas di Jakarta. Keduanya menikah di Kantor Urusan Agama Sukabumi tahun 1972. Namun, pernikahan kedua ini tidak seperti yang diharapkan. Pernikahan Megawati dibatalkan oleh Pengadilan Agama Istimewa 44

Agus Basri dan Nunik Iswardani, “Mega dan Berbagai Tanda”, Tempo No.43 Tahun XXIII,Edisi 25 Desember 1993, hal. 17.


42

Jakarta. Pengadilan menganggap nasib suaminya, Surindro belum jelas apakah sudah meninggal atau masih hidup. Oleh karena itu, Pengadilan Agama menilai pekawinan Mega-Gamal Ahmad Hasan tidak sah sehingga harus dibatalkan. 45 Dalam perjalanan selanjutnya, wanita pendiam dan suka senyum itu bertemu dengan seorang aktivis GMNI. Pria asal Ogan Komering Ulu, Palembang yang menjadi tambatan hati Mega itu adalah Taufik Kiemas. Setelah mendapat kepastian bahwa suaminya telah meninggal dalam musibah di Biak itu, Mega akhirnya menikah dengan Taufik Kiemas hingga saat ini. Pasangan Mega-Taufik dalam banyak hal menemukan kecocokan. Taufik sena ntiasa memberikan “support” terhadap karier politik yang dirintis istrinya. Saat ini Megawati dapat dikatakan sebagai salah seorang aktor politik yang cukup penting di pentas nasional, akan tetapi Mega tidak pernah menempuh pendidikan politik secara formal,seperti tokoh politik lainnya. Pendidikan politik Megawati diperoleh sejak kecil dari ayahnya, Bung Karno. Di lingkungan istana itulah Megawati mengalami proses sosialisasi politik yang intensif dari tokohtokoh politik yang menemui ayahnya dimana ia sering dilibatkan walaupun sekedar untuk menghidangkan minuman dan makanan atau menemani ayahnya dalam perbincangan santai tentang aneka persoalan negara. Bahkan di meja makanpun Megawati dapat memperoleh pelajaran politik dari ayahnya, hal ini dikarenakan kesibukan Soekarno sebagai kepala negara. Peristiwa ini terjadi salah satunya diruangan makan Istana Merdeka tahun 1964. Diruangan ini Megawati mendapat dua jenis pelajaran yang berharga dari

45

Ibid.


43

ayahnya. Pertama, ayahnya memberi kiat-kiat menjadi seorang politikus yang baik. Soekarno menjelaskan bahwa seorang politikus yang baik harus menguasai psikologi massa (rakyat); mempunyai keteguhan dalam memegang asa dan taktik perjuangan organisasi. Organisasi yang dimaksud bisa berupa negara, partai, tentara, mahasiswa dan sebagainya. Pelajaran kedua, yaitu mengenai bagaimana gaya berdiplomasi ketika berhadapan dengan pemimpin dan masyarakat Internasional, sehingga mereka memberi respon yang positif terhadap setiap gagasan yang dilontarkan. Respon yang positif ini juga yang dapat dijadikan barometer keberadaan Indonesia di forum Internasional. Sebagai anak Presiden, Megawati tentu memahami pasang surut badai dan gelombang kehidupan politik yang juga dialami bapaknya. Sejak awal Megawati telah menyadari benar apa konsekuensi memasuki dunia politik yang sarat dengan konflik kepentingan (conflict of interest) dan perebutan kekuasaan (struggle for power). Merasakan pasang surut karier politik ayahnya, tampaknya membawa pemahaman yang dalam pada diri Megawati bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingannya. 2. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua PDI Perjuangan Pada awalnya, Megawati bukanlah figur yang dikenal luas oleh publik. Masyarakat hanya mengetahui bahwa Megawati merupakan salah satu putri Bung Karno, presiden pertama RI. Bahkan diantara putra dan putri Bung Karno, nama Megawati tidak banyak publikasi, hanya seorang figur rumah tangga biasa. Megawati mulai disebut-sebut orang ketika ia mulai terjun ke dunia politik. Karier


44

politik diawali dari tingkat DPC, kemudian menjadi pimpinan partai dan menjadi Presiden RI ke-5. Tahun 1982, keluarga besar Bung Karno pernah membuat konsensus. Intinya diantara seluruh anggota keluarga Bung Karno tidak dibenarkan memihak salah satu kekuatan politik yang ada. Mereka sepakat akan berdiri diatas semua golongan. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh trauma politik yang dialami pada akhir hayat Bung Karno dan dasawarsa awal rezim Orde Baru. Namun, kesepakatan keluarga itu akhirnya “dilanggar” oleh Megawati dan Guruh Soekarnoputro. Pada tahun 1987, Mega dan Guruh berhasil dirayu Soerjadi, Ketua Umum DPP PDI untuk masuk PDI dan menjadi vote getter pada pemilu 1987. Kesediaan Megawati untuk masuk kedunia politik (PDI) karena semua partai politik, termasuk PDI sudah memiliki asas yang sama yaitu Pancasila. 46 Karier politik Megawati diawali dengan menjadi Ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Pada pemilu 1987, Megawati dimunculkan sebagai calon untuk daerah pemilihan Jawa Tengah. Megawati telah berhasil menarik massa dan mengatrol kursi PDI menjadi 40 kursi pada pemilu 1987 dibandingkan 24 kursi pada pemilu 1982. Keberhasilan Megawati itu tidak hanya berhenti disini saja, pada tahun 1988 Megawati dilantik menjadi anggota DPR bersama suaminya Taufik Kiemas. Megawati mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah, sedangkan suaminya mewakili daerah pemilihan Sumatra Selatan. 47

46 47

Ibid, hal. 12 Agus Basri dan Nunik Iswardani, op.cit., hal. 18.


45

Sebagai anggota DPR yang masih relatif baru tidak banyak yang dilakukan oleh Megawati. Hal ini dikarenakan pengalaman politiknya yang relatif masih sedikit dan belum berpengalaman menjadi pengurus organisasi. Meskipun demikian, ia merasa tidak gamang bila PDI menghendakinya menjadi ketua umum. Megawati yakin bahwa naluri politiknya sudah ada, ia banyak belajar dari bapaknya, Bung Karno terutama wawasan politik dan kebangsaan. Walaupun Megawati banyak disebut sebagai orang yang masih “bau kencur” dalam berpolitik, namun karier politiknya terus menanjak. Hal ini barangkali sebagai akibat adanya harapan dan kebutuhan warga PDI terhadap figur pembaharu, pemersatu dan tokoh yang bersih dari interes kelompok kepentingan tertentu. Banyak bukti yang menunjukkan adanya keinginan demikian, seperti terlihat melalui respon masyarakat yang selalu menyambut hangat setiap kehadirannya, mengelu-elukan dan berbagai bentuk simpati terhadap putri Bung Karno. Dalam perjalanan karier politik Megawati selanjutnya, secara kebetulan namanya mencuat saat terjadi kongres di Medan yang mengalami kemacetan, dilanjutkan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya. Seperti diketahui, KLB di Surabaya sebagai kelanjutan Kongres di Medan yang mengalami “dead lock” , juga mengalami hal yang sama sebagaimana terjadi di Medan. Artinya KLB di Surabaya tidak menelorkan hasil sebagai mana yang diharapkan. KLB ditutup tanpa membawa sebuah keputusan. Akan tetapi, ada sisi lain dimana sebagian besar peserta KLB menyetujui Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Bahkan tatkala dihitung, disaat


46

diselenggarakan pemandangan umum, 256 cabang dari 305 cabang mendukung Megawati.

Sementara

itu

diakhir

penyelenggaraan

KLB

itu

Megawati

mengumumkan dirinya bahwa secara “de facto” ia telah menjadi Ketua Umum PDI. Meskipun demikian Megawati baru dianggap resmi menjadi Ketua Umum PDI setelah diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta. Itupun setelah melalui proses yang panjang dan penuh liku- liku. Setelah itu, Megawati benar-benar diakui sebagai pucuk pimpinan PDI periode tahun 1993-1998. 48 Secara terbuka Yusuf Meruks dan para pendukungnya menentang kepemimpinan Megawati. Banyak tuduhan-tuduhan ditujukan kepada Megawati. Hal ini telah menunjukkan betapa kuatnya arus untuk menyingkirkan Megawati baik berasal dari kalangan internal maupun eksternal partai. Meskipun ujian ini berhasil dilalui, persoalan tidak berhenti sampai disini saja. Aneka persoalan baru pun bermunculan baik dari internal maupun eksternal partai. Bahkan Intervensi pemerintah dalam setiap konflik internal PDI biasanya tidak bisa menguraikan kusutnya persoalan malah ikut memperkeruh suasana dan menyebabkan konsolidasi partai semakin rapuh. Puncak penyingkiran Megawati terjadi ketika sejumlah koleganya di DPP PDI yang dikoordinir Fatimah Achmad menyelenggarakan “Kongres” PDI di Medan pada tanggal 20-23 Juni 1996. Kongres yang didukung pemerintah dan ABRI

itu

menetapkan

duet

Soerjadi

dan

Butu

R

Hutapea.

Dengan

diselenggarakannya kongres Medan tersebut, pemerintah membuat pernyataan

48

Ahmad Bahar, op.cit., hal. 37.


47

resmi bahwa kepemimpinan PDI yang diakui adalah yang memenuhi legalitas. Artinya pemerintah hanya mengakui kepemimpinan Soerjadi yang dianggap legal dan tidak mengakui kepemimpinan Megawati. 49 Sejak saat itu terjadi dualisme kepemimpinan PDI, kepemimpinan Soerjadi yang menggantung keatas dan kepemimpinan Megawati yang tetap didukung arus bawah. Terjadinya dualisme kepemimpinan ini semakin meningkatkan eskalasi konflik dalam kandang banteng. Konflik tidak hanya terjadi ditataran elite partai tetapi juga merambah ke massa bawah antara kedua pendukung kubu tersebut. Sebagai titik klimaks konflik PDI tersebut adalah terjadinya insiden Sabtu kelabu, tanggal 27 Juli 1996. Pada saat itu ratusan orang yang mengenakan atribut pendukung Kongres Medan menyerbu kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat yang dikuasai oleh kubu Megawati. Hingga akhirnya Megawati tergusur dari kepemimpinan legal PDI. Meskipun demikian, hal ini tidak meredupkan pamor politik wanita pendiam ini. Bahkan, insiden berdarah itu menjadi blessing in disguise (berkah) bagi karier politik Megawati. Wanita pendiam dan lemah ini menjelma menjadi wanita yang tegar dan kokoh melawan kekuasaan represif. Sebagai bukti perlawanan terhadap pemerintah yaitu ketika pemerintah akan menggelar pemilu 1997, Megawati menyatakan tidak akan menggunakan hak politiknya alias golput dalam pemilu 1997. Pernyataan Megawati itu memiliki implikasi politik yang luas, khususnya bagi PDI Soerjadi. Terjadi penggembosan besar-besaran terhadap PDI Soerjadi.

49

Sumarno, op.cit., hal. 23.


48

Bahkan banyak para pendukung PDI mengalihkan suaranya ke PPP yang berlambang bintang sehingga saat itu terbentuk aliansi Mega-Bintang. Penderitaan politik Megawati semakin surut seiring surutnya kekuasaan Orde Baru dari pentas politik Indonesia. Setelah Soeharto dilengserkan oleh gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, mega kelabu yang menggelayuti langit politik Megawati semakin sirna. Pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden BJ.Habibie juga membuka kran politik selebar- lebarnya bagi senua komponen masyarakat untuk mendirikan partai politik sesuai dengan aspirasi ideologisnya. Inilah momentum bagi Megawati, keruntuhan Orde Baru dirasakan sebagai kemenangan besar bagi pendukung Megawati. Konsolidasi dan solidaritas emosional dikalangan pendukungnya yang terbangun selama dibawah tekanan Orde Baru, sangat bermakna bagi Megawati untuk tampil sebagai pimpinan partai yang didukung oleh basis massa yang riil. Hal ini tampak ketika diselenggarakan Kongres V PDI di Bali, pada tanggal 8-10 Oktober 1998. Kongres PDI Saat itu menyerupai sebagai festival atau pesta kemenangan pendukung Megawati. Salah satu keputusan terpenting kongres adalah ditetapkannya Megawati Soekarnoputri sebagai calon Presiden RI yang harus diperjuangkan dalam pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR 1999. Meskipun pada akhir nya Megawati Soekarnoputri hanya mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid periode tahun 1999-2001. 3. Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 1999-2001 Pagelaran agenda terakhir dari era transisi menuju reformasi total, adalah Sidang Umum MPR 1999. Klimaks dari hajatan nasional yang sangat dinantikan


49

rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional yang concern dengan negeri ini adalah terpilihnya Presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 1999-2004. Kiprah Megawati dan PDI Perjuangan merupakan fenomena politik terkini ditengah situasi multikrisis itu. Sebagai figur kuat calon Presiden Republik Indonesia keempat tatkala partainya secara meyakinkan memenangkan Pemilu 1999, maka Megawati Soekarnoputri praktis menjadi primadona publik dalam menggantung harapan dalam penyelesaian krisis. Manuver kekuatan politik Islam melalui Poros tengah yang dimotori oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional berhasil mematahkan realitas hasil pemilu 1999 melalui mekanisme real politics di Sidang Umum MPR 1999. Megawati Soekarnoputri gagal meraih kursi Presiden RI ke-4. Tetapi, dalam proses pemilihan Wakil Presiden RI ke-8, Megawati Soekarnoputri berhasil terpilih menyingkirkan saingan tunggalnya dari poros tengah, Hamzah Haz (Ketua Umum DPP PPP). Kegagalan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, namun kemenangan dalam pemilihan Wakil Presiden telah membuktikan bahwa praktik politik dalam SI MPR 1999 bukanlah politik zero sum game,seperti tuduhan sebagian orang. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia, Megawati Soekarnoputri adalah Wakil Presiden RI yang kedelapan, setelah beberapa pejabat sebelumnya. Dimasa Soekarno, Presiden RI pertama, hanya menggunakan satu Wakil Presiden, yakni H. Mohamad Hatta. Kemudian, setelah tampuk pemerintahan mengalami peralihan dari orde lama ke orde baru, Presiden RI kedua H.M. Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun ( 1965-1998). Selama masa pemerintahannya, Soeharto


50

memiliki enam Wakil Presiden RI, berturut-turut dari Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadi-Kusuma, Sudharmono SH.,Tri Sutrisno, dan yang terakhir B.J Habibie. 50 Pada pelaksanaan SU-MPR 1999, Megawati Soekarnoputri kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden RI kedelapan untuk memulai babak baru masa transisi dari Orde Baru menuju tatanan kenegaraan yang demokratis dimasa depan. Dalam 12 tahun terakhir, untuk pertama kalinya seorang wakil presiden terpilih atas kehendak rakyat. Kedudukan sebagai wakil presiden itu, membuat Megawati Soekarnoputri lebih berpeluang mendekati semua pihak, kelompok, dan golongan politik manapun. Tidak lagi terbatas pada fungsionaris, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan saja. Megawati setelah menjadi wakil presiden sudah menjadi milik seluruh bangsa tanpa melihat golongan politik, ras dan agama. Megawati telah bermetamorfose dari seorang politisi menjadi negarawan. Kabinet Persatuan Nasional yang terdir i dari figur- figur semua partai, berada dalam satu wadah dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, tokoh-tokoh yang berada diluar PDI Perjuangan dan yang masih berseberangan dengan Megawati menjadi dekat secara pribadi dan formal karena berada dan terikat dalam sebuah team work birokrasi. Sebagai wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dalam membangun kepercayaan dirinya secara pribadi juga ditentukan dengan sosoknya sebagai tipe pemimpin pemersatu bangsa. Dengan demikian besar tugasnya diisi dengan upaya 50

Sidharta Gautama, 2000, Megawati Soekarnoputri Harapan dan Tantangan di Kursi Wapres RI, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 162.


51

menggalang kembali semua komponen bangsa, dengan tugas-tugas awal memulihkan konflik diberbagai daerah. Apalagi tugas pokok Megawati setelah menjadi wakil presiden adalah menyelesaikan konflik berkepanjangan di Indonesia Timur, khususnya di Maluku (Ambon) yang menelan ratusan jiwa, belasan aparat tewas, ribuan luka berat dan ringan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas itu merupakan potensi besar bagi negeri ini dalam merangkai kembali seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dimasa depan. Dengan posisi sebagai wakil presiden, Megawati memperoleh banyak kesempatan untuk menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin internasional sekaliber apa pun. Kenyataan ini merupakan proses pembelajaran bagi dirinya dalam mempertebal wawasan dan kapabilitas kenegarawan, Megawati juga diuntungkan dalam pergaulan internasional, karena namanya sudah dikenal luas masyarakat dunia. Terutama pada saat dirinya didaulat sebagian rakyat untuk menjadi Presiden RI dan partainya PDI Perjua ngan mencatatkan dirinya sebagai pemenang pemilu 1999. 51 Perjalanan politiknya tidak hanya sebagai wakil presiden saja, hal ini didukung dengan pergaulannya dengan para pemimpin dunia akan menjadikan Megawati untuk menggapai puncak karier politik sebagai Presiden RI dimasa selanjutnya. Keadaan yang demikian ini memberikan banyak peluang jika dibandingkan ketika berdiri di luar pemerintahan semasa memimpin PDI

51

Ibid, hal. 174.


52

Perjuangan. Megawati akhirnya terpilih menjadi Presiden RI menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001.

B. Latar Belakang Megawati Soekarnoputri Diangkat menjadi Presiden 1. Situasi Politik Indonesia a. Krisis Politik di Indonesia Memasuki tahun keempat dari gerakan reformasi, kondisi dan situasi politik di Indonesia masih diselimuti ketidakpastian. Perkembangan politik di Indonesia diwarnai perseteruan para elite politik, khususnya antara legislatif dan eksekutif. Konflik antara le gislatif dan eksekutif ini terjadi karena keduanya

ingin

menunjukkan

kiprahnya,

yakni

menjalankan

fungsi,

wewenang, dan hak masing- masing sesuai dengan konstitusi. Namun dibalik itu, secara transparan terlihat bahwa dalam menjalankan fungsi, wewenang dan hak tersebut lebih menonjolkan kepentingan pribadi atau kelompok masing- masing,

sehingga

menimbulkan

konflik-konflik

baru

yang

menyebabkan krisis politik yang berkepanjangan. 52 Konflik yang semula terjadi antara para elite politik tersebut berkembang menjadi konflik antar kelompok, bahkan kemudian meluas hingga ketingkat grass root, sehingga kerusuhan massal bisa terjadi setiap waktu. Masing- masing kelompok melakukan aksi-aksi yang kemudian di counter oleh kelompok yang berseberangan dengan kelompok yang lain. Sehingga aksi-aksi pro dan kontra terus berlangsung, baik yang dilakukan 52

I Made Leo Wiratma, 2001, “Kemelut Politik, Demokrasi dan Konstitusi”, Analisis CSIS, Tahun XXX, No.1., hal.14.


53

secara damai maupun dengan cara-cara intimidasi hingga kekerasan secara fisik. Aksi damai biasanya berupa demonstrasi maupun melalui pernyataanpernyataan politik, sedangkan aksi intimidasi dilakukan dengan mendatangi kantor atau tempat tinggal disertai penghinaan atau ancaman-ancaman. Beberapa kasus anarkis yang terjadi di Jawa Timur menggambarkan bahwa pertikaian antar elite sudah merambah ke tingkat grass root. Misalnya, penebangan pohon dan blokade terhadap jalur transportasi Surabaya-Malang oleh pendukung Gus Dur yang dimaksudkan untuk menghadang Ketua MPR Amien Rais yang berencana menghadiri pengajian rutin di Masjid Ar Fachuddin. Pendukung Gus Dur juga melakukan blokade atas pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan jalur pantura Banyuwangi dengan menebangi pohon-pohon

sebagai

protes

kepada

DPR

yang telah

menjatuhkan

Memorandum I kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Aksi anarkis ini dimaksudkan untuk mempertahankan duet Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden hangga tahun 2004. b. Konflik Elite Politik di DPR/MPR 1) Pemilihan dan Pengangkatan Ketua MA Pemilihan dan pengangkatan Ketua MA merupakan salah satu perseteruan antar elite politik yaitu antara DPR dan Presiden. Abdurrahman Wahid menolak secara resmi, sehingga pengangkatan Ketua MA pun mengalami kebuntuan. Penolakan ini sebetulnya tidak mengejutkan dan sudah dibaca dari pernyataan-pernyataan presiden Abdurrahman Wahid sebelumnya yang


54

disampaikan secara lisan. Isyarat pertama penolakan terhadap calon ketua MA itu adalah ketika Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa MA tidak boleh orang partisipan dan yang loyal pada rezim lalu (orde baru). Adapun dua calon Mahkamah Agung yang dicalonkan DPR bernama Muladi dan Bagir Mana n. Dua calon ini pernah menjabat sebagai ketua MA ketika rezim orde baru berkuasa. Pernyataan inilah memicu pro dan kontra (polemik). 53 Hal ini menimbulkan beberapa argumen diantaranya datang dari kalangan DPR dan pihak yang menentang pergolakan presiden. Mereka berpendapat bahwa presiden tidak bisa menolak melainkan harus memilih salah satu dari calon yang diusulkan oleh DPR. Kendati presiden mempunyai hak prerogatif (hak istimewa) untuk dapat memilih ketua MA dari calon yang diusulkan DPR, tetapi hak itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada alasan yang masuk akal kenapa memilih dan menolak seseorang. Untuk itu presiden harus berhati-hati dalam memilih ketua MA. Presiden harus bisa menentukan siapa ketua MA yang benarbenar bisa dipercaya untuk menjalankan amanat reformasi. Penentuan ketua MA harus memprioritaskan figur yang tepat bukan sekedar mengutamakan proses pemilihannya, sebab yang menjadi salah satu gugatan reformasi adalah perlunya perbaikan item atau dibentuk suatu sistem baru yang lebih demokratis.

53

I Made Leo Wiratma, op.cit., hal. 17.


55

2) Memorandum DPR Memorandum

DPR

ini

dapat

dikatakan

sebagai

pemicu

berakhirnya kekuasaan Abdurrahman Wahid, disamping sebagai klimaks dari perseteruan antara DPR dan presiden Abdurrahman Wahid. Memorandum ini dikeluarkan oleh DPR untuk mengingatkan presiden. Adapun posisi partai politik ya ng menghadiri rapat paripurna DPR yaitu F-PDIP (Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan), F-PG ( Fraksi Partai Golkar), F-PP (Fraksi Persatuan Pembangunan), F-R (Fraksi Reformasi), F-TNI (Fraksi Tentara Nasional Indonesia), FPBB (Fraksi Partai Bulan Bintang), FKKI (Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia), FPDU (Fraksi partai Daulat Umat) ini menyatakan menerima hasil laporan Pansus (Panitia Khusus), sedangkan 2 fraksi yaitu FPKB (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) dan FPDKB (fraksi Partai demokrasi kasih bangsa) menyatakan menolak. 54 Adapun komposisi hasil voting tersebut, PDI-P 133 anggota menerima hasil laporan pansus, 108 FPG, 50 FPPP, 40 FR, 38 FTNI/Polri, 12 FPBB, 2 FKKI, 9 FPDU, 1 (non fraksi). 55 Dengan demikian perdebatan tentang legal dan ilegalnya pansus berakhir, bahkan mayoritas fraksi menginginkan hasil kerja pansus ini segera ditindak lanjuti, sebagai konsekwensi yaitu diberlakukannya memorandum atau peringatan kepada presiden.

54

--------, Terkena Memorandum Gus Dur Terjepit, dalam http;//www.indomedia.com/bernas/022001/02/utama/02utaa.htm. 15 Januari 2008. 55 Ibid.


56

Sebetulnya memorandum DPR dan SI MPR bukan merupakan hal yang luar biasa. Melainkan persoalan ketatanegaraan yang biasa, pertama memorandum DPR dan Sidang Istimewa MPR telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kedua, bangsa Indonesia sudah pernah mengalami kedua peristiwa tersebut. 56 Memorandum DPR pertama pada tanggal 1 Febuari 2001 yakni pada masalah dana Yanatera Bulog yang berisi pemberian dana sebesar 35 miliar dan bantuan sosial dari Sultan Hasanal Bolkiah yaitu eksistensi Pansus dan cara kerjanya masih dipertanyakan apakah legal atau tidak. Polemik ini terjadi sebagai akibat kurangnya pemahaman atas aturan mngenai hak angket DPR. Hal kedua yang perlu mendapat pansus Bullogate dan Brunneigate melaksanakan tugasnya, DPR sebagai lembaga telah sekurang-kurangnya tiga pelanggaran atau kelalaian terhadap peraturan tata tertib yang dibuatnya sendiri, 57 a. DPR tidak menyampaikan keputusannya tentang pembentukan, tugasnya penyelesaian dan biaya pansus kepada presiden b. DPR tidak pernah menyampaikan laporan tertulis pansus yang dibuat secara berkala minimal sekali sebulan kepada presiden. c. DPR tidak pernah menyampaikan kepada presiden mengenai keputusan akhir rapat paripurna DPR atas pansus. Dalam kesimpulan hasil kerjanya, pansus DPR merekomendasikan dua hal yaitu: 56 57

I Made Leo Wiratma, op.cit., hal. 19. Ibid, hal. 21.


57

a. Dalam kasus dana Yanatera Bulog, pesiden Abdurrahman Wahid patut diduga terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog. b. Dalam kasus Brunneigate, Abdurrahman Wahid dinilai kontroversial oleh DPR dalam menyampaikan pernyataan-pernyataannya yang berkaitan dengan masalah bantuan kemanusiaan Sultan Brunei untuk rakyat Aceh. Maksudnya presiden telah menerima bantuan dari Sultan Brunei, akan tetapi bantuan itu tidak dilaporkan dalam lembaran negara atau berita negara. Hal ini disampaikan dala m rapat paripurna pada tanggal 1 Februari 2001 dimana saat itu DPR memutuskan menyetujui dan menerima kerja pansus Bullogate dan Bruneigate. Namun yang mengejutkan adalah tindak tanduk dari keputusan tersebut yakni: 58 1. Berdasarkan ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan bahwa presiden Abdurrahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara yaitu UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan, kedua Presiden telah melanggar Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, DPR menyerahkan persoalan ini untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

58

I Made Leo Wiratma, op.cit. hal. 21.


58

Peliknya konflik antara elite politik yang terfokus pada perebutan kekuasaan telah mencapai klimaks yaitu diselenggarakan Sidang Istimewa MPR pada tanggal 21-26 Juli 2001, dengan agenda utama adalah meminta pertanggungjawaban presiden Abdurahman Wahid. Sementara itu presiden Abdurrrahman

Wahid

memberlakukan

dekrit

sebagai

perlawanan

politiknya terutama di DPR dan MPR. Dekrit ini mulai diberlakukan oleh Abdurahman Wahid pada tanggal 23 Juli dini hari yang isinya:59 a) Membekukan MPR-RI dan DPR-RI b) Mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam satu tahun c)

Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan MA. Abdurrahman Wahid memberlakukan dekrit sebagai perlawanan

politik yang terakhir dalam rangka menghadapi lawan politiknya terutama di DPR dan MPR. Akan tetapi presiden Abdurrahman Wahid sendiri tidak mampu melawan tekanan politik tersebut. Pemberlakuan dekrit tersebut bila dicermati sebenarnya bisa manghancurkan kredibilitasnya sebagai presiden. Hal ini dibuktikan dengan penolakan dekrit tersebut dari MPR dengan alasan:60

59 60

M. Djadijono, op.cit. hal. 225. M. Sudibjo, op.cit. hal. 115.


59

a. Dijelaskan dalam UUD 1945 angka VII. . . . . .yang menyatakan bahwa kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden oleh karena presiden tidak membubarkan DPR apalagi membekukan MPR. b. Pembentukan badan guna menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun adalah kewenangan MPR. Ini didasarkan pada Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Tap MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. c. Pembekuan Partai Golkar oleh presiden itu mencampuri kewenangan Badan Peradilan dan tindakan presiden itu bertentangan dengan UU No. 2/1999 tentang Partai Politik. Ketidakmampuan Abdurrahman Wahid mengatasi perseteruan itu, membuat dirinya diberhentikan sebagai presiden RI lewat Sidang Istimewa. Perseteruan elite politik ini telah membawa serta permasalahan disekitar ketatanegaraan RI. Usaha penyempurnaan UUD 1945 telah menimbulkan masalah di sekitar konstitusi negara RI itu baik mengenai substansinya seperti sistem pemerintahan, wewenang dan hubungan antara lembaga- lembaga negara, terutama lembaga eksekutif dan legislatif, hubungan antara agama dan negara maupun siapa berwewenang melakukan perubahan ( penyempurnaan) atas UUD 1945 itu. Hal ini terjadi karena adanya kelompok kepentingan yang singkat, supel dan sementara.


60

2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid yang Dirundung Masalah a. Keterlibatan Abdurrahman Wahid dalam kasus Bullogate dan Brunneigate. Ditinjau dari sudut pembentukannya, legitimasi pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat kuat. Ia dipilih sebagai Presiden RI yang keempat melalui SU MPR 1999, yang dianggap paling demokratis sepanjang sejarah RI. Ini sangat berbeda dengan legitimasi B.J Habibie, yang sampai menjelang kejatuhannya masih diributkan. Tetapi kuatnya legitimasi Abdurrahman Wahid, tidak berarti tidak ada masalah lagi. Justru sebaliknya, meskipun problem-problem itu tidak seluruhnya baru, ada warisan rezim lama, ada yang baru yang boleh jadi hanya merupakan reaksi atas berlakunya pola kehidupan politik atau pemikiran lama yang dirasakan menghambat atau mengganggu aktualisasi reformasi. Sejak diangkat menjadi Presiden Abdurrahman Wahid sudah bersikap seenaknya, cuek, nyeleneh, dan ceplas-ceplos. Gaya yang demikian ini sudah dirajutnya sejak berkecimpung dalam discourse pemikiran pada awal tahun 1970-an. Sikap yang demikian ini dapat dibilang wajar, akan tetapi dapat menjadi kontroversial karena Gus Dur dinilai telah berani untuk berbeda dan diluar batas kelaziman. 61 Dengan sikap yang nyeleneh demikian masyarakat menyadari pemerintahan yang

61

Al-Brebesy, Ma’mun Murod, 1999, Menyikap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien RAis Tentang Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 86-87.


61

dipegang oleh Presiden Abdurrahman Wahid ternyata memberikan implikasi yang buruk bagi situasi politik Indonesia waktu itu. Masalah yang sangat kontroversial adalah keterlibatan beliau dalam kasus Yanatera Bulog dan Bantuan Sultan Brunei yang dikenal dengan istilah Buloggate dan Brunneigate. Istilah Buloggate dan Brunegate ini di inspirasi dari sebuah peristiwa di Amerika Serikat, yaitu Watergate. Watergate merupakan skandal politik yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon pada tahun 1972-1974, yang berujung pengunduran diri oleh Presiden Richard Nixo n pada tanggal 8 Agustus 1974. Istilah Watergate ini diambil dari sebuah hotel di Washington DC dimana tempat terjadinya skandal politik tersebut. 62 Dalam kasus Buloggate, Abdurrahman Wahid terlibat dalam penyelewengan dana Yayasan Bina Kesejahteraan (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp 35 Miliar pada tanggal 7 Januari 2000.63

Letak keterlibatannya Abdurrahman Wahid dalam kasus ini

adalah beliau telah menyalahgunakan kekuasaan dan menekan pejabat bulog agar mengeluarkan dana bulog sebesar Rp 35 miliar tanpa mau mengeluarkan

keppres.

Alasan

Abdurrahman

Wahid

tidak

mau

mengeluarkan keppres karena akan lebih panjang urusannya. 64 Bahkan Abdurrahman Wahid mengetahui dengan persis kish pembobolan dana

62

”Dibalik Watergate” dalam http:// www.Riaupos.com/v2/content/view/1821/103/ tanggal 23 Mei 2008. 63 ........, 2001, ” Dicari: Komisi Pelumat Korupsi”, Tempo, No. 43, Tahun XXIX, edisi 7 Januari, hal. 36-37. 64 ……., 2000, “ Skandal Bulog dan Kredibilitas Presiden”, Tempo, No.35., Tahun XXIX, edisi 5 November, hal. 25.


62

Yanatera dan ikut menerima sebagian dana tersebut, yaitu beliau telah memberikan cek senilai 5 miliar dari laci mejanya kepada Siti Farika teman dekatnya. Cek tersebut berasal dari Bulog. Abdurrahman Wahid mengakui telah melakukan suatu tindakan yang sudah terlanjur dan dan dinilai fatal. 65 Sedangkan dalam kasus Bruneigate , yaitu Abdurrahman Wahid telah menerima bantuan sosial dari Sultan Brunei sebesar US $ 2 juta. Bantuan sosial tersebut diterima oleh Abdurrahman Wahid sebagai bantuan secara pribadi dan tidak dilaporkan dalam keuangan Negara. Bantuan tersebut diberikan kepada sejumlah LSM dan anggota mahasiswa di Aceh, Maluku dan Irian Jaya. Menurut Abdurrahman Wahid bantuan tersebut sifafnya pribadi dan pengelolaan dan penyaluran dana tersebut tidak di masukkan ke lembaga kepresidenan. Akan tetapi melihat tujuan dari penyaluran dana tersebut untuk kemanusiaan di Aceh, Maluku dan Irian Jaya yang notabene permasalahan negara, maka dana tersebut haruslah di administrasikan dalam lembaga kepresidenan. Disamping itu jumlahnya sangat besar untuk ukuran dana sumbangan. Kesalahan Abdurrahman Wahid adalah beliau menerima sumbangan sebesar US $ 2 juta yang menurutnya pribadi, tetapi dana tersebut dialokasikan untuk kemanusiaan di beberapa daerah yang notabene permasalahan negara. Sementara itu dana tersebut di kelola sendiri tanpa melaporkan keuangan kepada negara.

65

…….., 2000, “ Rusdihardjo: Presiden adalah tersangka”, Tempo, No.40., Tahun XXIX, edisi 10 Desember, hal. 22.


63

Dalam kaitannya kasus Buloggate dan Bruneigate, Abdurrahman Wahid telah melanggar UUD 1945 yaitu Pasal 7A, yang berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana erat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. 66 Berdasarkan isi pasal tersebut Abdurrahman Wahid telah melakukan hukum berupa korupsi. Sebagai tindak lanjut, DPR membuat Pansus untuk menyelidiki kasus Yanatera Bulog dan Bantua n dari Sultan Brunei. Kerja Pansus ini disetujui dan diterima oleh mayoritas Fraksi besar di

Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Keputusan DPR

Nomor XXXVI tanggal 1 Februari 2001. Tindak lanjut dari keputusan tersebut adalah berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Pasal 767 , DPR pada tanggal 1 Februari 2001 menyampaikan memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu melanggar pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah jabatan dan ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

KKN.

Sebaliknya

Presiden

Abdurrahman

Wahid

menolak

memorandum pertama, karena menurut hematnya tidak memenuhi alasan

66

Lihat UUD 1945 Pasal 7A. Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 Ayat 2 disebutkan, Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Dalam Ayat 3 disebutkan, Apabila dalam waktu tiga bulan presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka DPR akan menyampaikanmemorandum kedua. 67


64

konstitusional dan tidak terbukti bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara. Meskipun memorandum pertama ditolak, akan tetapi DPR mempunyai kewenangan untuk menilai kinerja presiden Abdurrahman wahid selama tiga bulan setelah dikeluarkannya memorandum pertama. Apabila DPR menilai dalam waktu tiga bulan tidak ada indikasi bahwa presiden sungguh-sungguh memperhatikan memorandum pertama, DPR dapat mengeluarkan memorandum kedua. Berkaitan dengan jawaban presiden Abdurrahma n Wahid terhadap memorandum pertama, DPR menilai bahwa Abdurrahman Wahid tidak memperhatikan memorandum tersebut. Untuk itu DPR pada tanggal 30 April 2001 mengeluarkan memorandum kedua terhadap presiden Abdurrahman Wahid. Memorandum kedua ini didukung oleh mayoritas Fraksi di DPR, dengan pertimbangan demi keselamatan bangsa dan negara yang tengah mengalami krisis multidimensional. Memorandum kedua inipun tidak diindahkan oleh presiden Abdurrahman Wahid. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

Ketidakhadiran dan

penolakan

untuk

presiden

Abdurrahman

Wahid

memberikan

pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR dan penerbitan Maklumat presiden tanggal 23 Juli 2001 sungguh melanggar haluan negara.

Untuk

itu

melalui

Sidang

Istimewa

tahun

2001

yang


65

diselenggarakan pada tanggal 21-26 Juli 2001 presiden Abdurrahman Wahid secara resmi diberhentikan dari jabatannya. b. Abdurrahman Wahid tidak mendapat dukungan di Parlemen Alasan kedua mengapa Presiden Abdurrahman Wahid dapat diturunkan dari jabatannya adalah tidak ada dukungan dalam parlemen. Pada pemilu 1999, Abdurrahman Wahid memperoleh suara terbanyak nomor dua dibawah Megawati Soekarnoputri. Akan tetapi pada tingkat parlemen Abdurrahman Wahid mendapat dukungan dari sebagian Fraksi yang berada di parlemen sehingga beliau menjabat sebagai presiden. Seiring dengan perjalanannya dalam memerintah bangsa Indonesia, terjadi konflik antara presiden dan DPR yang menyangkut masalah ketatanegaraan RI. Dijatuhkannya memorandum pertama oleh DPR, yang kemudian disusul memorandum kedua untuk meminta pertanggujawaban presiden, membuktikan terjadi perseteruan antara presiden dan DPR. Langkah- langkah yang diambil DPR dalam menyampaikan memorandum pertama mengenai kasus Bullogate dan

Brunneigate,

mendapat dukungan dari sebagian fraksi di DPR, antara lain F-PDIP, F-G, F-PP, F-R, F-TNI, F-PBB, F-KKI. Untuk selanjutnya seluruh fraksi tersebut mendukung untuk dikeluarkan memorandum kedua terhadap Abdurrahman Wahid sebagai tindak lanjut terhadap memorandum pertama yang tidak diperhatikan. Bahkan berdasarkan votting rapat paripurna DPR menunjukkan mayoritas anggota DPR menginginkan pelaksanaan Sidang Istimewa. Dari 408 anggota dewan yang mengikuti votting, 365


66

diantaranya setuju meminta MPR melaksanakan Sidang Istimewa. Kecilnya dukungan terhadap presiden dari kalangan fraksi di DPR berdampak pada hilangnya jabatan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Karena pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, presiden tidak diangkat secara langsung oleh rakyat melainkan oleh lembaga Legislatif. Apabila mayoritas wakil rakyat ya ng berada di Legislatif tidak mendukung maka seorang presiden dapat dijatuhkan dari jabatannya. 3. Jalannya Politik Sidang Istimewa MPR 2001 a.

Sidang Istimewa MPR Sidang Istimewa dipilih untuk menyelesaikan konflik politik, karena

ini yang konstitusiona l dan lebih baik dibandingkan dengan cara pemaksaan atau kekerasan. Sidang Istimewa MPR dapat diselenggarakan dengan alasan, yaitu: 1.

Atas permintaan Presiden dan atau DPR untuk memilih wakil presiden apabila wakil presiden berhalangan tetap 68 .

2.

Bila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap maka MPR dalam waktu selambat- lambatnya satu bulan setelah presiden dan wakil presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan SI-MPR untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden yang masa

68

Ketatapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia berhalangan, Pasal 4 ayat (1). Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara,pasal 6.


67

jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang digantikan. 69 3.

Atas permintaan DPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden apabila DPR mengangggap presiden telah melanggar UUD 1945 dan Haluan Negara. Disini, DPR hanya dapat meminta SI MPR setelah memberikan dua kali memorandum. 70 Memorandum DPR tidak harus berakhir dengan sidang istimewa MPR,

hal ini tergantung dari respon Presiden. Jika respon presiden tidak memuaskan DPR, maka Memorandum pertama DPR akan disusul dengan memorandum kedua DPR. Bila memorandum kedua DPR juga tidak me ndapat perhatian dari presiden maka DPR meminta MPR menyelenggarakan SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. DPR menyampaikan memorandum kepada presiden apabila DPR mengganggap Presiden talah melanggar UUD 1945 dan Haluan Negara. Dikatakan melanggar UUD 1945 apabila presiden dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakannya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Sementara yang dimaksud dengan melanggar haluan negara adalah menjalankan kebijakan-kebijakan tetapi menyimpang dari haluan negara atau tidak menjalankan haluan negara. Yang dimaksud haluan negara adalah seluruh ketetapan-ketetapan MPR, baik

69 70

Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973,pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, pasal 7 ayat (2),(3),(4).


68

ketetapan MPR secara khusus mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara maupun ketetapan-ketetapan MPR lainnya. 71 Keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam percairan dana Yanatera bulog dan dana bantuan dari sultan Brunnei membuat DPR untuk mengeluarkan Memorandum kepada Presiden untuk mengingatkan Presiden. Akan tetapi memorandum yang dikeluarkan DPR ini diabaikan oleh Presiden, sehingga DPR mengeluarkan memorandum untuk yang kedua kalinya untuk meminta pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Kedua memorandum inipun tidak diindahkan oleh presiden karena dianggap tidak konstitusional. Bahkan presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit sebagai bentuk perlawanan terhadap DPR. Atas dasar inilah, DPR meminta MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa dan meminta pertanggujawaban presiden. Seluruh fraksi di MPR sepakat menggelar Sidang Istimewa MPR untuk mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Setidaknya ada lima fraksi yang mendukung diselenggarakannya Sidang Istimewa, mereka menyatakan bahwa tidak adanya perubahan sikap dan kinerja presiden Abdurrahman Wahid sejak dikeluarkannya Memorandum I dan II. Presiden dianggap melanggar sumpah jabatan dan meremehkan parlemen. Di samping itu, presiden dinilai tidak serius dalam memberantas KKN bahkan cenderung melawan DPR. 72 Atas desakan dari beberapa fraksi, diantaranya F. PDIP, F.

71

Kusnardi, Moh, dan Bintan R. Saragih, 1978, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, PT. Gramedia, Jakarta, hal 20. 72 ……”Dari Senayan: Tiada Kompromi, tiada maaf lagi” Tempo, Vol.XXX, No. 9., Edisi 30 April-6 Mei 2001, hal. 22., lihat, “Presiden akan Jawab Memorandum I 29 Maret” dalam, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0103/23/utama/pres01htm.23 Maret 2001.


69

PG, F. PPP, F. Reformasi, F. PBB, maka Sidang Istimewa MPR untuk dipercepat menjadi tanggal 21-26 Juli 2001. b. Agenda Utama Sidang Istimewa MPR Sidang Istimewa yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001 dipercepat menjadi tanggal 21-26 Juli 2001, hal ini dilakukan atas desakan beberapa fraksi, seperti F. PDI-P, F. PPP, F. Reformasi dan F, Partai Bulan Bintang. SI MPR dipercepat dengan alasan hari- hari menjelang diselenggarakannya SI MPR Presiden Abdurrahman Wahid masih mengambil langkah-langkah berbahaya yang mengancam keamanan dan keselamatan bangsa serta melanggar haluan negara. Misalnya, tindakan Gus Dur selama ini banyak nyeleneh,

masalah

pemilihan

ketua

MA

dan kegagalannya

menjalankan pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertikaian diberbagai daerah seperti di Ambon, Aceh dan Sampit. 73 Dipercepatnya Sidang Istimewa ini dengan alasan bahwa apabila kinerja presiden sebelum Sidang Istimewa justru menunjukkan situasi ekonomi dan politik yang memburuk. Dengan asumsi bahwa menjaga keutuhan bangsa dan negara berlandaskan konstitusi lebih utama jika dibandingkan dengan menjaga kepentingan orang per orang atau golongan. 74 Berdasarkan hasil votting rapat paripurna DPR menunjukkan mayoritas anggota DPR menginginkan pelaksanaan sidang istimewa. Dari 408 anggota dewan yang mengikuti votting, 365 diantaranya setuju meminta MPR

73 74

………, “Riskan Desak Gus Dur Mundur”, Suara Karya, edisi. 19 Maret 2001. ………, “ Lima Fraksi desak percepat SI”, Republika, edisi. 8 Juni 2001.


70

melaksanakan sidang istimewa setelah presiden dianggap tidak mengindahkan peringatan DPR melalui memorandum. Langkah MPR menggelar Sidang Istimewa ini dibalas oleh presiden dengan memberlakukan dekrit, tanggal 23 Juli dini hari, tetapi dekrit ini ditolak oleh MPR melalui voting, karena dinilai melanggar haluan negara. Demikian pula fatwa MA menegaskan dekrit itu tidak konstitusional. 75 Dekrit itu sendiri merupakan tindakan yang kontroversial karena disamping tidak ada dasar konstitusinya, juga tidak efektif sama sekali karena tidak mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang ada, termasuk TNI dan Polri. Ini berbeda dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang mendapat dukungan dari TNI dan Partai politik.

76

Diawali dengan penolakan Presiden atas Memorandum I dan II DPR, SI MPR akhirnya diselenggarakan, untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Alasan kedua melakukan percepatan sidang istimewa ini , didasarkan pada kebijakan presiden mengeluarkan Maklumat. Sebelumnya, Presiden telah melakukan langkah- langkah politik untuk melawan lawan- lawan politiknya yaitu dengan mengeluarkan maklumat 28 Mei 2001. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan maklumat 28 Mei 2001 menimbulkan kemarahan MPR. Sebab menurut UUD 1945, Presiden harus tunduk kepada MPR dan karena itu tidak selayaknyalah presiden membekukan MPR yang merupakan atasannya. Disamping itu, dikeluarkannya maklumat tersebut ada maksud tertentu yang mendasarinya. 75 76

M. Taufiq “Fatwa MA tentang Dekrit”, Koran Tempo,edisi 24 Juli 2001. ……, “ Dekrit Prematur “. Tempo, No. 9., Vol. XXX, Edisi 5-11 Febuari 2001, hal. 26.


71

Salah satu hal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut adalah munculnya anggapan dari presiden bahwa telah terjadi kekacauan pelaksanaan konstitusi. Dalam

hal

ini

terjadi

ketidakselarasan

antara

praktek

pelaksanaan

ketatanegaraan dengan tatanan politik, masing- masing berjalan sendirisendiri. 77 Didasarkan pada kedua alasan tersebut akhirnya MPR mempercepat Sidang Istimewa. Terselenggaranya SI MPR ini berarti pula usai sudah kepemimpinan Aburrahman Wahid yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Inti dari bab II, latar belakang Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden Republik Indonesia yang kelima, yang pertama ia merupakan tokoh yang memiliki kharisma dan seorang demokrat yang mempunyai banyak pendukung terutama ”wong cilik”. Hal ini tampak pada pemilu 1999 dimana Megawati Soekarnoputri memperoleh suara terbanyak. Selain itu Megawati Soekarnoputri merupakan anak dari Presiden pertama yaitu Soekarno, maka oleh sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa beliau dapat mewarisi mendiang ayahnya sebagai pemimpin bangsa. Latar belakang kedua adalah kondisi dan situasi politik Indonesia yang tidak stabil. Latar belakang kedua adalah pemerintahan Abdurrahman Wahid sudah tidak mendapat dukungan di parlemen terkait kasus Buloggate dan Bruneigate yang berakibat dikeluarkan Memorandum I, II dan Sidang Istimewa sehingga Abdurrahman Wahid di berhentikan sebagai presiden yang keempat dan digantikan oleh wakil presiden Megawati Soekarnoputri.

77

M. Djadijono, op.cit., hal. 227.


BAB III KEBIJAKAN-KEBIJAKAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SELAMA MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN

Kebijakan merupakan pemikiran seseorang yang sudah terkait dengan situasi konkrit atau situasi tertentu. Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak. 78 A. Kebijakan di Bidang Politik Salah

satu

permasalahan

utama

dalam

pemerintahan

Megawati

Soekarnoputri adalah kondisi Indonesia yang belum stabil. Pada saat itu Indonesia sedang dalam krisis multidimensional. Dimana, sebagian krisis itu merupakan bagian dan kelanjutan dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik, dan krisis keamanan yang telah melanda sejak tahun1997. Sebagian lagi merupakan rangkaian krisis baru, baik yang berasal dari dinamika kehidupan nasional didalam negeri, maupun imbas dari peristiwa-peristiwa global. 79 Stabilitas pemerintahan sangat diperlukan untuk kemantapan dalam penanganan masalahmasalah nasional. Untuk itu Presiden Megawati Soekarnoputri bersama anggota kabinet dan masyarakat bersama-sama guna penanganan masalahmasalah nasional tersebut. Langkah awal yang dilakukan salah satunya membangun tatanan politik baru, yaitu dengan amandemen UUD 1945. Dengan selesainya

78

Tim Penyusun KBBI, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 115. 79 Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI Tanggal 1November2001,http://www.ri.go.id/produk_uu/ isi/ sidth-ind.htm.,22/03/2007.

72


73

amandemen keempat UUD 1945, tugas pemerintah selanjut nya melakukan penyesuaian seluruh ketentuan perundangan yang ada dengan muatan UUD 1945 yang telah diamandemen. Di sisi lain pemerintah juga menyusun peraturan perundangan yang belum dimiliki, agar amanat konstitusi bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam bidang politik, pemerintah bersama DPR telah menerbitkan ketentuan perundang-undangan yang baru, serta menyiapkan sejumlah ketentuan perundangan lain, seperti revisi UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentua n perundangan yang baru diterbitkan untuk mengembangkan infrastruktur politik yang baru, antara lain, UU No 30 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UU No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, UU No 22 Tahun 2003 Tentang Susduk dan UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tidak hanya menerbitkan undang-undang yang baru, pemerintah juga merealisasikan amanat UU bersangkutan melalui serangkaian kebijakan. Perubahan UUD 1945 ini juga memuat tentang adanya upaya untuk menyetarakan lembaga- lembaga Negara, sehingga dapat mekanisme check and balances yang lebih memadai, demi mendorong demokratisasi lembaga- lembaga negara tersebut. Dalam pelaksanaan pemilihan umum 2004 nanti merupakan agenda baru dalam politik Indonesia. Indonesia mengalami beberapa kemajuan politik, karena Indonesia melakukan pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan bertugas untuk masa jabatan yang pasti. Hal ini diadopsi di dalam perubahan UUD 1945 menjadi presiden dan Wakil Presiden dalam satu


74

pasangan dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan paling banyak dua periode. Melalui pemilihan secara langsung, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. Rakyat tidak lagi menitipkan suaranya melalui MPR karena potensi distorsi yang sangat mungkin terjadi. Dengan demikian Sistem Presidensiil lebih mampu memberikan garansi bagi stabilitas politik, basis bagi pembangunan politik daripada sistem parlementer. 80 Penerapan tatanan baru, diawali dengan pengembangan sistem kepartaian baru, sistem pemilihan umum yang baru, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, reformasi birokrasi ditingkat pusat maupun daerah, penataan ulang kelembagaan dan struktur organisasi pemerintah, termasuk didalamnya penerapan sistem pengawasan dan kontrol terhadap legislatif melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu ( PAW ). PAW atau Recall adalah hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari DPR. Dimasa lalu hak tersebut digunakan untuk membungkam anggota dewan sehingga mereka cenderung tidak kritis terhadap pemerintah. 81 Dihidupkannya kembali PAW atau lembaga recall ini agar anggota DPR terkendali dan tidak lepas dari kontol partainya. Lembaga ini digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan diabdikan kepada kepentingan penguasa. 82 Pemerintah juga mendorong pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, melalui lembaga- lembaga baru yang dibentuk, seperti 80

Bima Arya Sugiarto, 2002, “Sidang Tahunan MPR 2002: Menuju Institusionalisasi, Menyelamatkan Transisi”, Analisis CSIS, Tahun XXXI/ 2002, No. 2., Hal. 172. 81 …….., “Recall tidak sepenuhnya hak partai”, Media Indonesia, Jakarta, Edisi. 26 Februari 2002. 82 ……..., “Lembaga Recall untuk bersihkan DPR, Media Indonesia. Jakarta, Edisi 25 Februari 2002.


75

Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta lembaga lainnya yang membuka peluang partisipasi masyarakat secara aktif. Upaya-upaya itu dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan maupun perkembangan. Mekanisme Pergantian Antar Waktu ( PAW ) diatur lebih rinci pada Undang-Undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk). Pada UU Susduk, alasan atau latar belakang PAW diperluas. Misalnya, seseorang tak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota legislatif, melanggar kode etik legislatif, diusulkan oleh partainya karena melanggar AD/ART partai, termasuk tidak menghadiri rapat-rapat selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas. UU No 30 Tahun 2002 dan UU No 23 Tahun 2003 merupakan salah satu alat untuk mengontrol kinerja anggota legislatif, apakah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif atau tidak. 83 A. 1. Persatuan dan Kesatuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan dan negara maritim. Hal ini berarti bahwa Indonesia sangat rentan dengan adanya konflik antar daerah dan munculnya gerakan-gerakan separatisme di daerah. Lepasnya Timor- Timur dari NKRI pada tahun 1999 telah mendorong munculnya wacana pemisahan diri disejumlah daerah. Ide pemisahan diri atau wacana mengenai federalisme, tentu menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi bangsa.

83

……., “Lembaga Recall Di hidupkan Lagi”, Media Indonesia, Jakarta, Edisi. 23 Februari 2002.


76

Secara historis, NKRI dibentuk karena perasaan senasib dan sepenanggungan serta tujuan bersama yang ingin dicapai oleh seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara. NKRI bukan terbentuk karena bergabungnya daerah-daerah yang ada, sehingga menjadi satu negara, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat. Untuk tetap mempertahankan negara kesatuan, pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah menentukan berbagai kebijakan, yaitu pertama direalisasikan desentralisasi kewenangan yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 84 Kebijakan pemerintah ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pembagian keuangan antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah ini dibangun dengan tujuan untuk memperkuat negara kesatuan Indonesia yaitu berkenaan dengan pelimpahan hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab dalam hal- hal tertentu yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 85 Dengan otonomi daerah, daerah didorong untuk mampu mengelola atau mengatur daerahnya secara mandiri. Kemandirian diharapkan mampu mendorong terjadinya percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 86 Kebijakan kedua adalah mempercepat penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat yang marak terjadi periode tahun 1998-2000. Untuk 84

Ryaas Rasyid, “Pemerintah Pusat Sumber Distorsi Otonomi Daerah”, Kompas,Edisi. 5 Februari 2003. 85 ……., 2001, “ Otonomi Bahayakan Keutuhan Bangsa” Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik di Indonesia,Tahun XIII, No. 10., Centre for Strategic and International, Jakarta, hal. 52. 86 TN, 2004, Megawati Membangun Negeri, Komunitas Peduli Komunikasi, Jakarta, Hal. 95.


77

menyelesaikan konflik itu, diterapkan berbagai pendekatan, baik bersifat politik, sosial, maupun kultural. Karena NKRI merupakan ” harga mati” maka pemerintah akan bersikap tegas terhadap siapapun yang akan mengganggu kedaulatan maupun persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menyelesaikan konflik

yang

berkepanjangan

di

Aceh,

pemerintah

menerapkan darurat militer dan menggelar operasi terpadu. Aceh merupakan wilayah konflik bersenjata, hal ini mengingat kelompok separatis di Aceh menggunakan cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Misalnya, membunuh Rektor, Guru, Anggota DPR dan Hakim bahkan pada tanggal 17 Agustus 2001 sebanyak 51 gedung sekolah dibakar. Untuk menanggapi aksi anarkis ini pemerintah Indonesia melakukan operasi militer meskipun bertentangan dengan persoalan penyelenggaraan keadilan. Meskipun konflik masih berkecamuk di Aceh, pemerintah tidak bosan-bosan untuk terus berusaha menyelesaikan secara kompreherensif mengenai masalah Aceh. Salah satunya adalah akselerasi pembangunan karena salah satu akar persoalan di Aceh adalah ketidak adilan ekonomi dimasa lalu. Kebijaksanaan lainnya adalah pemberian otonomi khusus kepada Aceh. Untuk hal ini, pemerintah mengalokasikan kewenangan yang besar ke pemerintah lokal atas pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap kekhususan tradisi dan agama masyarakat Aceh. 87 Disamping pemberian otonomi khusus untuk Aceh, pemerintah berusaha mengupayakan perdamaian konflik Aceh dengan melalui dialog87

Supriyono dan Zaenal Bakrie, 2001, “ GAM bisa dikategorikan Teroris”, Koran Tempo, edisi. 19 November, hal. 3.


78

dialo g atau perundingan. Pemerintah terus mengajak GAM bersama-sama menyelesaikan masalah Aceh dengan damai dan menghentikan kekerasan yang berlangsung. 88 Konflik Aceh terjadi kurang lebih selama 26 tahun ini semakin kompleks, langkah terakhir yang dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi terpadu yang sebelumnya telah dilakukan dialog-dialog yang kurang berhasil. Operasi terpadu dijalankan oleh penguasa militer terhadap propinsi Nanggroe Aceh Darusallam yang berlangsung selama 4 bulan, yaitu sejak Jakarta menetapkan status darurat militer bagi Aceh pada tanggal 19 Mei 2003. Penetapan status darurat militer bagi Aceh ini diperpanjang. Sebelumnya pemerintah telah banyak mengakomodasi persyaratan

dan

tuntutan

yang

diajukan

GAM.

Pemerintah

tidak

berkeinginan memberlakukan keadaan darurat di Aceh, akan tetapi sikap akomodatif pemerintah ini disalah artikan oleh GAM. Bahkan, secara curang digunakan bukan saja untuk konsolidasi dan menambah persenjataan, tetapi juga meningkatkan serangan yang meluas dan sistematis baik ke pos polisi, militer maupun kantor pemerintahan. Bahkan, terjadi pembakaran gedung sekolah, sarana transportasi umum, penculikan dan pembunuhan. Aksi ini dibuktikan dengan diketemukan 319 kalangan sipil telah terbunuh dan 108 orang lainnya dinyatakan hilang. GAM dinilai telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang berat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan status Darurat Militer bagi Propinsi Aceh untuk diperpanjang lagi. Langkah pemerintah memberlakukan operasi terpadu di propinsi Aceh merupakan 88

……., “Pemerintah tetap memilih cara Dialog”, Media Indonesia, edisi. 3 September 2001, hal.2.


wujud

upaya

pemerintah

menegakkan

Negara

Kesatuan

79

Republik

Indonesia 89 Disisi lain, pemerintah juga menjalin kerjasama internasional yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kedaulatan bangsa dan negara. Melalui kerjasama internasional, berhasil ditekan upaya-upaya separatisme. Dunia internasional mendukung dan menghormati kedaulatan NKRI. Negara besar dan negara tetangga telah memiliki komitmen untuk tidak mendukung aksi separatisme. Terhadap negara-negara yang patut diduga mendukung gerakan separatisme, pemerintah melakukan pendekatan diplomatik serta upaya- upaya diplomatik lain yang berlaku didunia internasional. 90 Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyangkut masalah disintegrasi bangsa dan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Kebijakan disintegrasi bangsa ini lebih diutamakan kepada rakyat Papua. Wilayah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, sejauh ini banyak upaya-upaya untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, wilayah Papua sangat luas, dengan penduduk yang terpencar-pencar, banyak terdapat suku-suku yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik antar suku. bahkan pemerintah menyadari, bahwa Papua memang rentan terhadap pengaruhpengaruh dari luar. Menghadapi kasus ini (khususnya Papua) Megawati Soekarnoputri memberikan kebijakan diantaranya: 89

Indra J. Pilliang, 2003, “Bulan-bulan politik sebagai Panglima?”, Analisis CSIS, Tahun. XXXII, No.3., hal. 293 90 TN, op.cit., hal. 92.


80

1. Pemerintah menetapkan status otonomi khusus ke Propinsi Papua 2. Menjaga integritas dan kedaulatan bangsa dan Negara di wilayah Papua 3. Menghadapi setiap aksi separatisme, menindak dan memproses secara hukum para tokoh maupun anggota kelompok separatisme 4. Membantu pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk mempercepat pembangunan dan mengejar ketertinggalan 5. mendorong

perusahaan-perusahaan

yang

beroperasi

di

Papua

menambah alokasi dana pengembangan komunitas 6. Secara intens melakukan dialog guna menghindari salah pengertian antara masyarakat dengan pemerintah, berkenaan dengan kebijakan yang diterapkan Dengan adanya kebijakan pemerintah diatas, dapat dijelaskan bahwa Megawati Soekarnoputri menginginkan wilayah Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan melakukan otonomi daerah tersebut dimaksudkan bahwa pemerintah mendorong para tokoh baik yang ada di pemerintahan maupun diluar pemerintahan, untuk lebih mencurahkan perhatian bagi percepatan pembangunan di wilayah Papua sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. 91 Papua menjadi prioritas utama yang akan ditangani, setidaknya ada tiga cara penyelesaian, yaitu: 92

91

Ibid., hal. 122. ….., “UU Otonomi Khusus dan UU Pemekaran Wilayah Papua Diskronisasi”, Koran Tempo, Edisi. 6 Februari 2003. 92


81

a) Implementasi khusus dengan memfokuskan peningkatan kesesejahteraan sosial ekonomi rakyat Papua, terutama proyek-proyek yang menyerap dana besar. b) Menyelesaikan persoalan upaya kalangan elite dan kelompok politik yang masih menginginkan pemisahan diri Papua. c) Melakukan diplomasi pada tingkat global. Agar dunia konsisten terhadap integritas Papua dan tidak memberi ruang apa pun untuk menyuburkan gerakan separatisme Papua merdeka. Pembagian otonomi khusus terhadap Papua dimaksudkan agar tidak terlalu banyak campur tangan dari pusat terhadap rakyat Papua. Pemberian otonomi khusus ini masuk ke dalam pasal-pasal krusial dalam RUU Otonomi Khusus yang bernama RUU tentang Otonomi Khusus bagi propinsi Papua dalam bentuk Wilayah Berpemerintahan sendiri itu antara lain: 93 a) Nama Propinsi Irian Jaya menjadi Propinsi Papua b) Memilik bendera, lambang, dan lagu kebangsaan yang diatur dalam peraturan dasar atau konstitusi sendiri. c) Didalam propinsi Papua dibentuk kawasan khusus d) Kewenangan Propinsi Papua mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan eksternal, moneter dan peradilan tingkat kasasi. e) Propinsi Papua dibentuk parlemen Papua (legislatif) dan pemerintahan propinsi (eksekutif). Parlemen terdiri dari Majelis Rakyat Papua yang

93

………, “Megawati: Dengarkan Masyarakat Irian Jaya”, Kompas, edisi. 25 Juni 2001.


82

beranggotakan orang-orang Papua asli dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Pembentukan daerah otonomi baru ini berguna untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga membuka peluang bagi masyarakat Papua

sendiri

untuk

tampil

memimpin

daerah

sendiri.

Megawati

Soekarnoputri mempunyai harapan bahwa dengan semakin banyak dibentuk, semakin banyak peluang bagi rakyat Papua untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri. Selain itu Megawati Soekarnoputri menghendaki adanya daerah-daerah otonom baru ini, bahwa semakin banyak warga Papua menduduki jabatan-jabatan strategis, tentu saja akan membangkitkan rasa percaya diri masyarakat Papua, bahwa mereka bisa membangun daerah sendiri. 94 Dorongan dan rasa percaya pada masyarakat Papua untuk membangun daerah sendiri ini, secara tidak langsung telah menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap daerah, bangsa dan negara yang tinggi. Dengan adanya dan atau tumbuhnya rasa nasionalisme yang tinggi ini, maka masyarakat Papua tidak akan mudah terkena pengaruh-pengaruh dari luar, terutama sekali ingin menguasai wilayah Papua sendiri ataupun untuk memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya untuk menjaga kedaulatan dan integritas bangsa dan negara terhadap wilayah Papua juga pernah dilakukan oleh Soekarno. Beberapa puluh tahun yang lalu, Onassis seorang jutawan Amerika Serikat menemui Soekarno dan

94

TN, op.cit., hal. 123.


83

menyatakan keinginannya untuk menyewa Papua selama tigapuluh tahun. Akan tetapi wilayah Papua yang kaya akan sumber daya alam ini tetap di pertahankan hingga sekarang. Seperti halnya Megawati Soekarnoputri yang menghargai perjuangan Soekarno yang tidak lain ayah kandungnya sendiri tetap menjaga kedaulatan Republik Indonesia. 95 A.2. Ideologi Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz merupakan koalisi partai politik dengan ideologi kebangsaan dan ideologi islam kultural. Koalisi ini merupakan kombinasi ideal yang didukung oleh kalangan luas. 96 Duet Mega-Hamzah dengan dua ideologi yang berbeda antara nasionalis dan Islam kultural ini dalam sejarah perpolitikan Indonesia kurang menunjukkan saling percaya. Ideologi nasionalis yang ditanamkan dari Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan indikasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta integritas dan kedaulatan negara. Hal ini menyebabkan adanya penyeragaman diseluruh daerah di Indonesia dan tidak diinginkan otonomi daerah. Selain itu, terjadi sentralisasi dalam pemerintahan tersebut. Tujuan dari sentralisasi ini untuk menjalin persatuan dan kesatuan yang telah menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Ideologi agama, mengajak manusia pada kultus personal, merasa paling benar (truth claim) dan menggunakan politisasi agama dalam

95 96

TN, op.cit., hal.120. M. Djadijono, op.cit., hal. 232.


84

mempertahankannya. Dalam ideologi ini, derajat rasio sangat rendah, pemikiran mitologi memandang kebelakang tidak kedepan. Kombinasi kedua ideologi ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Disamping itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras. Untuk menjadi bangsa yang modern dan dibangun berdasarkan nasionalisme baru yang agamis. Sebuah bangsa yang mendasarkan logika modern tetapi menghargai perdebatan ide yang digali dari berbagai nilai/ identitas dan berujung pada nalar keadaan serta perdamaian. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dengan ideologi nasionalisme baru yang agamis memberikan kebijakan penerimaan terhadap konsep kesamaan (equality) kemanusiaan universal yang berlaku di semua tempat dan waktu. Tidak ada perbedaan warna kulit, gender, dan keyakinan seseorang. Sebab dengan menerima kesamaan kemanusiaan univesal, akan membangun dan mentradisikan individu dan kemerdekaan jiwa, yang dengannya cita-cita kesetaraan, pemahaman atau penghargaan kepada orang lain tidak timpang dan tidak saling menjajah. Melainkan sebuah usaha untuk saling bekerjasama, saling menghormati, independen ataupun berbagi kebahagiaan-penderitaan. Dalam catatan inilah, Indonesia baru merupakan usaha sadar dalam pembentukan budaya yang anti rasial, anti kekerasan, anti kemiskinan, anti pemaksaan (overcian) dan anti hegemoni. Langkah selanjutnya adalah menguatkan kerangka, menegakkan struktur dan memberdayakan sumber daya manusia secara luas. Usaha ini


85

dimulai melalui kesadaran diri yang dikampanyekan secara terus menerus. Keberhasilan membangun nation building (upaya kebangsaan) harus dilanjutkan membangun state building (upaya kenegaraan). Hal ini penting untuk memupuk kehendak bersama dalam kerja-kerja prioritas dan menjadi bagian penting dari historical block yang harus direalisasikan untuk melahirkan masyarakat yang biadab. 97 A. 3. Partai Partai merupakan salah satu bagian penting dari sistem politik baru yang kini tengah dikembangkan. Melalui partai politik, diharapkan bisa tampil kedepan para pemimpin bangsa yang tidak saja memiliki kemampuan, namun juga memiliki jiwa kenegarawan. Kepemimpinannya tidak muncul begitu saja. Ia akan melalui suatu proses yang panjang. Partai politik, merupakan wahana bagi pembelajaran kepemimpinan dan jiwa kenegarawan seseorang. Langkah awal dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri tentang partai politik adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang Undang No 3 tahun 1999 menjadi Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang partai politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 sangat ketat, dengan demikian disiplin partai politik peserta pemilu sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Sistem verifikasi administrasi dan verifikasi 97

M. Yudhie R Haryono, Neonasionalisme Religius, http:// groups.google. co.id/group/soc. culture .indonesia/browse_thread/thread/c32662b8a9f03f6l/6da0e5ad4aeba166?hl=id&lnk=st&q=Idiologi +masa=presiden+megawati#6da0e5ad4aeba166.,07/12/2007.


86

faktual yang dilakukan Departemen Kehakiman dan HAM maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) digunakan untuk menseleksi secara alamiah partai politik yang ada. Berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan KPU, dari 49 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu, yang memenuhi syarat hanya 24 partai politik saja. Partai politik yang lolos verifikasi faktual dan verifikasi administrasi dinyatakan sebagai peserta pemilu. Makin sedikitnya jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu, merupakan konsekuensi dari penerapan Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Pertai Politik dan Undang Undang No 12 tentang Pemilihan Umum DPR, PDP, dan DPRD. Berdasarkan kedua Undang Undang tersebut, ada persyaratan administrasi, persyaratan kepengurusan minimal dan dukungan minimal pada masing- masing kepengurusan yang harus dipenuhi partai politik. Partai politik yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 30 tahun 2002, kemudian didaftarkan di departemen Kehakiman dan HAM kemudian melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan Undang Undang No 30 Tahun 2002. Jika memenuhi persyaratan, disahkan sebagai badan hukum. Partai politik yang telah ditetapkan sebagai badan hukum, kemudian mendaftar sebagai peserta pemilu di KPU. Agar ditetapkan sebagai peserta


87

pemilu, partai politik harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2003. Syarat itu antara lain: 98 a)

Diakui keberadaannya sesuai dengan UU No.31/2002 tentang Partai politik

b)

Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah propinsi

c)

Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di propinsi .

d)

Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurangkurangnya 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Parpol.

e)

Pengurus harus memiliki kantor tetap

f)

Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Bedasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang

dilakukan oleh KPU dengan melibatkan KPU daerah, dari 48 partai yang berstatus hukum, hanya 24 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum. Pada Pemilu 2004 dikembangkan konsep dukungan riil masyarakat terhadap partai politik. Dalam hal ini, partai politik wajib memiliki anggota minimal seribu orang atau satu persen dari jumlah penduduk pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya syarat seperti ini, paling tidak telah dikembangkan satu sistem kepartaian dengan keanggotaan 98

M. Dadijono, 2003, Persiapan Pemilu 2004 dan Dinamikanya, Analisis CSIS, Tahun. XXXII. No. 4. hal.408.


88

aktif. Sehingga partai politik bukan lagi ”partai para pengurus”, karena yang menjadi anggota partai adalah para pengurus partai. Dengan memiliki anggota dalam jumlah memadai, partai sekaligus menjadi wahana bagi para pengurusnya untuk belajar menyelenggarakan suatu pemerintahan. Keberhasilan mengelola partai antara lain tercermin dari makin banyaknya warga masyarakat yang bergabung serta aspirasi yang diperjuangkan, akan menjadi modal dan pengalaman berharga bagi pengurus partai yang pada gilirannya nanti akan berperan sebagai penyelenggara negara. A.4. Keamanan Dewasa ini keadaan Indonesia banyak dirundung masalah, terutama mengenai keamanan dalam negeri. Selain masalah konflik Nanggroe Aceh Darusallam dan sebagian Maluku, keamanan di Indonesia sedang porakporanda akibat munculnnya aksi terorisme. Aksi ini merupakan penyakit baru dalam wilayah Indonesia sepanjang sejarah. Aksi pengeboman di Legian, Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, disusul dengan pengeboman Hotel George.W. Marriot Jakarta merupakan awal adanya terorisme. Kedua aksi pengeboman tersebut yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah secara material dan berakibat puluhan orang tewas. Aksi terorisme ini telah menjadi ancaman bagi Indonesia, untuk itu pemerintah berusaha untuk melindungi segenap masyarakat yang ada di Indonesia dan melakukan perlawanan terhadap terorisme.


89

Perlu kiranya disadari bahwa aksi terorisme bukanlah sekedar tindak pidana biasa. Ini merupakan kejahatan luar biasa yang masuk kedalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengingat dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu aksi terorisme tidak terbatas pada korban jiwa, harta benda, sarana dan prasarana umum. Aksi terorisme amat berpotensi memusnahkan

lingkungan

hidup,

sumber-sumber

ekonomi

bahkan

menimbulkan keguncangan sosial dan politik. 99 Aksi teror ini berdampak pada Indonesia secara langsung, misalnya pengeboman di Bali. Tidak hanya harta benda dan menelan korban jiwa saja, melainkan telah menghancurkan citra Bali sebagai kawasan wisata dunia. Penurunan kunjungan wisatawan, menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada pariwisata di Bali. Pemerintah juga dirugikan, karena hilangnya devisa dari sektor pariwisata, dimana pariwisata di Bali merupakan devisa tertinggi di Indonesia. 100 Dengan maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, Megawati Soekarnoputri pada tanggal 18 Oktober 2002 menerbitkan dua peraturan Pemerintah pengganti UU (perpu). Yaitu Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Perpu No 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002

99

TN, op,cit., Hal. 184. Idem.,

100


90

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 101 . Berkaitan dengan perpu Anti Terorisme tersebut, di DPR terdapat polarisasi. Fraksi- fraksi yang mendukung perpu tersebut antara lain Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, dan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Alasannya adalah terorisme tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan KUHP sementara fraksi- fraksi yang menolak adalah fraksi Persatuan Pembangunan, F. Reformasi dan F. Daulat Umat. Yang berpendapat bahwa perpu anti terorisme ini berpotensi dijadikan landasan yuridis bagi negara untuk melakukan kekerasan politik pada pihak-pihak yang tidak sejalan. Sehubungan dengan reaksi penolakan sebagian kalangan atas perpu Anti Terorisme, pemerintah aktif melakukan public relation. Menurut Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Izha Mahendra bahwa perpu Anti Terorisme bukan sejenis haatzaai artikelen atau undang- undang anti subversi. Perpu Anti Terorisme tidak dirancang untuk mematikan aktivitas politik melainkan kriminal murni. Aktivitas politik baru dijerat saat pelaksanaannya melalui cara-cara teror. 102 Melalui diterbitkannya perpu baru ini Megawati Soekarnoputri mempunyai keinginan adanya peraturan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Indonesia sebelumnya tidak mempunyai Undang-undang tentang pemberatasan terorisme sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengungkap kasus bom di Bali. Dengan dikeluarkannya UU baru 101

Idem., hal. 185. Donny Gahral Adian, 2003, Mencegah Lahirnya Terorisme Negara: Indonesia pasca Bom Bali, Analisis CSIS, Tahun XXXII, No.1., hal 83. 102


91

tersebut (perpu pemberantasan terorisme menjadi UU No 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) aparat keamanan khususnya kepolisian memiliki payung hukum dan payung politik dalam melaksanakan operasi menumpas terorisme di Indonesia. 103 Munculnya gerakan separatis di Aceh dan Papua serta konflik sosial di Maluku dan Poso sangat mengancam keamanan dalam negeri. Konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis, agama atau bahasa ini diperlukan pemimpin yang kuat dan visioner. 104 Dalam menghadapi konflik di beberapa daerah di Indonesia Megawati Soekarnoputri mencoba untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan upaya perdamaian. Untuk keamanan di Provinsi Papua sudah membaik sejak deklarasi Propinsi Irian Jaya Tengah. Perdamaian adat antara kelompok pro dan kontra atas pemekaran Papua dan pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah. Perdamaian adat ini disebut dengan ugon uragin merupakan puncak dari semua proses perdamaian adat. Upacara adat itu dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam dan membangun persaudaraan baru diantara mereka yang bertikai. 105 Misalnya, dalam penyelesaian konflik di Maluku diselesaikan dengan sebuah kesepakatan dama i yang dikenal dengan Perjanjian Malino (lihat Lampiran.2). Kesepakatan damai tersebut diyakini sebagai prasyarat untuk memulihkan keamanan dan rehabilitasi sosial ekonomi. 106

103

Idem., hal. 185. ….., “Indonesia dalam Zona Bahaya Kearah Negara Yang Gagal”, Kompas, Edisi 28 Maret 2002. 105 Indra J. Pilliang, “Bulan-bulan politik sebagaii Panglima?, op.cit., hal. 294. 106 ….., “Disepakati untuk Mengakhiri konflik”, Kompas, Edisi. 13 Februari 2002. 104


92

Pertemuan Malino II menghasilkan perjanjian untuk menghentikan konflik dan kekerasan, namun pemerintah menyadari bahwa untuk menyelesaikan konflik komunal di Maluku yang intensitas, kompleksitas dan sebarannya tinggi, diperlukan langkah- langkah yang komprehensif menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi, hukum dan keamanan. B. Kebijakan di Bidang Ekonomi Keadaan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terus mengalami kemajuan. Secara riil keadaan ekonomi masih belum sepenuhnya pulih, dan tingkat pengangguran masih tinggi, namun dari sejumlah indikator ekonomi makro tampak bahwa keadaan sudah menunjukkan tanda-tanda membaik. Mengingat pertumbuhan ekonomi nasional yang terpuruk pada lima tahun yang lalu akibat krisis ekonomi. 107 Kebijakan ekonomi telah dijalankan selama tiga tahun memerintah. Masalah pokok dibidang ekonomi yang dihadapi kabinet gotong royong sejak awal adalah tidak terkendalinya fluktuasi nilai tukar rupiah, besarnya utang pemerintah dan belum tuntasnya penyehatan perbankan nasional. Hal ini berdampak pada pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Kurangnya dukungan prasarana, gangguan ketertiban dan keamanan serta ketidak pastian hukum sangat mengurangi investasi. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah stabilisasi fiskal dan perbaikan ekonomi makro serta memulihkan fungsi intermediasi perbankan.

107

Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 1 Agustus 2003, http: // www. Google.co.id/ search?=pidato+presiden&hl=id&ir=start=60&Sa=N, 22/03/2007


93

Kebijakan Moneter yang ditempuh Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. BI juga memberikan indikasi konsistennya dalam melanjutkan kebijakan tersebut. Pada akhir Juli 2003, base money tercatat sebesar Rp. 131,1 trilyun. Jauh dibawah target jumlah base money sebesar Rp. 135 trilyun. Dengan demikian, kebijakan moneter terkendali dan memberikan jaminan terhadap tingkat harga-harga yang stabil. Sepanjang kuartal kedua 2003, permintaan uang mengalami sedikit kenaikan. Pertumbuhan itu termasuk uang giral dan uang kartal dan mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 10,5 persen pada bulan Juli 2003. Peningkatan uang ini merupakan cerminan peningkatan kepercayaan konsumen yang dipicu oleh ekspektasi inflasi yang makin rendah. Sepanjang tahun 2003, kondisi makro ekonomi stabil dan makin rendah risiko investasi di Indonesia, sehingga membuat aliran modal masuk ke Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, sampai akhir tahun 2003 gejolak nilai tukar rupiah dapat ditekan dan indeks harga saham gabungan juga menguat, diikuti turunnya inflasi dan suku bunga. Kemajuan ini dilakukan dengan penerapan ekonomi makro yang sangat hati- hati. 108 (lihat Lampiran 3) Ada sejumlah faktor penting yang ikut mempengaruhi terus menguatnya fondasi perekonomian Indonesia, yaitu kebijakan moneter yang mampu menekan angka inflasi, pengelolaan hutang luar negeri yang semakin baik dan terus

108

Didepan Sidang Majelis, Presiden Paparkan Kemajuan Ekonomi, http://tempointeractive.com/hg/ekbis/2004/09/23/brk,20040923-04,id.html.15/01/08.


94

menurunnya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), dan tentu saja terus membaiknya stabilitas politik dan keamanan. 109 Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya agar program stabilisasi, agar makro ekonomi yang terus membaik terus ditingkatkan lagi. Berbagai kebijakan dalam moneter yang diterapkan Bank Indonesia, misalnya sistem lelang Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) Indonesia dilakukan secara regular. Disisi lain Bank Indonesia juga terus mengupayakan suku bunga bank yang relatif rendah110 . Pengendalian terhadap jumlah uang yang beredar dan tetap dipertahankannya suku bunga yang relatif rendah, serta didukung dengan relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, utamanya Dollar AS. 111 Belajar dari pengalaman dimasa lalu, pemerintah memutuskan, secara bertahap akan mengurangi angka defisit belanja lebih tinggi daripada pendapatan anggaran hingga nol persen. Artinya. APBN akan ditetapkan berdasarkan pendapatan negara baik yang berasal dari pendapatan pajak, pendapatan selain pajak, hibah dari luar negeri dan pinjaman luar negeri. 112 Misalnya, jika pendapatan negara 100, APBN ditetapkan sebanyak 100. Bukan lagi pendapatan 100 dibelanjakan 125, sebagaimana terjadi di masa lalu. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan pembenahan administrasi perpajakan, dan reformasi perpajakan yang berfungsi untuk membuat sistem perpajakan yang kompetitif dengan negara-negara pesaing dalam menarik investasi. 109

Mar’ie Muhamad.”Catatan Ekonomi Politik 2002”, Koran Tempo, Edisi. 16 Desember 2002. ……, “Inflasi diharap dibawah 5 persen”, Kompas,Edisi. 6 Desember 2003. Dalam Dokumentasi kliping tentang Dunia Ekui dan Perbankan, Tahun XVI, No. 23. Edisi Desember 2003. 111 TN, op.cit., hal. 12. 112 Edimon Ginting, 2003,” Me-manage inflasi Akhir Tahun” Kompas, Jakarta, Edisi. Tanggal 10 Desember. 110


95

Disamping itu, Megawati Soekarnoputri terus berusaha dan berupaya untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai cara dan usaha

telah

ditempuh

oleh

pemerintah,

salah

satunya,

mendorong

direalisasikannya investasi asing. Dengan direalisasikannya investasi, dengan sendirinya terbuka kesempatan kerja baru. Karena investasi merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian. 113 Perlu diketahui, sejak terjadinya pengeboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang dinilai tidak kondusif untuk investasi. Banyak negara yang memindahkan (relokasi) investasinya keluar Indonesia dengan alasan keamanan. Hal ini telah memberburuk keadaan ekonomi Indonesia. Realisasi investasi penanaman modal dari dalam negeri (PMDN) maupun penanaman

modal

asing

(PMA)

mengalami

penurunan.

Penurunan

ini

dikarenakan pemerintah gagal dalam menciptakan iklim ekonomi dan bisnis yang baik sesuai dengan keinginan investor dan kalangan bisnis. Faktor- faktor keberhasilan menarik investasi antara lain: 114 faktor kepastian hukum, faktor stabilitas sosial ekonomi, faktor keamanan dan ketertiban, faktor pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab, faktor kejelasan regulasi bidang investasi dan faktor public relation yang smart. Untuk mendatangkan investasi ke Indonesia. BKPM dibawah komando Theo Tumion melakukan promosi keluar negeri. Sebagai contoh sejak tanggal 19 Desember 2001 hingga awal tahun 2002, Theo Tumion melawat ke berbagai negara di Eropa. Salah satu tujuannya adalah mengubah pandangan calon investor 113 114

……, “Pertumbuhan 4 % tidak sentuh rakyat”, Media Indonesia, Edisi. 27 Desember 2002. Ryan Kiryanto, “Mencermati Penutunan Investasi” Suara Karya, edisi. 19 Desember 2001.


96

atas Indonesia, sehingga mereka mau berinvestasi. Disamping itu, Indonesia menysusn strategi lain untuk menarik investor yaitu dengan menyusun UU investasi baru. Undang-undang investasi ini memberikan jaminan kepastian hukum dalam investasi di Indonesia agar investor tidak ragu-ragu dalam berinvestasi, serta risiko berinvestasi sangat kecil karena terdapat undangundangnya. BKPM telah membandingkan fasilitas investasi yang diberikan Indonesia dengan tujuh negara lainnya di Asia yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Korea Selatan dan Cina. Dalam hal pembebasan pajak terdapat enam negara yang memberlakukannya, sedangkan yang tidak memberikan fasilitas tersebut ada dua yaitu Indonesia dan Vietnam. Akan tetapi, saat ini Indonesia memberikan fasilitas berupa pajak Bumi dan Bangunan selama 8 tahun kepada investor yang berinvestasi di kawasan Timur Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memberikan pembebasan bea masuk impor bahan baku sebesar 5 persen, pengurangan PPN (pajak pertambahan nilai) barang modal sebesar 5 persen (tidak termasuk suku cadang) dan keringanan pajak bagi perusahaan yang bergerak dibidang tertentu, dan wilayah tertentu berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal yang dilakukan selama 10 tahun. 115 Berkaitan dengan peristiwa Bom Bali yang berdampak langsung pada kondisi investasi, pemerintah melakukan upaya untuk menggairahkan kembali investasi di Indonesia. Baik domestik maupun asing, karena iklim investasi yang 115

Susana Kurniasih, “ 2001, Tahun Suram bagi Investasi”, Suara pembaharuan, edisi. 31 Desember 2001.


97

baik ini mendorong munculnya lapangan pekerjaan yang akan mengurangi pengangguran. Terlebih lagi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih lamban. 116 Misalnya Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam berbagai kesempatan telah melobi para kepala negara dan para kepala pemerintahan, agar pengusaha di negaranya mau menanamkan investasi di Indonesia, menghadiri forum- forum bisnis di sela-sela kunjungan di negaranegara sahabat. Disamping itu berbagai promosi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk menggairahkan lagi iklim investasi di Indonesia, pemerintah juga terus melakukan berbagai pembaharuan ketentuan perundangan di bidang investasi, mempertahankan stabilitas politik dan keamanan yang terus membaik, serta melakukan reformasi di bidang hukum guna meningkatkan kepastian hukum. 117 Berkenaan

dengan

diberlakukannya

otonomi

daerah,

pemerintah

mendorong daerah agar menciptakan suasana yang kondusif bagi iklim investasi, serta mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan guna menarik minat investor. Pemerintah juga mendorong daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang bisa mendorong terciptanya iklim investasi, serta mencabut atau melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan daerah yang dinilai menjadi penghambat pertumbuhan investasi. Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi, dimana Presiden Megawati Soekarnoputri yang memimpin langsung tim tersebut. Tim ini bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, sekaligus menjadi 116 117

Mar’ie Muhamad, op.cit., TN, op.cit., hal.40.


98

forum yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut investasi secara cepat. Hal ini dikarenakan investasi melibatkan banyak pihak dan amat dipengaruhi banyak factor seperti keamanan, kepastian hukum, tersedianya sarana dan prasarana, kemudahan perpajakan dan sebagainya. Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum, melalui program reformasi hukum, agar pihak investor tidak memiliki rasa khawatir ketika menanamkan investasi di Indonesia. 118 Pemerintah juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap Daftar Negatif Investasi ( DNI). DNI adalah bidangbidang yang bersifat tertutup atau terbatas untuk penanaman modal asing. Termasuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ke DPR. 119 Pada sisi lain, pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja baru sekaligus peluang berusaha, utamanya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada terus ditingkatkan produktivitasnya, agar mampu memberi kesejahteraan, membantu mempercepat pemulihan krisis dan menyerap tenaga kerja lebih besar lagi. Usaha mikro, kecil dan menengah yang popular dengan sebutan UKM, telah membuktikan sebagai unit usaha yang tahan banting. Krisis yang berkepanjangan yang berlangsung sejak tahun 1997, tidak me njadikan UKM larut atau tenggelam. Ia mampu bertahan dan tampil sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada saat investasi dan ekspor nonmigas berada dala m titik 118

Tim Departemen Ekonomi CSIS, 2002, Membaiknya Indikator Perekonomian Indonesia, Analisis CSIS, Tahun. XXXI, No. 3., hal. 305. 119 Ibid.,


99

paling rendah. Pada saat angka pengangguran meningkat tajam, dan banyak tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ), UKM menjadi semacam “ katup penyelamat” bagi penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja. 120 UKM cukup berperan dalam aktivitas ekspor yang meningkat tajam, misalnya untuk mebel dan pakaian jadi. Pengusaha Wooden Palet ditengah krisis ekonomi yang berkepanjangan mampu menerobos pasar Jepang dengan ekspor Kayu penyanggah Kontainer. UKM juga memberikan kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha. Selain itu UKM mampu menyerap porsi 99,6 persen tenaga kerja di Indonesia. 121 Memperhatikan ketangguhan dalam menghadapi krisis, terbukanya kesempatan berusaha dan peluang kerja pada sektor riil, telah mendorong pemerintah untuk lebih memberi perhatian pada UKM. Pada tahun 2003, pagu kredit untuk UKM, diperkirakan mencapai 50 persen dari pagu kredit yang dialokasikan kalangan perbankan, baik BUMN maupun swasta. Suntikan modal kepada UKM juga dialirkan melalui program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan pemerintah. (lihat lampiran 3,gambar 4) Berkenaan dengan pemberdayaan usaha ekonomi mikro, pemerintah melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Bank Indonesia, menjalin kerja sama dalam bentuk penyediaan/penyaluran kredit. Pemerintah juga menyediakan dana bergulir, yang sumber pembiayaannya dari APBN. Dana bergulir ini khususnya yang dialirkan ke koperasi simpan pinjam diharapkan mampu

120

Ibid, Andi Suruji, “ Memupuk UKM, menuai pemulihan Ekonomi”, Kompas, edisi. 14 Desember 2001. 121


100

memperluas cakupan ketersediaan modal untuk para pengusaha mikro, kecil dan menengah. 122 Pada saat yang bersamaan, pemerintah akan mengembangkan program sertifikasi tanah secara massal pada 41.600 bidang tanah. Program ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap hak atas tanah, sekaligus merupakan upaya memudahkan akses UKM kepada dunia perbankan. Dengan tanah yang telah bersertifikat, mereka bisa menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan atau jaminan saat mengajukan kredit ke Bank. Lebih dari itu, pemerintah juga meluncurkan ketentuan perundangan yang baru, agar UKM dan koperasi bisa lebih bergairah lagi. Langkah yang ditempuh, antara lain mengajukan revisi atas Undang-Undang No 25 Tahun 2005 tentang perkoperasian dan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 123 Usaha lain yang juga harus dilaksanakan dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri untuk dapat memulihkan ekonomi adalah penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi lain sebagai contoh kebijakan imbal beli. Meskipun mengundang reaksi keras kalangan DPR, Megawati Soekarnoputri berusaha memberikan penjelasan seputar kebijakan yang diambil, akhirnya mereka mendukung kebijakan Presiden. Kebijakan imbal beli dipilih untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas di Indonesia. Imbal beli atau imbal dagang, kini menjadi pilihan kebijakan disejumlah negara berkembang termasuk Indonesia, menyusul berbagai proteksi yang diterapkan negara-negara maju, terhadap produk-produk yang dihasilkan negara 122 123

Ibid, hal.54. Ibid, hal. 55.


101

tersebut. Berbagai subsidi, seperti subsidi bunga untuk kredit ekspor, dan berbagai kemudahan lain telah menjadikan produk-produk negara maju memiliki daya saing tinggi dalam hal kualitas dan harga. Bagi Indonesia yang tengah menghadapi krisis multidimensional, tidak memiliki dana cukup untuk memberikan subsidi termasuk subsidi bunga untuk ekspor sebesar subsidi yang diberikan negara maju, agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi. Pemerintah menggalakkan model perdagangan imbal beli atau imbal dagang dengan negara-negara lain khususnya negara berkembang. Contohnya, pada imbal dagang dengan Libya, pemerintah akan mengimpor minyak 50 ribu barrel per hari, minyak itu akan dibayar dengan komoditas nonmigas Indonesia, termasuk furniture dan produk manufaktur. Dengan pemerintah Thailand, Indonesia menawarkan pesawat produksi PT dirgantara Indonesia, produk PT Inka dan produk-produk lain seperti pupuk urea. Sedangkan dari Thailand akan diimpor beras. Dengan melalui strategi imbal beli atau imbal dagang pertumbuhan maupun volume ekspor terutama ekspor nonmigas terus meningkat. Berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri ( Kadin), tingkat pertumbuhan ekspor periode Januari-Oktober 2003 diperkirakan telah mencapai enam persen, dengan volume ekspor bernilai 50,7 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor pada tahun 2001 yang hanya mencapai 1,21 persen. 124 (lihat lampiran 3,gambar 6)

124

Ibid, hal. 47.


102

Peningkatan pertumbuhan maupun volume ekspor terutama ekspor nonmigas, tak lepas dari kebijakan imbal beli yang diterapkan oleh pemerintah. Pendekatan ini akan dilanjutkan guna mendorong pertumbuhan ekspor dimasa mendatang, utamanya terhadap negara-negara yang secara tradisional belum memiliki hubungan dagang langsung dengan Indonesia. Krisis moneter yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa persoalan yang demikian luas. Indonesia tidak hanya dihadapkan pada beratnya tantangan beban utang luar negeri, tetapi juga semakin hancurnya sektor riil yang berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi. Di tengah pilihan ekonomi yang terbatas, pemerintahan Megawati juga dihadapkan pada tekanan defisit anggaran. Megawati Soekarnoputri tidak punya pilihan lain untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan yang secara politik tidak populer yaitu kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, tarif dasar listrik dan telepon. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) dan tarif telepon bergulir menimbulkan pro dan kontra

sehingga

merebak

gelombang

demonstrasi

menentang

kebijakan

pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dianggap menjerumuskan Indonesia dalam kubangan multidemensi krisis, baik dalam bidang ekonomi, struktur kultur, sosial dan hukum. Selain itu, kebijakan ini terkesan merugikan masyarakat dalam konteks yang komprehensif dan dianggap sebagai pengkhianatan dan tercela terhadap masyarakat Indonesia.


103

Pemerintah menyadari, bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tersebut tidak populis (memihak rakyat). Sikap keras pemerintah ini kemudian mengubah kebijakan yang diambil yaitu dengan menangguhkan pelaksanaan kenaikan dasar telepon dan menurunkan harga BBM, sedangkan TDL tetap. 125 Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan bertujuan untuk jangka panjang. Subsidi BBM dan tarif dasar listrik dan telepon ini dialihkan ke subsidi pendidikan dan pemberian sembako pada masyarakat yang masih berada pada garis kemiskinan. Subsidi pendidikan ini dimaksudkan agar biaya sekolah tidak mahal dan tinggi, sehingga semua kalangan masyarakat bisa sekolah dan tidak hanya orang mampu saja yang bersekolah. Seandainya semua masyarakat bisa sekolah dan mereka jadi pintar, maka tingkat kebodohan dan buta huruf akan berkurang. Selain itu peluang kerja bagi orang-orang pintar lebih banyak dan pengangguran jadi berkurang. Sehingga dapat mewujudkan perekonomian yang lebih mapan.

C. Kebijakan Di Bidang Sosial Sejak terpilih sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri menghadapi masalah yang sangat rumit terutama yang menyangkut sosial yaitu kemiskinan. Krisis yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 kemudian diikuti dengan penutupan sejumlah pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran telah menjadikan angka kemiskinan di Indonesia melonjak. Akibat kemiskinan ini adalah pengangguran semakin tinggi, tingkat kriminalitas tinggi dan pendidikan 125

Indriyanto Seno Adji, BBM, Pidana, Pemberhentian Presiden, dalam http://kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasional/109251.htm.,15/01/08.


104

tidak terjangkau oleh masyarakat dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 juta jiwa atau 24,23 persen dari jumlah penduduk. 126 Empat

tahun

setelah

Indonesia

terpuruk

dalam

krisis

ekonomi

menimbulkan pembengkakan beban utang yang berakibat pada menciutnya anggaran untuk kesehatan dan pendidikan. Meningkatnya jumlah pengangguran menjadikan Indonesia masuk kedalam daftar negara yang miskin seperti Kamboja, Burkinanvaso, Ghana dan lain- lain. Ironisnya, kemiskinan dan penderitaan rakyat, dalam prakteknya masih merupakan obyek pemerintah untuk mengambil utang luar negeri, tanpa mengatasi

kemiskinan

secara

mendasar.

Penanganan

kemiskinan

hanya

diperlakukan sebagai proyek untuk aparat pemerintah dan kroninya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi untuk melakukan korupsi dan kolusi. 127 Untuk menyikapi masalah tersebut, Megawati Soekarnoputri tidak berbuat banyak. Namun demikian beliau tetap berusaha untuk menyelesaikan dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan-kebijakan Megawati Soekarnoputri dalam menyelesaikan masalah kemiskinan adalah program pengentasan kemiskinan. Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), sebuah lembaga antar instansi pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan beberapa program diantaranya Jaring Pengaman Sosial (JPS) serta pemberdayaan dalam

126

TN, op.cit., hal.202. …., Apakah Pemerintahan Megawati Sungguh-sungguh Melaksanakan Reformasi dan Memisahkan diri dari Orde Baru, dalam http://www.infid.be/catatanakhirtahunbersama121.html.15/01/08. 127


105

mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE). 128 . Dalam upaya menangani kemiskinan, pemerintah telah menyediakan dana dalam jumlah besar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 129 Salah satu strategi yang diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari. Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, telah dilakukan serangkaian program dan kegiatan, antara lain perluasan kesempatan dan peluang berusaha dengan dukungan pembiayaan seperti dana bergulir, fasilitas kredit dengan bunga rendah melalui perbankan dan bank perkreditan rakyat (BPR), dan sistem bagi hasil melalui modal ventura dan bank syariah. Sedangkan program pengurangan pengeluaran masyarakat miskin, antara lain melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM dengan dana Rp 4,4 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mendukung 26 jenis kegiatan, antara lain penyediaan beras murah, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, dana bergulir, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengadaan kontrasepsi dan penanggulangan kemiskinan. 130 Berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan cukup populer ditengah masyarakat. Misalnya, beras untuk rakyat miskin (raskin) yang dijual perkilogram Rp 1.000,00 dan setiap kepala keluarga mendapat jatah 20 kg setiap bulan. Di bidang kesehatan, dikembangkan program Kartu Sehat, yaitu program

128

Riwi Sumantyo, Masalah Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Kita, http: // www.suara merdeka.com/harian/0407/05/eko 13.htm, 28 Februari 2008. 129 TN, op.cit., hal. 204. 130 Ibid, hal. 205.


106

pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin. Pada setiap keluarga miskin akan mendapat kartu Sehat yang bisa digunakan secara gratis di Puskesmas atau rumah sakit. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi pemeriksaan, obatobatan bahkan rawat inap. Pemegang Kartu Sehat juga akan mendapatkan vaksin hepatitis B, serta pelayanan persalinan oleh bidan. Program penanggulangan kemiskinan yang lain adalah penyediaan kontrasepsi secara gratis untuk kelurga miskin. Krisis telah mengakibatkan harga kontrasepsi semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Tidak terjangkaunya harga kontrasepsi dikhawatirkan akan menyebabkan pertumbuhan penduduk tinggi. Pemerintah juga mengalokasikan dana penanggulangan kemiskinan untuk memperbaiki infrastruktur, misalnya pembangunan jalan-jalan desa, fasilitas Mandi Cuci dan Kakus, dan sebagainya. 131 Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi ini, berakibat pada pendidikan di Indonesia, yaitu mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau masyarakat miskin. Mengingat pendidikan sangat penting dan lembaga pendidikan diposisikan sebagai wahana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-Undang mengamanatkan agar pemerintah termasuk pemerintah daerah memberikan perhatian, antara lain dengan mengalokasikan dana yang memadai, serta menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran. Pada UUD 1945 (yang telah diamandemen) pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari

131

Ibid, hal. 206.


107

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam bidang pendidikan, Megawati Soekarnoputri selaku presiden telah melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut. Pada APBN 2004, dialokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Sektor pendidikan menduduki peringkat teratas penerima alokasi anggaran belanja pembangunan tahun 2004. Anggaran sub sektor pendidikan, antara lain akan dimanfaatkan untuk memperluas daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas dan lembaga pendidkan. Anggaran untuk sub sektor pendidikan, antara lain akan dimanfaatkan untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun. Namun berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas, menekan biaya pendidikan, serta dukungan lain bagi peningkatan kualitas pendidikan maup un jumlah peserta didik, masih dianggap belum cukup. Mengingat jumlah peserta didik di Indonesia sedemikian besar, sementara kemampuan pemerintah amat terbatas. Untuk mengatasi hal ini, Departemen Pendidikan Nasional memprakarsai model partisipasi masyarakat guna peningkatan kualitas pendidikan maupun peningkatan peserta didik melalui program Dewan Sekolah dan Komite Sekolah. Disadari bahwa krisis multidimensional yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin. Hal ini berdampak pada daya jangkau masyarakat terhadap pendidikan. Untuk


108

mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan telah menyediakan alokasi dana khusus untuk keluarga miskin agar tetap dapat menikmati pendidikan. Misalnya pemerintah memberikan pembebasan biaya pendidikan untuk golongan miskin di Propinsi Aceh. Kebijakan itu dilakukan untuk membantu masyarakat yang paling menderita akibat konflik di wilayah tersebut, sekaligus untuk meningkatkan jumlah murid yang bersekolah pada tiap jenjang pendidikan yang sempat menurun dalam empat tahun terakhir. Pembebasan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga ke jenjang SMA. Termasuk pemberian buku pelajaran yang dibutuhkan bahkan beasiswa. Jumlah itu sekitar 30 persen sampai 34 persen dari anak berusia sekolah SD hingga SMA totalnya berjumlah 1.200.000 anak. Untuk anak yatim korban konflik, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp 200.000,00 per anak setiap bulan. 132 Disisi lain, melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Gerakan Nasional Orang tua Asuh (GNOTA), disiapkan bea sisiwa bagi keluarga miskin, agar mereka bisa tetap bersekolah atau melanjutkan sekolahnya. 133 Selain itu, dikembangkan berbagai kebijakan dan program untuk menekan angka buta huruf, serta menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Wajib belajar sembila tahun akan terancam gagal apabila pemberantasan buta huruf tidak segera diperhatikan lebih dalam. Dari data BPS tahun 2002 jumlah penduduk buta huruf usia 10 tahun kebawah sekitar 18,7 juta orang, usia 10 tahun hingga 44 tahun yang buta huruf 5,9 juta orang dan penduduk buta huruf yang berusia diatas 44 tahun 12,8 juta orang. Tiga wilayah di Indonesia yang tingkat buta hurufnya tertinggi 132

……, “ Siswa Miskin di Aceh Bebas dari Semua Pungutan Sekolah”, Kompas, edisi. 4 Februari 2003, hal.1. 133 Ibid, hal. 213.


109

adalah Propinsi Papua (25,6 persen), Nusa Tenggara Barat (22,2 persen) dan Nusa Tenggara Timur (15,9 persen). Pemerintah dalam mengatasi hambatan pemberantasan buta huruf mengubah strategi. Pemerintah tidak lagi dominan menyalurkan dana, mencari kelompok belajar dan bahan-bahan. Pemerintah akan melakukan kontrak-kontrak, misalnya organisasi masyarakat yang berminat dalam memberantas buta huruf maka mereka melakukan kontrak dengan pemerintah. Pemerintah mengutamakan pemberantsan buta huruf terhadap pend uduk di usia 10 tahun hingga 44 tahun, dikarenakan pada usia

ini penduduk dalam keadaan produktif untuk bekerja,

sehingga dimungkinkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

134

Dalam rangka menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah membentuk Pendidikan Untuk Semua (PUS). PUS ini bertujuan mempercepat wajib belajar sembilan tahun bagi warga Indonesia. Pemerintah melalui jajaran PLS ( Pendidikan Luar Sekolah) telah menyediakan banyak program untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan kepada setiap warga negara. Pelayanan PLS tersebut antara lain dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar dan sebagainya. Di lembaga-lembaga seperti ini, masyarakat bisa memperoleh pendidikan melalui belajar paket A yang setara dengan SD dan lulusannya bisa masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi sistem

134

……., “ Sulit, Pemberantasan Buta Aksara”, Kompas, edisi. 12 November 2003, hal.5.


110

persekolahannya yaitu SLTP atau mengikuti kejar paket B yang setara dengan SLTP. 135 Pemerintah mengupayakan untuk menambah tenaga pendidik yang profesional,

peningkatan

profesionalisme

guru

lama

serta

peningkatan

kesejahteraan para tenaga guru. Langkah yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar adalah menambah proporsi guru berpendidikan minimal D-2 sebanyak 50 persen dari keselurukan guru SD. Selain itu pemerintah memberikan pengakuan terhadap profesi guru ini berbeda dengan pegawai PNS lainnya. Pengakuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta meningkatkan kualitas guru tersebut. Terdapat persyaratan khusus untuk menjadi guru, sehingga memperkecil peluang bagi masyarakat untuk menjadi guru. Misalnya untuk menjadi guru harus mempunyai ijazah Akta IV untuk mengajar. Dengan demikian profesionalisme guru akan terjamin dan pendidikan dapat ditingkatkan melalui guru yang profesional tersebut.

D. Kebijakan Di Bidang Pemberantasan Korupsi Permasalahan yang tidak kalah penting yang harus dihadapi oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah mengenai pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan warisan dari pemerintah sebelumnya yang harus dihadapi dan dihilangkan sampai keakar-akarnya. Korupsi di Indonesia mempunyai seribu nyawa. Berulang- ulang upaya pemberantasan korupsi dilakukan, sejak jaman 135

……., “ Pendidikan untuk Semua Butuh Dukungan semua Pihak”, Kompas, edisi. 11 Desember 2002.


111

Orde Lama, Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi. Berbagai aturan dibuat, berbagai komisi untuk mengontrol perilaku korupsi didirikan korupsi bukannya menghilang tetapi justru bertambah dan meluas. Korupsi, merupakan satu persoalan serius yang tengah dihadapi bangsa ini. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) telah mengakar sedemikian rupa. Indonesia berada pada peringkat ke-6 negara paling korup didunia. Bagi pemerintah , KKN adalah agenda utama yang diprioritaskan. KKN adalah akar dari praktis semua permasalahan bangsa yang sedang dihadapi dewasa ini. KKN tidak terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga merasuk kedalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Daya rusaknya KKN sangat dasyat, karena sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikirnya. 136 Upaya pemberantasan korupsi tidak mudah, untuk memberantasnya perlu mengenali tipologi dan jenis-jenis korupsi dengan merumuskan kebijakan untuk menanggulangi penyebab pokok korupsi. Megawati Soekarnoputri memiliki kebijakan resmi yang secara efektif dapat mengurangi berbagai bentuk korupsi, yaitu:137 a) Mengubah kebijakan yang mendorong orang atau memberikan kesempatan terjadinya bagi korupsi. b) Menata kembali struktur penggajian dan insentif yang berlaku pada lembaga- lembaga administrasi dan birokrasi.

136

Kwik Kian Gie, 2003, Pemberantasan Korupsi, edisi II, Jakarta, hal. 1. Azyumardi Azra, Soal Pemberantasan KKN: Masyarakat Tunggu Political Will Presiden Megawati, dalam http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2001/08/28/brk,2001082801,id.html.15/01/08. 137


112

c) Mereformasi lembaga hukum untuk menciptakan dan kapasitas penegakan hukum (law enforcement) dan memperkuat rule of law. Jika di era Abdurrahman Wahid diproduksi banyak tersangka, Megawati Soekarnoputri banyak melakukan orasi keras tentang korupsi dengan himbauan moral

untuk

tidak

melakukan

korupsi.(lihat

lampiran

4).

Pada

awal

pemerintahannya, Megawati Soekarnoputri menyatakan ikrar integritas bahwa ia dan keluarganya berupaya untuk menutup peluang terjadinya KKN. Meskipun dalam pemberantasan korupsi harus ada strategi yang dilakukan secara bertahap , karena KKN sudah mengakar di Indonesia. 138 Untuk menyikapi masalah tersebut, Presiden Megawati Soekarnoputri menunjuk perangkat baru untuk memberantas KKN, yakni UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan Korupsi ini bukan sematamata masalah hukum, tetapi menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya yang lebih luas lagi. Disamping itu diundangkan dan diberlakukan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah juga meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal, termasuk untuk audit bagi badan usaha milik negara dan daerah. Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan Keppres tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK. KPK adalah komisi terakhir yang dibentuk pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Pembentukan KPK(Komisi anti Korupsi) mempunyai kewenangan luas dan independen.

138

…..,”Pemberantasan Korupsi: Rakyat butuh bukti, bukan janji”, Kompas,Edisi. 5 Januari 2002.


113

Konsekuensi dari terbentuknya Komisi Anti Korupsi adalah melikuidasi Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan menjadi bagian dari KPK. Fungsi KPKPN dan Komisi Anti Korupsi berbeda. KPKPN berfungsi sebagai filter untuk mengawasi para penyelenggara negara terhadap kemungkinan atau potensi korupsi sebelum maupun menjabat. Sementara Komisi Anti Korupsi berperan setelah ada dugaan pidana korupsi yamg dilakukan seorang penyelenggara negara. Dengan demikian terdapat pembagian wilayah kerja antara KPKPN dan Komisi Anti Korupsi. Pembagian wilayah kerja ini sangat berpotensi menjadi pilar dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus dapat mengurangi kemungkinan terjadinya KKN.139 E. Kebijakan Di Bidang Hukum Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, supremasi hukum belum begitu tercermin dengan baik, maka hasil yang dicapai dalam rangka menangani masalahnya yang melanda Indonesia tidaklah maksimal. Hakim dan petugas pengadilan bersifat korup, sulit menemukan pejabat yang jujur dalam melakukan tugasnya. Secara umum dapat dikatakan membangun kembali sistem peradilan sangatlah diperlukan suatu pemerintahan yang reformis. Reformasi bertujuan mewujudkan Indonesia yang lebih adil terkesan mati. Agenda reformasi yang dicita-citakan semakin tidak jelas, hal ini terlihat dari kecenderungan semakin menguatnya posisi militer, tidak adanya kepastian

139

……, 2002, “ Penegak Hukum berfungsi, Tidak Perlu Komisi Anti Korupsi”, Suara Pembaharuan, edisi. 30 November.


114

hukum, serta semakin menguatnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pelaku baru. Keadaan hukum Indonesia belum menampakkan keadilan yang nyata, masih banyak pejabat-pejabat tinggi negara yang melakukan kesalahan hukum misalnya KKN yang terlepas dari jeratan hukuman. Kasus suap terus melanda dan melancarkan dalam persoalan hukum. Untuk itu, kunci utamanya adalah pembersihan terhadap peradilan terhadap kasus apapun, yaitu mulai dari penataan dan pembersihan dikalangan hakim. Karena hakimlah yang bertugas sebagai penjaga terakhir penegakan hukum. Sebagai sub sistem dari sistem peradilan yang terpadu, hakim adalah ” penjaga gawang” yang menentukan terjadi atau tidaknya penegakan hukum dan keadilan. Untuk dapat melaksanakan tugas yang baik, maka pemerintah memberikan kebijakan berupa kesejahteraan bagi hakim. 140 Hal ini dimaksudkan agar lembaga peradilan tidak besifat korup dalam menangani semua permasalahan di pengadilan. Disamping itu lembaga peradilan merupakan kunci utama dalam menegakkan hukum. Meskipun sub sistem yang lain dan perundang-undangan kurang baik, tetapi hakimnya baik penegakan hukum dan keadilan akan baik juga. Selama ini perilaku KKN di pengadilan terutama penyuapan sering terjadi dan tawaran tersebut sangat menggiurkan para hakim. Akan tetapi, apabila hakim sudah dipersiapkan dengan baik maka tawaran tersebut akan ditolak. Dengan demikian pemerintah melakukan kebijakan reformasi dibidang hukum, salah

140

……., 2003, “ Peradilan Yang bersih haris dimulai dari kalangan Hakim”, Kompas, edisi. 2 Januari.


115

satunya penataan dan pembersihan hakim serta diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan hakim. Pemerintah dalam menegakkan keadilan melakukan reformasi total dalam bidang hukum, terutama di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga peradilan dan institusi hukum sendiri. Karena disinilah letak permasalahan dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Langkah- langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan supremasi hukum yang benar adalah dengan memperbaiki institusi aparat penegak hukum dalam sistem rekruitmen (seleksi), testing dan persyaratan menjadi aparat penegak hukum yang baik, program pelatihan secara konsisten dan memberikan bekal etika profesi hukum secara bertahap serta kontinu sampai tercipta aparat penegak hukum yang profesional. Selain itu sistem administrasi yudisial dan manajemen peradilan diperbaiki dengan cari orang dari disiplin ilmu yang lain. 141 Untuk mengatasi masalah kekacauan hukum agar krisis tidak semakin berlarut- larut, kebijakan yang diambil adalah: 1. Merumuskan konsep reformasi hukum secara menyeluruh 2. Melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundangan yang berlaku, revisi dan pembaharuan ketentuan perundangan yang tidak relevan, seperti revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana 3. Menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru guna menghindari kekosongan hukum, seperti Undang Undang Money

141

…….., 2002, “ Penegak hukum bekerja dalam suasan Koruptif”, Kompas, edisi. 2 November.


116

Loundering dan Undang undang Antiterorisme, Undang Undang Advokat. 4. Melakukan pembaharuan dan menyiapkan revisi atas ketentuan perundangan guna mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum, seperti Undang Undang Kepolisian, Undang Undang Pemasyarakatan, Undang Undang Kehakiman dan Undang Undang kejaksaan. 5. Menyelesaikan masalahmasalah pelanggaran hukum dimasa lalu, percepatan penyelesaian hukum di daerah bekas konflik dengan mengirimkan bantuan tenaga hakim dan jaksa. 6. Menyiapkan

ketentuan

perundangan

baru,

guna

peningkatan

perlindungan dan penegakkan HAM, seperti RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 7. Membentuk badan-badan ad hoc guna mendukung optimalisasi penegakan hukum, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas lembaga peradilan khusus seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM. 9. Peningkatan kapasitas lembaga pengkajian masalah hukum di perguruan pemerintah.

tinggi,

lembaga

non

pemerintah

maupun

instansi


117

10. Menyiapkan dan menerbitkan ketentuan perundangan tentang HAM, sebagai petunjuk pelaksanaan ketentuan perundangan yang ada, misalnya PP tentang Perlindungan Saksi, PP tentang Rehabilitasi, Restitusi dan Kompensasi. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mengangkat Sekretaris Jenderal yang baru serta mengisi formasi staf dan pejabat struktural yang diperlukan, serta dukungan pembiayaan bagi pengoperasian Komnas HAM. Inti dari bab III adalah kebijakan-kebijakan Megawati Soekarnoputri merupakan rencana atau tindakan sebagai seorang presiden dalam menyelesaikan suatu masalah. Kebijakan Megawati Soekarnoputri dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu bidang politik, Megawati Soekarnoputri dalam menjalankan pemerintahan dengan melakukan kebijakan politik diantaranya menjaga persatuan dan kesatuan nasional sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga integritas dan kedaulatannya yaitu salah satunya dengan otonomi daerah, pengembangan sistem kepartaian baru, sistem pemilu yang baru dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam satu pasang untuk masa jabatan yang pasti., reformasi birokrasi ditingkat pusat maupun daerah dan melawan serta menentang aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini. Kebijakan ekonomi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan investasi dan menerobos ekspor dengan politik imbal beli. Bidang sosial, program pengentasan

kemiskinan

dengan

membentuk

Komite

Penanggulangan

Kemiskinan. Selain itu relokasi anggaran APBN kesektor pendidikan agar


118

pendidikan terus meningkat dan tingkat buta huruf terus menurun. Bidang Hukum adalah yang dilakukan dengan reformasi hukum secara menyeluruh pada sistem hukum dan penegakkan hukum. Dalam upaya reformasi hukum ini, pemerintah melakukan revisi berbagai ketentuan perundangan dan menerbitkan banyak ketentuan perundangan yang baru.


BAB IV PENGARUH PEMERINTAHAN YANG DIJALANKAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SELAMA MENJABAT PRESIDEN TERHADAP RAKYAT INDONESIA

A. Indonesia awal Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Pada saat Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden RI yang kelima, kondisi Indonesia masih dalam keadaan krisis. Krisis ini disebabkan karena situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Banyak orang yang berpendapat, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin dalam negeri ini akan menghadapai masalah yang sangat berat, dan bagi pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah haz, masalah krisis Indonesia ini adalah tugas yang sangat berat dan harus dijalani. Tantangan terbesar pertama bagi Megawati Soekarnoputri adalah memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini mengingat rakyat Indonesia tidak percaya lagi akan usaha- usaha dan tindakan yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah krisis terus melilit. Krisis ekonomi dan politik terus berlarut- larut. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak kredibel lagi di mata masyarakat. Kondisi Indonesia yang sedang dilanda krisis berkepanjangan ini membuat rakyat Indonesia menaruh harapan terhadap pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah- haz, alasannya kedua tokoh ini merupakan kombinasi yang ideal. Dimana, Megawati Soekarnoputri berlatar belakang nasionalis dan budaya jawa,

119


120

Megawati juga seorang pemimpin yang kharismatis, yang merupakan warisan dari ayahnya yang juga mantan seorang presiden pertama Indonesia. Banyak masyarakat yang mengidolakan Megawati dengan harapan bahwa Megawati menjadi juru selamat dan Ratu Adil bagi rakyat Indonesia khususnya “wong cilik”. Sedangkan Hamzah Haz lebih berpengalaman di DPR, politik serta berkemampuan di bidang ekonomi dan keuangan. Dengan demikian rakyat berharap keduanya dapat bekerjasama secara wajar dan saling mengisi tanpa adanya suatu hambatan. Begitu besar harapan rakyat Indonesia kepada kedua tokoh tersebut, pengalaman kedua tokoh tersebut dalam pemerintahan telah menunjukkan kredibilitas dalam memimpin. Megawati Soekarnoputri yang pernah menjadi ketua Umum PDP-P, anggota MPR dan DPR, serta yang terakhir bahwa Megawati

Soekarnoputri

sebelumnya

menjabat

sebagai

Wakil

Presiden

mendampingi Abdurrahman Wahid. Sedangkan Hamzah Haz pernah menjadi Ketua Umum PPP dan berpengalaman di DPR. Krisis yang berkepanjangan yang dirasakan sampai pemerintahan Megawati Soekarnoputri merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya dan krisis yang menerpa Indonesia sejak tahun 1997 memberikan dampak langsung bagi rakyat Indonesia. Selain persoalan ekonomi yang menjadi penyebab krisis di Indonesia, ada bidang lain yang juga menjadi penyebab terjadinya krisis di Indonesia yaitu bidang politik. Bidang politik ini tidak kalah mendesaknya dengan bidang ekonomi. Artinya penyebab krisis di bidang politik di Indonesia akhirakhir ini antara lain ancama n akan disintegrasi nasional yang secara nyata membutuhkan upaya rekonsiliasi nasional. Serta ancaman terorisme terhadap


121

Indonesia yang dianggap biadap dan telah melanggar Undang- undang, hal ini diperlukan penanganan khusus terhadap aksi terorisme yang meresahkan seluruh warga Indonesia. Untuk mengatasi ancaman disintegrasi ini sangat diharapkan akan adanya otonomi daerah atau perluasan akan otonomi daerah segera diwujudkan. Selain itu perlu juga adanya rekonsiliasi nasional dalam wujud pendekatan ke pelbagai elite nasional. Sedangkan di sektor hukum yaitu ketidak berdayaan hukum dalam menangani masalah yang ada. Masyarakat berharap kepada pemerintahan baru supaya hukum sebagai lembaga terbesar mendapat perhatian dan mereka merekomendasikan perlunya peradilan sebagai lembaga yang independent. Krisis yang terjadi dan harus dihadapi oleh Megawati Soekarnoputri adalah masalah utang luar negeri terutama dana dari IMF. Menurut pengamat ekonomi, tingkat konsumsi nasional dianggap tidak cukup dibandingkan dengan pendapatan. Untuk menutupi konsumsi inilah pemerintah memandang hutang dari luar negeri sebagai kebutuhan yang mutlak. Hutang luar negeri secara sengaja atau tidak sengaja telah dijadikan alat dan cara secara agregat untuk meningkatkan konsumsi. Kebijakan luar negeri akhirnya telah menjadi ideologi yang utama, sehingga hutang tidak ada, maka ekonomi Indonesia akan menjadi lemah. Secara tidak langsung dapat dikatakan, secara ekonomi sebenarnya Indonesia belum mandiri dalam arti tanpa bantuan dari luar negeri Indonesia belum bisa membangun ekonominya. Tugas lain yang tidak kalah penting yang harus dijalani oleh Megawati Soekarnoputri adalah adanya konflik-konflik yang cenderung menimbulkan


122

disintegrasi bangsa. Konflik-konflik itu terjadi di Aceh, Ambon, Maluku, Poso hingga muncul gerakan separatis di Papua. Berbagai masalah terutama masalahmasalah warisan dari Abdurrahman Wahid ini menuntut konsentrasi yang ekstra bagi pemerintahan yang dijalankan oleh Megawati Soekarnoputri. Memang penyelesaian masalahmasalah tersebut tidaklah ringan. Paling tidak, masalahmasalah tersebut tidak akan tuntas dengan penyelesaian ditataran politis seperti pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu. Melihat kondisi Indonesia yang semakin runyam itu, muncul beberapa keinginan baik dari elite politik maupun dari kalangan masyarakat. Keinginan mereka tidak lain adalah datangnya seorang pemimpin credible. Menjadi pemimin memang tidaklah mudah, apalagi bila pemimpin tersebut telah memasuki dunia politik. Didalam dunia politik berbaur aneka kepentingan yang nyaris tidak teramalkan. Idiomnya, tentang hari ini kawan besok bisa menjadi lawan, hal ini memang

efektif

tepat

untuk

menggambarkan

perilaku

manusia

yang

berkecimpung di dunia politik. Untuk itu karakteristik dari seorang pemimpin perlu diperhatikan. Karakteristik itu misalnya:142 1. Seorang pemimpin harus memiliki kejujuran 2. Seorang pemimpin harus memiliki pandangan kedepan 3. Seorang pemimpin harus inspiratif 4. Seorang pemimpin harus kompetensi 5. Seorang pemimpin harus berpikiran adil 6.

142

Seorang pemimpin harus siap membantu apabila diperlukan

Susanto, 1999, Bermimpi Tentang Pemimpin, Yayasan Hidup Katolik, Jakarta, Hal. 22.


123

7. Seorang pemimpin harus tegas dan berani 8. Seorang pemimpin harus cerdas Bagi bangsa Indonesia, karakteristik dari pemimpin tersebut (selama tiga dasawarsa) mengatakan bahwa kejujuran mendapat tempat yang terhormat bagi seorang pemimpin. Sementara visi, inspiratif, kompetensi bahkan kecerdasan menempati posisi di belakang kejujuran. Akan tetapi, bagi Indonesia sekarang, hal tersebut tidak dapat dipungkiri, artinya bagi Indonesia adalah sebuah negara yang untuk saat ini dinilai sangat sulit melahirkan pemimpin-pemimpin yang berdedikasi tinggi. Kesulitan ini disebabkan oleh dua pokok persoalan yaitu: 143 a. Pemimpin memang amat sedikit yang dilahirkan di bumi Ibu Pertiwi b. Sistem politik selama tiga dasawarsa lebih telah menelikung para calon pemimpin bangsa sedemikian rupa sehingga dedikasi itu menunjukkan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum terkooptasi oleh kepentingan politik. Berbagai kecaman dan masalah yang terjadi di Indonesia sekarang ini berpangkal dari krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemimpin. Rakyat sudah tidak percaya lagi kepada pemimpin. Rakyat disini mendambakan pemimpin yang memiliki karakteristik yang telah disebutkan diatas. Pemerintahan lama inilah yang sebenarnya menjadi sumber malapetaka bagi bangsa Indonesia. Dengan berbagai manuver politik yang tengah terjadi ini dapat memberikan dampak di bidang ekonomi. Maka tuntutan yang paling mendasar ialah reformasi disegala bidang termasuk mengikis habis sisa-sisa Orde Baru diganti dengan tokoh baru

143

Ibid,


124

yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang paling penting membangun pemerintahan adalah hadirnya seorang pemimpin yang memiliki loyalitas yang tinggi dan memegang kepercayaan rakyat dan dunia Internasional. Melihat kondisi Indonesia yang buruk akibat krisis ekonomi, politik disintegrasi bangsa serta ancaman teror muncul Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima menggantikan Abdurrahman Wahid. Megawati Soekarnoputri dipandang sebagai tokoh yang memiliki kharisma seperti ayahnya yang bisa menjadi ratu adil untuk menegakkan keadilan dan bijaksana serta memiliki semangat untuk mewujudkan demokrasi dan menjaga keutuhan bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena selama ini penegakan keadilan dapat diibaratkan sebuah mimpi dan demokrasi hanya sebuah simbol semata.

B. Pengaruh PemerintahanMegawati Soekarnoputri bagi Indonesia 1. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri di Bidang Politik Pengaruh pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam bidang politik adalah perubahan politik Indonesia yang ditandai oleh merebaknya perpecahan serta konflik internal yang dihadapi oleh sejumlah partai politik. Dewasa ini perubahan politik Indonesia diwarnai oleh merebaknya persaingan elite partai, namun dinamika itu memiliki karakter yang sangat berbeda dengan dinamika sebelumnya. Bila pada masa sebelumnya, persaingan elite itu diikuti oleh eskalasi peningkatan mobilisasi massa pada tingkat grassroot. Sebaliknya dinamika politik saat ini cenderung lebih bersifat elitis.


125

Momentum dengan mendekatnya pelaksanaan pemilihan umum 2004 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kalkulasi elite-elite politik untuk lebih memfokuskan diri pada upaya membangun konsolidasi politik daripada membuang energi, seperti kegiatan penggalangan dukungan massa atau bahkan untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Faktor lain yang mempengaruhi dinamika perubaha n politik itu adalah respon atau sikap masyarakat sendiri. Masyarakat telah semakin lelah dan jenuh terhadap berbagai bentuk aksi penggalangan kekuatan massa yang selama ini ternyata tidak lebih sebagai manivestasi manuver pertikaian semata. Perubahan dina mika politik yang semakin elitis itu juga diikuti oleh meredanya konflik-konflik yang mengeksploitasi sentimen primordialisme pada tingkat grassroot diberbagai daerah khususnya di Poso ( Sulawesi Tengah ) dan Maluku. Perundingan Malino I yang menghasilkan 10 kesepakatan damai telah memberikan jalan penting dalam mewujudkan rekonsiliasi antara dua kelompok agama yang bertikai di Poso yang telah berlangsung sejak 1999. 144 Model rekonsiliasi Malino I yang melibatkan pemerintah lokal serta elite-elite dari kedua kubu yang saling bertikai itu juga dikembangkan untuk menyelesaikan konflik di Maluku. 145 Perundingan Malino II dalam mewujudkan perdamaian di Maluku telah menghasilkan 11 kesepakatan, diantaranya: menghentikan semua bentuk pertikaian, menjunjung tinggi supremasi hukum, menentang kehadiran kelompok sipil bersenjata, serta membentuk tim independen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap konflik Maluku yang telah menelan ribuan korban 144

……, “Pertemuan untuk Maluku: Selesaikan Konflik, Damai Kemudian” Kompas, Edisi. 12 Februari 2002. 145 ……, “ Di Malino Mereka Saling Berpelukan”, Kompas, Edisi. 13 Februari 2002.


126

jiwa serta memaksa ratusan ribu penduduk untuk meninggalkan kampung halaman mereka. 146 Situasi di Poso pasca kesepakatan damai telah membawa kemajuan yang penting dalam mewujudkan proses perdamaian itu, yaitu diikuti oleh penyerahan senjata dari kedua kubu yang bertikai. Dinamika perubahan politik juga memberi ruang yang lebih luas bagi pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan, termasuk dalam mendorong konsolidasi peran militer dalam mengatasi instabilitas keamanan yang diperlukan bagi upaya pemulihan ekonomi. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, konflik-konflik dan gerakan separatis yang terjadi di beberapa daerah sudah mulai surut. Hal ini tidak terlepas dari kebijakannya memperkuat kebangsaan Indonesia dengan melakukan hubungan damai dalam forum internasional. Dalam upaya menanggulangi gerakan separatis di Aceh dan Papua pemerintah memberikan otonomi khusus dan disepakati UU otonomi khusus. Dengan otonomi khusus dari pusat ke daerah ini, dapat memberikan kepercayaan terhadap daerah untuk mengelola sendiri dan pemerintah pusat hanya memantau saja. Secara tidak langsung otonomi khusus ini, membawa keuntungan bagi pemerintah, karena pemulihan ekonomi, politik dan sosial serta keamana n dapat dikendalikan secara kesadaran sendiri. Perubahan politik itu merupakan dampak dari konflik internal partai yang tidak terkendali yang menimbulkan perpecahan partai dan pertikaian elit politik. Hal ini hampir dihadapi oleh seluruh partai politik yang memenangkan perolehan 146

Ignasius Ismanto, 2002, “Dinamika dan Tantangan Perubahan Politik Indonesia”, Analisis CSIS, Tahun XXXI/ 2002, No. 1., Hal. 11.


127

suara pada pemilu 1999 yang membawa ketidakpastian politik dan perkembangan demokrasi. Dampak dari konflik internal itu adalah konflik internal partai itu semakin memperbesar kehadiran partai politik. Konflik internal partai di tengah ketidakpastian politik yang dihadapi Indonesia saat ini juga akan berpengaruh terhadap konflik eksternal yaitu ketegangan hubungan dengan partai politik lainnya. Hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi dinamika politik dalam parlemen yaitu pembentukan koalisi lintas fraksi dari kekuatan-kekuatan politik, namun sangat rentan terhadap perpecahan. Lemahnya koalisi lintas fraksi dari kekuatan-kekuatan politik diparlemen sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan untuk

menyelesaikan

berbagai

persoalan

yang

substansial.

Ditengah

ketidakpastian politik semacam itu, implementasi suatu kebijakan pemerintah sangat mudah terkendala oleh hasil kompromi politik ataupun manuver politik yang pada akhirnya dapat melemahkan tujuan kebijakan atau program-program pemerintah. 147 Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002 telah melakukan perubahan UUD 1945 dan sekaligus menuntaskan reformasi konstitusi. Amandemen UUD 1945 membawa pengaruh yang besar dalam perpolitikan dimasa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Indonesia telah mengalami perubahan bahwa Indonesia telah menganut sistem presidensialisme murni, yang pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan presiden bertugas untuk masa jabatan yang pasti. Hal ini diadopsi didalam perubahan UUD menjadi Presiden dan Wakil Presiden dala m satu pasangan dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan paling

147

Ibid, Hal. 16.


128

banyak dua periode. Melalui pemilihan langsung, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat, karena didukung oleh rakyat yang memberikan suaranya langsung. 148 Amandemen UUD 1945 berpengaruh pada lembaga Legislatif (MPR). MPR kini bukan lagi lembaga powerful, dan bukan lembaga yang Superbody, dan bukan lembaga tertinggi negara yang hanya ada di negara komunis. MPR kini hanya menjadi lembaga tinggi negara. Dari sisi status kelembagaan, MPR sama dengan posisi lembaga presiden, DPR ataupun Mahkamah Agung. MPR tidak lagi memilih dan memecat presiden. Presiden ditetapkan untuk dipilih secara langsung. Keputusan tentang siapa yang akan memimpin Indonesia kelak tidak lagi ditangannya. Untuk memecat presiden, sudah ada mekanisme tambahan, yaitu elaborasi hukum dari Mahkamah Konstitusi. MPR juga tidak membuat Garis Besar Haluan Negara. Karena presiden bukan lagi mandataris MPR, tidak ada keharusan presiden untuk menjalankan kemauan politik MPR. Dengan dipilih secara langsung, presiden dapat mengembangkan agendanya sendiri. 149 Dengan dilaksanakannya amandemen konstitusi itu berpengaruh pada pemerintahan Indonesia yaitu memiliki sebuah konstitusi yang lebih demokratis dan sesuai dengan semangat zaman. Konstitusi itu sangat penting karena menjadi fondasi dari sistem politik dan hukum. 150

148

Sugiarto, Bima Arya, 2002, “ Sidang Tahunan MPR 2002: Menuju institusionalisasi, Menyelamatkan Transisi”, Analisis CSIS, Tahun XXXI, No. 2. Hal.172. 149 Fransiskus Surdiasis, 2006, Melewati Perubahan, LKIS, Yogyakarta, Hal. 54. 150 Ibid, hal. 64.


129

Dalam perubahan UUD 1945 juga tampak upaya untuk menyetarakan lembaga- lembaga negara, sehingga dapat tercipta mekanisme check and balances yang lebih memadai, demi mendorong demokratisasi lembaga- lembaga negara. 151 Selain itu, pengaruh pemerintahan Megawati Soekarnoputri dibidang politik adalah kedudukan presiden setelah dilakukan Amandemen UUD 1945 sangat kuat. Pada saat Megawati Soekarnoputri mengambil kebijakan ekonomi dengan menaikan BBM, tarif dasar listrik dan telepon ini menjadi permasalahan kearah politik. Secara serentak di kota-kota besar diseluruh Indonesia menentang dan menolak kebijakan ini, karena dianggap merugikan masyarakat kecil. Aksi ini menuntut Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz untuk turun dari jabatannya serta menjatuhkan pemerintahan Megawati Soekarnoputri ditengah jalan sebagaimana yang dialami oleh pemerintahan sebelumnya yaitu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Aksi demontrasi itu berkembang menjadi tekanan politik yang dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan Megawati-Haz. Akan tetapi hal ini tidak dapat terjadi karena proses konstitusional untuk menjatuhkan Megawati Soekarnoputri tidak sesederhana proses politik dalam menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan perubahan UUD 1945 proses pergantian presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatan berakhir tidak bisa dilakukan, terkecuali karena adanya pelanggaran terhadap negara. Misalnya penghianatan terhadap negara, korupsi, kriminalitas tingkat tinggi dan perbuatan tercela. Setelah dilakukan perubahan konstitusi MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara

151

H. Anton Djawamaku & M. Sudibyo, 2002, ”Perubahan UUD 1945: Solusi atau Problema Konstitusi ?”, Analisis CSIS, Tahun XXXI / 2002, No. 3., Hal. 286.


130

yang bisa sewaktu-waktu dapat menghentikan presiden. Presiden sendiri tidak lagi sebagai mandataris MPR. Kebijakan ekonomi dengan menaikkan BBM, tarif dasar listrik dan telepon ini dapat menjadi permasalahan politik. Karena pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz kurang dapat membaca situasi politik. Kebijakan ini dapat menjadi ranjau bagi kepemimpinan politik Megawati- Haz, karena kebijakan yang sangat tidak popular ini baru diambil pada awal tahun 2003. Dimana pada tahun ini, merupakan kredibilitas seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan pemilihan umum 2004. Dengan mengambil kebijakan ini, tanpa disadari oleh Megawati Soekarnoputri dapat dimanfaatkan banyak politisi lain. Tujuannya mencari cacat politik pada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan berusaha untuk menjegal pada pemilu 2004. Karena apa? Karena Megawati Soekarnoputri selain sebagai presiden adalah seorang pemimpin Partai besar dan berkekuatan massa yang besar pula. Sangat sulit untuk dilumpuhkan manuver politiknya. Dengan melihat titik lemah Megawati Soekarnoputri ini, kredibilitasnya sebagai pemimpin akan turun, rakyat yang dulunya

mengelu-elukan

menjadi

tidak

simpati

lagi.

Bahkan

banyak

pendukungnya kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh Megawati Soekarnoputri. Kekecewaan pendukung Megawati ini kemudian dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk dirangkul dan diajak untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. 152 Perlawanan ini lebih untuk menurunkan pamor Megawati Soekarnoputri dan mencari figur pemimpin yang baik dan untuk kepentingan 152

Fransiskus Surdiasis , (ed), 2006, Jalan Panjang Reformasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 51.


131

tertentu. Sehingga pada pemilu 2004 Megawati Soekarnoputri, seorang pimpinan partai besar dan berkekuatan massa yang besar kalah dalam pemilu dan mengembalikan jabatannya sebagai presiden. Dengan demikian jabatan presiden untuk Megawati Soekarnoputri hanya sampai tahun 2004 saja, ini berarti hanya melanjutkan pemerintahan sebelumnya saja. 2. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri di Bidang Ekonomi Pengaruh dari kebijakan yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter. Kris is moneter yang terjadi sejak tahun 1997 silam membuat Indonesia dalam keterpurukan ekonomi. Semenjak pemerintahan Indonesia dibawah pemimpin Megawati Soekarnoputri Indonesia tidak lagi dalam kondisi krisis, dan perekonomian sudah membaik. Pertumbuhan ekonomi secara bertahap terus meningkat yaitu pada tahun 2003 mencapai 4,60 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2002 yang mencapai 3,66 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap keadaan ekonomi makro yang stabil. Inflasi merendah, kurs rupiah stabil, tingkat suku bunga SBI menurun, cadangan devisa naik, indeks bursa saham menguat. Laju inflasi tahun 2003 mencapai 3, 05 persen, tahun 2002 sebesar 6,74 persen, dan tahun 2001 sebesar 8,85 persen. Kestabilan ekonomi makro juga ditunjukkan dengan perkembangan nilai tukar rupiah yang cenderung menguat. Sampai minggu keempat Oktober 2003, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada level Rp 9.528,00 / US$. Sementara itu, posisi base money sampai minggu keempat oktober Rp 140,1


132

triliun sedangkan cadangan devisa US$ 34,740 miliar.(lihat lampiran 3, gambar 15) Kondisi mengindikasikan

ekonomi- moneter bahwa

proses

yang

cukup

pemulihan

stabil

ekonomi

tersebut

membaik.

telah Melihat

peningkatan kegiatan ekonomi tersebut, kebijakan moneter secara konsisten akan mengarahkan pada upaya penyerapan likuidasi dengan mempertahankan level suku bunga SBI pada tingkat yang kondusif, dengan usaha perbaikan dan pengelolaan berhati- hati serta mempertimbangkan pencapaian inflasi jangka menengah- panjang. 153 Aksi terorisme yang hangat dan menjadi sorotan publik baik Indonesia maupun di negara lain seperti Amerika dan Australia ini sangat menakutkan, dan dianggap sebagai ancaman warga. Untuk itu banyak investor yang mengurungkan niatnya untuk menanam investasi ke Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah langsung tanggap mengenai iklim investasi yang menurun. Usaha-usaha pemerintah untuk menarik para investor ke Indonesia seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya telah membuahkan hasil. Keadaan investasi menunjukkan peningkatan yang berpengaruh pada perbaikan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari angka nilai persetujuan investasi penanaman modal asing dan dalam negeri yang terus meningkat pada tahun 2003 jika dibandingkan pada tahun 2002. Nilai persetujuan Investasi PMA periode Januari-Desember 2003 mencapai 13,20 miliar dolar AS dengan 1.024 proyek, sedangkan pada tahun 2002 sebesar 9,79 miliar dollar AS dengan dengan

153

……., 2003, “ Kondisi Ekonomi Moneter Stabil”, Kompas, edisi. 12 November.


133

jumlah proyek 1.151 proyek. Dan untuk nilai persetujuan investasi PMDN 2003 sebesar Rp 48,48 triliun dengan jumlah proyek 181 proyek, sedangkandi tahun 2002 sebesar Rp 25,23 triliun. Peningkatan ini terjadi karena kondisi ekonomi makro membaik dan adanya upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, seperti program-program dalam white paper (Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama IMF). Selain nilai persetujuan investasi BKPM juga mengeluarkan data mengenai izin usaha tetap (IUT) PMA dan PMDN periode Januari-Desember 2003. IUT merupakan izin usaha yang riil karena dengan IUT investor sudah beroperasi secara komersiil. Dari data BKPM, untuk proyek baru tahun 2003, nilai persetujuan investasi PMA tahun 2003 sebesar 5 miliar dollar AS dengan 879 proyek. Tahun 2002, untuk proyek baru nilai persetujuan investasi PMA sebesar 4,29 miliar dollar AS dengan 1.022 proyek. Sedangkan PMDN, nilai persetujuan investasi proyek baru tahun 2003 mencapai Rp 41, 98 triliun dengan 150 proyek, dan tahun 2002 nilai persetujuan investasi untuk proyek baru mencapai Rp 12, 43 triliun dengan 162 proyek. 154 Kebijakan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi rakyat secara perlahan telah membuahkan hasil. Jumlah penduduk miskin terus berkurang. Pada tahun 2000, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional ( SUSENAS) yang mencatat secara rinci pengeluaran konsumsi rumah tangga diseluruh Indonesia,

154

……., 2004, “ Nilai Persetujuan Investasi PMA dan PMDN naik”, Kompas, edisi. 20 Januari.


134

tercatat 19,1 % atau 38,7 juta penduduk yang masih miskin. Survei kembali dilakukan pada tahun 2003, kecuali di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam, Maluku, Maluku utara dan Papua dikarenakan pertimbangan keamanan, hasil sementara tercatat 17,4 % atau sekitar 37,2 juta penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan Disisi lain, pemerintah yang dijalankan oleh Megawati Soekarnoputri merupakan

lanjutan

dari

pemerintahan

sebelumnya

yang

juga

masih

meninggalkan warisan perekonomian yang bobrok akibat krisis moneter. Secara keseluruhan, keuangan negara mengalami kesulitan. Tidak banyak alternatif lain yang lebih baik untuk dipilih oleh pemerintah. Dengan sangat terpaksa pemerintah secara bertahap harus menaikkan tarif dan harga beberapa jenis barang, misalnya harga BBM dan tarif listrik. Kebijakan yang tidak populer ini dimaksudkan unttuk memulihkan iklim ekonomi yang lebih sehat. Akan tetapi kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia khususnya masyarakat golongan menengah kebawah. 155 Kebijakan pemerintah ini menuai aksi protes dari masyarakat diseluruh penjuru tanah air. Mereka tidak menyetujui kebijakan yang diambil oleh pemerintah, karena dirasa memberatkan kondisi perekonomian warga. Banyak terjadi aksi demontrasi atas naiknya harga BBM, tarif listrik dan telepon yang melambung tinggi. Dari sisi geografis, aksi itu terjadi hampir disemua kota besar diseluruh Indonesia. Dari sisi partisipasi aksi protes, hampir semua kalangan

155

Indriyanto Seno Adji, op.cit.,


135

terlibat. Tidak hanya buruh dan mahasiswa yang memang menjadi pemain utama aksi protes, tetapi para ibu rumah tangga sampai pengusaha juga ikut terlibat. 156 Krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah banyak memberikan pelajaran bagi rakyat Indonesia. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin menambah persoalan rumit yang harus segera diselesaikan. Kerusuhan-kerusuhan terjadi disetiap daerah diwilayah Indonesia ini hanya karena masalah perekonomian yang makin memburuk. Pemerintah satusatunya harapan rakyat yang dapat diandalkan untuk dapat dengan segera memulihkan ekonomi hanya berupa janji semata. Hal ini tentu semakin membuat keganasan warga yang tidak siap untuk menghadapi permasalahan ini. Seiring berjalannya waktu, roda reformasi secara bertahap telah mengubah kondisi perekonomian rakyat. Meskipun sangat lambat akan tetapi berjalan dengan pasti pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Perjuangan dan jerih payah pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah membuahkan hasil yang signifikan. Keadaan ekonomi yang sedemikian berantakan akibat gejolak moneter telah dipulihkan kembali sampai sekarang. Meskipun tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran belum terselesaikan secara sempurna seperti harapan pemerintah, setidaknya keadaan ekonomi rakyat telah stabil. Sehingga rakyatpun masih bisa hidup tanpa harus mengeluh karena keadaan pasar yang mahal dan keadaan ekomoni yang tidak stabil.

156

Fransiskus Surdiasis (ed), Jalan Panjang Reformasi, op.cit.,Hal. 50.


136

3. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri di Bidang Sosial Pengaruh pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam bidang sosial adalah menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Ini berarti proses pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas pemerintah telah membuahkan hasil meskipun belum maksimal. Salah satu indikasi dari keberhasilan program ini adalah mulai meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang miskin secara bertahap berkurang. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin di Indonesia 19,7 persen atau 38,7 juta jiwa. Pada tahun 2002, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin turun menjadi 38,4 juta jiwa atau 18,20 persen. Angka kemiskinan terus menurun. Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan pada tahun 2003, meyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin dari 26 propinsi ditambah empat kota yang menjadi cakupan Susenas, tercatat 17,4 persen atau sekitar 37,4 juta jiwa. 157 Dengan demikian program penentasan kemiskinan sedikit berhasil, meskipun tidak maksimal. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah penduduk di Indonesia sementara keadaan pemerintah sangat terbatas. Keadaan ini tidaklah membuat pemerintah untuk berputus asa dengan keberhasilan yang tidak maksimal ini, justru menjadikan motivasi oleh pemerintah untuk terus berusaha demi rakyat Indonesia.

157

Hamonangan Sitonga, Mengapa Kemiskinan di IndonesianMenjadi Masalah Berkelanjutan?, http: // www. Kompas.com/ kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm, 28 Februari 2008..


137

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam setiap program pembangunan karena kemiskinan menyangkut harkat dan martabat manusia

sehingga

harus

segera

diatasi.

Arah

dan

kebijakan

program

penanggulangann penduduk miskin sangat terkait dengan pemberdayaan rakyat, khususnya yang berpendapatan rendah dan tinggal di pedesaan. Sejak terjadi krisis ekonomi, benyak terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, akibatnya terjadi pengangguran. Hal ini mendorong masyarakat untuk kembali ke kampung halaman yang sebagian besar berasal dari pedesaan. Mereka umumnya bekerja sebagai petani yang berpenghasilan tidak tetap dan rendah. Pendapatan penduduk yang sebagian rendah ini menyebabkan tabungan nasional sangat kecil dan berakibat investasi rendah. Investasi yang tidak tumbuh berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan yang sedikit dan pengangguran tinggi. Untuk itu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan harus diperjuangkan, karena berpengaruh terhadap ekonomi negara yang rendah, investasi menurun yang berdampak pada pengangguran tinggi dan tingkat kemiskinan semakin tinggi pula. 158 Masalah lain yang tidak kalah penting adalah masalah pendidikan di Indonesia yang semakin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Seiring dengan upaya program pengentasan kemiskinan termasuk didalamnya program pemberdayaan ekonomi, persentasi penduduk yang masih buta huruf terus menurun dari 10,1 persen pada tahun 2000 menjadi 8,8 persen pada tahun 2003. Hal ini berarti bahwa pendidikan masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Angka

158

Riwi Sumantyo,op.cit.


138

partisipasi Sekolah (APS) baik untuk penduduk usia SD maupun penduduk usia SLTP juga menunjukkan kenaikan. Selama periode 2000-2003 APS penduduk SD meningkat dari 95,5 persen menjadi 96,0 persen dan APS penduduk usia SLTP meningkat dari 79,6 persen menjadi 81,5 persen. Mengingat demikian pentingnya peranan pendidikan bagi tujuan pencerdasan bangsa, pemerintah mengesahkan Undang Undang Pendidikan Nasional yang baru, yang disesuaikan dengan tingkat kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan. 159 4. Pengaruh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri di Bidang Korupsi Permasalahan yang paling rumit yang harus dihadapi oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah pemberantasan korupsi. Krisis ekonomi yang terjadi pertengahan tahun 1997 ini disebabkan meluasnya KKN yang sudah dilakukan sudah berpuluh tahun. Keadaan yang demikian ini masyarakat menilai bahwa KKN merupakan bagian dari kebudayaan. Pemerintah harus berjuang menghentikan lingkaran KKN ini. Secara sederhana KKN dapat diartikan suatu pencurian dan mereka yang melakukan tidak lebih dari pencuri. 160 Pemberantasan korupsi ini berpengaruh terhadap penuntasan reformasi, pengokohan kehidupan demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan, penyehatan moral bangsa dan kepemihakan kepada kepentingan rakyat banyak. Sehingga diperlukan dorongan dari semua pihak untuk membantu dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya terutama masalah

159

PidatoPresiden Republik Indonesia Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2003, http : // www . google. co.id /search?q =pidato +presiden &hl=id&lr=&start=60&sa=N.,22/13/2007. 160 A. Umar Said, Kejarlah Terus dan Para Maling (Koruptor), http: //groups. google.co. id/group/ soc.culture.indonesia/browse_thread/thread/9396a954c0d1311d/dea1f7fa165fcfad?hl=id&lnk=st& q=pemberantasan+korupsi+masa+presiden+megawati+#dea1f7fa165fcfad.,07/12/2007.


139

pemberantasan KKN. Selama ini, hampir seluruh lembaga pemerintnah melakukan tindak korupsi baik ditingkat pusat hingga lembaga di daerah. Demi kepentingan negara dan bangsa dibutuhkan peran publik untuk terus mengontrol pekerjaan para penyelenggara negara, terutama pekerjaan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Hal ini dikarenakan disinilah letak sarang korupsi. Para penegak hukum ini mampu menggubah sesuatu yang salah menjadi benar dan sebaliknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum tegas dan selama bidang hukum dan peradilan belum dibenahi secara serius, maka korupsi sulit diberantas. Lemahnya kewibawaan hukum dan kewibawaan pemerintah ini akan berpengaruh pada pemberantasan korupsi. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk memberantas korupsi, akan tetapi penegakan hukum dan peradilan belum tegas, maka pemberantasan korupsi pun hanya berjalan ditempat. Artinya tidak tercapai dan justru akan merajalela, karena kepatuhan terhadap hukum tidak ada sama sekali. Kebijakan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam memberantas korupsi

sudah

dilakukan

meskipun

belum

maksimal.

Yaitu

bersamaan

diterbitkannya peraturan atau Undang-undang baru tentang korupsi misalnya UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ketidak berhasilan ini bukan sematamata kesalahan Presiden Megawati Soekarnoputri bersama kabinetnya, melainkan begitu banyak pelaku KKN tersebut. Pelaku KKN yang lama belum diusut sudah muncul pelaku-pelaku baru, bahkan tergolong terbuka dan terang-terangan.


140

Munculnya pelaku-pelaku korupsi baru ini disebabkan oleh lemahnya supremasi hukum dalam menegakkan keadilan. Misalnya saja, kasus Samadikun Hartono, Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern. Terdakwa kasus penyelewengan dana BLBI sebesar Rp 17,25 miliar kabur ke luar negeri. Ironnisnya, perginya Samadikun atas andil Kejaksaan Agung yang mengijinkan berangkat ke luar negeri. 161 Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, sumber kegagalan dalam menegakkan hukum bukan berasal dari Perpu atau UU yang kurang memadai. Akan tetapi, bersumber pada aparatnya dalam menjalankan supremasi hukum dengan benar. Banyak pelaku korupsi yang kasusnya berhenti pada tahap penydikan atai penyelidikan. Dan kalaupun ada yang diproses dipengadilan biasanya hukuman atau vonis yang dijatuhkan masih jauh dibawah rasa keadilan masyarakat. Tidak jarang pelaku tersebut lepas dari hukuman atau tidak dipenjara. Pemberantasan korupsi pada pemerintahan Megawati Soekarnoptri memang belum membuahkan hasil, bahkan banyak masyarakat menilai bahwa pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah ini masih setengah-setengah. Belum ada tanda-tanda perbaikan. Presiden Megawati Soekarnoputri menyadari kinerjanya dalam hal memberantas korupsi belum berhasil. Kegagalan didalam memberantas korupsi bukan sematamata kesalahan dari Megawati Soekarnoputri selaku pemimpin bangsa ini. Juga bukan kesalahan dari peraturan perundangundangan dan komisi pemberantasan korupsi. Akan tetapi penegakan hukumlah

161

…….., 2003, “ Pemberantasan Korupsi: Dari Kanibalisasi Menuju Banalisasi”, Kompas, edisi 16 Desember, hal. 7.


141

yang harus ditegakkan keadilannya dan kesadaran dari para pejabat pemerintahan untuk memerangi korupsi dari dirinya sendiri. Meskip un

demikian,

dalam

bidang

perundang-undangan

sudah

menunjukkan kerja yang baik, yaitu sudah mengalami kemajuan. Diantaranya, adalah keharusan bagi para penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaan mereka. 162 Ketentuan perundangan yang baru ini sangat memudahkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan terutama dalam agenda pemberantasan korupsi. Dengan melaporkan kekayaan para penyelenggara pemerintah ini, pemerintah dapat dengan mudah mengontrol pekerjaan mereka, dan upaya pemberantasan korupsi dapat dijalankan dengan mudah meskipun terus terkendala. Ketentuan perundangan tersebut sangat berpengaruh terhadap adanya indikasi untuk melakukan korupsi dan penegakan hukum agar dapat bertindak tegas. 5. Pengaruh Pemerintahan Megawa ti Soekarnoputri di Bidang Hukum Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri supremasi hukum belum sangat tercermin dengan baik, maka hasil yang dicapai dalam rangka menangani masalah yang melanda indonesia tidaklah maksimal. Hakim dan petugas pengadilan bersifat korup, akibatnya kewibawaan terhadap hukum menjadi lemah. Lembaga hukum dan peradilan kurang tegas, misalnya dalam menangani masalah korupsi. Dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri ini masih perlu pembenahan lebih serius lagi dalam bidang hukum dan peradilan khususnya dalam kasus korupsi. Karena selama dalam hukum dan peradilan belum dibenahi, maka tidak

162

A. Umar Said, op.cit.,hal. 4.


142

akan tercipta suasana hukum yang tegas dan adil. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, setiap tindakan yang merugikan atau mengganggu kepentingan orang banyak (misalnya korupsi) perlu diselesaikan secara hukum yang sudah berlaku. Untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan kataatan dan kepatuhan dari semua pihak baik dari lembaga pemerintah pusat hingga lembaga pemerintah daerah terhadap hukum. Kunci pokok dari semua permasalahan yang ada adalah taat dan patuh terhadap hukum, takut pada perintah hukum. Penegakan hukum juga menyangkut pemberantasan KKN. Langkah awal untuk

membuktikannya

Presiden

Megawati

Soekarnoputri

menyatakan

pembebasan diri dan keluarga dari perbuatan KKN. Urgensi program pemberantasan KKN adalah menindak para pelaku dengan tegas. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2001 Presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan akan memberantas KKN demi menegakkan keadilan, bahkan langkah penindakan berjenjang kebawah. Karena penindakan berjenjang kebawah merupakan solusi efektif bagi pemberantasan KKN. Pemberantasan KKN dan penegakan hukum berjalan seirama, mengandalkan kemampuan aparat penegak hukum. Beliau meminta aparat penegak hukum menjunjung tinggi keadilan. Untuk menciptakan suasana yang mendukung penegakan hukum. Megawati Soekarnoputri melarang fihak manapun melakukan tekana n politis, psikologis dan ekonomis terhadap upaya menjunjung tinggi keadilan. 163 Dengan kesadaran inilah, maka dapat diciptakan Indonesia negara hukum yang sesungguhnya. Megawati sendiripun, sebagai seorang presiden salalu 163

1.

Pidato Ketua Umum PDI P, “Secercah Cahaya Hukum” Media Indonesia, 18 Maret 2001, hal.


143

mendorong masyarakat untuk tetap taat pada hukum. Pengaruh pemerintahan yang lain adalah a.

Penegakan hukum yang dilakukan aparat dinilai belum mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Hal itu disebabkan para hakim cenderung bersikap legalistik dalam memutus suatu perkara, yakni hanya mendasarkan pada teks aturan hukum, bukan pada konteks perkara hukum. Akibatnya masyarakat tidak percaya lagi terhadap hukum.

b.

Karena lemahnya sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus korupsi, maka semakin buruk dan meningkatnya pelaku-pelaku baru korupsi, sedangkan pelaku yang lama masih berkeliaran. Para koruptor banyak yang bebas tidak dipenjara meskipun sudah divonis. Aparat penegak hukum dalam memerangi kasus korupsi tidak serius, hal ini terbukti dengan tuntutan dan hukuman terhadap koruptor ringan serta tidak disertai perintah penahanan.

c.

Putusan penghukuman tidak dibarengi perintah menahan dalam kasus korupsi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif hukum dalam masyarakat.

d.

Dalam bidang keama nan dalam negeri yang berkaitan dengan aksi peledakan bom telah muncul undang-undang baru tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang baru ini telah menjamin kepastian hukum dalam kerangka menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman teror.


e.

144

Ketidak pastian dan lunaknya huk um dalam menangani masalahmasalah disintegrasi, maka semakin buruk situasi dibeberapa daerah yang sedang berkonflik. Inti dari bab IV adalah menjelaskan bahwa pemerintahan Megawati

Soekarnoputri merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden. Adapun pengaruh dari pemerintahan yang dijalankan oleh Megawati Soekarnoputri adalah, bidang politik terjadi perubahan politik Indonesia, Amandemen UUD 1945 yang keempat telah membawa Indonesia dalam sistem presidensialisme murni, dimana presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket dan secara langsung. Penyelenggaraan otonomi daerah yang diberikan kepada daerah telah menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga integritas dan kedaulatan NKRI. Sistem kepartaian baru dari pemerintah ini memberikan efisiensi dan disiplin partai sehingga dapat menyukseskan pemilu 2004. Dengan adanya otonomi daerah ini, telah memberikan motivasi kepada daerah lain yang sedang berkonflik, dan konflik ikut mereda seiring diberlakukannya otonomi daerah sehingga keamanan Indonesia masih bisa terkendali. Dalam bidang ekonomi, keadaan ekonomi Indonesia semakin membaik, ini dibuktikan dengan suku bunga yang semakin rendah, stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan laju inflasi menurun dan relatif rendah. Dalam bidang sosial, tingkat kemiskinan Indonesia menurun dan tingkat pendidikan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan angka buta huruf yang semakin menurun setiap tahunnya dan anga partisipasi pendidikan meningkat. Bidang korupsi, belum mendatangkan hasil yang maksimal, meskipun


145

upaya untuk pemberantasan korupsi telah dilakukan hingga adanya undangundang baru tentang Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kesadaran akan penegakan hukum belum ada sehingga upaya pemberantasan korupsi pun mengalami kemacetan. Bidang hukum adalah perlunya pembenahan terhadap peraturan dan kebijakan dari hukum sendiri. Selama ini hukum di Indonesia kurang tegas dalam menangani setiap kasus yang ada sehingga hukum terlihat sangat lemah. Ketegasan hukum ini merupakan kunci suksesnya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang merupakan negara hukum.


BAB V PENUTUP

Dalam penelitian mengenai ” Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri Periode Tahun 2001-2004” dibahas tiga permasalahan yaitu: Pertama, Apa yang melatarbelakangi Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia periode tahun 2001-2004; Kedua, Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia; dan Ketiga, Bagaimana pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat Presiden RI yang kelima terhadap rakyat Indonesia. Dari ketiga permasalahan tersebut maka dapat dibuat hipotesis : Pertama, kalau Presiden Abdurrahman Wahid dipecat oleh MPR karena terlibat kasus suap Brunneigate dan Bullogate, maka Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden menggantikan Presiden RI periode tahun 2001-2004. Kedua, kalau Megawati Soekarnoputri menjadi presiden RI, maka beliau akan melakukan kebijakan politik dan ekonomi yang sesuai dengan tujuan partainya yaitu membangun kekuatan politik PDI Perjuangan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Ketiga, kalau dalam menjalankan pemerintahan Megawati Soekarnoputri memberi perhatian kepada rakyat kecil, maka pengaruhnya terhadap rakyat Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi akan menjadi lebih baik. Dari uaraian Bab II, III, IV, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

146


147

1. Latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden RI adalah karena ia merupakan tokoh yang memiliki kharisma, seorang tokoh yang demokrat yang memiliki pendukung yang kuat, hal ini tampak pada pemilu 1999. disamping itu Megawati Soekarnoputri merupakan simbol keadilan yang oleh para pendukungnya terutama wong cilik diharapkan dapat memberikan keadilan dan merubah nasib bangsa dari keterpurukan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Selain itu Megawati Soekarnoputri merupakan anak dari Presiden pertama yaitu Soekarno, maka oleh sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa beliau dapat mewarisi mendiang ayahnya sebagai pemimpin bangsa. Latar belakang kedua adalah kondisi dan situasi politik Indonesia yang tidak stabil. Latar belakang kedua adalah pemerintahan Abdurrahman Wahid sudah tidak mendapat dukungan di parlemen terkait kasus Buloggate dan Bruneigate yang berakibat dikeluarkan Memorandum I, II dan Sidang Istimewa sehingga Abdurrahman Wahid di berhentikan sebagai presiden yang keempat dan digantikan oleh wakil presiden Megawati Soekarnoputri. 2. Kebijakan-kebijakan Megawati Soekarnoputri dalam skripsi ini diartikan sebagai tindakan Megawati Soekarnoputri dalam menyelesaikan masalah terkait dengan situasi konkrit. Adapun kebijakan-kebijakan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden RI yang kelima dibedakan menjadi babarapa bidang antara lain bidang politik yaitu rencana penataan politik yang baru. Membangun tatanan politik baru ini dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dengan pengembangan sistem kepartaian baru,


148

sistem pemilihan umum yang baru, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Bidang ekonomi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan investasi. Dengan adanya investasi, akan terjadi dinamika ekonomi dan terbukanya kesempatan atau peluang kerja. Dengan demikian tingkat pengangguran dan kemiskinan berkurang. Bidang Sosial adalah program pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan di Indonesia dengan Wajib Belajar Sembilan tahun. Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan dan relokasi dana APBN untuk pendidikan terutama masyarakat miskin. Bidang Korupsi adalah dikeluarkan Undang-undang baru yaitu UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dalam bidang hukum adalah perlunya tindakan tegas dari hukum untuk menangani kasus yang ada. 3. Pengaruh dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik adalah terjadinya perubahan politik Indonesia yang ditandai oleh adanya perpecahan dan konflik internal dalam sejumlah partai politik. Setelah dilakukan beberapa kali perubahan, UUD 1945 telah membawa pengaruh politik terhadap bangsa Indonesia. Amandemen keempat UUD 1945 ini membawa perubahan bahwa Presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat dan presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Dengan demikian presiden tidak bisa di berhentikan sebelum masa jabatannya habis terkecuali terjadi pelanggaran oleh presiden, misalnya penghianatan terhadap negara, korupsi dan melakukan tindak kriminal tingkat tinggi.


149

Kedudukan presiden ini sangat kuat. Amandemen UUD 1945 ini membawa bangsa Indonesia untuk menganut sistem presidensialisme murni, dan hal ini baru terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Dalam sistem presidensialisme murni, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket dan dalam masa jabatan yang pasti. Bidang ekonomi, keadaan perekonomian mengalami pertumbuhan san semakin meningkat. Perkembangan ekonomi ini ikut memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Indonesia telah mengakhiri kontrak dengan IMF dengan segala dampak dan resikonya. Keadaan ekonomi Indonesia semakin membaik ini dibuktikan dengan suku bunga yang semakin rendah, stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dollar AS. Laju inflasi menurun dan relatif rendah. Bidang Sosial, pengentasan kemiskinan telah tercapai meskipun hasilnya tidak maksimal. Karena banyaknya penduduk miskin di Indonesia dan terbatasnya kapasitas pemerintah dalam menanggulangi kasus kemiskinan. Meningkatnya pendidikan di Indonesia yaitu ditandai dengan berkurangnya angka buta huruf. Dalam bidang korupsi dan Hukum terselenggaranya negara yang tegas terhadap hukum yang berlaku dan kesadaran masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA


150

SUMBER BUKU Abdul Syukur (et.al), 2005, Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, Jilid 7, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta. Ahmad Bahar, 1996, Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996, PT Pena Cendekia, Yogyakarta. Al-Brebesy, Ma’mun Murod, 1999, Menyikap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien RAis Tentang Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Berchover, Robert F., A Behavioral Approach to Historical Analysis, A Free Prees Paperback, New York. C.S.T. Kansil, 1990, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Gottchlak,Louis, 1969, Mengerti Sejarah, UII Press, Jakarta. Kodhi, SA dan Soejadi,R, 1988,Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Kuntowijoyo, 1995, Pengantar Ilmu Sejarah, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta. Kusnardi, Moh, dan Bintan R. Saragih, 1978, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, PT. Gramedia, Jakarta. Kwik Kian Gie, 2003, Pemberantasan Korupsi, edisi II, Jakarta. Lijphart,Arend, 1995, Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensiil Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Magnis-Suseno, Frans, 1987, Etika Politik , Gramedia, Jakarta.


151

Marwan, L., 1999, Megawati Soekarnoputri: Sosok Presiden Republik Indonesia, Yayasan Kebangsaan Indonesia, Jakarta. Megawati Soekarnoputri, 1996, Bendera sudah saya kibarkan! Pokok -pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri, Sinar Harapan, Jakarta. Miriam Budiarjo, 1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta. Mohammad Hatta, 1953, Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia, Tinta Masa, Jakarta. Moh. Natsir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nur Hidayah, 1998, Kontroversi Presiden Wanita, PT. Pabelan, Surakarta. Pringgodigdo, A.K., 1956, Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD dalam Teori dan Praktek, Pembangunan, Jakarta. Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, PT. Grasindo, Jakarta. Rusadi Kantaprawira, 1983, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Sinar Baru, Bandung. Rusdi Muchtar, dkk, 2002, Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia, PT Rumpun Dian Nugraha, Depok. Sidharta Gautama, 2000, Megawati Soekarnoputri Harapan dan Tantangan di Kursi Wakil Presiden RI, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Soedjono Dirdjosisworo, 1999, Megawati dalam Babar Sejarah Pemimpin Perempuan Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Soekanto Soejono, 1990, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta.


152

Suharsimi Arikunto, 1989, Prosedur Penelitian, PT.Bina aksara, Jakarta. Sukanyata, 1999, Saat Terindah dalam Hidup Megawati Soekarnoputri, Totalitas, Tangerang. Sumarno, 2001, Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara, PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok. Surdiasis, Fransiskus, 2006, Manuver Elit, Konflik dan Konservatisme Politik,LKIS, Yogyakarta. _________________, 2006, Jalan Panjang Reformasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Susanto, 1999, Bermimpi Tentang Pemimpin, Yayasan Hidup Katolik, Jakarta. Syahbuddin Managandaralam, 1986, Apa dan Siapa Bung Karno, Rosda, Jakarta. Tim Penyusun KBBI, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta. TN. 1990, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 10, PT.Cipta Adi Pustaka, Jakarta. ___________, 2004, Megawati Membangun Negeri, Komunitas Peduli Komunikasi, Jakarta. Umaruddin Masdar, dkk., 1999, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik, LKIS, Yogyakarta.

SUMBER MAJALAH Agus Basri dan Nunik Iswardani,


153

1993, “ Mega dan Berbagai Tanda” , Tempo, No.43. Tahun XXIII, Edisi 25 Desember 1993. Andi Suruji, 2001, “ Memupuk UKM, menuai pemulihan Ekonomi”, Kompas, edisi. 14 Desember Anton Djawamaku,H., dan M. Sudibyo, 2002, ” Perubahan UUD 1945 : Solusi atau Problema Konstitusi? ”, Analisis CSIS, Tahun XXXI / 2002, No. 3. Arif Zulkifli, 2000, “Menggerogoti Fondasi, Membakar Rumah” Tempo, PT. Dian Rakyat, Jakarta. Bima Arya Sugiarta, 2002. ”Sidang Tahunan MPR 2002 : Menuju Institusionalisasi, Menyelamatkan Transisi”, Analisis CSIS, Tahun XXXI/2002, No. 2. Chandra Yusuf, 2001, ” Keadilan dan Kelemahan Sistem Hukum”, Koran Tempo, edisi. 20 Desember. Djadijono, M., 2001, ”SI-MPR 2001 : Pemerintahan Baru, Program Kerja dan Prospeknya”,Analisa CSIS, Tahun XXX/2001, No.3. Donny Gahral Adian, 2003, Mencegah Lahirnya Terorisme Negara: Indonesia pasca Bom Bali, Analisis CSIS, Tahun XXXII, No.1. Edimon Ginting, 2003,” Me- manage inflasi Akhir Tahun” Kompas, Jakarta, Edisi. Tanggal 10 desember.. Goeltom, Miranda S., 2003, ”Kebijakan Moneter dan Kaitannya dalam Mendorong Perdagangan Luar Negeri”, Analisis CSIS, Tahun XXXII / 2003, No. 3. Hajriyanto Y. Thohari, 2001, ” Setelah Memorandum So What”, Gatra, No. 12., Vol. VII, Edisi. 10 Februari.

Hamid Awaludin, 2001, ” Kemelut Politik Ketua Mahkamah Agung”, Gatra, No.7., Vol. VII, Edisi. 6 Januari.


154

Indra J.Piliang, 2001, ”Rezim Megawati : Progresif Dalam Aturan, Permisif Dalam Perbuatan”, Analisa CSIS, Tahun XXX/2001, No.4. __________, 2003.” Bulan-bulan politik sebagai Panglima?”, Analisis CSIS, Tahun. XXXII, No.3. I Made Leo Wiratma, 1999, ”Perjalanan Sebuah Dialog Nasio nal”, Analisa CSIS, tahun XXVIII No.1. _______________, 2001,” Kemelut Politik, Demokrasi dan Konstitusi”, Analisis CSIS, Tahun XXX/ 2001, No. 1. Ismanto,Ignasius, 2002, ”Dinamika dan Tantangan Perubahan Politik Indonesia”, Analisis CSIS, Tahun XXXI/ 2002, No. 1. Kusnanto Anggoro, 2001,”Total Football menuju Sidang Istimewa”, Kompas, edisi 3 Juni. Mar’ie Muhamad. ”Catatan Ekonomi Politik 2002”, Koran Tempo, Edisi. 16 Desember 2002. Mubyarto, 2001, ”Globalisasi: Daya Tahan Lebih Penting”, Gatra, No. 9., Vol. VII, Edisi. 20 Januari. Pidato Ketua Umum PDI P, “Secercah Cahaya Hukum” Media Indonesia, 18 Maret 2001. Rizal Ramli, 2003, “ Ekonomi Indonesia 2003-2004 Jobles Recovery Deindustrialisasi”, Media Indonesiai, edisi. 31 Desember.

dan

Rudini, 2001, “Gus Dur dan Permasalahan Demokrasi” Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik Indonesia, Tahun XIII, No. 5., Mei, CSIS, Jakarta. Ryaas Rasyid, “Pemerintah Pusat Sumber Distorsi Otonomi Daerah”, Kompas,Edisi. 5 Februari 2003. Ryan Kiryanto, 2001, “Mencermati Penutunan Investasi” Suara Karya, edisi. 19 Desember .


155

Satrio B. Joedono, “Tak Ada Kemajuan dalam Berantas KKN”, Kompas, Edisi. 7 Maret 2001. Sudibjo,M., 2001,” Proses Menuju SI MPR dan Masalah Ketatanegaraan RI”, Analisa CSIS, Tahun XXX/2001 No.2. __________, 2000, ”Problematik Pemerintahan Gus Dur”, Analisa CSIS, Tahun XXIX/2000, No. 2. Supriyono dan Zaenal Bakrie, 2001, “ GAM bisa dikategorikan Teroris”, Koran Tempo, edisi. 19 November. Susana Kurniasih, “ 2001, Tahun Suram bagi Investasi”, Suara pembaharuan, edisi. 31 Desember. Susilo Bambang Ydhuyono, “Prioritas Politik dan Keamanan 2002”, Kompas, Edisi. 5 Maret 2002. Syahrir, 2001, “ DPR versus Gus Dur: Konspirasi, bukan konstitusi”, Gatra, No. 26. Vol. VII, Edisi. 19 Mei. Taufiq, M., “Fatwa MA tentang Dekrit”, Koran Tempo, Edisi 24 Juli 2001. Tim Departemen Ekonomi CSIS, 2002, Membaiknya Indikator Perekonomian Indonesia, Analisis CSIS, Tahun. XXXI, No. 3. ………, 2003 “ Siswa Miskin di Aceh Bebas dari Semua Pungutan Sekolah”, Kompas, edisi. 4 Februari. …..…., 2003“ Sulit, Pemberantasan Buta Aksara”, Kompas, edisi. 12 November. ……..., 2002 “ Pendidikan untuk Semua Butuh Dukungan semua Pihak”, Kompas, edisi. 11 Desember 2002. ............, 2001, ” Memorandum Mencari Celah Hukum”, Gatra, No.12., Vol. VII, Edisi 10 Februari.


156

............., 2001, ”Reshuflfe Tiada Arti”, Gatra, No. 15., Vol. VII, Edisi. 3 Maret. ............., 2001, ” Berlindung dibalik Dwi Tunggal”, Gatra, No.8., Vol. VII, Edisi. 13 Januari. ............., 2001,” Mahkamah Agung: Kencan Tanpa Buah”, Gatra, No. 9., Vol. VII, Edisi 20 Januari. ..........., 2001, ” Ketua MA : Sandera Merasa Tersiksa”, Gatra, No. 15. Vol. VII, Edisi. 3 Maret. .............., 2001, ” Safari Politik Ketua Fraksi”, Gatra, No. 27. Vol. VII, Edisi. 26 Mei. ………., 2002, ”Pemberantasan Korupsi: Rakyat butuh bukti, bukan janji”, Kompas,Edisi. 5 Januari ………., 2004, “ Catatan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003”, Business New, edisi. 3 Maret ………, 2003, “ Inflasi Januari-November sebesar 4,08 persen” Kompas, Edisi. 2 Desember. ………., 2003, “Inflasi diharap dibawah 5 persen”, Kompas,Edisi. 6 Desember 2003. Dalam Dokumentasi kliping tentang Dunia Ekui dan Perbankan, Tahun XVI, No. 23. Edisi Desember. ………., 2002, “Pertumbuhan 4 % tidak sentuh rakyat”, Media Indonesia, Edisi. 27 Desember. …..….., 2002, “Indonesia dalam Zona Bahaya Kearah Negara Yang Gagal”, Kompas, Edisi 28 Maret. …..….., 2002. “Disepakati untuk Mengakhiri konflik”, Kompas, Edisi. 13 Februari. …….., 2002, “ Penegak hukum bekerja dalam suasan Koruptif”, Kompas, edisi. 2 November ………., 2002“ Dua Pihak Dambakan Penghentian Konflik”, Kompas, Edisi. 12 Februari ………., Pertemuan untuk Maluku: Selesaikan Konflik, Damai datang Kemudian”, Kompas, Edisi. 12 Februari 2002.


157

………., “ Di Malino, Mereka saling Berpelukan”, Kompas, Edisi. 13 Februari 2002. ……...., “UU Otonomi Khusus dan UU Pemekaran Wilayah Papua Diskronisasi”, Koran Tempo, Edisi. 6 Februari 2003. ………, “Lembaga Recall Di hidupkan Lagi”, Media IndonesiaI, Jakarta, Edisi. 23 Februari 2002. ……….., “Recall tidak sepenuhnya hak partai”, Media Indonesia, Jakarta, Edisi. 26 Februari 2002. ..……..., “Lembaga Recall untuk bersihkan DPR, Media Indonesia. Jakarta, Edisi 25 Februari 2002 . ………, “ Dekrit Prematur “. Tempo, No. 9., Vol. XXX, Edisi 5-11 Febuari 2001. ………., ”Dari Senayan: Tiada Kompromi, tiada maaf lagi” Tempo, Vol.XXX, No. 9., Edis i 30 April-6 Mei 2001. ………, “Riskan Desak Gus Dur Mundur”, Suara Karya, edisi. 19 Maret 2001. ………, “ Lima Fraksi desak percepat SI”, Republika, edisi. 8 Juni 2001. ……., “Percepatan SI MPR Terbentur Konstitusi”, Kompas, edisi. 14 Maret 2001. ………….., “Seluruh Fraksi MPR Sepakat Gelar SI”, Suara Karya, edisi. 15 Maret 2001. …………,

“Megawati: Dengarkan Masyarakat Irian Jaya”, Kompas, edisi. 25 Juni 2001 ……., 2001, “ Otonomi Bahayakan Keutuhan Bangsa” Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik di Indonesia,Tahun XIII, No. 10., Centre for Strategic and International, Jakarta, ……….., 2001, “Pemerintah tetap memilih cara Dialog”, Media Indonesia, edisi. 3 September. ………., 2004, “ Nilai Persetujuan Investasi PMA dan PMDN naik”, Kompas, edisi. 20 Januari. ………., 2003, “ Kondisi Ekonomi Moneter Stabil”, Kompas, edisi. 12 November ……….,


158

2002, “Perpu Antiteorisme Dinilai Sangat Positif”, Kompas, edisi. 22 Oktober ……….., 2003, “ Presiden: Berantas KKN Bukan Pekerjaan Gampang”, Kompas, edisi. 2 Agustus. ……….., 2002, ” Penegakan Hukum Belum Sentuh Keadilan”, Suara Pembaharuan, edisi. 29 November. ………., 2002, “Penegak Hukum Berfungsi, Tidak Perlu Komisi Antikorupsi”, Suara Pembaharuan, edisi. 30 November. .……….., 2000, “ Rusdihardjo: Presiden adalah tersangka”, Tempo, No.40., Tahun XXIX, edisi 10 Desember. ........, 2001, ” Dicari: Komisi Pelumat Korupsi”, Tempo, No. 43, Tahun XXIX, edisi 7 Januari, hal. 36-37. ……., 2000, “ Skandal Bulog dan Kredibilitas Presiden”, Tempo, No.35., Tahun XXIX, edisi 5 November, hal. 25.

SUMBER INTERNET Azyumardi Azra, Soal Pemberantasan KKN: Masyarakat Tunggu Political Will Presiden Megawati, dalam http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2001/08/28/brk,2001082801,id.html.15/01/08 Hamonangan Sitonga, Mengapa Kemiskinan di IndonesianMenjadi Masalah Berkelanjutan?, http: // www. Kompas.com/ kompascetak/0402/10/ekonomi/847162.htm, 28 Februari 2008. Indriyanto Seno Adji, BBM, Pidana, Pemberhentian Presiden, dalam http://kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasional/109251.htm.,15/01/08. Umar Said, Kejarlah Terus dan Para Maling (Koruptor), http: //groups. google.co. id/group/ soc.culture. indonesia/browse _thread/thread /9396 a954c0d1311d/dea1f7fa165fcfad?hl=id&lnk=st&q=pemberantasan+korup si+masa+presiden+megawati+#dea1f7fa165fcfad.,07/12/2007. ___________,


Perpektif Pemberantasan Korupsi Dibawah http://kontak.club.fr/Perspektif%20pemberantasan %20korupsi%di%20bawah%20Megawati.htm.,07/12/2007

159

Megawati,

M. Yudhie R Haryono, Neonasionalisme Religius, http:// groups.google. co.id/group/soc. culture .indonesia/browse _thread/thread/ c32662b8a9 f03f6l/6da0e5ad4aeba166?hl=id&lnk=st&q=Idiologi+masa=presiden+me gawati#6da0e5ad4aeba166.,07/12/2007. Pidato

Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, pada tanggal 1 November 2001 http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/sidth- ind.htm. 22/03/2007/

Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, pada tanggal 1 Agustus http://www.google.co.id/search?q=pidato +presiden&hl=id&lr=&start=60&sa=N. 22/03/2007

2003

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN tahun 2004 serta Nota Keuangan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada tanggal 15 Agustus 2003 http://www.Indonesia.nl/ articles.php?rank=3&art_cat_id=8.22/03/2007. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN tahun 2003 serta Nota Keuangannya di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tanggal 16 Agustus 2002, http://www.setneg.ri.go.id/pidato/pid_Indonesia-1702.htm. 22/03/2007. ………., Apakah Pemerintahan Megawati Sungguh-sungguh Melaksanakan Reformasi dan Memisahkan diri dari Orde Baru, dalam http://www.infid.be/catatanakhirtahunbersama121.html.15/01/08. ----------, Terkena Memorandum GusDur Terjepit, dalam http://www.indomedia. com/bernas /022001/02/utama/02utaa.htm. Didepan Sidang Majelis, Presiden Paparkan Kemajuan Ekonomi, http://tempointeractive.com/hg/ekbis/2004/09/23/brk,2004092304,id.html.15/01/08. ”Dibalik Watergate” dalam http:// www.Riaupos.com/v2/content/view/1821/103/ tanggal 23 Mei 2008.


160

“Presiden akan Jawab Memorandum I 29 Maret” dalam, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0103/23/utama/pres01htm.23 Maret 2001. Riwi Sumantyo, Masalah Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Kita, http: // www. suara merdeka.com/harian/0407/05/eko 13.htm, 28 Februari 2008


161

LAMPIRAN 1 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sumber:

http://www.voanews.com/indonesian/archive/2003-01/a-2003-01-07-81.cfm. 23 Januari 2008.


162

LAMPIRAN 2 Perjanjian Damai Maluku di Malino

1.

Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan

2.

Menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak professional dalam menjalankan tugasnya

3.

Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan

4.

Sebagai bagian Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat

5.

Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau lascar bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku wajib meninggalkan Maluku

6.

Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independent nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999. Fron Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.

7.

Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik

8.

Masyarakat akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan social berjalan dengan baik.

9.

Dalam upaya menjaga dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan difungsikan kembali.

10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi masyarakat, pemeluk agama islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan. 11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universita Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malino, 12 Februari 2002

Sumber: http://www.xs4all.nl/~endi/Weekly-rep-feb-II-2002.htm,23 Januari 2008


LAMPIRAN 3 DATA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Sumber : Tim Departemen Ekonomi CSIS, 2003, “Kondisi Makroekonomi Membaik”, Analisis CSIS: Centralfor Strategic and International Studies, Tahun XXXII, No. 3., hal.320-321.

163


Sumber : Tim Departemen Ekonomi CSIS, 2003, “Kondisi Makroekonomi Membaik”, Analisis CSIS: Centralfor Strategic and International Studies, Tahun XXXII, No. 3., hal.323

164


Sumber : Tim Departemen Ekonomi CSIS, 2003, “Kondisi Makroekonomi Membaik”, Analisis CSIS: Centralfor Strategic and International Studies, Tahun XXXII, No. 3., hal.325-326.

165


Sumber: Tim Departemen Ekonomi CSIS, 2003, “Kondisi Makroekonomi Membaik”, Analisis CSIS: Centralfor Strategic and International Studies, Tahun XXXII, No. 3., hal.319.

166


167

LAMPIRAN 4 PERNYATAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI TENTANG KKN Tanggal

Forum

Pernyataan

16 Agustus 2001

Pidato Kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR

3 September 2001

Pembukaan rapat pimpinan Kejaksaan di Istana Negara, Jakarta

Megawati Soekarnoputri menekankan kepada seluruh keluarga dekatnya dan para anggota kabinetnya untuk menutup peluang terjadinya lagi korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN). Penekanan serupa diajukannya kepada anggota DPR. Melalui tindakan awal, sederhana tapi nyata, Presiden yakin bangsa Indonesia akan dapat melakukan terobosan besar dalam mencegah dan menanggulangi KKN Presiden menegaskan, salah satu program pemerintah adalah me laksanakan penegakan hokum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, dan melanjutkan pemberantasan KKN. Presiden meminta agar menjabarkan program tadi dalam program lanjutan dan kegiatan yang sistematis dan dengan sasaran serta jadwal pencapaian yang jelas.

28 Oktober 2001

Pidato peringatan Sumpah Pemuda/Hari Pemuda Ke-73 di Cibubur, Jakarta Timur

31 November 2001

Sidang Tahunan MPR

28 Desember 2001

Pidato akhir tahun 2001

Presiden Megawati Soekarnoputri menyerukan kepada para tokoh pimpinan organisasi pemuda, untuk memutuskan rangkaian pencurian yang telah menggerogoti bangsa dan Negara Indonesia. KKN adalah tindak pencurian. Pelaku KKN tidak lebih dari pencuri, apapun pangkat dan jabatan yang disandangnya. Karena itu, koruptor harus dituntut di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Megawati Soekarnoputri mengakui, kemauan dan keteguhan politik dalam pemberantasan KKN jelas memang perlu. Namun, yang tidak kalah pentingnya, pemberantasan KKN membutuhkan keteladanan dari pimpinan dantokoh masyarakat Megawati Soekarnoputri menyerukan keyakinannya bahwa KKN di Indonesia bisa diberantas.

Sumber: ……,”Pemberantasan Korupsi: Rakyat butuh bukti bukan Janji”, Dokumentasi kliping tentang Situasi Hukum Dewasa Ini, Tahun XIV, No. 1., Januari 2002, Center For Strategic And International Studies, Jakarta, hal. 85.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 168

Silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Tahun Pelajaran Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar 1. Menganalisis proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya reformasi.

Materi Pokok

: Sejarah : SMA : XII/2 : 2007/2008 : Kemampuan Menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan masa reformasi.

Pengalaman Belajar

Indikator

Jenis Tagihan

Masa - Melalui diskusi - Menjelaskan Non tes kepresidenan kelompok, siswa latar belakang Megawati dapat menjelaskan Megawati Soekarnoputri latar belakang Soekarnoputri periode tahun Megawati diangkat sebagai 2001-2004. Soekarnoputri Presiden diangkat sebagai presiden . - Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis situasi politik Indonesia tahun 2001.

Penilaian Bentuk Contoh Tagihan Tagihan • Laporan hasil diskusi (untuk siswa)

•

• Lembar • observasi (untuk

Siswa menyerahkan laporan hasildiskusi tentang bagaimana latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai Presiden Lihat lembar observasi tentang

Alokasi Waktu

Sumber Bahan/ Media

2 x 45 menit

1.Ahmad Bahar, 1996, Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996, PT Pena Cendekia, Yogyakarta. 2.Megawati Soekarnoputri, 1996, Bendera sudah saya kibarkan!


- Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan jalannya politik sidang istimewa MPR 2001

.

- Melalui diskusi - Mendeskripsikan Non tes kelompok, siswa kebijakandapat kebijakan yang mendeskripsikan dijalankan kebijakanMegawati kebijakan yang Soekarnoputri dijalankan selama menjabat Megawati sebagai Presiden Soekarnoputri dalam bidang politik, ekonomi, sosial, korupsi dan hukum.

guru)

• Laporan hasil diskusi (untuk siswa)

aktivitas siswa selama pembelajaran (RPP)

•

• Lembar • observasi (untuk guru)

Siswa menyerahkan laporan hasil diskusi tentang kebijakankebijakan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat presiden. Lihat lembar observasi tentang aktivitas siswa selama pembelajaran (RPP).

Pokok -pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri, Sinar Harapan, Jakarta. 3.Rusdi Muchtar, dkk,2002, Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia, PT Rumpun Dian Nugraha, Depok. 4.Sumarmo, 2001, Megawati Soekarnoputri : Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara, PT.


- Melalui diskusi - Menjelaskan Non tes kelompok, siswa pengaruh dapat pemerintahan mendeskripsikan Megawati awal Soekarnoputri pemerintahan terhadap rakyat Megawati Indonesia dalam Soekarnoputri. bidang politik, ekonomi, sosial, - Melalui diskusi korupsi dan kelompok, siswa hukum. dapat menjelaskan pengaruh pemerintahan Megawati Soekarnoputri terhadap rakyat Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, korupsi dan hukum. Merefleksikan pelajaran penting yang bisa diambil dari peranan Megawati

Merefleksikan Tes pelajaran penting yang bisa diambil dari peranan Megawati

• Laporan hasil diskusi (untuk siswa).

•

• Lembar • observasi (untuk guru)

Tertulis

Siswa menyerahkan hasil diskusi tentang pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri terhadap rakyat Indonesia. Lihat lembar observasi tentang aktivitas siswa selama pembelajaran (RPP).

Jelaskan peranan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik

Rumpun Dian Nugraha, Depok. 5.TN,2004, Megawati Membangun Negeri, Komunitas Peduli Komunikasi, Jakarta

6.Sidharta Gautama, 2000, Megawati Soekarnoputri Harapan dan Tantangan di Kursi Wakil Presiden RI, PT. Rineka Cipta, Jakarta


Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia melalui studi pustaka, eksplorasi internet, diskusi kelompok dan presentasi

Mengetahui, Kepala Sekolah

Nama NIP:

Soekarnoputri sebagai presiden Republik Indonesia

Indonesia

Yogyakarta, 05 Juni 2008 Guru Mata Pelajaran

Kristitin Wahyuni

Media: - Buku - OHP - Foto


172

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Tahun Pelajaran Alokasi Waktu

: Sejarah : SMA : XII/2 : 2007/2008 : 2 x 45 menit

A. Standar Kompetensi Kemampuan menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan masa reformasi B. Kompetensi Dasar Menganalisis proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya reformasi C. Indikator 1.Menjelaskan latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai presiden. 2.Menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat presiden. 3.Menjelaskan pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat presiden terhadap rakyat Indonesia. D. Tujuan Pembelajaran 1. Menjelaskan latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai presiden. 2. Menjela skan kebijakan-kebijakan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat presiden. 3. Menjelaskan pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat presiden terhadap rakyat Indonesia. 4. Merefleksikan peran Megawati Soekarnoputri sebagai presiden terhadap rakyat Indonesia.

E. Materi Pokok Masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri periode tahun 2001-2004.


173

F. Pengalaman Belajar 1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai presiden. 2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis situasi politik Indonesia tahun 2001. 3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan jalannya politik Sidang Istimewa tahun 2001. 4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami kebijakan-kebijakan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat presiden dalam bidang politik, ekonomi, sosial, korupsi dan hukum. 5. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan awal pemerintahan Megawati Soekarnoputri. 6. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat presiden terhadap rakyat Indonesia.. G. Langkah-Langkah Pembelajaran 1. Pendahuluan (5 menit) a. Guru membuka pelajaran dengan mengajak para siswa berdoa, kemudian mengabsen kehadiran siswa. b. Tanya jawab materi pelajaran sebelumnya. c. Menginformasikan esensi kompetensi dasar dan relevansi bahan ajar. 2. Kegiatan Inti (70 menit) a. Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa, salah satu diantaranya dijadikan ketua kelompok. b. Setiap kelompok diberi tugas untuk berdiskusi membahas permasalahan yang berbeda dalam waktu 20 menit, dan membuat laporan tertulis untuk dipresentasikan. c. Setiap siswa diminta membuat laporan tertulis hasil diskusi pleno. d. Pembagian tugas diskusi kelompok adalah: • Kelompok 1 membahas dan membuat laporan tertulis tentang latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai presiden. • Kelompok 2 membahas dan membuat laporan tertulis tentang situasi politik Indonesia tahun 2001. • Kelompok 3 membahas dan membuat laporan tertulis tentang jalannya politik Sidang Istimewa tahun 2001. • Kelompok 4 membahas dan membuat laporan tertulis tentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden. • Kelompok 5 membahas dan membuat laporan tertulis tentang Awal pemerintahan Megawati Soekarnoputri. • Kelompok 6 membahas dan membuat laporan tertulis tentang pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden terhadap rakyat Indonesia.


174

e. Setelah diskusi kelompok selesai, ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan siswa lain diberi kesempatan untuk bertanya/menanggapi. f. Guru mengklarifikasi jawaban yang kurang tepat dan memberi penguatan pada jawaban yang benar. g. Siswa diberi kesempatan untuk mencatat hal- hal yang penting. 3. Bagian Akhir (15 menit) a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan matri yang baru saja dipelajari. b. Masing- masing siswa mengumpulkan laporan tertulis hasil diskusi pleno. c. Pendalaman materi ajar oleh Guru. d. Tindak lanjut: siswa diminta untuk mempelajari materi pelajaran selanjutnya. e. Berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran. H. Metode Belajar Ø Diskusi kelompok. Ø Presentasi. Ø Tanya Jawab. Ø Ceramah. I. Media dan Sumber Belajar 1. Media Viewer/OHP, Buku, Foto-foto. 2. Sumber • Ahmad Bahar, 1996, Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996, PT Pena Cendekia, Yogyakarta. • Megawati Soekarnoputri, 1996, Bendera sudah saya kibarkan! Pokok-pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri, Sinar Harapan, Jakarta. • Rusdi Muchtar, dkk,2002,Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia, PT Rumpun Dian Nugraha, Depok. • Sidharta Gautama, 2000,Megawati Soekarnoputri Harapan dan Tantangan di Kursi Wakil Presiden RI, PT. Rineka Cipta, Jakarta. • Sumarmo, 2001, Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara, PT. Rumpun Dian Nugraha, Depok. • TN,2004, Megawati Membangun Negeri, Komunitas Peduli Komunikasi, Jakarta.


175

J. Penilaian 1. Penilaian Proses Belajar Alat penilaian: Skala nilai. Bentuk: Format penilaian

No

Lembar observasi Nama Siswa

Aspek Penilaian 1

2

3

4

5

6

Jumlah Skor 7

Nilai

Predikat

8

1 2 3 dst Aspek penilaian: 1. Tidak terlambat mengikuti pelajaran. 2. Membawa buku-buku pelajaran. 3. Mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk. 4. Mampu belajar secara mandiri dan berkelompok. 5. Mengajukan pertanyaan dan tanggapan. 6. Tidak memaksakan kehendak dalam diskusi. 7. Santun dalam berkomunikasi. 8. Menyerahkan tugas tepat waktu. Rentang Skor Skor maksimal Nilai Predikat

:1-4 : 32 : (Skor perolehan : skor maksimal) x 100 : A : 86-100 B : 76-85 C : 60-75 D : 50-59 E : < 49 F : Tidak ikut.

2. Penilaian Hasil Belajar a. Alat penilaian : Non Tes Bentuk penilaian : Laporan hasil diskusi Butir-butir pertanyaan diskusi 1) Jelaskan apa yang melatar belakangi Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai Presiden! 2) Bagaimana situasi politik Indonesia tahun 2001? 3) Deskripsikan jalannya politik Sidang Istimewa tahun 2001! 4) Jelaskan apa kebijakan-kebijakan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden dalam bidang politik, ekonomi, sosial, korupsi dan hukum!


176

5) Jelaskan awal pemerintahan Megawati Soekarnoputri! 6) Jelaskan apa pengaruhnya pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai Presiden terhadap rakyat Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, korupsi dan hukum! b. Alat penilaian : Tes Bentuk penilaian : Essay tertulis Butir-butir Soal : 1) Jelaskan latar belakang Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai presiden RI yang kelima! 2) Bagaimana kebijakan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden? 3) Jelaskan pengaruh pemerintahan yang dijalankan Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden! 4) Refleksikan peran Megawati Soekarnoputri sebagai presiden terhadap rakyat Indonesia sekarang ini!

Yogyakarta, 05 Juni 2008

Mengetahui Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

NIP

Kristitin Wahyuni

MASA KEPRESIDENAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PERIODE TAHUN

Recommend Documents