07/09/2015
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
“
Peran aparat keamanan dalam penanganan faham radikal di Indonesia guna menjaga stabilitas Kemanan Nasional menjelang Pilkada serentak Tahun 2015
Oleh KABAHARKAM POLRI KOMJEN POL Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H. Mataram,
2 September 2015
PENDAHULUAN 1.
Keamanan merupakan syarat utama mendukung keberhasilan pembangunan.
2.
Pemeliharaan keamanan melalui upaya penyelenggara fungsi Kepolisian dilaksanakan Polri yang dibantu oleh masyarakat.
3.
Tupoksi Polri berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 1
1
07/09/2015
TUGAS POKOK DAN KEBIJAKAN 1. Tugas Pokok (UU nomor 2 tahun 2002) a. b. c.
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Menegakkan hukum Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
2. Kebijakan a.
b.
Presiden RI (Nawa Cita No 1) “Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa & memberikan rasa aman pada seluruh warga negara” Kapolri 1) Sosok penolong, pelayan dan sahabat masyarakat 2) Satu desa / kelurahan 1 Bhabinkamtibmas 3) Gelar pasukan berseragam sebanyak – banyaknya dilapangan
2
PERLINDUNGAN, PEGAYOMAN DAN PELAYANAN Lin, Yom, Yan masyarakat agar : 1.
Tidak menjadi korban : a. Kejahatan b. Kecelakaan lalu lintas c. Bencana d. Kelompok radikal e. Terorisme f. Kelompok anti Pancasila
2.
Tidak menjadi pelaku : a. Kejahatan b. Penyebab kecelakaan lalu lintas c. Penyebab bencana d. Perekrutan untuk menjadi anggota kelompok radikal, teroris, anti Pancasila. 3
2
07/09/2015
HARKAMTIBMAS 1. Tugas Preemtif a.
INTEL
b.
BINMAS BIN Kamtibmas Terobosan Kreatif (DDS, Polisi Peduli Pendidikan, Polisi Peduli Pengangguran, Polisi Cilik) Problem solving Bhabinkamtibmas 1 desa/kel 1 Polisi Ops Sus Binmas (Bina Kusuma, Bina Waspada, Bina Karuna)
Polsek sbg basis deteksi Intel (dasar MOP)
2. Tugas Preventif Gelar pasukan / petugas berseragam dilapangan sebanyak mungkin untuk melaksanakan tugas TURJAWALI (TPTKP, TIPIRING, bantuan SAR, Negosiasi, Dalmas)
5
PENEGAKKAN HUKUM 1. Bila harkamtibmas belum berhasil dg baik akan terjadi kriminalitas 2. Dalam Gakkum a. b. c. d.
Profesional + proporsional Transparan Akuntabel Humanis 6
3
07/09/2015
PENGUNGKAPAN KASUS TERORISME Dari tahun 2000 - 2014, polri berhasil melakukan pengungkapan terhadap 166 aksi terorisme, diantaranya : • Bom bali I (2002), akibatkan 202 org md & 325 org luka2. • Bom hotel marriot (2003), akibatkan 13 org md & 143 org luka2. • Bom kedubes australia (2004), akibatkan 10 org md & 180 org luka2. • Bom bali II (2005), akibatkan 22 org meninggal dunia & 104 org luka2. • Bom bom ritz carlton & jw marriot (2009), akibatkan 9 org md & 53 org luka2. Sejak tahun 2000 oktober 2014, polri telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 1.000 orang yg diduga sebagai pelaku terorisme. Dari jumlah tersebut dapat dirinci : 97 orang tsk meninggal di tkp; 296 orang telah di vonis pengadilan; 12 orang pelaku bom bunuh diri; 28 orang proses persidangan; 3 orang di eksekusi hukuman mati; 451 orang telah bebas dari hukuman 27 orang dalam proses penyidikan; 86 orang dikembalikan kepada keluarga.
Selama thn 2014, polri berhasil menangkap 78 org pelaku terorisme, dgn 8 org di antaranya meninggal dunia karena melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, sdgkan tsk yg lainnya dilakukan proses penyidikan oleh densus 88 / AT Dlm perkembangannya, polri menerapkan strategi penanganan terorisme secara lebih proaktif dgn melakukan penegakan hukum sebelum terjadinya aksi teror, sehingga korban jiwa dan kerugian dapat diminimalisasi. Selama th. 2009-2014, polri telah berhasil mencegah sebanyak 20 rencana aksi teror. Khusus tahun 2014 yaitu :Pelaku terorisme sisa jaringan noordin m. Top di jati asih(2009), 1. 8. Qoribul mujib (2012), 2. Pok abu umar (2011), 9. Pok m. Torik / tambora (2012), 3. Pok pepi fernando (2011), 10. Pok badri hartono (2012), 4. Cahya fitriyanta (2012), 11. Pok abu hanifah (2012), 5. Ahmad buseri cs (2012), 12. Muhammad natsirudin (2012), 6. Pok aceh, ayah banta dkk (2012), 13. Pok sefariano mambo (2013), 7. Pok makassar (2012), 14. Pok abu roban (2013).
7
HARAPAN POLRI KEPADA ALIM ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
1. Membantu Polri untuk mensosialisasikan tugastugas Polri
2. Membantu Polri untuk mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban pelaku kejahatan, kecelakaan dan terorisme 3. Kerjasama berupa kegiatan seperti Kamtibmas, Safari Ramadhan, dll
Dai
4. Memberikan masukan terhadap tugas Polri sebagai pengawas eksternal
8
4
07/09/2015
PERAN POLRI DALAM PENANGANAN FAHAM RADIKAL DI INDONESIA 1.
2.
3.
4.
Mensosialisasikan tugas Polri a.
Memberikan informasi dan menjaga lingkungan
b.
Menetralisir keyakinan dan ideologi terorisme
c.
Pendekatan berbasis masyarakat (Polmas)
Mencegah masyarakat tidak jadi korban / pelaku kejahatan, laka lantas dan terorisme a.
peringatan dini , indikasi kejahatan / laka lantas dan dampak buruk terorisme
b.
Menyebarkan modus operasi dan anatomi of crime
c.
Waspadai radikal / isis : cara berpakaian, ceramahnya dan paham yang disebar
Kerjasama : dai kamtibmas, safari Ramadhan a.
Pesan-pesan kamtibmas
b.
Bangun nasinalisme dan patriotik mantan teroris
c.
Berantas terorisme bukan penyerangan terhadap agama tertentu
Pengawas eksternal, informasikan a.
Angota yang melanggar etika / hukum
b.
Rekrutmen calon anggota polri yang tak transparan
9
10
5
07/09/2015
PILKADA SERENTAK
PKPU
2015 & 2020 (269)
2 THN 2015 TAHAPAN, PROGRAM & JADWAL PENYELENGGARAAN
2017 & 2022 (102) 2018 & 2023 (171) 2027 (542)
10 THN 2015 PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
UU NO 8 TH. 2015
11 THN 2015 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
REVISI UU NO 1 TH 2015
12 THN 2015 PERUBAHAN ATAS PKPU NO 9 THN 2015 TTG PENCALONAN
UU NO 1 & 2 TH 2015 PERPPU NO 1 & 2 TH 2014
9 PROV
224 KAB.
AKHIR MASA JABATAN TH. 2015
36 KOTA
AKHIR MASA JABATAN JAN – JUN 2016
8 PILKADA PROV
1 PILKADA PROV
167 PILKADA KAB
57 PILKADA KAB
26 PILKADA KOTA
10 PILKADA KOTA
11
PENGUMUMAN HITUNG SUARA (19 – 27 DES)
12
6
07/09/2015
PEMETAAN CALON KEPALA DAERAH 838 PASLON PERSEORANGAN : 126
CALON KADA
21 PASLON
GUB/WAGUB
PARPOL : 683
(PERSEORANGAN : 1, PARPOL : 20)
BUP/WABUP
702 PASLON (PERSEORANGAN : 126, PARPOL : 576)
WALKOT/ WAWALKOT
115 PASLON
JMLH PASLON
JMLH DAERAH
1
7 + 1 (KOTA DENPASAR)
2,60 %
%
2
83
30,86 %
3-4
150
55,76 %
5-5
25
9,23 %
>6
4
1,49 %
JMLH
269
100 %
RAWAN 2 Sangat Rawan
RAWAN 1
(PERSEORANGAN : 28, PARPOL : 87)
CAKADA LAKI2 : 780 CAKADA PEREMPUAN : 58 CALON WAKIL LAKI2 : 775 CALON WAKIL PEREMPUAN : 63 PETAHANA : 167 CALON PILGUB : 12 CALON, PILWALI : 29 CALON, PILBUP : 126 CALON (146 CALON DI DAERAH YG SAMA & 21 CALONKAN DI DAERAH LAIN)
UTK DAERAH YG TERDAPAT CALON TUNGGAL SESUAI HASIL RAPAT DG PRESIDEN, MAKA MASA PENDAFTARAN AKAN DIPERPANJANG 3 HARI (TGL 9-11 AGST 2015) SURAT EDARAN 13 KPU NO. 449/KPU/VIII/2015, TGL 6 AGST 2015
• DAERAH PASCA KONFLIK BERSENJATA/SPARATIS • EVALUASI PERMASALAHAN PILKADA, PEMILU YG LALU TERJADI AKSI ANARKHIS • RAWAN TERORIS • KARAKTER MASYARAKAT YG MUDAH TERPROVOKASI, SHG SERING TERJADI AKSI ANARKHIS MAUPUN KONFLIK ANTAR WARGA • ADANYA PRIMORDIAL KESUKUAN YG SEMPIT, SHG RAWAN TERJADI KASUS SARA, TDK MAU MENERIMA PIMPINAN DAERAH DARI SUKU LAIN • DOMINASI PARPOL TERTENTU • DUALISME KEPENGURUSAN PARPOL
• SECARA GEOGRAFIS & GEOLOGIS LETAK WILAYAH SULIT DIJANGKAU • MASIH TERKENDALA PENYELENGGARA PILKADA YG BELUM LENGKAPBAIK PERS, SARPRAS MAUPUN ANGGARAN • SITUASI KAMTIBMAS DAN KARAKTERISTIK MASYRAKAT RELATIF KONDUSIF
*** KRITERIA KERAWANAN DAERAH DAPAT BERUBAH TERGANTUNG OLH RESPON PENANGANAN & LANGKAH ANTISIPASI YG DILAKUKAN.
14
7
07/09/2015
KERAWANAN DAERAH PILKADA 2015
RAWAN 2 (SANGAT RAWAN)
RAWAN 1
PAPUA, PAPUA BARAT, SULSEL, JAMBI, BENGKULU, SUMSEL, MALUT, MALUKU, NTT, NTB, SUMUT, JATIM, JATENG, JABAR, BALI, KALTENG, SULTENG
RIAU, LAMPUNG, SUMBAR, BABEL, BANTEN, KALBAR, KALTIM, KALTARA KALSEL, KEPRI, SULUT, GORONTALO, SULTRA, SULBAR, DIY
15
PREDIKSI KERAWANAN KAMTIBMAS TAHAPAN PILKADA 2015 BENTUK PELANGGARAN AL :
PENDAFTARAN CALON
PENGERAHAN MASSA PD SAAT PENDAFTARAN PASLON TIMBULKAN GESEKAN ANTAR MASSA PENDUKUNG
• • • • • • •
JML DUK KURANG DR KETENTUAN DUKUNGAN GANDA DUALISME KEPENGURUSAN PARPOL DUALISME PENCALONAN DLM TUBUH PARPOL PERSETERUAN KUBU CALON DARI PARTAI YG SAMA SENGKETA KE PTUN GUNAKAN DOKUMEN PALSU
A. PARTAI PENDUKUNG YG BERMASALAH DALAM USUNG BALON (PEMBAKARAN KTR GOLKAR KOTA BALIKPAPAN KRN BLM TENTUKAN PASLON) B. BALON USULAN DPP YG DITOLAK MSY & KADER DI WIL TSB/ PENGRUSAKAN KANTOR PARTAI (PKB TASIKMALAYA, PDIP KOTA DEPOK) C. TERDAPAT CALON TUNGGAL (KAB. TASIKMALAYA, KOTA SURABAYA, KAB. BLITAR, KAB. PACITAN, KOTA MATARAM, KAB. TIMOR TENGAH UTARA, DAN KOTA SAMARINDA)
PENETAPAN CALON
A. BALON YG TDK LOLOS AKAN LAKUKAN PROTES YG LIBATKAN MASSA PENDUKUNG, RAWAN TERJADINYA AKSI ANARKIS. B. KPU DIANGGAP TIDAK NETRAL C. DIMUNGKINKAN TERDAPAT TAMBAHAN CALON TUNGGAL DARI 83 DAERAH YG HANYA MILIKI 2 PASLON APABILA TDK LULUS VERIFIKASI & RIKKES.
GUGATAN KE PTUN OLH BALON YG TDK LOLOS DLM PENETAPAN KPU. PROSES DPT LIBATKAN MASSA PENDUKUNG SERTA BERPOTENSI TERJADI KEJAHATAN KONVENSIONAL AL. 1. INTIMIDASI / ENGANCAMAN, 2. PENGANIAYAAN, 3. PENGRUSAKAN, 4. PEMBAKARAN, 5. PENGRUSAKAN, DLL
16
8
07/09/2015
KAMPANYE
PUNGUT & HITUNG SUARA
CALON YG DIUSUNG MILIKI HUBUNGAN EMOSIONAL DG DAERAHNYA, SHG MILIKI PENDUKUNG YG FANATIK & MILITANSI TINGGI UTK MENANGKAN CALONNYA
ADANYA KECENDERUNGAN TERJADI PELANGGARAN OLH PENYELENGGARA DAN AKSI KETIDAKPUASAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
PENETAPAN PASLON TERPILIH
• PENGERAHAN MASSA YG DPT TIMBULKAN GESEKAN ANTAR PENDUKUNG • PENGRUSAKAN ALAT PERAGA DAN KAMPANYE NEGATIF YG DPT MENYULUT BENTROKAN ANTAR PENDUKUNG • INCUMBEN ATAU CARETAKER MANFAATKAN POSISI UTK MENANGKAN PILKADA • PEMANFAATAN FASILITAS NEGARA DAN PEMOBILISASIAN BIROKRASI • CURI START, KAMPANYE TERSELUBUNG, DAN DI LUAR WAKTU YG DITETAPKAN • MONEY POLITICS, PEREDARAN UPAL MAUPUN KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA. RUSAK TPS, SURAT DAN KOTAK SUARA KETERLAMBATAN & KURANG LOGISTIK (SURAT SUARA) HALANGI PEMILIH KE TPS SERTA SABOTASE & INTIMIDASI SERANGAN FAJAR & PEREDARAN UPAL MONEY POLITIC, SELEBARAN GELAP, PROTES MASY BUKA/TUTUP TPS TDK TEPAT WAKTU KOTAK SUARA TIDAK KOSONG SAAT DIMULAINYA PEMUNGUTAN SUARA BUKA KOTAK SUARA SBLM WAKTUNYA GUNAKAN HAK PILIH LBH DR SEKALI/MULTIVOTE PENANDAAN KERTAS SUARA & PALSU KERTAS SUARA ATAU TINTA PENANDA PENYELENGGARA PEMILU & APKAM TDK NETRAL PANITIA ABAIKAN KEBERATAN YG DIAJUKAN SAKSI/ MASY; FORMULIR PALSU ATAU SENGAJA DIHILANGKAN KERIBUTAN ANTAR SAKSI KESALAHPAHAMAN PANWAS DG KPPS PENGHITUNGAN SUARA MELEWATI BATAS WAKTU & TDK DISAKSIKAN PPL DAN SAKSI KESALAHAN ISI FORMULIR & PENGHITUNGAN SUARA SAKSI TOLAK TTD BERITA ACARA HITUNG SUARA
PENGERAHAN MASSA PENDUKUNG PASLON UTK IKUTI PROSES PENETAPAN DI KANTOR KPU YG BERPOTENSI TIMBULKAN GESEKAN ANTAR PENDUKUNG & AKSI KEKECEWAAN YG DPT BERKEMBANG JD AKSI ANARKIS
PENOLAKAN PENETAPAN CALON DISERTAI DG : • UNJUK RASA • PENCULIKAN • SABOTASE • INTIMIDASI / PENGANCAMAN • PENGANIAYAAN • PENGRUSAKAN • PEMBAKARAN
17
TERPILIH
POTENSI TERJADI KERUSUHAN DAN ANARKIS SERTA TERGANGGUNYA STABILITAS KAMTIBMAS
18
9
07/09/2015
BATAS WAKTU
SENGKETA PENYELESAIAN PHP PENYELESAIAN MELALUI MK SESUAI UU HASIL PEMILIHAN 8/2015 HANYA 45 HARI MENGHADAPI 269 PILKADA (PHP)
USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH
1. PENGERAHAN MASSA DLM PROSES PERSIDANGAN 2. UNJUK RASA & BENTROK ANTAR MASSA PENDUKUNG 3. INTIMIDASI THP PENYELENGGARA MAUPUN SAKSI-SAKSI. 4. SABOTASE & PENGHILANGAN BARANG BUKTI 5. PEMALSUAN BARANG BUKTI 6. SAKSI & BARANG BUKTI PALSU 7. PENGRUSAKAN RUANGAN SIDANG MK (KASUS PILKADA MALUKU 2013) 8. KONTROVERSI PUTUSAN MK (KASUS KOBAR & KASUS AKIL MOCHTAR) 9. AKSI UNRAS ANARKIS PENOLAKAN HASIL PUT
1. PENOLAKAN PENGUSULAN PENGESAHAN PASANGAN CALON TERPILIH TAHAP PLENO 2. PENGERAHAN MASSA KE KPU PROVINSI/ KAB/ PENGESAHAN KOTA PENETAPAN DIWARNAI PENGERAHAN MASSA YG 3. UNRAS ANARKHIS THDP PENYELENGGARA PILKADA PRO DAN KONTRA 4. PENCULIKAN, PEMBAKARAN, SABOTASE & KEJAHATAN KONVENSIONAL LAIN
19
A. DARI 14 GUGATAN UJI MATERI KE MAHKAMAH KONSTITUSI MASIH TERDAPAT 2 GUGATAN YG BELUM SELESAI DAN MASIH DLM PROSES SIDANG : 1) NO. 60/PUU-XIII/2015, PSL YG DIGUGAT PSL 41 AYAT 1 & 2 TTG SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN 2) NO. 80/PUU-XIII/2015, PSL YG DIGUGAT PSL 7 HURUF O TTG SYARAT KDH "BLM PERNAH JABAT GUB,BUP & WALKOT UTK DICALONKAN SBG WAGUB, WABUP & WAWALI B. KEPUTUSAN RAPAT KONSULTASI PRESIDEN DG PIMPINAN LEMBAGA TTG PERPANJANGAN 7 HARI MASA PENDAFTARAN BAGI 7 DAERAH YG HANYA MILIKI 1 CALON /CALON TUNGGAL MAKA KPU AKAN LAKUKAN REVISI PKPU NO. 12 THN. 2015 TTG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. C. HASIL AUDIT BPK TTG PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU 2014 DI KPU MASIH MENJADI ISU UTK MENGINTERVENSI KINERJA KPU. D. PERMASALAHAN ANGGARAN YG BLM TERAKOMODIR DLM ANGGARAN DAERAH AKAN DILAKUKAN PEMBAHASAN KEMBALI PADA APBD PERUBAHAN SEKITAR BULAN SEPTEMBER. E. TERDAPAT BBRP DAERAH YG BELUM TERBENTUK KOMISIONER KPU-NYA KHUSUSNYA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) (KAB. MURATARA, KAB. PESISIR BARAT, KAB. MALAKA, KAB. MAHAKAM ULU, KAB. MOROWALI UTARA, KAB, BANGGAI LAUT, KAB. KOLAKA TIMUR, KAB. KONAWE KEPULAUAN, KAB. PULAU TALI ABU), MAKA UTK TGGJWB TUGASNYA DIAMBIL ALIH OLH KPU PROVINSI ATAU KPU KAB. INDUK. F. MASIH ADA KOMISIONER KPU YG BERMASALAH (EVIASI MANALU SBG KETUA KPU KAB. HUMBANG HASUNDUTAN DLM PERKARA IJAZAH PALSU), TDK HARMONIS (KAB SOPENG) 20
10
07/09/2015
PELAKS PILKADA PD PERIODE SEBELUMNYA MASIH DIWARNAI DG BERBAGAI PERMASALAHAN AL : KETIDAKSIAPAN ANGGARAN, DAFTAR PEMILIH, AKSI ANARKHIS MASSA DG LAKUKAN PERUSAKAN FASUM/PERKANTORAN DAN TERJADINYA KORBAN JIWA SERTA GUGATAN KE MK
PELAKS PILKADA 2015 ADALAH MOMENT PERTAMA IMPLEMENTASI PROSES DEMOKRASI PEMILIHAN KDH SCR SERENTAK YG MEMILIKI POTENSI KERAWANAN YG SANGAT TINGGI. KONFLIK INTERNAL PARPOL, KESIAPAN ANGGARAN, POLEMIK HSL AUDIT ANGGARAN PEMILU 2014, CALON TUNGGAL DAN RENC REVISI UU NO 8 THN 2015 MERUPAKAN ISU SENTRAL DLM UPAYA MENUNDA PELAKS PILKADA SERENTAK PERUBAHAN REGULASI PILKADA SERENTAH AKAN PENGARUHI KESIAPAN KPU DALAM MELAKS TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHAPAN PILKADA YG MEMILIKI POTENSI KONFLIK CUKUP TINGGI ADL TAHAP PENETAPAN CALON, TAHAP KAMPANYE, TAHAP PRODUKSI & DISTRIBUSI LOG, TAHAP PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA PENETAPAN PASLON TERPILIH, SENGKETA HASIL PILKADA & PELANTIKAN KEPALA DAERAH HASIL PILKADA. PERMASALAHAN YG MUNCUL DALAM PILKADA SERENTAK DILATARBELAKANGI PERMASALAHAN 5 PILAR (PENYELENGGARA, REGULASI, LOGISTIK, PESERTA DAN PEMILIH) PERLU DIANTISIPASI SCR DINI OLEH POLRI MELALUI KOORDINASI & KERJASAMA LINTAS SKTORAL SHG POTENSI KERAWANAN DPT DIELEMINIR. 21
ANTISIPASI DAMPAK KEPUTUSAN PRESIDEN YG TIDAK AKAN TERBITKAN PERPU DALAM MENYIKAPI CALON TUNGGAL DAN HANYA BERIKAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN (7 HARI) BAGI DAERAH YG HANYA MILIKI 1 PASLON, SERTA DAERAH YG MILIKI 2 PASLON (83 DAERAH) YG MEMUNGKINKAN TERDAPAT CALON YG TIDAK LOLOS VERIFIKASI DAN RIKKES. TETAP MONITOR PERKEMBANGAN RANGKAIAN GUGATAN TUN PASCA PENETAPAN CALON YG RAWAN TERJADINYA PENGERAHAN MASSA KASATWIL AGAR PERSIAPKAN LANGKAH2 STRATEGIS UTK ANTISIPASI PERKEMBANGAN DINAMIKA SITUASI POLITIK YG DINAMIS PD SETIAP TAHAPAN PILKADA SERENTAK YG DAPAT MENGGANGGU SITUASI KAMTIBMAS ANTISIPASI MANUVER POK2 ANTIDEMOKRASI & POK RADIKAL YG AKAN GANGGU JALANNYA PILKADA SERENTAK DG MELEMPAR ISUE2 YG DAPAT MENGGANGGU KEUTUHAN NKRI DAN GANGGUAN KAMTIBMAS LAINNYA TINGKATKAN KESIAPAN KESATUAN DAN BERIKAN PENCERAHAN/PENGETAHUAN SETIAP SAAT KPD SELURUH PERSONEL TERKAIT PERKEMBANGAN SITUASI & PERMASALAHAN REGULASI PILKADA SERENTAK. JAGA SINERGITAS, NETRALITAS & TINGKATKAN KOORDINASI DG STAKEHOLDER DLM UPAYA MENCIPTAKAN SITUASI YG KONDUSIF DI WILAYAH MASING2 22
11
07/09/2015
PERKEMBANGAN SITUASI 1. KONFLIK PARTAI GOLKAR BERIMBAS KE WIL NTB, TERDAPAT DUA KUBU KEPENGURUSAN GOLKAR DI WIL: a. GOLKAR KUBU ARB DIPIMPIN HM SUHAILI FT (KETUA) & MISBACH MULYADI (SEKRETARIS). b. GOLKAR KUBU AGUNG L DIPIMPIN H MESIR SURYADI (KETUA), DAN IHSAN KARYAWAN AMIN (SEKRETARIS) 2. KONFLIK PPP BERIMBAS KE WIL NTB, TERDAPAT DUA KUBU KEPENGURUSAN PPP DI WIL: a. KUBU ROMAHURMUZIY DIPIMPIN HJ WARTIAH (KETUA). b. KUBU DJAN FARIDZ DIPIMPIN MUHAMMAD, SH KETUA)
KET : KAB YG MENGIKUTI PILKADA : 6 WIL KOTA YG MENGIKUTI PILKADA : 1 WIL
GELAR KUAT PAM PILKADA 2015 JUMLAH KUAT POLRES : 4.499 BKO POLDA : 3.753
3. DI KANTOR KPU KOTA MATARAM, NTB UNJUK RASA DARI PENDUKUNG PASLON WALKOT/WAWALKOT MATARAM H. AHYAR ABDUH – H. MOHAN ROLISKANA, MENUNTUT KETEGASAN KPU KOTA MATARAM UTK MENDESAK BALON ROSIADY SAYUTI KASDIONO SEGERA LAKUKAN PENDAFTARAN/ KEPASTIAN TERHADAP PENCALONANNYA KARENA SUDAH MEMASANG BALIHONYA. DALAM AKSINYA PENDUKUNG YG ATASNAMAKAN GALANG BULAN LAKUKAN BLOKIR JALAN DI DEPAN KANTOR KPU KOTA MATARAM DAN MELAKUKAN PERUSAKAN PAGAR BESI KANTOR KPU. 4. PASLON YG MENDAFTAR KE KPU PROV/KAB KOTA : a. KABUPATEN : 20 PASLON ( 5 PERSEORANGAN/ 15 PARPOL) b. KOTA : 1 PASLON (PARPOL)
12
