J{
|[t
rt
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONASIA MARKAS BESAR
rt
:t !t
[| !-
;
* 9k
tr
F E
5 ;
D
!t
lt I e I h lFr
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RBPUBLIK INDONBSIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLII( INDONESI,{
j
il
t.
TF
t 1i
7 i,
i
lft i.
n !'
t ! !
E i1
lf
|t
r
f r-
\I
tt:
(i"-
I
I
L
trti
2016
t7! t
i il I
-.
l-n
F
rta-
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
n
F tr rf, r F F P tr tr tr FE F
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBI,IK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIX TNNONBS I
r3
P
b
=E
i
5t
l3 :3 :3 € :LD
:l
t:
13 13
s "
i'f'l
ta
.
2016
p F F F3 F
7
F3
P F P
F F
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2OL6 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, r
F F
"-f .'
i
i I
l
Menimbang
a,
bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia il alat negara yang berperan dalam memelihara
dan ketertiban masyaiakat, menegaltkan hu.
m, serta
memberikan perlindungan, pengayoman dan
kepada masyarakat dalam rangka
F F
b.
keamanan dalam negeri; i bahwa sesuai pasal 25 ayat (1) Undang_Undan! Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian Negara j nepublik I
Indonesia, setiap anggota Kepolisia' fVegar{ Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerrni"fu peran,
fungsi dan kemampuair, serta sebagai
c.
F F F H
LeaUsafran wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya;
bahwa pemberian pangkpt anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilak$anakan secara serQktif dala_m
upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kernarnpuan,
pembinaan
karir, d* I batasan wakhr
pengabdian personetr dalam dinas Kepolisian , Negara Republik Indonesia sesuai periode, persyaratan dan prosedur;
F F3 F F
-2-
P
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
F
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kepangkatan
P
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
F F
Mengingat :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
1. .
Negara Republik indonesia (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41.68);
2.
Peratura-n Presiden Nomor
52 Tahun
2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Negara
Republik Indonesial
MEMUTUSKAN:
F
Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI KEP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
i
Dalam peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengrln:
1.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indondsia yang selanjutnya disingkat Aqggota polri adalah pegawai Negeri pada polri.
2.
F F
P F E
Pangkat adalah tingkat kedudukan yang mencerminkan
peran, fungsi dan kemampuan, aerta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penUgasan.
3. Administrasi
Kepangkatan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistem.atis terkait dengan pangkat Anggota Polri sebagai bagian dari sistem pembinaan karier,
-34.
Kenaikan Pangkat adalah pangkat yang alU"rit
5.
Kenaikan Pangkat Reguler adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tinggi kepada Anggota polri sesuai periode Kenaikan.Pangkat sebagai penghargaan kepada Anggota Polri yang telah memenuhi Syarat sesuai ketenhr'an.
6.
Kenaikan Pangkat pengabdian adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tingst kepada Anggota polri atas Pengabdian dalam melaksanakan tugas secara terus menerus tanpa cacat, i
7.
Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selairjutnya KPLB adalah pangkat yangj diberikan kepada
Polri setingkat lebih tinggi debagai U"-r*tuqp"r, terhadap prestasi luar biasa dalam pd i<epolisian, tidak terikat oleh peraturan ienaikan seca-ra umum dan mempunyai akibat adn penuh. B.
9.
Kenaikan pangkat Luar Biasa Anumerta yang tnya disingkat KPLBA adalah pangkat setingkat leL tinee "diberikan yang kepada Anggota polri. yang gugur/ meninggal dunia d*1"q melaksanakan tugas Pangkat Efektif adatah pa4gkat yang di kepada Anggota Polri aktif dan memiliki
penuh.
akibat adnjinistrasi i
10, Pangkat Lokal adalah pangkat yang d.iberikani tepaOa Anggota polri altif untuk sementara yang men3aranta' tugas khusus dan memerlukan pangkat yang lebih tinggl dari yang disandangnya, namun tidak
administrasi..
! I
i
,l
11'
P3ngkat
memiliki akibat
iituler adalah parigkat yang diberikan kepada
warga negara Indonesia di luar kalangan porri berkaitan dengan tugas yang mengh#uskan adanya rc:*U"t
f"r* memiliki pangkat keporisian, berlaku selama masih
memangku jabatan tersebut serta mendapat perla-trruan administrasi terbatas.
F F
E H P P
F
P P F
F F F
F F F3
F tr F
P P tr P P P P P
tr
F"
E
_T-
t2. Dewan Pertimbangan Karier yang selanjutnya disingkat DPK adalah badan yang bersifat nonstrukhrral yang berada di tingkat Mabes polri, satuan induk organisasi
darr satuan kewilayahan, yang bertugas dan berkewajibari . memberikan saran_saran serra
pertimbangan berkaitan dengan pembinaan karier Anggota Pbiri. t-
Lt.
Masa Kerja adalah penghitungan masa bakti sejak diangkat
merladi Anggota polri sampai dengan pangkat tera.khir yang tidak terputus_puhls.
I4. Masa Dinas perwira yang selanjutnya adalah masa dinas yang dihitung sejak
Perwira Polri.
MDP
meqjadi
15. Masa Dinas Daiam pangkat yartg sele
MDDP adalah masa Anggota polri
dalam setiap tingkatan
masing_masing
kepangkatan. 16.
Masa Dinas Dalam Jabatan yang selemjutnya MDDJ adalah masa mLnduduki jabatan
struk Iungsional tertentu yang c{ihitung seja} dikeluarkan.
77. Terhitung Mulai Tarrggal yang selanjutnya adalah tangga.l dimulainya penghihrngan
keputusan.
TMT
berlaku
18. Pendidikan pengembaasan va',s 6-l^_:_-._ Dikbang ^o"r* pembentukan
o
""dilil; ifi :J'3.:,Ti#ffi
{Diktuk).
19. pendidikan Kedinasan
D^r.-:
dJ l
;"*_i;:*
dengan biaya
dinas.
2O. pendidikan Non Kedi akademik, *uu", bukan
k"4.
*#_#ff::;
kerja sarna pendidikal
adalah pendidikaa
oul""l pJofesi ",tlttt yang diselenggaralan'
oleh pohi a
institusi lain' tidak mehlui p"no"ro"** ""ro"
iD
ir 3 p 3 p I
-5Pasa,l 2
Administrasi Kenaikan pan gkat d'aksanakan denga' prinsip : a' legalitas, yaitu penyelenggaraarl Administrasi Kenaikan
p p b b f p b I p
Pangkat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b'
I
F
p p b p
c'
akuntabel, yaitu penyelengga-raan Administrasi Kenaiken Pangkat dapat dipertanggungj awabkan;
obyektif, yaitu penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat dilaksanakan ' sesuai dengan kompetensi, prestasi, dedikasi dan jasa_jasa polri;
d. transparanr yaitu
Anggota
penyelenggaraan
Kenaikan. pangkat dilaksanakan seca-ra terbuka;
selektif, yaitu penyelenggaraan Administrgsi Pangkat dilaksanakan berdaserkan Ouruy**
[;
ditetapkan rnelalui sidang DpK; berkeadilan, yaitu penyelenggaraan :
-f:
.
Kenaikan pangkat , dilaksanakan prestasi/dedikasi kesernpatan yans g.
atas
""-:L"- ;JH""'#::
konsisten, yaitu penyelengga_raan Administrasi
Pangkat dilaksanakan sesuai dengan ketent
berlaku oleh siapapun dan
dalamuJ;r:lT""rTJ*t-
edminis laltl;"*u*' pangkat ----v$eer rp'.'UtrErr :::TT:" :dilaksanar
enveren gsaraan
samnai vand tertinggi. +6-r.:___. npai yanF
BAB II GOLONGAN KEPANGKATAN pasal 3
Golongan Kepangkatan polri terdiri dari: a. perwira;
b. c.
tsintara; dan Tamtama.
F F
,6Pasal 4
F
Golongan Kepangkatan perwira sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3hurufameliputi:
a.
Perwira Tinggr (pati) polri terdiri dari:
1. 2. 3. 4, b.
Jenderal Polisi; Kornisaris Jenderal polisi (Komjenpol);
Inspektur Jenderal polisi (Irjen pol); dan, Brigadir Jenderal polisi (Brigjen pol);
Perwira Menengah (pamen) polri terdiri dari: 1. Komisaris Besar polisi (Kombes pol);
2. g.
c.
Ajun Komisaris Besar Folisi (AKBp); dan Komisaris polisi (Kompot); Perwira pertama (pama) polri terdiri dari: 1. Ajun Komisaris polisi {AKp);
2. 3.
F
F
Inspektur polisi Satu (Iphr); Inspektur polisi Dua (Ipda).
d"r,
-r .-
pasal 5 Golongan Kepangkatan Bintara sebagaimana dimak Pasal 3 huruf b terdiri dari:
F
a. b. c. d. e. f.
d dalam
.{un Inspektur polisi Satu (Aiptu); A,jun Inspektur polisi Dua (Aipda);
Brigadir polisi Kepala (Bripka); Brigadir polisi (Brigpot); Brigadir polisi Satu (Briptu); dan Brigadir polisi Dua (Bripda).
.' pasal 6
Golongan Kepangkatan Tamtama sebagaimana dalam Pasal B huruf c terdiri dari: a. Ajun Brigirdir polisi (Abrip);
P H
b. {un Brigadir polisi Satu (Apriptu); c. Ajun Brigadir polisi Oua 1e!ripda;; d. Bhayangkara Kepala (Bharaka); e. Bhayangkara Satu (Bharatu,l; den f. Bhayangkara Dua (Bharada|,
dimaksud
P
-7 -
F
BAB III
F
P P
F F FD F P P
F tr F tr F Fs tr tr P
p P P
tr F F F F F tr F H
SIFAT, JENIS DAN PERIODE KENAIKAN PANGKAT Bagran Kesatu
.
Sifat
Pasal 7
Sifat Pangkat Anggota polri terdiri dari:
a. b. c.
Pangkat Efektif; Pangkat Lokal; dan Pangkat Tituler.
pasal
B
Pangkat Efektif sebagaimana dimaksud daram pasal
ihuruf a
digunakan oleh setiap Anggota polri ,.fJmJ riri tugas kepolisian sesuai
(1)
kepangkatannya.
,
Pasal 9
Pangkat Lokal sebagaiinana dimaksud. dalam Pasal 7 huruf b d.iberikan kepada Anggota polri sebagai
keabeahan pelaksanaan tugas atau Jabatan sementara
(2) Pemberian pangkat Lokal
,i
tidak
administrasi. (3)
bersifat I
membawal
"kiUat
Persyaratan pemberian pangkat Lokal sebagai uertit<'t:
a. diusulkan oleh
.
Kasatker/Kasatwil I Uurr*"r,
melampirkan surat perintafr pelaksanaan t rS*";
b. tidak
sedang dalam **r" menjalani trrt.r*"r, pidana atau hukuman disiplin kod.e etik profesi polri; dan
c.
layalt dan mampu untuk menjalankan hrgag sesuai dengan tuntutan pangkat yang digunakan. (41 Pejabat yang berwenang rhemberikan sprin pa'gkat Loka]:
a.
tingkat Mabes polri:
1.
Kornbes pol oleh Kapolri; darr
-B-
2. b.
AKBP ke bawah oleh Kasather dan dilaporkan kepada As SDM Kapolri.
tingkat Polda, Kombes pol ke bawah oleh Kapolda dan dilaporkan kepada As SDM Kapolri.
Penggunaan Pangkat Lokal sesuai batas wakhr yang telah ditetapkan dalam surat perintatr.
(s)
Pasal 10
Pangkat Tituler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c diberikan kepada warga negara yang diperluka'
(1)
' (21
karena keahlian kleususnya dan bersedia untrrk menjalankan tugas jabatan tertentu di Penggunaan pangkat Tituler hanya birlafru
Polri.
bersangkutan memangku jabatan tertentu
meqjadi
yang
dasar pemberian pangkat dan mendapat
F F
administrasi (3)
R
l
Warga negara yang diberi' pangkat Tituler dimaksud pada ayat (1) berlaku peraturan kode etik Anggota polri.
(4)
Persyaralan penerima pangkat Tituler:,
a. b.
F F F F F F tr tr
terbatas.
c'
wa.rga negara Inddnesia;
iertakwa kepada T\rhan yang Maha Esa; selia dan taat kepada pancasila dan uttD Tahun 1945;
d. e. f. g.
usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tatrun; berkelakuan baik; sehat jasmani dan rohani;
memiliki keahlian khusus dan pengalaman sesuai
dengan jabatan yang sangat diperlukan di
lingkungan polri; dan
l
h. tidak pernah menjalbni hulinrman penjera, atau tidak pernah ditelapkan ,.U.g; i*"rr*UV terdalc\ffa tindak pidana.
(5)
Pejabat yang berwenan.g memberikan Sprin pangkat
Tituler:
a.
tingkat Mabes polri:
1.
Kombes pol oleh Kapolri; dan
F P
t
9-
2'
F F
b' (6)
P
F F rD F
c.
P F F P P tr tr P
P P P P P tr P tr
P FD
t
Persyaratan jabataa tertentu di'ringkungan polri yang pangkat dapat diberikan Tituler sebagai berikut: a' jabatan tersebut merupakan jabatan perwira porri;
b.
Fs
AKBP ke bawah oleh Kasatker dan d'aporka' kepada As SDM Kapolri. tingkat polda, Kombes pol ke bawah oreh Kaporda dan ililapdrkan kepada As SDM Kapolri.
tidak tersedia personel pangkat perwira polri yang memiliki keahlian untuk menduduki jabatan tersebut; dan masa jabatan paling lama 2 (dua) tehun diperpanjang paling banyak 1 (satu) kati. Bagian
Jenis Kenaiken pangkat
l*
i
i ;
Pasal
i.l
.Ienis Kenaikian pangkat di {ngkungan polri, terdiri uJuu, Kenaikan pangkat
a. b.
Reguler; Kenaikan pangkat pengabdian,
c. d,
KPLB; dan
I j
KPLBA.
Bagian (etiga Periode Kenailgan pangkat
paragraf
L
Kenaikan fangkat Reguler
\ Kenaikan pangkat *"*n:"01j;u", secara berkhra pada periode 1 Januari atau 1 JLU tahun berjalan, kecuali Kenaikan pangkat ke dan dalarn golongan pati polri.
i
lrir
Kedua
an dapat
'
s € s
-to-
:e :o
Paragraf 2 Kenaikan pangkat pengabdian
]D
:g
s
Pasal 13 Kenaikan Pangkat pengabdian, diberikan paling rama S (tiga) bulan dan paring singkat 1 (sahr) bulan sebelum
(1)
:e
yang bersangkutan pensiun serta mempunyai akibat administrasi penuh
s
=D
fi :o tg
rt
Kenaikan Pangkat pengabdian ke
l2l
I
(3)
(41 TMT Kenaikan pangkat ppngabdian TMT pensiun.
=e
Paragraf 3 KPLB dan IGLBA .i
€
f3 :9
;
(1)
(21
lPasal L4
KPLB diproses tidak, terikat periode, (satu) kali dalam dinas aktif. KPLBA diproses tidak terikat (satu) kati.
f) €f
s
BAB IV PERSYARATAN
fB 39
BagtaniKesatu Kenaikan pangkat Reguler
3D I
FD
i
paragraf
L
Persyaratan Umum
t$ :E il *-:,
ke
Regular (periode 1 Januari dan 1 Juli). Kenaikan pangkat pengabdian ke Brigjen pol dhn ke Irjen Pol tidak terikat periode.
r) €
pol
bawah bersamaan dengan usuran' Kenaikan pa.gkat
:g
:$
Kombes
pasal 15 .Persyaratan ufirur n Kenaikan pangkat Reguler: a. memenuhi MDDp;
dengan
- 11-
b.
khusus perwira memenuhi MDp dan memenuhi MDDJ paling singkat 2 (dua) buran untuk jabatan Kombes por ke bawah sampai pangkat Iptu;
lulus pendidikan formal dan/atau
pend.idikan pengembangan yang dibuktikan dengan surat keterangan
kelulusan
penilaian kinerja dengan kriteria minimal "baiku berdasarkan sistem manajemen kinerja sedikitnya
s =!i
E
lieu;ajrr;
selama 1 (satu) tahun; dan e.
:9 :e
tidak ada catatan personel yang d.apat menyebabkan penundaa' Kenaikan pangkat dibuktika' denga' surat Keterangan Hasil pemeriksaan (SKHp).
Paragraf 2
Fe
:Ir
Persyaratan Khusus
€ €
:E
s q €
=l
s
:E :E rE
3I
F F3 F tr F I
I
I
I
I
Fs I
trrfi
Pasal (1)
16
i
Persyarat'an khusus Kenaikan pangkat Regul, berikut:
Irjen Pol ke Komjen pol, menduduki jaba struktural/fungsional'eselon /:-q vuvrvrt tI r1 A I I)t
/I B; I
b.
sebagai
definitif i
Brigjen Pol ke Irjen pol, menduduki jabatafr definitif struktural/fungsional eselon I B; I
c.
Kombes Pol ke Brigien pol, meliputi:
1.
memenuhipersyaratan: a) pendidikan; dan
b)
MDp dan MDDp;
2..menduduki
jabatan
definitif
struktural/fungsional eselon II A; AKBP ke Kombes pol, meliputi: 1. memenuhipersayaratan: a) pendidikan; dan
b) MDp dan MDDp; 2. telah mendud.uki
jabatan
struktural/fungsional eselon II Kotnpol ke AKBp, meliputi: 1. memenuhipersyaratan:
Et3;
definitif
-t2a) Pendidikan; dan b) MDP dan MDDP; 2, telah menduduki jabatan f.
definitif
strulctural/ fungsional eselon IIIA2. Pangkat AKP ke Kompol meliputi:
t.
memenuhipersyaratan:
a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDp; 2 telah menduduki jabatan
definitif
struktural/ fungsional eselon IIIB.
g.
IPTU. ke AKP,
1.
meliputi:
mempunyai MDp dan MDDp; dan
2, telah menduduki jabatan i definitif struktural/fungsional eselon tVA;
h.
IPDA ke IpTU,
meliputi:
-{ ..
1. mempunyai MDp dan MDDp; dan 2. .telah menduduki ja6atan
i. j. k.
1.
struktural / furigsional eselon iVA. AIPDA ke AIpTU deingan memenuhi nnOOp. Bripka ke AIpDA dengan MDDp; Brigpol ke Bripka dengan MDDp; Briptu ke Brigpol dengan
MDDp; m. Bripda ke Briptu dengan MDDp; n. Abriptu ke Abrip dengan MDDp; o. Abripda ke Abriptu dengan MDDp; .
p. q. r. t2)
\
definitif
Bharaka ke Abripda dengan MDDp; Bharatu ke Bharaka d.engan MDDp;
dan
I I
j
i
:
Bharada ke Bharatu dengan MDDP. Kenaikan pangkat Brigien FoI ke hjen pol dan seterusnya tidak mempersyaratkan MDp dan MDDP. memperoleh percepatan berraku satu kali daram gorongan
kepangkatan Bintara atau,Tamtama dan dapat bersifat komulatif dengan ketentuan
:
a. telah mengikuti pendidikan kejuruan
(Dikjur), dengan waktu pendi{ikan paling singkat I (satu} bulan, mendapat percepatan O t..r"_t bulan;
I !
-13-
?
l
b.
I
rendatr B), mendapat percepatan 1 tahun;
l
c.
il
t
t I
t p
memiliki rjazatr strata dua (terarrred.itasi paling rendah B), mendapat.percepatan
l !
I I t t
memiliki Uazah strata sahr (tera}reditasi O*Urr*
d,
I
(sahr) tatrun; dan
memiliki ijazah strata tiga (teralcreditasi paling rendah B), mendapat percepatan UKp 1 tahun. Pasal L7
Persyaratan pendidikan, MDp, dan MDDP sebagaimana dimaksud dalam pasar 16 ayat (1) untuk Kenaika' pa'gkat Reguler tercantum pada rampiran "A"
ya'g merupaka'baga'
tidak terpisahkan dari perahrran ini. Pasal 18
Kenaikan pa4gkat bagi per#ira yang a€ dikbangum dan Sl/S2/Sg kedinasan yang (satu1 tahun.atau lebih dapat diusulkan sebagai berikut: ,
)
i i
i.:
)' p
a. telah
memenuhi MDp darr MDDP dengan diperhitungkan pendidikan yang sedang
b. c.
)
/
masih berstatus peserta dittik; untuk kenaikan pangkat !e AKp, ke Kompol dan tanpa mempersyaratkan j abatan; dan usulan kenaikan pangkat oleh kasatker/kasatwil.
)
t
tidak
Pasal 19
:
Penundaan Kenaikan pangkat akibat putusan sidang disiprin, berlalar MDDP selanjutnya. l
,
t I I
paragraf
iB
i
Persyaratan Administrasi
)
pasal 20
I
I t
t. t D I
\'
Persyaratan
a. b'
ministrasi Kenaikani pangkat Regurer meliputi: riwayat hidup singkat; ad
l
salinan/fotokopi surat Keputusan (skep)/Keputusan (Kep) penga'gkatan pertama menj adi
"*'*'
^;*;;;;';;;;:
E
F P
L4-
c, d. e.
F F
P P
F P tr P F F
P P
tr tr tr tr F
P P p
salinan/fotokopi Skep/Kep pangkat terakhir; oalinan/fotokopi Skep/Kep penetapan gaji teraktrir; khusus Perwira m.elampirkan salinan/fotokopi: 1. Skep/Kep pengangkatan pertama sebagai perwira;
2. 3.
Skep/Kep jabatan terakhir; dan
Sprinlak jabatan terakhir sesuai DSp;
f. penilaian kinerja dengan kriteria minimal .baik', berdasarkan sistem manajemen kinerja sedikitnya selama 1 (satu) tahun;
g.
salinan/fotokopi tiazah Diktuk
dan Dikbang
yarrg
i
dimiliki;
h. salinan/fotokopi rjazah pendidikan
Umum
(Dilmm)
terakhir; i.
j.
surat Keterangan Hasil penelitian (SKHp); dAn . Surat keterangan lulus uji Bela airi polri 'khusus golongan pangkat Tamtdma, Bintara arf, eama. .
I
gagt3n Kedua KPLB dan KpLBA
Pasal 21
I
Persyaratan umum d.an k*rusus K'LB da. KpLBifr sesuai dengan peraturan Kapolri tentang pemberian penghargaan di Lingkungan polri. ;
Bagian Ketiga Kenaikan pangkat pengabdian
tr F
paragraf
1
Persyaratan Umum
Persyaratan umum meliputi:
a. b.
pasal 22
unfuk Kenaikan pangkat
memiliki. Bintang Bhayangkara Nararyal memenuhi MDDp;
pengabdian
:0
s s :E
-15c.
:e
khusus kenaikan ke Kombes pol, Brigien pol
1. memenuhi MDp; dan 2- lulus pendidikan 'formar dan/atau
:E :E ilt
keterangan kelulusan I ijazah; d.
penitraian kinerja dengan kriteria minimal "baik berdasarkan sistene man4jemen kinerja sedikitnya
selama 1 (satu) tahun; e.
tidak ada catatan personel yang dapat menyebabkan penundaan I(enaikan pangkat dibuktikan dengan surat ', Keterangan Hasil penelitian (SKHp); ,
!3 ;
s
tidal< pernah menerima/menjalani putusan disiplin, kode etik dan pidana dibuktikan
s
Keterangan belum pernah melakukhn< Hukum dari pengemban Fungsi propanr;;
I
I
iE
p
]E
pendidikan
yang dibuktikan dengan surat
pengembangan
33
s
Irjen
Pol:
:s :s =D
da'
g,
usia minimal 57 tahun, .sebelum mencapai Pensiun (BUp);
h.
darr
Usia
'
masa Kerja di Kepolisian paling rendah 32 Paragraf 2 Persyaratan,Khusus
I I
,.!
:
Pasal 28 (1)
Persyaratan khusus Kenaikan Pangkat perlgabdian diberikan. secara selektif kepada anggota polrii dengan
ketentuan sebagai berikut:. a. Brigien pol ke Irjen pol.
b.
c.
1.
pendidikan;
2. 3.
MDp, MDDp; dan Masa Kerja;
Kombes pol ke Brigien pol meliputi:
1. pendidikan; . 2. MDp, MDDp; dan 3. . Masa Kerja;
,
AKBP ke Kombes pol, meliputi: pendidikan:
1.
JE
-16-
4t
:s 2. 3.
:o re :E
:o i
s s
:3 f3 :e €
d. {21
E3
Fr t_
F F
Kompol ke AKBP ke bawah dengan persyaratan
MDDP dan Masa Kerja. Kenaikan Pangkat pengabdian merupakan pangkat efektif Pol).
(3) usul
Kenaikan pangkat pengabdian yang melewati batas waktu yang telah ditentukan atau sud.ah pensiun tidak dapat diproses.
(4)
Bagi anggota Polri yang Dipertahankan Dalam Dinas tidak mendapat Kenaikan pangkat pengabdian
Aktif
(5)
Kenaikan Pangkat pengabdian harus
hasil
*.*p*i.* I
sidang DPK.
:t I
Masa Kerja.
terakhir dan berlaku sampai dengan Bintang Dua (Irjen
f,E
!o
MDP, MDDP; dan
pasal 24
Persyaratan pendidikan, MDp, MDDP :dan M, Ke{a sebagairnana, dimaksud dalam pasal 2g ayat t|1l unhrk pangkat Kenaikan pengabd,ian tercantum pada farJpi "B' yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peratfrran ini.
P
paragraf
I
B
Persyaratap Administrasi
€
I
,l i
I
=E
pasal 25
I
P P
F p
Persyaratan administrasi Kenaikan pangkat pengabd.ia' meliputi:
a. b'
I
I
F P tr F
P
c. d. e'
riwayat hidup singkat;
salinan/fotokopi surat. Keputusan (skep)/Keputusan
(Kep) pengangkatan pertama menjadi Anggota potri;
salinan/fotokopi Skep/Kep:pangkat terakhir; salinan/fotokopi Skep/Kep penetapan g4ii teralctrir; khusus ke Kombes por, ke Brigien por dan ke Irjen pol melampirkan salinan/ fotokopi:
1' 2, 3.
skep/Kep pengangkatan pertama sebagai perwira; Skep/Kep jabatan terakhir; dan Sprinlak jabatan t.."kh; DSp. "esuai
'=0 t.
:o
-17-
I 3 i
4'
:E
5, 6.
:s :o :$
7. Kep
€ €
ft
s
SKHP. I I
BAB V
I
FI Fr I
s I
p I
I
Fs I
Fs
5
I'
TATA CARA PENGUSULAN KENAII(AN BANG
rPasal 26
Pengusulan Kenaikan pangkat Reguler dqn peng"{dr"rr pada golongan perwira, Bintara dan Tamtama di stnrkrrrrPorri dan di
JJ
t"*,*t;;;,ffi'"TH
;.:il::i
a. diusulkan oleh Kasatker di ingkungan e -- nru["" rur'', "'!'tvvo polri, Kasatwir atau Kasatwil,. aror, pimpinan _:_ organioat. n pcnggunf kepada Kannrri rr_ Kapolri I
H:i.y:.t.
rly
administiasi dan sidang DFK;
ro
!t l-.
di
selama.l .(satu) tahun; dan
€ €
yang
penilaian kinerja dengan kriteria minimal ,baik, berdasarkan sisterh manajemen ,kinerja sed.ikitnya
s g s :E s
s
penghargaan/catatan prestasi
tandatangani oleh Kapolri.
:E
:E
Skep/Kep bintang Bhayangkara Nararya dan bintang jasa/satyalencana/piaga:n penghargaan; dan
:D :D
:e :o
ijazah pendidikan Diktuk dan Dikbang yang dimiliki; ijasah Dikum terakhir;
J"::":::y:1*,
c'
seterarr
khusus dan
persyaratan administrasil,
^;;;;io;;;
merampi*;
;;;*.,
usulan kenaikan pangkat dari luar struktur orga.isasi polri harus melampirkan: 1' surat perintah peraksanaan tugas dari Kaporri atau Kapolda; i
2.
usulan
I,
,
J;ffi Jil**,*1J:"#*.:,7
dar"acara serah terirna. pensukuhar/pera'1ik"r./"b;:;
Berita
acara
:o ]U
-18-
xo
:o :o
3.
Pol harus melampirkan Keppres tentang
]E
pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan eselon I dari Hasil Tim penilaian Akhir (TpA);
:o =3
d,
kenaikan Pangkat Pengabdian diusulkan 6 (enam) bulan sebelum Anggota Polri yang bersangkutan pensiun;
e,
berkas pengusulan Kenaikan pangkat dilaktrkan
:D
:t
penelitian oleh Biro Pembinaan Karier (Robinkar) ssDM Polri dan hasilnya dihrangkan dalam berita acara hasil
;o €
:e
s s
f,t €
b
usulan kenaikan pangkat dari Brigjen pol ke Irjen
penelitian; f.
hasil penelitian berkas pengusulan Kenaikan ppngkat, dikirimkan kepada As SDM Kapolri unhrk di kepada DPK sebagai bahan pertimbangan dalaml sidang Kenaikan Pangkat; dan
g. _
hasil usulan DpK ditindakla4juti Biro Bipkar SS dengan membuat usulan kenaikan parrltat
f,E
Presiden untuk menerbitlian Kepres Kenaikan
:3
Kombes pol,
r3 :E
melampirkan:
-"
1. beri{a
r3
EE
nt I
p
nt I
rill I
ti
acara
ke
serah
polri; dan
:3 :g F
ke dan dalam golongan pati
terima ' atau Pelantikan/pengukuhan, dan Keppres tentang pengangkatan dalam jabatan eselon I/Haqit Tim penilaian Akrrir (TpA) untuk kenaikan panglkat ke pol Irjen yang bertugas di ruar strrrkhrr orj"rri"*"i
f3 :9
I
,bes
golonffi pati yang ditdndatang oleh Kapolri dan dikirimkaal ke presid.en metatui Sehil
l3
t.-
t"
Pol, ke dan dalam
Polri
2.
h'
salinan/fotokopi Skep/Kep bintang Bhayangkara Nararya untuk kenaikan pangkat pengabdian. hasii usulan DpK ditindakrarduti Biro Binkar ssDM polri dengan membuat usulan kend.ikan pangkat ke AKBp, ke I(ompol, pama, golongan Bintara a*, gotorrgan Tamt^ma kepada Kapolri untuk Keputusan Kenaikan pangkat.
s f$ - 19-
!B
:s lo :o
Pasal 27 (1)
Pengusulan I(enaiken pangkat reguler dan pengabdian
lebih dari 1 (satu) orang, dibuat secara kolektif da'
r9
dikelofipokkan menurut kepangkatan yang
:*
ts
(21
]E
dituangkan dalam benhrk matrik berupa soficopy. Usulan Kenaikan pangkat reguler dan, pengabdian hanya berlaku untuk satu kali periode.
:o f3
(3)
s
(41
Keterlambatan usulan Kenaikan pangkat, d.iproses pada periode berikutnya. Dalam' pelaksanaan kenaikan pangkat polri dengan memanfaatf
:o
melalui proses UKp
pofri
elektronik.
j
:B
i
f3
pasal 2g
s
Prosedur pengusulan KPLB dan KpLBA sebagai
a.
€
:o :a :o
rt :3 :e :$ f3
(SIPp)
b.
diusulkan oleh Kasatker di lingkui
Polri, Kapolda, atau Kasatghsops kepada l{apolri U As SDM Kapolri;
berkas pengusulan Kenaikan pangkat penelitian oleh pengemban fungsi SDM
ekukan dan
dituangkan dalam berita acara hasil peneliti c.
dikirimkan
kepada As SDM Kapolri
kepada Dewan p'enghargaan
d+"*J;-, sebagai j O*"r,
unhrk
pertimbangan pemberian Kenaikan.pangkat;,
hasil keputusan sidang Dewan pen$hargaan diserahkan kepada As SDM Kapolri untuk d{jadikan bahan Peolr'usunan keputUsan Kenaikan pangkat;
=9 g
As sDM Kapolri menerbitkan keputusan Kenaika'
i*
FT
Pangkat untuk pama, Gol0ngan Bintara
Fe t_
serta menyiapkan kepufusan Kenaikan pangkat ke Kompol dan ke AKBP untuk ditandatangani Kapolri;
I
t_
F
rgt raI
I
F3 r;:.
a* t*t"*.
dan f.
Kapolri mengusulkan Kenaikan pangkat ke Kombes Pol, ke .an dalam golongan pati polri U.O*"
"j;.
s 33 s
-20-
I
:o
BAB VI
s g g
s s s
:o :o f3 :g :o
PEMBERLAKUAN PENGHITUNGAN MDP
(1)
.
Penghitungan MDp Anggota polri sebagai berikutl
a.
tanggal pelantikan menjadi perwira;
b.
menjadi
c.
:3 :3 €
g :3 I
F F F F
p r-t
perwira;
:
ldrusus bagi perwira Lulusan Setukpa/
yang
mempunyai 2 (dua) angkatan dalaml tah{rn. yang sama, kenaikan p4ngkat sel{njutnya
unhrk
angkatan yang pertama dise"u*ikfrr a. angkatan yarg kedua, sesuai aeingan
MDP
/Kep
.l
penetapan Masa Dinras perwira;
d.
=?
5
bagi Perwira yang bersumber dari perwira Beasiswa, MDP dihitung dari TMT K"p presid,en dan Skep
Kapolri tentang penggqjian dan pengaagkatan
:T
s s
bagi Perwira dari sumber pendidikan Akpol, SIPSS,
SIP dan SAG perwira penghitungan MDp sejak
U :e :o
Pasal 29
dalam hal waktu berlakunya TMT menjadi tidak tercantum tanggal dan bulan,
MDP
dihitung mulai tanggal 1 pada bulan
e'
tahun
peneirbitan Skep/Kep; dan
bagi perwira yang dilantik pad.a bulan Jr{li atau Agustus dapat diusirrka' untuk kenaika' pa'gkat pada periode 1 Juli, dan perwira yang
I
dila'tik bula'
Januari atau Februari dapat diusurkan kenaikan pangkat pada periode t januari. (21 Perwira .yang mendapatkan masa dinas surut, penghifungan MDp dihitung, mulai tanggal, bulan dan tahun yang terca'tum dararn Keputusa* Kapolri tentang Pemberian Masa Dinas Surut Mer{adi perwira.
! :!l
:o
-2r-
! to :o
BAB VII TATARAN KEWENANGAN
-'a
.
:&
f3
I
Pasa_l
30
Kewenangan pena-ndatanganan Keputusa' Kenaikan pangkat Reguler dan Pengabdian Anggota polri oleh:
s
a.
Presiden berdasarkan usulan Kapolri, untuk Kenaikan Pangkat ke Kombes pol, ke dan dalam golongan pati polri;
Tfr
b.
Kapolri berdasarka' usulan Kasatker/Kasatwil, untuk
c.
Kenaikan Pangkat ke Kompol dan AKBp; As SDM Kapoiri atas nama Kapolri
:o
s
Kasatker/Kasatwil, untuk :Kenaikan pangkat ke
rE
As BDM Kapolri atas narna Kapolri Kasatker atau pimpinan organisasi
:E
:o :e
E
dan
AKP;
na
s
usulan
usulan
'unhrk
Kenaikan Pangkat golongarl Bintara {an Tam lingkungan Satker Mabds polri dan pdnugasan struktur polri; dan
di
di luar
.
e.
Kapoldaberdasarkanpendelegasian
Kapolri
atas usulan Kasatwil, untuk Kenaikan pangkat Bintara darr Tamtama pada Satwil.
:D i€
:s :3 € -1-
3t
E
t
rE
nt €
3I
5
pasal 3L Kewenangar penandatanganan Keputusan
r
K'LB
oleh:
a' b.
Presiden berdasarkan usulan Kaporri, Pangkat ke Kombes pol dan pati polri; Kapolri berdasarkan usulan
Kenaikan
c'
dant
K'LBA
unfuk Kenaika'
Kasatker/Kasaturil, untuk
paagkat ke Xomiol dan AKBp; dan As sDM Kapolri atas nama i
berdasarka' usulan Kasatker/Kasatwil, untuk Kenaikan pangkat pama polri dan golongan Bintara serta Tamtama.
rFI hn
F' t
lFl
-22-
lt"' i._
t;q
fi_ ri
r* [_
BAB VIIT
t-
KETENTUAN PENUTUP
l|'1 t+
r
Fl
'
t"
lFl
Pasal 32
r;
Pada saat peraturan ini mulai berlaku:
rt-
a.
F1 r'Fl
r i
F!
Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/232 IIV l2OOs tanggal 19 April 2005 tentang Pedoman Ailministrasi
di
-
Kenaikan Pangkat Reguler
ri_
Negara Republik Indonesia; dan
lFl fFt
b.
Lingkungan Kepolisian
t_
lri
Surat Keputusan Kapolri No. Poi.: Skep/233 /lVl2OOs tanggal 19 April 2005 tentang pedoman Kenaikan Pangkat penghargaan
l
Kepolisiari Negara Republik ilndonesia,
rh iit'
r F.lrl t
i.
.-
Fl|
-
f,
h i_ rr'ff
r t
lt'?l
i_ tNTt
r. i -l
r"lr
r-
t._ |'t
rr|il rt_ t
r|ri L_
rfil||
r*_ !..
)tri
r-
rml t,
rnr
t
r l
t.
h
r t,
rr'il
nnl
L
r
[,_
lilr
r-' t
r
Flir l.-
T'
idi
dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
i l
...
s3 t:
F3 il
l-
p0
-23-
fl
FJ F0 t_ F3 ti
Pasal 33
Peraturan Kepala Kepolisian
ini mulai berlaku pada tanggal
I
so
diundangkan.'
I
33
s s
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan peraturan Kepala Kepolisia'
ini
dengan penempatann{a daram Berita Negara Republik Indonesia.
:o
i
:E 30
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 20L6
€
KEPALA
g
KEPOLr,srA'ry .
REPUBI,IK INDONF1SIA,
@
j
B'
T+J ILU
gD
.
.BADRODIN
EO
I
HAITI
t".
;
-!' FAL i
i-
P t.. tf?t ['*
r
riTI
L_ rr|Il
r r r r
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KEMENTERTAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ril
Ftfl
Ttd
nrl
FIi
WIDODb EKATJAHJANA
Fti
$:
r e r tri
F.n
r. Fi
l
I I
t
trr'|l
i
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ?oL6 NOMOR 947 j
i I
EGARA
s l_
-24-
33
p I
h0
LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUtsLIK INDONESIA NOMOR 3 TAIIUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I
F3 I
FO I
t_
pe I
F0 3D
:o rS
B
s
:o lg
PERSYARATAN PENDIDIKAN, MDP, DAN MDDP UNTUK KENAIKAN PANGKAT REGULER:
1. GOLONGAN PERWIRA KENAIKAN KE
KE DAN DALAM GOUONGAN PATI
33
:e
t
KOMBES.,POL
E 3E
E AKBP
s bD
disetarakan/Sub Spesialis / Pim Tk.II
25
4
(MDDP KOMBES POL) I
I
.
2L
4 I
(MDDP AKBP)
l
27
1'7
8i
I I
4
i
rl
I
j I
.t
i I
SB
STIK / Sespimma / Spesialis / Pim Tk.I[
i
FilI
KET
I
52 Kedinasan / Non Kedinasan terakreditasi minimal B
!D
MDDP THN
i
Sespimfnen / 53 Kedinasan / 52 Kedinasan yang disetarakan /Sub Spesialis / Pim Tk.II
Sespimmen / 53 Kediieasan /S2 Kedinasan yarrg
3E
MDP THN
disetarakan/
52 Kedinasan / S3 Non Kedinasan terakreditasi minirnal B
:0
r0
PENDIDIKAN POLRI / PENGEMBANGAN Lemhannas / Sespimti / Sesko TNI i PimTk, I / S3 Kedinasan yang
I
l
19
6
MqDP
KoMFoL) :
2t
B
24
9
27
10
:
52 Non Kedinasan terakreditasi minimal B iNon Dikbang
"r,A r* Fni
t_.
rni
r* rili
r: ml
r
t{n
r: nra
KOMPOL
52 Kedinasan / 53 Non Kedinasan STIK / Sespimma f Spesialis 1 pim Tk.IU
'
1'a
5
(MDDP AKPI !
i3
5
r
ilTl
t..-
F! ['_
-25-
ng LE t-
52 Non Kedinasan terakreditasi minimal B
Fs L"_ F ?tl
rh P B
Non Dikbang
tl
i5
7
L7
9
8
4
(MDDP IPTU)
4
4
(MDDP IPDA)
Akpol
[!
AKP
B
SIPSS SIP SAG PA'
Akpol
re
IPTU
3!
ll :T
SIPSS .. SIP SAG PA
IPDA
5 :c
5
I
.2.
3!
GOLONGAN BiNTARA DAN TAMTAMA
I
GOLONGAN
3e
gl
KENAIKAN PANGKAT AIPTU
MDDP THN
AIPDA
5
BRIPKA
6
BRIGPOL
6
3!
BRIPTU
5
gl
BRIPDA
3r! ril
BINTARA
i_ r?ti
r* t_
GOLONGAN
r
F||l
Lnrrl
rr
lirt
rt_
r
]ttl [_
rtl
tr*
!'|l t* [^!l
r n'.r
FtE
KENAIKAN PAN(TKAT
5
MDDP THN
K
Lulusan Diktulc Bintarj r dan
SAG Bintara se:bagai Bi rigadir Pdlisi Dua
---:-----:
i
KETERI\NGAN
ABRIP.
ABRIPTU
nrl
t,_
I
,
TAMTAMA
ABRIPDA BHARAKA
BTNRATU BHARADA
4 5 5 5 5
I
Y.i. rJulusan Diktuk Ta:rrtarrra
Dua
[-
fi' l":
^
as I Enl
-26-
;.
Ft'l
rE.^
lPa
F* h"_
rrt
r p E
!tli
B.
PERSYARATAN PENDIDIKAN, MDP' DAN MDDP UNTUK KENAIKAN
PANGKAT PENGABDIAN
1. KENAIKAN KE KOMBES POL, BRIGJEN POL DAN IRJEN KENAIKAN KE
PENDIDIKAN PoLRr / PENGEMBANGAN
POL
MDDP THN
MDP THN
KET
Etl
1. Merniliki
hr
Nararya.
2. Memiliki SKI{P dan
Surgt
trl
3! i,._
F! rii
Bintang
IzuEN POL
i:
Fla
Lemhannas / Sespimti / Sesko rNI / Pim Tk. I / 53 Kedinasan yang disetarakan
Keterangan pernah
Hukum fBembar,r
32
rn.
61
I
Kapolii
; I
3!
57
h_
Fll
adi
I
rI
paling
}rl
l
L. Menuliki
i,^
lt'.a
I r',
2. Memiliki
rFtl
Surat
t,^
]!'l
r rr &_
r
r
rFl &_
F.|l
tt^
F|
t-
t_ r|n
rn
9^,
rL-
F|| t_ tfll
r'
r r !!r t_
ra
1_
r. 5* rt t-
t-'
Frl
Bintang
Nar,ar5ra.
BRIGJEN POL
Lemhannas / Sespimti / Sesko TNI / Pim Tk. I / 53 Kedinasan yang disetarakan
32
belum melakukan pelanggaran nukrm p{ngemban trUngsi Propnhn. 3. Persehrj.d Kapotri tiliusuUran kepada presiden.
dari
8
lP dan K erangan pernah
SI
Fntuk
4. 5.
I
i
Usia *ir#rd
tahun.
ST
Masa Kegja di Kepolisian paling sedilcit 32 tatlun.
3s
]o
F g
-27
:3 ]l)
Sespimmen / 53 Kedinasan /. 52 Kedinasan yang disetarakan /Sub Spesialis / Pim TK.II
l3 r0 30
Io :o :l)
KOMBES POL
r3 r3 33
1. 2T
.4
Surat belum dari
Pengemban F'ungsi Proparn.
27
8
3. Persehrjuan Kapolri
untuk
diusulkar-r kepada presiden.
Usia minimal ST tatrun. 5. Masa Kprja di Kepolisian ' p"lirrg sedikit 02 talhun.
4. 32
t1
I
3. KENAIKAN KE AKBP KE BAU KENAIKAN TI,NUU-JII{AN POLRI ,KE
H MDP THN
/ PENGEMBANc+AN
t4
MDDP THN
KEI
1. Memiliki Niararya.
:3 13 F3 F3 33 I
Fs t'fw1
i
nintang
I
2. {emitiki $fUp dan Ifeterangan Ptr* Delum I pernah
I
:3
33
Keterangan pernah
'l
33
F F
,
pelanggaran Hukrrm
52 Kedinasan I 53 Non Kedinasan terakreditasi minimal B
13
:o
Bintang
2. Memiliki SKHP dan
:3
s 33 s
Memiliki Nararya.
melakukan
STIK / Sespimma / Spesialis / pim TK.III
33 30
-
AKBP DAN KOMPOL
0
Hukum
dari
2
3.
gemban
F\rngsi
n.
Penses
oleh
Kapolri. 4. Usia mirtin'at i
tahun. 5. Maea IGrl.a
Sz
i
di
Kepolisian patng sedikit 32 tahun.
3 :3 !o :3
-28-
:.
1.
:!)
Memiliki
Bintang
Narar5ra.
!o
2, Memiliki SKHp darr
3
pernal. melakukan pelanggaran Hukum
Sufat belum
3 l3
i) t) 3 3
Keterangan
dari
AI(P KE BAWAH
0
2
3. 4.
pengemban Fungsi propam. Pengesahan oleh As SDM Kapolri atas nama Kapolri. Usia minimal 37
tahun.
5. Masa
p€ling tahun.
<) r9 33 13
B
tr F
p !r|l t_
[t
Irlr
T-
F t
rI ftt t: It rrl rrl
rii r rl r tl
Ditetapkan di Jalcarta pada tanggal 24 Juni
2OL6
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RIIPUBLIK INDbNESIA.
ftd. BADRODIN HAITI
