Local Wisdom dalam Konstruksi Hukum dan Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia. Endang Larasati 1 ABSTRAC

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

“Local Wisdom” dalam Konstruksi Hukum dan Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia Endang Larasati 1

ABSTRAC

The good quality and appropriate public services have become public demands, together with the development of public awareness, which has been more democratic. The regulations of public services that are still spread in many regulations in sectors, have positioned the public services in Indonesia at the 'have not been manageable' condition. From the research conducted in three research regions, the writer found that there is a fact that there are state administration law regulating public services and various. Public Service Standards in relation with social conditions, culture and public needs in every different research region. State administration law of public services is executed based on the commitment of providers together with people in the model of participation. State administration law of public services is constructed by people and the providers of public services in the forum of participation and involvement of related parties. Based on the above-mentioned analysis, this research suggests that there is urgency in regulating public services policy with a regulation, which is responsive to regional people's demands. The law and policy construction composed constructively and more responsive, by inviting people's participations, are considered as important to be processed thoroughly, therefore, they will not be in form of central normative decision anymore, but they will be in form of service contract between the local government and local people.

Kata-Kata Kunci : Konstruksi hukum, kebijakan publik, pelayanan publik.

1

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP Semarang

1


yang konkrit yang dapat dipakai sebagai

PENDAHULUAN Penyelenggaraan

acuan dalam penyelenggaraan pelayanan

pelayanan

publik hingga saat ini masih banyak

publik

mendapat penilaian buruk dari rakyat

pemerintahan.

penggunanya.

kritikan,

pelayanan publik yang masih tersebar

ditujukan namun perbaikan tak juga

dalam banyak peraturan yang sifatnya

kunjung dilakukan. Adalah kewajiban

sektoral, menjadikan pelayanan publik di

pejabat-pejabat

Indonesia berada pada kondisi yang

Banyak

pemerintahan

untuk

di

berbagai

tingkatan

Regulasi

kebijakan

managable.

memberikan pelayanan sesuai dengan

belum

kebutuhan dan tuntutan para warga.

menggugah

Namun, pada kenyataannya perubahan-

lebih dalam, dengan tujuan membentuk

perubahan yang terjadi sepanjang era

suatu

reformasi ini ternyata belum sepenuhnya

dengan lebih memenuhi harapan dan

mengubah

keinginan

tatanan

kehidupan

Kondisi

ini

penulis untuk mengkaji

kebijakan

yang

masyarakat

terformulasi

yang

lebih

responsif dan partisipatif.

masyarakat di bidang pelayanan publik. Harapan masih sangat jauh bahwa warga masyarakat bisa memperoleh akses yang

METODE PENELITIAN Paradigma

lapang ke arah pelayanan yang baik dan

yang

digunakan

berkualitas. Keluhan yang selama ini

dalam penelitian ini adalah paradigma

dilontarkan berkait dengan buruknya

konstruktivisme

kinerja pelayanan publik antara lain

constructing

adalah tiadanya undang-undang produk

penelitian

dalam

kebijakan yang dapat dijadikan payung

penelitian

diskriptif-analitis2.

dalam

pelayanan

diskriptif dilakukan terutama ditujukan

produk

untuk pemecahan masalah yang ada

publik.

penyelenggaraan Undang-undang

berdasarkan theory. kajian

logika

Spesifikasi ini adalah Analisa

kebijakan yang secara khusus mengatur pelayanan publik hingga kini masih 2

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ‘analitis’ (analisistis) artinya adalah bersifat analisis, yang artinya proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Lihat Sulchan Yashin (Ed.), Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan kosa Kata Baru, Amanah, Surabaya, 1997, hal. 34.

dalam proses. Kebijakan yang mengatur pelayanan publik hanya tersirat dalam konstitusi dan undang-undang, yang belum terumus dalam suatu kebijakan

2


pada masa sekarang3, terutama masalah-

pelayanan publik, dari eselon pengambil

masalah yang berkaitan dengan regulasi

keputusan di jajaran staf sampai ke

kebijakan pelayanan publik. Metode

eselon pelaksana di lini-lini pelayanan.

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah (1) studi

HASIL

pustaka, dan (2) wawancara. Populasi

PEMBAHASAN

PENELITIAN

DAN

penelitian ini adalah seluruh pengalaman

Negara mempunyai kewajiban

pendayagunaan peraturan perundang-

untuk melayani setiap warga negara dan

undangan yang berkait dengan kebijakan

penduduk dalam rangka pemenuhan

penyelenggaraan pelayanan publik di

kebutuhan dasarnya. Hal ini merupakan

Indonesia,

wilayah

penyelenggaraan

konsekwensi dari kehidupan berbangsa

pelayanan

publik

pada

tingkatan

dan bernegara yang diorganisir dalam

pemerintahan di daerah-daerah. Lokasi

bentuk republik, yang mengisyaratkan

penelitian yang dipilih sebagai sampel

adanya amanat agar kesejahteraan (res)

(lewat

untuk

prosedur

purposif),

adalah

khalayak

ramai

pendayagunaan peraturan perundang-

diwujudkan.

undangan

penyelenggaraan

pelayanan publik merupakan amanat

pelayanan publik di lembaga-lembaga

Undang-Undang Dasar Negara Republik

pemerintah di tingkat Pusat, Propinsi dan

Indonesia 1945. Oleh karena itu perlu

Kabupaten atau Kota, yang meliputi

kiranya

Propinsi

masyarakat atas pelayanan publik yang

tentang

Jawa

Sragen),

Tengah

Propinsi

(Kabupaten

Jawa

Timur

Kewajiban

(publica)

dibangun

dilakukan oleh

penyediaan

kepercayaan

lembaga pemerintah

(Kabupaten Sidoarjo), dan Propinsi Bali

sebagai penyelenggara pelayanan publik.

(Kabupaten

Informan

Pelayanan publik merupakan kegiatan

penelitian ditentukan dengan tehnik

yang senantiasa diselenggarakan, harus

snow

untuk

seiring dengan harapan dan tuntutan

memberikan penjelasan tentang apa yang

seluruh warga negara dan penduduk

telah dijadikan fokus penelitian ini

tentang

diambil dari lingkungan penyelenggara

pelayanan publik.

ball

Gianyar).

yang

diperlukan

pemenuhan

Sebagai

3

Surakhmad, Winarno, Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung, Tarsito, 1978, hal 131.

upaya

kebutuhan

untuk

mempertegas hak dan kewajiban setiap

3


warga negara dan penduduk, serta

hierarki norma hukum, Hans Kelsen

pemerintah sebagai perwujudan negara

mengemukakan

dalam

pelayanan

jenjang norma hukum (Stufentheorie).

publik perlu didasarkan pada norma-

Kelsen berpendapat bahwa norma-norma

norma hukum yang memberi pengaturan

hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-

secara

lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di

penyelenggaraan

jelas.

Pengaturan

kebijakan

teorinya

mengenai

untuk

mana suatu norma yang lebih rendah

pemenuhan kebutuhan masyarakat dan

berlaku, bersumber, dan berdasar pada

menjamin penyediaan pelayanan publik.

norma yang lebih tinggi, norma yang lebih

Penjaminan penyedian pelayanan publik

tinggi berlaku, bersumber dan berdasar

yang mendesak sesuai dengan asas-asas

pada norma yang lebih tinggi lagi,

umum pemerintahan yang baik, harus

demikian seterusnya sampai pada suatu

diselenggarakan secara berkeadilan dan

norma yang tidak dapat ditelusuri lebih

mampu meningkatkan posisi warga tidak

lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif,

saja sebagai pengguna pelayanan saja,

yaitu Norma Dasar (Grundnorm)4. Di

tetapi juga akan mampu menjadi posisi

Indonesia Norma Dasar yang merupakan

tawar (bargain) dalam mendapatkan public

norma tertinggi adalah Undang Undang

service.

kebijakan

Dasar Negara Republik Indonesia 1945

penyelenggaraan pelayanan publik yang

yang didalam sistem norma tersebut tidak

seperti

untuk

lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih

memberikan perlindungan bagi setiap

tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu

warga

ditetapkan

pelayanan publik

diupayakan

Regulasi

ini

dimaksudkan

negara

penyalahgunaan pemberian lembaga

dan

penduduk

wewenang

pelayanan pemerintah

dari

didalam

publik

terlebih

dahulu

oleh

masyarakat sebagai Norma Dasar yang

oleh

merupakan gantungan bagi norma-norma

penyelenggara

yang berada di bawahnya, sehingga suatu

pelayanan publik, dan oleh karena itu maka diperlukan pengaturan hukum dan kebijakan yang mendukungnya. 4

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russel & Russel, 1945, hal. 113, dibahas kembali oleh Hamid Attamini dalam Maria Farida Indrati, Ilmu PerundangUndangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, jakarta, 1998.

Dalam rangka regulasi kebijakan pengelenggaraan

pelayanan

publik

lembaga pemerintah, berkaitan dengan

4


Norma

Dasar

itu

dikatakan

harus dikelola, diatur dan diselenggarakan

5

presupposed .

untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Pengaturan penyelenggaraan

dan

kebijakan

pelayanan

Oleh karena itu secara teoritis pengaturan

publik

kebijakan

penyelenggaraan

pelayanan

secara normatif pengaturannya harus

publik yang ideal menurut paradigma new

bersumber

pada

yang

public service adalah bahwa pelayanan

kemudian

diikuti

pengaturan

publik harus responsif terhadap berbagai

perundangan dibawahnya. Pengaturan

kepentingan dan nilai yang ada dan hidup

kebijakan penyelenggaraan pelayanan

terpelihara dalam kehidupan masyarakat,

publik

bersifat

nondeskriminatif

Undang-Undang Dasar Negara Tahun

demokratis

yang

1945. Undang-Undang Dasar Negara 1945

persamaan di antara warga negara,

merupakan landasan dasar filosofis bagi

tanpa

pengaturan

pelayanan

warga negara, kesukuan, ras, etnik,

publik. Dalam Undang-Undang Dasar

agama, dan latar belakang kepartaian.

negara

1945

Tugas pemerintah adalah melakukan

kewajiban

negosiasi dan mengelaborasi berbagai

pemerintah sebagai penyelenggara utama

kepentingan di antara warga negara

pelayanan

dan

selanjutnya

Pancasila, oleh

didasarkan

penyelenggaraan

Republik

mengamanatkan

publik

Indonesia bahwa

untuk

pada

melayani

dan

menjamin

membeda-bedakan

kelompok

adanya

asal

komunitas.

usul

Ini

kebutuhan publik yang lebih baik sesuai

mengandung makna bahwa karakter

dengan

dan

prinsip-prinsip

tata

kelola

nilai

yang

terkandung

dalam

pemerintahan yang baik (good governance)

pengaturan penyelenggaraan pelayanan

dan demokratis, Amanat ini tercermin

publik tersebut harus berisi preferensi

dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (6), Pasal 28

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D

Karena masyarakat bersifat dinamis,

ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (1),

maka karakter pelayanan publik juga

Pasal 28 i ayat (2) Undang Undang Dasar

harus

Negara Republik Indonesia 1945. Pasal-

perkembangan masyarakat. Ini berarti

pasal tersebut merupakan amanat negara

setiap warga negara diperlakukan sama

bahwa penyelenggaraan pelayanan publik

ketika berhadapan

selalu

berubah

dengan

mengikuti

birokrasi

publik untuk menerima pelayanan 5

Maria Farida Indrati, Ibid, hal. 25.

5


sepanjang

syarat-syarat

satu diantaranya adalah tentang

yang

penyederhanaan pelayanan umum.

dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang

4. Keputusan

terjalin antara birokrat publik sebagai

Menteri

Negara

penyelenggara pelayanan publik dengan

Pendayagunaan

warga

(Kep. MENPAN) Nomor 81/1993

negara

adalah

hubungan

Aparatur

impersonal sehingga terhindar dari sifat

tentang

nepotisme dan primordialisme. Nilai

Pelayanan

impersonal yang bebas dari nepotisme

merupakan pedoman bagi seluruh

dan primordialisme inilah yang kemudian

aparat

memberikan inspirasi bagi pemerintah

penyelenggaraan pelayanan umum,

dalam

kebijakan

yang antara lain mengatur tentang

publik.

asas pelayanan umum, tatalaksana

Secara historis ketentuan peraturan dan

pelayanan umum, biaya pelayanan

kebijakan pelayanan publik di Indonesia

umum, dan penyelesaian persoalan

dapat diruntut sebagai berikut :

dan sengketa

meregulasi

penyelenggaraan

pelayanan

tentang

adalah

dalam

Presiden

No.1/1995

tentang Perbaikan dan Peningkatan

penyelenggaraan

Mutu

Korupsi Koluai dan Nepotisme

Pemerintah

Pelayanan

Aparatur

Kepada

Masyarakat.

lnpres ini merupakan instruksi darl

2. Inpres Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyederhanaan

Ini

pemerintah

negara yang Bersih dan Bebas dari

Pedoman

Tatalaksana

Umum.

5. Instruksi

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999,

Pedoman

Negara

Presiden Republik Indonesia kepada

dan

pengendalian Perijinan di bidang

Menteri

Usaha.

Aparatur Negara untuk mengambil

3. 3.Keputusan Pendayagunaan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

langkah-langkah yang terkoordinasi

Negara

dengan

Administrasi

Departemen/instansi

Negara Nomor 90/MENPAN/1989

Pemerintah baik di pusat maupun di

tentang Delapan Program Strategis

daerah

Pemicu

meningkatkan

Administrasi

Pendayagunaan Negara.

Aparatur

Diantara

untuk

memperbaiki mutu

Pemerintah

dan

pelayanan kepada

masyarakat baik yang menyangkut

delapan program strategis ini salah

penyelenggaraan

6

pelayanan


pemerintah, pembangunan, maupun

keputusan

kemasyarakatan

kepala daerah tingkat II.

6. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

bupati/walikotamadya

Negara

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Negara

Nomor 100/757/OTDA Tanggal 8

(Kep. MENPAN) Nomor 06/1995

Juli

tentang Pedoman Penganugerahan

Kewenangan Wajib dan Standard

Penghargaan Abdistyabhakti bagi

Pelayanan Minimal

Unit

Kerja/Kantor

2002

Tentang

Pelaksanaan

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan

Pelayanan

Aparatur Negara (Kep. MENPAN)

Percontohan.

Nomor 63/2003 Tentang Pedoman

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri

Penyelenggaraan Pelayanan

Nomor 20 Tahun 1996. Disini dan


Bupati/Walikotamadya KDH Tk II

Aparatur Negara Nomor 25/2004

di seluruh Indonesia diinstruksikan

Tentang

untuk: (a)

Masyarakat.

Gubernur

KDH

Tk

I

mengambil

langkah-

pelaksanaannya,

memberikan

kemudahan

masyarakat

yang

Kepuasan


langkah penyederhanaan perijinan beserta

Indeks


(b)

Tentang

bagi

Transparansi

dan

Akuntabilitas Pelayanan

melakukan

kegiatan di bidang usaha, dan (c)

13. sKeputusan Menteri Pendayagunaan

menyusun buku petunjuk pelayanan


perijinan di daerah.

Tentang

8. Surat

Edaran

Direktur

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

Jendral

503/125/PUOD


Tanggal 16 Januari 1996. Dalam


surat edaran ini seluruh pemerintah

Tentang

daerah

Indonesia

Penghargaan”Citra Pelayanan Prima

membentuk

15. KepMenPan No. 25 Tahun 2004

PUOD

Nomor

tingkat

diperintahkan

II di untuk

Pemberian

unit pelayanan terpadu pola satu

Tentang

atap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

secara

bertahap,

yang

operasionalnya dituangkan dalam

7

pedoman

Tanda

Umum


Tahun

16. KepMenPan No. 25 Tahun 2004 Tentang

1945

yang

profesional,

non

Pedoman

Tehnis

diskriminatif dan menjamin persamaan hak

Indeks

Kepuasan

antara warga masyarakat serta sesuai

Penyususnan

dengan standar yang ditetapkan. Perbedaan

masyarakat 17. KepMenPan No. 26 Tahun 2004

komitmen antara satu daerah dengan

Tentang Pedoman Transparansi dan

daerah yang lain menyebabkan regulasi

Akuntabilitas

kebijakan

dalam

penyelenggaraan

pelayanan

publik berbeda. Dalam penelitian ini

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Edaran

Menteri

Negara

regulasi

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

pelayanan publik berbeda antara Provinsi

No. SE/04/M.PAN/2/2005 Tentang

Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur dan

Peningkatan

Propinsi Bali. Komitmen

18. Surat

kualitas

pelayanan

kebijakan

kuatnya

penyelenggaraan

yang kuat

Publik yang bebas korupsi, kolusi

berakibat

regulasi

kebijakan

dan Nepotisme

pelayanan publik dilakukan sesuai dengan

Edaran

Menteri

Negara

jiwa dan tuntutan masyarakatnya. Untuk

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Tingkat

19. Surat

provinsi

regulasi

kebijakan

No. SE/04/M.PAN/2/2005 Tentang

penyelenggaraan pelayanan publik sangat

Peningkatan

pelayanan

bagus dilakukan di Provinsi Jawa Timur,

Publik yang bebas korupsi, kolusi

dengan tingkat dinamika masyarakat yang

dan Nepotisme

lebih kuat dibanding masyarakat jawa

Regulasi

kualitas

kebijakan

Tengah dan Bali, Provinsi Jawa Timur

dan

implementasi peraturan-peraturan diatas di

meregulasi

tingkat Provinsi sangat bervariasi antara

pelayanan publik dengan Peraturan Daerah

satu Provinsi dengan Provinsi yang lain.

Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun

Provinsi dengan komitment pimpinan yang

2005 Tentang Pelayanan Publik Provinsi

kuat

Jawa

akan

penyelenggaraan

meregulasi pelayanan

kebijakan

Timur

provinsi

publik

kebijakan

di

penyelenggaraan

merupakan Indonesia

satu-satunya yang

sudah

diwilayahnya sesuai dengan ketentuan

mempunyai Peraturan Daerah Tentang

peraturan yang diuraikan diatas dengan

Pelayanan Publik. Regulasi

jiwa pelayanan sesuai dengan butir-butir

penyelenggaraan

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

8

kebijakan pelayanan

publik


dimplementasikan sebagai pilar dasar

ayat (3) UUD 1945. Perangkat hukum

penyelenggaraan

dalam

pemerintahan

yang

takaran

ilmu

hukum

yang

berbasis kerakyatan, di Provinsi Jawa

berupa peraturan perundang-undangan

Timur secara substansial telah terbangun

diagendakan untuk merealisir apa yang

pemahaman untuk mewujudkan pelayanan

diinginkan

publik (public service) yang sesuai dengan

angka 2 Undang-undang Nomor 10

koridor tata kelola pemerintahan yang baik

Tahun

(good governance). Pemahaman demikian

Peraturan

secara

mendefinisikan

tematik

merupakan

alasan

pembentuknya.

2004

tentang

Pasal

1

Pembentukan

Perundang-undang bahwa

peraturan

fundamental dari kehendak publik untuk

perundang-undangan adalah peraturan

menyusun perangkat hukum dan kebijakan

tertulis yang dibentuk oleh lembaga

dalam rangka membangun pelayan-pelayan

negara atau pejabat yang berwenang dan

publik

(public

service)

mengikat secara umum. Dalam negara

yang

mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi,

hukum

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas

peraturan

dengan paradigma baru pelayanan publik

merupakan

(the

new

public

service

(rechtstaat)

perundang-undangan bagian

teknologi-hukum

paradigm)

penyusunan

dari

aktivitas

dalam

rangka

berubahnya birokrasi sebagai pangreh

memberikan rambu perilaku subjek

menjadi abdi alias pelayan masyarakat.

hukum.

Sebagai

pembentukan

Kehendak kolektif untuk mengatur

bagian

hukum

dari

Peraturan


Daerah bermuatan ”norma hukum”

mengimplementasikan

yang berorientasi pada kepentingan

good

governance

prinsip-prinsip dengan

publik

tingkat

yang

akan

berfungsi

profesionalitas tinggi tentunya mutlak

memberikan ”payung hukum”setiap

diformulasikan dalam bentuk hukum

aktivitas

Peraturan

Jawa

merealisir ”cita-cita dasar pelayanan

Penyelenggaraan

publik” yang hendak diaturnya. Dengan

Pelayanan Publik. Di Provinsi Jawa

demikian, peraturan daerah ini secara

Timur sebagai bagian dari peraturan

praktis adalah produk dari kebijakan

perundang-undangan di negara hukum

pembentuknya

Republik Indonesia atas dasar Pasal 1

menjadikan pelayanan publik yang

Timur

Daerah tentang

Provinsi

9

pelaku

hukum

yang

untuk

hendak


benar-benar merakyat (demi rakyat).

kebijakan

pelayanan

Secara filosofis peraturan daerah ini

Indonesia

mengakibatkan

pun dibuat bukan untuk peraturan itu

kebijakan

pelayanan

sendiri, tetapi juga masyarakat luas.

tataran Kabupaten dan Kota sangat

Apalagi

dalam

Pasal

bervariasi dan sangat ditentukan oleh

undang

Nomor

10

tentang

6

Undang-

di

regulasi

publik

pada

2004

faktor-faktor seperti komitmen Kepala

Peraturan

Daerah, kualitas sumber daya manusia

Tahun

Pembentukan

publik

Perundang-undangan telah ditentukan

aparatur

bahwa

peraturan

publik seperti yang terekam dalam

mengandung

regulasi kebijakan pelayanan publik

kemanusiaan,

wilayah penelitian, yaitu Kabupaten

kekeluargaan,

Gianyar,

materi

muatan

perundang-undangan asas:

pengayoman,

kebangsaan,

penyelenggara

Kabupaten

pelayanan

Sidoarjo

dan

kenusantaraan, bhineka tunggal ika,

Kabupaten Sragen, Ketiga wilayah

keadilan, kesamaan kedudukan dalam

penelitian

hukum dan pemerintahan, ketertiban

penyelenggara pelayanan publik yang

dan

atau

dinilai berhasil dalam mengembangkan

dan

model regulasi kebijakan pelayanan

keselarasan, yang kesua itu sejiwa

publik. Dasar hukum dalam kebijakan

dengan nilai-nilai dasar Pancasila..

pelayanan publik diperlukan untuk

kepastian

hukum,

keseimbangan,

dan

keserasian,

Kota

regulasi

merupakan

wilayah

memberikan kepastian bagi pengaturan

Pada Tingkat Daerah Kabupaten dan

ini

kebijakan pelayanan publik pengguna

penyelenggaraan

pelayanan publik juga sangat beragam.

pelayanan.

Kondisi

beragamnya

penyelenggaraan pelayanan publik dengan

budaya etnik dan nilai-nilai yang ada dan

konsep yang lebih responsif, memang

hidup

menuntut perhatian dan kerja keras

ini

diakibatkan

dalam masyarakat.

Selain

itu

Penerapan

dan

perbedaan komitmen Kepala Daerah tentu

aparatur

penyelenggara

saja mempunyai peranan yang sangat

disemua

tingkatan

penting dalam regulasi ini. Perbedaan etnik,

pelayanan. Oleh karena itu meruntut pada

budaya, kesukuan, ras, agama, dan

karakteristik penyelenggaraan hukum dan

tingkat sosial ekonomi dan belum

kebijakan yang responsif, maka kepada

diaturnya

penyelenggara

secara

baku

regulasi

10

pelayanan penyelenggara

pelayanan

diberikan


penghargaan baik berupa insentif maupun

RESPONSIFITAS, LOCAL WISDOM

penghargaan lainnya sesuai dengan kerja

DAN

keras yang sudah dilakukan. Pemberian

DALAM REGULASI KEBIJAKAN

sanksi

PELAYANAN PUBLIK

juga

diberikan

terhadap

RUANG

PARTISIPASI

terjadi.

Persoalan pemerataan pelayanan

Kondisi ini telah dilaksanakan di wilayah

publik, atau pelayanan yang adil bagi

penelitian dengan kadar dan variasi yang

warga negara menjadi tugas yang wajib

berbeda.

dilaksanakan oleh pemerintah melalui

pelanggaran-pelanggaran

yang

Bertolak dari pemikiran yang

mekanisme yang telah ditetapkan. Hasil

demikian itu maka hukum dan kebijakan

penelitian yang dilakukan di tiga wilayah

pelayanan publik di daerah kabupaten

penelitian menemukan ada forum tertentu

dan Kota harus dirancang untuk (1)

yang

menetapkan hubungan-hubungan antara

mekanisme distribusi sosial yang paling

para

dengan

realistis, yaitu Komisi Pelayanan Publik

menunjukkan jenis-jenis tingkahlaku-

yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo yang

tingkahlaku mana yang diperkenankan

disingkat KPP, melalui forum ini akan

dan

(2)

terbentuk mekanisme pelayanan yang

menentukan pembagian kekuasaan, dan

benar-benar ”super kritis", transparan dan

merinci

berkeadilan bagi pihak-pihak yang terlibat

anggota

apa

pula

masyarakat,

yang

dilarang;

siapa-siapakah

yang

boleh

dipakai

untuk

secara sah melakukan paksaan serta

dalam

siapa-siapakah yang harus menaatinya

pelayanan publik yaitu penyelenggara

dan

sanksi-

pelayanan

sanksinya yang tepat dan efektif; (3)

pelayanan

menyelesaikan sengketa-sengketa; (4)

diharapkan saat ini adalah keadilan antara

memelihara

pihak, seperti yang dikonsepkan Aristoteles

sekaligus

memilihkan

kemampuan

masyarakat

pengaturan

menetapkan

dan

penyelenggaraan

masyarakat

publik.

pengguna

Keadilan

yang

diri

dengan

yang dikutip kembali oleh John Rawls

kondisi-kondisi

kehidupan

yang

dalam A Theory of Justice tentang keadilan

berubah,

cara

untuk

menyesuaikan

merumuskan

komotatif

kembali hubungan-hubungan antara para

kewajiban

anggota masyarakat.


dengan

11

yaitu

penetapan dalam

hak

dan

pengaturan


telah disepakati para pihak6. Karena itu,

demokratik dan responsif sesuai social

peran civil society baik itu berbentuk

local

asosiasi sukarela, LSM (Lembaga Swadaya

masyarakat daerah)

wisdom(kearifan-kearifan

Masyarakat) atau lainnya menjadi sangat penting

untuk

penyelenggara

Tuntutan

mengawasi

perilaku

mendapatkan

pelayanan,

melalui

berkeadilan

masyarakat

lokal

untuk

pelayanan secara

subtantif,

semakin

posisi warga tidak saja sebagai pengguna

masyarakat dalam regulasi kebijakan

pelayanan saja, tetapi juga akan mampu

pelayanan publik dalam model seperti

menjadi posisi tawar (bargain) dalam

terproses

mendapatkan public service.

Kabupaten Sidoarjo dalam menentukan

dan

kebijakan

dalam

kebijakan

dengan

akan

mekanisme ini akan mampu meningkatkan

Pengaturan

mudah

yang

analisa

pelayanan

pelibatan

diatas.

publik

Di

oleh

pelayanan publik diwilayah penelitian,

lembaga pemerintah yang dalam hal ini

yaitu di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten

dilaksanakan oleh Dinas Perijinan dan

Sragen

Penanaman

dan

Kabupaten

Gianyar,

Modal

pelibatan

atau

diselenggararakan dalam penetapan dan

partisipasi masyarakatnya diwakili oleh

pelaksanaan Standar Pelayanan yang

Lembaga

mencakup

Sucofindo (konsultas pelayanan publik)

prosedur

pelayanan

Swadaya

pelayanan, penetapan waktu pelayanan,

dan

penetapan

Masyarakat yang didalamnya terdiri dari

biaya

mekanisme

pelayanan

pengaduan

penyelenggaraan

dalam

Perkempulan

(Lembaga

Usaha

Kecil

dan

fasilitas

dan

Menengah)

dilaksanakan dengan melibatkan para

pendanaan

pihak,

tuntutan

Pemberian ruang partisipasi masyarakat

lebih

dalam pengaturan kebijakan pelayanan

kebutuhan

memenuhi

masyarakat

yang

publik,

dengan

Swadaya

publik,

untuk

pelayanan

dan

PUPUK

Masyarakat

dari

Asia

dimaksudkan

Foundations.

untuk

mengakomodasi tuntutan demokrasi dan

6

John Rawls dalam A Theory of Justice, tentang Konsep keadilan dari distributifdan\ dan komotatif, keadilan distributif adalah keadilan mengenai pembagian hak dan kewajiban berdasarkan keputusan yang berkekuasaan (tribunus—kepala suku) adalah penetapan hak dan kewajiban berdasarkan keputusan penguasa (lembaga penyelenggara pelayanan), comotatif adalah penetapan hak dan kewajiban para pihak.

social wisdom yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan

diakomodasinya

kepentingan demokrasi dan social local wisdom, serta kebutuhan masyarakat

12


diharapkan akan terbangun komitmen

Kontruksi

bersama penyelenggara pelayanan dan

pelayanan publik yang melibatkan para

masyarakat. Komitmen bersama dapat

pihak

dibina

mengesampingkan

komitment

interest dan ego instansional. Pengaturan

partisipasi

kebijakan

penyelenggara

dengan

pelayanan

publik

yang

hukum

dengan

dan

tujuan

bersama

kebijakan

terbinanya

dalam

masyarakat

ruang antara

pelayanan

dan

dibangun dengan komitmen bersama

masyarakat, akan mengantarkan kepada

akan

suatu

proses pengaturan kebijakan pelayanan

yang mencerminkan

publik yang lebih responsif. Sebuah

moralitas kerja-sama, moralitas rakyat.7

konstruksi hukum dan kebijakan yang

Perilaku

pelayanan

dapat memenuhi tuntutan-tuntutan agar

pengguna

aturan atau hukum dan kebijakan dibuat

pelayanan publik akan tunduk pada

lebih responsif terhadap kebutuhan-

prinsip-prinsip dan kebijakan yang telah

kebutuhan sosial yang sangat mendesak

disepakati. Mekanisme pengaturan dan

dan terhadap masalah-masalah keadilan

penyelenggaraan pelayanan publik akan

sosial sambil tetap mempertahankan

berjalan dalam kondisi yang saling

hasil-hasil

kontrol perilaku

dicapai oleh kekuasaan berdasarkan

menghasilkan

aturan/kebijakan

publik

penyelenggara dan

masyarakat

masyarakat

penyelenggara pengguna

penyelenggaraan Model

ruang

yang

telah

hukum.

dalam

pelayanan

penyedian

dan

institusional

publik. partisipasi

PENGATURAN, KEBIJAKAN DAN

masyarakat dalam pengaturan dan dan

PENYELENGGARAAN STANDAR

kebijakan pelayanan publik, diharapkan

PELAYANAN PUBLIK. Regulasi

akan mampu memberi pembelajaran kepada

masyarakat

bertanggung-jawab demokrasi

yang

untuk dalam

sedang

kebijakan

pelayanan

lebih

publik yang tercermin dalam standar

proses

pelayanan publik wajib disusun oleh

berjalan.

penyelenggara pelayanan publik dan wajib dilaksanakan dan diterapkan8.

7

Philip Nonet & Philip Selznick, Tesis Hukum Yang Responsif, Hukum dan perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Editor, Prof. DR. A.A.G. Peters (universitas Utrecht) dan Koesriani Siswosubroto (Universitas Indonesia), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hal. 159-160.

Kewajiban

8

dalam

regulasi

ini

Rancangan Undang Undang Pelayanan Publik, pasal 16, ayat 1.

13


mencerminkan aplikasi hukum yang

Ketentuan-ketentuan diatas dilaksanakan

otonom. Pengaturan, pembentukan dan

sesuai

penyelenggaraan pelayanan publik di

kemampuan

tiga lokasi penelitian ditemukan variasi

masing-masing daerah penyelenggara

yang lebih maju, lebih responsif serta

pelayanan

partisipatif,

seperti

dalam

responsivitas dalam variasi pengaturan

responsifitas

dan

ruang

kebijakan pelayanan publik. Misalnya

partisipasi dalam forum pelibatan para

untuk masyarakat Kabupaten Gianyar

pihak. Pengaturan dan penyelenggaraan

dalam

standar

mencakup

pelayanan publik selama ketentuan-

pelayanan,

ketentuan

penyediaan

pelayanan

penetapan

terurai

yang

prosedur

kemampuan

daerah

sumber

daya

publik.

pengaturan

yang

dan

manusia

Sehingga

dan

ada

kebijakan

diberlakukan

oleh

penetapan biaya pelayanan, penetapan

penyelenggara pelayanan publik yang

waktu

sudah

pelayanan

dan

mekanisme

mendapatkan

persetujuan

pengaduan serta hal-hal lain yang localy

pimpinan agama dan pemangku adat,

spesific

maka masyarakat akan patuh dan tabu

cultural,

dilaksanakan

di

masing-masing lokasi penelitian. Dan ini

untuk

dimungkinkan karena Indonesia yang

ataupun

multi cultural tidak mungkin mengatur

keberatan berkenaan dengan konstruksi

semua standar untuk tiap-tiap jenis

hukum dan kebijakan pelayanan publik

pelayanan publik, karena jumlahnya

yang

sangat

pemerintah.

banyak.

tersebut

Untuk

diperlukan

kepentingan

suatu

peraturan

mengkritik

dan

memprotes

mengajukan

keberatan-

diselenggarakan

Kabupaten

Dinamika Sidoarjo

lembaga terlihat

dan

Kabupaten

pelaksana pedoman standar pelayanan

Sragen,

masyarakat

publik yang setidak-tidaknya mangatur :

terhadap

pengaturan

dan

(1)

pelayanan

publik,

meskipun

Kriteria

penyusunan

setiap

di

sangat

kritis

kebijakan belum

komponen standar pelayanan publik, (2)

sepenuhnya keluhan-keluhan masyarakat

Mekanisme penerapan standar pelayanan

dapat diakomodasi karena beberapa

publik, (3) Mekanisme

pengawasan

alasan. Dan secara umum pengaturan

9

dan kebijakan pelayanan publik mutlak

pelaksanaan standar pelayanan publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2006.

9

Kajian Peraturan Pelaksanaan Rancangan Undang Undang Tentang Pelayanan Publik oleh

14


perlu

mempertimbangkan

besar dari publik yang terdiri dari 150

kondisi-

kondisi sosial, ekonomi dan kultur yang

elemen

masyarakat,

berkembang di dalam masyarakat, social

mereka

merespons

local

dan

mendukung Perda tersebut, di dalamnya

wisdom

agar

keadilan

tampak

jelas

dan

sangat

kesejahteraan

masyarakat

dapat

mengamanatkan untuk segera dibentuk

diwujutkan. Di

Kabupaten

Sidoarjo

Komisi Pelayanan Publik (KPP) yang

ditemukan fakta yang berbeda dengan

bersifat

wilayah penelitian yang lain. Kabupaten

profesional, nonstruktural. Komisi ini

Sidoarjo dalam meregulasi kebijakan

bertugas menerima keluhan, pengaduan

pelayanan publik ada dalam konfigurasi

masyarakat dan mengevaluasi kinerja

kebijakan pelayanan publik di Provinsi

penyelenggara pelayanan publik. Hal ini

Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur telah

menunjukkan

mengatur penyelenggaraan pelayanan

mengatur

publik

yang

kepada

masyarakat

dengan

independen,

bahwa

mandiri,

tekat

penyelenggaraan

demokratis,

untuk

pelayanan

partisipatif

dan

membentuk Peraturan Daerah tentang

responsif sesuai tuntutan masyarakat

Pelayanan Publik.

yang

dan

dilayani

menjadi

prioritas.

Delegasi pembentukan peraturan

Transparansi tercermin juga dari proses

kebijakan

pembentukan Komisi Pelayanan Publik.

pelayanan

publik,

Komisi

dimanifestasikan dalam Pembentukan

ini dibentuk

melalui

Peraturan Daerah Tentang Pelayanan

mekanisme fit and proper test dewan dan

Publik. Pembentukan Peraturan Daerah

bertanggung

tentang

maupun DPRD sebagai lembaga yang

Pelayanan

Publik

diatas

jawab

dimaksudkan untuk mengatur kebijakan

melahirkannya,

pemberian

berupa

pelayanan

publik

oleh

kepada

salah

pemberian

satu

publik

outcome

punishment

and

penyelenggara

reward secara terbuka bagi masing-

pelayanan kepada masyarakat pengguna

masing penyelenggara pelayanan publik.

pelayanan

Spirit yang dibangun bukan semata

lembaga

pemerintah

publik.

menunjukkan Timur

Inisiatifnya

penelitian

Provinsi

Jawa

penghargaan bagi yang berprestasi dan

menggunakan

Hak

pengadilan bagi yang kinerjanya buruk,

Perda

tetapi membangun semangat paradigma

DPRD

telah

Hasil

untuk

membuat

kultural

Pelayanan Publik. Antusias dan harapan

15

dan

kompetisi

agar


penyelenggara pelayanan memberikan

mendapatkan perhatian, tanggapan dan

pelayanan terbaik.

porsi APBD untuk membentuk Komisi

dari

Proses yang merupakan bagian

Pelayanan

dinamika

melindungi

regulasi

kebijakan

Publik

yang

hak-hak

bertugas

sipil

dalam

mendapatkan pelayanan.

pelayanan publik lembaga pemerintah di munculnya

Pembentukan Komisi Pelayanan

embrio Perda, dan untuk merespons

Publik, yang diidealkan pada masing-

kondisi

penyelenggaraan

masing daerah juga ada, secara riil akan

pelayanan Publik di Jawa Timur, masih

membuktikan komitmen dan memacu

dihadapkan pada sistem pelayanan dari

masing-masing kepala daerah dalam

aparatur pemerintah yang belum efektif

regulasi

dan efisien. Hal ini terlihat dari masih

pelayanan publik. Hal ini sekaligus

banyaknya keluhan dan pengaduan dari

menjadi tolok ukur keseriusan dan

masyarakat,

konsistensinya

Jawa

Timur,

mendasari

umum

baik

secara

langsung

kebijakan

penyelenggaraan

dalam

memberikan

maupun melalui media masa tentang

pelayanan kepada masyarakat. Bahkan

rendahnya kualitas pelayanan publik

Kementerian Men PAN merilis tentang

yang diterima masyarakat, prosedur yang

salah satu indikator keberhasilan dalam

berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka

penyelenggaraan

waktu penyelesaian, besarnya biaya yang

adalah

harus dikeluarkan, persyaratan

yang

peraturan-peraturan daerah atau regulasi

tidak transparan, sikap petugas yang

dan kebijakan lainnya yang memberikan

tidak responsif, dan lain-lain adalah

kemudahan

indikator

masyarakat

kurang

bagusnya

regulasi

dengan

kebijakan pelayanan publik. Padahal

pelayanan

tingkat

direalisasikan

kepatuhan

rakyat

dalam

pelayanan

publik

mengukur keluarnya

dan

perlindungan

dalam

bagi

mendapatkan

publik,

serta

dapat

baik

dalam

bentuk

memenuhi kewajiban-kewajibannya, di

pemberian alokasi anggaran, pedoman

antaranya dengan membayar pajak sudah

standar pelayanan prosedur maupun

dilaksanakan dengan baik, Oleh karena

penetapan

Standard

itu, sudah saatnya tuntutan pemenuhan

Procedure

(SOP)

hak-hak sipil rakyat untuk menerima

implementasinya dirasakan manfaatnya

pelayanan

oleh masyarakat serta mampu mengelola

publik

yang

lebih

baik

16

Operational dan

dalam


aspirasi,

partisipasi

dan

masyarakat, sesuai tuntutan masyarakat

pengaduan

masyarakat untuk dijadikan modal sosial

yang

lebih

demokratis,

sehingga

dalam meningkatkan pelayanan publik

mendekatkan karakteristiknya pada New

yang lebih baik. Tujuan pengaturan

Public Service Paradigm.

penyelenggaran pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan akan kebutuhan masyarakat

sesuai

amanat

KESIMPULAN Memperoleh

Undang

jasa

pelayanan

Republik

publik yang diselenggarakan pemerintah

Indonesia 1945 sebagai Norma Dasar

harus dipandang sebagai hak warga yang

Negara dapat dicapai. Pencapaian tujuan

sudah

tersebut dengan tetap menseiringkan

norma-norma hukum yang mengaturnya

dengan paradigma yang berkembang

secara jelas.

Undang

Dasar

Negara

seharusnya

didasarkan

pada

tuntutan

Dari penelitian yang dilakukan di

penerapan hukum dan pengaturan serta

tiga wilayah penelitian diperoleh fakta

kebijakan pelayanan publik yang lebih

adanya konstruksi hukum dan kebijakan

responsif dan sesuai tuntutan demokrasi,

pelayanan

yaitu pelayanan yang lebih banyak

sehubungan dengan keragaman kondisi

memberikan ruang partisipasi kepada

sosial budaya dan kebutuhan masyarakat

masyarakat penggunanya. Pengaturan

serta social local wisdom di masing-

dan penyelenggaraan standar pelayanan

masing wilayah penelitian yang berbeda.

yang mencakup penetapan prosedur

Konstruksi

pelayanan, penetapan biaya pelayanan,

pelayanan

penetapan

penelitian

dalam

masyarakat

waktu

yaitu

pelayanan

dan

publik

yang

hukum publik

dan di

bervariasi

kebijakan

tiga

wilayah

diselenggarakan

dengan

pemberian ruang partisipasi kepada

mekanisme pengaduan serta hal-hal lain cultural,

warga masyarakat untuk ikut serta

dilaksanakan di masing-masing lokasi

menetapkan pengaturan dan kebijakan

penelitian.

pelayanan

yang

localy

spesific

Konstruksi

hukum

dan

publik. Pemberian ruang

kebijakan yang semakin mendekatkan

partisipasi ini akan mengakomodasi

diri pada karakteristik hukum responsif

berbagai tuntutan warga masyarakat,

diatas, seyogyanya selalu dikembangkan

yang dengan demikian juga sejalan

dengan tetap membuka pintu partisipasi

dengan

17

perkembangan

kehidupan


demokrasi yang berkembang di daerah-

Ke masyarakat Peraturan Daerah

daerah, yang pada gilirannya akan

yang menetapkan Standar Pelayanan

memungkinkan terbangunnya komitmen

Publik yang tanggap pada tuntutan

yang terkonstruksi dalam hubungan

daerah

hukum antara penyelenggara pelayanan

berbagai problem praktis yang mengatur

yang

warga

prosedur, penetapan biaya, waktu dan

bersikap

mekanisme pengaduan dan penetapan

kian

masyarakat

responsif yang

dan

kian

akan

mampu

menyelesaikan

fasilitas pelayanan, yang oleh sebab itu

partisiatif. yang

perlu dipertimbangkan oleh para pejabat

terkonstruksi secara interaktif dengan

pemerintahan yang berwenang dalam

melibatkan

menetapkan kebijakan. .

Hukum dan kebijakan

partisipasi

mengisyaratkan

masyarakat kemungkinan

direalisasikannya model hukum dan

DAFTAR PUSTAKA

kebijakan

pelayanan

Attamimi, A. Hamid S, Keputusan

responsif

terhadap

publik

yang

Presiden

kebutuhan-

Republik

kebutuhan sosial yang sangat mendesak

Dalam

di tingkat kabupaten dan kota.

Pemerintahan Studi

Penyelenggaraan Negara

Analisis

keputusan

SARAN

Pembangunan

regulasi yang diundangkan dalam bentuk

Desertasi

suatu Peraturan Daerah yang tanggap

Indonesia, 1990.

sebagaimana

yang

berkembang

dalam

berlaku

-----,

Ilmu

Doktor

Nasional), Universitas

Perundang-Undangan,

Dasar-Dasar

dan

Pembentukannya,

masyarakat,

dan oleh

sebagaimana yang terungkap dalam

Farida

dan/atau

Kanisius, Jakarta, 1998.

diungkapkan

oleh

warga

yang

pengaturan

kebijakan pelayanan publik dengan suatu

pada norma-norma lokal yang terpilih

(Suatu

mengenai

Presiden

berfungsi

Perlunya dikonstruksi hukum dan

Indonesia

Indrati

Maria

Soeprapto,

Cranston, Ross, Law in Context, Legal

masyarakat yang berpartisiasi dalam

Foundations of The

proses.

18

Welfare


-----, Pelayanan Publik Dalam Dimensi

State, Weidenfeld and Nicolson,

Hukum dan Administrasi Publik,

London, 1987.

Badan

Denhardt, Janet Valerie and Denhardt,

Universitas

Diponegoro, Semarang, 2007.

Robert B., The New Publik Service: Serving Not Steering,

Lembaga Administrasi Negara, Buku

ME Sharpe Inc., New York,

Penyusunan Standar Pelayanan,

2003.

Jakarta, 2003. Nawiasky,

Dunn, William N., Pengantar Analisis

Allgemeine

Hans,

Kebijakan Publik, Edisi Kedua.

Rechtslehre als System lichen

Yogyakarta,

Grundbegriffe,

Gajah

Mada

Einsiedenin/Zurich/Koln,

University Press., 2000. Guba

Penerbit

and

Lincoln.

Paradigm

in

Benziger, cet. 2., 1948.

"Competing

Nonet, Philippe

Qualitative

& Philip Selznick,

Research" in Norman K Denzin

Toward Responsive Law, Law

and

and Society in Transitions, 1978,

Yvonna

Lincoln

Hanboek

of

Research.

London:

(Edsj.

With

Qualitative

Robert

Sage

Publications,

Memangkas

The

Newbury

New

Birokrasi,

Lima

Wirausaha, Victory Jaya Abadi

Park,

Jakarta, 2000.

London, 1990.

Osborne,

Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni, Terjemahan,

Kagan,

Srategi Menuju Pemerintahan

Profesional

Publishers,

A.

by

Osborne, David dan Peter Plastrik,

Guba, Egon, G., The Paradigm Dialog,

International

Introduction

Brunswick, New Yersey, 2001.

Publications. 1994.

Sage

New

Jakarta,

David

dan

Ted

Reinventing

Rimdi

Laboratories

Press, 1995.

Gaebler,

Government, of

Democracy,

dalam Yeremias T. Keban, Enam

Larasati, Endang, Regulasi Pelayanan Badan

Demensi Strategis Administrasi

Penerbit Universitas Diponegoro,

Publik, Konsep, Teori dan Issue,

Semarang, 2007.

Gaya media, Yogjakarta, 2004.

Publik

di

Indonesia,

19


Sosial dalam Negara, Pustaka

Peters, A.A.G. (Universitas Utrecht), Koesriani Siswosoebroto, SH,

Pelajar, Yogjakarta, 2006.

(Universitas Indonesia), Hukum

Waters, Malcolm, Modern Sociological

dan Perkembangan Sosial, Buku

Theory, London-Thousand Oaks-

Teks Sosiologi Hukum, Buku III,

New Delhi: SAGE Publications,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

1994. Wignjosoebroto, Soetandyo., Hukum:

1990

Paradigma,

Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum

Metode

dan

Kritis

Dinamika Masalahnya, Penerbit

tentang Pergulatan Manusia

ELSAM & HUMA, Jakarta,

dengan

2002.

Mengalir,

Catatan

Hukum.

Jakarta

:

Kompas. 2007. Rawls, John, A Theory of Justice, DasarDasar

FilsafatPolitik

Mewujutkan

untuk

Kesejahteraan

20

Local Wisdom dalam Konstruksi Hukum dan Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia. Endang Larasati 1 ABSTRAC

Recommend Documents