Nama Dokumen
PIC
TOR Staf Asistensi dan Konsultan Program Pengurangan Dampak Buruk Napza Suntik Juni 2017 Juli s/d Desember 2017 Empat (4) orang GF NFM Origin 2016 BL. 169. 2016 – Carry Forward 2017 Jumlah Total IDR. 352, 763, 270,Koordinator Harm Reduction
Lampiran
Lembar Pengumuman Proses Rekrutmen Untuk Publik
Waktu Pengajuan Masa Kontrak Jumlah Personel Sumber Pembiayaan Identitas Anggaran
I.
Latar Belakang Upaya pencegahan HIV dan AIDS terkait perilaku menyuntikkan zat akibat ketergantungan
Napza, merupakan suatu strategi penting yang berkelanjutan. Menurut data BNN, jumlah estimasi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat (ODGPZ) di Indonesia mencapai 5,8 juta pada 2015. Termasuk di dalam estimasi ini, terdapat 35.574 orang di antaranya mengalami ketergantungan Napza suntik (KPAN dan Kemenkes RI). Kecendrungan masyarakat di seluruh dunia, khusus negara-negara dunia ketiga mengalami peningkatan angka estimasi terkait masalah ketergantungan Napza. Masalah transmisi penyakit infeksi melalui pembuluh darah seperti HIV dan hepatitis merupakan bagian prevalensi epidemi penting terkait penggunaan Napza suntik. Kebijakan nasional Indonesia telah mengendalikan prevalensi tersebut melalui Permenkokesra nomor 2 tahun 2007 dan Permenkes nomor 55 tahun 2015. Integrasi program pencegahan dengan pengendalian/pengobatan adiksi yang strategis memerlukan upaya sungguh-sungguh yang berkelanjutan guna membangun sistem pelayanan kesehatan komprehensif bagi pengguna Napza, secara khusus Penasun. Kebijakan di bidang pengurangan dampak buruk Napza suntik juga melalui proses perkembangan. Mulai dari pola intervensi pencegahan infeksi terdampak yang bersifat core barrier, meningkat menjadi pola yang lebih luas dimana partisipasi masyarakat melalui komunitas ditempatkan pada posisi penting yang menentukan keberhasilan pendekatan Yankes. Pendekatan berbasis Fasyankes yang komprehensif tersebut dikenal dengan program Layanan Alat Suntik Steril (LASS) dan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM). Di sisi lain, pemerintah Indonesia menetapkan suatu strategi yang dimuat di dalam UU Narkotika nomor 35 tahun 2009
yaitu rahabilitasi sosial dan rehabilitasi medis (lihat pasal 54). Untuk
menterjemahkan pendekatan ini, Pemerintah mengembangkan strategi IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor), yakni pendekatan untuk menjangkau pengguna dan penyalahguna Napza untuk TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 1
mengakses secara mandiri pelayanan rehabilitasi sosial dan medis. IPWL sebagai terminologi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan IPWL. Untuk kebutuhan IPWL berbasis rehabilitasi medis, Kementerian Kesehatan menerbitkan Permenkes nomor 1305 tahun 2011 guna memayungi seluruh manifestasi kuratif terkait masalah adiksi di Fasyankes milik pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan IPWL menghadapi tantangan berat sebab ODGPZ hakikatnya mengalami gangguan mental sehingga secara alamiah mengalami hendaya sehingga tidak menyadari bahwa dirinya membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, sangat sulit bagi seorang Pengguna Napza untuk bertindak mandiri mengakses layanan rehabilitasi terkait masalah adiksi yang dideritanya (baca: melaporkan dirinya dengan sadar untuk menerima rehabilitasi). Selain itu, konsep IPWL sulit dilaksanakan dengan baik sebab adanya stigma yang dilekatkan pada diri seorang pecandu. Masalah lain adalah, IPWL dipandang sebagai pendekatan bagi aparat penegak hukum / kepolisian untuk menangkap setiap penyalahguna Narkoba. Pada konsep IPWL belum tercantum manifestasi peran Penjangkauan dan Pendampingan yang mutlak diperlukan dalam setiap strategi penanganan masalah adiksi. Penjangkauan dan Pendampingan di banyak negara dilakukan oleh komunitas-komunitas pengguna sendiri, sehingga sejalan dengan proses pemberdayaan populasi kunci terutama pada Penasun. KPAN telah lebih dulu melihat perlunya suatu pola pelibatan komunitas dengan pemberdayaan berbasis organisasi profesional. Pola ini menjamin penempatan komunitas Pengguna Napza sebagai agen perubahan dalam masyarakat, bukan korban (kapasitas lemah) dan bukan pula beban. Namun justru memperkuat basis pemberdayaan masyarakat yang mengalami marjinalisasi akibat stigma di dalam terminologi kebijakan terkait masalah dan dampak penyalahgunaan Narkotika. Oleh sebab itu, sejak 2009 KPAN mengembangkan pendekatan baru daalam rehabilitasi sosial terutama untuk Penasun yaitu Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM). Sekaligus memperkuat kapasitas organisasi komunitas untuk terlibat proaktif dalam strategi rehabilitasi sosial yang bersinergi dengan rehabilitasi medis sebagaimana diisyaratkan dalam kebijakan IPWL. Selanjutnya KPAN bersama pemangku kepentingan kebijakan terkait, bertanggungjawab membangun sinergitas di dalam sistem penanggulangan HIV dan Napza sehingga seluruh pendekatan dalam intervensi pengurangan dampak buruk Napza suntik terjamin keberlanjutan dan pengembangannya. Dalam upaya mencapai sinergitas sistem penanggulangan antara masalah infeksi HIV dan penggunaan/penyalahgunaan Napza, diperlukan pendekatan-pendekatan teknis yang menjembatani gap antara terminologi harm reduction dengan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana diatur dalam UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 dan produk-produk kebijakan TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 2
turunannya. Pendekatan yang dimaksud meliputi upaya penyiapan dukungan kementerian teknis dan koordinatif untuk melanjutkan pola intervensi PABM dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, termasuk posisi patisipatori komunitas untuk mendorong efektifitas penatalaksanaan terapi rahb sosial maupun medis. Komunitas berbasis organisasi profesional perlu didorong untuk lebih berdaya dan kuat, sehingga memiliki posisi tawar yang mendapat pertimbangan penting di mata pemerintah.
II. Tujuan Tujuan Umum : Mencapai proses penguatan pada pembangunan sinergitas antara sistem penanggulangan HIV dan Napza dalam implementasi IPWL dengan pendekatan PABM termasuk keberlanjutan partisipasi komunitas dalam aspek pelayanan kesehatan berbasis harm reduction. Tujuan Khusus : 1.
Melakukan percepatan proses integrasi strategi penanggulangan HIV dan Napza ke dalam sistem pemberdayaan yang dikembangkan oleh Pemerintah.
2.
Memperkuat implementasi program LASS berbasis Fasyankes sesuai Permenkes nomor 55 tahun 2015.
3.
Mengintegrasikan strategi PABM dalam pengembangan layanan rehabilitasi sosial dan medis melalui dukungan bagi pemerintah untuk mengembangkan IPWL berbasis partisipasi masyarakat.
4.
Menjamin tercapainya capaian LASS dan PABM sesuai manifestasi mutu pelyanan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan jaminan keberlanjutan program di masa depan.
5.
Mendorong kementerian teknis bidang kesehatan dan sosial untuk memiliki standar tepat guna untuk meningkatkan kapasitas komunitas sebagai penunjang peningkatan mutu pelayanan LASS dan rehabilitasi sosial terkait upaya perubahan perilaku Penasun dan Pengguna Napza pada umumnya.
III. Pemetaan Kebutuhan Dasar pemikiran yang menjelaskan pemetaan kebutuhan terkait yang menjamin tercapainya tujuan umum dan tujuan khusus, dijelaskan pada tabel di bawah ini :
TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 3
Tujuan
Umum
Khusus
Mencapai proses penguatan pada pembangunan sinergitas antara sistem penanggulangan HIV dan Napza dalam implementasi IPWL dengan pendekatan PABM termasuk keberlanjutan partisipasi komunitas dalam aspek pelayanan kesehatan berbasis harm reduction.
1. Melakukan percepatan proses integrasi strategi penanggulangan HIV dan Napza ke dalam sistem pemberdayaan yang dikembangkan oleh Pemerintah. 2. Memperkuat implementasi program LASS berbasis Fasyankes sesuai Permenkes nomor 55 tahun 2015.
Keluaran Implementasi Teknis Berbasis Pola Intervensi Dukungan GF Sistem NFM BL. 103 Koordinasi & Negosiasi BL. 105 dengan Kemensos BL. 106 BL. 107 BL. 109 BL. 170 BL. 112 CF BL. 113 CF BL. 115 CF BL. 215 CF BL. 209
3. Mengintegrasikan strategi PABM dalam pengembangan layanan rehabilitasi sosial dan medis melalui dukungan bagi pemerintah untuk mengembangkan IPWL berbasis partisipasi masyarakat. 4. Menjamin tercapainya capaian LASS dan PABM sesuai manifestasi mutu pelyanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan jaminan keberlanjutan
BL. 131 CF Dukungan pemantauan pelaporan dan pencapaian terget: LASS, PABM, Pokja Harm Reduction, dan Satelit LASS.
Koordinasi berkelanjutan dengan BNN Memberi dukungan teknis terkait data dan fungsi koordinatif ke Subdit NapzaDit.P2MKN Keterlibatan pro-aktif pada proses penyusunan RUU Narkotika (baru)
Kebutuhan
Majamemen & Pengelolaan Rutin Set.KPAN : 1. Koordinator Harm Reduction 2. Asisten Koordinator Ham Reduction & Poci Remaja
Rekrutmen Khusus BL.169: 1.
Technical Assistance Officer Harm Reduction
2.
Konsultan Modul & Kurikulum Pelatihan SDM Non Tenaga Yankes
3.
Konsultan Modul & Kurikulum Pelatihan Konseling Perubahan Perilaku Penasun
4.
Konsultan Penyusunan Draf & Proses Finalisasi Revisi
Membantu mitra-mitra pelaksana PABM non IPWL menjadi IPWL Drafting Revisi Pedoman PABM Modul dan Kurikulum Pelatihan Konseling Perubahan Perilaku Penasun (untuk TOT dan End-
TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 4
program di masa depan. 5. Mendorong kementerian teknis bidang kesehatan dan sosial untuk memiliki standar tepat guna untuk meningkatkan kapasitas komunitas sebagai penunjang peningkatan mutu pelayanan LASS dan rehabilitasi sosial terkait upaya perubahan perilaku Penasun dan Pengguna Napza pada umumnya.
User) Memulai proses penempatan paket dukungan pembiayaan rehabilitasi sosial dengan BPJS.
Pedoman PABM
Memulai proses penempatan paker dukungan pembiayaan program individual pasca rehab dari Kemensos. Memberi dukungan asistensi teknis untuk pengesahan SK Pokja Harm Reduction di Kemenko PMK.
IV. Batasan, Durasi, Target Kerja, dan Besaran Nilai Penugasan 4.1. Staf Asistensi Teknis Kegiatan Harm Reduction & Koordinasi Lintas Pelaksana Program HIV dan Masalah Napza. Kompetensi : 1. Memiliki standar pendidikan minimal Sekolah Mengengah Umum (SMU) dengan pengalaman bekerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun di bidang pengelolaan program-program kesehatan berbasis partisipasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, atau 2. Memiliki standar pendidikan sekurang-kurangnya Diploma (D3) bidang Kesehatan atau Manajemen atau sederajat bidang administrasi dan umum lainnya TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 5
3. Mamiliki kemampuan untuk mempersiapkan dan mengelola kegiatan/aktivitas yang melibatkan banyak partisipan. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik. 5. Menyukai aktivitas menulis dan memiliki kemampuan menyusun laporan tertulis, notulensi, TOR, dan menulis dokumen-dokumen penunjang suatu program 6. Memiliki pengalaman bekerja sekurang-kurangnya satu tahun dalam suatu instansi pemerintah dan atau non pemerintah di bidang program kesehatan dan atau penanggulangan HIV serta Napza. 7. Dapat bekerja mandiri dengan baik maupun dalam lingkungan kerjasama kelompok atau tim kerja. 8. Memiliki pengatahuan dasar tentang HIV, AIDS, dan masalah penyalahgunaan Napza
Batasan Tupoksi : 1. Membantu Koordinator Harm Reduction untuk melaksanakan persiapan teknis semua kegiatan bidang terkait dengan dukungan GF NFM. 2. Memantau dan mengelola waktu pengumpulan laporan capaian LASS, PABM, Pokja Harm Reduction, dan Satelit LASS. 3. Menyiapkan laporan monitoring berbasis check-list untuk persiapan setiap kegiatan / agenda bidang harm reduction. 4. Melaksanakan fungsi Notulensi untuk setiap kegiatan bidang harm reduction 5. Melaksanakan
penugasan di luar kantor di bawah arahan Koordinator Harm Reduction dan
Tandem terkait bagian program di Subdit AIDS dan Subdit Masalah Napza 6. Membantu proses koordinasi lintas program bidang HIV dan Napza yang melibatkan Subdit AIDS, Set.KPAN, dan Subdit Masalah Napza. 7. Melaksanakan dukungan proses penyediaan surat-surat koordinasi Ka. Set. KPAN di dalam lingkungan Kementerian Kesehatan dan provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi untuk sukses mengawal penguatan basis layanan kesehatan bidang HIV dan Napza.
Jumlah Personel Dua Orang: Satu Orang untuk di tempatkan di Set.KPAN Bgn. Program Harm Reduction dan Satu Orang untuk ditempatkan membantu di Subdit AIDS dan Subdit Masalah Napza
Batas Antara Nilai Gaji : IDR. 4,000,000,- s/d IDR. 5,000,000,- (bulanan) atau mengacu pada PIM strata Asisten Junior Durasi kontrak : Juli 2017 s/d Desember 2017 TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 6
4.2. Konsultan Program Kebutuhan Konsultan Program meliputi : 1.
Konsultan untuk menyusun draf Kurikulum Pelatihan & Modul Perubahan Perilaku dan Dukungan Psikososial untuk Pengguna Napza Suntik dukungan LASS & PABM
2.
Konsultan untuk menyusun draf Revisi Pedoman Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat
Durasi Penugasan : Agustus s/d September 2017 (masing-masing Konsultan bekerja selama 60 hari) Kompetensi : 1.
Menyandang sekurang-kurangnya pendidikan ijazah SMA dengan pengalaman bekerja sebagai pegiat program pengurangan dampak buruk Napza suntik minimal 10 (sepuluh). Atau
2.
Menyandang ijazah S1 bidang pendidikan sosial atau kesehatan masyarakat dengan pengalaman bekerja sebagai pegiat program pengurangan dampak buruk Napza suntik minimal 5 (lima) tahun. Atau
3.
Menyandang ijjazah S2 bidang kesehatan masyarakat atau psikologi atau bidang sosial yang relevan dengan pengalaman bekerja sebagai pegiat program dampak buruk Napza suntik minimal 3 (tiga) tahun.
4.
Memiliki pengalaman bertugas sebagai pelaksana penjangkauan dan pendampingan Penasun di lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
5.
Memiliki sertifikat pelatihan Konseling Adiksi yang diselenggarakan oleh lembaga setingkat pemerintah nasional atau internasional.
6.
Memiliki kemampuan memberikan layanan Konseling Adiksi dan sudah memberikan pelayanan konseling kepada Penasun selama berkelanjutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.
7.
Pernah terlibat langsung sebagai anggota penulis dalam kegiatan penelitian, penulisan hasil penelitian, atau makalah untuk media ilmu pengetahuan atau jurnal.
8.
Pernah terlibat dalam proses penyusunan Pedoman dan atau Petunjuk Teknis / Modul Implementasi program pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah.
9.
Dapat bekerja mandiri dan atau bersama kelompok sebagai bagian tim kerja yang menjamin terjalinnya komunikasi dan fungsi koordinasi yang baik.
10. Dapat bekerja cepat, efektif, dan profesional untuk mencapai target penugasan dalam kurun waktu relatif singkat. 11. Sehat jasmani dan rohani. Apabila dalam proses perawatan dan pengobatan berkelanjutan, berada pada situasi optimal sehingga dimungkinkan untuk beraktivitas kerja dengan baik. TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 7
Road-map Pekerjaan Konsultan Tahap I 1. Penyusunan Indikator Konsultan Dukungan Penilaian Kebutuhan LASS & PABM 2. Need Asessment Modul Perubahan Perilaku & Dukungan Psikososial Penasun & Revisi Pedoman PABM : Medan, Palembang, DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Samarinda.
Konsultan Revisi Pedoman PABM
3. Penyusunan Drafting tahap awal
1.
2.
Tahap II Pengembangan Draf Pertemuan Forum Konsultasi (melibatkan stakeholders)
Tahap III 1. Finalisasi Draf Kurikulum Pelatihan dan Modul Perubahan Perilaku dan Dukungan Psikososial 2. Pertemuan Forum Konsultasi untuk finalisasi editorial. 3. Penulisan dan editing tahap akhir. 1. Finalisasi Draf Revisi Pedoman PABM
1.
Pengembangan Draf
2.
Pertemuan Forum Konsultasi 2. Pertemuan Forum (melibatkan Konsultasi untuk stakeholders) finalisasi editorial (Revisi) Pedoman PABM 3. Penulisan editing akhir
dan tahap
Jumlah Personel : Dua Orang Konsultan Batas Antara Nilai Pendapatan Konsultan : IDR. 30,000,000 s/d 45,000,000,- per kontrak per orang
V. Pembiayaan Penyediaan dua (2) orang Staf Asistensi Teknis Harm Reduction dan dua (2) orang Konsultan Program Harm Reduction dibebankan pada dukungan GF NFM - PR NAC CF 2017 BL. 169 dengan nilai anggaran total sebesar Rp. 352,763,270,- Beban anggaran untuk pembayaran gaji dan pendapatan hak profesional konsultan tidak melebihi nilai dana sebesar Rp. 200,000,000,- sehingga sistem pengadaan dengan berbasis dukungan panitia lelang tidak diperlukan. TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 8
Pembiayaan fasilitasi perjalanan dinas melakukan need asessment dan pertemuan-pertemuan forum konsultasi dihitung terpisah dari nilai kontrak masing-masing personel yang akan direkrut. Garis besar struktur penggunaan anggaran untuk merealisasikan BL. 169 tersebut, terdiri dari : 1.
Gaji (rutin) 6 bulan untuk dua orang Staf Asistensi Teknis
2.
Honor (bersih) untuk dua orang Konsultan Program
3.
Perjalanan dinas melakukan Need Asessment untuk tiga orang ke 9 kota
4.
Paket pertemuan untuk target peserta 20 orang sebanyak empat putaran di kantor dalam kota Jakarta.
5.
Alokasi anggaran tiket pesawat terbang pp, penginapan untuk tiga hari kerja (3 kali putaran), transportasi lokal, dan per diem apabila Konsultan berdomisili di luar Dejabotabek.
TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 9
LAMPIRAN TOR BL. 169
SOSIALISASI KEBUTUHAN REKRUTMEN CEPAT SDM PENUNJANG PROGRAMPENGURANGAN DAMPAK BURUK NAPZA SUNTIK SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara berkelanjutan termasuk pencegahan prevalensi HIV dan Hepatitis pada Pengguna Napza Suntik (Penasun). Perhatian difokuskan pada penyediaan sarana dan pra saranan pelayanan kesehatan berbasis kesehatan masyarakat dari segi pencegahan maupun perawatan, pengobatan, dan dukungan. Melalui Perpres nomor 124 tahun tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), peran lintas sektoral dan partisipasi masyarakat dilebur ke dalam fungsi teknis bidang kesehatan yang dikoordinir secara langsung oleh Kementerian Kesehatan RI. Dengan demikian, upaya pencegahan menjadi satu pintu dengan upaya perawatan, pengobatan dan dukungan penyakit HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkelanjutan. Langkah strategis ini masih memerlukan penguatan sistemik yang sesuai dengan kemajuan startegi implementasi, secara khusus bidang HIV dan Napza. Maka diperlukan percepatan dan efektifitas yang didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, sehingga proses transisi terkait ruang lingkup tanggungjawab KPAN dalam fungsi pelayanan kesehatan, dapat berlangsung sesuai perencanaan. Kini Kementerian Kesehatan melalui Sekretariat KPAN bertanggung-jawab mengurus program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) yang dilaksanakan di rumah-rumah rehabsos milik organisasi Komunitas Penasun dan Layanan Alat Suntik Steril (LASS) yang tersedia di Puskesmas dan Satelit milik LSM pelasana program terkait. Sesuai Permenkes nomor 55 tahun 2015 tentang Program Pengurangan Dampak Buruk Napza Suntik, maka LASS akan diperkuat dengan layanan konseling Perubahan Perilaku Penasun dan dukungan program psikososial. Sedangkan PABM membutuhkan penguatan konsep layanan yang komprehensif dan sistem Monev. PABM memberi perhatian khusus pada strategi rehabilitasi sosial dan medis terkait masalah adiksi, penapisan dampak buruk pada kualitas kesehatan, perawatan, dan dukungan pengobatan terhadap penyakit komorbiditas. Saat ini semua program Yankes bidang pengurangan dampak buruk Napza suntik berlangsung di 18 provinsi dan 68 kab/kota di bawah supervisi langsung KPA Provinsi/Kab/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota dengan pelibatan peran pemantauan lintas sektoral. Saat ini Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) Kementerian Kesehatan melalui Sekretariat KPAN membutuhkan rekrutmen cepat untuk empat posisi di bawah ini: 1. Konsultan Program untuk Kurikulum & Modul Pelatihan Perubahan Perilaku dan Dukungan Psikososial Penasun (satu orang) 2. Konslultan Program untuk revisi Pedoman PABM (satu orang) TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 10
3. Staf Asistensi Teknis Program HIV & AIDS untuk ditempatkan di Subdit AIDS (satu orang) 4. Staf Asistensi Teknis Program Harm Reduction untuk ditempatkan di Sekretariat KPAN (satu orang) KONSULTAN PROGRAM Kualifikasi dan Kompetensi : 1.
Menyandang sekurang-kurangnya pendidikan ijazah SMA dengan pengalaman bekerja sebagai pegiat program pengurangan dampak buruk Napza suntik minimal 10 (sepuluh). Atau
2.
Menyandang ijazah S1 bidang pendidikan sosial atau kesehatan masyarakat dengan pengalaman bekerja sebagai pegiat program pengurangan dampak buruk Napza suntik minimal 5 (lima) tahun. Atau
3.
Menyandang ijjazah S2 bidang kesehatan masyarakat atau psikologi atau bidang sosial yang relevan dengan pengalaman bekerja sebagai pegiat program dampak buruk Napza suntik minimal 3 (tiga) tahun.
4.
Memiliki pengalaman bertugas sebagai pelaksana penjangkauan dan pendampingan Penasun di lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
5.
Memiliki sertifikat pelatihan Konseling Adiksi yang diselenggarakan oleh lembaga setingkat pemerintah nasional atau internasional.
6.
Memiliki kemampuan memberikan layanan Konseling Adiksi dan sudah memberikan pelayanan konseling kepada Penasun selama berkelanjutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.
7.
Pernah terlibat langsung sebagai anggota penulis dalam kegiatan penelitian, penulisan hasil penelitian, atau makalah untuk media ilmu pengetahuan atau jurnal.
8.
Pernah terlibat dalam proses penyusunan Pedoman dan atau Petunjuk Teknis / Modul Implementasi program pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah.
9.
Dapat bekerja mandiri dan atau bersama kelompok sebagai bagian tim kerja yang menjamin terjalinnya komunikasi dan fungsi koordinasi yang baik.
10. Dapat bekerja cepat, efektif, dan profesional untuk mencapai target penugasan dalam kurun waktu relatif singkat. 11. Sehat jasmani dan rohani. Apabila dalam proses perawatan dan pengobatan berkelanjutan, berada pada situasi optimal sehingga dimungkinkan untuk beraktivitas kerja dengan baik.
Durasi Kontrak : 60 (enam puluh) hari
TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 11
Road-map Tanggungjawab Pekerjaan Konsultan Program Tahap I Konsultan Kurikulum dan Modul Pelatihan Perubahan Perilaku dan Dukungan Psikososial Penasun.
Konsultan Revisi Pedoman PABM
1. Penyusunan Indikator Penilaian Kebutuhan
Tahap II 1. Pengembangan Draf
2. Pertemuan Forum Konsultasi (melibatkan 2. Need Asessment Modul stakeholders) Perubahan Perilaku & Dukungan Psikososial Penasun & Revisi Pedoman PABM : Medan, Palembang, DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Samarinda. 1. Pengembangan Draf 3. Penyusunan Drafting tahap awal
2. Pertemuan Forum Konsultasi (melibatkan stakeholders)
Tahap III 1. Finalisasi Draf 2. Kurikulum Pelatihan dan Modul Perubahan Perilaku dan Dukungan Psikososial 3. Pertemuan Forum Konsultasi untuk finalisasi editorial. 4. Penulisan dan editing tahap akhir. 1. Finalisasi Draf Revisi Pedoman PABM 2. Pertemuan Forum Konsultasi untuk finalisasi editorial (Revisi) Pedoman PABM 3. Penulisan dan editing tahap akhir
STAF ASISTENSI TEKNIS PROGRAM Kualifikasi dan Kompetensi : 1. Memiliki standar pendidikan minimal Sekolah Mengengah Umum (SMU) dengan pengalaman bekerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun di bidang pengelolaan program-program kesehatan berbasis partisipasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, atau 2. Memiliki standar pendidikan sekurang-kurangnya Diploma (D3) bidang Kesehatan atau Manajemen atau sederajat bidang administrasi dan umum lainnya TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 12
3. Mamiliki kemampuan untuk mempersiapkan dan mengelola kegiatan/aktivitas yang melibatkan banyak partisipan. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik. 5. Menyukai aktivitas menulis dan memiliki kemampuan menyusun laporan tertulis, notulensi, TOR, dan menulis dokumen-dokumen penunjang suatu program 6. Memiliki pengalaman bekerja sekurang-kurangnya satu tahun dalam suatu instansi pemerintah dan atau non pemerintah di bidang program kesehatan dan atau penanggulangan HIV serta Napza. 7. Dapat bekerja mandiri dengan baik maupun dalam lingkungan kerjasama kelompok atau tim kerja. 8. Memiliki pengatahuan dasar tentang HIV, AIDS, dan masalah penyalahgunaan Napza
Batasan Tanggungjawab: 1.
Membantu Koordinator Harm Reduction untuk melaksanakan persiapan teknis semua kegiatan bidang terkait dengan dukungan GF NFM.
2.
Memantau dan mengelola waktu pengumpulan laporan capaian LASS, PABM, Pokja Harm Reduction, dan Satelit LASS.
3.
Menyiapkan laporan monitoring berbasis check-list untuk persiapan setiap kegiatan / agenda bidang harm reduction.
4.
Melaksanakan fungsi Notulensi untuk setiap kegiatan bidang harm reduction
5.
Melaksanakan penugasan di dalam dan di luar kantor sesuai arahan Koordinator Harm Reduction dan Tandem terkait bagian program di Subdit AIDS dan Subdit Masalah Napza
6.
Membantu proses koordinasi lintas program bidang HIV dan Napza yang melibatkan Subdit AIDS, Set.KPAN, dan Subdit Masalah Napza.
7.
Melaksanakan dukungan proses penyediaan surat-surat koordinasi Ka. Set. KPAN di dalam lingkungan Kementerian Kesehatan dan provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi untuk sukses mengawal penguatan basis layanan kesehatan bidang HIV dan Napza.
Durasi Kontrak : Mulai Penetapan hasil rekrutmen hingga 31 Desember 2017.
Proses rekrutmen dan penetapan hasilnya akan memberi perhatian khusus pada Kandidat Odha serta mempertimbangkan aspek keadilan jender. Peminat proses rektrutmen ini dapat mengirimkan CV singkat disertai surat lamaran sebagaimana mestinya ke alamat e-mail : ...... selambat-lambatnya pada hari Selasa 11 Juli 2017 pukul 00.00 WIB.
TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 13
TOR BL. 169 GF NFM – PR-NAC CF 2017 14
