LAPORAN SIDANG UNCITRAL TENTANG THE LAW OF SECURED TRANSACTIONS 10 - 14 DESEMBER 2007, VIENNA AUSTRIA
1. Sekilas tentang The Law of Secured Transactions Saat ini pengaturan terkait secured transaction yang sudah diatur oleh beberapa negara yang sudah memiliki Secured Transaction Law berbedabeda. Misalnya pengaturan tentang cakupan aset, beberapa negara dalam UU-nya memasukkan seluruh aset
diciptakan oleh perjanjian para pihak (created by agreement), namun ada juga negara yang mengakui kelahiran security right-nya berdasarkan proses perundang-undangan (by law or judicial process), bahkan ada juga negara yang mengakui kedua-duanya. Dengan melihat beragamnya pengaturan tentang secured
baik aset bergerak maupun tidak bergerak sebagai objek yang dapat dibebani dengan security right. Sementara itu beberapa negara
transaction law di berbagai negara tersebut, maka UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transaction (Guide) ini telah diusahakan agar lebih luas,
lainnya membatasi, yakni hanya mencakup benda-benda bergerak saja (movable property). Di Amerika Serikat misalnya, pengaturan tentang
lebih efisien dan lebih efektif, meskipun dalam beberapa hal tetap dilakukan pengecualian. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari
secured transaction diatur dalam artikel 9 Uniform Commercial Code (UCC), yang cakupannya hanya meliputi benda-benda bergerak (movable property), intangible
penciptaan instrumen ini yaitu agar dapat membuka peluang sebesarbesarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu bagi debitur dapat memaksimalkan kepemilikan
property dan melekat pada saja.
benda-benda yang bangunan (fixtures)
asetnya untuk memperoleh akses kredit/pendanaan dari kreditur, sedangkan bagi kreditur adanya
Begitu juga apabila dilihat dari pembentukannya, masing-masing
keleluasaan untuk dapat menyalurkan dananya dengan mendapatkan jaminan (security right) yang sebesarbesarnya dan seaman-amannya pula.
negara berbeda; ada negara yang hanya mengenal security right yang BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN
44
Volume 5, Nomor 3, Desember 2007
Oleh karena itu maka dalam guide ini, pada prinsipnya seluruh jenis aset harus dapat menjadi objek security right, meskipun fokus utama adalah tetap berupa aset komersial utama (core commercial asset) seperti persediaan dan peralatan usaha (inventory and equipment). Aset lainnya yang tidak tergolong core commercial asset seperti hak milik intelektual, contractual non-monetary claim, negotiable instrument dan negotiable document tetap dapat juga
maupun tidak nyata (tangible and intangible assets). Beberapa pengecualian: a. Dalam guide ini, beberapa aset tertentu yang telah diatur dalam hukum nasional atau konvensi internasional; seperti pesawat terbang, railway rolling stock, benda-benda luar angkasa dan kapal, serta beberapa kategori aset bergerak lainnya tidak dapat dijadikan objek security right.
menjadi objek security right, sepanjang hal tersebut dapat dijamin sejalan dengan pengaturan hukum nasionalnya.
b. Hak kekayaan Intelektual (intelectual property), penerapannya harus disesuaikan dengan Hukum Nasional yang
Sedangkan benda tetap seperti tanah
mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, apakah di dalam pengaturannya memungkinkan hak ini dijadikan jaminan (security
(immovable property), mengingat rejim hukumnya berbeda dan hal tersebut telah diatur dalam rejim hukum tersendiri serta merupakan subjek dari sistem pendaftaran hak yang khusus, maka dalam guide ini aset sejenis ini tidak termasuk dalam cakupan objek yang dapat dibebani dengan security right. Dengan demikian maka dalam guide ini, rejim secured transaction yang dianut adalah mencakup seluruh benda-benda bergerak (movable property), baik aset yang telah ada saat ini maupun yang timbul kemudian, baik berupa aset nyata BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN
right). c. Securities. Aset jenis ini tidak tercakup sebagai aset yang dapat dijadikan objek dari security right sebagaimana dimaksud dalam guide ini, mengingat hal ini telah diatur dalam The International Institue for the Unification of Privat Law (Unidroit). Hal-hal Yang Diatur Tujuan utama dari Guide ini adalah untuk membantu negara-negara
45
Volume 5, Nomor 3, Desember 2007
dalam pengembangan hukum jaminan yang moderen (modern secured transaction laws), dengan
Financing), Fidusia (Transfer of Title for security purposes), dan Leasing (sale and leaseback transaction).
sasaran semakin meningkatnya fasilitas kredit yang di-backup dengan jaminan yang memadai (secured
Secara garis besar guide dari:
credit). Pada umumnya, saat ini masingmasing negara sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang hukum jaminan, namun masih bersifat tradisional dan relatif terbatas cakupannya, misalnya fidusia terbatas hanya untuk barang-barang bergerak berupa inventory atau benda-benda lainnya yang disebutkan secara spesifik, gadai terbatas pada benda-benda bergerak, resi gudang (warehouse receipt) terbatas pada komoditi hasil pertanian yg disimpan di gudang, atau hipotik yang hanya dapat dipasang pada agunan berupa
ini terdiri
a. Bab I s.d III mengatur mengenai tujuan, cakupan dan pendekatan dasar (basic approaches) secured transaction;
dari
b. Bab IV dan Bab V, mengatur tentang lahirnya security right dan efektivitasnya ketiga;
terhadap
pihak
c. Bab VI mengatur tentang sistem pendaftaran (registry sytem); d. Bab VII mengatur tentang prioritas security right terhadap hak-hak personal; e. Bab VIII s/d Bab IX mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pihak dan obligor pihak ketiga;
benda tetap (tanah). Oleh karena itu maka guide ini telah diupayakan disusun sefleksibel mungkin sehingga cakupannya dapat lebih luas dan dapat mengakomodir
f. Bab X mengatur tentang eksekusi security right; g. Bab XI s.d XI mengatur tentang hal-hal yang mempengaruhi efektifitas secured transaction, seperti Acquisition Financing dan conflict of law;
berbagai metode pembiayaan yang berlaku saat ini, seperti; Inventory and equipment acquisition financing, Inventory and receiveble revolving loan finacing, Anjak Piutang
h. Bab XIII dan Bab XIV mengatur tentang masa transisi dan
(factoring), Sekuritisasi Aset (securitization), Kredit (Term Loan
pengaruh hukum kepailitan terhadap secured transaction law.
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN
46
Volume 5, Nomor 3, Desember 2007
2. Manfaat bagi Indonesia Tujuan dari UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transaction (Guide) adalah untuk membantu negaranegara di dunia dalam pengembangan hukum jaminan modern, khususnya bagi negaranegara yang saat ini masih belum memiliki hukum jaminan (secured transaction law) yang efektif dan efisien. Selain itu, Guide ini juga ditujukan untuk membantu negaranegara yang telah memiliki hukum jaminan yang relatif efektif dan efisien namun berencana untuk melakukan review atau memodernisasi hukum jaminannya atau berencana melakukan harmonisasi/koordinasi dengan hukum jaminan di negara lain. Manfaat bagi suatu negara, termasuk Indonesia, dengan mengadopsi Guide ini menjadi hukum nasional-nya, diharapkan dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor/kreditor, baik domestik maupun asing dan penyedia kredit (credit providers) lainnya, untuk menyalurkan dananya atau melakukan investasinya. Keyakinan bagi kreditor/investor terhadap keamanan atas dana yang akan disalurkannya merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan para kreditor/investor sebelum BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN
menanamkan dananya. Suatu studi menunjukkan bahwa faktor keamanan lebih penting dari pada keuntungan (gain) yang akan diperoleh kreditor/investor. Selain itu studi ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya perangkat hukum jaminan yang aman bagi kreditor (sound secured transaction law), akan dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan para pelaku usaha lokal (terutama UMKM) dan perdagangan pada umumnya. Pada sisi lainnya, manfaat yang akan dirasakan oleh suatu negara adalah berkembangnya perekonomian masyarakat. Dengan semakin mudahnya para pelaku usaha memperoleh pembiayaan (kredit), maka hal ini akan meningkatkan skala usaha dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi konsumen dengan memperoleh harga yang rendah untuk barang-barang dan jasa (lowering price for goods and services). Manfaat lain yang tidak langsung, adalah dengan semakin seragamnya pengaturan tentang perdagangan internasional (international trade law) di seluruh dunia, maka dalam jangka panjang akan semakin meningkatkan mobilitas pergerakan barang dan jasa antar negara, sehingga diharapkan
47
Volume 5, Nomor 3, Desember 2007
akan semakin meningkatkan efisiensi dunia usaha dan perekonomian suatu negara.
yang dilakukan secara elektronik (electronic communication). Hal ini konsisten dengan Artikel 9 UN
Namun demikian suatu hal yang sangat penting, agar secured transaction law ini dapat efektif bagi
Convention on the Use of Electronic Communications in International Contract dan Artikel
suatu negara, maka hukum jaminan ini perlu didukung dengan suatu sistem peradilan dan mekanisme penegakan hukum (enforcement
6 dan 7 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yang mengakui penyelenggaraan bisnis menggunakan sarana komunikasi
mechanisms) yang efisien dan efektif pula. Selain itu hukum jaminan ini juga harus didukung dengan Hukum
elektronik. Tujuan pokok dari rekomendasi ini adalah agar Secured Transaction Law tidak
Kepailitan yang mengakomodasi hakhak yang ada dalam Hukum Jaminan ini.
menghambat praktek modern. Dengan demikian bisnis yang dilakukan tidak harus dilakukan dalam
3. Pemanfaatan Teknologi Elektronik Modern dan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) Rejim
Secured
Transaction
yang
modern ini tidak hanya merefleksikan konsep Secured Transaction Law yang modern, namun juga mengakomodasi praktek-praktek bisnis modern terkini, dan perkembangan yang mutakhir dari praktek-praktek regulasi di berbagai negara. Terdapat 3 (tiga) area yang penting dalam rejim Secured Transaction modern ini yaitu: a. Pertama, Setiap negara harus dapat memfasilitasi komunikasi
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN
bisnis maka selalu suatu
pertemuan dan menggunakan dokumen secara tertulis dan atau tanda tangan, namun juga dapat menggunakan metode elektronik (appropriate electronic methods). b. Kedua, diakui bahwa format elektronik untuk negotiable documents perkembangannya sangat pesat, meskipun terdapat beberapa negotiable instruments dan negotiable documents yang harus tetap tertulis dalam bentuk kertas (paper form). c. Ketiga, sistem pendaftaran (registry) yang secara umum masih banyak dilakukan secara manual (paper form), maka dalam rejim
48
Volume 5, Nomor 3, Desember 2007
Secured Transaction ini negaranegara direkomendasikan untuk dapat memanfaatkan kemajuan
UU ITE akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan
teknologi modern besarnya menyelenggarakan
sarana elektronik dan komputer.
pendaftaran elektronik.
(registry)
sebesardengan sistem secara
Rekomendasi
dan
Pertemuan/
Sidang Berikutnya 1. Sidang UNCITRAL ke 40 mengenai Legislative Guide on Secured
Terkait dengan RUU ITE yang saat ini pembahasannya sedang dilakukan di DPR RI, apabila telah ditetapkan
Transaction bermanfaat khususnya
menjadi UU maka kehadiran UU ITE yang akan menjadi “Undang-Undang payung”, bagi kegiatan-kegiatan usaha yang terkait dengan media
pembangunan sistem hukum nasional di bidang ekonomi. Dengan sistem ekonomi pasar yang makin terbuka, maka sudah
elektronik termasuk mengenai kegiatan Secured Transaction ini. Keberadaan UU ITE nantinya dalam menunjang berlakunya rejim Secured
menjadi suatu keniscayaan bahwa pembangunan hukum di bidang ekonomi, selain harus menyerap nilai-nilai lokal, juga harus dapat
Transaction yang efektif dan efisien sangat penting.
mengakomodasi nilai-nilai yang bersifat universal dari praktek bisnis internasional. 2. Sebagaimana telah dikemukakan dimuka, Guide tersebut, dalam proses penyusunannya telah
Dalam transaksi-transaksi yang merupakan hubungan keperdataan, UU ITE ini akan menjadi dasar hukum dari penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi elektronik, sehingga akan menghapuskan keraguan masyarakat dalam melakukan transaksi secara elektronik. Sedangkan dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana,
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN
(Guide) bagi dalam
ini dinilai Indonesia, menunjang
melalui proses negosiasi dan pembahasan yang komprehensif (international process) dengan berbagai pihak terkait, baik dengan anggota UNCITRAL maupun negara non anggota (observer), yang masing-masing mewakili berbagai macam tradisi
49
Volume 5, Nomor 3, Desember 2007
hukum dan level ekonomi yang berbeda. 3. Mengingat negara-negara
tentang Pengangkutan Barang (Convention on the carriage of goods).
anggota UNCITRAL akan segera mengadopsi guide tsb menjadi hukum nasionalnya masingmasing (pelaksanaannya dilakukan secara bertahap tergantung kesiapan masing-masing negara), maka ke depan bagi negara negara non anggota seperti Indonesia, yang secara bisnis sudah sangat mengglobal (cross border), perlu secara proaktif melakukan penyesuaian perundang-undangannya, khususnya yang terkait dengan secured transaction. 4. Terkait dengan Secured Transaction, Working Group VI akan melakukan pambahasan ke 13 pada tanggal 19 s.d 23 Mei 2008 di New York yang akan membahas materi ttg security interest. 5. Sidang Komisi UNCITRAL lanjutan (sesi ke-41) akan diselenggarakan di New York pada tanggal 16 Juni s/d 3 Juli 2008, yang akan melakukan finalisasi dan mengadopsi beberapa draft konvensi yang sudah diselesaikan oleh beberapa Working Group, antara lain tentang Konvensi
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN
50
Volume 5, Nomor 3, Desember 2007
