LAPORAN PenyediaandanPengelolaanInformasiPublik Tahun2015
DirektoratJenderalPrasaranadanSaranaPertanian KementerianPertanianRepublikIndonesia
Hal |2
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
Hal |3
KATA PENGANTAR Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian. Dalam laporan PPID tahun 2015 ini digambarkan tentang pengelolaan dan penyediaan informasi, PPID Ditjen PSP berupaya untuk memenuhi unsur-unsur informasi yang sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 ke dalam website. Portal PPID Ditjen PSP di dalam website http://psp.pertanian.go.id telah dilengkapi dengan beberapa informasi tambahan. Pemenuhan unsur-unsur informasi yang sesuai dengan UU KIP bagi badan publik menjadi tantangan tersendiri karena hal ini merupakan langkah yang harus dilalui dari awal, disamping juga untuk memenuhi prasarana dan sarana yang belum memadai. Pada tahun 2015, PPID Ditjen PSP mencatat lebih banyak lagi permohonan informasi dibandingkan di tahun 2014 terkait kinerja dan program-program Ditjen PSP, terlebih lagi permohonan tersebut melalui media internet. Dalam laporan ini juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari prasarana dan sarana yang dimiliki, kondisi SDM dan anggaran. Tahun 2015 menjadi awal adanya pemeringkatan keterbukaan informasi publik berbasis web sehingga tampilan web dan konten web sendiri dituntut untuk sesuai dengan kaidah UU KIP. PPID Ditjen PSP berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja, dan Alhamdulillah PPID Ditjen PSP menduduki peringkat ke 3 dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik berbasis web di lingkup Kementerian Pertanian. Semoga pengharaan ini bisa memacu kinerja PPID Ditjen PSP dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan.
Jakarta,
Pebruari 2016
Kepala Bagian Umum, Selaku PPID Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
Hal |4 DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..……………………………………………………..
2
DAFTAR ISI …………………………………………………………………
3
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………
4
DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………...
5
I.
6
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN NFORMASI PUBLIK ........................................................................................
II.
PELAKSANAAN
PENGELOLAAN
DAN
PELAYANAN
8
INFORMASI PUBLIK ...................................................................
III.
2.1
Sarana dan prasarana ........................................................
8
2.2
Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) .................................
11
2.3
Anggaran ............................................................................
12
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ................
13
3.1
Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen .........................
13
3.2
Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai ...............................
13
3.3
Kekurangan dan hambatan pengelolaan Informasi dan
15
dokumentasi ........................................................................ IV.
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
16
DOKUMENTASI ..........................................................................
V.
4.1
Jumlah Permohonan, jumlah pemohon ..............................
16
4.2
Penyelesaian keberatan, tanggapan keberatan .................
20
4.3
Penyelesaian sengketa .......................................................
21
4.4
Kekurangan dan hambatan pelayan ...................................
21
SARAN DAN KESIMPULAN....................................................
LAMPIRAN ................................................................................................
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
23 24
Hal |5 DAFTAR TABEL
Nomor
Judul
Halaman
Tabel 1 Daftar PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Ditjen PSP
12
Tabel 2 Rekapitulasi Informasi yang wajib disediakan dan
14
diumumkan secara berkala lingkup Ditjen PSP............... Tabel 3 Rekapitulasi
jumlah
pemohon
dan
permohonan
16
informasi publik Ditjen PSP tahun 2014…………… Tabel 4 Pemohon
informasi
berdasarkan
kategori
jenis
pekerjaan …………………………..………………………..
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
19
Hal |6 DAFTAR GAMBAR
Nomor
Judul
Halaman
Gambar 1
Ruang Desk Counter PPID Ditjen PSP …….…………....
8
Gambar 2
Email PPID…………….....…………………………………..
10
Gambar 3
Standing Banner PPID PSP .………………………………
10
Gambar 4
SOP Alur Permohonan Informasi …………………………
11
Gambar 5
Jumlah permohonan dan pemohon informasi
17
Ditjen
PSP tahun 2015………………………………................... Gambar 6
Persentase Prasarana
Permohonan dan
Informasi
Sarana
lingkup
Pertanian
Ditjen
18
tahun
2015……………………………………………..................... Gambar 7
Persentase pemohon informasi berdasarkan kategori
19
jenis pekerjaan ................................................................ Gambar 8
Persentase
perbandingan
permohonan
informasi
20
dengan tatap muka dan email ......................................... Gambar 9
Piagam Penghargaan ………………………………………
21
Gambar 10
Piala
21
Peringkat
III
Keterbukaan
Informasi
Publik
Berbasis Web ………………………………………………..
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
Hal |7
I.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan
dokumentasi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tenyang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 5. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian. 9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 02.2/Kpts/OT.160/B/01/2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (Pembantu Pelaksana) di Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID Ditjen PSP mulai menerapkan ketersediaan konten-konten informasi berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No. 14 Tahun 2014. Pada tahun 2015 PPID Ditjen PSP jendela khusus PPID di website http://psp.pertanian.go.id, dilengkapi dengan laporan tahunan dan Daftar Informasi
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
Hal |8
yang dikuasai, selain berisi tentang pengertian singkat PPID, alur permohonan informasi, waktu layanan, form 1A dan 1B serta leaflet PPID Ditjen PSP.
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
Hal |9
II.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2.1
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik
terdiri atas : a. Ruangan Desk Informasi Publik Ruangan yang menjadi desk informasi publik Ditjen PSP yaitu di Subbagian Hukum dan Humas Bagian Umum Gd. D lantai 8 sebagai ruang pelayanan Informasi Publik, karena Ditjen PSP belum memiliki ruangan tersendiri yang dapat dijadikan sebagai ruangan khusus PPID. Ruangan Subbagian Hukum dan Humas yang terdiri dari 1 buah meja rapat besar dengan 8 buah kursi yang dilengkapi dengan 2 buah PC dan 2 buah printer berwarna, 1 unit TV LED ukuran 42”, 2 buah scanner, 1 buah mesin fotocopy, 1 unit telepon/fax Gambar 1 : Ruang Desk Counter PPID Ditjen PSP
b. Penyediaan Akses Informasi Publik Dalam upaya untuk meningkatkan penyediaan dan pengelolaan informasi publik, tahun 2015 PPID Pelaksana Ditjen PSP telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan menambah layanan penyediaan informasi PPID di portal website http://psp.pertanian.go.id maupun sarana lainnya antaranya adalah : Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
di
H a l | 10
Daftar informasi yang Dikuasai sudah di tampilkan dalam website. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2013 Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2014 Mengembangkan
akun
elektronik
mail
(e-mail)
di
jendela
PPID
[email protected] di website http://psp.pertanian.go.id sebagai bagian dari penyediaan pelayanan permohonan informasi Menetapkan SOP PPID yang ditetapkan melalui SK Dirjen PSP No. 02.01/Kpts/OT.160/B/07/2014
tentang
Penetapan
Standar
Prosedur
Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Masyarakat atau publik dapat berinteraksi dan berhubungan dengan PPID PSP melalui 2 cara yaitu dengan mengakses portal PPID PSP yang berada di website http://psp.pertanian.go.id atau dengan mengunjungi kantor kami yang beralamat di : Kementerian Pertanian Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Subbag Hukum dan Humas Gedung D lantai 8 Telp/fax : 021 7816083 Email :
[email protected] Facebook : pspkementan
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 11
Gambar 2. Email PPID Ditjen PSP
Gambar 3. Standing Banner PPID PSP
Untuk mempermudah pelayanan dan penyediaan informasi bagi masyarakat, PPID Ditjen PSP juga telah dilengkapi dengan alur/prosedur permohonan informasi sehingga masyarakat mengetahui tatacara permohonan informasi serta waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya SOP tersebut, maka masyarakat mempunyai kejelasan dan kepastian tentang informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah alur tatacara permohonan informasi yang terdapat diportal PPID Ditjen PSP.
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 12
Gambar 4. SOP Alur permohonan informasi publik
2.2
Sumber Daya Manusia Penyediaan dan pelayanan informasi publik di Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian melibatkan seluruh sumberdaya manusia di Subbag Hukum dan Humas yang berjumlah 8 orang yang secara bergantian dapat menjadi petugas layanan di desk counter sesuai dengan motto dan waktu layanan yang telah ditetapkan. Kepala Bagian Umum Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditunjuk sebagai PPID pelaksana Unit Eselon I di Ditjen PSP dengan didukung oleh PPID Pembantu Pelaksana
dimasing-masing unit eselon II lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian yang bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID pelaksana. Hal ini telah di tetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 02.2/Kpts/OT.160B/01/2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (Pembantu Pelaksana) dilingkup Ditjen PSP yang berisi tentang penugasan Kasubbag Tata Usaha sebagai petugas PPID Pembantu pelaksana yang mempunyai tugas antara lain :
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 13
a. menyiapkan bahan penyediaan pelayaan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi; e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
Berikut adalah tabel daftar PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Ditjen PSP Tabel 1 : Daftar PPID Pembantu Pelaksana Ditjen PSP Tahun 2015 No.
2.3
Unit
PPID
1.
Sekretariat Direktorat
Kepala Bagian Umum
2.
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.
Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.
Direktorat Pupuk dan Pestisida
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5.
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
6.
Direktorat Pembiaaan Pertanian
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggaran Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelakanaan keterbukaan informasi publik
lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 sudah dialokasikan untuk kegiatan PPID, namun dalam rangka pelaksanaannya masih ditunda untuk memprioritaskan program mewujudkan swasembada pangan yang memerlukan perhatian khusus dan waktu lebih banyak.
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 14
III.
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
3.1
Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen PPID Ditjen PSP memberikan pelayanan informasi pada jam kerja Senin s/d
Jumat dengan waktu sbb : Hari : Senin s/d Kamis Jam : 09.00 s/d 14.30 WIB Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB Hari : Jum’at Jam : 09.00 s/d 15.00 WIB Istirahat : 11.00 s/d 14.00 WIB Pengelolaan informasi publik di Ditjen PSP secara umum belum terpusat di PPID , sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Direktorat dan Bagian yang secara umum masih dalam bentuk hard copy dan soft copy. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung (face to face) ke desk counter PPID dengan memberi penjelasan seputar program dan kinerja Ditjen PSP Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan hard copy dokumen di lemari kaca ruang subbagian Hukum dan Humas. Dengan kapasitas lemari dan ruangan yang terbatas, maka dokumen informasi publik juga tersedia dengan jumlah yang terbatas pula, baik dari segi jenis dokumen maupun jumlah dokumen,
sehingga bila pemohon memerlukan informasi lebih dari 1, maka
pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya sendiri. Pemohon juga dapat memperoleh soft copy bila informasi yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk soft copy. Selain dengan bertemu face to face, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik memalui situs web di http://psp.pertanian.go.id, walaupun belum semua informasi publik ditampilkan dalam situs web. 3.2
Daftar Informasi Publik yang Dikuasai PPID Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan
Daftar Informasi Publik yang dikuasai melalui Keputusan Direktur Jenderal PSP No. Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 15
01.1/Kpts/OT.160/B.1/01/2014 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
sebanyak
147 informasi.
Untuk tahun 2015 terjadi penambahan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai, dengan rekapitulasi informasi sebagai berikut : Tabel 2 : Rekapitulasi Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala lingkup Ditjen PSP
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA No.
Tipe Dokumen
Jumlah Informasi Publik
1
Profil Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
1
2
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
7
3
Prosedur Kerja Diitjen Prasarana dan Sarana Pertanian,
26
4
Rencana Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
1
5
Rencana Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
0
6
Peraturan Perundang-undangan
2
7
Laporan Keuangan
0
8
Pengadaan Barang
5
Jumlah
42
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT No.
Tipe Dokumen
Jumlah Informasi Publik
1
Dokumen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
0
2
Inovasi, Teknologi, Hasil Penelitian, Jurnal, Warta, Prosiding
0
3
Daftar Informasi Publik
0
4
Prosedur Evaluasi
0
Jumlah
0
Secara keseluruhan jumlah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tahun 2015 berjumlah 42 informasi. Sedangkan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat berjumlah 0 informasi. Keterbatasan jumlah informasi disebabkan masih banyaknya informasi yang belum terekap di masing-masing unit kerja lingkup Ditjen PSP, mengingat untuk menyusun daftar Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 16
tersebut memerlukan waktu yang
agak lama. Hal tersebut dapat dilihat pada
klasifikasi informasi publik wajib tersedia setiap saat. Hal ini disebabkan karena informasi tersebut belum dilakukan pendataan secara spesifik. 3.3
Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Seiring dengan berjalannya waktu, PPID Ditjen PSP telah melakukan
beberapa peningkatan dalam rangka perbaikan penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun PPID Ditjen PSP mengakui beberapa aspek pelayanan masih belum maksimal. Terdapat beberapa kekurangan maupun hambatan yang dialami dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain adalah : a. Terbatasnya ruangan yang berfungsi sebagai desk counter untuk melayani pemohon informasi, ruangan masih tergabung dengan ruang Subbag Hukum dan Humas Setditjen PSP; b. Informasi yang terkait dengan anggaran belum dapat di akses oleh masyarakat, karena belum menemukan format yang tepat untuk dapat ditampilkan di website; c. Belum adanya mekanisme dalam pengelolaan informasi publik di unit kerja lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, sehingga koordinasi PPID antar direktorat dan antar bagian dalam unit kerja pada umumnya belum berjalan dengan baik. d. Belum sepenuhnya SDM, PPID Pembantu Pelaksana dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi di unit kerja eselon II selaras dalam penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik.
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 17
IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 4.1
Jumlah permohonan, jumlah pemohon, jumlah penolakan, alasan penolakan waktu rata-rata Adapun rincian pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian yang berlangsung selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 43 orang dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 108 informasi. 2. Jumlah permohon informasi dan permohonan informasi tahun 2015 naik sebanyak 27 orang dari tahun 2014 yang hanya sebanyak 16 orang. Jumlah permohonan informasi juga mengalami kenaikan di tahun 2015 sebanyak 73 buah informasi dari tahun 2014 yang hanya sebanyak 35 meningkat menjadi 108 buah permohonan informasi. 3. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi dalam setahun yaitu 1438 jam. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2015 adalah 37 jam atau 1 hari 12 jam untuk 1 pemohon informasi. 4. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi adalah 105 informasi dan 3 permohonan informasi ditolak karena informasi tidak dikuasai. Tabel 3 : Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Ditjen PSP tahun 2015 NO
BULAN
1
Januari
2
Pebruari
3
Maret
4
April
5
Mei
6
Juni
PEMOHON IP
PERMOHON AN IP
1
1
2
4
4
5
10
18
2
9
7
19
WAKTU DIPENUHI
DITOLAK
ALASAN PENOLAKAN JAM
MENIT
1
0
0
4
0
0
5
0
0
18
0
0
9
0
0
19
0
0
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 18
7
Juli
8
Agustus
9
September
10
Oktober
11
Nopember
12
Desember JUMLAH
3
13
2
2
6
20
2
2
4
15
43
108
13
0
0
2
0
0
0
0
0
0 0
19
1
2 13
2
0
105
3
1438
Informasi tidak dikuasai
Informasi tidak Dikuasai
Perbandingan jumlah pemohon dan permohonan informasi dapat di lihat pada gambar 5 berikut : Gambar 5. Jumlah permohonan dan pemohon informasi Ditjen PSP tahun 2015
25
20
20 19 18
15
15 13
10
10 9 7 6
5
4
5 4
4 3
2
2
2
2
1
0 JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
PEMOHON IP
JUL
AGT
SEPT
OKT
NOV
DES
PERMOHONAN IP
Gambar diatas merupakan data rekapitulasi pemohon informasi publik yang melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke desk counter PPID Ditjen PSP di Gedung D lantai 8 maupun via email. Jenis permohonan informasi yang banyak diminta adalah menyangkut aspek pupuk dan pestisida. Secara lebih jelas
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 19
persentase kategori informasi yang paling banyak diminta dapat di lihat pada gambar berikut : Gambar 6 : Persentase Jenis Permohonan Informasi lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015
30
27%
25
23% 20%
20
15 10% 8%
10
5
8%
3%
0 UMUM
SESDIT
PPL
AIR
PEMBIAYAAN
PUKPES
ALSIN
Aspek Pupuk dan Pestisida dan aspek Setditjen merupakan informasi publik yang paling banyak dicari oleh masyarakat yang mencapai 27% dan 23% diikuti oleh aspek umum yang mencapai 20%. Selanjutnya persentase informasi yang diminta bervariasi di aspek-aspek perluasan dan pengelolaan lahan 8%, aspek alsintan 8% dan aspek air 3 %. Informasi terkait pupuk dan pestisida yang paling banyak dimohonkan oleh masyarakat di Ditjen PSP yaitu meliputi pedoman umum dan teknis, informasi kelangkaan pukpes dan pengaduan tentang masalah pupuk dan pestisida. Sedangkan informasi publik di aspek Setditjen yang sering dimohonkan adalah terkait dengan anggaran dan berita-berita kinerja PSP. Jika
melihat
dari
kategori
pemohon
informasi,
persentase
jenis
pekerjaan/profesi yang memohon informasi di Ditjen PSP dapat dilihat pada tabel berikut : Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 20
Tabel 4 : Pemohon Informasi berdasarkan kategori Jenis Pekerjaan KATEGORI JENIS PEKERJAAN PEMOHON IP
PERSENTASE
Mahasiswa/pelajar Karyawan/wiraswasta/umum PNS
(Orang)
32
13
24
11
32
14
2
1
10
4
100
43
LSM/Badan Hukum Media
JUMLAH
Gambar 7 : Persentase pemohon informasi berdasarkan kategori jenis pekerjaan
31%
35 30
25%
25
19%
19%
20 15
6%
10 5 0 MAHASISWA
KARYAWAN SWASTA
PNS
LSM/BADAN HUKUM
MEDIA
Dari kategori jenis pekerjaan pemohon diatas, dapat dilihat bahwa pemohon terbanyak berasal dari PNS baik di pusat maupun didaerah sebanyak 31%. Alasan penggunaaan permohonan informasi adalah sebagai data pendukung pelaksanaan tugas kedinasan di tempat asal instansi. Pemohon kedua terbanyak adalah mahasiswa sebanyak 25% dengan alasan penggunaan informasi adalah untuk data penelitian tugas akhir baik strata S1 maupun S2. Selebihnya adalah karyawan swasta dan LSM/Badan Hukum sebanyak 19% dengan alasan penggunaan informasi adalah untuk petunjuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintahan.
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 21
Dengan
tersedianya
permohonan
informasi
via
email
di
[email protected], untuk tahun 2015 terjadi peningkatan permohonan informasi via email dibandingkan permohonan via face to face dibandingkan dengan tahun lalu. Dari 43 permohonan informasi ke PPID Ditjen PSP, terdapat 11 permohonan informasi yang dilakukan via email. Dengan demikian pada tahun 2016, PPID ditjen PSP akan berupaya meningkatkan pelayanan permohonan informasi via email yang nantinya akan meminimalisir permohonan informasi dengan tatap muka (face to face).
Berikut
adalah grafik perbandingannya. Gambar 8 : Persentase perbandingan permohonan informasi dengan tatap muka dan email 74 % 80 70 60 50 40
26%
30 20 10 0 tatap muka
4.2
email
Penyelesaian keberatan, tanggapan keberatan Pada tahun 2015 tidak terdapat keberatan permohonan informasi publik.
Semua permohonan informasi dapat dijawab dan diselesaikan dalam waktu ratarata.
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 22
4.3
Penyelesaian Sengketa Pada tahun 2015 PPID Ditjen PSP tidak menangani perkara sengketa yang
diajukan pemohon kepada PPID. Semua permohonan informasi telah diselesaikan sesuai dengan permintaan.
4.4
Kekurangan dan hambatan pelayanan
a. Belum secara maksimal dapat menerapkan aplikasi SILAYAN Online b. Belum adanya area dan akses dalam data informasi sehingga informasi yang harus diamankan dan bagaimana caranya belum ada pengamanan secara khusus c. Belum adanya tampilan informasi publik tentang anggaran di portal PPID PSP d. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi dan ketentuan-ketentuan dalam
UU No. 14 tahun 2008,
sehingga
hal tersebut menyebabkan
respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan. Mengingat permohonan informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik. e. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus pelayanan Informasi publik; f. Belum adanya panduan dasar klasifikasi data informasi pertanian di lingkup Ditjen PSP g. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Ditjen PSP yang belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang Dikuasai. h. Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat di simpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai. Selain adanya hambatan dalam penyediaan pelayanan informasi publik, PPID Ditjen PSP juga meraih pencapaian yang menggembirakan. Dalam 2 tahun berturutturut PPID PSP mendapat pemeringkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Tahun 2014 PPID Ditjen PSP mendapat peringkat 2 dalam lomba keterbukaan informasi publik. Untuk tahun 2015, PPID Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 23
Ditjen PSP juga menduduki peringkat 3 dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik berbasis web. Gambar 9. Piagam Penghargaan
Gambar 10. Piala Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik Berbasis web
Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
H a l | 24
V.
KESIMPULAN DAN SARAN Pada intinya PPID Pelaksana Ditjen PSP telah melaksanakan keterbukaan
informasi publik sesuai yang diamanahkan di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). PPID Ditjen PSP senantiasa terus melakukan pengembangan penyediaan dan pengelolaan informasi publik kepada masyarakat, terlebih melalui website mengingat ditahun-tahun kedepan keterbukaan informasi publik akan lebih mengutamakan pada konten website. Oleh karena itu PPID Ditjen PSP akan berupaya melakukan evaluasi dengan melakukan upaya peningkatan dengan cara : 1. Meminimalisir waktu pelayanan untuk lebih efektif dan cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemohon merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang PPID berikan; 2. Memaksimalkan penyediaan informasi publik melalui website, seperti pelayanan permohonan informasi melalui email dan penyediaan tampilan website yang sesuai dengan anamat UU KIP. 3. Lebih mensosialisasikan pemahaman tentang PPID kepada pegawai (baik pejabat dan staf) sehingga terjadi pemahaman yang sama untuk meminimalisir kendala dalam penyediaan informasi. 4. Melengkapi Daftar Informasi Yang Dikuasai dengan menambah jumlah data dan informasi program dan kinerja Ditjen PSP. Demikian laporan tahunan kami buat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Jakarta,
Pebruari 2016
Kepala Bagian Umum selaku PPID Pelaksana Ditjen PSP
Soehoed Nip. 19610204 198503 1 004 Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2015
