LAPORAN. PengelolaandanPelayananInformasiPublik Tahun2014. DirektoratJenderalPrasaranadanSaranaPertanian KementerianPertanianRepublikIndonesia

LAPORAN PengelolaandanPelayananInformasiPublik Tahun2014

DirektoratJenderalPrasaranadanSaranaPertanian KementerianPertanianRepublikIndonesia

Hal |2

KATA PENGANTAR Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2014. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian. Dalam laporan PPID tahun 2014 ini digambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi yang diawali dengan membuat portal jendela PPID di website http://psp.pertanian.go.id. Hal ini merupakan tahap awal penyediaan informasi PPID Ditjen PSP melalui website selain melalui akses langsung (face to face) di desk counter. PPID Ditjen PSP juga mencatat permohonan informasi yang signifikan di tahun 2014 terkait kinerja dan program-program Ditjen PSP. Dalam laporan ini juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, anggaran sampai dengan penyelesaian keberatan. Pencapaian kinerja PPID Ditjen PSP tahun 2014 cukup menggembirakan dengan meraih juara ke 2 lomba keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada bulan Desember lalu. PPID Ditjen PSP berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir kekurangan yang ada sehingga dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan.

Jakarta,

Januari 2015

Kepala Bagian Umum, Selaku PPID Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2014

Hal |3 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..……………………………………………………..

2

DAFTAR ISI …………………………………………………………………

3

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………

4

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………...

5

I.

6

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN NFORMASI PUBLIK ........................................................................................

II.

PELAKSANAAN

PENGELOLAAN

DAN

PELAYANAN 8

INFORMASI PUBLIK ...................................................................

III.

2.1

Sarana dan prasarana ........................................................

8

2.2

Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) .................................

12

2.3

Anggaran ............................................................................

13

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ................

14

3.1

Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen .........................

14

3.2

Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai ...............................

14

3.3

Kekurangan dan hambatan pengelolaan Informasi dan

16

dokumentasi ........................................................................ IV.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN

17

DOKUMENTASI ..........................................................................

V.

4.1

Jumlah Permohonan, jumlah pemohon ..............................

17

4.2

Penyelesaian keberatan, tanggapan keberatan .................

20

4.3

Penyelesaian sengketa .......................................................

21

4.4

Kekurangan dan hambatan pelayan ...................................

22

SARAN DAN KESIMPULAN....................................................

23

LAMPIRAN ................................................................................................

24

Maklumat Pelayanan Informasi Publik ......................................................

24

SK Dirjen PSP No. 02.2/Kpts/OT.160/B/01/2014 ......................................

25

SK Dirjen PSP No. 02.1/Kpts/OT.160/B/07/2014 ......................................

30


Hal |4 DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

Tabel 1 Daftar PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Ditjen PSP

13

Tabel 2 Rekapitulasi Informasi yang wajib disediakan dan

15

diumumkan secara berkala lingkup Ditjen PSP............... Tabel 3 Rekapitulasi

jumlah

pemohon

dan

permohonan

17

informasi publik Ditjen PSP tahun 2014…………… Tabel 4 Pemohon

informasi

berdasarkan

kategori

jenis

pekerjaan …………………………..………………………..


19

Hal |5 DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

Gambar 1

Ruang Desk Counter PPID Ditjen PSP …….…………....

8

Gambar 2

Kotak Saran PPID PSP...…………………………………..

10

Gambar 3

Leaflet PPID PSP …………………………………………...

10

Gambar 4

Standing Banner PPID PSP .………………………………

11

Gambar 5

SOP Alur Permohonan Informasi …………………………

11

Gambar 6

Jumlah permohonan dan pemohon informasi

18

Ditjen

PSP tahun 2014………………………………................... Gambar 7

Persentase Prasarana

Permohonan dan

Informasi

Sarana

lingkup

Pertanian

Ditjen

18

tahun

2014……………………………………………..................... Gambar 8

Persentase pemohon informasi berdasarkan kategori jenis pekerjaan ................................................................


19

Hal |6

I.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan

dokumentasi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian. 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tenyang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 02.2/Kpts/OT.160/B/01/2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (Pembantu Pelaksana) di Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID Ditjen PSP telah melaksanakan sosialisasi PPID lingkup Ditjen PSP yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Mei 2014 di Bandung. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap implementasi UU No. 14 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2014

Hal |7

Sosialisasi PPID Ditjen PSP mengusung tema ”Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan Good and Clean Governance” dengan menampilkan penyaji dari PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Unit Layanan Pengadaan dan Biro Hukum dan Informasi Publik Setjen Kementerian Pertanian. Peserta kegiatan ini adalah para penanggungjawab dan pelaksana PPID di lingkungan Kementerian Pertanian, Pejabat Fungsional Pranata Humas, Kepala Bagian lingkup Setditjen PSP serta staf lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang menangani PPID. Pada tahun 2014 PPID Ditjen PSP meluncurkan jendela khusus PPID di website http://psp.pertanian.go.id, dengan maksud untuk memperkenalkan PPID Ditjen PSP kepada masyarakat yang berisi tentang pengertian singkat PPID, alur permohonan informasi, waktu layanan, form 1A dan 1B serta leaflet PPID Ditjen PSP. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan awal PPID Ditjen PSP untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak tau tentang program-program dan kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat.


Hal |8

II.

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik

terdiri atas : a. Ruangan Desk Informasi Publik Ruangan yang menjadi desk informasi publik Ditjen PSP yaitu di Subbagian Hukum dan Humas Bagian Umum Gd. D lantai 8 sebagai ruang pelayanan Informasi Publik, karena Ditjen PSP belum memiliki ruangan tersendiri yang dapat dijadikan sebagai ruangan khusus PPID. Ruangan Subbagian Hukum dan Humas yang terdiri dari 1 buah meja rapat besar dengan 8 buah kursi yang dilengkapi dengan 2 buah PC dan 2 buah printer berwarna, 1 unit TV LED ukuran 42”, 2 buah scanner, 1 buah mesin fotocopy, 1 unit telepon/fax Gambar 1 : Ruang Desk Counter PPID Ditjen PSP

b. Penyediaan Akses Informasi Publik Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Ditjen PSP telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID di website http://psp.pertanian.go.id di jendela PPID maupun sarana lainnya di antaranya adalah : Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2014

Hal |9

o Jendela PPID di website http://psp.pertanian.go.id yang berisi tentang uraian singkat PPID, Visi dan Misi, alur permohonan IP, mengunduh Form IA dan IB dan leaflet PPID Ditjen PSP, motto PPID Ditjen PSP dan waktu layanan o Membuat

akun

elektronik

mail

(e-mail)

di

jendela

PPID

http://psp.pertanian.go.id sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dengan PPID Ditjen PSP dengan alamat email : [email protected] o Penyediaan Kotak Saran yang berada di depan elevator (lift) lantai 8 Ditjen PSP o Menyusun leaflet PPID sebanyak 2 buah dengan judul “PPID Ditjen PSP” dan “Tatacara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi” o Membuat Standing Banner PPID Ditjen PSP yang dipasang di lantai dasar (lobby), lantai 8 dan lantai 9 Gedung D. o Menetapkan Visi dan Misi PPID Ditjen PSP Visi : Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik yang profesional mendukung pembangunan prasarana dan sarana pertanian. Misi : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang prasarana dan sarana pertanian yang mudah diakses melalui media dan layanan langsung 2. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis online o Menetapkan Moto layanan PPID Ditjen PSP yaitu : “Melayani dengan Cepat, Akurat dan Bertanggungjawab” o Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP yang ditandatangani oleh PPID Pelaksana Ditjen PSP (maklumat terlampir) o Menetapkan SOP PPID yang ditetapkan melalui SK Dirjen PSP No. 02.01/Kpts/OT.160/B/07/2014

tentang

Penetapan

Standar

Prosedur

Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.


H a l | 10

Masyarakat atau publik dapat berinteraksi dan berhubungan dengan PPID PSP melalui 2 cara yaitu dengan mengakses portal PPID PSP yang berada di website http://psp.pertanian.go.id atau dengan mengunjungi kantor kami yang beralamat di : Kementerian Pertanian Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Subbag Hukum dan Humas Gedung D lantai 8 Telp/fax : 021 7816083 Email : [email protected] Facebook : pspkementan Untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Ditjen PSP memfasilitasi penyediaan sarana pendukung berupa : 1.

Daftar Informasi yang Dikuasai

2.

SOP permohonan informasi

3.

Form Permohonan Informasi (Form1A dan 1B)

Gambar 2. Kotak Saran PPID PSP

Gambar 3. Leaflet PPID PSP


H a l | 11

Gambar 4. Standing Banner PPID PSP

Untuk mempermudah pelayanan dan penyediaan informasi bagi masyarakat, PPID Ditjen PSP juga telah dilengkapi dengan alur/prosedur permohonan informasi sehingga masyarakat mengetahui tatacara permohonan informasi serta waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya SOP tersebut, maka masyarakat mempunyai kejelasan dan kepastian tentang informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah alur tatacara permohonan informasi yang terdapat diportal PPID Ditjen PSP. Gambar 5. SOP Alur permohonan informasi publik


H a l | 12

2.2

Sumber Daya Manusia Penyediaan dan pelayanan informasi publik di Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian melibatkan seluruh sumberdaya manusia di Subbag Hukum dan Humas yang berjumlah 6 orang yang secara bergantian dapat menjadi petugas layanan di desk counter sesuai dengan motto dan waktu layanan yang telah ditetapkan. Kepala Bagian Umum Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditunjuk sebagai PPID pelaksana Unit Eselon I di Ditjen PSP dengan didukung oleh PPID Pembantu Pelaksana

dimasing-masing unit eselon II lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian yang bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID pelaksana. Hal ini telah di tetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 02.2/Kpts/OT.160B/01/2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (Pembantu Pelaksana) dilingkup Ditjen PSP yang berisi tentang penugasan Kasubbag Tata Usaha sebagai petugas PPID Pembantu pelaksana yang mempunyai tugas antara lain : a. menyiapkan bahan penyediaan pelayaan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi; e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana Direktorat Jenderal yang bersangkutan.


H a l | 13

Berikut adalah tabel daftar PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Ditjen PSP Tabel 1 : Daftar PPID Pembantu Pelaksana Ditjen PSP Tahun 2014 No.

2.3

Unit

PPID

1.

Sekretariat Direktorat

Kepala Bagian Umum

2.

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3.

Direktorat Pengelolaan Air Irigasi


4.

Direktorat Pupuk dan Pestisida


5.

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian


6.

Direktorat Pembiaaan Pertanian


Anggaran Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelakanaan keterbukaan informasi publik

lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 sudah dialokasikan untuk kegiatan PPID, yaitu untuk kegiatan Sosialisasi PPID lingkup Ditjen PSP yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-23 Mei 2014 di Bandung.


H a l | 14

III.

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3.1

Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen PPID Ditjen PSP memberikan pelayanan informasi pada jam kerja Senin s/d

Jumat dengan waktu sbb : Hari : Senin s/d Kamis Jam : 09.00 s/d 14.30 WIB Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB Hari : Jum’at Jam : 09.00 s/d 15.00 WIB Istirahat : 11.00 s/d 14.00 WIB Pengelolaan informasi publik di Ditjen PSP secara umum belum terpusat di PPID , sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Direktorat dan Bagian yang secara umum masih dalam bentuk hard copy dan soft copy. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung (face to face) ke desk counter PPID dengan memberi penjelasan seputar program dan kinerja Ditjen PSP Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan hard copy dokumen di lemari kaca ruang subbagian Hukum dan Humas. Dengan kapasitas lemari dan ruangan yang terbatas, maka dokumen informasi publik juga tersedia dengan jumlah yang terbatas pula, baik dari segi jenis dokumen maupun jumlah dokumen,

sehingga bila pemohon memerlukan informasi lebih dari 1, maka

pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya sendiri. Pemohon juga dapat memperoleh soft copy bila informasi yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk soft copy. Selain dengan bertemu face to face, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik memalui situs web di http://psp.pertanian.go.id, walaupun belum semua informasi publik ditampilkan dalam situs web. 3.2

Daftar Informasi Publik yang Dikuasai PPID Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan

Daftar Informasi Publik yang dikuasai melalui Keputusan Direktur Jenderal PSP No. Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2014

H a l | 15

01.1/Kpts/OT.160/B.1/01/2014 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (terlampir) dengan rekapitulasi informasi sebagai berikut : Tabel 2 : Rekapitulasi Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala lingkup Ditjen PSP

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA No.

Tipe Dokumen

Jumlah Informasi Publik

1

Profil Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

1

2

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

3

3

Prosedur Kerja Diitjen Prasarana dan Sarana Pertanian,

4

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

8

5

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

9

6

Peraturan Perundang-undangan

5

7

Laporan Keuangan

3

8

Pengadaan Barang

0

Jumlah

110

139

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT No.

Tipe Dokumen

Jumlah Informasi Publik

1

Dokumen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

0

2

Inovasi, Teknologi, Hasil Penelitian, Jurnal, Warta, Prosiding

5

3

Daftar Informasi Publik

3

4

Prosedur Evaluasi

0

Jumlah

8

Secara keseluruhan jumlah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berjumlah 139 informasi, sedangkan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat berjumlah 8 informasi. Keterbatasan jumlah informasi disebabkan masih banyaknya informasi yang belum terekap di masing-masing unit kerja lingkup Ditjen PSP, mengingat untuk menyusun daftar tersebut memerlukan waktu yang agak lama. Hal tersebut dapat dilihat pada 2 (dua) tipe dokumen yang Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2014

H a l | 16

masih kosong, yaitu Tipe Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian informasi berupa Rencana Pengadaan Barang; Daftar Kontrak dan Jenis Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini disebabkan karena data daftar kontrak belum dilakukan pendataan secara spesifik. Kemudian untuk Tipe Dokumen Direktorat Jenderal PSP, yaitu berupa DIPA, POK, RKAKL, ROK juga belum terdata secara spesifik dan lengkap, sehingga belum dimasukkan ke dalam Daftar Informasi yang Dikuasai. 3.3

Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Seiring dengan berjalannya waktu, PPID Ditjen PSP telah melakukan

beberapa peningkatan dalam rangka perbaikan penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun PPID Ditjen PSP mengakui beberapa aspek pelayanan masih belum maksimal. Terdapat beberapa kekurangan maupun hambatan yang dialami dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain adalah : a. Terbatasnya ruangan yang berfungsi sebagai desk counter untuk melayani pemohon informasi, ruangan masih tergabung dengan ruang Subbag Hukum dan Humas Setditjen PSP; b. Akses masyarakat ke portal PPID Ditjen PSP masih terbatas, masyarakat belum bisa mengakses permohonan informasi secara online via website; c. Informasi yang terkait dengan anggaran belum dapat di akses oleh masyarakat, karena belum menemukan format yang tepat untuk dapat ditampilkan di website; d. Daftar informasi yang Dikuasai belum di tampilkan dalam website. e. Belum adanya mekanisme dalam pengelolaan informasi publik di unit kerja lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, sehingga koordinasi PPID antar direktorat dan antar bagian dalam unit kerja pada umumnya belum berjalan dengan baik. f. Belum sepenuhnya SDM, PPID Pembantu Pelaksana dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi di unit kerja eselon II selaras dalam penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik.


H a l | 17

IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 4.1

Jumlah permohonan, jumlah pemohon, jumlah penolakan, alasan penolakan waktu rata-rata Adapun rincian pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian yang berlangsung selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 16 orang dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 26 informasi. 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi dalam setahun yaitu 342 jam 60 menit atau 343 jam. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2014 adalah 2 jam. 3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan 22 informasi dan 4 permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan di dalam Kepmentan Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian dan 1 informasi lainnya karena informasi tidak dikuasai. Tabel 3 : Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Ditjen PSP tahun 2014 NO

BULAN

WAKTU

PERMOHO NAN IP

PEMOHON IP

DIPENUHI

DITOLAK

ALASAN PENOLAKAN JAM

MENIT

1

Januari

0

0

0

0

0

2

Pebruari

0

0

0

0

0

3

Maret

0

0

0

0

0

4

April

0

0

0

0

0

5

Mei

1

1

1

2

0

6

Juni

4

3

3

96

0

7

Juli

0

0

0

0

0

8

Agustus

2

1

2

1

0

9

September

2

2

2

3

0

10

Oktober

5

3

5

0

30

11

Nopember

6

2

6

1

0

30

12

Desember

5

4

3

2

240

0

JUMLAH

25

16

22

4

342

60

1


Informasi tidak Dikuasai

Informasi yang dikecualikan Informasi tidak Dikuasai

H a l | 18

Perbandingan jumlah pemohon dan permohonan informasi dapat di lihat pada gambar 6 berikut : Gambar 6. Jumlah permohonan dan pemohon informasi Ditjen PSP tahun 2014 7 6

6

5

5

4

4

3

3

4 3

2

2

1 0

1 0 Januari

0 Pebruari

0 Maret

2

2

1

0 April

5

0 Mei

Juni

Juli

Permohonan Informasi

Agustus September Oktober Nopember Desember

Pemohon Informasi

Gambar diatas merupakan data rekapitulasi pemohon informasi publik yang melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke desk counter PPID Ditjen PSP di Gedung D lantai 8. Jenis permohonan informasi yang banyak diminta adalah menyangkut aspek pupuk dan pestisida. Secara lebih jelas persentase kategori informasi yang paling banyak diminta dapat di lihat pada gambar berikut : Gambar 7 : Persentase Jenis Permohonan Informasi lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 30

28%

28%

25

20%

20 12%

15 10

4%

4%

4%

5 0 Aspek Setditjen

Aspek PPL

Aspek Pengelolaan Air Irigasi

Aspek Pembiayaan Pertanian

Aspek Pupuk Aspek Alsintan dan Pestisida


Aspek Informasi Umum

H a l | 19

Aspek Pupuk dan Pestisida dan aspek Setditjen merupakan informasi publik yang paling banyak dicari oleh masyarakat yang mencapai 29% diikuti oleh aspek pembiayaan pertanian yang mencapai 21%. Selanjutnya persentase informasi yang diminta bervariasi di aspek-aspek perluasan dan pengelolaan lahan 8%, aspek alsintan 4% dan informasi umum 4%. Informasi terkait pupuk dan pestisida yang paling dimohonkan oleh masyarakat di Ditjen PSP yaitu meliputi pedoman umum dan teknis, prosedur permohonan bantuan maupun pengaduan tentang masalah pupuk dan pestisida. Sedangkan informasi publik di aspek Setditjen yang sering dimohonkan adalah terkait dengan anggaran dan berita-berita kinerja PSP. Jika

melihat

dari

kategori

pemohon

informasi,

persentase

jenis

pekerjaan/profesi yang memohon informasi di Ditjen PSP dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4 : Pemohon Informasi berdasarkan kategori Jenis Pekerjaan JUMLAH KATEGORI JENIS PEKERJAAN PEMOHON IP

PERSENTASE

(Orang)

Mahasiswa/pelajar

27

4

Karyawan Swasta

20

3

PNS

33

5

LSM/Badan Hukum

20

3

Media

6

1

100

16

Gambar 8 : Persentase pemohon informasi berdasarkan kategori jenis pekerjaan

31%

35 30

25%

25

19%

19%

20 15

6%

10 5 0 MAHASISWA

KARYAWAN SWASTA

PNS

LSM/BADAN HUKUM


MEDIA

H a l | 20

Dari kategori jenis pekerjaan pemohon diatas, dapat dilihat bahwa pemohon terbanyak berasal dari PNS baik di pusat maupun didaerah sebanyak 31%. Alasan penggunaaan permohonan informasi adalah sebagai data pendukung pelaksanaan tugas kedinasan di tempat asal instansi. Pemohon kedua terbanyak adalah mahasiswa sebanyak 25% dengan alasan penggunaan informasi adalah untuk data penelitian tugas akhir baik strata S1 maupun S2. Selebihnya adalah karyawan swasta dan LSM/Badan Hukum sebanyak 19% dengan alasan penggunaan informasi adalah untuk petunjuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintahan. 4.2

Penyelesaian keberatan, tanggapan keberatan Pada tahun 2014 terdapat 1 (satu) permohonan keberatan dari Lembaga

Informant Korupsi tanggal 18 Desember 2014 atas permohonan informasi publik berupa DIPA Ditjen PSP tahun 2009-2014, juknis penyaluran pupuk bersubsidi, struktur organisasi beserta nama-nama pejabat Ditjen PSP dan dokumen perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2010-2014 yang diajukan pada tanggal 27 Nopember 2014. Pada tanggal 18 Desember 2014, PPID Ditjen PSP telah memberikan dokumen permohonan informasi tersebut dengan dilengkapi dengan form tanda terima dokumen (form 2). PPID Ditjen PSP telah menyerahkan dokumen berupa DIPA tahun 2014, juknis penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013, struktur organisasi Ditjen PSP tahun 2011-2014 pada tanggal 18 Desember 2014. Sedangkan untuk permohonan informasi dokumen perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa Ditjen PSP, PPID PSP telah memberikan formulir pengajuan penolakan permohonan (form 5) kepada pemohon dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk dalam lampiran Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya LIK mengajukan keberatan kepada atasan PPID Ditjen PSP pada tanggal 18 Desember 2014 dengan alasan pengajuan keberatan yaitu : -

LIK tidak disediakan informasi publik dari tahun 2010-2012 berupa DIPA, Juknis, Struktur Organisasi beserta daftar nama pejabat


H a l | 21

-

Surat perjanjian kontrak kerjasama antara Ditjen PSP dengan perusahaan pelaksana pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2010-2014 tidak disediakan dengan alasan pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut, PPID PSP sedang menyusun surat

tanggapan kepada pemohon dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari yang akan dikirimkan email atau fax. 4.3

Penyelesaian Sengketa Pada tahun 2014 PPID Ditjen PSP tidak menangani perkara sengketa yang

diajukan pemohon kepada PPID. Semua permohonan informasi telah diselesaikan sesuai dengan permintaan. Perihal pengajuan keberatan pemohon a.n LSM Lembaga Informant Korupsi (LIK), sampai saat ini belum diajukan ke Komisi Informasi Pusat.


H a l | 22

4.4

Kekurangan dan hambatan pelayanan

a. Belum adanya area dan akses dalam data informasi sehingga informasi yang harus diamankan dan bagaimana caranya belum ada pengamanan secara khusus b. Belum tersedianya permohonan informasi melalui web (secara online), sehingga pemohon harus datang ke desk counter PPID Ditjen PSP dengan menyertakan KTP/akta badan hukum. c. Belum adanya tampilan informasi publik tentang anggaran di portal PPID PSP d. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi dan ketentuan-ketentuan dalam

UU No. 14 tahun 2008,

sehingga

hal tersebut menyebabkan

respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan. Mengingat permohonan informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik. e. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus pelayanan Informasi publik; f. Belum adanya panduan dasar klasifikasi data informasi pertanian di lingkup Ditjen PSP g. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Ditjen PSP yang belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang Dikuasai. h. Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat di simpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai.


LAPORAN. PengelolaandanPelayananInformasiPublik Tahun2014. DirektoratJenderalPrasaranadanSaranaPertanian KementerianPertanianRepublikIndonesia

Recommend Documents