LAPORAN PENELITIAN
KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PELAYANAN
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
OLEH: DR. IDA BAGUS SURYA DHARMA JAYA, SH. MH (KETUA) DR. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH. MH (ANGGOTA) I MADE WALESA PUTRA, SH. MKN (ANGGOTA) I GST AGUNG AYU DIKE WIDHIYAASTUTI, SH. MH
(ANGGOTA)
5. IDA BAGUS MADE DANU KRISNAWAN, SH (MAHASISWA) 6. MADE DANDY PRANAJAYA, S.SOS (SEKRETARIAT PENELITI) 1. 2. 3. 4.
USULAN PENELITIAN INI DIAJUKAN UNTUK DIBIAYAI DARI DANA
DIPA BLU PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS
UNUD PERIODE 2015
DlREKTORAT JENDERAL PENDIDlKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
HALAMAN PENGESAHAN
L Judul Penelitian ~
3. 4.
5. 6.
Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. Jenis Kelamin c. NIP d. Jabatan Struktural e. Jabatan Fungsional f. Fakultas/Jurusan g. Pusat Penelitian h. Alamat i. Telpon/Fax j. Alamat Rumah k. Telpon/Fax/Email Jumlah Anggota Peneliti Jumlah Mahasiswa Waktu penelitian Jumlah Pembiayaan
:Kompensasi Sebagai Bentuk Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana : Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH. MH : Laki-laki : 19620605 198803 1 020 : Penata Muda Tk I/Illa : Assisten Ahli : Hukum/Ilmu Hukum : Laboratorium FH UNUD : Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar : (0361) 222666/(0361) 234888 : J1. WR Supratman G 1/10 Kertalangu Denpasar : 0818118008 : 4 (empat) orang : 2 (dua) orang : 6 buan : Rp. 9.900.000,00
Jumlah Biaya Yang Diajukan Ke Fakultas : Rp. 9.900.000,00
Denpasar, 19 Nopember 2015 Ketua peneliti,
SH. MHum. LLM)
KATA PENGANTAR
- Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa/lda Sang Hyang Widhi Wasa segala berkat dan rahmat-Nya, kami berhasil menyusun laporan hasil penelitian untuk pada Program Studi 52 Bidang Ilmu Hukum Pasca 5aIjana Universitas Udayana..
r.olfaIl hasil penelitian ini diberi judul "Kompensasi Sebagai Bentuk Pelayanan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Pengambilan ini dilatarbelakangi oleh arti pentingnya pemberian kompensasi kepada korban tindak khususnya tindak pidana kekerasan yang sering terjadi. Kompensasi dalam hal ini akan bentuk tanggungjawab Negara dalam memberikan pelayanan kepada warga _onya yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang butuhkan bantuan pengobatan atau pemulihan atas kekerasan yang dialami. - kata disadari betul apabila penelitian ini masih jauh dari sempuma. Oleh karena itu harapan kami akan adanya masukan-masukan kritis yang bersifat membangun bagi embangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana di masa yang akan datang. -t"lIUa
para pihak yang telah membantu, diucapkan terimakasih yang sedalam-dalamya.
Denpasar, 19 November 2015 Peneliti
DAFIARISI HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR RWGKASAN
.
11
.iii
BAB I PENDAHULUAN
1
BAB II KERANGKA KONSEP DAN LANDASAN TEORI
8
BAB III TUJUAN PENELITIAN
40
BAB IV METODE PENELITIAN
.41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
.46
BAB VI PENUTUP
98
DAFTAR PUSTAKA
101
LAMP IRAN
a. Perincian Biaya Penelitian b. Jadual Pelaksanaan c. Instrurnen Penelitian d. Personalian Tenaga Penelitian e. CV Peneliti
RINGKASAN
Dewasa ini, kejahatan kekerasan semakin meningkat, hal ini menimbulkan meningkatnya jumlah korban kejahatan kekerasan. Korban kejahatan kekerasan merupakan salah satu korban yang belum mendapat perhatian serius dari negara. Korban kejahatan kekerasan mengalami penderitaan fisik dan mental. Penderitaam fisik dapat dilihat nyata, namun penderitaan psikologis memerlukan perhatian karena berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan penderitaan lanjutan secara fisik,· sosial dan ekonomi. Oleh karena itu perlindungan korban kekerasan perlu ditingkatkan. Perlindungan berupa pelayanan belum diberikan oleh negara, hanya dalam beberapa peraturan diatur tentang restitusi yang dapat diminta korban dari pelaku kej ahatan melalui proses peradilan. Sedangkan negara yang paling bertanggung jawau melindungi korban kejahatan hanya memiliki kewajiban memberikan kompensasi (ganti rugi oleh negara pada korban kejahatan) pada korban kejahatan HAM berat dan Korban Terorisme. Sementara itu kompensasi untuk korban kejahatan kekerasan konvensional belum diatur dalam hukum
Indonesia, walaupun kompensasi untuk korban kejahatan
kekerasan telah diatur dibanyak negara.
Kegagalan negara untuk melindungi
warganya seharusnya menjadi alasan bahwa negara seharusnya hadir untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk pelayanan pada korban kejahatan kekerasan. Tiadanya pengaturan tentang kompensasi telah menyebabkan korban kejahatan kekerasan tidak mendapatkan haknya. Bahkan dikhawatirkan mereka semakin menderita ketika masuk dalam sistem peradilan pidana, mereka menjadi
secondry victim. Oleh karena itu perlu diketabui kemampuan perundang undangan yang tersedia untuk mengatur hal tersebut, dan diperlukan masukan untuk meningkatkan perlindungan korban kej ahatan kekerasan pada kesempatan mendatang.
Kata Kunci : kompensasi, pelayanan terhadap korban kejahatan kekerasan, sistem peradilan pidana.
BABI
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kekerasan bukanlah suatu hal baru dalam kehidupan manusia, cerita Kabil membunuh Habil (mereka adalah anak-anak Abraham dengan Siti Hawa) karena memperebutkan wanita.
1
Demikian pula bila dicennati secara mendalam istilah yang
diungkapkan oleh Thomas Hobes "Homo- homoni lupus", yang berarti manusia menjadi srigala bagi manusia yang lain. Manusia tiada lain memiliki sifat seperti binatang, semua orang bennusuhan satu sarna lainnya, suatu keadaan perang antara semua manusia (bellum omnium conttra omnes).2 Ungkapan tersebut memastikan bahwa kekerasan akan selalu ada, walupun manusia sudah hidup bennasyarakat. Kekerasan sampai sekarang tetap muncul sebagai akibat dari konflik karena adanya ketidak puasan, ketidak berdayaan, ketidak adilan dan sebagainya. . Kekerasan menjadi sorotan dunia, baik di Amerika, Eropa dan negara-negara lain di duma. Kekerasan di Amerika Serikat dapat di lihat dari perang antara suku Indian dengan pendatang kulit putih, kemudian "Civil War", perang antara tentara bagian utara dengan tentara bagian selatan yang terjadi karena tuntutan kebebasan
Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 21. Koentjoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, (Jakarta, Bandung : Eresn co, 1978), hal. 15. I
2
1
oleh para budak. 3 Sedangkan di Eropa, kekerasan telah menjadi sejarah yang tak terlupakan, karena telah menimbulkan
Perang dunia I dan
Perang dunia II.
Sementara di Asia, utamanya Indonesia kekerasan sudah ada semenjak jaman
r~a-
raja, dan semakin menjadi-jadi pada jaman penjajahan Belanda. Henk Schulte Nordholt membagi kekerasan menjadi dua bagian, yaitu kekerasan ketika
VOC
melebarkan sayap monopoli dagangnya dan di ujung abad ke-19 ketika negara imprialisme modem sedang ditegakkan. Kekerasan telah menyebabkan banyak korban di seluruh nusantara. Bali juga mengalami kekerasan yang luar biasa, peristiwa "puputan", baik di Klungkung, Denpasar Jagaraga, dan di daerah lainnya, .elah menimbulkan korban jiwa, harta benda, serta jatuhnya Bali di bawah kekuasaan Belanda. 4 Dewasa ini dalatn Era Reforrnasi, dalam upaya menciptakan negara demokrasi yang sesungguhnya, justru kekerasan semakin meningkat, bahkan sebagian kalangan menilai eskalasi kekerasan telah melewati batas-batas kekerasan jaman "orba". Euforia kebebasan telah menciptakan berbagai konflik, baik yang berskala kecil, maupun besar. Konflik-konflik tersebut telah memicu terjadinya kekerasan. Kekerasan bukan lagi teIjadi secara spontan, karena emosi yang tak terkendali, tapi sudah menjurus pada kekerasan yang terencana dan terorganisir. Berbagai bentuk kekerasan telah berkembang baik kuantitas maupun kulaitasnya, seperti ,: kekerasan antara warga masyarakat, perselisihan antara polisi dengan
3 Neil Alan Weiner, Margaret A Zahn, Rta J Sagi, Violence, Patterns, Causes, Public Policy, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publisher, 1990, hal 4. 4 Henk Schulte Nordholt, Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas, dalam Sejarah Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2002), hal. VI.
2
