LAPORAN AKHIR TIM EVALUASI PENYULUHAN HUKUM
PUSAT PENYULUHAN HUKUM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TAHUN 2005
1
LAPORAN KEGIATAN TIM EVALUASI PENYULUHAN HUKUM PUSAT
A. Latar Belakang Penyuluhan Hukum mempunyai tujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia. Mengingat pentingnya unsur kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan hukum dan sekaligus memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2005 di bidang hukum, maka diperlukan adanya suatu tindakan yang nyata dan tepat untuk kesadaran hukum tersebut. Adapun tindakan yang nyata dan tepat untuk kesadaran hukum itu adalah kegiatan Penyuluhan Hukum yang akan menjembatani kesenjangan antara pengetahuan hukum masyarkat dengan hukum yang bersifat dinamis, dimana Penyuluhan Hukum akan memberikan kontribusi yang akan berharga bagi tujuan akhir dari Penyuluhan Hukum yaitu tercapainya supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2
B. Permasalahan 1. Permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Pusat terutama yang menyangkut masalah sarana untuk menunjang kegiatan tersebut? 2. Kelemahan-kelemahan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Pusat.
C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukanevaluasi terhadap kegiatan penyuluhan hukum pusat yang berkaitan dengan sarana dan pendukung yang diperlukannya. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran setelah sejauh mana kegiatan penyuluhan hukum pusat itu dalam pelaksanaannya. Setelah didukung oleh perencanaan, pengolahan, pengkoordinasian maupun sarana-sarana pendukung lain yang diperlukan, yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kemajuan kegiatan penyuluhan hukum yang dimaksud.
D. Ruang Lingkup Yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam kegiatan ini adalah evaluasi terhadap sarana-sarana pendukung untuk terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum pusat.
3
E. Metode Metode kerja yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ini adalah menginventarisasi kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Pusat.
F. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Penyuluhan Hukum Pusat dimulai bulan Januari s/d Desember tahun 2005 (1 tahun anggaran) sebagai berikut : 1. Persiapan
: Bulan Februari 2005
2. Penyusunan Proposal
: Bulan Maret 2005
3. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Triwulan I s/d IV: : bulan April s/d Desember 2005. 4. Penyusunan Konsep Laporan Akhir: bulan Desember 2005
G. Personalia Tim Berdasarkan keputusan menteri hukum dan HAM RI No:G.38.PR.09.03 tahun 2005 tentang pembentukan Tim Evaluasi Penyuluhan Hukum Pusat, tertanggal 21 Pebruari 2005 dengan susunan personalia Tim terdiri dari: Ketua
: Eni Dwi Astuti, S.H
Sekretaris
: 1. Istriyati
Anggota
: 1. Ridwan, S.H, S.IP. 2. Hanifah 3. Sudaryadi, S.Ag.
4
H.
KEGIATAN EVALUASI PENYULUHAN HUKUM
Untuk mendukung pelaksanaan teknis kegiatan penyuluhan hukum sampai dengan bulan Desember sudah mengiventarisir kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan hukum, kemudian bekerjasama dengan Tim Pengadaan dan Penerimaan Barang dalam rangka mencari barang-barang yang dibutuhkan, sesudah itu didistribusikan kepada tim-tim teknis yang membutuhkannya untuk kegiatan-kegiatan rutin di Pusat Penyuluhan Hukum. Adapun kegiatan Tim Evaluasi Penyuluhan Hukum Pusat yang telah dilaksanakan sampai Desember antara lain : -
Menginventarisir dan mendistribusikan kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk semua tim yang ada di Pusat Penyuluhan Hukum.
-
Menginventarisir dan mendistribusikan formulir untuk kebutuhan Tim Pemantauan dalam rangka evaluasi kegiatan penyuluhan hukum di 30 daerah/Kantor Wilayah.
-
Mendistribusikan dan melayani permintaan buku-buku bahan pokok penyuluhan hukum kepada organisasi kemasyarakatan dan instansi lainnya.
-
Menghitung dan mengecek hasil cetakan poster/kalender 2006 yang akan dikirim ke Pemda/Kantor Wilayah beserta kantor-kantor pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Pusat.
-
Mengirimkan hasil poster/kalender ke seluruh Kanwil Departemen Hukum dan HAM dan Biro Hukum Pemda seluruh Indonesia.
5
-
Menginventarisir program kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2005 yang tertauang dalam DIPA sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum yang mencakup: A. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyuluhan hukum. Kegiatan dibidang ini meliputi :
1.Kegiatan Dibidang Pemantauan Untuk kegiatan dibidang pemantauan dalam tahun 2005 diprogramkan sebanyak 30 kegiatan pemantauan. Dalam rangka pengelolaan data pelaksanaan penyuluhan hukum di daerah tahun 2005 ini telah dilaksanakan sebanyak 30 kegiatan pemantauan di 30 Kanwil Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam lampiran I.
2. Kegiatan Evaluasi Kesadaran Hukum Untuk kegiatan dibidang evaluasi dalam Tahun 2005 ini diprogramkan 2 kali mengadakan Evaluasi Kesadaran Hukum ke 2 (dua) daerah yaitu: a) Sulaweasi Utara pada tanggal 18 – 22 Juli 2005 b) Sumatra Utara pada tanggal 29 Agustus – 2 September 2005
3. Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis bertugas melakukan penyiapan bahan dan kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum dalam tahun 2005 ini telah diprogramkan kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum 1 (satu) kali dan Forum Konsultasi Kakanwil 1 (satu) kali kegiatan. Dan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan yaitu :
6
a). Forum Konsultasi Kakanwil pada tanggal 18 – 22 Juni 2005 di Hotel Safari Garden, Cisarua; b). Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum pada tanggal 28 – 29 November 2005 di Hotel Kartika Chandra, yang diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum seluruh Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI serta Biro Hukum Pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
4. Kerja Sama Kegiatan Kerjasama bertugas melakukan penyiapan koordinasi penyuluhan hukum dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat. Dalam tahun 2005 ini telah melaksanakan tugas kerjasama ke 2 (dua) daerah yaitu : a. Kanwil Dep. Hukum dan HAM RI Kalimantan Barat tanggal 27 Juni 2005 – 1 Juli 2005; b. Kanwil Dep. Hukum dan HAM RI Jawa Timur tanggal 4-8 Juli 2005.
5. Kegiatan Pendapat Umum dan Pengembangan Metode Kegiatan Pendapat Umum dan Pengembangan Metode bertugas melaksanakan pengolahan pendapat umum mengenai hukum yang berkembang dan pengembangan metode penyuluhan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat. Dalam tahun 2005 ini telah melaksanakan penyusunan kliping sebanyak 243 judul kliping yang diambil dari surat kabar harian Kompas sebagaimana diuraikan dalam lampiran II. Dan dalam tahun 2005 ini Tim Pendapat Umum telah mengadakan pencarian data tentang perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri di 2 daerah : 1. Riau pada tanggal 18 -22 Juli 2005; 2. Pontianak pada tanggal 26 -30 Juli 2005.
7
6. Kegiatan Ceramah, Diskusi dan Temu Sadar Hukum Kegiatan Ceramah, Diskusi dan Temu Sadar Hukum bertugas menyiapkan bahan dan kegiatan ceramah, diskusi, dan temu sadar hukum yang meliputi kegiatan-kegiatan: a. Ceramah Penyuluhan Hukum Kegiatan ceramah penyuluhan hukum dalam tahun 2005 ini diprogramkan sebanyak 35 kali kegiatan dan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang diprogram (lampiran III), kegiatan ceramah ini dilaksanakan bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah, ormas dan lain sebagainya. b. Temu Sadar Hukum Kegiatan temu sadar hukum dalam tahun 2005 ini diprogramkan sebanyak 20 kali kegiatan, dan telah selesai
dilaksanakan sesuai
dengan yang diprogramkan (lampiran IV), kegiatan temu sadar hukum ini dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah, ormas dan lain sebagainya.
7. Media Cetak dan Elektronik Kegiatan di bidang Media Cetak dan Elektronik bertugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan hukum melalui media cetak dan elektronik, yang meliputi kegiatan-kegiatan: a. Media Cetak 1. Pembuatan Desain Dalam tahun 2005 ini kegiatan pembuatan desain diprogramkan sebanyak 3 (tiga) macam yang terdiri dari : - Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, - Brosur Penyuluhan Hukum dalam bentuk booklet, - Poster dalam bentuk kalender Kadarkum Tahun 2006. Dalam tahun 2005 ini kegiatan pembuatan desain tersebut diatas telah selesai dikerjakan.
8
2) Pembuatan Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Pembuatan Bahan Pokok Penyuluhan Hukum dalam tahun 2005 ini diprogramkan sebanyak 15.000 buku dengan materi Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pembuatan bahan pokok tersebut telah selesai di cetak dan telah dikirim ke Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Pemda seluruh Indonesia, instansi pemerintah maupun non pemerintah dan organisasi masa.
3) Pembuatan Brosur Penyuluhan Hukum Pembuatan Brosur Penyuluhan Hukum dalam tahun 2005 ini diprogramkan sebanyak 5.500 eksemplar, dengan materi Undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk booklet. Pembuatan booklet ini telah selesai di cetak dan dikirim ke Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Pemda seluruh Indonesia serta instansi pemerintah, organisasi masa dan lain sebagainya.
4) Pembuatan Poster Pembuatan Poster tersebut dibuat dalam bentuk Kalender Kadarkum tahun 2006 yang diprogramkan sebanyak 17.500 eksemplar. Dalam tahun 2005 ini kalender Kadarkum tersebut telah selesai dicetak dan dikirim ke Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Pemda seluruh Indonesia serta instansi pemerintah, organisasi masa dan lain sebagainya.
9
b.Media Elektronik 1) Fragmen/Sandiwara Radio Kegiatan
Fragmen/Sandiwara
Radio
dalam
tahun
2005
diprogramkan sebanyak 52 kegiatan, dan sampai tanggal 20 Desember 2005 baru selesai proses rekaman sebanyak 52 paket dengan materi sebagai berikut : -
UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; - UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan; - UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah; - UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan; - UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika; - UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; - UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; -
UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999;
- UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2) Perbincangan Hukum di Televisi Kegiatan Perbincangan Hukum di televisi diprogramkan sebanyak 3 kegiatan, dan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang diprogramkan yaitu 3 (tiga) paket acara. a) Hari/Tgl
: Sabtu, 11 Juni 2005
Pembicara : 1. Ph.D Dekan Fakultas Hukum UI (Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D) 2. Prof. Enni Soeprapto, SH.,LL.M.,Ph.D Topik
: Keterkaitan antara Hukum Internasional dengan Indonesia
10
b) Hari/Tgl : Sabtu, 11 Juli 2005 Pembicara : 1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH) 2. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum (Sri Badini, SH.,MH) Topik
c) Hari/Tgl
: Arah Pembangunan Hukum Nasional
: Jum’at, 29 Juli 2005
Pembicara : 1. Ketua komisi Pemberantasan Korupsi (Tafiqurrahman Ruki, SH) 2. Anggota Komisi III DPR-RI (Agum Gunandjar, SH.,MH) Topik
: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3) Dialog Interaktif Kegiatan Dialog Interaktif diprogramkan sebanyak 3 kegiatan, dan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang diprogramkan yaitu 3 (tiga) paket acara Talk Show Interaktif di TVRI Stasiun Pusat Jakarta pada: a) Hari/Tanggal Pembicara
: Kamis 16 Juni 2005 : 1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, S.H.) 2. Wakil Ketua Komisi III DPR RI M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
Topik
: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
11
b) Hari/Tanggal Pembicara
: Kamis, 30 Juni 2005 : 1. Prof. DR. Muladi, SH 2. Eni Sukamto, SH.,LL.M.,Ph.D
Topik
c) Hari/Tanggal Nara Sumber
: Kontroversi Seputar KUHP
: Selasa, 09 Agustus 2005 : 1. Kepala
Pelaksana
Narkotika
Harian
Badan
Nasional
2. Ketua Gerakan Anti Narkotika Henry Yosodiningrat, S.H Topik
: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
4) Wawancara Penyuluhan Hukum di Radio Kegiatan wawancara di radio dalam tahun 2005 diprogramkan sebanyak 52 kali kegiatan, sampai dengan tanggal 20 Desember telah dilaksanakan sebanyak 52 kali kegiatan (Lampiran V)
8. Pameran Pementasan dan Konsultasi Hukum Kegiatan
Pameran, Pementasan dan Konsultasi Hukum bertugas
melakukan penyiapan bahan dan kegiatan pameran, pementasan dan konsultasi hukum, yang meliputi kegiatan-kegiatan: a. Kegiatan Pameran dalam tahun 2005 diprogramkan sebanyak 2 kali, dan Pameran ini telah dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 September 2005 di Bali. b. Kegiatan Pentas Panggung dalam tahun 2005 diprogramkan sebanyak 2 kali, dan pentas panggung ini telah dilaksanakan pada : -
Tanggal 11 Agustus 2005 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat;
-
Tanggal 17 Agustus 2005 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
c. Kegiatan pembuatan spanduk dalam tahun 2005 diprogramkan sebanyak 50 buah, dan pembuatan spanduk ini telah dilaksanakan
12
sesuai dengan program dan telah dipasang antara lain : di sekolahsekolah, gedung Dharma Wanita, TMII, tempat kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum, jalan raya dan lain sebagainya (Lapiran VI) d. Kegiatan Konsultasi Hukum dalam tahun 2005 diprogramkan sebanyak 62 kegiatan, dan kegiatan Konsultasi Hukum ini telah terlaksanakan sesuai dengan yang diprogramkan (lampiran VII)
9. Pelaksanaan Peresmian Desa Sadar Hukum di Daerah Pelaksanaan kegiatan peresmian desa sadar hukum di Daerah dilaksanakan secara
bersama-sama
dengan
satuan-satuan
kerja
dilingkungan
Pusat
Penyuluhan Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Daerah (Kanwil-Kanwil) yang daerahnya telah siap untuk diadakan acara Peresmian Desa Sadar Hukum. Dalam tahun 2005 ini Peresmian Desa Sadar Hukum diprogramkan 2 kali kegiatan. Dan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan yaitu :
1. Peresmian Desa Sadar Hukum pada tanggal 28 April 2005 di Pendopo Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Adapun Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diresmikan sebanyak 20 (dua puluh) Desa/Kelurahan sebagai berikut : a. Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga; b. Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang; c. Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri; d. Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes; e. Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes; f. Desa Songgom Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes; g. Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes; h. Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes; i. Desa Mendala Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes; j. Desa Salem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes; k. Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes; l. Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;
13
m. Desa Bulakamba Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes; n. Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes; o. Desa Losari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes; p. Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes; q. Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes; r. Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes; s. Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes; t. Desa Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.
2. Peresmian Desa Sadar Hukum pada tanggal 26 November 2005 di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Adapun Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diresmikan sebanyak 4 (empat) Desa/Kelurahan yaitu : a. Desa Lolitasiburi, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala; b. Desa Kalawari, Kecamatan Gumbasa Kabupaten Donggala; c. Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara Kota Palu; d. Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat Kota Palu
I.
EVALUASI KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
Berdasarkan hasil kegiatan yang diprogramkan oleh Penyuluhan Hukum dalam Tahun 2005 , secara umum pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Pusat sudah berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, namun demikian masih ada kendala didalam pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan penyuluh hukum, ini dikarenakan : -
Lambatnya dana dalam pencairan, sehingga menghambat kinerja dalam pelaksanaan penyelenggara kegiatan penyuluhan hukum;
-
Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.
-
Jadwal
yang
telah
diprogramkan
selalu
bergeser
dalam
pelaksanaannya karena Menyesuaikan administrasi keuangan.
14
J. PENUTUP
Pada umumnya pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Pusat dalam Tahun 2005 sudah berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, namun disadari bahwa khususnya dalam kegiatan yang bersifat penyelenggaraan masih ada kendala-kendala yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaannya. Demikian Laporan Kegiatan Evaluasi Penyuluhan Tahun 2005 ini kami sampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana semestinya.
Jakarta, 25 Desember 2005 KETUA TIM EVALUASI PENYULUHAN HUKUM
Eni Dwi Astuti, S.H NIP. 040035862
15
