Laporan Akhir PPM (Maret 2014) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat selama periode tahun 2010 sampai Maret 2014 (ICDD I sd ICDD III) pengaduan yang telah masuk mencapai 43.190 aduan. Pengaduan tersebut meningkat tersebut meningkat 586% sejak tahun 2010. Seluruh pengaduan tersebut telah selesai ditangani sebesar 43.066 aduan (99,7%) atau hanya 123 aduan (0,3%) yang belum tuntas ditangani. Pengaduan yang berstatus proses dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat di lihat pada grafik di berikut :
Berdasarkan pada grafik di atas bahwa pengaduan yang berstatus proses 50% aduan belum tertangani di tahun 2013 dari total 123 aduan. Pengaduan yang berproses di tahun 2013 tersebut 69% merupakan pengaduan kategori masalah (intervensi negative,penyimpangan dana, tidak sesuai mekanisme dan prosedur dll). Begitupun dari 123 aduan 60% merupakan pengaduan masalah,33 pengaduan kategori informative (pertanyaan,saran dan kritik) dan 7% pengaduan lain-lain. Selama periode tahun 2010 sampai Maret 2014 pengaduan yang masuk pada unit pengelola pengaduan di masing-masing tingkatan unit aduan (tingkat kelurahan, kecamatan,kota/kab provinsi,pusat) bila di lihat dari pelaksanaan siklus masyarakat dan pemanfaatan BLM dapat dilihat sebagai berikut :
1) Pengaduan Pada Siklus Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan siklus pemberdayaan masyarakat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 setiap tahunnya berbeda.Ada yang sedang melaksanakan kegiatan siklus review kegiatan maupun yang melakukan kegiatan siklus ulang dari Refleksi kemiskinan, Pemetaan swadaya, pembentukan BKM, penyusunan PJM Pronangkis dan pembentukkan KSM. Bila berdasarkan siklus tersebut pengaduan yang telah masuk pada periode tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut : Page 1
Berdasarkan grafik di atas proporsi pengaduan pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembentukan BKM dan pencairan dana BLM ke BKM mendominasi. Pengaduan pada pelaksanaan pencairan dana BLM ke BKM mencapai 34%. Pengaduan tersebut bersifat pengaduan informative (pertanyaan, saran dan kritik). Pun begitu pada pelaksanaan sosialisasi pengaduan yang mencapai 24% bersifat informative. Sedangkan pengaduan yang pada pelaksanaan pembentukkan BKM(11%) lebih dominan pada kesalahan mekanisme dan prosedur pada saat pemilihan BKM.
2) Pengaduan Pada Siklus Pemanfaatan BLM Pengaduan pada siklus pemanfaatan BLM selama kurun waktu tahun 2010-2014 pemanfaatan BLM untuk kegiatan tridaya (kegiatan ekonomi, infrastruktur dan social). Selama kurun waktu tersebut pemanfaatan BLM untuk kegiatan infrastruktur bersumber dari dana Istisna’a (ICDD tahap I sampai II). Sedangkan kegiatan ekonomi dan social bersumber dari dana APBD atau dana sharing daerah (DDUB). Berdasarkan pengaduan pada kegiatan tridaya sejumlah 12.789 aduan bahwa 50% (6.457 aduan) pengaduan tersebut merupakan kegiatan infrastruktur, 32% pengaduan (4.049 aduan) merupakan pengaduan pada kegiatan ekonomi dan 18% (2.238 aduan) merupakan kegiatan social. Pengaduan pada pelaksanaan infrastruktur 58,3% berupa pertanyaan. Sebesar 18% banyak kritik terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Terdapat 8% kegiatan infrastruktur yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur dan hanya 1% dari 6.457 pengaduan terdapat penyimpangan. Pengaduan pada kegiatan ekonomi 74% berupa pertanyaan. Ada pula berupa kritik sebesar 10% terhadap kegiatan ini. Seperti halnya dengan kegiatan infrastruktur, penyimpangan Page 2
pada kegiatan ekonomi hanya 2% dan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur 3% dari total aduan 4.049 pengaduan.
Sama halnya dengan infrastruktur dan ekonomi, bahwa pelaksanaan kegiatan sosial lebih dominan pada aspek pertanyaan (74%), yang berkaitan dengan kritik terdapat 10% dan kesalahan mekanisme dan prosedur hanya 3% dan penyimpangan 0,6% dari total aduan 2.238 aduan. 3) Pengaduan berdasarkan kategori
Selama kurun waktu tahun 2010 – 2014 pengaduan yang lebih dominan merupakan pengaduan yang bersifat informative (pertanyaan 70%, kritik 14% dan saran 10%) dan sisanya pengaduan mekanisme dan prosedur 3% serta yang lainnya kurang dari 1%. Pengaduan yang bersifat informative tersebut 89% disampaikan pada tingkat kelurahan dan melalui media tatap langsung 91%. Page 3
4) Penyimpangan dana
Selama periode tahun 2010 – 2014 jumlah kasus penyimpangan dana mencapai 154 kasus.Jumlah kasus penyimpangan tertinggi terjadi di tahun 2013. Sejak tahun 2011 penyimpangan dana tidak hanya terjadi pada kegiatan pemanfaatan BLM, juga terjadi pada kegiatan pelatihan masyarakat.Begitupun dengan pelaku penyimpangan dana tidak hanya dari pelaku masyarakat dampingan tetapi sudah bergeser ke pelaku pendamping masyarakat. Penyimpangan dana pada periode tahun 2010 – 2014 telah mencapai 2,2 Milliar dengan dana telah kembali 1,3 Milliar (62%). Penyimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan total dana mencapai 1,058 Milliar (48%). Penyimpangan dana yang telah diselesaikan melalui jalur hukum sebesar 865 juta. Berdasarkan jumlah kasus penyimpangan dana di masing-masing Provinsi dari total 119 kasus. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pelaku penyimpangan tertinggi mencapai 45 kasus(38%). Tertinggi kedua di Provinsi Sumatera Utara 26 orang (38%) dan ketiga di Propinsi Sumatera Selatan 23 kasus (19%). Secara detail kasus penyimpangan di masing-masing provinsi dapat dilihat pada grafik berikut di bawah.
Page 4
Berdasarkan jumlah dana provinsi dengan tingkat penyimpangan tertinggi hasil laporan masyarakat terdapat di Provinsi Banten mencapai 853 juta (39%). Kedua provinsi Jawa Barat dengan total penyimpangan mencapai 607 juta (27%). Lalu Provinsi Sumatera Selatan dengan tota penyimpangan dana mencapai 338 juta (15%). Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :
Provinsi Banten berdasarkan jumlah kasus penyimpangan hanya terdapat 5 kasus tetapi jumlah dana yang disimpangankan mencapai 853 juta. Sedangkan Provinsi Jawa Barat secara kasus tertinggi 45 kasus penyimpangan dengan total dana hanya mencapai 607 juta. Sehingga kalau dirata-ratakan kasus penyimpangan dana di Provinsi Jawa Barat hanya 13 juta/ kasus. Sedangkan di Provinsi Banten mencapai 171 juta/ kasus. Page 5
Kasus penyimpangan dana dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama pada periode tahun 2010 – 2013. Kasus penyimpangan dana rata-rata per tahun mencapai 41 kasus. Sedangkan pada periode sebelumnya tahun 2003 – 2009 kasus penyimpangan dana tiap tahunnya hanya mencapai 7 kasus per tahun. Secara detail dapat dilihat pada grafik berikut di bawah.
Bila dilihat kasus penyimpangan dana tersebut berdasarkan pada tingkat pengembalian dana di masing-masing OC bahwa tingkat pengembalian dana tertinggi terdapat di wilayah OC-1 mencapai 87%, sedangkan OC-2 tingkat pengembalian 70% dan OC-3 selesai melalui Jalur hokum dan OC-4 mencapai 77%.
Page 6
