BAHASAN UTAMA
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA? (Sekelumit Persoalan Pengorganisasian Rakyat Pekerja Indonesia) Willy Aditya 1
Abstract A struggle against oppression in any way of it always requires an “organizing” action. Organizing, especially organizing people, has become the key of success for the struggle combating it. Organizing the working people is the strategy and even a tactics in terminating the chain of the people's being oppressed. Releasing the working people out of their being oppressed is the primary matter normally faced by human civilization. The Indonesian working people themselves have faced the critical situation, as they are indeed at a position of such incomplete transformation just before the end of the colonization by the imperialists.
hadap
Pengantar
kebijakan
Negara,
namun
sampai pada kursi presiden. Banyak demokrasi
tafsir dari gelombang pasang demo-
nasional di Amerika Latin menjadi
krasi nasional di negara Amerika
rujukan kontemporer bagi gerakan
Latin, mulai dari munculnya new so-
Gelombang
pasang
negara-negara
cial movement, kejenuhan demokrasi
dunia ketiga, tak terkecuali Indo-
ala neo-liberalisme yang memiskin-
nesia. Kemenangan kelompok kiri tak
kan, sampai pada kerinduan terhadap
hanya pada tingkatan influence ter-
wajah baru sosialisme. Apa pun argu-
rakyat
pekerja
di
1 Willy Aditya, Sekretaris Jeneral Komite Persiapan Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP).
Menamatkan Studi di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta program studi Ideologi dan Politik.
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
19
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?
mentasi dan asal latar ideologi, seja-
miskin yang akhir-akhir ini sering
rah pergolakan kekuasaan yang pan-
dipakai? Rakyat pekerja dalam ter-
jang telah memberikan pelajaran ter-
minologi Marxian memiliki kecende-
sendiri tentang mengakarnya pengor-
rungan pembauran dari komposisi
ganisasian rakyat pekerja.
kelas buruh, pekerja mandiri, dan borjuasi kecil progresif. Penulis meng-
Tidak dapat disangkal bahwa per-
gunakan terminologi 'rakyat pekerja'
juangan melawan penindasan baik
berangkat dari kecenderungan kom-
kolonialisme maupun neo-kolonial-
posisi
isme dan imperialisme dalam bentuk
memperlihatkan banyaknya borjuasi
kelas
di
Indonesia
yang
apa pun, selalu saja membutuhkan
kecil dan pekerja mandiri. 2 Secara
“pengorganisasian”.
Pengorganisa-
ideologis, posisi politik kepemimpinan
sian, terutama pengorganisasian rak-
kelas buruh dalam relasi produksi
yat, menjadi kunci dari suksesnya
termaju tak disangsikan lagi. Namun,
perjuangan
penindasan.
materialisme dialektika adalah ilmu
Kuba adalah contoh yang baik dalam
pengetahuan tentang ruang praktik
melawan
sejarah abad ke-20 yang mencatat
perjuangan yang luwes dalam eksplo-
kebenaran tesis ini dalam konteks
rasi karakter massa berlawan. Politik
perlawanan terhadap kapitalisme dan
pembebasan rakyat pekerja bukanlah
neo-kolonialisme (Machel, 1999).
ruang kosong yang bereksperimentasi dalam wacana besar di media
Rakyat pekerja, istilah apakah ini?
massa liberal atau propaganda koran
Kenapa tidak proletariat yang lebih
partai saja. Untuk konteks Indonesia,
tegas
kelas,
setidaknya harus mampu diselesai-
marhaenisme yang merupakan pemi-
kan delinking sejarah perjuangan ke-
kiran
las serta mencoba mengisi keko-
dalam orisinal
polarisasi Soekarno
terhadap
relasi produksi negara terjajah, Murba
songan politik kelas. 3
dalam istilah Tan Malaka, atau rakyat
2 Pekerja mandiri bukanlah buruh dalam relasi produksi kapitalisme yang menjual penuh tenaganya
untuk mendapatkan upah. Pekerja mandiri memiliki otoritas (self authority production) berproduksi dalam skala tertentu dan tak terikat disiplin besi seperti pabrik. Pekerja mandiri acapkali ditemukan di negara-negara postkolonial seperti tukang bakso, tukang sol sepatu, tukang becak, dsb. 3 Istilah 'politik kelas' dirujuk karena menempatkan masyarakat dalam konteks kepentingan sosialekonomis yang dibawanya. Dalam konteks ini, kepemilikan atau dominasi ekonomi atau penguasaan atas alat-alat produksi dianggap sebagai faktor utama yang memilah-milah masyarakat. Dominasi ini tidak terjadi secara alami atau takdir, tetapi sebagai sesuatu yang sistematis karena penguasaan sumber-sumber ekonomi (basis material) ini juga berkorelasi langsung dengan upaya perebutan dan mempertahankan 'kekuasaan politik'.
20
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
BAHASAN UTAMA
Pembebasan
Rakyat
Pekerja
dari
sekali
pelaksanaannya.
mana
rantai ketertindasan adalah persoalan pokok
oleh
pengorganisasian di tengah sejumlah
peradaban manusia. Persoalan lan-
klaim berbagai kelompok tentang
jutannya adalah bagaimana strategi
senjata
dan taktik untuk memutus rantai
pembebasan ini?
yang
selalu
dihadapi
letak
Di
sebenarnya
silang-sengkarut
perlawanan
rakyat
untuk
ketertindasan tersebut. Apakah perjuangan revolusioner atau damai, metode ini selalu tidak berdiri bebas
Pengangguran, Kemiskinan, dan
dalam zamannya namun berkores-
Ketertindasan Rakyat Pekerja
pondensi terhadap kesiapan massa dan sejarah massa berlawan. Namun,
Krisis berkepanjangan yang terjadi
kata kunci tetapnya tak bisa disangkal
berulang-ulang
adalah pengorganisasian rakyat pe-
sesungguhnya korban utamanya sela-
kerja!
lu bukan kelas borjuis dan kaum
dalam
kapitalisme
penguasa. Fakta-fakta yang nyata rakyat
dan terang-benderang terus-menerus
sekarang
dipelintir dan dikaburkan sehingga
Apakah
pengorganisasian
pekerja
dalam
memiliki
perspektif
situasi
kelas?
realitas yang sesungguhnya tidak
Untuk mengurai pertanyaan tersebut,
dikenali lagi. Begitu kabur hingga
mungkin
hanya sedikit pakar yang mengemu-
secara
harus
politik
dilakukan
komprehensif
dari
analisis aktor,
kakan
realitas
pahit
yang
terus
strategi, dan taktik yang dipilih. Politik
terjadi, bahkan setelah berakhirnya
kelas harus diterjemahkan secara
rezim otoriter Suharto, seperti yang
plural dalam berbagai dimensi kreatif.
diingatkan oleh Ignas Kleden (2003)
Politik kelas harus pula menyebar
bahwa kelas bawah terus dipaksa
kehidupan
membayar privilese dan kemewahan
masyarakat sesuai dengan kondisi
buat kelas atas. Untuk lebih jauh
obyektifnya masing-masing.
mengenali
dalam
berbagai
aspek
realitas
ketertindasan
kelas pekerja, kita perlu mendalami Akhir-akhir
ini
kata
“pengorgani-
sasian” menjadi kata yang amat se-
beberapa deskripsi berikut tentang kenyataan
itu
dalam
pengalaman
ring dipakai di setiap rapat komite
sektoral rakyat pekerja di Indonesia
aksi, pendidikan fasilitator, sampai
hingga hari ini.
forum otokritik. Namun demikian, pada kenyataannya justru kurang
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
21
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?
Kaum Buruh:
Undang-Undang Nomor 1 tentang
Rakyat pekerja Indonesia dihadapkan
Penanaman
pada situasi yang selalu krisis karena
dilanjutkan
memang berada dalam suatu trans-
Badan
formasi yang tidak akan terselesaikan
Modal Asing pada 19 Januari 1967.
sebelum berakhirnya penjajahan oleh
Sementara
sebagai
imperialisme. Imperialisme mengaki-
Pertemuan
Tokyo
batkan pengereman laju masyarakat
September 1966, pada tanggal 23-24
suatu negeri, karena super profit
Februari 1967 di Amsterdam dise-
diakumulasi di luar negeri sehingga
lenggarakan
mengakibatkan
membentuk sebuah badan pemberi
stagnasi
pertum-
Modal dengan
Asing
pembentukan
Pertimbangan
buhan pembangunan industri baru.
pinjaman
Hal
Penanaman kelanjutan pada
pertemuan
yang
yang
dikenal
bulan
untuk dengan
satu
latar
sebutan Inter Governmental Group
hutang
dari
for Indonesia (IGGI). Dalam Amster-
negeri-negeri donor atau lembaga-
dam Meeting ini disepakati bantuan
lembaga internasional, yang pada
sebesar US$ 325 juta kepada Indo-
hakikatnya modal tersebut adalah
nesia. Pinjaman dan investasi swasta
hasil
terhadap
asing pun masuk, maka dibukalah
negara-negara semikolonial dan kolo-
kawasan-kawasan industri. Hingga
nial.
1995 kawasan industri telah menggu-
ini
adalah
belakang
salah
munculnya
dari
penghisapan
nakan lahan seluas 42.304,35 Ha, Sejarah
mencatat
bahwa
yang perinciannya dapat dilihat pada
pada
tabel berikut ini:
tanggal 10 Januari 1967, pemerintah Suharto
menetapkan
berlakunya
Jumlah Kawasan Industri di Indonesia Lokasi
Jumlah Perusahaan
Luas (Ha)
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Sulawesi Kalimantan
6 75 15 29 18 3 6
3.151,6 21.489,4 2.891,4 6.035,69 6.869,24 1.015,02 852
J U M LAH
152
42.304,35
Sumber: Himpunan Kawasan Industri (HKI), dikutip dari "Lahan Kawasan Industri di Indonesia 42.304 Ha, Kompas, 13 Juli 1995
22
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
BAHASAN UTAMA
Pembukaan kawasan-kawasan indus-
tuntutan radikal dan bahkan politis.
tri ini ditopang oleh kebijakan pemeterhadap
Setelah berjalannya agenda neolibe-
investasi, tetapi bersikap sebaliknya
ralisme imperialisme untuk mela-
dalam memperlakukan kaum buruh.
kukan privatisasi dan pasar bebas,
Hal ini didasarkan pada pertimbangan
mulai muncul persoalan baru bagi
utama bahwa investasi masuk ke
kaum pekerja Indonesia yaitu relokasi
Indonesia adalah karena Indonesia
industri dan penciutan jumlah peke-
memiliki keunggulan komparatif, yak-
rja. Pada tahun 2002 lalu, misalnya,
ni tenaga buruh yang murah dan iklim
terjadi relokasi pabrik Sony Indonesia
rintah
yang
kooperatif
investasi yang nyaman di bawah re-
ke Vietnam. Kasus Sony ini menjadi
zim Orde Baru.
gunung es dari persoalan imperialisme yang tidak mengenal batas-
Peralihan rezim dari Soeharto ke
batas negara. Kemudian mulai terjadi
Habibie mulai membawa perubahan
demonstrasi dan mogok kerja peker-
kebijakan
buruh.
ja-pekerja BUMN yang sebelumnya
Habibie mulai meratifikasi konvensi
dikenal moderat (plat kuning). Bah-
ILO
Kerja
kan sampai tesis ini dibuat, pekerja PT
Bersama (KKB) sebagai hak kolektif
Dirgantara Indonesia (BUMN) masih
buruh untuk melakukan perjanjian.
melakukan
Juga mulai terjadi demokratisasi di
ancaman pensiun awal dari pihak
tingkatan pabrik dengan bermun-
manajemen
terhadap
mengenai
kaum
Kesepakatan
mogok
kerja
perusahaan
karena sebagai
culannya organisasi-organisasi seri-
konsekuensi dari masalah keuangan.
kat buruh baru di luar korporatisme
Sebelumnya, bahkan ribuan pekerja
Orde Baru. Namun di sana-sini masih
dari PT Dirgantara Indonesia, Indo-
terdapat
hak
sat, Semen Padang, dan banyak lagi
buruh untuk berorganisasi, apalagi
BUMN lain di Idonesia pernah melaku-
untuk menyalurkan hak mereka untuk
kan hal serupa yang menggugat
mogok
Jika
privatisasi yang sedang berlangsung
sebelumnya pada masa Orde Baru
terhadap perusahaan tempat mereka
terdapat kekangan dan korporatisme
bekerja.
kekangan
atau
terhadap
berdemonstrasi.
organisasi yaitu harus melalui SPSI sebagai
serikat
pekerja
resmi,
Di banyak perusahaan masih terjadi
kemudian mulai terjadi demokratisasi
mogok
dengan
mengenai
berdirinya
banyak
serikat
atau
unjuk
masalah
rasa
buruh
pengupahan,
buruh baru yang melakukan tuntutan-
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
23
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?
tunjangan, dan beberapa hak dasar
masaran produk pertanian oleh
mereka yang belum diberikan oleh
kapitalis; monopoli adalah konse-
pengusaha. Persoalan ini semakin
kuensi dari liberalisasi pertanian.
memberatkan buruh karena sekarang ada rencana dari pemerintah untuk
Tatanan ekonomi global imperialisme
mengundang-undangkan RUU Penye-
menempatkan negara-negara dunia
lesaian Perselisihan Hubungan Indus-
ketiga yang berada di periferi sebagai
trial (PPHI) yang mengancam hak
pemasok
buruh untuk bersatu dalam memper-
penyedia tenaga kerja, dan sekaligus
juangkan nasib mereka.
sebagai konsumen potensial produk-
bahan
baku
industri,
produk dari negara imperialis. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya
Kaum Tani: ini
perlambatan transformasi masyara-
mengalami bermacam penindasan,
kat menuju kapitalisme. Industri yang
penghisapan, dan gangguan sebagai
dibangun adalah industri orientasi
berikut:
ekspor
-
Di beberapa tempat masih ter-
tetapi padat karya sehingga dipilih
dapat penindasan tuan tanah dan
yang manufaktur (tekstil) dan pengo-
lintah darat yang menghisap kaum
lahan
tani berdasarkan hubungan pa-
seperti industri rokok, pengolahan
tron-klien
karena
makanan, dan sebagainya. Dengan
pembelokan program Land Reform
demikian keunggulan ekonomi Indo-
Kaum
-
-
tani
24
yang
dewasa
feodal
yang
berteknologi
produk-produk
rendah
pertanian
oleh rezim berkuasa;
nesia adalah pada sektor-sektor yang
Pengambilalihan lahan kaum tani
berkaitan
dengan paksa atau setengah paksa
membuatnya terbelakang dalam hal
oleh kapitalis (baik lokal maupun
teknologi (sebagai salah satu aspek
dengan
ekstraktif
yang
imperialis) yang didukung oleh
dari force of production). Hal ini
birokrat/militer dan kapitalis biro-
membuka kesempatan bagi kapitalis
krat sendiri;
(imperialis) — apalagi sejak dibu-
Murahnya nilai produk pertanian
kanya liberalisasi — untuk menanam-
karena terbukanya impor pangan,
kan modalnya dan mengembangkan
tidak adanya subsidi untuk pupuk,
hubungan produksi baru dengan ke-
dan kebijakan pemerintah yang
kuatan produksi yang lebih modern.
tidak -
Indonesia
menguntungkan
petani
lainnya;
Penetrasi
Monopoli bibit, produksi, dan pe-
dengan konsolidasi lahan milik tani
modal
pertama
dimulai
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
BAHASAN UTAMA
dalam
Selain itu, masih terdapat permasa-
pemanfaatan teknologi dan manaje-
lahan yang diakibatkan oleh pembe-
men produksi. Terdapat empat cara
lokan program Land Reform oleh Orde
untuk melakukan konsolidasi lahan
Baru. Sebagaimana yang kita keta-
ini:
hui, sebagian besar lahan-lahan yang
1. Melakukan pembelian atau peng-
di-Land Reform oleh rakyat di era
supaya
bisa
lebih
efisien
murah
Orde Lama adalah lahan hak Erfpacht
dengan menggunakan alat represi
(Hak Guna Usaha) yang dikuasai oleh
dari TNI atau negara (kasus Ta-
perusahaan-perusahaan asing, teru-
pos);
tama Belanda. Hak erfpacht ini mun-
gusuran
dengan
harga
2. Dengan sistem Corporate Farming
cul dari politik agraria Belanda untuk
atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR)
menguasai lahan-lahan petani yang
yang mengkonsolidasikan lahan
tidak dapat membuktikan kepemi-
petani-petani kecil dengan sistem
likan lahannya kepada pemerintah
pembagian saham atau si kapitalis
kolonial pada waktu itu. Lalu lahan-
berperan sebagai manajemen;
lahan yang diserobot dari rakyat
yang
tersebut dikuasai oleh pemerintah
dimiliki secara komunal oleh rak-
kolonial yang kemudian memberikan
yat, yaitu tanah-tanah marga, ula-
hak guna usaha pada perusahaan-
yat, dan sebagainya dengan per-
perusahan perkebunan.
3. Menguasai
lahan
besar
janjian bagi saham atau pembagian keuntungan yang sebagian
Hak guna usaha lahan-lahan hasil
besar dinikmati oleh elite-elite
nasionalisasi oleh rakyat tersebut
masyarakat atau marga;
diserahkan oleh Orde Baru kepada
4. Perjanjian pembagian saham atau keuntungan
antara
kapitalis
militer, kabir (kapitalis birokrat), dan kapitalis-kapitalis
kroni
mereka.
dengan pemilik lahan besar feodal
Dalam beberapa kasus terjadi kontra-
yang menggusur petani penggarap
diksi kepentingan antara kaum tani
yang sejak lama menggunakan
dengan buruh perkebunan. Sesung-
tanah tersebut; atau kaum feodal-
guhnya kontradiksi pokok terjadi an-
nya sendiri yang mentransforma-
tara
sikan diri menjadi kapitalis yang
menguasai lahan, namun hubungan
memajukan corak produksi lahan
produksinya bukan lagi semata-mata
yang dimilikinya sehingga petani
antara petani dengan kabir namun
penggarap tergusur.
juga terdapat hubungan produksi
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
petani
dengan
kabir
yang
25
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?
antara buruh perkebunan dengan
pakan buruh-buruh yang bekerja un-
kabir.
tuk
nelayan
pemilik
besar
kapal.
dan
kapitalis
Kehidupan
mereka
Selain itu, petani kecil Indonesia juga
sangat terhisap, bahkan banyak yang
berhadapan dengan pasar bebas dan
tidak
persaingan
borjuasi. Sedangkan nelayan besar
bebas
yang
membuat
diupah
dengan
layak
oleh
mereka tidak mampu bersaing karena
adalah nelayan yang memiliki alat
sistem produksi mereka yang tidak
produksi dan teknologi yang memadai
semaju sistem kapitalisme. Ditambah
serta mempekerjakan buruh-buruh
lagi dengan kebijakan pemerintah
nelayan dalam kegiatannya. Namun,
yang tidak menguntungkan petani
massa terbesar dari nelayan Indone-
seperti pencabutan subsidi pupuk,
sia adalah nelayan kecil yaitu nelayan
pembukaan pintu impor pangan, dan
yang hanya memiliki perahu kecil dan
berbagai
minim teknologi sehingga dalam be-
kebijakan
lainnya
yang
membuat munculnya resistensi yang
kerja sering melakukan upaya kolektif
kuat dari massa tani terhadap negara.
bersama
nelayan-nelayan
kecil
lainnya. Nelayan kecil dan buruh tani Kaum Nelayan:
merupakan sekutu terdekat kelas
Indonesia merupakan negara yang
pekerja mengingat banyak perannya
memiliki garis pantai yang tergolong
yang lain seperti penjagaan teritori
terpanjang di dunia. Sayangnya, dari
dan pengangkutan sungai dan laut.
segi produktivitas hasil laut, Indonesia kalah dari Inggris dan Thailand
Kaum Miskin Kota:
yang jauh lebih pendek garis pantai-
Dalam proses transformasi masya-
nya. Produktivitas ini bukan semata
rakat pra-kapitalisme menuju kapita-
dilihat dari kenyataan bahwa nelayan
lisme, terjadi peralihan kelas petani
Indonesia tidak bekerja keras. Sekali-
tak bertanah menjadi proletar. Dalam
kali tidak! Nelayan Indonesia adalah
perkembangannya proses urbanisasi
nelayan yang bekerja keras, namun
tak
terbelakang dalam teknologi penang-
tenaga produksi ini sehingga memun-
mampu
menampung
ledakan
kapan ikan dan alat produksinya juga
culkan kelas di tengah (borjuis kecil
terbatas.
dan semi proletariat) yang menggem-
Dikenal tiga jenis nelayan, yakni
menunjukkan
buruh nelayan, nelayan kecil, dan
imperialisme di dunia ketiga telah
nelayan besar. Buruh nelayan meru-
menciptakan urban-proletariat (Co-
bung. Tak terkira contoh kasus yang
26
bahwa
penetrasi
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
BAHASAN UTAMA
hen dan Gutkind, 1979). Fenomena
Kaum miskin kota ini merupakan
yang terjadi di negara semikolonial
sekutu terdekat kelas pekerja dalam
atau negara yang sedang berevolusi
perlawanan
menuju
mengaki-
dan negara diktator borjuasi. Kemun-
batkan munculnya kaum miskin kota
culan mereka merupakan dampak
dengan berbagai profesi. Profesi-pro-
dari imperialisme yang menghalangi
kapitalisme
ini
melawan
imperialisme
fesi kaum miskin kota ini meliputi
kemajuan perekonomian dan dampak
tukang becak, gelandangan, tukang
dari kebijakan negara yang menjadi
ojek, pengamen, pemulung, peda-
kaki tangan kapitalis. Sebagaimana
gang kaki lima (kulakan), dan bebe-
kita ketahui, negara yang dikuasai
rapa profesi lain. Heterogenitas pe-
oleh kapitalis akan menyusun pere-
kerjaan dan bahkan tanpa pekerjaan
konomian yang memihak kepenting-
(pengangguran) harus ditempatkan
an
dalam pemahaman bahwa mereka
kepentingan rakyat lainnya yang ma-
adalah kelas pekerja dan subpro-
yoritas.
mereka
sendiri,
bukan
untuk
letariat sesuai definisi “mereka yang tidak memiliki alat produksi dan tak memiliki suatu apa pun yang dijual kecuali tenaga untuk bekerja” (Sand-
Selain kelas-kelas yang telah disebut-
brook, 1975).
kan di atas, terdapat juga kaum terpelajar, pekerja seni, dan maha-
Jika mempunyai keterampilan kerja
siswa/pemuda yang juga merasakan
yang lumayan, kaum miskin kota ini
kesukaran yang sama dengan yang
bisa menjadi buruh di sektor-sektor
dialami oleh kelas pekerja. Mereka
industri rumah tangga seperti kon-
tidak diuntungkan oleh hambatan-
veksi, fotokopi, karyawan toko, dan
hambatan yang ada dalam suatu
berbagai profesi buruh sektor infor-
negara semikolonial, seperti tidak
mal lainnya. Namun, terdapat juga
adanya penghargaan yang layak bagi
kaum miskin kota yang dibujuk rayu
pekerja seni yang pro-rakyat, kaum
oleh kapitalis/borjuis untuk menjadi
terpelajar yang jujur pada ilmunya,
centeng mereka atau kemudian terje-
dan juga mahasiswa yang sering kali
bak melacurkan diri, menjadi maling,
mengalami kesukaran dalam menun-
atau terlibat dalam pekerjaan-peker-
tut
jaan yang dikategorikan kriminal lain-
fasilitas dan tidak demokratisnya sis-
ilmunya
nya oleh hukum yang berlaku.
tem pendidikan.
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
karena
kurangnya
27
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?
Di
Pinggiran
Politik
Rakyat
Pekerja Terkurung
yang memiliki anggota dan massa yang
cukup
besar
untuk
dapat
bertarung secara riil dalam persoalan Alang2 ditembok, berat kepalanja,
keseharian
lemah pokoknja, dangkal akarnja.
bawah.
massa
di
tingkatan
Rebung digunung, runtjing putjuknja, tebal kulitnja, kosong isinja.
Marx, Lenin, dan Mao sendiri memang
—Mao Tse Tung
sangat menitikberatkan taktik-strategi perjuangannya pada pengor-
Terpinggirnya kekuatan politik kelas
ganisasian dan politisasi kelas buruh
dari
nasional
dan tani untuk merebut negara. Hal
sekarang dapat diartikan terjadinya
ini wajar sebab Marx mengambil basis
kekosongan
materi teorinya dari perkembangan
dinamika
politik
secara
vertikal
dan
horisontal antara gerakan politik yang
masyarakat
berkembang dengan rakyat pekerja
penindasan kaum feodal terhadap
Indonesia. Secara vertikal bermakna
kaum tani di China pada saat itu.
bahwa
belum
ada
kepemimpinan
politik yang cukup memadai dan,
Bagaimana
kapitalis
dengan
Eropa
serta
taktik-strategi
perjuangan revolusioner di negeri-
massa.
negeri terbelakang yang mayoritas
Memang hadir berbagai kekuatan
masyarakatnya adalah petani atau
atau organisasi yang berusaha tampil
dalam hubungan penindasan kolo-
untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
nialisme dan semi-feodal? (Wilson,
tetapi pasca GESTOK 1965 sudah
2003).
terutama,
dipercaya
oleh
tidak ada lagi organ yang mampu memimpin dan menjadi muara per-
Praktik
juangan kelas di Indonesia. Orga-
pekerja di Indonesia 20 tahun terakhir
pengorganisasian
rakyat
nisasi atau kekuatan yang ada saat ini
bergerak tidak pada tujuan bagai-
cenderung lebih banyak bertarung di
mana merebut kekuasaan. Pema-
ranah politik elite yang jauh dari
haman tentang civil society dikon-
kesadaran massa kelas Indonesia.
frontasikan dengan political society
Secara horisontal bermakna bahwa
sehingga membuat kesadaran yang
tidak ada kekuatan atau organisasi
seolah-olah anti state.4 Perjuangan
4 Baca Coen Husein Pontoh, Masyarakat Sipil sebagai agen Globalisasi. “Akankah mission sacre
(misi suci) masyarakat sipil berupa gagasan emoh negara, dan memberi tekanan terus-menerus terhadap perilaku negara yang intervensionis, harus dipegang erat-erat? Lalu, buat apa kita membangun masyarakat sipil yang kuat di atas landasan mayoritas yang miskin? Bukankah kita sedang menggali liang kubur sendiri?”
28
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
BAHASAN UTAMA
politik menjadi ditabukan dan per-
dian melupakan bahwa kesejahteraan
juangan ekonomi lebih dipilih. Keke-
hanya dapat diperoleh apabila kekua-
cewaan terhadap gerakan politik
saan politik telah direbut oleh kelas
—
yang hasilnya selalu diambil oleh
yang
borjuasi oportunis atau elite politik —
dasan.
akan
menghapuskan
penin-
membuat gerakan sosial kemudian malas merambah ke dunia yang seha-
Pengorganisasian
rusnya menjadi medan pertarungan
bersamanya sekelompok orang untuk
yang sesungguhnya. Kecenderungan
membuat sesuatu yang tak berjalan
civil society yang memisahkan antara
dan
perjuangan ekonomi dan perjuangan
berjalan
mengalami
adalah
bekerja
kemacetan
sebagaimana
dapat
semestinya.
politik kelas adalah wujud alamiah
Intinya adalah terjadinya perubahan
dari masyarakat dengan relasi sosial
ke arah kemajuan dan lebih baik.
yang ditentukan kapitalisme, berbeda
Untuk kasus Indonesia, ada beberapa
dengan tahap perkembangan sejarah
kondisi yang menyebabkan pengor-
dalam corak produksi sebelumnya
ganisasian rakyat pekerja menjadi tak
yang tidak memisahkannya.
jelas orientasinya, terutama gerakan sosial. Diantaranya adalah:
Ironisnya, di berbagai kalangan yang lantang menyuarakan kritik atas kapi-
a. Tidak memiliki 'orientasi poli-
talisme — LSM, kelompok buruh, ke-
tik' yang tegas
lompok tani, atau kelompok peng-
Masyarakat
organisasian sosial lain — pemisahan
sebagai "masyarakat yang sadar
perjuangan
politik tapi tidak berambisi untuk
dengan menyatakan bahwa urusan
merebut kekua-saan politik” (Coen
adalah
juga
didefinisikan
dipelihara,
mereka
ini
sipil
soal
bagaimana
Husein Pontoh, 2000). Setidaknya
anggota atau massa yang diorgani-
ada dua gerbong demokrasi yang
sasikannya sejahtera, sedangkan soal
memiliki kesamaan dengan cara
politik itu urusan gerakan mahasiswa
pandang anti politik. Pertama, se-
atau partai politik. Suatu pernyataan
bagian besar aktivis LSM Indonesia
yang benar secara prinsip namun
fasih politik dan menjadi fasilitator
salah
Adalah
civic education yang meng-giring
benar bahwa tugas organisasi adalah
kesadaran massa untuk anti partai
membuat anggota atau kelas yang
politik dan negara, namun tidak
diorganisasikannya mencapai kese-
melahirkan
jahteraan, tetapi salah apabila kemu-
signifikan di tingkat lokal. Kedua,
dalam
pemahaman.
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
ruang
politik
yang
29
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?
student movement sisa-sisa Mei
dengan
'98, dengan alasan tidak mau
sendiri atau masuk parpol yang
mengulangi kesalahan Angkatan
segaris
'66, diam-diam membelot menjadi
orientasi
kaki tangan kekuasaan korup.
5
mendeklarasikan menjadi
partai
kunci
organisasi
bagi
ra k ya t
pekerja. Parpol adalah kendaraan
Ada sebuah gerbong lagi yang
terbaik
perlu ditambahkan yaitu orga-
pengelolaan
nisasi-organisasi rakyat pekerja
aktual dan efektif, parpol tidak
seperti serikat buruh, serikat tani,
h a n ya
dan kaum miskin kota yang gatal
pemerintahan yang busuk tetapi
untuk
juga
berpolitik
namun
rikuh
untuk terjun langsung. Sikap dan tindakan organisasi rakyat pekerja ini
lahir
dari
ketidak-beranian
untuk
terlibat
dalam
kekuasaan
secara
bersikap
m e n g a wa s i
menggantikan
peme-
rintahan tersebut. Parpol memiliki isu yang paling menyeluruh dan karena
itu
menjangkau
kelas
yang
luas.
untuk meninggalkan induk se-
masyarakat
m a n g n ya ,
Parpol tidak bekerja berdasarkan
para
LSM
yang
tapi
bekerja
paling
berkontribusi terhadap jalannya
isu
program organisasi. Sikap bim-
kepentingan paling mendasar dari
atas
dasar
bang organisasi rakyat pekerja
kelas pekerja.
inilah yang mewarnai tingginya angka
GOLPUTh6 pada
PEMILU
b. Pengorganisasian kasus
2005. Banyak organisasi rakyat
Tersandung pada ketidakjelasan
pekerja
orientasi politik berimbas pada
bekerja
sama
pada
program seperti anti militerisme pada PEMILU 2005 tapi tidak mau eksplisit
dalam
posisi
peme -
metode
dan
ganisasian
praktik
rakyat
pengor-
pekerja
di
Indonesia. Tidak tuntas pada level
nangan langsung satu calon.
pembacaan ekonomi-politik dan
Guillermo O'Donnell menegaskan
geopolitik
kenapa pilihan berpolitik adalah
rakyat pekerja acak dalam peng-
membuat
gerakan
5 Beberapa kaum muda malah menjadi darah segar bagi alat politik Orde Baru seperi GOLKAR dan tak
jarang pula yang menjadi think tank-nya militer seperti Susilo Bambang Yudhono. Istilah darah segar merujuk pada korespondensi Budiman Sudjatmiko ketika masih kuliah di Inggris dengan Agus Subhan yang menegaskan bahwa kaum muda kehilangan moralitas perjuangannya. 6 GOLPUT di era demokrasi liberal berbeda dengan tindakan yang dilakukan Arief Budiman di zaman Otoritarian yang merupakan power blocking yang efektif terhadap rezim. GOLPUT di era demokrasi liberal adalah tindakan paradigmatik kelas kapitalis untuk mengeliminasi rakyat dari partisipasi politik secara aktif yang tetap memelihara depolitisasi melalui floating mass.
30
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
BAHASAN UTAMA
organisasiannya. Pendekatan asal
langsung, akses seluruh proses
ada kasus untuk diorganisasikan
produksi termasuk rahasia peru-
adalah
lazim
sahaan dengan menghasilkan UU-
keseharian
nya, kontrol melalui dewan buruh,
gerakan rakyat pekerja. Pende-
dan pengambilalihan perusahaan
katan ini berimplikasi pada su-
bangkrut oleh negara.
fenomena
ditemukan
yang
dalam
sahnya mencari benang merah
Kekuatan korban PHK yang teror-
satu kasus dengan kasus lain
ganisasi dalam ATP ternyata belum
karena mengalami spesifikasi dan
mampu menjadi persatuan di ka-
cenderung parsial.
langan kaum buruh untuk mening-
Pengorganisasian kasus bukanlah
katkan program dan kesolidan.
barang haram dalam meluaskan
ATP oleh beberapa serikat buruh
agitasi propaganda, namun harus
lebih dipandang sebagai penye-
dipahami sebagai faktor penun-
lesaian kasus dan masih dalam ke-
jang dari target sesungguhnya.
rangka taktis.
Pengorganisasian
Pandangan
kasus
sering
PHK
suatu
bertendensi ekonomisme dengan
kasus
pola
sangat keliru karena PHK adalah
advokasi.
menciptakan
Pola
jarak
advokasi organisasi
rakyat pekerja dengan korban.
adalah
sebagai
implikasi konkret
pandangan
neoliberalisme melaku
yang secara
program
Labour
de-
Dari awal 2003-2005 terjadi PHK
industrialisasi,
massal hampir di semua jenis
Flexibility, dan Relokasi Industri.
Market
industri, BUMN, manufaktur, dan
Pada garis strategis itulah serikat-
lainnya. PHK massal ini telah men-
serikat buruh memandang per-
dorong inisiatif serikat-serikat bu-
soalannya bukanlah semata-mata
ruh dalam beragam warna politik
PHK
yang
kasuistis
melainkan
dan pendamping untuk meng-
cengkeraman neoliberalisme yang
galang Aliansi Tolak PHK (ATP) di
mestinya direspons dengan pro-
berbagai kota di Indonesia. ATP
gram bersama yang sistematis.
mengorganisasikan
Sejarah terulang lagi dalam aliansi
pemogokan
massal di berbagai pabrik serta
rakyat untuk merespons Perpres
menduduki
Departemen
Nomor 36 Tahun 2005. Respons
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang mencuat di media dan di
hampir satu bulan, serta berulang
lapangan terfokus pada penolakan
kantor
kali dalam waktu terpisah. Bebe-
Perpres Nomor 36 Tahun 2005 itu
rapa tuntutan ATP adalah: subsidi
namun
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
tidak
melihat
secara
31
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?
objektif basic issue dan taktik
bagaimana
perjuangan massa. Aliansi Tolak
perjuangan rakyat pekerja dalam
Perpres
mampu
semua
sektor
dalam
aksi
menggalang
rakyat
pekerja
bersama.
Namun
demikian, meski ada perspektif
menempatkan
kondisi seperti itu. Rakyat akan berhadap-hadapan dengan aparat negara
dalam
berbagai
kasus,
akankah kita siap atau tidak siap
reforma agraria dari serikat pe-
dengan langkah yang strategis,
tani, tetap kalah bersaing dengan
reaksioner, atau kasuistik 7 ?”
konsentrasi
penolakan
Perpres c. Kehancuran kolektivitas dan
Nomor 36. “Target konsolidasi gerakan dalam
solidaritas
momentum penolakan Perpres 36
Rasa senasib dan sependeritaan
tidak boleh terpelintir dengan ilusi
merupakan materi dasar untuk
bahwa tujuan akhirnya adalah
pembangunan organisasi di ka-
mencabut Perpres saja. Ada atau
langan rakyat pekerja: terhisap
tidak ada Perpres, penggusuran
oleh sistem produksi, terdiskri-
paksa terbukti berjumlah sangat
minasi oleh negara, dan ter-
besar beberapa tahun terakhir.
alienasi dari budaya dan agama
Adanya Perpres justru menandai
sehingga
suatu pernyataan politik ke dalam
tivitas
memicu
dalam
rasa
relasi
kolek-
sosialnya.
di antara elite-elite politik yang
Kolektivitas pulalah yang menjadi
menguasai dan terkait dengan
hantu atau momok bagi kekua-
negara bahwa mereka harus solid
saan yang korup. Sementara itu
dalam suatu proyek bersama yang
solidaritas hadir sebagai bangun-
membutuhkan koordinasi untuk
an tak terpisahkan dalam kolek-
menggusur rakyat. Beberapa ta-
tivitas; solidaritas hadir sebagai
hun ini, tidak ada konsolidasi se-
wajah asli dari jalinan kolektif
cara
tersebut.
optimal,
ulur-mengulur
sehingga yang
terjadi
memakan
Celaka
sungguh
celaka
ketika
waktu. Penggusuran ini tidak akan
fondasi dan harta pusaka rakyat
berhenti
tanpa
pekerja tersebut digerogoti oleh
Perpres 36. Bila sepakat dengan
gurita dan ternyata lembaga yang
dengan
atau
itu, agenda strategisnya adalah
ingin
memberdayakan
mereka
justru melahirkan masalah baru
7 Dalam korespondensi dengan Irwansyah dalam hubungan dengan rencana tesis tentang
“Gerakan Korban Penggusuran” di Institute of Social Studies (ISS) Belanda
32
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
BAHASAN UTAMA
yang jauh dari tradisi rakyat
kuatan dana organisasi dari iuran
pekerja dalam memecahkan per-
anggota sudah digantikan oleh
soalannya.
proposal donor. Pola netek donor
Merujuk cara pengorganisasian
ini menyebabkan hancurnya daya
yang
dan
tahan organisasi dalam mengha-
menjadi momok pemerintahan di
dapi masalah. Di kalangan buruh,
Indonesia,
pemogokan tidak lagi menjadi
dikatakan
wahid
Lembaga
Swadaya
Masyarakat (LSM) di satu sisi
senjata
pamungkas
karena
telah mengikis kolektivitas dan
serikat tidak memiliki iuran untuk
solidaritas
massa
dana kompensasi. Sementara itu
rakyat. Praktik beberapa tahun
merujuk pada stempel negara
terakhir
(kekuasaan), serikat-serikat yang
di
tengah
dengan
memberikan
imbalan per diem atau uang bu-
dikategorikan
lanan pada simpul-simpul massa
dalam kenyataannya adalah jauh
di kampung telah menjadi kecem-
panggang dari api!
buruan sosial di kalangan rakyat
Secara faktual hal ini tidak hanya
miskin
kota. 8
Sebagian mereka
yang menjadi simpul massa justru
INDEPENDEN
ini
dialami oleh satu lembaga saja. Langgam
pengorganisasian
memilih meninggalkan pekerjaan
Lembaga
sebagai tukang bakso, pedagang
(LSM) di Indonesia pada umum-
kaki lima, atau tukang becak, dan
nya telah mendistorsi orisinalitas
mengalami
vertikal
rakyat pekerja. Tak dapat disang-
mobilitas
Swadaya
Masyarakat
secara personal dengan new life
kal pemanglum terjadi hampir di
style mendokumen rapat dan aksi
semua tataran dengan argumen-
besar-besaran.
tasi klasik atau retorik.
Kehancuran
kolektivitas
solidaritas
juga
dan
terjadi
di
d. Sektarianisme
beberapa serikat buruh dan tani
Alangkah
yang
pekerja Indonesia, sudah terhisap
memiliki
bapak
pen-
celaka
nasib
damping. Serikat-serikat rakyat
dan
pekerja ini kehilangan kemandi-
programnya
riannya dalam menjalankan pro-
karena
gram
sektarianisme dan subjektivisme
organisasi,
seperti
ke-
tersingkirkan,
rakyat
pun
program-
diharamkan
mengidap
p e n ya k i t
8 Data dari wawancara langsung dengan pengurus LSM yang menangani kasus-kasus penggusuran
di Jakarta.
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
33
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?
Sekta-
identitas atas kesamaan nasib-lah
rianisme ini merupakan penyakit
yang bisa menjadi perekat bagi
warisan dari pemahaman lapak-
persatuan kelas.
lapakan aristokrat/elite pengambil
Persatuan Rakyat Pekerja adalah
kebijakan di tataran organisasi
syarat mutlak untuk mencapai
rakyat pekerja. Lebih mengutama
kekuasan. Persatuan untuk mele-
isu sektoral dan tidak mau terlibat
paskan
dalam
bawah
Amerika
tidak
kepentingan politik kelas. Praktik
dengan
perjuangan
aksi masih sering menonjolkan
reaksi, perjuangan untuk perda-
di
kalangan
sesama.
aliansi
luas
di
diri
simbol-simbol organisasi dan tidak
maian,
untuk
mematuhi
untuk
sepiring
kepemimpinan
la-
imperialisme
bisa
dipisahkan melawan
demokrasi, nasi.
dan
Jelaslah
pangan adalah protret nyata dari
bahwa hak dan kebebasan bagi
praktik sektarianisme. Keculasan
rakyat
ini tak hanya berhenti pada praktik
mendapat pekerjaan, bebas dari
colong-menyolong
ancaman
di
lapangan
pekerja
adalah:
hak
pengangguran,
hak
aksi, tetapi kenyataannya cukup
mendapat upah penuh, dan bebas
parah, yakni tidak mau bergabung
dari perbedaan ras dan gender.
dalam aliansi untuk merespons isu
Rakyat
pekerja
tidak
mungkin
bersama karena adanya kelompok
mendapat semua hak-haknya jika
P, R, atau S. Inilah penyakit kronis
tidak
yang harusnya menjadi koreksi
tertindas.
bila
dilakukan mulai tingkatan nasional
kekuatan
rakyat
pekerja
ada
persatuan
Persatuan
sektoral
kelas
itu
hingga
langkah gerakan rakyat pekerja
petani, dan kaum miskin kota.
Amerika Latin.
Diperlukan
e. Persatuan kelas tertindas Kemiskinan
dan
keterasingan
pula
seperti
harus
Indonesia akan mengikuti jejak
perluasan
34
dari
buruh,
etos
dalam
organisasi
rakyat
pekerja secara bersama untuk melaksanakan suatu unifikasi.
tidak hanya menimpa segolongan
James Petras memberikan gam-
buruh-tani saja, tetapi melanda
baran tentang kaum tani di Ame-
semua lapisan rakyat pekerja,
rika Latin, yaitu bahwa setelah
tidak memandang apakah ketua
lebih dari 20 tahun mereka kem-
serikat buruh, sarjana, tukang
bali bangkit sebagai aktor sejarah
becak, pedagang kaki lima, laki-
untuk memainkan peran sentral
laki,
dalam
atau
perempuan.
Politik
perubahan
rezim,
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
BAHASAN UTAMA
dan
memimpin
perjuangan
dan pengawal nilai-nilai luhur kema-
perda-
nusiaan. Persoalan pokoknya adalah
gangan internasional (ALCA atau
mengaktualisasikan nilai-nilai luhur
wilayah
yang diyakini itu dalam kehidupan
menentang
perjanjian
perdagangan
bebas
Amerika/Free Trade Area of the
politik praktis dan realisasi kekuasaan
Americas),
rakyat pekerja.
dengan
mendirikan
kekuasaan yang berbasis lokal dan regional. Di banyak negara,
Tindakan kekiri-kirian, langsung atau
koalisi buruh tani tak bertanah
pun tidak, masih bersemayam dalam
(coalitions
gerakan
of
landless
farm
workers), keluarga petani kecil
Vulgarnya
(small family farmers), dan kaum
revolusi
rakyat
pekerja
propaganda agraria,
hari
ini.
sosialisme,
serta
program-
tani (peasants), mengambil peran
program maksimum lainnya adalah
sentral dalam perjuangan nasio-
tindakan
nal
neoliberalisme
bertendensi paranoid terhadap hege-
dan kebijakan perdagangan be-
moni rezim atau bahkan menyang-
menentang
sikan
bas.
prematur.
kebenaran
Penulis
wacana
tidak
di
atas
secara prinsipil. Masalahnya adalah tidak tersedianya lantai material yang Penutup
cukup kuat untuk menyangga wacana
Wajah
bopeng
pengorganisasian
Tak ubahnya onani atau aborsi di
rakyat
pekerja
di
kalangan sendiri!
dan program-program maju di atas. atas
mungkin
membuat malu mbah-mbah yang pernah membangun partai rakyat
Kesadaran massa selama 30 tahun
pekerja pertama di Asia dan negara
terkonstruksi telah mengharamkan
kolonial pada tahun 1920-an. Namun,
'sosialisme,'
pertanggungjawaban sejarah bukan
praktis.' Kesadaran massa mengam-
'kiri',
bahkan
'politik
pada masa lampau melainkan pada
bang didikan Orde Baru tidak hanya di
pertarungan hari ini dan esok. Di
tataran politik tetapi sudah masuk
rakyat
pada konstruksi sosial yang mem-
pekerja belum kunjung memperoleh
bangun memori kolektif. Produk sosial
peran yang signifikan karena posisi
Orde Baru telah melekat hingga alam
politik mereka yang masih berada di
bawah sadar masyarakat Indonesia
pinggiran: masih berperan sebagai
seperti pengasosiasian maling ayam,
tengah
gerakan-gerakan,
tukang demo, tukang bikin proposal,
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
35
“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?
pemerkosa, dan tindakan kriminal
masih lekat di pikiran mereka tentang
lainnya dengan stempel 'komunis'.
semua stempel Orde Baru. Tak pelak
Selayaknya ideolog dan penyusun
takan situasi tersebut sebagai am-
banyak kalangan pragmatis mengastrategi
gerakan
rakyat
pekerja
mampu menilik konstruksi kesadaran
nesia kolektif dari masyarakat Indonesia.
massa di atas secara kritis. Memang benar pengalaman gerakan reformasi
Tanpa bermaksud menghakimi diri
1998 telah memberikan pelajaran
sendiri atau memberikan resep muja-
tentang aksi massa sebagai senjata
rab, perjuangan rakyat pekerja saat
penting
ini
perjuangan.
Setelah
itu,
mulai
menunjukkan
adanya
banyak aksi kaum tani yang meng-
berbagai kreativitas dalam hal stra-
klaim kembali tanahnya, gerakan me-
tegi dan taktik untuk menerjemahkan
lawan penggusuran, dan penolakan
politik kelas dalam berbagai kondisi obyektif yang sesuai dengan masya-
PHK.
rakatnya. Banyak praktik yang bisa Dapat disimpulkan bahwa, pertama,
dirujuk seperti tawaran unifikasi kiri-
sejak zaman dahulu di Nusantara
tengah, eksodus ke partai-partai yang
sudah dikenal istilah amuk massa
platform-nya agak sama, atau pilihan
secara spontan untuk melawan pe-
kalangan
LSM
yang
terinspirasi
nindasan; kedua, materialisme histo-
kemenangan Muspani dalam DPD
ris menegaskan bahwa tingkat kesa-
bahwa untuk berkuasa harus bikin
adalah
partai. Apa pun pilihan dan taktiknya,
impresi. Lalu seberapa lama impresi
semua layak dicoba dalam koridor
aksi massa 1998 mampu diinter-
eksperimentasi
nalisasikan oleh masyarakat yang
Indonesia hari ini.
daran
massa
paling
dini
politik
kelas
di
Daftar Rujukan Cohen, Robert dan Peter C. W. Gutkind. 1979. Peasants and Proletarians: The Struggles of Third World Workers Kleden, Ignas. 2003. 'Upper Class Luxury Destroying Civil Society'. The Jakarta Post March 13. Machel, Samora. 1999. Pemimpin Visioner. Sahe Institut.
36
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
BAHASAN UTAMA Mao Tse Tung. 1969. Mengubah Pelajaran Kita. Peking: Pustaka Bahasa Asing. Petras, James. 2005. Strategi-strategi Perjuangan: Sentralisasi Gerakan Tani di Amerika Latin. Pontoh, Coen Husein. 2004. Masyarakat Sipil sebagai agen Globalisasi. Jakarta: INSIST. Sandbrook, Richard. 1975. Proletarians and African Capitalism: The Kenyan Case, 1960-1972. London: Cambridge University Press. Wilson. 2003. Masyarakat dan Kelas Sosial di Indonesia. Jakarta. Yayasan “Pembaruan” Jakarta. 1952. Kewajiban Front Persatuan Buruh.
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 10 NO. 2 OKTOBER 2005
37