LAND REFORM INDONESIA

Nadya Sucianti - Land reform Indonesia

LAND REFORM INDONESIA Oleh: NADYA SUCIANTI Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tanah memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting di mana dalam setiap kegiatan pembangunan selalu membutuhkan tanah. Pada dasarnya tujuan dari diadakan land reform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Undang-undang Pokok Agraria menghendaki agar pembangunan tanah ini disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada hak tersebut dengan sewenangwenangterhadap kepentingan masyarakat luas sehingga dapat memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Seiring dengan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat menjadi modern, maka kecederungan terhadap penguasaan dan penggunaan tanahpun dirasa semakin beragam. Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan selama ini menyebakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan selama ini harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada. Key Words: Land reform Indonesia, Tanah, Hukum Agraria

perundang-undangan

A. Latar Belakang Persoalan

kebijakan. Banyak sekali masalah-masalah

sekali hubungannya dengan politik dan

pertanahan yang hingga kini masih perlu

ekonomi bahkan ada pendapat yang

dicari jalan keluarnya. Memang tanah

mengatakan bahwa hukum merupakan

adalah suatu obyek yang cukup memiliki

produk politik dan ekonomi. Oleh karena

arti penting dalam kehidupan manusia.

hukum adalah produk politik dan ekonomi

Setiap orang tentu memerlukan tanah,

maka

bukan hanya dalam kehidupannya, bahkan

masalah

sangat

kebijakan-

erat

dalam

hukum

dan

membicarakan

pertanahan

masalah-

khususnya

di

untuk

mati

pun

manusia

masih

Indonesia, maka selalu harus dikaitkan

membutuhkan sebidang tanah. Maka dari

dengan proses politik ekonomi dibalik

itu

tanah

sering

Lex Jurnalica/ Vol.1 /No.3 /Agustus 2004

kali

menimbulkan 131


berbagai

masalah

dalam

kehidupan

meningkat. Meningkatnya jumlah manusia

manusia yang bermasyarakat, berbangsa

(penduduk) yang memerlukan tanah untuk

dan bernegara.

tempat berbagai kegiatan kehidupan dan

Dalam membicarakan tentang tanah,

seringkali

di-

ekonomi, sosial budaya dan teknologi

hubungkan dengan Hukum Agraria (dalam

menyebabkan permintaan tanah harus

hal ini UU No.5 Tahun 1960 tentang

tersedia dalam jumlah yang luas seperti

Peraturan Dasar Pokok Agraria), Hukum

untuk

Adat Tanah, serta rasa keadilan. Ketiga

perkebunan,

hal ini cukup memiliki keterkaitan antara

tempat hiburan ataupun jalan-jalan yang

satu

karena

menghubungkan antar tempat satu dengan

merupakan hal-hal yang saling mengisi

tempat yang lainnya, yang kesemua itu

dan melengkapi. Jika kita tinjau satu

memerlukan luas tanah yang tidak sedikit.

persatu, bahwa Undang-Undang Pokok

Oleh

Agraria No.5 / 1960 (untuk selanjutnya

dirasakan makin sempit, menjadi sedikit,

disingkat UUPA) adalah sumber Hukum

sementara

Agraria di Indonesia dan Hukum Adat

meningkat. Tidak seimbangnya antara

Tanah

persediaan tanah dan kebutuhan akan

dengan

pembicaraan

didukung kemajuan serta perkembangan

yang

adalah

lainnya,

sumber

utama

bagi

perumahan,

pabrik-pabrik,

peternakan,

karenanya

makin

permintaan

lama

tanah

semakin

tanah,

sedangkan rasa keadilan adalah suatu hal

permasalahan.

yang

permasalahan tersebut sangat sulit sekali

kemudian

setelah

pemberlakuan UUPA yang pada dasarnya

menimbulkan

tanah

pembangunan Hukum Tanah Nasional

timbul

telah

perkantoran,

Yang

banyak terkadang

dicari pemecahannya.

mengacu pada Hukum Adat Tanah. Maka

Melalui lahirnya UU No.5 / 1960

ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

satu

Agraria ini merupakan suatu hal yang

sama

lain

yang

juga

dapat

menimbulkan masalah yang cukup krusial

positif

sebagai implementasi dalam

di Tanah Air Indonesia ini.

bidang Hukum Agraria di Indonesia dan

Jumlah luasnya tanah yang dapat

juga menghapuskan dualisme hukum yang

dikuasai oleh manusia sangat terbatas

terdapat di masa kolonial di mana

sekali,

sedangkan

berkepentingan

akan

manusia

yang

peraturan yang berlaku didasarkan pada

tanah

selalu

Hukum Adat dan Hukum Barat. UUPA ini


132


selain

merupakan

pertanahan

yang

politik baru

bagi

hukum

membangun

Bangsa

baru

struktur

khususnya UUPA

pertanahan

jika

dikaitkan

Indonesia juga merupakan suatu titik tolak

dengan

No.5

/

1960,

perombakan struktur pertanahan yang

mengingat pelaksanaan land reform

disebut land reform di Indonesia. Hal ini

ini pada hakekatnya menuju pada

terbukti dalam ketentuan-ketentuan yang

konsolidasi

terdapat dalam Konsiderans hinggal Pasal

consilidation)?

tanah

(land

19 UUPA yang berarti bahwa berbagai

2. Bagaimanakah hak-hak penguasaan

undang-undang atau peraturan lainnya

atas tanah pada masa setelah tahun

yang berkaitan dengan pelaksanaan land

1960-an berdasarkan UUPA serta

reform tidak boleh keluar dari sistematika

bagaimana penggunaan dari hak-hak

yang telah dikembangkan oleh UUPA.

tersebut yang biasa dikenal dengan

Selain itu ada beberapa peraturan lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat

dalam

usahanya

istilah land use? Pokok-pokok permasalahan diatas

untuk

adalah sebagian dari masalah-masalah

menjadikan daerah itu tertib dan teratur.

yang berhubungan dengan pertanahan

Dalam pembentukan peraturan-peraturan

khususnya di Indonesia.

ini pemerintah memiliki keterlibatan yang sangat dominan. Salah satu peraturannya

B. Pembahasan Masalah Pertama

yakni peraturan tentang konsolidasi tanah.

Dalam

kehidupan

Konsolidasi tanah ini dituangkan dalam

Indonesia,

Peraturan Kepala BPN No. 4 / 1991

kedudukan yang sangat penting dimana

tentang

dalam setiap kegiatan pembangunan selalu

Konsolidasi

Tanah.

Masalah

tanah

konsolidasi tanah ini menjadi sangat

membutuhkan

penting

dalam

karena

pada

hakekatnya

memiliki

masyarakat arti

dan

tanah. Oleh

karenanya

REPELITA

(Rencana

setiap

pelaksanaan land reform menuju kepada

Pembangunan

konsolidasi

tanah selalu mendapat perhatian yang

tanah.

Sehingga

muncul

pertanyaan kurang lebih sebagai berikut: 1. Bagaimanakah land reform yang

Lima

Tahun), masalah

cukup. Berbagai upaya telah dilakukan selama

ini

dalam

rangka

berarti merombak kembali struktur

memberikan

hukum

besarnya bagi rakyat Indonesia yang

pertanahan

lama

dan

kemakmuran

untuk


sebesar-

133


tentunya juga berguna untuk menunjang

golongan

pelaksanaan

dikhawatirkan

pembangunan.

Dengan

lahirnya UU No.5 / 1960 maka terciptalah

PKI

atau

komunis,

terdapat

unsur

jadi paham

komunis.

unifikasi dalam bidang Hukum Agraria

Perkataan land reform berasal dari

dan juga UUPA ini merupakan politik

“land” dan “reform”. Land yang artinya

hukum pertanahan baru bagi Bangsa

adalah

Indonesia yang merupakan titik tolak dari

perubahan, perombakan, atau penataan

perombakan struktur pertanahan yang

kembali. Jadi pada dasarnya land reform

disebut land reform.

adalah merombak kembali struktur hukum

tanah

dan

reform

berarti

Istilah land reform pada mulanya

pertanahan yang lain dan membangun

dicetuskan oleh LENIN dan banyak

struktur pertanahan baru. Land reform

digunakan di negara komunis atau negara

juga

blok timur dengan adegium “land to the

pemilikan dan penguasaan tanah serta

tiller” untuk memikat hati rakyat dan

hubungan-hubungan

petani yang menderita karena tekanan

bersangkutan dengan pengadaan tanah.

landlord untuk kepentingan politis di

Ada juga yang mengartikan land reform

negara tersebut. Di Indonesia land reform

ini sebagai suatu asas yang menjadi dasar

yang dimaksud tidak sama dengan land

dari perubahan-perubahan dalam struktur

reform

perombakan

mengenai

hukum

di

negara

pertanahan

reform

di

Negara

termasuk di Indonesia. Asas tersebut

Indonesia bukan hanya digunakan dalam

adalah bahwa “tanah pertanian harus

arti politis belaka, tetapi juga merupakan

dikerjakan atau diusahakan secara aktif

pengertian teknis selain itu ditujukan

oleh pemiliknya sendiri.”

Land

untuk membangun

di seluruh dunia

bagi

Land

rakyat baik secara individuil maupun

mengadakan

untuk kepentingan partai. Oleh karena itu

pemilikan dan penguasaan atas tanah yang

ketika land reform ini sedang hangat

lampau ke arah sistem pemilikan dan

dibicarakan banyak kalangan ada sebagian

penguasaan

atas

pihak yang menginginkan agar land

disesuaikan

dengan

reform

perkembangan masyarakat yang sedang

ini

kemakmuran

hampir

yang

digunakan

komunis.

yang

meliputi

dihindarkan

penggunaan

reform suatu

ini

bermaksud

perubahan

tanah

baru

perubahan

sistem

yang dan

istilahnya karena dianggap berasal dari


134


giat melaksanakan pembangunan sesuai cita-cita Pasal 33 UUD 1945 ini.

Sedangkan land reform dalam arti sempit merupakan serangkaian kegiatan

Secara teknis pengertian land

dalam rangka agrarian reform Indonesia.

reform memiliki arti secara luas dan

Pengertian land reform menurut UUPA

sempit. Pengertian land reform dalam arti

disebut

luas menurut UUPA No. 5 / 1960 adalah

dasarnya mencakup 3 masalah pokok,

sebagai berikut:

yaitu:

1. Pelaksanaan

pembaharuan

Hukum

juga

agrarian

1. Perombakan

reform,

dan

pembangunan

Agraria, yaitu dnegan mengadakan

kembali

perombakan

penguasaan atas tanah.

terhadap

sendi-sendi

sistem

pada

pemilikan

dan

Hukum Agraria yang lama yang sudah

2. Perombakan dan penetapan kembali

tidak sesuai lagi dengan kondisi dan

sistem penggunaan tanah (land use

situasi

planning)

zaman

menggantinya

modern dengan

dan

ketentuan

3. Penghapusan Hukum Agraria kolonal

hukum yang lebih sesuai dengan

dan pembangunan Hukum Agraria

perkembangan masyarakat modern.

Nasional.

2. Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial.

Pada

dasarnya

tujuan

dari

diadakannya land reform adalah untuk

3. Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah

mempertinggi penghasilan dan taraf hidup

dan para feodal atas tanah yang telah

para petani penggarap sebagai landasan

banyak

atau prasyarakat untuk menyelenggarakan

melakukan

pemerasan

terhadap rakyat melalui penguasaan

pembangunan

atas tanah.

masyarakat

4. Perombakan mengenai pemilikan dan

yang

ekonomi adik

dan

menuju makmur

berdasarkan Pancasila.

penguasaan atas tanah serta berbagai

Adapun yang menjadi landasan

hubungan-hubungan yang berkenaan

hukum pelaksanaan Land reform di

dengan pe-nguasaan atas tanah.

Indonesia adalah diantaranya:

5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan

penggunaan

tanah

secara

berencana sesuai dengan kemampuan.

Landasan Ideal: Pancasila. Landasan Operasional: Pasal 7, 10, 55 UUPA No. 5 / 1960.


135


Landasan Konstitusional: Pasal 33

lalu (1960), tidak ada cukup tanah

ayat (3) UUD 1945.

yang dibagikan kepada semua

Demi terlaksananya land reform ini,

petani yang tidak memiliki tanah.

maka diadakanlah program-program land

Pelaksanaan program land reform

reform yang pokok-pokok kegiatannya

ini merupakan pembaharuan penting yang

adalah sebagai berikut:

dilakukan oleh UUPA. Namun land

1. Larangan menguasai tanah pertanian

reform di Indonesia antara 1961 – 1965 dapat dianggap suatu kegagalan sebab

melampui batas. 2. Larangan

pemilikan

tanah

secara

untuk

abstentee / guntai. 3. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan

ketentuan-ketentuannya tidak mendukung

tanah

pertanian

yang

berhasilnya

program-program

dimaksud dan pertentangan politik antara kelompok komunis dan anti komunis terus meningkat selama periode tersebut.

digadaikan.

Mengingat pada dasarnya kegiatan

4. Pengaturan batas minimal pemilikan larangan

land reform seperti yang diuraikan di atas

melakukan perbuatan-perbuatan yang

merupakan kegiatan yang menuju kepada

mengakibatkan pemecahan pemilikan

land

tanah pertanian menjadi bagian-bagian

consolidation disini menurut Pasal 1

yang terlampau kecil.

Peraturan Kepala BPN No.4 / 1991

tanah

pertanian

Namun

serta

ternyata

dalam

tentang

consolidation,

Konsolidasi

kenyataannya, land reform ini tidak dapat

kebijaksanaan

dilaksanakan

penataan

seperti

tujuan

awal,

maka

Tanah

pertanahan

kembali

land

adalah mengenai

penguasaan

dan

penggunaan tanah untuk kepentingan

dikarenakan beberapa hal, yakni: 1. Ada beberapa pasal dari UUPA

pembangunan,

untuk

meningkatkan

yang bermasalah sehingga sulit

kualitas lingkungan dan pemeliharaan

diharapkan.

sumber daya alam dengan melibatkan

2. Kondisi sosial, politik, ekonomi, yang

tidak

mendukung

pe-

laksanaan program ini.

partisipasi aktif masyarakat. Di dalam konsolidasi

tanah

dinyatakan

bahwa

tanah-tanah yang tersebar di beberapa

3. Menurut rumusan yang dibuat

lokasi, tidak teraturnya letak tanah, tidak

lebih dari seperempat abad yang

sempurnanya perbatasan masing-masing


136


tanah menjadi sasaran dari kegiatan ini.

Sebenarnya gagasan untuk menghilangkan

Politik dari konsolidasi tanah ini jelas

dualisme tersebut sudah ada sejak awal

menunjukkan bahwa untuk membantu

zaman kemerdekaan. Hal yang merugikan

masyarakat

untuk

atas dualisme tersebut adalah bahwa

menjadikan daerah itu tertib dan teratur.

tanah-tanah yang berasaskan hukum Eropa

Demi tercapainya hal tersebut maka

terjamin kepastian hukumnya. Bahwa

dibutuhkan peran aktif dari berbagai

tanah-tanah yang berdasarkan Hukum

pihak.

Adat yang banyak dimiliki oleh Bangsa

dalam

usahanya

Land reform ini masih diperlukan dalam

rangka

pembangunan, memperbaiki

menyelenggarakan khususnya

tingkat

untuk

sedangkan tanah yang berdasarkan hukum Eropa

seperti

dalam

KUH

Perdata

para

terjamin kepastian hukumnya. Hal inilah

petani, hanya saja ketentuan-ketentuannya

yang memacu Bangsa Indonesia untuk

yang masih perlu disesuaikan dengan

menghapuskan dualisme tersebut.

perkembangan

kehidupan

Indonesia tidak memiliki kepastian hukum

zaman.

Pelaksanaan

Pada tanggal 24 September 1960,

pengaturan penguasaan tanah obyek land

diundangkanlah UU No. 5 / 1960 tentang

reform

Undang-Undang Pokok Agraria, dengan

merupakan

tanggungjawab

pemerintah dan masyarakat.

begitu maka hanya ada satu macam hak tanah, yaitu hak-hak atas tanah yang diakui UUPA. UUPA ini menjadi awal

C. Pembahasan Masalah Kedua Sebelum tahun 1960, yakni sebelum

yang baik dan sangat penting dalam

berlakunya UU No.5 / 1960 di Indonesia

hukum

masih terjadi dualisme hukum. Bahwa ada

mengatur tentang pertanahan. Karena UU

2 macam jenis tanah yang tentunya

ini dianggap telah merombak Hukum

hukumnya

Agraria yang lama dengan meletakkan

pun

berbeda-beda.

Tanah

Indonesia

tersebut ialah “Tanah Adat” (Tanah

dasar-dasar

Indonesia) dan “Tanah Barat” (Tanah

UUPA

Eropa).

ketentuan

Yang

mana

dualisme

ini

hukum

ini

khususnya

agraria

membuat

baru

dan

yang

nasional.

pokok-pokok juga

mencabut

merupakan peninggalan zaman Hindia

beberapa peraturan perundang-undangan

Belanda yang menyebabkan berbagai

yang tidak sesuai dengan cita-cita dan jiwa

kesulitan

bangsa Indonesia. Dengan adanya UUPA

bagi

Bangsa

Indonesia.


137


ini,

hilanglah

dualisme

hukum

di

negara

dengan

cara

Indonesia dan terciptalah unifikasi hukum

mendapatkan

di bidang agraria Indonesia. Adapun yang

permohonan hak meliputi hak

menjadi tujuan UUPA ini adalah:

milik,

1. Menciptakan unifikasi dengan cara

pengelolaan, HGU, HGB. (Pasal

tidak

memberlakukan

hukum

tanah

peraturan lama

pakai,

hak

16 UUPA)

dan

b. Hak-hak atas tanah sekunder,

memberlakukan hukum tanah nasional

hak atas tanah yang diberikan

berdasarkan hukum adat tidak tertulis.

oleh pemilik tanah dengan cara

2. Menciptakan

yang

hak

melalalui

hak-hak

memperoleh melalui perjanjian,

melalui

pemberian hak antara pemilik

konversi sejak tanggal 24 September

tanah dengan calon pemegang

1960.

hak, meliputi HGB, hak pakai,

penguasaan

unifikasi atas

tanah

Dan untuk lebih jelasnya tujuan

hak sewa, hak usaha bagi hasil,

pokok dari UUPA ini dapat dilihat dalam

hak gadai. (Pasal 37, 41, dan 53

penjelasan umum UUPA. Secara umum

UUPA.

hak

penguasaan

hubungan

atas

hukum

tanah

c. Wakaf,

memberi

d. Hak jaminan atas tanah atau hak

wewenang untuk berbuat sesuatu kepada

tanggungan (Pasal 23, 33 39, 51

subyek hukum terhadap obyek hukumnya.

dan UU No.4 Tahun 1996

Hak

tentang Hak Tanggungan)

atas

tanah

yang

adalah

ini

secara

hukum

berdasarkan UUPA dikenal bermacammacam, yaitu:

Untuk Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) bukan hak penguasaan

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1)

atas tanah melainkan berdasarkan UU

2. Hak menguasai dari negara (Pasal 2)

No.16 / 1985 tentang rumah susun

3. Hak ulayat masyarakat-masyarakat

meliputi juga satu bagian tertentu sebesar

hukum adat sepanjang kenyataannya

nilai perbandingan proporsionalnya dari

masih ada. (Pasal 3)

hak atas tanah bersama diatas mana rumah

4. Hak-hak Individual:

susun yang bersangkutan berdiri.

a. Hak-hak atas tanah primer, hak atas tanah yang diberikan oleh

Secara yuridis hak-hak atas tanah diperuntukan bagi:


138


1. Keperluan perorangan, diberikan hak

instansi lainnya di kota atau

milik:

membangun kantor kepala desa di

a. Untuk pertanian, ada pembatasan

desa dengan hak pakai. Untuk

luasnya menurut Pasal 17 UUPA

keperluan membangun kantor bagi

jo UU No.56/Prp/1960 tentang

keperluan

land reform.

proyek-proyek hak yang tersedia

b. Untuk

perumahan

pembatasan

hak

(untuk

belum

ada

adalah

12

UU

jangka waktunya tidak terbatas,

tentang

land

Pasal

No.56/Prp/1960

sehari-hari

pengelolaan

yang

misal untuk lapangan terbang)

reform.

b. Untuk

2. Keperluan perusahaan, diberikan:

perusahaan-perusahaan

yang didirikan oleh negara, misal

a. HGU, jangka waktunya 35 tahun

Perum

/

Perser,

Perjan,

dan dapat diperpanjang selama 25

Perusahaan

tahun.

diberikan hak pengelolaan dan

b. HGB, jangka waktunya 30 tahun

HGU.

dan dapat diperpanjang selama 20

c. Untuk

tahun.

kegiatan

adalah

c. Hak Pakai, jangka waktunya 25

Daerah,

hak

juga

keagamaan,

pakai,

jangka

waktunya tak terbatas.

tahun dan dapat diperpanjang

d. Untuk perwakilan negara asing,

selama 20 tahun.

hak pakai secara cuma-cuma dan

d. Hak pengelolaan.

jangka waktunya tak terbatas.

Jadi dapat disimpulkan tanah untuk

Dalam UUPA juga menghendaki

keperluan perorangan tidak dapat

agar hak atas tanah yang dimiliki oleh

dibatasi

seseorang atau badan hukum tak boleh

jangka

waktunya,

tetapi

luasnya dibatasi, sedangkan tanah

dipergunakan

untuk

jangka

kepentingan pribadi dengan sewenang-

waktunya dibatasi tetapi luasnya tidak

wenang tanpa menghiraukan kepentingan

dibatasi.

masyarakat, ataupun dengan menelantar-

keperluan

usaha

3. Keperluan khusus, diberikan a. Untuk instansi pemerintah, misal Departemen, Jawatan, Instansi-

kan

tanah

semata-mata

tersebut

sehingga

untuk

tidak

bermanfaat, yang kedua hal itu dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat.


139


Penggunaan

tanah

harus

meninggal sekalipun, tanah dibutuhkan

disesuaikan dengan keadaan dan sifat

meski hanya beberapa meter untuk tempat

daripada hak itu, sehingga bermanfaat

penguburannya.

bagi semua pihak. Tetapi dengan adanya

yang

fungsi sosial ini, tidak berarti kepentingan

diperlukan

perorangan dikesampingkan begitu saja,

kepentingan.

melainkan tetap dilindungi. Mengenai

persediaan tanah dengan kebutuhan akan

pembatasan luas hak atas tanah yang dapat

tanah

dimiliki dan dikuasai oleh perorangan atau

persoalan yang beragam.

badan hukum dibatasi yang selanjutnya diatur dengan UU tersendiri.

Kepentingan

berbeda-beda untuk

telah

Oleh

manusia

menjadikan berbagai

Tidak

tanah macam

seimbangnya

menimbulkan

karenanya

banyak

perhatian

pemerintah masalah tanah ini selalu

Selain negara dapat memberikan

ditingkatkan

hak atas tanah kepada seseorang atau

kemakmuran

badan hukum, maka negara (pemerintah)

kehidupan masyarakat Indonesia. Salah

dapat mencabut hak atas tanah tersebut

satu usaha yang dilakukan pemerintah

seperti yang tercantum pada Pasal 18

dalam bidang pertanahan adalah dengan

UUPA. Dari pencabutan tersebut, tidak

mengundangkan UU No.5 / 1960 tentang

dicabut begitu saja tetapi diberikan ganti

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

kerugian

Mengenai

UU ini sangat penting keberadaannya

pencabutan tersebut diatur selanjutnya

karena dianggap sebagai titik awal yang

dalam

positif bagi bidang Agraria di Indonesia.

yang

UU

No.20

layak.

/

1961

tentang

Pencabutan Hak Atas Tanah Dan BendaBenda Yang Ada Diatasnya.

demi

tercapainya

sebesar-besarnya

bagi

Salah satu perubahan yang positif dengan adanya UU ini, bahwa hilangnya dualisme hukum pertanahan di Indonesia dan

Kesimpulan Tanah sangat erat sekali dengan

menciptakan

unifikasi

hukum

pertanahan di Indonesia. Sejalan dengan

kehidupan manusia, setiap orang pasti

diundangkannya UUPA ini, pemerintah

membutuhkan tanah, baik itu sebagai

juga melakukan program land reform

tempat untuk hidup ataupun sebagai

guna

sumber penghasilan dalam tiap kehidupan

pertanahan lama dan membangun struktur

sehari-hari. Bahkan ketika manusia itu

pertanahan baru.

merombak


struktur-struktur

140


Yang menjadi program-program land

reform

tersebut

diantaranya

Seiring dengan berjalannya waktu, krisis

ekonomi

yang

berkepanjangan

ditetapkannya larangan menguasai tanah

menjadikan fungsi tanah makin menjadi

pertanian

dan

tidak teratur dan menjadikan hak-hak

keempat program lainnya yang telah

petani seringkali diabaikan. Program land

diuraikan di atas.

reform sebagai strategi untuk mencapai

yang

Pada

melampui

dasarnya

batas

kegiatan

land

keadilan

dalam

reform ini adalah suatu kegiatan yang

pemanfaatan

menuju

diusahakan

kepada

apa

yang

disebut

lahan agar

perolehan

dan

pertanian

telah

berjalan.

Namun

konsolidasi tanah (land consolidation). Di

mengingat tanah yang tersedia makin

dalam kasus tanah ini yang menjadi

terbatas serta didukung keterbatasan dana

sasaran

pemerintah karena krisis ekonomi, maka

utamanya

untuk

membuat

penguasaan tanah yang semula tidak

perlu

teratur

program ini disamping pengembangan

menjadi

teratur

dan

dipikirkan

menyeragamkan bentuk dan luasnya agar

potensi

merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

pertanian.

Maka

jelas

program

yang

program

kembali

kelanjutan

konsolidasi

tanah

Dalam UUPA menghendaki agar

diadakan oleh pemerintah bertujuan untuk

penggunaan

membantu masyarakat untuk menjadikan

disesuaikan dengan keadaan dan sifat

daerahnya

serta

daripada hak tersebut dengan sewenang-

memberikan hasil yang bermanfaat bagi

wenang terhadap kepentingan masyarakat

rakyat Indonesia. Namun ditengah-tengah

luas sehingga dapat memberi manfaat bagi

usaha pemerintah dalam menjalankan

rakyat Indonesia.

tertib

program

ini,

hambatan.

Yang

dan

teratur

ditemukan antara

lain

beberapa

tanah

Seiring

(land

dengan

use)

ini

semakin

adalah

berkembangnya pola pikir masyarakat

beberapa Pasal dari UUPA yang menjadi

menjadi modern, maka kecenderungan

induk program ini bermasalah sehingga

terhadap penguasaan dan penggunaan

sulit diterapkan serta di dukung kondisi

tanahpun dirasa semakin beragam. Hal ini

sosial, politik, ekonomi pada saat itu

menyebabkan kebijakan pemerintah di

(tahun 1961 – 1965) yang masih labil.

bidang pemerintahan selama ini harus


141


selalu

diperbaharui

sesuai

dengan

perkembangan masyarakat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

UU No.5 / 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU No.20 / 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. UU No.16 / 1985 tentang Rumah Susun


142

LAND REFORM INDONESIA

Recommend Documents