Matriks Sasaran Pembangunan, Kegiatan Pendukung, Program Dan Kegiatan Kementerian/Lembaga : Dalam Negeri Program K/L : Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
No
Prioritas Nasional
1
PELAYANAN KESEHATAN
Program Prioritas
Penguatan Promotif dan Preventif:
Kegiatan Prioritas
Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Kegiatan K/L
Sasaran
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
Meningkatkan kualitas pengelolaan
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada
keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan kesehatan
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan BUMD, BLUD, dan
Jumlah SKPD/unit kerja SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD
"Gerakan Masyarakat Sehat"
2
PELAYANAN KESEHATAN
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas
Pembinaan BUMD, BLUD dan BMD
BMD
Indikator
Target 2017
7 Provinsi, 120 Kab/Kota
500 SKPD/Unit Kerja SKPD
Program Prioritas
No
Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas
Kegiatan K/L
Sasaran
Indikator
Target 2017
3
ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN
Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Layanan Dasar
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, dan perumahan
110 daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
4
DAERAH TERTINGGAL
Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah.
Jumlah Daerah Tertinggal yang mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan anggaran Daerah yang mendukung pelayanan dasar publik.
40 Daerah Tertinggal
5
DAERAH TERTINGGAL
Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatkan Pendapatan Daerah.
Jumlah Daerah Tertinggal Yang Meningkat Pendapatan Daerah.
54 Daerah (kumulatif)
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Pembinaan BUMD, BLUD dan BMD
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan BUMD Bidang Air Minum.
Jumlah daerah yang menerapkan tarif Full Cost Recovery (FCR)
60 Daerah
7
REFORMASI BIROKRASI
Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah.
Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi /Kab/Kota yang tepat Waktu.
30 Provinsi, 275 Kab/Kota
8
REFORMASI BIROKRASI
Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas, transparasi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
Jumlah Prov/kab/Kota 30 Provinsi yang menetapkan Perda 275 Pertanggungjawaban Kab/Kota Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.
No
Prioritas Nasional
6
Kegiatan K/L
Sasaran
Indikator
Target 2017
Program Prioritas
No
Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas
Kegiatan K/L
9
REVOLUSI MENTAL
Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan
Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
10
REVOLUSI MENTAL
Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Promosi Layanan Elektronik menuju EBudgeting dan Ereporting, Complain Center
11
REVOLUSI MENTAL
Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Promosi Layanan Elektronik menuju EBudgeting dan Ereporting, Complain Center
Sasaran
Indikator
Target 2017
Penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi kriteria Wajar Tanpa Pengecualian.
Jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
25 Provinsi, 250 Kab/Kota
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
Penerapan Sistem E-Budgeting.
Jumlah daerah yang 2 Provinsi telah menerapkan Sistem E-Budgeting.
Pembinaan BUMD, BLUD, dan BMD
Penerapan Sistem E-Reporting Penatausahaan Barang Milik Daerah.
Jumlah daerah yang menerapkan Sistem EReporting.
4 provinsi, dan 2 Kab/kota
Program Prioritas
No
Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas
Kegiatan K/L
12
PELAYANAN PENDIDIKAN
Peningkatan Peningkatan Peran Ketersediaan Pemda Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
13
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Pelaksanaan deregulasi dan Harmonisasi Regulasi Perijinan Pusat dan daerah
Pelaksanaan Harmonisasi, Sinkronisasi Peraturan Perizinan Tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah
14
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi
Penyelesaian pengaduan masalah investasi
Sasaran
Indikator
Target 2017
Fasilitasi Optimalisasi Penyerapan DAK
Persentase Daerah yang Menyerap DAK Pendidikan (fisik) ≥ 60% DAK dalam APBD sesuai dengan Juknis.
150 Daerah
Pembinaan Pendapatan Daerah
Meningkatkan Pendapatan Daerah.
Jumlah daerah yang 100 Daerah melakukan deregulasi dan harmonisasi terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
Pembinaan BUMD, BLUD, dan BMD
Terlaksananya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pembiayaan BUMD
Jumlah Daerah yang melakukan kerjasama kepemilikan modal BUMD antara Pemda dan pihak ketiga
13 Provinsi
Program Prioritas
No
Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas
Kegiatan K/L
Sasaran
Indikator
Target 2017
15
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi
Penyelesaian pengaduan masalah investasi
Pembinaan BUMD, BLUD, dan BMD
Meningkatnya penyelesaian permasalahan aset terkait investasi
Jumlah daerah yang difasilitasi untuk penyelesaian permasalahan aset terkait investasi.
3 Provinsi
16
REFORMASI FISKAL
Peningkatan Kualitas Belanja Negara
Belanja Subsidi Dan Bantuan Sosial Yang Tepat Sasaran
Pembinaan perencanaan anggaran daerah
Meningkatnya Penerapan Belanja, Hibah dan Bansos yang Tepat Sasaran
Jumlah Pemerintah Daerah yang Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah dan Bansos
300 daerah
17
REFORMASI FISKAL
Optimalisasi Penerimaan Negara
Optimalisasi Perpajakan
Pembinaan Pendapatan Daerah
Meningkatkan Pendapatan Daerah
Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
64% 34 Provinsi dan 308 Kab/Kota
No
Prioritas Nasional
18
REFORMASI FISKAL
Program Prioritas
Peningkatan Kualitas Belanja Negara
Kegiatan Prioritas
Kegiatan K/L
Peningkatan Pembinaan Fasilitasi Efektivitas Transfer Dana Perimbangan Ke Daerah Dan Dana dan Pinjaman Daerah Desa
Sasaran
Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator
Model Transparansi Pembinaan Keuangan Daerah untuk Masukan Revisi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Target 2017
5 Daerah (x)
