KONDISI PRANCIS SEBELUM DAN SESUDAH PERANG DUNIA II (RINGKASAN UNTUK MAHASISWA) I.
REPUBLIK KETIGA 1875 -- 1940
A.
Konstitusi: President de la République dipilih untuk jangka waktu 7 tahun oleh beberapa ribu petinggi negara (notables). Dia tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Sementara parlemen terdiri atas Senat yang dipilih dalam pemilihan tidak langsung untuk jabatan 9 tahun dan Chambres de députés (Badan Perwakilan) yang dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan 4 tahun sekali. Para menteri dan Ketua Kabinet bertanggung jawab di depan parlemen yang berhak untuk memecat mereka. Sistem ini disebut sebagai sistem parlementer. Perubahan pemerintahan sering terjadi terutama karena mayoritas anggota Badan Perwakilan tidak sama dengan mayoritas di Senat. B.
Partai Politik Konstitusi baru menguntungkan partai politik. Sampai tahun 1879, mayoritas wakil rakyat dan senator berasal dari golongan Monarki. Demikian pula President de la Republique Mac-Mahon juga berasal dari golongan yang sama. Mereka tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan membubarkan Republik Ketiga ini ketika dilangsungkan Pemilu tahun 1879, sebab dalam pemilu ini yang menang adalah Kaum Republik. Golongan kanan terdiri atas kaum Monarki (Orleanis dan Legitimis), Bonapartis. Golongan Tengah terdiri atas kaum Republiken Moderat (Gambetta, Jules Ferry), Golongan Kiri merupakan kaum Radikal (Clemenceau), dan ada golongan Ekstrem kiri terdiri dari kelompok sosialis ( Jean Jurés). Kaum Moderat memerintah sampai tahun 1890, kemudian kaum radikal yang didukung oleh kaum sosialis sampai tahun 1914. C.
Politik Dalam Negeri Prancis dari tahun 1879 sampai 1914. Politik dalam negeri ditandai oleh serangkaian krisis pemerintahan. Dari 1886 sampai 1889, Jendral Boulanger berupaya mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1891 sampai 1893, terjadi skandal keuangan pembangunan Terusan Panama dan karena para politisi tingkat tinggi bersikap kompromistis, serangan anarkis meningkat sehingga memaksa Badan Perwakilan (Chambre des Députés) memungut suara bagi undang-undang suatu undang-undang propaganda kekerasan (1893—1894). Namun, hal ini tidak menghalangi pembunuhan presiden SadiCarnot tahun 1894. Dari tahun 1893 – 1899 peristiwa Kapten Dreyus membelah Prancis menjadi dua: antara yang percaya akan tuduhan mata-mata Dreyfus dan
orang yang percaya bahwa dia tidak bersalah. Dreyfus dijatuhi hukuman kerja paksa, dan direhabilitasi. D.
Undang-Undang yang dihasilkan: 1881 – 1886: Pendidikan dasar menjadi wajib dan gratis bagi seluruh bangsa Prancis yang berusia 6 – 12 tahun; Pendidikan bersifat laik, dan netral (dari sudut keagamaan). 1884: Undang-undang tentang kebebasan berserikat; 1892: UU yang melarang untuk mempekerjakan anak-anak dalam industri 1898: UU yang menyatakan bahwa majikan bertanggung jawab atas kecelakaan kerja (keselamatan kerja dalam pabrik langsung membaik). 1891 – 1910: UU tentang pengaturan sistem pensiun 1904: UU tentang lama kerja sampai maksimum 10 jam per hari dan 6 hari dalam seminggu. 1905: Pemisahan antara gereja dan negara. Paus protes namun sia-sia. 1905: Wajib militer ditetapkan selama dua tahun bagi seluruh rakyat Prancis kemudian diperpanjang menjadi 3 tahun pada 1913. 1914: UU yang menetapkan pajak progresif terhadap penghasilan. E.
Kemajuan Prancis lainnya 1872—1914 Produksi pertanian meningkat 30% untuk gandum serta 4 kali lipat untuk kentang dan gula 1914: jalan KA mencapai 50.000 km. Lalu lintas pengairan meningkat 2 kali lipat dari 1896—1911. Produksi batu bara mencapai 40 juta ton. Berkat politik proteksionisme Prancis, menjadikan pasar-pasar baru dibuka di wilayah koloni. 1900 Metro dari poros Timur – Barat diresmikan. 1889 Pameran teknologi metal seperti Pembangunan Tour Eiffel. Pameran Dunia tahun 1900 memberi peninggalan kompleks besar: Le grand et le petit Palais, dan jembatan Alexandre III. 1910 pembangunan gereja Sacré Coeur selesai yang dimulai tahun 1876 di puncak bukit Montmartre. Karya arsitektur yang merupakan contoh terakhir arsitektur kubah.
II.
SITUASI UMUM PRANCIS PADA TAHUN 1940
Pada tanggal 10 Mei 1940, pasukan Jerman menyerang Belgia dan negara itupun jatuh ke tangan Jerman pada tanggal 18 Mei 1940, setelah Pasukan Inggris dan Prancis yang bertugas menghadang pasukan Jerman gagal menjalankan tugasnya. Selain menduduki Belgia, Jerman juga berhasil menguasai Belanda dan Luxemburg. Jerman menekan Prancis hingga ke wilayah Meuse, Sedan yang terletak di Prancis Utara. Hutan lebat yang diperkirakan sulit ditembus pasukan Jerman ternyata dapat dilalui oleh tentara Jerman dengan sangat cepat. Masyarakat Prancis yang melihat kekejaman Jerman, secara spontan mulai mengungsi ke wilayah lain yang lebih aman. Pada pertengahan Juni 1940 jumlah pengungsi dari wilayah utara mencapai antara 6 sampai 10 juta orang termasuk 2 juta orang Belgia yang mengungsi ke Prancis. Setelah ditandatanganinya gencatan senjata Prancis-Jerman, para pengungsi semakin banyak mengalir ke wilayah selatan. Sebagai contoh pada bulan Juni 1940, penduduk kota Brive di Corrèze meningkat dari 30.000 menjadi 100.000 orang. Pasukan Prancis dan Inggris semakin terdesak oleh pasukan Jerman dan terpaksa mundur hingga ke Dunquerque. Evakuasi ke daratan Inggris segera dilakukan sejak tanggal 28 Mei hingga 4 Juni 1940 terhadap sekitar 130.000 tentara Prancis dan 200.000 tentara Inggris dengan bantuan pesawat terbang dan kapal laut milik sekutu. Namun sebelum semua peralatan perang sempat terangkut, pasukan Jerman telah tiba di Dunquerque pada tanggal 4 Juni 1940, sehingga Jerman berhasil merampas senjata dan kendaraan lapis baja beserta kapal laut dan pesawat terbang milik sekutu. Sementara itu, di Paris tanggal 19 Mei 1940 Perdana Menteri Prancis Paul Renauld menggantikan Edouard Daladier yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dengan Jendral Maxime Weygand. Hari itu juga Paul Renauld memanggil Philippe Pétain yang bertugas sebagai duta besar Prancis di Spanyol dan mengangkatnya sebagai Wakil Perdana Menteri. Pada tanggal 5 Juni 1940, Paul Renauld mengangkat Jendral Charles de Gaule sebagai Sekretaris Jendral Kementerian Pertahanan. Pemerintahan Republik Ketiga Prancis segera pindah dari Paris ke kota Tours pada tanggal 9 Juni 1940 setelah pasukan Jerman semakin mendekati Paris. Jerman akhirnya berhasil mencapai Paris pada tanggal 14 Juni 1940. Sehari sebelumnya pemerintah Prancis telah mengumumkan Paris sebagai ville ouverte, yang artinya tidak ada pertahanan militer di kota itu. Pada tanggal 14 Juni 1940 itu pua pemerintah Prancis kembali memindahkan pusat pemerintahan dari Tours ke Bordeaux. Hari itu Renauld mengusulkan kepada kabinet untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah koloni Prancis di Afrika Utara dan meneruskan perjuangan melawan Jerman dari sana. Tetapi usulan ini
ditolak oleh Pétain, Weygand dan sebagian anggota kabinet. Mereka berpendapat bahwa pemerintah Prancis tidak boleh meninggalkan negara dan masyarakat Prancis. Penolakan ini membuat Reynauld memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 16 Juni 1940. Presiden Albert Lebrun menunjuk Pétain untuk menggantikan Reynauld untuk menduduki jabatan sebagai wakil PM pada tanggal 17 Juni 1940. Setelah pengangkatannya Pétain menghimbau masyarakat Prancis melalui radio agar melakukan perundingan gencatan senjata dengan Jerman. Tanggal 18 Juni 1940, Jendral de Gaulle yang telah berada di London karena menolak bergabung dengan pemerintahan yang baru di bawah Pétain, menyerukan kepada masyarakat Prancis untuk tetap meneruskan perjuangan melawan Jerman. Perjanjian gencatan senjata antara Prancis dan Jerman ditandatangani tanggal 22 Juni 1940 di Compiège, Rethondes. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, ada beberapa hal yang sangat penting: 1. Prancis dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah pendudukan di Utara di bawah kekuasaan Jerman dan wilayah selatan yang disebut sebagai wilayah bebas. Wilayah selatan ini luasnya 2/5 dari seluruh wilayah Prancis. 2. Prancis tidak berhak memperoleh kembali sekitar satu setengah juta warganya yang ditahan oleh Jerman. 3. Prancis hanya boleh memiliki 100.000 tentara saja, yang disebut armée de l’armistice. 4. Prancis harus menyediakan dana untuk membiayai pendudukan Jerman sebesar 400 juta franc per hari. Bulan Nopember 1942 jumlah itu naik menjadi 500 juta franc dan meningkat lagi menjadi 700 franc per hari pada tahun 1944. 5. Prancis harus menyediakan 10.000 ekor hewan ternak dan 1000 ton mentega setiap minggu. 6. Prancis harus menyediakan 700.000 ton batubara setiap bulan. Pemerintah Prancis terpaksa memindahkan pemerintahannya dari Bordeaux, karena kota Bordeaux termasuk dalam wilayah pendudukan. Semula pemerintah Prancis akan memindahkannya ke Clermont-Ferrand, namun karena minimnya fasilitas di kota itu akhirnya tanggal 2 Juli 1940 pemerintah Prancis memutuskan untuk memindahkan pemerintahannya di kota Vichy, karena fasilitas yang dibutuhkan pemerintah Prancis cukup tersedia, seperti listrik, alat telekomunikasi. Sementara itu di Inggris, pemerintah Inggris memperkirakan Jerman akan menguasai armada kapal perang Prancis yang masih ada di pelabuhan Inggris dan Afrika Utara. Untuk itu pemerintah Inggris waktu itu Winston Churchil memutuskan untuk melakukan operasi Catapult. Operasi ini bertujuan untuk menguasai armada kapal perang Prancis yang berada di Inggris dan Afrika Utara agar tidak jatuh ke tangan Jerman. Armada Prancis yang ada di Inggris dengan mudah dapat dikuasai
Inggris. Tetapi armada yang berada di el-Kébir, Aljazair, di bawah pimpinan Laksamana Marcel Bruno Gensoul menolak untuk menyerahkan diri secara suka rela dan bergabung dengan Laksamana James Sommerville. Akibat penolakan itu, kapal perang Inggris menyerang kapal perang Prancis pada tanggal 3 Juli 1940. Dalam peristiwa itu 1.297 pelaut Prancis tewas dan ratusan lainnya cidera. Peristiwan Mars-el Kébir membuat pemerintaPrancis memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris. Sementara itu di Vichy tanggal 10 Juli 1940 Assemblée Nationale memberikan wewenang kepada Pétain untuk membentuk kabinet dan menyusun konstitusi baru menggantikan konstitusi tahun 1875 yang digunakan oleh pemerintahan Republik Ketiga. Dengan wewenang yang dmilikinya, Pétain kemudian mengeluarkan keputusan pada tanggal 11 dan 12 Juli 1940. Keputusan tanggal 11 Juli 1940 menetapkan Pétain sebagai Chef de l’Etat dan Chef du gouvernement, serta membubarkan chambres des Députes dan Senat. Keputusan tanggal 12 Juli 1940 menetapkan bahwa Pierre Laval sebagai calon pengganti Pétain. Pada tanggal 24 Oktober 1940 Pétain mengadakan pertemuan dengan Hitler di stasiun kereta api di kota Montoire. Pertemuannya ini dijelaskan oleh Pétain dalam pidatonya tanggal 30 Oktober 1940 bahwa pertemuan Montoire dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dengan Jerman, agar Prancis berada pada posisi yang menguntungkan dalam tatanan Eropa Baru di bawah Jerman. Pada tanggal 14 Nopember 1940 ditandatangani Accord de Compensation yang isinya Prancis tidak berhak memperoleh wilayahnya kembali Alsace-Lorraine yang telah dikuasai Jerman semenjak Juni 1940 dan wilayah Nord, Pas de Calais yang langsung di bawah pemerintahan Jerman yang berada di Belgia. Kondisi masyarakat Prancis terpecah menjadi dua, yaitu antara mereka yang mengikuti anjuran Pétain, yaitu menyerahkan senjata kepada Jerman dan masyarakat Prancis yang menolak untuk menyerah dan bertekad terus bertempur melawan Jerman. Mereka yang menolak memilih untuk pergi ke wilayah bebas dan meneruskan perjuangan dari sana. Demikian pula gencatan senjata yang ditandatangani di Compiège membuat masyarakat Prancis semakin terpecah menjadi dua. Mereka yang tidak menuruti perintah pemerintah Prancis untuk selalu mendekati Jerman, merencanakan tindakan yang konkrit untuk menyelamatkan negara mereka. Mereka yang terus mengadakan perjuangan melawan Jerman disebut Résistance. Résistance ini terbagi menjadi dua, yaitu Résistance intérieur dan Résistance Extérieure. Resistence exterieure adalah mereka yang melawan Jerman yang dilakukan oleh orang Prancis yang ada di luar negeri, terutama di Inggris dan Resistance intérieure adalah mereka yang mengadakan perlawanan di dalam negerara Prancis. Pelopor Résistance Extérieure adalah Jendral de Gaulle. Pada tanggal 19 Juni 1940, de Gaulle berpidato di Radio BBC yang menyebut dirinya sebagai pemimpin Prancis dan berbicara atas nama bangsa Prancis. Pidato ini mengajak semua orang Prancis yang berada di Afrika untuk mengangkat senjata melawan Jerman.
Pemerintahan Pétain tidak dapat menerima pidato de Gaulle dan pengadilan in absensia di Clermont-Ferrand menjatuhkan hukuman mati atas Jendral de Gaulle pada tanggal 2 September 1940. Sementara itu de Gaulle di Inggris berhasil meyakinkan Inggris untuk membuat salah satu pangkalan perlawanan de Gaulle dan pasukannya di Dakar, Afrika Utara. Churchil menyetujui usulan de Gaulle itu. Inggris pada tanggal 28 Juni 1940 telah mengakui de Gaulle sebagai pemimpin France Libre. Kedatangan de Gaulle ke Dakar tidak disambut oleh orang Prancis, karena mereka tidak menyukai Inggris sebagai konsekuensi peristiwa Mers-el-Kébir. Dengan dukungan dari Inggris, de Gaulle membentuk pasukan bersenjata di bawah naungan France Libre yang dinamakan: Forces françaises libres (FFL). Dukungan de Gaulle terus mengalir antara lain dari Chad, Congo, dll. Pada tanggal 8 Nopember 1942 Pasukan Amerika yang dipimpin oleh Jendral Eisenhower mendarat di Maroko dan Aljazair untuk melakukan operasi Toch yang bertujuan membebaskan Afrika Utara dari kekuasaan Jerman. Hal ini dikecam oleh pemerintahan Vichy yang disusul dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika.Pertempuran terjadi antara pasukan Eisenhower dan pasukan Darlan yang mewakili Pétain di Afrika Utara. Akhirnya Pasukan Eisenhower dapat menguasai Afrika Utara dan pada tanggal 22 Nopember 1943 ditandatangani perjanjian antara Darlan dan dan Amerika Serikat. Pihak AS mengakui Darlan sebagai pimpinan sipil dan militer di wilayah koloni Prancis di Afrika Utara. Darlan akhirnya dibunuh pada tanggal 24 Desember 1942, dan kedudukannya digantikan oleh Henri Giraud. Penunjukan Giraud ini diprotes oleh De Gaulle karena ia merasa dialah yang paling pantas menduduki jabatan yang ditinggalkan Darlan. De Gaulle pergi ke Aljazair untuk berunding dengan Giraud. Kedua tokoh sepakat membentuk Comité français de libération nationale pada 31 Juli 1943. Pembentukan CFLN disusul dengan pembentukan GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française). De Gaulle dan Giraud menjadi presiden GPRF. Pada tanggal 17 September 1943 GPRF membentuk Assemblée consultative yang anggotaanggotanya adalah wakil dari organisasi résistance intérieur. Tanggal 8 Nopember 1943 Giraud mundur dari GPRF. Pendaratan pasukan sekutu ke Afrika Utara membuat Jerman marah sehingga untuk memperkuat kekuasaannya di Prancis, tanggal 11 Nopember 1942 Jerman juga menduduki wilayah bebas (zone libre), sehingga seluruh wilayah Prancis daratan dikuasai pihak Jerman. Jerman mulai merasakan kekurangan tenaga kerja untuk dipekerjakan di pabrik-pabriknya. Laval yang menjabat sebagai chef du gouvernement pemerintahan Vichy melihat peluang untuk memperoleh kembali WN Prancis yang ditawan Jerman dan dia juga yakin Jerman akan menguasai Eropa. Laval menawarkan 1 tawanan ditukar dengan 3 pekerja, dan hal ini disetujui pihak Jerman. STO (service du travail obligatoire) ini ditandatangani Prancis-Jerman tanggal 16 Febriuari 1943. Namun kenyataannya Jerman tidak pernah menepati janjinya, dan
Prancis kembali dirugikan. Banyak pemuda yang menolak STO ini, kemudian bergabung dengan gerakan Resistance Inférieure atau mereka lari ke hutan untuk menghindari STO. Mereka yang lari disebut sebagai Les Maquisards. Di bawah koordinasi de Gaulle yang berada di luar negeri, pada Januari 1943 dibentuk Comité de Coordination des Mouvements de Résistance. Pemerintahan Vichy merasa terancam dengan dibentuknya CCMR ini. Untuk mengatasinya Pemerintah Vichy membentuk Milice, yaitu satuan polisi khusus untuk memburu kaum résistance. Pada 1 Februari 1944 de Gaulle mendirikan Forces Françaises de l’Intérieure (FFI) untuk mempersatukan pasukan bersenjata yang dibentuk résistance inférieure. Pada tanggal 6 Juni 1944 pasukan sekutu di bawah Eisenhower mendarat di pantai Normandie untuk melakukan operasi Overlord yang salah satu tujuannya membebaskan Prancis dari pendudukan Jerman. De Gaulle diberitahu oleh Churchil hanya beberapa jam sebelum pendaratan karena pihak sekutu belum yakin bahwa de Gaulle adalah satu-satunya pemimpin résistance. Pada saat pasukan sekutu mendarat di pantai Normandie, de Gaulle secara khusus berpidato di radio BBCLondon untuk menghimbau masyarakat Prancis berjuang bersama-sama dengan sekutu dan FFI untuk membebaskan Prancis dari pendudukan Jerman. Tanggal 14 Juni 1944 de Gaulle tiba di Prancis, yaitu di Bayeux untuk memompa semangat pejuang Prancis. Usaha pembebasan Prancis berlangsung dari 19-25 Agustus 1944. Tanggal 19 Agustus kantor kepolisian pusat di Paris diduduki Résistance. Tanggal 25 Agustus 1944 jendral Charles de Gaulle tiba di Paris yang disambut hangat oleh masyarakat Prancis. Di sini de Gaulle didesak Assemblée Consultative untuk memproklamirkan Republik Prancis dari balkon Hôtel de Ville, namun ditolak oleh de Gaulle karena Republik Prancis tidak pernah hilang, karena de Gaulle tidak pernah menganggap adanya pemerintahan Vichy. Pada 23 Oktober 1944 pemerintah Amerika dan Inggris mengakui GPRF sebagai pemerintah Prancis dengan de Gaulle sebagai presiden yang syah.
1
Gouvernement Provisoire de la République Française.
III.
REPUBLIK KE-IV
Ketika perang Dunia ke-II usai, tidak seorang Prancis pun yang menghendaki kepada sistem tahun 1940-an. Sebaliknya rakyat sangat mengagung-agungkan kaum Résistance yang didominasi oleh partai kiri, yang saat itu sangat berpengaruh, khususnya kaum komunis, yang menguasai 30% suara dalam pemilihan umum. Di samping itu, pemimpin Gouvernement Provisoire de la République Française, Jendral de Gaulle yang memiliki kharisma yang sangat tinggi, tidak sependapat dengan partai kiri karena de Gaulle menganggap bahwa kekuasaan legislatif terlampau kuat sehingga perlu pembaharuan konstitusi. Akhirnya de Gaulle melakukan demisioner dan tidak mau bergabung dengan kelompok kiri. Setelah dilaksanakan referendum, warga Prancis lebih menyukai konstitusi yang mirip dengan konstitusi pada Republik Ketiga. Dengan demikian berdirilah Republik Keempat. Republik Keempat dimulai dengan tiga permasalahan besar, yaitu: ketidakstabilan pemerintahan yang diakibatkan oleh kaum opsisi antara kaum komunis dan kaum gaullist (pengikut de Gaulle). Bahkan pada masa pemerintahan pemerintahan yang sangat populer saat itu, yaitu di bawah Pinay dan Mendes France, pemerintahan keduanya hanya berjalan tidak lebih dari 10 bulan. Kedua, Pemerintahan Republik Keempat menemui kesulitan dalam hal keseimbangan pendapatan dan belanja negara. Akibat dari Perang Dunia Kedua, anggaran pembangunan sedikit stabil baru pada tahun 1952, namun nilai mata uang franc 1/100 dari tahun 1914. Dalam melaksanakan pembangunan negerinya, Prancis sangat tergantung pada hutang luar negeri, terutama dari Amerika Serikat. Permasalahan ketiga, yakni Pemerintah Prancis sangat dipusingkan dengan masalah negara yang menjadi koloninya di Pasifik, Afrika Hitam (Afrique Noire), Maroko, Tunisia, Indochina, dan Algeria. Di Indochina, Perang dimulai pada tahun 1946 hingga tahun 1954 setelah Pasukan Prancis terpukul di Dien Bien Phu. Walaupun Prancis telah meninggalkan Indochina, namun Indochina tetap menjadi kancah peperangan setelah terjadinya intervensi Amerika dari tahun 1966 -- 1972). Permasalahan keempat, masalah Algeria (Aljazair). Prancis memperkirakan tidak akan meninggalkan Algeria, karena negara ini diatur sebagai layaknya département yang ada di Prancis metropolitan dan 1/10 penduduknya adalah bangsa Prancis. Gerekan nasionalis Aljazair dimulai tahun 1954 dan berlangsung di seluruh negeri. Pemerintahan Republik Keempat memutuskan untuk menurunkan pasukan yang berasal dari wajib militer yang berlangsung kurang lebih 2 tahun. Ditinjau dari segi finansial maupun dari kemanusiaan, perang Aljazair ini sangat mahal. Di satu pihak masyarakat Prancis yang antikolonial mengehdanki agar Prancis mengakhiri peperangan dengan memerdekakan Aljazair, tetapi di lain pihak ada yang tetap menggunakan politik kekuatan, yaitu menyelesaikannya dengan aksi militer. Pada tahun 1958 terjadi penggulingan kekuasaan militer di Alzir yang
menentang Republik Keempat. Untuk memperoleh solusi dari krisis itu, Presiden terakhir Republik Keempat Guy Mollet memanggil Jendral Charles de Gaulle. Perang di Aljazair berakhir pada tahun 1962 setelah negara itu memproklamasikan kemerdekaannya.
IV.
KERUGIAN MATERIAL, SARANA DAN PRASARANA YANG DIDERITA PRANCIS AKIBAT PERANG DUNIA II
1.
Perang Dunia Kedua berakhir tanggal 8 Mei 1945 ketika Marskal Keitel menandatangani Penyerahan Jerman di Berlin.
2.
Kerugian perang Dunia bagi Prancis: di bidang populasi, produksi, keuangan, struktur perekenomian, politik dan kolonialisme.
a. Di bidang demografi: PRANCIS * Denatalité terus berlanjut sejak awal PD II * Korban Perang: militer : 200.000 orang Tawanan perang dan pengungsi 240.000 Orang sipil 160.000 Total : 600.000 orang Korban tidak langsung: Mati 300.000 - 500.000 Defisit kelahiran bayi 230.000 - 500.000 Perginya orang asing 300.000 Perginya org Prancis 20.000 ----------------------------800.000 - 1.300.000 Jadi jumlah korban perang di pihak Prancis sebanyak antara 1,5 juta dan 2 juta orang. Cacat karena Perang: Militer, orang sipil, pengungsi, sebesar 800.000 orang.
KORBAN DI PIHAK LAIN: Rusia : 35 juta orang hilang, 17 juta di antaranya mati A.S. : 300.000 orang Inggris : 400.000 orang Jepang : 2 Juta orang Jerman : antara 4 sampai 5 juta orang
3.
HANCURNYA PEREKONOMIAN PRANCIS - Semua aktivitas Perekonomian Prancis praktis terhenti. • Kontribusi untuk Jerman: antara 10 sampai 75 % dari
Hasil produksi
• Hancur (akibat Bom dan bumi hangus) • Adanya Service Travail Obligatoire (STO) menyebabkan orang Prancis malas bekerja; • Passivité Volontaire des travailleurs (1944). - 1 Juta Hektar tanah tidak dapat digarap - Penghancuran pabrik dan barang produksi (stok). Kalau masih ada sisa hasil produksi, kualitasnya jelek. - Tidak ada prasarana transportasi - Mesin-mesin yang sudah tua usianya (rata-rata 25 tahun). - 300.000 truk dari 500.000 yang ada hancur - Kereta api: 1939 1944
Jembatan KA
Kereta Api Kereta barang Kereta Penumpang Depo Lokomotif
40.100
38.500
17.000 439.000 36.000 40
3.000 200.000 13.500 16
Rel Kereta Api Stasiun besar hancur
3.000 km 115 bh.
Pembangunan kembali sarana dan prasarana Kereta Api di Prancis menjadi prioritas utama. - Prasarana laut: 3.000 kapal hancur/tdk bisa digunakan lagi, Kapal barang 2/3 nya hancur - 1/3 kemampuan pelabuhan laut hancur - Rumah/Perumahan: 2 juta dari 10 juta yang ada hancur - PRODUKSI: Kapasitas industri hanya 40 % 1938. • Industri baja menurun: 500.000 ton/bln 1938 menjadi 12.000 ton (sept 44), 58.000 ton (Dec 44) dan 233.000 ton (dec 45). • Kimia: hanya 17 % dari 1938 • Pertanian: 1938 1944 * Gandum 98 64.5 Jt Kwintal * Kentang 173 70 * Betteraves 80 54.5 * Anggur 60.3 31 Jt Hektoliter * Bovin 15.6 15.8 Juta kepala * Porcs 7.3 3.6 * Ovins 9.8 7.9 * Chevaux 2.7 2.1
- PERDAGANGAN LUAR NEGERI 1938 1945
Import
Eksport
46 milyard Fr 65
31 Milyard Fr 13
o Jika Index tahun 1938 dianggap 100 o Maka: Produksi pertanian...................... o Industri ....................... o Ekspor o Impor
1943 1944
MASALAH KEUANGAN Penerimaan Pembelanjaan 135 450 137 437
61 50 10 34
Defisit 315 M. Fr 300 M. Fr
Solusi: 1. Pinjaman jangka pendek 2. Memperlancar sirkulasi uang untuk mendorong lajunya usaha 3. Harga: Berkat kontrol yang ketat, harga bisa ditekan serendah mungkin; Kenaikan harga dari 1938 sampai dengan Liberation: 2.5 kali. 4. Gaji: Naik sangat lamban. April 1944 gaji naik 1/3 dari kenaikan harga resmi pemerintah.
V. REPUBLIK KELIMA 1945 -- sekarang a. Kelahiran Republik Kelima Pada tahun 1958 (tepatnya 13 Mei 1958) terjadi krisis, yang disebabkan oleh 4 hal: 1. Pemerintah Prancis dan militer menginginkan untuk mengakhiri peperangan di Aljazair dengan membuat perjanjian di dalam negeri Prancis, sedangkan para politisi menghendaki dengan memberikan kebabesan demokrasi dengan meninggalkan segera negara itu. Militer, khususnya Pasukan Khusus mengadakan pemberontakan kepada pemerintahan dengan menggunakan parasut menguasai Pulau Korsika. Korsika dikuasai oleh para pembelot tanggal 24 Mei 1958. 2. Jendral de Gaulle memanfaatkan ancaman keselamatan negara ini dengan menyusun kekuatan dengan jalan konstitusional. Untuk memaksa anggota députés, de Gaulle membiarkan pemberontakan militer ini menjadi besar. Dengan memanfaatkan berbagai media (pernyataan dan konferensi pers), de Gaulle muncul sebagai pemimpin baru. 3. Anggota député dan anggota partai bermusuhan dengan de Gaulle, namun berhubung mereka tidak mampu mengontrol keadaan, de Gaulle muncul sebagai sosok yang bersih. 4. Pendapat umum tidak menghendaki militer berkuasai, namun juga tidak ingin mempertahankan Republik Keempat. Pada tanggal 28 Mei 1958 terjadi demonstrasi yang mendukung de Gaulle untuk menyelamatkan negara. Tanggal 1 Juni 1958 Assemblée Nationale mengangkat Charles de Gaulle sebagai président du Conceil setelah menang dalam pemerolehan suara (309 melawan 224) melawan Mendes France dan Mitterand. Tanggal 2 Juni 1958 Assemblée menyetujui berdirinya sistem pemerintahan yang baru dengan menyiapkan konstitusi baru yang harus disyahkan melalui referendum. Selanjutnya de Gaulle mengusulkan Konstitusi baru tanggal 4 September 1958, dan konstitusi baru digunakan setelah hasil referendum tanggal 28 September menyetujui konstitusi itu (79.25% menyatakan setuju). Perbedaan antara sistem pemerintahan Republik Keempat dan Republik Kelima adalah pada menguatnya kekuasaan eksekutif: • Président de la République dipilih oleh sekumpulan pemilih. Presiden mengangkat Perdana Menteri, bisa menggulingkan Chambres dan dapat memanfaatkan pasal 16 UUD yang memberikan kekuasaan penuh. • Pemerintah terlindungi dari keresahan anggota député, di mana semua sessinya pertemuan dengan legislatif diatur secara ketat.
CIRI-CIRI PEMERINTAHAN REPUBLIK KELIMA Republik Kelima adalah republik yang satu dan utuh (indivisible=tidk dapat dibagi-bagi), laik, demokratis dan sosial. • Republik yang satu dan utuh: Dikatakan bahwa la République est une et indivisible. • Republik yang laik (sekuler) artinya tidak ada campur tangan pihak gereja terhadap pemerintah. Atau dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak memerlukan dukungan dari Gereja Katolik. • Demokratis: Republik adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat, dengan semboyan Liberté, Egalité, dan Fraternité, dengan himne nasional: La Marseillaise, dan emblem nasional: bendera tiga warna: biru, putih, dan merah. • Sosial: Republik bersifat sosial dalam arti memacu kelompok masyarakat untuk menaikkan tingkat kehidupannya dengan jalan menaikkan gaji buruh, menolong mereka yang mencari pekerjaan, orang cacat, dan orang tua; serta berbuat adil bagi sesama warga negara, Selama pemerintahan Republik Kelima, telah dilakukan beberapa kali referendum. Referendum adalah meminta pendapat rakyat secara langsung atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara. Referendum yang telah dilakukan antara lain: • Januari 1961 otonomi wilayah Aljazair. • Kesepakatan Evian (accords dÉvian) April 1962; • Oktober 1962 tentang pemilihan presiden Prancis secara langsung • April 1969 tentang pembentukan Region dan restrukturisasi Senat • April 1962 masuknya Inggris di dalam Pasar Eropa. • Mata uang Eropa
VI.
REPUBLIK KELIMA: REGIM BARU
Dalam menjalankan pemerintahannya, Jandral de Gaulle menerapkan gagasannya yang tidak bisa dilaksanakan setelah usainya Perang Dunia II. Gagasangagasan utamanya antara lain: 1. Melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Sistem pemilihan presiden semacam ini dilaksanakan setelah dilakukan referendum tahun 1962. Jendral de Gaulle memerintah dari tahun 1959 hingga 1969. Penggantinya adalah M. George Pompidou. 2. Politik Dekolonisasi dan politik luar negeri. Politik dekolonisasi dijalankan, khususnya masalah Aljazair dan Afrika Utara (Afrique Noire). Politik luar negerinya: membuat Prancis sebagai negara adi daya. Oleh karena itu dia
memutuskan untuk membuat bom atom untuk menjamin keamanan negara Prancis. Prancis tetap menjadi negara sekutu Amerika, namun Prancis ingin menunjukkan bahwa negara ini bukanlah boneka Amerika. Oleh karena itu, untuk tidak memihak antara dua negara adidaya blok Barat dan Blok Timur, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO=Ing /OTAN=Prc). Selain itu juga politik luar negeri Prancis adalah mendesak dibentuknya unifikasi ekonomi negara-negara Eropa. Dari sini lahirlah Marché Commun. Inggris saat itu tidak bergabung Marché Commun karena sudah mnandatangani kesepakatan dengan pihak Amerika. 3. Transformasi Ekonomi dan Problema Aktual Prancis. Perencanaan ekonomi, kondisi moneter yang stabil dan ekspansi perdagangan ke luar negeri yang cepat adalah rencana perekonomian Prancis dalam Republik Kelima ini. Prancis merekomendasikan untuk menggunakan energi nuklir, melakukan penelitian di ruang angkasa, bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menciptakan produk unggulan seperti kapal terbang, yang akhirnya mebentuk suatu Société de Consomation. 4. Modernisasi membawa dampak negatif bagi petani yang kehidupannya sukar karena tidak bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga yang pantas, pedagang kecil yang tergusur dengan hadirnya grande surface dan super marché, Jumlah buruh yang berkurang akibat otomatisasi. Modernisasi perekonomian Prancis membuat negara Prancis menjadi negara industri yang besar bersama 6 negara industri terbesar lainnya seperti Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Amerika Serikat, dan Kanada. Prancis memilik 2.4 juta perusahaan yang mempekerjakan 6 juta orang yang bergerak dalam bidang industri dan lebih dari 14.4 juta bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. E perusahaan Pranci masuk dalam 50 perusahaan tersesar di dunia. Namun demikian beberapa industri tradisional mengalami kehancuran, antara lain: pabrik bijih besi mengalami krisis dengan 62.000 buruhnya. Juga pabrik tekstil yang mempekerjakan 200.000 buruh. Demikian pula perusahaan konstruksi mengalami krisis dengan 1.221.000 pekerjanya.
.
VII.
KONDISI MASYARAKAT PRANCIS PASCA PERANG DUNIA II
Sama halnya dengan PD I, kerugian materiil yang dialami Prancis setelah berakhirnya PD II juga cukup besar, walaupun pertempuran yang terjadi di wilayah Prancis tidak sebanyak pada PD I. Akibat PD II ini, banyak lahan yang subur menjadi rusak produksi sektor pertanian dan industri mengalami penurunan. Perdagangan luar negeri mengalami defisit karena Prancis menempatkan prioritas utama pada kebutuhan militer. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah di bawah pimpinan Charles de Gaulle adalah mempperbaiki perekonomian Prancis antara lain: memperbaiki infrastruktur berupa jalan raya dan kereta api. Pada tahun 1946 produksi batubara Prancis mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya yaitu 47-49 juta ton. Industri juga memerlukan tenaga kerja. Tercatat 1.3 % penduduk aktif antara tahun 1949-1969. Padahal tahun sebelumnya (1921) pesentase pengangguran mencapai 2.7% dari penduduk aktif, dan tahun 1935 hingga mencapai 5 %. Pada Januari 1947 Prancis mulai merencanakan pembangunan lima tahunan yang memberikan prioritas perkembangan energi dan logam melalui Plan Monnet.2 Namun rencana ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya. Tawaran bantuan ekonomi dari Amerika (Plan Marshall) yang diterima pada tanggal 5 Juni 1947.3 Walaupun demikian situasi perekonomian Prancis belum membaik akibat musim panas yang berkepanjangan tahun 1947. Nilai mata uang franc terhadap mata uang asing menurun sangat tajam. Sebagai catatan pada bulan Desember 1945 1 pound=480 f sedangkan pada September 1949 1 pound = 980f. Situasi sosial-politik Prancis dapat dikatakan stabil dari tahun 1948 - 1968. Pemogokan yang ada sifatnya sektoral saja dan tidak membawa dampak yang membahayakan perekonomian negara. CGT (Confédération Générale du Travail) pecah menjadi dua yaitu CGT dan CGTFO (Confédération Générale du Travail Front Ouvrière) pada bulan Desember 1947. Dalam bidang pemerintahan setelah PD II hingga awal 1958 berlangsung sistem pemerintahan Republik ke-4. Seperti halnya pada masa sebelumnya, pada masa Republik IV terjadi pula krisis kabinet. Kabinet berganti-ganti antara golongan kiri dan kanan. Selama November 1945 sampai dengan Mei 1958 terjadi pergantian kabinet sebanyak 24 kali. Dari segi politik pada masa itu tidak terjadi lagi ketegangan dengan Jerman yang pada masa itu memiliki pasukan militer terbesar di Eropa. Selain itu juga ancaman facisme juga tidak pernah ada lagi. Fasisme dapat dikatakan mati setelah 2
Plan Monnet adalah perencanaan yang dibuat oleh Jean Monnet, menteri perekonomian nasional Prancis bertujuan untuk meningkatkan produksi dan modernisasi ekonomi Prancis. 3 Plan Marshall diberikan kepada Prancis untuk melawan komunis dan terutama ancaman dari luar. Bantuan ini diberikan antara tahun 1947-1951.
Hitler dan Mussolini kalah pada PD II. Dalam hubungan luar negeri setelah PD II tidak ada lagi ketegangan hubungan LN. Dengan demikian timbullah rasa optimisme masyarakat Prancis ini setelah berakhirnya PD II. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, antara lain: 1. Keadaan demografi Prancis. Naiknya tingkat kelahiran di Prancis. Indikatornya dapat dilihat dari jumlah penduduk Prancis tahun 1946 berjumlah 40,3 juta dan pada tahun 1950 bertambah menjadi 41,647 juta, atau dengan kata lain dalam kurun waktu 4 tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,3 juta. Sebaliknya tingkat kematian menurun. Pada sekitar 1935 - 1937 tingkat kematian mencapai 15,6 per mil sedangkan antara tahun 1946-1950 tercatat 13,1 per mil. 2. Tingkat kesejahteraan keluarga Prancis juga naik. Dalam bidang sosial pemerintah Prancis berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk itu dibuatlah Sécurité Sociale yang dibentuk berdasarkan undang-undang 22 Mei 1946. Jaminan sosial ini terdiri atas bantuan pemerintah atas 4 kelompok besar, yaitu a) jaminan hari tua, b) jaminan kesehatan, berupa penggantian biaya perawatan medis, c) jaminan Keluarga, yang terdiri atas jaminan perawatan anak bantuan kehamilan (allocation prénatale) dan bantuan melahirkan (allocation post-natale), dan d) jaminan pekerjaan, yang menutup kerugian bagi para penganggur dan para pensiunan. Bantuan anak diberikan hingga usia 18 tahun yaitu batas wajib belajar. Walaupun situasi ekonomi Prancis setelah PD II belum dapat dikatakan baik karena masih harus mengadakan perbaikan ekonomi, namun situasi sosial politiknya relatif stabil dibandingkan masa pasca PD I, yang berarti bahwa masyarakat Prancis pasca PD II dapat hidup secara tenang dan aman. Melihat adanya perbaikan ekonomi dan adanya perhatian pemerintah menyangkut kesejahteraan sosial, mereka merasa bahwa hari depan akan lebih baik. Mereka merasa optimis bahwa anak-anak mereka akan hidup jauh lebih baik dari pada mereka. Rasa optimisme ini mendorong keinginan mereka untuk memiliki anak. Umumnya keluarga mengharapkan 2, 3 atau 4 anak. Hal ini membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan demografi di Prancis. Masa antara 1946 - 1950 mengalami peningkatan angka kelahiran yang sangat besar yaitu 20,4 mil, sehingga masa ini disebut sebagai masa babby boom.
