KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KESEHATAN
Nomor : 07 /MEN.PP&PA/5 /2010 Nomor : 593 /MENKES/SKB/V/2010
1
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KESEHATAN Nomor : 07 /MEN.PP&PA/5 /2010 Nomor : 593 /MENKES/SKB/V/2010 Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
LINDA AMALIA SARI, S.IP, selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.
dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH. Dr. PH, selaku Menteri Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4 - 9, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
2
Yang selanjutnya secara bersama–sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas maka perlu peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya berdasarkan prinsip non diskriminatif; b. bahwa kondisi kesehatan perempuan di Indonesia perlu mendapat perhatian serius yang didukung dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan bidang tugas serta kewenangan masing-masing; d. bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan, diperlukan suatu Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan kewenangan dan jabatan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama mengenai Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010. Pasal 2 KETENTUAN UMUM Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan : 1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 3. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 4. Responsif gender adalah suatu perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 5. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. 6. Data terpilah adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. Pasal 3 TUJUAN Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kesehatan yang responsif gender. 4
Pasal 4 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. b. c. d.
perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; penyediaan data terpilah di bidang kesehatan; peningkatan kinerja Tim PUG bidang kesehatan; dan peningkatan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG. Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PIHAK KESATU : a. menyediakan fasilitator, bahan komunikasi, informasi dan edukasi, serta melakukan advokasi dan sosialisasi tentang perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender di bidang kesehatan; b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan; c. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan PUG di bidang kesehatan; d. melakukan pertemuan berkala dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan perkembangan PUG di bidang kesehatan; e. melakukan kajian isu-isu gender di bidang kesehatan; f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di PIHAK KEDUA; g. melaporkan hasil pelaksanaan PUG di bidang kesehatan kepada Presiden. PIHAK KEDUA : a. menyediakan sumberdaya manusia, bahan komunikasi, informasi, dan edukasi yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi, sosialisasi komunikasi, informasi, edukasi, dan pelatihan PUG di lingkungan PIHAK KEDUA; b. menyusun perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender di bidang kesehatan; c. menyusun dan mengembangkan program untuk memperoleh data terpilah di bidang kesehatan; d. melakukan peningkatan kinerja Tim PUG Bidang Kesehatan; e. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan PUG di bidang kesehatan; f. melakukan pertemuan berkala dalam rangka pelaksanaan perkembangan PUG di bidang kesehatan; g. melakukan kajian isu-isu gender di bidang kesehatan; h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di PIHAK KEDUA;
5
i. melaporkan hasil pelaksanaan PUG di bidang kesehatan kepada Presiden dengan tembusan kepada PIHAK KESATU. Pasal 6 JANGKA WAKTU (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama. Pasal 7 PEMBIAYAAN Segala pembiayaan terhadap pelaksanaan dibebankan pada masing masing pihak.
Kesepakatan
Bersama
ini,
Pasal 8 PENUTUP (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK. (2) Kesepakatan Bersama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
ttd.
ttd.
dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH. Dr. PH.
LINDA AMALIA SARI, S.IP
6
