MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a.

bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

Mengingat ...

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -2Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Peraturan …

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -36.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

8.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK.

Pasal 1 …

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -4Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

2.

Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.

3.

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

4.

Analisis Gender adalah proses menganalisis data terpilah menurut jenis kelamin yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mengidentifikasikan isu gender serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, khususnya berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan.

5.

Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah adalah wadah komunikasi di kementerian/lembaga dan daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender. Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 …

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -5Pasal 3 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Pasal 4 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk: 1. memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir; 2. membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah; dan 3. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah. Pasal 5 (1) Kementerian/lembaga dan daerah melakukan penyelenggaraan sistem data gender dan anak. (2) Dalam melakukan penyelenggaraan sistem data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan daerah dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah.

(3) Forum/kelompok …

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -6(3) Forum/kelompok kerja data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas antara lain: a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak; b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak didalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak; c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah kedalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin; d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada pimpinan kementerian/lembaga dan daerah. Pasal 6 Pendanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7 …

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -7Pasal 7 Peraturan Menteri diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. LINDA AMALIA SARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1429

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA -9LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender (dalam pedoman ini disebut data gender) yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersedian data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut buta gender. Hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Beberapa konvensi yang sudah diratifikasi antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagai hasil ratifikasi Convention on the Right of

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 10 the Child (CRC) yang telah ditindaklanjuti dengan menetapkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak lakilaki dan anak perempuan. Berbagai upaya untuk penyediaan data terpilah di kementerian/lembaga dan daerah telah banyak dilakukan antara lain melalui nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan pimpinan kementerian/lembaga, dan seluruh kepala daerah provinsi. Hal yang sama juga dilakukan nota kesepahaman bersama dengan Badan Pusat Statitistik (BPS) tentang penyediaan data dan informasi gender dan anak. Selain itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Upaya yang dilakukan diatas hasilnya belum optimal, salah satu sebabnya karena masih kurang dan bervariasinya pemahaman tentang penyelenggaraan data gender dan anak ditingkat nasional dan daerah. Dalam rangka menguatkan upaya-upaya tersebut di atas, serta terciptanya sinergi pusat-daerah sekaligus sebagai upaya percepatan pelembagaan penyediaan data gender dan anak di kementerian/lembaga dan daerah maka diperlukan pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak. B.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan sitem data gender dan anak, meliputi konsep dan definisi data terpilah termasuk anak, statistik gender dan anak. Dalam implementasinya meliputi seluruh aspek kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data terpilah, serta pemanfaatannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kementerian/lembaga dan daerah.

C.

SISTEMATIKA Pedoman ini ditujukan terutama bagi penyelenggaraan sistem data gender dan anak serta pemanfaat lainnya. Adapun sistematikanya dimulai dengan menguraikan latar belakang dan ruang lingkup, bagian berikutnya adalah pokok-pokok pelembagaan sistem data gender dan anak, selanjutnya adalah implementasinya berupa pengumpulan dan

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 11 penyajian data terpilah, serta pemanfaatan data terpilah dan analisis gender. Rincian sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 1) Bab I 2) Bab II 3) 4) 5) 6)

Bab Bab Bab Bab

III IV V VI

Pendahuluan Pokok-Pokok Pelembagaan Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan dan Penyajian Data Terpilah Kerangka Analisis Gender dan Anak Pemanfaatan Data Terpilah dan Analisis Gender Penutup

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 13 BAB II POKOK-POKOK PELEMBAGAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pokok-pokok pelembagaan sistem data gender dan anak di kementerian/lembaga dan daerah terdiri dari komponen yang meliputi peraturan, lembaga, dan mekanisme. 2.1 Peraturan Untuk dapat menyelenggarakan sistem data gender dan anak secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan peraturan sebagai payung hukum yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan daerah. Keberadaan peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap penyelenggaraan sistem data gender dan anak sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender. Peraturan tersebut di kementerian/lembaga dapat berupa peraturan menteri atau surat keputusan menteri, peraturan kepala lembaga, dan kesepakatan/kesepahaman bersama (MoU). peraturan di daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, surat keputusan kepala daerah, surat keputusan pimpinan SKPD, dan kesepakatan/kesepahaman bersama (MoU). 2.2 Lembaga Penyelenggaraan sistem data gender dan anak agar dapat berjalan secara efektif diperlukan pengorganisasian yang jelas mengacu pada tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, baik di internal maupun bersinergi dengan sektor/lembaga/unit lain. Untuk itu setiap kementerian/lembaga dan daerah dapat membentuk/mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah. Forum/kelompok kerja data terpilah beranggotakan kepala unit pengelola data dan informasi, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan, gender focal point. Forum/kelompok kerja data terpilah merupakan wadah komunikasi antar anggota kelompok dan juga sebagai wadah berbagi pengalaman dan informasi, serta memudahkan akses terhadap data dan informasi. Forum/kelompok kerja data terpilah yang baik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham akan pentingnya data terpilah dan anak dalam proses pembangunan dan terampil dalam

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 14 pengelolaan data terpilah, serta didukung ketersediaan sarana dan prasarana berupa teknologi informasi yang memadai untuk menyimpan dan menyebarluaskan data dan informasi. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) pengelolaan data gender dan anak secara rutin: pemanfaatan berbagai forum diskusi, pertemuan rapat kerja teknis pengelolaan data gender dan anak, serta wadah lainnya seperti kerjasama dan penguatan jejaring di lingkungan nasional, daerah maupun internasional untuk meningkatkan wawasan, kemampuan, dan ketrampilan. Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan sistem data gender dan anak di kementerian/lembaga dan daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya berperan: 1) membantu unit-unit pengelola data kementerian/lembaga dan daerah dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak; 2) memfasilitasi dan memberi bimbingan teknis dalam mengembangkan sistem data gender dan anak pada kementerian/lembaga dan daerah yang membutuhkan; 3) mendokumentasikan, memperbaharui data terpilah kedalam sistem data base; menganalisa, menyajikan, dan mendiseminasikannya kedalam publikasi secara rutin; dan 4) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak di kementerian/lembaga dan daerah.

2.3 Mekanisme Untuk mempercepat terwujudnya persamaan pandangan tentang penyelenggaraan data gender dan data anak, serta memudahkan komunikasi, diperlukan mekanisme sistem penyelenggaraan data gender dan anak, antara lain: 1) indikator dan jenis data yang dibutuhkan; 2) pengumpul data; 3) metode pengumpulan dan alur data; 4) periode pengumpulan data; dan 5) penerima manfaat. Mekanisme ini dituangkan dalam sebuah panduan/pedoman pengelolaan data gender dan anak di kementerian/lembaga dan daerah.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 15 Gambar 1. Struktur Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak di Kementerian/Lembaga

Forum/kelompok kerja data terpilah di kementerian/lembaga diketuai oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian. Gambar 2. Struktur Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak di Daerah

Forum/kelompok kerja data terpilah daerah diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sekaligus bertanggungjawab kepada Pimpinan Daerah melalui Sekretarias Daerah, sedangkan sebagai Sekretaris adalah pimpinan yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Forum/kelompok kerja data terpilah menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 16 Gambar 3. Struktur Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

di Kementerian/Lembaga dan Daerah

Dalam penyusunan data terpilah di kementerian/lembaga maupun di daerah dapat bermitra dengan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga masyarakat, baik sebagai mitra penyedia data maupun pengguna.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 17 BAB III PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA TERPILAH A.

PENGUMPULAN DATA TERPILAH

Data menurut jenis kelamin dan umur merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan anak. Dalam melakukan analisis gender dan analisis anak data terpilah harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosialekonomi, status kesehatan, status tumbuh kembang dan status perlindungan anak, latar belakang budaya, kecacatan. Kombinasi data terpilah dengan unsur-unsur tersebut, dapat menggambarkan heterogenitas diantara kehidupan kelompok perempuan dan diantara kehidupan kelompok laki-laki serta kelompok anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (2006) mendefinisikan Statistik Gender sebagai statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan. Konsep dan definisi tersebut diatas sejalan dengan Platform Statistik Gender merupakan informasi yang Tindak Lanjut Kesepakatan mengandung isu gender, seperti terefleksikan dalam kesenjangan dan ketidaksetaraan antara Konferensi Perempuan perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek Sedunia di Beijing (Beijing kehidupan atau dalam isu yang spesifik. Platform for Action, 1995); Contoh statistik gender: kelulusan peserta dan meminta layanan perempuan; dibanding kelulusan peserta lakilaki dalam program pemberantasan buta statistik ditingkat nasional aksara; enrolement perempuan dibandingkan (sub-nasional), regional dan diberbagai tingkat enrolment laki-laki internasional menghasilkan pendidikan; ratio guru tersertifikasi, ratio peserta KB; pedagang perempuan dibandingkan statistik dan informasi: (1) dengan pedagang laki-laki di Pasar Klewer yang yang berkaitan dengan menerima kredit; ratio pengambil keputusan individu, dikumpulkan, laki-laki dibandingkan perempuan di eksekutif, disusun, dianalisa dan dst. Contoh statistik gender dalam isu yang spesifik: disampaikan menurut jenis maternal mortality, Kekerasan Dalam kelamin dan umur; dan (2) Rumahtangga (KDRT), perdagangan manusia, yang mencerminkan dan seterusnya. masalah/isu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dan kehidupan laki-laki dalam masyarakat (United Nations, 1995, para 206(a)). Di Indonesia mengenai data terpilah ini tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 18 Dalam upaya meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan kesetaraan gender, serta penjaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seluruh sektor pembangunan baik pusat maupun daerah, diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur. Selanjutnya data terpilah itu harus dianalisa dengan variabel-variabel yang relevan dan spesifik sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Data Gender dan Anak a. Data Gender 1)

Data gender bidang ekonomi, antara lain isu gender di bidang ketenagakerjaan, KUKM, industri dan perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perhubungan, Iptek dan infrastruktur. Berikut contoh jenis data terpilah: -

ketenagakerjaan (antara lain: perbedaan upah laki-laki perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja, pekerja informal, pekerja migrant, pekerja rumahtangga, peserta program padat karya, peserta program teknologi tepat guna (TTG), pencari kerja, peserta pendidikan dan pelatihan kerja);

-

KUKM (antara lain: keanggotaan koperasi, penerima kredit usaha rakyat, peserta pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pelaku usaha mikro dan kecil);

-

jasa keuangan (antara lain: literasi finansial (pengetahuan dan kesadaran terhadap mengelola keuangan, pengetahuan tentang produk keuangan, kepemilikan account perbankan, akses terhadap kredit perbankan dan nonperbankan));

-

industri dan perdagangan (antara lain: stereotipe gender dalam industri pariwisata, isu gender dalam krisis ekonomi global, kesetaraan gender dalam kebijakan perdagangan di era globalisasi dan liberalisasi, peserta program beasiswa tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah);

-

pertanian (antara lain: kepastian akses yang setara untuk perempuan dan laki-laki terhadap informasi, permodalan, keterampilan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, tren tenaga kerja disektor pertanian menurut jenis kelamin, data kepemilikan lahan pertanian menurut jenis kelamin);

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 19 - kehutanan (antara lain: peran perempuan sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan dan menopang kebutuhan energi rumah tangga, kerentanan masyarakat (laki-laki, perempuan, dan anak) terhadap dampak perubahan iklim, peserta pendidikan dan pelatihan sektor kehutanan, akses terhadap sumber daya kehutanan);

2)

-

perikanan dan kelautan (antara lain: data pengembangan pengelolaan usaha nelayan perempuan dan laki-laki, pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan perempuan dan laki-laki, akses perempuan nelayan terhadap pemodalan/kredit, akses perempuan nelayan terhadap penyuluhan dan keterampilan, peserta pendidikan dan pelatihan pegawai sektor kelautan dan perikanan);

-

perhubungan (antara lain: isu gender di transportasi umum (keselamatan, pelecehan seks, keterjangkauan terhadap transportasi umum, akses terhadap kebutuhan khusus perempuan, peserta didik sekolah tinggi pelayaran, penerbangan, transportasi darat, sarana dan prasarana transportasi yang responsif gender, peserta diklat penjenjangan); dan

-

iptek dan infrastruktur (antara lain: isu gender dalam iptek, teknologi responsif gender, akses terhadap teknologi yang ramah lingkungan dan ramah gender, jumlah melek TIK, jumlah pengguna TIK, peserta diklat penjenjangan).

Data gender bidang politik, sosial, dan hukum, antara lain isu gender bidang pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan, politik dan pengambilan keputusan, dan pertahanan keamanan. Berikut contoh jenis data terpilah: -

pendidikan (antara lain: data sertifikasi guru perempuan dan laki-laki, partisipasi pendidikan, partisipasi PAUD, trend rasio pendidikan, andil pendidikan dalam terbentuknya relasi gender yang setara);

-

kesehatan (antara lain: Angka Kematian Ibu (AKI), penolong persalinan, angka kesakitan, isu gender dan kesehatan dalam era globalisasi);

-

SDA dan lingkungan (antara lain: akses perempuan terhadap SDA (air bersih, lahan, sanitasi), dan sebagainya);

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 20 - politik dan pengambilan keputusan (antara lain: keterwakilan perempuan di parlemen, keterwakilan perempuan di partai politik, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif);

3)

4)

b.

-

pertahanan keamanan (antara lain: peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian; peserta diklat penjenjangan); dan

-

hukum (antara lain: peraturan perundang-undangan yang bias gender, jumlah aparat penegak hukum, jumlah kasus hukum, dan sebagainya).

Data perlindungan hak perempuan, antara lain: data kekerasan terhadap perempuan dan korban perdagangan orang (trafficking), berikut contoh jenis data terpilah: -

kekerasan terhadap perempuan (antara lain: data korban kekerasan, data pelaku kekerasan, dan sebagainya); dan

-

korban perdagangan orang (trafficking) (antara lain: data korban perdagangan orang, penanganan hukum, pelayanan korban, daerah pengirim, transit, dan tujuan, dan sebagainya).

Data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga meliputi data keluarga pra keluarga sejahtera, keluarga sejahtera I s.d. III, data legalitas keluarga, data ketahanan fisik keluarga, data ketahanan ekonomi keluarga, data ketahanan sosial psikologi keluarga, dan data ketahanan sosial bidang keluarga. Data Anak Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih;

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 21 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan 5) perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi. 2. Konsep dan metode yang dipakai untuk pengumpulan data terpilah Konsep dan metode yang dipakai harus menghindari bias gender. Bias gender disini diartikan sebagai pendapat, pandangan, perlakuan terhadap sesuatu atas dasar prasangka yang belum tentu benar. Konsep bahwa kepala keluarga itu laki-laki adalah konsep yang bias gender. Memandang kepala keluarga sebagai responden atas nama keluarganya itu juga dianggap metode yang bias gender. Karena sebagai perempuan dan sebagai laki-laki bisa berbeda dalam kebutuhan memandang keadaan sesuatu, dalam kebutuhan, kesempatan, tantangan. Ini berarti konsep dan definisi serta metode pengumpulan data yang digunakan harus dikembangkan agar dapat “menangkap” perbedaan-perbedaan itu. Konsep dan metode pengumpulan data yang bias gender membuka kemungkinan adanya underreporting atau bisa juga informasi yang dicari tidak terungkap (hidden statictics). Misalnya isu berkaitan dengan konsep “kekerasan terhadap perempuan” bagi sebagian orang/budaya kita dianggap sebagai bagian menjadi perempuan. Sementara dikebudayaan lain kekerasaan terhadap perempuan pada umumnya dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan. Dari perspektif gender, data agregate juga disebut bias gender karena mengabaikan kenyataan masyarakat itu beragam, antara lain terdiri dari perempuan dan laki-laki. Metode pengumpulan data terpilah dapat dilakukan melalui berbagai cara pengumpulan data. Namun dalam keseluruhan proses pengumpulan data harus selalu dengan lensa gender, misalnya dalam perumusan masalah (ada mengandung isu gender, rencana penelitian (informan dan sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan),data dipilah menurut jenis kelamin dan umur dan harus selalu memandangnya dari perspektif gender, artinya sejak semula pemilahan data menurut jenis kelamin dan umur adalah keharusan.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 22 a. Sensus Sensus adalah pencacahan lengkap dari unit amatan. Dalam sensus, pengintegrasian isu gender dimulai sejak perumusan tujuan dan penyusunan kuesioner. Sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. b. Survei Survei adalah pencacahan yang dilakukan melalui sampel dari unit amatan. Dalam survei, pengintegrasian isu gender dimulai sejak merumuskan tujuan penelitian dan penyusunan kuesioner. Didukung oleh pilihan variabel dan sub-variabel yang bisa mendapatkan data dan informasi spesifik perempuan dan spesifik laki-laki. Untuk pendalaman isu gender, dikombinasikan dengan metode pengumpulan data yang cocok/relevan, lebih bersifat kualitatif, seperti wawancara mendalam. c. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam merupakan bentuk penelitian yang fokus pertanyaanya ditujukan pada responden individu untuk mendorong responden lebih ‘terbuka’ menjawab pertanyaanpertanyaan tanpa dipengaruhi, dan tidak merasa terintimidasi. Keterampilan interviewer (yang mewawancarai) diperlukan untuk menciptakan suasana hubungan kondusif, menciptakan kepercayaan, sehingga responden bisa mengungkapkan jawabannya dengan leluasa. Wawancara mendalam merupakan metode yang paling baik untuk ‘menggali’ data dan informasi yang detail, sensitif, dan kontroversial (seperti halnya dengan isu yang berkaitan dengan gender). d. Pencatatan dan Pelaporan Data terpilah menurut jenis kelamin dapat dikumpulkan melalui formulir yang sudah ada yang dikumpulkan/dilaksanakan/dicatat secara rutin oleh kementerian/lembaga dan daerah, misalnya administrasi kepegawaian. Jika tidak ada data terpilah menurut jenis kelamin, bisa ditambahkan satu kolom untuk jenis kelamin pada formulir yang sudah ada. Dalam Pelaporan data dan informasi yang dipisahkan dengan jelas untuk masing-masing jenis kelamin, dianalisa dengan menambah variabel-variabel/sub-sub variabel misalnya (1) tingkat pendidikan, (2) disiplin ilmu, (3) tingkat eselon, (4) lama kerja, dst. Jika ada kesenjangan gender,

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 23 disebutkan juga apa yang menjadi faktor-faktor penyebab kesenjangan; bisa juga ditambahkan bagaimana mengatasinya. e.

Penelitian/Kajian Data terpilah juga dapat diperoleh melalui penelitian/kajian. Keduanya bisa mendapatkanya data langsung dan responden, tetapi juga melalui review publikasi/laporan yang sudah ada (dari data sekunder). Tetapi dalam menjalankan kedua metode ini tetap dari perspektif gender (lihat bagian survei).

f.

Observasi Data dan informasi dapat diperoleh dengan metode observasi. Metode observasi merupakan cara yang efektif untuk melengkapi data yang sudah ada. Agar terfokus pada data dan informasi yang dicari dan tidak bias gender, pengamatan dilengkapi dengan panduan sebagai instrumen. Data dan informasi tentang kejadian atau tingkah laku digambarkan secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan Jadi mengumpulkan data dengan metode observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi peneliti melakukan observasi harus tidak subjektif dan impresionistik dan tidak bias (termasuk bias gender).

g.

Focus Group Discussion (FGD) Data terpilah juga bisa diambil dari FGD. Misalnya (1) jumlah partisipasi peserta perempuan dan peserta laki-laki; (2) data yang berkaitan dengan opini perempuan dan opini laki-laki (jika ada perbedaan) terhadap isu yang menjadi fokus; (3)data yang memperlihatkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki peserta FGD terhadap pilihan fokus.

h.

Dokumen Review (Produk Hukum, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Kurikulum) Pengumpulan data terpilah juga dapat dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang telah dihasilkan, seperti: (1) produk kebijakan berupa peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan daerah, surat keputusan kepala daerah, MoU, dll) apakah peraturan perundang-undangan tersebut responsif terhadap isu gender dan permasalahan hak anak. Demikian halnya dengan produkproduk lainnya seperti bahan ajar, kurikulum, dan KIE.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 24 Cara mudah melakukan gender review dokumen adalah dengan mempersiapkan check list yang berisi beberapa variabel/sub-sub variabelnya/indikator yang dipakai untuk mengukur misalnya sampai seberapa jauh dokumen itu (1) responsif gender; (2) memberi kesetaraan gender; (3) menghasilkan kesetaraan gender; dan (4) memberi pemberdayaan. B.

PENYAJIAN DATA TERPILAH

Penyajian data terpilah dapat disajikan ke dalam berbagai bentuk, misalnya tabel, grafik, dan uraian tertulis/narasi dengan selalu memilahnya menurut jenis kelamin. 1. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel Tabel 1.1. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tempat Pelayanan, dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

No.

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

Tenaga Kesehatan Rumah Puskesmas Klinik Sakit P L P L P L (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 No.

Eselon

(1)

(2)

P

(3)

Jumlah L P+L

(4)

(5)

Beberapa jenis penyajian tabel dapat dikelompokkan menjadi tabel satu arah, tabel dua arah, tabel tiga arah, dst, yang membedakan adalah jumlah variabel/karakteristik yang di cross-tabulasi, dan mengandung maksud bahwa isian sel menjelaskan rincian dari n variabel/karakteristik. Contoh tabel 1.1. diatas merupakan tabel 3 arah, sedangkan tabel 1.2. merupakan tabel 2 arah.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 25 2. Contoh penyajian data dalam bentuk grafik/gambar Penyajinan data terpilah dalam bentuk grafik/gambar merupakan bentuk penyajian data secara visual. Grafik sangat baik untuk menunjukkan suatu perkembangan dari waktu ke waktu dan perbandingan antara dua hal (perempuan dan laki-laki) atau lebih. Penyajian dalam bentuk grafik juga lebih mudah dibaca dan ditarik kesimpulannya dibandingkan dalam bentuk tabel. Gambar 4. Persentase Guru Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Sekolah Tahun 2011-2012

Sumber: Kemendiknas, 2011-2012

3. Uraian tertulis (descriptive) Penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian ringkas dalam buku data terpilah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang cara membaca tabel, arti data yang mungkin dapat menggambarkan isu gender dan anak, dan sepanjang memungkinkan mencari faktor-faktor yang terkait isu tersebut.

C. CONTOH Menjadikan Data yang Tersedia Menjadi Statistik yang Responsif Gender dari Berbagai Sumber Data.

Dalam mengembangkan statistik gender, isu gender menjadi kata kunci dan panduan dalam mengidentifikasi indikator dan variabel yang dibutuhkan masing-masing sektor. Dengan tujuan akhir kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dikembangkan dan dilaksanakan sektor berdampak pada kesetaraan gender.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 26 Sumber Data Sensus Penduduk

Variabel Statistik dasar: misalnya Penduduk, rumahtangga, pendidikan, kesehatan, status sosial-ekonomi, pendapatan

Statistik Gender Melakukan analisis data terpilah menurut jenis kelamin untuk mengungkapkan ada/tidaknya kesenjangan, perbedaan, ketidak setaraan antara perempuan dan laki-laki, bisa juga dengan: -

Data administrasi

Data adminstrasi sekolah, misalnya enrollment, tingkat kehadiran, drop-out, kelulusan, dst

-

Data terpilah menurut jenis kelamin; Bisa di cross-tabulasi dengan variabel lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan, misalnya status sosialekonomi keluarga, rural-urban, dst

Kepegawaian

-

Data terpilah pegawai menurut jenis kelamin; Bisa di cross-tabulasi dengan variabel lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan, misalnya Pendidikan, Eselonisasi, Kepangkatan/Golongan, Diklat

-

Data Pencatatan dan Pelaporan K/L Data yang dikumpulkan oleh sektor untuk keperluan sendiri.

melakukan cross-tabulasi dengan variabel lain seperti urban-rural, status sosial-ekonomi, pendidikan, dst; menganalisis dua/tiga digit data sensus

Bidang Keluarga Berencana -

Data terpilah menurut jenis kelamin Bisa di cross-tabulasi dengan variable lain sesuai dengan kebutuhan, seperti umur, tingkat pendidikan, dst

Data Guru yang mendapatkan Sertifikasi,

-

Data Guru sertifikasi terpilah menurut jenis kelamin Bisa di cross-tabulasi dengan variable lain sesuai dengan kebutuhan, seperti umur, tingkat pendidikan, urban- rural

Data Pendidik tentang pemahaman Kurikulum,

-

Partisipasi Pendidikan

-

Akseptor KB, alat kontrasepsi, keluhan, dst

Bidang Pendidikan

-

-

-

Data pendidik terpilah menurut jenis kelamin Bisa di cross-tabulasi dengan variable lain sesuai dengan kebutuhan, seperti umur, tingkat pendidikan, urban- rural Data partisipasi pendidikan terpilah menurut jenis kelamin Bisa di cross-tabulasi dengan variable lain sesuai dengan kebutuhan, seperti umur, jenjang pendidikan, urban- rural

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 27 Sumber Data

Variabel

Statistik Gender

Peningkatan Kompetensi Guru, dst

-

Data guru terpilah menurut jenis kelamin Bisa di cross-tabulasi dengan variable lain sesuai dengan kebutuhan, seperti umur, jenjang pendidikan, kompetensi, urban- rural

Bidang Kesehatan Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

-

Bisa di cross-tabulasi dengan variabel lain sesuai dengan kebutuhan, seperti umur, tingkat pendidikan, urban- rural

Penemuan Penduduk.

-

Data kasus malaria terpilah menurut jenis kelamin Bisa di cross-tabulasi dengan variable lain sesuai dengan kebutuhan, seperti umur, tingkat pendidikan, urban- rural

kasus

Malaria

-

Tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi

-

Data tenaga kesehatan terpilah menurut jenis kelamin Bisa di cross-tabulasi dengan variable lain sesuai dengan kebutuhan, seperti urban- rural

Bidang Pekerjaan Umum Data Pengembangan Pengelolaan Air Minum

-

Akses penduduk terhadap air minum Bisa di cross-tabulasi dengan variable lain sesuai dengan, seperti urban- rural

Data Pembangunan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan

-

Bisa dilakukan FGD/survey terbatas terhadap bagaimana pengalaman yang dirasakan baik laki-laki maupun perempuan. Apakah bangunan dilengkapi dengan fasilitas: 1. Toilet terpisah bagi laki-laki dan Perempuan yg memadai, 2. Ruang menyusui bayi (nursery), 3. Tempat Penitipan Anak, (TPA), 4. Jalan akses bagi penyandang disable

dan

-

Data Peningkatan Jalan dan Jembatan

-

-

Bisa dilakukan FGD/Survey terbatas terkait bagaimana pengalaman yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan penyandang cacat terhadap penggunaan jalan dan jembatan tersebut Apakah masih ada fasilitas umum seperti Puskesmas, Sekolah dll yang sulit untuk diakses

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 28 Sumber Data Contoh Survei

Variabel

Statistik Gender -

Bidang pendidikan beasiswa, layanan alokasi sumber

sekolah,

-

Identifikasi isu yang merugikan perempuan atau laki-laki dalam memperoleh akses dan manfaat serta keikutsertaan mereka dalamprogram beasiswa Identifikasi kreteria penerima beasiswa Identifikasi ketersediaan layanan pendidikan yang adil bagi peserta didik perempuan dan laki-laki. Apakah letaknya jauh? Apakah dapat diakses mudah bagi perempuan?

-

Sebab-sebab (langsung, tidak langsung, mendasar) IMR;MMR

-

Perkembangan anak perempuan dan anak laki-laki dalam siklus kehidupanya

-

Kondisi kesehatan serta kebutuhan gizi bagi anak-anak,

ajar, -

Apakah sudah mengakomodasi dan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender?

-

Indepth data tentang alasan terjadinya KDRT dari perspektif korban, pelaku, lingkungan

-

Indepth data tentang drop-out dari persepsi murid,guru,orang tua, dan stakeholders lain

-

Indepth data dari pandangan personel kesehatan, bidan, health program, clients.

Bidang Kesehatan Infant Mortality Rate (IMR), Maternal Mortality Rate (MMR) Data anemia diantara anak Prevalence anemia diantara anak perempuan dan perempuan dewasa Keadaan gizi menurut umur dan jenis kelamin Documents review

Kebijakan, bahan kurikulum, KIE

Studi kasus

KDRT Drop out MMR

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 29 BAB IV KERANGKA ANALISIS GENDER DAN ANAK Dalam pedoman ini akan diuraikan tiga model, yaitu (1) Gender Analysis Pathways and Policy Outlook for Planning (GAP dan POP); (2) Kerangka analisis Model Harvard; (3) Kerangka analisis Model Moser; dan (4) Kerangka analisis pemenuhan hak anak. 1.

Kerangka Gender Analysis Pathways and Policy Outlook for Planning (GAP dan POP) dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dibantu para ahli gender. GAP dan POP terdiri dari dua komponen yaitu (1) komponen GAP dipandu 5 langkah untuk menganalisa dengan perspektif gender dan (2) komponen POP dipandu 4 langkah untuk memformulasikan kegiatan aksi kedepan; menentukan piranti pemantauan dan pengukuran hasil (lihat Lampiran 1).

2.

Kerangka Gender Analysis Harvard dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development dan dianggap sebagai kerangka analisis gender yang paling awal dikembangkan.Basisnya adalah mengumpulkan data/fakta empiris (kuantitatif dan kualitatif). Kerangka analisis gender Harvard memberi perhatian pada pembagian kerja menurut gender; termasuk peran dalam pengambilan keputusan, tingkat penguasaan atas sumber daya. Tujuan menggunakan Kerangka Gender Analisis Harvard adalah untuk membedah alokasi sumberdaya ekonomis terhadap laki-laki dan perempuan. Data dan informasi yang baik dan benar (meliput perempuan dan laki-laki) akan membantu merancang kebijakan, program kegiatan lebih fokus dan efisien. Untuk itu dianggap perlu mengumpulkan data dan memetakannya berkaitan dengan pembagian kerja gender (pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan) seperti yang hidup dalam masyarakat. Menekankan bahwa pekerjaan yang digeluti laki-laki dan yang digeluti perempuan masing-masing mempunyai nilai ekonomisnya. Termasuk identifikasi implikasi perencanaan program/proyek terhadap salah satu gender perlu dianalisis untuk ‘menutup yang bolong’/senjang.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 30 Kerangka Gender Analysis Harvard terdiri dari matriks untuk pengumpulan data di tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga), berisi 4 komponen yang bertautan (lihat Lampiran 2). 3.

Kerangka Gender Analysis Moser dikembangkan oleh Caroline Moser sebagai piranti melakukan gender analisis untuk perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah membebaskan subordinasi perempuan agar memungkinkan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan mencapai kesetaraan gender serta perempuan yang berdaya. Kerangka Gender Analysis Moser bertolak dari konsep peran gender dan kebutuhan gender yang hidup dalam masyarakat. Dari pemahaman itulah perspektif gender masuk ketika memformulasi suatu kebijakan ke dalam perencanaan pembangunan. Moser memetakan dalam 24 jam 3 peran perempuan yaitu peran produktif, reproduktif, dan keterlibatannya di masyarakat. Seraya memperlihatkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di ketiga peran tadi. Kerangka Gender Analysis Moser membagi pendekatan yang disebutnya practical needs, yaitu pemenuhan hal-hal yang praktis yang diperlukan seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, rasa aman, sanitasi, dst. Pemenuhan practical needs, tidak dengan sendirinya menyudahi struktur diskriminasi. Untuk yang satu ini, kerangka Moser mengetengahkan pendekatan yang disebut strategic needs untuk menyudahi dsikriminasi yang sifatnya struktural, antara lain melalui tersedianya hukum/kerangka legal yang adil, kehidupan yang terbebaskan dari kekerasan domestik. Setelah menilai practical needs antara lain melalui kebutuhan perempuan dan laki-laki serta akses ke dan kontrol atas sumber daya, maka perencanaan dirancang seraya menilai sejauh mana peran tiga perempuan dapat seimbang. Kerangka Analisis Moser yang berkaitan dengan strategic needs menilai bagaimana paradigma pembangunan dapat memenuhi kebutuhan strategis perempuan, yaitu melalui kegiatankegiatan untuk pemberdayaan (lihat Lampiran 3).

4.

Kerangka Analisis Pemenuhan Hak Anak Beberapa metode analisis pemenuhan hak anak yang dapat digunakan antara lain: Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA), Pendekatan Anak Berbasis Sistem (System Based Approach), dan saat ini sedang dikembangkan GAP-Plus (lihat Lampiran 4).

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 31 BAB V PEMANFAATAN DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER Mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Pengaggaran Responsif Gender (PPRG), maka satu prasyarat pelaksanaananya adalah ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan anggaran yang lebih berkeadilan. Melalui data terpilah dan analisis gender akan diketahui perbedaan kondisi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang ada, yang dijadikan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender yang bertujuan untuk pembangunan yang efektif meningkatkan pencapaian terfokus target kinerja kegiatan (output) dan program (outcome). Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender: 

Pertama, perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor.



Kedua, perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.



Ketiga, penganggaran responsif gender merupakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus penganggaran yang terdiri atas perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Penganggaran responsif gender akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG).



Keempat, ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara setara.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 32 Ciri utama ARG adalah menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki secara setara. Melalui anggaran responsif gender, kesenjangan gender diharapkan dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi. Berikut contoh pemanfataan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender pada proses ARG. Data terpilah dan analisis gender masuk dalam baris Analisa Situasi formulir Gender Budget Statement seperti tabel di bawah ini. Contoh Gender Budget Statement (GBS) dengan Data Kualitatif Kementerian/Lembaga: Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi: Ditjen Cipta Karya Program/kegiatan

Uraian

Program

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Kegiatan

Penataan Lingkungan Permukiman - Mengembalikan fungsi kawasan perkotaan yang mengalami penurunan kondisi akibat hunian dengan kepadatan tinggi dan tidak teratur

Tujuan

- Menyediakan hunian yang tertata dengan baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan kumuh Sub Kegiatan

Analisa Situasi

Pengembalian Fungsi Kawasan melalui Peremajaan Kawasan kumuh di perkotaan yang dicirikan dengan kepadatan bangunan tinggi dan minimnya sarana dan prasarana dasar menimbulkan permasalahan: - Rawan terhadap penyebaran dan penularan penyakit yang disebabkan kualitas air dan udara, dan yang paling sering terkena adalah anak-anak dan kaum perempuan - Akses terhadap air bersih yang mahal, sulit, tidak efisien menyebabkan para ibu harus mengalokasikan ekstra waktu dan biaya untuk memperoleh air bersih - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di lingkungan rumah secara sembarangan, padahal perempuan (ibu rumah tangga) lebih banyak menghabiskan waktu di rumah - Lingkungan yang tertata meningkatkan nilai lingkungan sehingga secara tidak langsung meningkatkan penghasilan keluarga melalui usaha informal di rumah Tahapan kegiatan yang ditempuh untuk mewujudkan peremajaan kawasan kumuh

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 33 Program/kegiatan

Uraian melibatkan banyak dialog dengan warga setempat. Pada tahapan tersebut, pertimbangan yang responsif gender ditekankan pada tahap: - Sosialisasi  kegiatan yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan informasi mengenai rencana penataan lingkungan - Metode sosialiasi yang akan digunakan sedapat mungkin mewadahi aspirasi laki-laki maupun perempuan (termasuk waktu, tempat, cara penyampaian) - Identifikasi kebutuhan  kegiatan yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai rencana penataan lingkungan -

Perancangan (kawasan dan fisik) kegiatan yang memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terwujud dalam perancangan atau desain Pembangunan fisik  sesuai dengan rencana yang telah mengakomodasi aspirasi laki-laki maupun perempuan

Kegiatan yang Direncanakan:

Penyusunan Rencana Permukiman Kumuh.

Akun 1

Dilakukan melalui diskusi terarah atau FGD yang dilakukan dengan fasilitasi oleh tenaga fasilitator Indikator Input 1 Indikator Output 1

-

Penataan

Kawasan

Jumlah perempuan yang hadir dalam pertemuan aspirasi kaum perempuan yang terakomodir Rencana kawasan yang telah menampung aspirasi perempuan

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemanfaatan data terpilah sesuai dengan konteks saat ini adalah dalam upaya implementasi gender budget statement yang merupakan salah satu komitmen dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 34 Gambar 5. Proses Penganggaran Berbasis Kinerja

Catatan: Data terpilah menjadi salah satu input yang signifikan dalam proses penganggaran berbasis kinerja.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 35 BAB VI PENUTUP Sistem Data Gender dan Anak merupakan acuan tentang penyelenggaraan/pengelolaan data gender dan anak di kementerian/lembaga dan daerah. Hal ini dapat memberikan terobosan baru dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di pusat dan daerah. Beberapa permasalahan klasik terkait penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, meliputi peraturan perundang-undangan, kelembagaan data, dan mekanisme, yang dalam pedoman ini telah diidentifikasi, selanjutnya dapat memecahkan permasalahan dan menjadi solusi terbaik dalam upaya peningkatan pengelolaan data gender dan anak baik nasional maupun daerah. Beberapa modul terkait kerangka analisis gender dan analisis pemenuhan hak anak, serta pedoman terkait data terpilah yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan referensi yang dapat saling melengkapi. Selanjutnya efektifitas penyelenggaraan sistem data gender dan anak diperlukan peran serta dan keterlibatan lembaga-lembaga akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat. Disamping itu, pendampingan kepada pembuat kebijakan terkait masalah gender sangat diperlukan, karena tanpa pendampingan sangat sulit bagi mereka untuk membangun komitmen dan keyakinan pribadi bahwa isu-isu gender itu sangat penting. Penyelenggaraan sistem data gender dan anak akan berhasil dengan baik apabila terdapat dukungan dan partisipasi semua pihak. Untuk itu, kami terus mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak yang optimal dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program/kebijakan di berbagai bidang pembangunan. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, dan secara khusus kepada Tim penyusun dan Gender Advisor dari Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG).

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 36 -

LAMPIRAN 1

1.

KERANGKA GENDER ANALYSIS PATHWAYS & POLICY OUTLOOK FOR PLANNING (GAP & POP)

Langkah 1 Pilih kebijaka n progra/k egiatan yang akan dianalisis

Identifik asi dan tuliskan tujuan

1)

Langkah 2

Langkah 3

Langkah-langkah GAP Langkah 4

Langkah 5

Isu Gender Data pembuka wawasan

Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah: kuantitatif /kualitatif

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Kebijakan dan rencana ke depan

Pengukuran hasil

Faktor Kesen jangan

Sebab Kesen jangan Internal

Sebab Kesen jangan eksternal

Reformula si tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar

Indikator Gender

Temuke nali isu gender: Akses, partisi pasi, kontrol dan manfaat

Temukena li isu gender di internal lembaga

Temukena li isu gender di eksternal lembaga

Rumusk an kembali

Tetapkan rencana aksi

Tetap kan basedline

Indikator gender

Tahap I : Analisis Kebijakan yang responsif Gender Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis kebijakan responsif gender. Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin, untuk selanjutnya mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi: a) b) c) d)

2)

Identifikasi tujuan dan/atau sasaran kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada saat ini Sajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan Analisis sumber terjadinya dan/atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender Identifikasi masalah-masalah gender

Tahap II : Formulasikan Kebijakan Responsif Gender Dalam tahap kedua, kebijakan/program/kegiatan yang sudah dianalisis, kemudian dirumuskan kembali sehingga responsif gender.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 37 Disamping itu, untuk mengetahui apakah kebijakan baru sudah responsif gender gender maka dibuat indikator gender. Tahap kedua mencakup langkah-langkah sebagai berikut: a) b) 3)

Rumuskan kembali kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang baku yang responsif gender Identifikasi Indikator Gender

Tahap III : Rencana Aksi Responsif Gender Tahap ketiga merupakan tahap untuk menyusun rencana kegiatan yang sudah responsif gender. Langkah-langkah dalam tahap ini adalah: a) b)

4)

Penyusunan rencana aksi Identifikasi sasaran-sasaran (kuantitatif dan/atau kualitatif) untuk setiap rencana aksi

Tahap IV : Pelaksanaan Kegiatan Tahap keempat merupakan tahap pelaksanaan kegiatan yang sudah responsif gender

5)

Tahap V : Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk semua tahap, baik mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap IV.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 38

LAMPIRAN 2 2.

KERANGKA GENDER ANALYSIS HARVARD

Profil Kegiatan KEGIATAN Aktifitas Produksi: Pertanian 1) Pembersihan Lahan 2) Persiapan benih 3) Penanaman 4) Penyiangan/Pemupukan 5) Pemupukan 6) Panen 7) Pengeringan/Penyimpanan 8) Perawatan tanaman/ Pemusnahan Hama atau penyakit Livelihood Kegiatan Kegiatan Peternakan Perikanan Berdagang dsb Kegiatan Reproduksi: Menjaga anak Memasak/menyiapkan makanan Membersihkan rumah Mengambil air Mengambil kayu api Merawat orang tua sakit Mengawasi anak belajar Memperbaiki rumah Belanja/Jual di/ke pasar

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 39 Profil Akses dan Kontrol atas Sumber Daya dan Benefit Akses P

Kontrol L

P

L

Sumber Daya: 1) Tanah 2) Alat produksi 3) Tenaga kerja 4) Uang 5) Pendidikan 6) Pelatihan 7) Simpanan 8) dll Benefit: 1) Pendapatan dari luar 2) Aset kepemilikan 3) Kebutuhan dasar (makanan/pakaian/tempat tinggal) 4) Pendidikan 5) Kekuasaan politik/Prestise 6) dll Faktor yang Mempengaruhi Hambatan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

A.

Kesempatan

Norma masyarakat dan hirarki sosial Faktor Demografi Struktur lembaga/Faktor ekonomi Faktor Politik Parameter hukum Pelatihan Sikap Masyarakat terhadap intervensi dari luar (Misal: LSM) Profil Kegiatan, didasarkan pada konsep pembagian dengan data terpilah jenis kelamin. Profil kegiatan ini merinci kegiatan yang nyata menurut umur (siapa yang mengerjakan apa), penjadwalan (alokasi waktu) untuk kelompok-kelompok sosial ekonomi. Untuk memudahkan analisis, maka secara umum profil kegiatan dikelompokan menjadi 3 kategori kegiatan:

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 40  Kegiatan produktif  Kegiatan reproduktif  Kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan Parameter yang dipergunakan untuk melukiskan kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

Umur; mengidentifikasi apakah orang dewasa perempuan dan laki-laki serta anak-anak melaksanakan suatu kegiatan ekonomi tertentu. Pemetaan umur dapat mengungkapkan pola relasai gender dalam kegiatan dan dapat pula mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan.



Alokasi waktu; menegaskan persentase waktu yang dialokasikan bagi setiap kegiatan dan apakah kegiatan itu musiaman atau harian.



Lokasi kegiatan; menegaskan dimana kegiatan itu dilaksanakan; di rumah, di sawah, di pasar, di kebun, di dalam keluarga atau di masyarakat.



Pendapatan; melukiskan jumlah uang yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu kegiatan. Perhitungan dapat disesuaikan menurut jenis kegiatan, misalnya: per jam, per hari, per bulan, per musim dan sebagainya.

Proses pengidentifikasian kegiatan gender melalui profil kegiatan ini, merupakan suatu teknik untuk mengetahui secara tepat tentang peranan kegiatan, sekaligus kebutuhan laki-laki maupun perempuan dalam satu unit keluarga. B.

Profil akses dan kontrol; merinci sumber-sumber apa yang dikuasai oleh laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegitan tersebut. Profil ini memperlihatkan siapa yang memiliki akses kepada sumber daya kontrol atas penggunaannya, selanjutnya diidentifikasi, disusun dalam daftar apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses atau tidak kepaa sumber daya dan kontrol atas penggunaannya.

C.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan, akses dan kontrol; berpusat pada faktor-faktor dasar, yang menentukan pembagian kerja berdasarkan gender. Analisis disini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada butir a dan b. Karena pekerjaan yang dilakukan laki-laki dan perempuan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari proses pembangunan atau perubahan-perubahan lingkungan, maka pengertian tentang kecenderungan-kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 41 perkembangan sosial budaya harus turut diperhitungkan dalam analisis ini. D.

Analisis siklus proyek; terdiri dari penelahaan proyek berdasarkan data yang diperoleh dari analisis terdahulu, dengan menanyangkan kegiatankegiatan yang akan dipengaruhi oleh proyek dan bagaimana permasalahan akses, kontrol terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

Faktor–faktor inilah yang merupakan penghubung bagi terwujudnya dampak proyek pada kesetaraan gender. Analisis ini membantu menunjukkan bagianbagian proyek yang perlu disesuaikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa aspek dalam siklus proyek yang perlu dilakukan secara rinci yaitu analisis keadaan (identifikasi masalah), rancangan/desain proyek, implementasi proyek serta pemantauan dan evaluasi.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 42

LAMPIRAN 3 3.

KERANGKA GENDER ANALYSIS MOSER Teknik analisis model Moser atau disebut juga Kerangka Moser, didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat “teknis dan politis”. Kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam proses perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu “debat”. Ada 6 alat yang dipergunakan kerangka ini dalam perencanaan untuk semua tingkatan, dari proyek sampai keperencanaan daerah. a. Alat analisis I: Tiga Peran Gender Alat analisis ini memetakan pembagian kerja berdasarkan gender dengan mempertanyakan: siapa (L/P) mengerjakan apa? Moser mengidentifikasikan 3 peran perempuan terutama perempuan yang berpenghasilan rendah dalam 3 peran, yaitu sebagaimana yang terlihat dalam matriks: SIAPA (L/P) MENGERJAKAN APA? Peran Kerja Reproduktif

Pemeliharaan rumah tangga dan anggotanya, termasuk melahirkan dan pengasuhan anak, pemeliharaan kesehatan keluarga (anak, orangtua, orang cacat, dll).  Pekerjaan rumatangga seperti: memasak, menyediakan makanan, menyediakan air dan bahan bakar (kayu, minyak tanah, gas, dll), berbelanja, pemeliharaan (membersihkan rumah).  Disebut juga ”ekonomi pengasuhan” (care economy, Diane Elson), tidak dipertimbangkan dalam analisa 



Peran Kerja Produktif

Pekerjaan di luar rumah yang biasanya dibayar seperti produksi barang, jasa dan perdagangan.



Lebih dihargai dibandingkan pekerjan reproduktif.



Fungsi, tanggungjawab dan upah laki-laki dan perempuan seringkali berbeda.



Perempuan seringkali kurang dilihat dan dinilai dibandingkan lakilaki.

Peran Kerja Komunitas (termasuk pelayanan sosial)  Perayaan-petrayaan dan upacara-upacara (agama, budaya)  Kegiatan politik lokal.  Tidak dipertimbangkan dalam analisa ekonomi. Kerja komunitas terbagi dua: 1.

Kegiatan Pengelolaan Komunitas  Peran perempuan adalah perpanjangan tangan dari pekerjaan reproduktif di tingkat komunitas. Mis. memasak dalam pesta/selamatan tetangga. 

2.

Pekerjaan sukarela yang tidak dibayar.

Kegiatan Politik Komunitas  Secara umum dijalankan oleh laki-laki, yang berkaitan dengan organisasi politik formal, sering dalam kerangka politik nasional.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 43 SIAPA (L/P) MENGERJAKAN APA? Peran Kerja Reproduktif

ekonomi.

Peran Kerja Produktif

Peran Kerja Komunitas (termasuk pelayanan sosial) 

Umumnya dibayar



Bermanfaat secara tidak langsung, berkaitan dengan peningkataan status/ kekuasaan

b. Alat Analisis II: Penilaian Kebutuhan Gender (gender needs assessment) Pertanyaan kunci: apa kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender yang yang dibutuhkan oleh perempuan/laki-laki? Apakah suatu program intervensi menjawab kebutuhan praktis dan strategis gender? Dua tipe kebutuhan gender: Kebutuhan Praktis Gender

Kebutuhan Strategis Gender

 Merespon kebutuhan yang bersifat langsung , cepat dalam konteks yang khusus dan jangka pendek

 Kebutuhan yang memungkinkan perempuan

 Tidak mempersoalkan perubahan relasi kuasa dan posisi perempuan yang timpang  Melestarikan peran kerja reproduksi perempuan.  Untuk menjawab kondisi kehidupan yang terbatas menjadi lebih baik seperti: penyediaan air bersih, peningkatan pendapatan dalam rumah tangga, pemberian makanan untuk ibu hamil, pemberian kebutuhan khusus perempuan di pengungsian: pakaian dalam, pembalut, etc., penambahan jumlah wc khusus perempuan di tempat umum, dll.

mentransformasikan ketidakseimbangan kekuasaan anara perempuan dan laki-laki.  Merespon kebutuhan yang bersifat jangka panjang dalam upaya perubahan pembagian kerja gender yang lebih setara, kekuasaan dan kontrol, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak hukum, kekerasan domestik, kesetaraan upah dan kontrol perempuan atas dirinya sendiri;  Bisa menyebabkan konflik, resistensi dari mereka yang menikmati hubungan relasi kuasa yang ada, bisa juga terjadi proses negosiasi dan kerjasama.

c. Alat Analisis III: Pemilahan Kontrol Atas Sumberdaya Dengan Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga Untuk mendapat data kita perlu mengajukan pertanyaan:  Siapa yang mempunyai kontrol atas sumberdaya?  Apa saja sumberdaya yang dikontrol

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 44  Siapa yang mengambil keputusan?  Bagaimana cara pengambilan keputusannya? d. Alat analisis IV: Perencanaan untuk Menyeimbangkan Tiga Peran Gender Perlu memeriksa apakah sebuah program yang dilaksanakan akan meningkatkan beban kerja dari salah satu peran gender dan merugikan peran gender yang lain.Tujuannya untuk menghindari penambahan beban kerja atau untuk mengetahui bagaimana perempuan membuat keseimbangan terhadap ketiga perannya yaitu peran reproduktif, produktif dan komunitas. e. Alat analisis V: Memahami Perbedaan Tujuan Berbagai Intervensi: Matriks Kebijakan WID / GAD  Alat untuk evaluasi atas pendekatan yang digunakan dalam suatu program atau perencanaan sehingga dapat membantu kita untuk mengantisipasi kelemahan, hambatan dan kesulitan yang mungkin timbul.  Berguna untuk mempersiapkan pendekatan yang paling sesuai untuk kerja/program mendatang.  Moser memberikan lima (5) tipe pendekatan kebijakan. Ke-5 tipe ini bukanlah sesuatu yang dibaca secara kronologis, karena dalam praktiknya bisa muncuk bersamaan atau secara berkesinambungan. Kelima tipe ini bisa dilihat alam matriks berikut: Tipe Pedekatan Kebijakan Gender Kesejahteraan (Welfare)

Keterangan  Pendekatan yang muncul pada tahun 1950-70an, namun

masih populer sampai saat ini.  Melihat peran reproduksi perempuan saja.  Memenuhi kebutuhan praktis perempuan.  Perempuan sebagai penerima manfaat intervensi

pembangunan yang pasif.  Top-down dan tidak memperthitungkan pembagian kerja

seksual dan status sub-ordinasi perempuan. Kesamaan (Equity)

 Pendekatan Women in Development (WID) / perempuan

dalam pembangunan, dikembangkan 1976-1985.

 Mengakui perempuan sebagai peserta aktif pembangunan

dan 3 peran gender perempuan.

 Mempromosikan kesetaraan bagi perempuan dan

memenuhi kebutuhan strategis gender melalui intervensi negara. Caranya dengan memberikan otonomi perempuan di sektor politik dan ekonomi serta mengurangi ketidaksetaraan nereka dengan laki-laki.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 45 Tipe Pedekatan Kebijakan Gender

Keterangan  Dianggap dipengaruhi oleh cara berpikir Feminis Barat

dan dipandang mengancam laki-laki.

 Tidak populer pada banyak pemerintahan.

Anti kemiskinan (Anti poverty)

 Lebih kurang radikal dari pendekatan kesamaan WID,

muncul setelah tahun 1970an.

 Berdasarkan argumen bahwa perempuan seringkali tidak

terwakili dalam fakta mengenai orang miskin.

 Bertujuan agar perempuan bisa keluar dari kemiskinan

dengan meningkatkan produktivitas mereka.

 Kemisikinan perempuan dlihat sebagai problem dari

keterbelakangan bukan karena tersubordinasi.

 Mengakui peran produktif perempuan dan berupaya

untuk menjawab kebutuhan praktis gender misalnya melalui program income generatin (peningkatan pendapatan).  Sangat populer di kalangan LSM. Efisiensi (Efficiency)

 Adaptasi dari pendekatan Kesamaan WID sejak muncul

krisis hutang pada era 80-an.

 Membuat pembangunan lebih efektif dan efisien melalui

pengakuan kontribusi ekonomi perempuan.

 Berupaya memenuhi kebutuhan praktis dan mengakui 3

peran gender perempuan.

 Kerap berasumsi bahwa waktu kerja perempuan fleksibel

dan perempuan diharapkan untuk mengurangi waktu kerja reproduktif dan sosialnya dan memperpanjang waktu kerja produktif.  Sering salah mengasosiasikan ”partisipasi perempuan” dengan meningkatkan kesamaan gender dan kemampuan perempuan mengambil keputusan.  Pendekatan yang masih sangat populer dipakai. Pemberdayaan (Empowerment)

 Pendekatan yang terbaru, diartikulasikan oleh

perempuan dunia ke-3 (negara berkembang spt di Asia).

 Bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan

mendukung inisiatif mereka sendiri sehingga menghasilkan kemandirian.  Subordinasi perempuan tidak hanya dilihat sebagai akibat penindasan laki-laki, tetapi juga sebagai akibat penindasan kolonial dan neo-kolonial.  Mengakui berbagai pengalaman perempuan yang bervariasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelas, ras, usia, dst dan intervensi harus memperhatikan berbagai aspek penidnasan perempuan.  Mengakui ketiga peran gender perempuan dan berupaya menjawab kebutuhan strategis gender melalui mobilisasi perempuan misalnya mengorganisasikan kelompok

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 46 Tipe Pedekatan Kebijakan Gender

Keterangan perempuan untuk membuat permintaan untuk pemenuhan kebutuhan praktis gender.

f. Alat Analisis VI: Melibatkan perempuan, organisasi yang peduli dengan perspektif gender dan para perencana dalam perencanaan Kerangka analisis ini mengajak penggunanya untuk memikirkan pentingnya melibatkan perempuan, organisasi yang sadar gender dan perencana gender dalam perencanaan. Ini penting untuk menjamin bahwa kebutuhan paraktis dan strategis gender sudah diidentifikasikan dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan. Mereka yang terlibat ini tidak hanya dilibatkan dalam proses analisa, tetapo juga ketika menetapkan sasaran inbtervensi dan cara intervensinya.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 47

LAMPIRAN 4 I.

Metodologi Penyusunan Alat Analisis Situasi Ibu dan Anak ( ASIA) 1. Penilaian Situasi Mencakup: perumusan masalah, menentukan besarnya masalah, pilih indikator (dengan mempertimbangkan sasaran daerah) Dilaksanakan dengan metode partisipatif dan lintas sektor (stakeholders termasuk kel sasaran ibu dan anak. 2. Analisis Kausalitas -

Permasalahan ibu dan anak diidentifikasi dengan menentukan penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan akar penyebab a)

-

Penyebab langsung: hal-hal yang terkait dengan dampak langsung b) Penyebab tidak langsung: terkait penyampaian pelayanan, akses, perilaku 1) Masyarakat 2) akar Penyebab: masalah struktural (kondisi sosek, kebijakan, ketidakmerataan sumber daya, tata kelola,& situasi politik. Buat pohon masalah

3. Analisis Pola Peran Mengidentifikasi dua peran: pemegang hak dan pengemban kapasitas– serta memahami hubungan keduanya. Hubungan antara pemegang hak dan pengemban tugas mencakup Peran untuk: a) menghormati hak; b) Melindungi hak; dan c) memenuhi hak. 4. Analisis Kesenjangan Kapasitas -

Analisis ini akan menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas pengemban tugas dalam melaks perannya utk memenuhi hak. Untuk setiap pemegang hak, ditelaah juga kapasitasnya dalam menuntut hak. Dibuatkan matrik analisis untuk setiap permasalahan dan setiap pengemban tugas serta pemegang hak

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 48 5. Aksi-aksi kunci -

-

-

Diarahkan utk meningkatkan kapasitas pemegang hak dalam menuntut haknya dan kapasitas pengemban tugas dlm menjalankan tugas utk memenuhi hak. Usulan aksi harus mengarah pada aksi yang dapat meningkatkan tanggung jawab, wewenang, sumber daya, dan kapasitas utk mengambil keputusan dan komunikasi. Sasaran usulan aksi ada pada setiap tingkat pengemban tugas dan pemegang hak, yaitu dari keluarga, masyarakat, sampai pemerintah.

Aksi kunci dikelompokkan ke 5 hal: 1. 2. 3. 4. 5.

advokasi dan mobilisasi sosial, penyampaian informasi, pelatihan dan pendidikan, penyediaan layanan, perumusan kebijakan dan peraturan, dan lain-lain.

6. Pengembangan Kemitraan -

Diperlukan utk mengimplementasikan aksi-aksi kunci Diperlukan karena sumber daya pemerintah terbatas. Proses pengembangan dengan identifikasi mitra potensial, dan menemukan strategi utk mengembangkan kemitraan dengan mereka. Proses pemetaan pemangku kepentingan harus melalui diskusi dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan.

7. Rancangan program/kegiatan Mengidentifikasi sasaran (goal/impact): -

Mengidentifikasi hasil antara (intermediate result). Menguraikan input/masukan untuk setiap kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai setiap keluaran/output. Membuat alur yang berurutan mulai dari input hingga output, termasuk bagaimana output suatu kegiatan menjadi input bagi kegiatan lain. Hal ini dapat digambarkan output suatu kegiatan menjadi input bagi kegiatan lain. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk rantai hasil (result chain) yang menggambarkan rangkaian Input-Proses-Output-Outcome-Impact/Goal

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 49 II. Alur Analisis Pembangunan Anak dengan Pendekatan Sistem Perlindungan Anak Unsur Peradilan

Ketersediaan Data

Unsur Hukum

Situasi Anak (baik/buruk)

Unsur Kesos

Unsur Budaya dan Perilaku

Penyebab langsung dan tidak langsung

Intervensi Peraturan Perundangundangan Penguatan kelembagaan Penyusunan Mekanisme Kerja

Situasi Anak (baik) Penyebab langsung dan tidak langsung teratasi

Akar masalah teratasi

Akar masalah

Matrik Analisis Analisis Pembangunan Anak dengan Pendekatan Sistem Perlindungan Anak Program/ Kebijakan

Situasi Anak

Pilih program terkait tusi K/L/SKPD atau lihat kaitan tusi dengan isu atau hak anak yang ingin dicapai

Mencari masalah atau kesenjangan tertentu dari data anak

Penyebab UNSUR HUKUM � Komponen Peraturan Per UU (P) � Komponen Kelembagaan(K) � Komponen Mekanisme kerja(M) UNSUR PERADILAN ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL KETERRSEDIAAN DATA

Bentuk Intervensi

Reformulasi Tujuan

Penanggung jawab

Menentukan intervensi atau pemecahan masalah

Reformulasi tujuan kebijakan atau program

Tetapkan instansi penanggung jawab

Indikator Tetapkan indikator hak anak

Data Dasar Tetapkan baseline

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 50

LAMPIRAN 5

Contoh Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Berikut beberapa contoh pemanfaatan data gender dan anak dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender di kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagai berikut: Kementerian PU GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi : Ditjen Penataan Ruang Program

PENATAAN RUANG

Kegiatan SubKegiatan

Analisis Situasi

PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI NORMA, STANDAR, PEDOMAN DAN MANUAL (NSPM) BIDANG PENATAAN RUANG PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/ PUBLIKASI  Sesuai amanah UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa salah satu tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah melakukan pembinaan terkait penataan ruang kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Salah satu pembinaan yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang bagi para stakeholders di daerah sebagai acuan penataan ruang di daerah.  Sudah terdapat beberapa pedoman/modul/manual bidang penataan ruang yang disusun oleh pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Penataan Ruang, Departemen PU.  Namun, pedoman-pedoman yang sudah disusun tersebut belum melalui suatu proses mekanisme keadilan dan kesetaraan gender (belum mengakomodasi kepentingan gender) atau dengan kata lain produk-produk tersebut masih bersifat netral gender(melalui proses kemanfaatan bagi seluruh masyarakat tanpa melakukan proses analisis gender).  Walaupun pedoman-pedoman tersebut belum responsif gender dan menunggu untuk direvisi, kegiatan ini akan tetap dilaksanakan melalui proses mekanisme analisis gender dengan memasukkan

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 51 Program

PENATAAN RUANG materi gender ke dalam pelatihan dimaksud.  Adapun pedoman yang dipandang prioritas berdasarkan amanat UUPR untuk disosialisasikan pada TA 2010 ini adalah Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota (berdasarkanPermen PU No. 15, 16, dan 17 tahun 2009). Adapun target peserta berasal dari aparat pemerintah daerah, duniausaha, dan masyarakat khususnya perempuan. Hal ini mengingat partisipasi perempuan dalam pelatihan apresiasi teknis yang sudah berjalan selama ini masih kurang (<30% dari total peserta) padahal peran perempuan dalam penataan ruang sangat diperlukan terutama dalam peningkatan kualitas pengetahuan dan pemahaman terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Hal ini akan berimplikasi kepada kebijakan penataan ruang di daerah yang pada akhirnya akan mengakomodir kebutuhan yang sepadan baik laki-laki dan perempuan di dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

Kegiatan yang direncanakan

Akun 1

Indikator Input 1

Indikator Output 1

Jumlah stakeholders terkait penataan ruang menurut jenis kelamin di Wilayah II yang sudah pernah mengikuti sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang; 100% target stakeholders terkait penataan ruang perempuan di kabupaten dan kota terpilih di Wilayah II ikut sebagai peserta pelatihan. Tersedianya data dan analisis para stakeholders terkait penataan ruang menurut jenis kelamin di kabupaten dan kota terpilih di Wilayah II; Tersosialisasikannya materi dan muatan pedoman penyusunan RTRW bagi para peserta pelatihan baik lakilaki dan perempuan

Anggara SubKegiatan

Rp800.000.0000

Indikator outcome atau dampak/hasil secaraluas

Peningkatan kualitas pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan baik laki-laki dan perempuan akan muatan Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota; Meningkatnya kualitas produk rencana yang dihasilkan oleh Provinsi,Kabupaten dan Kota yang responsif gender; Kebijakan penataan ruang di daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 52 Disadur dari contoh yang telah dibuat dari Dirjen Cipta Karya dalam rangka penyiapan GBS tahun 2010 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI XXX Langkah 1 SKPD Program Kegiatan Tujuan

Langkah 2 Data Pembuka Wawasan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi xxxx  Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  Pelatihan di Bidang Pertanian dan UKM  Meningkatkan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja di bidang pertanian untuk berkembangnya usaha mikro/kecil atau usaha mandiri  Pada 2011, BLK Pertanian telah melatih 400 orang peserta pelatihan dalam 25 paket pelatihan  Tahun 2011-2012, terjadi kenaikan dalam: (1) jumlah anggaran; (2) jenis paket pelatihan; (3) jumlah peserta, termasuk peserta perempuan  BLK Pertanian mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan 69 paket pelatihan dari APBD dan APBN  Pada Januari hingga Juni 2012, telah 528 orang peserta yang telah dilatih (dari dari target 1104 orang)  Data rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan Pertanian dan UKM, peserta rekrutmen dan seleksi merupakan pendaftar di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum dilatih  Prosentase jumlah peserta pelatihan Tahun 2011: peserta laki-laki 80.50% dan perempuan 19.50%, serta Tahun 2012: peserta laki-laki 82.01% dan perempuan 17.99 %  Data kuisioner terhadap 16 orang peserta pelatihan, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan bahwa peserta tidak memiliki kewenangan untuk memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan minat dan Kebutuhannya  Jenis pelatihan ditentukan oleh desa atau kelompok tani pengusul

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 53

Langkah 4

Langkah 5

ISU ENDER

Langkah 3

Faktor Ke-  Minimnya jenis pelatihan yang sesuai dengan potensi senjangan/ dan kebutuhan perempuan Permasa Sebagian besar pendaftar perempuan cenderung lahan Akses, memilih kejuruan Pengolahan Hasil Pertanian, dan Partisipasi, sedikit yang memilih kejuruan lain, kecuali pada Kontrol, kasus pelatihan Budidaya Tanaman Obat (Kejuruan Manfaat Perkebunan)  Peserta pelatihan baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pelatihan sesuai dengan minat dan kebutuhannya  Jumlah peserta pelatihan masih didominasi oleh laki-laki  Sebagian bidang kejuruan yang tersedia adalah Sebab kejuruan yang lebih diminati oleh peserta laki-laki Kesenjangan Internal (di  SKPD belum melihat/mempertimbangkan potensi SKPD) dan kebutuhan calon peserta baik perempuan ataupun laki-laki  BLK sebagai unit pelaksana pelatihan belum melakukan sosialisasi program secara efektif sehingga tidak tepat sasaran Sebab Kesenjangan Eksternal

 Masih ada bias gender dalam proses seleksi peserta karena diajukan di tingkat desa atau kelompok tani  Kelompok sasaran yang diajukan bersifat agregat, tidak terpilah menurut jenis kelamin  Masih ada anggapan kuat masyarakat bahwa lakilaki sebagai kepala keluarga dan pencari utama

Langkah 6 Tujuan Responsif Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja di bidang pertanian, baik perempuan maupun laki-laki, Gender untuk berkembangnya usaha mikro/kecil atau usaha mandiri.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 54 Langkah 7 Rencana Aksi Prioritas/ Kegiatan/ Indikator

 Perbaikan prosedur identifikasi dan rekruitmen peserta pelatihan yang mengakomodir kebutuhan peserta perempuan dan laki-laki - Keluaran: Adanya prosedur identifikasi dan rekrutmen yang memberikan akses setara bagi calon peserta perempuan dan laki-laki - Hasil: Adanya perbaikan prosedur identifikasi dan rekrutmen peserta pelatihan yang memberikan akses setara bagi calon peserta perempuan dan lakilaki  Penyusunan modul pelatihan yang responsif gender - Keluaran: Tersusunnya modul pelatihan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan calon peserta, baik perempuan maupun laki-laki - Hasil: Meningkatnya partisipasi peserta dalam pelatihan, baik perempuan maupun laki-laki  Pelatihan di bidang pertanian dan UKM - Keluaran: Meningkatnya kapasitas peserta pelatihan di bidang pelatihan dan usaha kecil menengah - Hasil: Digunakannya kemampuan yang didapatkan dari pelatihan, baik oleh peserta perempuan maupun laki-laki  Monitoring dan evaluasi pelatihan dan paska pelatihan - Keluaran: Teridentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan pelatihan - Hasil: Adanya umpan balik dan rekomendasi terhadap pelatihan dan tindak lanjut paska pelatihan

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 55 Baseline

 Pada 2011, BLK Pertanian telah melatih 400 orang peserta pelatihan dalam 25 paket Pelatihan  Tahun 2011-2012, terjadi kenaikan dalam: (1) jumlah anggaran; (2) jenis paket pelatihan; (3) jumlah peserta, termasuk peserta perempuan  Pada Januari hingga Juni 2012, 528 orang peserta yang telah dilatih (dari dari target 1104 orang)  Prosentase jumlah peserta pelatihan Tahun 2011: peserta laki-laki 80.50% dan perempuan 19.50%, serta  Tahun 2012: peserta laki-laki 82.01% dan perempuan 17.99%

Langkah 9

Indikator Kinerja

 Meningkatnya ketrampilan dan keahlian 5000 tenaga kerja terlatih di bidang pertanian, baik perempuan dan laki-laki secara proporsioanl (30% perempuan dan 70%laki-laki), untuk berkembangnya usaha mikro/kecil atau usaha mandiri sampai Tahun 2015. - Tahun 2011: 500 orang peserta (perempuan 10%, laki-laki 90%) - Tahun 2012: 1000 orang peserta (perempuan 15%, laki-laki 15%) - Tahun 2013: 1500 orang dengan proporsi (perempuan 20%, laki-laki 80%) - Tahun 2014: 1000 orang dengan proporsi (perempuan 25%, laki-laki 75%) - Tahun 2015: 1000 orang dengan proporsi (perempuan 30%, laki-laki 70%)

Pengukuran Hasil

Langkah 8

Pemerintah Kabupaten Grobogan Baris 1

SKPD Program

Kegiatan Tujuan

DINAS PENGAIRAN KABUPATEN GROBOGAN Program Pengembangan, Pengendalian, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Perbaikan embung Kalipang Desa Kalipang Kec. Gabus Meningkatkan kualitas embung dan kuantitas ketersediaan air di desa Kalipang utamanya untuk pertanian dan rumah tangga

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 56 Baris 2

Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

AKSES KONTROL PARTISIPASI MANFAAT

Data Umum: 1. Selama ini, alokasi tenaga dan waktu untuk penyediaan air bersih bagi keluarga dan kegiatan lainnya, lebih banyak dilakukan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. 2. Banyaknya penyakit diare, gatal, muntaber. 3. Di desa rata-rata 20 kasus/desa/bulan yang dialami oleh keluarga miskin (anak-anak, perempuan, orang tua jompo). 4. Sulitnya mencari kebutuhan air untuk keperluan pertanian, rumah tangga, sehingga harus berjalan 2 km dari desa. 5. Meningkatnya beban perempuan dalam penyediaan air bersih (waktu dan tenaga).

AKSES: Jarak untuk mencari air bersih untuk Desa Kalipang minimal berjarak 2 km, sementara pencari air kebanyakan perempuan dan anak, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian. PARTISIPASI: 1. Jumlah perempuan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan embung lebih sedikit dibanding laki-laki. 2. Jumlah perempuan maupun laki-laki yang terlibat dalam pemeliharaan embung masih sangat kecil. KONTROL: Proses pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan embung lebih banyak dilakukan laki-laki dibanding perempuan.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 57

ISU GENDER

Baris 3

Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)

Baris 4

Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)

Baris 5

Sebab Kesenjangan Eksternal

Akses: Kontrol: Manfaat: Partisipasi:

MANFAAT: 1. % Keluarga yang memanfaatkan air bersih. 2. Dengan adanya pembangunan embung maka kebutuhan akan ketersediaan air bersih untuk keperluan pertanian, rumah tangga relatif dapat terpenuhi. 3. Warga tidak perlu berjalan jauh untuk mencari air bersih (berkurangnya alokasi waktu dan tenaga untuk mencari air). 4. Dengan mudahnya mencari air bersih maka dengan begitu akan mempengaruhi juga terhadap peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. 1. Kurangnya akses perempuan terhadap sumber air. 2. Kontrol perempuan atas keseluruhan pembangunan embung lebih kecil dibanding laki-laki. 3. Rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan embung. 1. Belum ada analisis gender secara mendalam berkaitan dengan persoalan air bersih. 2. Aspek teknis: design dan teknologi yang belum ramah terhadap perempuan. 3. Belum lengkapnya pemetaan data wilayah yang mempunyai sumber air. 4. Konsep pembangunan embung tidak mendorong keterlibatan aktif semua pihak (perempuan dan laki-laki secara setara). 1. Budaya setempat belum menganggap penting partisipasi perempuan dalam proses pengambilan

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 58

Baris 6

Tujuan Responsif Gender

Baris 7

Rencana Aksi

Output Pengukuran Hasil

Baris 8

keputusan. 2. Lokasi yang tidak selalu mudah dijangkau oleh kaum perempuan. 3. Motivasi perempuan untuk terlibat aktif di dalam proses perencanaan embung masih terbatas. Meningkatkan kualitas embung dan kuantitas ketersediaan air di desa Kalipang utamanya untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga. 1. Survei lokasi untuk mengetahui kondisi terakhir embung dan tingkat kerusakan embung. 2. Sosialisasi kepada pemerintah di Desa Kalipang dan tokoh masyarakat (perempuan dan laki-laki) tentang pentingnya penyediaan air bersih. 3. Perencanaan dan Penganggaran pembangunan ketersediaan air dengan melibatkan perempuan. 4. Pelaksanaan perbaikan embung Kalipang Desa Kalipang Kec. Gabus. 5. Sosialisasi pengelolaan embung di Desa Kalipang dengan melibatkan perempuan.

 Rumusan Kinerja

1. Meningkatnya pemahaman pemerintahan Desa Kalipang dan tokoh masyarakat (perempuan dan laki-laki) tentang pentingnya penyediaan air bersih dan pengelolaan embung. 2. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran pembangunan embung dengan keterlibatan perempuan. 3. Tersedianya embung untuk air

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 59 bersih.

 Indikator Kinerja

Output

 Rumusan Kinerja

 Indikator Kinerja

1. Jumlah peserta (perempuan dan laki-laki) yang hadir pada pertemuan sosialisasi. 2. Jumlah perempuan dan lakilaki yang hadir pada musyawarah perencanaan. 3. Dokumen perencanaan pembangunan embung. 4. Volume air yang tersedia di dalam embung. Tingkat pemanfaatan air bersih sebagai upaya untuk mengatasi kebutuhan air baku dan air irigasi untuk mengatasi kekeringan meningkat. 1. % KK yang mendapatkan air bersih untuk keperluan pertanian dan rumah tangga dengan volume 5000 m3/embung 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di desa Kalipang sebesar 70%.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 60

LAMPIRAN 6

Check List DOKUMEN REVIEW REVIEW GENDER Kebijakan atau Program Reviewer:

Aspek

Tanggal/waktu: Apakah ada dipertimbangkan kebutuhan, kesulitan, aspirasi laki-laki dan perempuan, anak, Ya

Didalam Sasaran Didalam Tujuan Didalam Latar Belakang/Pendahuluan Didalam Indikator kunci Didalam Analisis Situasi Didalam Rencana Aksi/Perbaikan

Tidak

Penjelasan Jelaskan Isu gender apa yang telah dipertimbangkan, isu gender apa yang belum dipertimbangkan dan peluang apa yang dapat disarankan

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 61

DAFTAR ISTILAH Analisis Gender

: proses menganalisis data terpilah menurut jenis kelamin yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mengidentifikasikan isu gender serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, khususnya berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan.

Analisis Pemenuhan Hak Anak

: proses menganalisis data dan informasi tentang kondisi dan situasi anak untuk menemukenali masalah dan penyebabnya dalam rangka mencari jalan untuk pemenuhan hak anak dan pengembangan atau peningkatan lingkungan yang melindunginya.

Data Anak

: data tentang kondisi tumbuh kembang dan permasalahan pada anak perempuan dan laki-laki, sejak dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Data Terpilah

: data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.

Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah

: wadah komunikasi di kementerian/lembaga dan daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.

Gender

: konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Gender Budget Statement (GBS)

: sistem penganggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol/penguasaan terhadap sumber-sumber daya.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 62 Isu Gender

: isu yang timbul karena adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan atas jenis kelamin yang menyebabkan kerugian salah satu jenis kelamin.

Sistem Data Gender dan Anak

: pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

Statistik Gender

: informasi yang mengandung isu gender yang mencerminkan perbedaan ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki di bidang kehidupan.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. LINDA AMALIA SARI