MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengamanatkan perlunya membuat Peraturan Pemerintah yang mewajibkan Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku Pornografi;
b.
bahwa dalam menyusun Peraturan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden peru membentuk Panitia Antarkementerian;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Pembenrukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-22.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
3.
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI.
KESATU
:
Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas untuk: a. memberikan masukan bagi penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi; b. melakukan penyusunan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi; dan c. melaporkan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selambatlambatnya satu bulan setelah penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah ini.
-3KETIGA
:
Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. LINDA AMALIA SARI
-4LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI NOMOR : 50 TAHUN 2010 TANGGAL : 14 JUNI 2010 NO.
NAMA
JABATAN
1.
Ketua Dra. Sri Danti, M.A.
PLT Sekretaris Kementerian PP dan PA
2.
Wakil Ketua Dra. Y. Puspito, M.A.
PLT Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA
3.
Sekretaris Rudy Purboyo, S.H.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Tata Usaha Kementerian PP dan PA
4.
Anggota Tim Penyusun: 1. Wisnu Setiawan, S.H., M.A.
Kepala Biro Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Negara
2. Drs. Rakhmat, M.A.
Direktur Sistem Keuangan
Penganggaran,
3. Prof. Budi Sampurna
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
4. Dr. Gati Gayatri
Kepala Pusat Info Kesra, Badan Info Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Muslikh
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional
6. Sutarti Soedewo
Asisten Deputi Urusan Anak Bermasalah Hukum Kementerian PP dan PA
7. Rahadi S.H., M.Si.
Kepala Bagian Penyuluhan Hukum Kementerian Agama
8. Farid Maruf
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
9. AKBP Agustiyanto, S.H., M.Si.
Divisi Pembinaan Hukum Polri
dan
Kementerian
Pertimbangan
-510. Syahrion Teridel
Sekretariat Negara
11. Akhiril Hadi, S.H.
Kementerian Sosial
12. Sri Kuncoro, S.H., M.Si.
Kejaksaan Agung
13. Subiyono, S.H., M.Si.
Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri
14. Kiki Riyadi, M.Si.
Kasubdit Kelembagaan Perlindungan dan Advokasi Sosial Anak Ditjen Kementerian Sosial
15. Ratna Indah Cahyaningsih
Ditjen Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
16. Waliyadin, S.H.
Ditjen Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
17. Virnasari
Direktorat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM
18. Ratna Susianawati, S.H., M.H.
Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Sosial Budaya dan Lingkungan Kementerian PP PA
19. Hasan, S.H.
Kepala Bagian Hukum Kementerian PP dan PA
20. Rini Wahyu Utami
Kepala Sub Bagian Polkam Biro Polkesra Deputi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Negara
21.Titien Esmi Prihastuti, S.IP
Staf Khusus Kementerian PP dan PA
Sekretariat: 1. Ir. Yatty Maryati Azhari, M.Si.
Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Sosial Budaya dan Lingkungan Kementerian PP dan PA
2. Cahya Daru Saputra, S.Ant.
Staf Kabid Data dan Analisis dan Kebijakan Sosial Budaya dan Lingkungan Kementerian PP dan PA
3. Lilik Susanti, S.H.
Staf Peraturan dan Bantuan Hukum Biro Hukum, Humas, dan TU Kementerian PP dan PA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. LINDA AMALIA SARI
