KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Des 2009 1
TUJUAN Sebagai acuan bagi : 9 Penyusun standar 9 Penyusun P laporan l kkeuangan 9 Pemeriksa 9 Para pengguna laporan
2
POSISI KERANGKA KONSEPTUAL
Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, akuntansi maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual 3
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN ÆLingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan Sistem Si pemerintahan i h otonomii ddan transfer f pendapatan d antar
pemerintahan adanya pengaruh proses poltik Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.
b. Ciri keuangan pemerintah Anggaran sbg pernyatan publik publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana 4
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN Masyarakat; 9 Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 9 Pihak yang memberi atau berperan dalam proses d donasi, i investasi, i t i dan d pinjaman, i j ddan 9 Pemerintah. 9
5
ENTITAS PELAPORAN Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangperundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: 9 Pemerintah pusat; 9 Pemerintah daerah; 9 Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundangperundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan 6
PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Akuntabilitas Æ mempertanggungjawabkan p gg gj ppengelolaan g dan ppelaksanaan kebijakan j sumber daya dalam mencapai tujuan
Manajemen Æ memudahkan fungsi perencanaan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
Transparansi Æ memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders
Keseimbangan g Antargenerasi g Æ memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut 7
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Menyajikan info informasi f rmasi yang bermanfaat f bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi ekonomi,, sosial maupun politik politik..
8
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3 Laporan Arus Kas 3. 4. Catatan atas Laporan Keuangan
9
ASUMSI DASAR 9 Asumsi kemandirian entitas 9 Asumsi kesinambungan entitas 9 Asumsi A i keterukuran k t k dalam d l satuan t uang ((monetary monetary t
measurement)) measurement
10
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
9 Relevan; 9 Andal; da ; 9 Dapat dibandingkan; dan 9 Dapat dipahami
11
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
9 Basis akuntansi; 9 Prinsip nilai historis; 9 Prinsip realisasi; 9 Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; 9 Prinsip P i i periodisitas; i di it 9 Prinsip konsistensi; 9 Prinsip pengungkapan lengkap; dan 9 Prinsip penyajian wajar. 12
BASIS AKUNTANSI 9 BASIS KAS: KAS: untuk pengakuan pendapatan, pendapatan belanja belanja, dan pembiayaan; 9 BASIS AKRUAL: AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas; 9 Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.
“Cash towards Accrual” 13
PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)
9
9
9
Aset dicatat sebesar ppengeluaran g kas dan setara kas yang y g dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. K Kewajiban jib dicatat di sebesar b jumlah j l h kkas ddan setara kkas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. datang Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
14
PRINSIP REALISASI
Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun g untuk membiayai y belanja j yyangg fiskal akan digunakan terjadi dalam periode tersebut. Prinsip penandingan pendapatanpendapatan-belanja tidak mendapat p ppenekanan seperti p dalam akuntansi komersial.
15
SUBSTANCE OVER FORM Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan h hanya mengikuti ik ti aspekk fformalitas. lit
16
PERIODISITAS Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periodeperiodeperiode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya d t ditentukan dapat dit t k
17
KONSISTENSI
Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas tit (prinsip ( i i kkonsistensi i t i iinternal). t l) Metode akuntansi ak ntansi yang ang dipakai dapat di diubah bah dengan ssyarat arat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yyangg lama. Pengaruh g atas pperubahan ppenerapan p metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
18
PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)
Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka k llaporan kkeuangan atau t catatan t t atas t llaporan keuangan.
19
PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION) Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, keuangan kinerja, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsurunsur-unsur kehati--hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kehati kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah
20
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN
MATERIALITAS PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT KESEIMBANGAN ANTAR KARKETRISTIK KUALITATIF
21
PENGAKUAN Aset diakui ppada saat ppotensi ekonomi masa depan p diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal; 9 Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul; 9 Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan; 9 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening R k i K Kas U Umum Negara/Daerah N /D h atau t entitas tit pelaporan. 9
22
TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax p ((021)) 352 4551,, website : www.ksap.org Email:
[email protected]
23
