KERANGKA ACUAN PERTEMUAN PENYUSUNAN BEZETTING, KEBUTUHAN CPNS DAN PERENCANAAN REDISTRIBUSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2012
A. Latar Belakang Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan
komunikasi serta
perubahan lingkungan
strategis menuntut
birokrasi
pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu perencanaan kebutuhan pegawai menjadi titik kritis (critical point) dalam pembangunan kinerja organisasi. Perencanaan kebutuhan yang baik harus mampu mempertemukan rencana organisasi dengan kebutuhan tenaga dan memetakan secara akurat kompetensi yang diperlukan untuk membangun organisasi (the right man on the right place). Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak terlepas dari keunggulan aparatur yang
bertindak sebagai
infrastruktur pemikir, perencana dan pelaksananya. Dalam rangka mendapatkan komposisi SDM yang efektif dibutuhkan aparatur yang memiliki kualitas dan kompetensi tepat. Kondisi saat ini distribusi PNS tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah, Struktur organisasi gemuk dan panjang (Eselon I sampai Eselon V), Komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administratif belum proporsional, Missmatch antara kompetensi PNS dengan persyaratan yang dibutuhkan jabatan, Disparitas (kesenjangan) antara kebutuhan PNS dengan ketersediaan tenaga kerja di lapangan.
Memperhatikan kondisi tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Bersama tiga Menteri (MenPAN-RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan) tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS mulai tanggal 1 September 2011 sampai Desember 2012. Dalam
kurun
waktu
tersebut
masing-masing
Pimpinan
instansi
wajib
:
1) Menghitung jumlah kebutuhan PNS melalui Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dan analisis perhitungan beban kerja; 2) Menyampaikan laporan hasil perhitungan jumlah kebutuhan pegawai kepada MenPAN-RB dengan tembusan kepada Kepala BKN; 3) Menyampaikan uraian jabatan (job description); 4) Menyampaikan hasil analisis beban kerja; 5) Menyampaikan peta jabatan; 6) Menyampaikan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun (2012-2016); serta 7) Menyampaikan laporan tentang upaya redistribusi pegawai yang telah dilakukan. Bagi Instansi yang belum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS dilarang mengembangkan/menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila hasil perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK masih terjadi kekurangan pegawai maka satker masih dimungkinkan untuk mengajukan usulan kebutuhan PNS dengan syarat harus menyusun uraian jabatan, peta jabatan, Proyeksi Kebutuhan selama 5 tahun (2012-2016) serta rencana redistribusi pegawai sesuai dengan kompetensi. Oleh karena itu, Biro Kepegawaian merasa perlu mengadakan pertemuan melakukan desk perencanaan redistribusi pegawai berdasarkan kompetensinya, Proyeksi Kebutuhan selama 5 tahun (20122016) serta untuk memperoleh data bezetting dan usulan formasi yang akurat menurut jumlah, jenis, kualifikasi pendidikan sesuai dengan hasil perhitungan ABK tahun 2011. Selain itu, untuk meminimalkan kendala dalam proses pengumpulan data bezetting dan usulan pemenuhan kebutuhan, mulai tahun 2012 melakukan terobosan untuk memfasilitasi proses administrasi penyampaian usul kebutuhan CPNS
melalui
aplikasi khusus berbasiskan web media. Melalui proses administrasi usul kebutuhan CPNS secara online, diharapkan dapat menunjang terciptanya perencanaan kebutuhan yang akurat, tepat waktu, dan terpantau. Agar proses administrasi usul kebutuhan CPNS secara online dapat terlaksana, diperlukan dukungan, komitmen, dan keterlibatan aktif dari unit utama dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Biro Kepegawaian menilai perlu dilaksanakann Pertemuan Penyusunan bezetting Pegawai Kementerian KesehatanTahun 2012.
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 6. Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PANRB/8/2011, Nomor 800-632 tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
B. TUJUAN PERTEMUAN 1.
Tujuan Umum Memberikan
pengertian
dan
pemahaman
mengenai
pentingnya
pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan alokasi formasi tahun 2012 yang telah disampaikan MenPAN-RB terkait dengan kebijakan penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium selektif) serta mewujudkan tata administrasi (online) penyusunan formasi CPNS Kementerian Kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan terpantau.
2.
Tujuan Khusus a. Diperolehnya data bezetting dan usulan formasi yang akurat menurut jumlah, jenis, kualifikasi pendidikan sesuai dengan hasil perhitungan ABK tahun 2011; b. Diperolehnya peta kebutuhan selama 5 tahun (2012-2016); c.
Diperolehnya data redistribusi pegawai;
C. WAKTU DAN TEMPAT PERTEMUAN Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 8-10 Februari 2012 di Hotel Grand Pasundan, Jl. Peta 147-149 Lingkar Selatan, Bandung. D. PESERTA Unit Organisasi
Jumlah Peserta
Inspektorat Jenderal
1 orang
Sekretariat Jenderal
13 orang
Badan Litbangkes dan UPT
12 orang
Ditjen Binfar & Alkes
1 orang
Ditjen Bina Gizi dan KIA serta UPT
4 orang
Ditjen BUK dan UPT
456 orang
Ditjen PP & PL dan UPT
59 orang
Badan PPSDM Kesehatan dan UPT
39 orang
JUMLAH
175 orang
E. NARASUMBER 1. Menpan 2. Kepala Biro Kepegawaian
F. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Penyampaian Materi dari MenPAN-RB tentang Perencanaan Redistribusi Menuju Penataan Organisasi (Rightsizing) dan Penataan PNS dalam Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Validasi Data Berdasarkan satuan kerja : a. Hasil Perhitungan Kebutuhan PNS (Bezetting) b. Perencanaan Redistribusi Pegawai c. Proyeksi Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai tahun 2012 - 2016 3. Input Bezetting dan usul kebutuhan CPNS ke dalam Aplikasi
G. KELENGKAPAN TEKNIS YANG HARUS DIBAWA a. Laptop b. Soft Copy dan Hard Copy Hasil Pemetaan Keberadaan dan Kebutuhan PNS Berdasarkan ABK selama 5 tahun ke depan (2012 – 2016); c. Soft Copy dan Hard Copy Hasil Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS sesuai format Kementerian PAN-RB ( format terlampir); d. Soft Copy dan Hard Copy Hasil Perencanaan Redistribusi Pegawai (format terlampir); dan e. Print Out data bezetting, Usul Kebutuhan Tahun 2012 serta Perencanaan Redistribusi Pegawai dari Aplikasi SILK Bezetting. H. JADWAL KEGIATAN Jadwal kegiatan (Terlampir) I.
ANGGARAN Penyelenggaraan
ini
dibebankan
DIPA
Biro
Kepegawaian
Nomor 0693/024-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
Jakarta, 27 Januari 2012 Panitia Penyelenggara Ketua Pelaksana ttd Yayat Rohayati, SH, MM NIP. 19630128 198711 2 001
