KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN MATERI TEKNIS RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KABUPATEN TABALONG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN MATERI TEKNIS RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KABUPATEN TABALONG A. Latar Belakang Kawasan perkotaan pada dasarnya akan selalu mengalami perubahan dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, perkembangan kawasan perkotaan tidaka akan sama antara satu kawasan perkotaan dengan kawasan perkotaan lainnya, kawasan yang mempunyai potensi besar cenderung berkembang dengan pesat, sementara kawasan perkotaan yang memunyai potensi kurang, perkembangannya akan relatif lambat.Perkembangan dan pertumbuhan pada kawasan perkotaan dapat dilihat dari tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah perkotaan semakin intensif, tingginya mobilisasi penduduk, yang menyebabkan kebutuhan tanah (lahan) untuk pengembangan fisik semakin meningkat, disisi lain seiring dengan proses perkembangan ternyata ketersediaan lahan perkotaan cukupterbatas, sehingga diperlukan upaya optimalitas terhadap penggunaaan lahan yang didukung dengan perencanaan yang berkelanjutan dan kontinyu serta mampu mengakomodasi segala kepentingan perkotaan.

Kota Tanjung sebagai ibukota Kabupaten Tabalong merupakan kota yang perkembangannya cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya intensitas kegiatan masyarakatnya, makin intensif penggunaan lahan di perkotaan, dan tingginya mobilitas penduduknya. Kota Tanjung mempunyai luas kurang lebih 4.814 Ha yang berada perkotaan Tanjung sebagai ibukota kabupaten, yang meliputi sebagian kecamatan Tanjung melingkupi Kelurahan Jangkung, Tanjung, Agung serta Hikun dan sebagian Kecamatan Murung Pudak melingkupi Desa Sulingan, Kelurahan Pembataan, Belimbing Raya, Belimbing, Desa Kapar, Kelurahan Mabuun serta Desa Maburai. Dalam RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2033, kota Tanjung ditetapkan sebagian Pusat Kegiatan Lokal. Hal ini sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai kota berstatus PKL maka kota Tanjung berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sesuai dengan fungsinya, maka perkembangan kota Tanjung akan semakin pesat dari tahun ke tahun, oleh karena itu dalam rangka menjadikan kota Tanjung yang aman, nyaman dan berkelanjutan, perlu penataan ruangnya, sehingga terhindar kesan kumuh dan sembrawut. Untuk itu akan diperlukan peraturan yang berkaitan penataan ruang kota yang lebih detail. Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun kawasan fungsional kabupaten. Dengan kata lain RDTR mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang diatasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif. Muatan yang direncanakan dalam RDTR kegiatan KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

1

berskala kawasan atau lokal dan lingkungan, dan atau kegiatan khusus yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan Peraturan Zonasi (PZ) adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya rencana detail/rinci tata ruang. Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Fungsi RDTR dan Peraturan Zonasi adalah : 1. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW. 2. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW. 3. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang 5. Acuan dalam penyusunan RTBL. Sedangkan manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi adalah sebagai : 1. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu. 2. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat. 3. Ketentuan intensitas pemanfatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan. 4. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau sub BWP. B. Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud dari penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan IbukotaKabupaten Tabalong adalah mewujudkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan perkotaan yang mendukung terciptanya kawasan perkotaan yang aman, produktif dan berkelanjutan. Adapun tujuannya adalah membuat dokumen materi teknis sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong. Sedangkan sasarannya adalah : 1. Mengindentifikasi batas-batas fisik kawasan perkotaan berdasarkan trend dan skenario perkembangan kota. 2. Mengidentifikasi kondisi, potensi dan masalah kawasan perkotaan, serta skenario penanganan sektor perkotaan sesuai dengan kecenderungan perkembangan yang ada. 3. Tersusunnya materi teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong. KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

2

4. Album peta RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong. C. Dasar Hukum Dasar hukum yang melandasi Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang adalah : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

3

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) 16. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) 17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) 18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068); 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik

KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

4

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36. 37. 38.

39.

40.

41.

42.

43.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 15);

KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

5

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 06); 46. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 36). D. Muatan RDTR Muatan RDTR terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tujuan penataan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Rencana pola ruang Rencana jaringan prasarana Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya Ketentuan Pemanfaatan ruang Peraturan Zonasi

E. Nama Organisasi Pengguna Jasa Pengguna jasa adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. F. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sumberdana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014 dengan perkiraan Biaya sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). G. Lokasi Kegiatan Penyusunan materi teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong adalah kota Tanjung sebagai ibukota Kabupaten Tabalong dengan luas kawasan kurang lebih 4.814 Ha yang meliputi : 1. Kecamatan Tanjung melingkupi Kelurahan Jangkung, Tanjung, Agung serta Hikun. 2. Kecamatan Murung Pudak melingkupi Desa Sulingan, Kelurahan Pembataan, Belimbing Raya, Belimbing, Desa Kapar, Kelurahan Mabuun serta Desa Maburai. H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan kalender pada tahun 2014, terhitung sejak dikeluarkanya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari Pejabat Pembuat Komitmen. I. Tenaga Ahli Yang Diperlukan Dalam pelaksanaan kegiatan ini diperlukan tenaga ahli sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Adapun Tenaga Ahli yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

6

1. Ketua Tim Tenaga Ahli yang ditunjuk sebagai ketua tim disyaratkan memiliki keahlian perencanaan kota dengan latar belakang pendidikan sekurangkurangnya jenjang S1 teknik perencanaan wilayah dan kota/planologi lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan memiliki SKA, dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 5 (lima) tahun dan S2 perencanaan wilayah dan kota/planologi atau bidang lainnyapernah melaksanakan pekerjaan perencanaan perkotaan, sebanyak 1 (satu) orang. Sebagai ketua tim mempunyai tugas memimpin dan mengorganisasikan tim dalam pelaksanaan pekerjaan teknis, serta terlibat dalam keseluruhan proses pekerjaan, termasuk mempersiapkan rencana kerja, metodologi, jadual pelaksanaan, jadwal personil dan alokasi tugas masing-masing personil. 2. Tenaga Ahli Penataan Ruang Tenaga Ahli yang disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 teknik perencanaan wilayah dan kota/planologilulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan memiliki SKA, pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidangnya, dan pernah melaksanakan pekerjaan perencanaan drainase. 3. Tenaga Ahli Teknik Sipil Tenaga Ahli yang disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 teknik sipil lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan memiliki SKA, pengalaman dibidang penataan ruang minimal3 (tiga) tahun sebanyak 1 orang. 4. Tenaga Ahli GIS Ahli GIS yang disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurangkurangnya jenjang S1 geodesi/geografi lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan memiliki SKA, dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal3 (tiga) tahun sebanyak 1 (satu) orang. 5. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Ahli sosial ekonomiyang disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 ekonomi atau sosial lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan memiliki SKA, dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 3 (tiga) tahun sebanyak 1 (satu) orang. 6. Tenaga Ahli Lingkungan Ahli lingkungan yang disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 teknik lingkungan lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan memiliki SKA, dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 3 (tiga) tahun sebanyak 1 (satu) orang. J. Pelaksanaan Kegiatan 1. Tahapan Pekerjaan a. Persiapan (studi Literatur). b. Kegiatan survei pendahuluan. KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

7

c. Konsultasi publik laporan pendahuluan dengan seluruh stakeholder terkait. d. Pengumpulan dan Kompilasi data adalah proses seleksi data, tabulasi data dan pengelompokan/mensistemasikan data sesuai dengan yang diperlukan dalam penyusunan RDTRK. e. Pengolahan data. f. Diskusi-diskusi terbatas terhadap substansi laporan antara dengan tim pembahas yang dilakukan setiap 2 minggu selama 4 bulan setelah konsultasi publik laporan pendahuluan. g. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat di setiap Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang ditetapkan. h. Konsultasi publik laporan antara dengan seluruh stakeholder terkait sekaligus penjaringan aspirasi masyarakat. i. Diskusi-diskusi terbatas terhadap substansi draft laporan akhir dengan tim pembahas yang dilakukan minimal 3 kali setelah konsultasi publik laporan antara. j. Konsultasi publik draft laporan akhir dengan stakeholder terkait k. Penyusunan buku rencana/laporan akhir yang materinya hasil-hasil diskusi dan konsultasi publik draft laporan akhir 2. Pengumpulan dan pengolahan data Pengumpulan dan pengolahan data dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu: a. Mempersiapkan tenaga pelaksana survey; terdiri dari tenaga teknis/surveyor dan tenaga ahli; b. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan survey; seperti kuesioner, checklist data, dan peta dasar, sedangkan peralatan survey seperti alat tulis, alat hitung, pencatat waktu, kendaraan bermotor, papan berjalan, dll; c. Metode dan program; menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan inventarisasi : 1) Pengambilan data sekunder yang berasal dari instansi pemerintah, lembaga formaldan informal, dan literatur; 2) Pengambilan data primer yang berasal dari pejabat, tokoh masyarakat, masyarakat umum, masyarakat profesi, dan lainnya dalam bentuk : wawancara dan konsultasi publik. Hasil informasi dapat berupa: kumpulan keinginan, masalah, dan program pembangunan; 3) Identifikasi data lapangan, dengan melakukan pemotretan situasi dan kondisi kegiatan fungsional di lokasi perencanaan. 3. Muatan Data dan Informasi Data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan rencana detail haruslah terukur baik kualitas, kuantitas ataupun dimensi masing-masing objek/komponen pembentuk ruang, diantaranya sebagai berikut: a. Fisik dasar kawasan, meliputi informasi dan data: topografi, hidrologi, geologi, klimatologi, oceonografi, dan tata guna lahan; b. Kependudukan, meliputi jumlah dan persebaran penduduk menurut ukuran keluarga, umur, agama, pendidikan, dan mata pencaharian; KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

8

c. Perekonomian; meliputi data investasi, perdagangan, jasa, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pendapatan daerah, dan lain-lain; d. Penggunaan lahan, menurut luas dan persebaran kegiatan yang diataranya meliputi : permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, pertambangan, pertanian dan kehutanan dan lain lian; e. Tata bangunan dan lingkungan: Tata bangunan meliputi: intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH), bentuk bangunan, arsitektur bangunan, pemanfaatan bangunan, bangunan khusus, wajah lingkungan, daya tarik lingkungan (node, landmark, dll), garis sempadan (bangunan, sungai, danau, SUTT). f. Prasarana dan utilitas umum: 1) Jaringan transportasi :  Jaringan jalan raya  Fasilitas; (terminal, kargo)  Kelengkapan jalan; halte, parkir, dan jembatan penyeberangan;  Pola pergerakan (angkutan penumpang dan barang). 2) Air minum (sistem jaringan, bangunan pengolah, hidran); mencakup kondisi dan jaringan terpasang menurut pengguna, lokasi bangunan dan hidran, kondisi air tanah dan sungai, debit terpasang, dll; 3) Sewarage; air limbah rumah tangga; 4) Sanitasi (sistem jaringan, bak kontral, bangunan pengolah); jaringan terpasang, prasarana penunjang dan kapasitas; 5) Drainase; sistem jaringan makro dan mikro , dan kolam penampung; 6) Jaringan listrik; sistem jaringan (SUTT, SUTM, SUTR), gardu (induk, distribusi, tiang/beton), sambungan rumah (domistik, non domistik); 7) Jaringan komunikasi; jaringan, rumah telepon, stasiun otamat, jaringan terpasang (rumah tangga, non rumah tangga, umum); 8) Gas; sistem jaringan, pabrik, jaringan terpasang (rumah tangga, non rumah tangga); 9) Pengolahan sampah; sistem penanganan (skala individual, skala lingkungan, skala daerah), sistem pengadaan (masyarakat, pemerintah daerah, swasta). g. Identifikasi daerah rawan bencana, meliputi lokasi, sumber bencana, besaran dampak, kondisi lingkungan fisik, kegiatan bangunan yang ada, fasilitas dan jalur kendali yang telah ada. Data dan informasi disusun dan disajikan dalam bentuk peta, diagram, tabel statistik, termasuk gambar visual kondisi lingkungan kawasan yang menunjang perencanaan detail tata ruang. Identifikasi tersebut harus pula tampak secara jelas dalam peta dilengkapi dengan wilayah administrasi, baik diterapkan dalam peta dengan skala 1 : 5.000 maupun visualisasi digital (kamera, handycam). 4. Elaborasi Data Untuk merumuskan serangkaian permasalahan dan friksi yang akan terjadi dalam lokasi perencanaan sehubungan dengan penerapan konsep Rancana Detail Tata Ruang, dilakukan elaborasi yang meliputi : a. Elaborasi penduduk KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

9

b. Elaborasi kebutuhan sektoral

Elaborasi penduduk harus memperhitungkan kemampuan lokasi perencanaan menampung penduduk dalam kawasan perencanaan yang bersangkutan, dan terdistribusi menurut blok-blok perencanaan. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk elaborasi penduduk adalah: a. Distribusi/kepadatan penduduk existing yang lebih terinci dalam blokblok perencanaan; b. Pemanfaatan lahan dan kepadatan bangunan bukan perumahan yang terinci dalam blok-blok perencanaan; c. Rencana penggunaan lahan RTRW. Berdasarkan alokasi penduduk tersebut dapat di elaborasi kebutuhankebutuhan sektoral dengan menggunakan standard yang berlaku. Selanjutnya dari hasil elaborasi penduduk dan kebutuhan sektoral maka secara hipotesis sudah dapat dirumuskan serangkaian permasalahan dan friksi yang akan terjadi dalam lokasi perencanaan sehubungan dengan penerapan konsep Rencana Detail Tata Ruang. 5. Analisis Kawasan Perencanaan Pekerjaan analisis dimaksudkan untuk mengkaji daya dukung dan daya tampung lahan lokasi perencanaan terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagai hasil elaborasi RTRW. Sekaligus analisis juga dapat dipakai menguji hipotesa yang telah dikemukakan, sehingga dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang lebih konkrit dalam lokasi perencanaan. Metode yang dapat digunakan dalam analisis potensi dan masalah kawasan perencanaan adalah dengan menggunakan prinsip analisis SWOT: a. Potensi/kekuatan; kekuatan yang dimiliki oleh indikator perkembangan kawasan perencanaan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga diperlukan suatu kebijakan dan strategi peningkatan/penambahan nilai (value added) dari indikator tersebut; b. Kelemahan/Permasalahan; kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh kawasan perencanaan sehingga menghambat kawasan perencanaan untuk tumbuh dan berkembang; c. Kesempatan/peluang yang lebih luas yang memberikan dampak tumbuh dan berkembangnya kawasan perencanaan seperti meningkatnya ekonomi makro, investasi yang tumbuh cepat, terbuka akses kawasan dengan luar, sehingga diperlukan kebijakan dan strategi penguatan akses dan kemudahan-kemudahan bagi pengembangan kawasan; d. Ancaman; indikator eksternal yang dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya kawasan perencanaan, sehingga diperlukan kebijakan dan strategi penguatan koordinasi, kerjasama, dan sikronisasi pembangunan. Setiap komponen atau variabel SWOT harus terukur secara kuantitatif, bila kualitatif dapat menunjukan faktor keterkaitan antara data dan kecenderungannya.

KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

10

K. Pelaporan Kegiatan ini terdiri dari 5 (Lima) pelaporan 1. Laporan Pendahuluan Laporan pendahuluan berisi latar belakang, tujuan dan sasaran kegiatan, metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja. Laporan ini merupakan acuan dan pengendali kegiatan secara keseluruhan. Laporan ini dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplardengan ukuran A4 dan diserahkan 1 (satu) bulan setelah tanda tangan kontrak. 2. Laporan Antara Laporan antara berisi realisasi dari rencana kerja antara lain hasil pengumpulan data dan informasi tentang keadaan kawasan, yang meliputi data fisik, penggunaan lahan, kependudukan, fasilitas pelayanan, transportasi, utilitas, kelembagaan dan pembiayaan pembangunan di lapangan yang telah diinventarisasi dan dielaborasiyaitu berupa fakta dan analisa serta konsep rencana detail dan peraturan zonasi kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Tabalong. Laporan Antara dibuat masingmasing sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dengan ukuran A4, dan diserahkan 4 (empat) bulan setelah tanda tangan kontrak. 3. Laporan Draf Akhir Laporan Draf Akhir berisi materi draf yang merupakan penyempurnaan laporan antara yang telah mengakomodasi masukan-masukan pada saat pembahasan dilaporan antara. Laporan diserahkan kepada pemberi tugas masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dengan ukuran A4 dan diserahkan 5 (lima) bulan setelah tanda tangan kontrak. 4. Laporan Akhir/Buku Rencana Laporan Akhir berisi materi finalyang merupakan penyempurnaan draft laporan akhir yang telah mengakomodasi masukan-masukan pada saat pembahasan di Draft Laporan Akhir dan merupakan rencana detail dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong. Laporan diserahkan kepada pemberi tugas masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dengan ukuran A4 dalam bentuk hardcopy dan softcopy CD sebanyak 5 (lima) keping. Diserahkan 6(enam) bulan setelah tanda tangan kontrak. 5. Eksekutif Summary Laporan Eksekutif Summary berisi materi ringkasan yang merupakan bagian dari laporan akhir/buku rencana. Laporan diserahkan kepada pemberi tugas masing-masing sebanyak 10 (sepuluh ) eksemplar dengan ukuran A4 dalam bentuk hardcopy dan softcopy CD sebanyak 5 (lima) keping. Diserahkan 6 (enam) bulan setelah tanda tangan kontrak. 6. Dokumen Prosiding Laporan prosiding berisi dokumenpelaksanaan konsultasi publik meliputi modul, bahan paparan, dokumentasi kegiatan, dokumen administrasi kegiatan. Laporan diserahkan kepada pemberi tugas masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dengan ukuran A4 dalam bentuk KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

11

hardcopy dan softcopy CD sebanyak 5(lima) keping. Diserahkan 6 (enam) bulan setelah tanda tangan kontrak. 7. Album Peta Album peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong dibuat dalam format analog dan digital. Peta analog masing-masing sebanyak 2 (dua)eksemplar dengan ukuran A3 dan 2 (dua) eksemplar dengan ukuran A1. Album digital dengan format GIS (*.shp) dalam bentuk file digital CD masing-masing sebanyak 5 (lima) keping. Diserahkan 6 (enam) bulan setelah tanda tangan kontrak. Seluruh kepemilikan data dan hasil kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam KAK ini diserahkan kepada organisasi pengguna jasa yaitu Bappeda Kabupaten Tabalong setelah mendapat persetujuan kelengkapan dari PPTK kegiatan Penyusunan RDTRK. L. Fasilitas Yang Disediakan Pemberi tugas akan memberikan semua data dan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan ini sebatas yang ada di instansi pemberi tugas. Disamping itu juga akan memfasilitasi dalam hal Konsultan memerlukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. M. Penyampaian dan Pembahasan Laporan Pelaksana diwajibkan untuk menyempurnakan setiap produk pelaporan dengan tepat waktu, baik kepada pemberi tugas maupun kepada tim teknis dan narasumber untuk mendapatkan koreksi dan sebagai bahan pembahasan. Produk yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana yang sesuai dengan keluaran yang diinginkan akan menghasilkan produk yang optimal, apabila sebelumnya dilakukan pembahasan bersama semua pihak/unsur terkait dengan penanganan kawasan studi. Pembahasan dilakukan dengan cara ekspose oleh pihak Konsultan Perencana dihadapan pihak/unsur terkait. Pembahasan dihadapan stakeholder terkait dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada Pembahasan produk Laporan Pendahuluan, laporan Antara dan Laporan Draft Akhir. Jadual waktu ekspose / pembahasan terhadap produk laporan tersebut ditentukan berdasarkan jadwal pelaksanaan penyusunan rencana yang dibuat oleh pihak Konsultan Perencana dan disetujui oleh pihak Pengguna Jasa. Sedangkan diskusi dengan tim pembahas dilakukan minimal 10 kali dengan jadwal pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi. N. Penutup Setelah KAK ini diterima, Pelaksana hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan menambah bahan masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, Pelaksana menyusun program kerja sebagai bahan diskusi untuk menghasilkan program kerja yang menjadi pegangan pelaksanaan kegiatan baik untuk pihak pelaksana/penyedia jasa maupun pihak pengguna jasa sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan.

KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

12

Kerangka acuan kerja merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkanlebih lanjut oleh pelaksana sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secaraoptimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Tanjung, 3 Februari 2014 Mengetahui : Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong,

Drs.H. ERWAN, SH, M.AP NIP.196008221989031006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

SUBHAN, S.Hut, MT NIP. 19671106 199703 1 004

Telah diverifikasi pada : Hari : Tanggal : Petugas : Sekretaris Bappeda

Arianto, S.IP,M.Si NIP.196805151990031008

KAK Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tabalong

13