KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN ALIH TEKNOLOGI BANDAR LAMPUNG NOMOR : 497.ALTEK.SK.A Tentang STATUTA UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN ALIH TEKNOLOGI BANDAR LAMPUNG NOMOR : 497.ALTEK.SK.A.30.10.12 Tentang STATUTA UNIVERSITAS MALAHAYATI PIMPINAN YAYASAN ALIH TEKNOLOGI BANDAR LAMPUNG

Menimbang

: a. bahwa dalam pelaksanaan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Statuta; b. bahwa Universitas Malahayati dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok harus berdasarkan pada Statuta; c. bahwa untuk isi Statuta Universitas Malahayati Tahun 2008 perlu diganti dengan Statuta baru yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Keputusan Mendiknas Nomor 234/ U/ 2000 SK Mendiknas Nomor. 184/ 2001 SK Dirjen Dikti Nomor. 34/ DIKTI/ Kep/ 2002

Memperhatikan : Hasil Lokakarya Rancangan Statuta Universitas Malahayati Tanggal 11-13 Oktober 2012

MEMUTUSKAN Menetapkan : Statuta Universitas Malahayati sebagai berikut :

1 Statuta Universitas Malahayati Bandar Lampung

STATUTA UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, mempunyai kepribadian yang luhur serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya. Menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan sadar bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, maka diperlukan adanya perguruan tinggi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut di atas yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia sesuai dengan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Didirikannya Universitas Malahayati untuk memenuhi tuntutan tersebut dan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan dan profesional yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Bahwa untuk menyelenggarakan tugas itu, maka ditetapkanlah statuta sebagai pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Malahayati.


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam statuta yang dimaksud dengan : 1. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang bersifat nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan Mengembangkan manusia seutuhnya agar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 3. Statuta Universitas Malahayati adalah pedoman/ anggaran dasar yang memuat pokok-pokok aturan yang dipakai untuk merencanakan kegiatan dan mengem-bangkan program sesuai dengan tujuan Universitas Malahayati yang dalam melaksanakan operasionalnya akan dituangkan lebih lanjut surat keputusan, surat edaran, dan ketentuan lain yang berlaku. 4. Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Badan yang mendirikan dan menyelenggarakan Universitas Malahayati yang berbentuk Yayasan. 5. Yayasan adalah Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Pramuka No. 27 Kelurahan Sumberejo Kemiling, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. 6. Badan Pelaksana Harian, Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disebut Badan Penyelenggara Harian adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan tugas yayasan sehari-hari dalam penyelenggaraan Universitas Malahayati. 7. Dewan Pimpinan Yayasan adalah Dewan Pimpinan Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung. Universitas Malahayati adalah Perguruan Tinggi Swasta dan disingkat dengan UNIMAL. 8. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang melaksanakan kegiatan akademik di Universitas Malahayati. 11. Dekan adalah pimpinan yang melaksanakan kegiatan akademik di tingkat Fakultas. 12. Senat Universitas Malahayati adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Malahayati.


13. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. 14. Pegawai adalah tenaga administrasi yang diangkat oleh yayasan dan dipekerjakan di Lingkungan Universitas Malahayati dan Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung. 15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Malahayati. 16. Alumni Universitas Malahayati adalah lulusan yang mempunyai ikatan dengan Universitas Malahayati sesuai dengan anggaran dasar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Malahayati. 17. Civitas Akademika Universitas Malahayati terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Malahayati. 18. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. 19. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika Universitas Malahayati yang bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 20. Kebebasan mimbar akademik , kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika, yang merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan civitas akademika menyampaikan pikiraan dan pendapat di Universitas Malahayati sesuai dengan norma akademik. 21. Otonomi keilmuan merupakan bagian keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh civitas akademika Universitas Malahayati. 22. Kurikulum Universitas Malahayati adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di Universitas Malahayati. 23. Pendidikan akademik di Universitas Malahayati adalah pendidikan terutama yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 24. Pendidikan profesional di Universitas Malahayati adalah pendidikan terutama yang diarahkan pada penguasaan penerapan keahlian tertentu. 25. Program pendidikan Diploma adalah program pendidikan jalur profesi yang bersifat terminal dan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan yang diperlukan untuk siap kerja. 26. Program pendidikan sarjana adalah program pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dengan beban tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 27. Program pendidikan magister adalah program pendidikan formal jalur akademik yang merupakan lanjutan jenjang program sarjana yang lebih didasarkan pada pola kegiatan mandiri serta berorientasi pada pengembangan ilmu, teknologi dan seni.


28. Program pendidikan Doktor adalah program pendidikan formal jalur akademik yang merupakan lanjutan dari jenjang program pendidikan Magister yang lebih didasarkan pada pola kegiatan mandiri serta tujuan utamanya mengacu pada kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 29. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional Republik Indonesia.


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN Pasal 2 VISI DAN MISI 1. Visi Universitas Malahayati: Universitas Malahayati menjadi Universitas unggul berstandar Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasiskan etika-religius. 2. Misi Universitas Malahayati: a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berwawasan kebangsaan, moral, etika, ahlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; b. Menyelenggarakan kerjasama pengembangan pendidikan tingkat nasional dan internasional; c. Menumbuhkan jiwa kepedulian sosial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat; Pasal 3 TUJUAN 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berwawasan kebangsaan, bermutu, memiliki moral, etika, ahlak dan integritas yang tinggi serta mampu bersaing di tingkat internasional ; 2. Terjalinnya hubungan kerjasama yang luas diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi 3. Terselenggaranya penyantunan kepada anak yatim dhuafa yang melibatkan seluruh civitas akademika; 4. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan dalam bidang ilmiah, olah raga, seni dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.


BAB III SEJARAH DAN IDENTITAS Pasal 4 SEJARAH UNIVERSITAS MALAHAYATI 1. Universitas Malahayati selanjutnya disingkat UNIMAL merupakan perguruan tinggi swasta yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu yang bernaung di bawah Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung. 2. Universitas Malahayati didirikan oleh Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung pada tanggal 27 Agustus 1993 dan secara resmi merupakan hari jadi Universitas Malahayati. 3. Universitas Malahayati berkedudukan di Jalan Kartini Bandar Lampung sejak tahun 1994 dan pada tahun 1996 pindah ke Jalan Pramuka Nomor 27 Bandar Lampung. 4. Universitas Malahayati adalah Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung. 5. Pada awal berdirinya Universitas Malahayati terdiri dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Akademi Perawat. 6. Pada tahun 2002, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati resmi berdiri, dan pada Tahun 2005 Program Sarjana Ilmu Keperawatan dibuka, dan Tahun 2006 Program Diploma Kebidanan DIII dan DIV dibuka. 7. Pada tahun 2009, fakultas kesehatan masyarakat membuka Program Studi Pasca Sarjana Magister Kesehatan.

Pasal 5 IDENTITAS UNIVERSITAS MALAHAYATI 1. Lambang Universitas Malahayati berbentuk segi lima dan berwarna dasar hijau, yang melambangkan kedamaian, dan berisi tulisan Universitas Malahayati yang melambangkan kehidupan alam perguruan tinggi;


2. Lambang Universitas Malahayati mengandung hikmah, hakekat, dan makna-makna sebagai berikut: a. Segi lima melambangkan bahwa universitas didirikan atas dasar rukun Islam dan Pancasila. b. Dasar hijau adalah dasar kedamaian, kesuburan dan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat c. Bintang menyatakan harapan dan cita-cita. d. Tulisan Allah di tengah-tengah bintang menyatakan harapan dan cita-cita harus bersumber dan mendapat petunjuk dan ridho Allah SWT. e. Dua bulan sabit mengapit bintang adalah sumber inspirasi, ilham membaca tanda-tanda kebesaran Allah SWT, menuju pelaksanaan citacita dan mengharapkan ridhoNya. f. Dua buah rencong setengah tegak, gagang bertemu arah, cinta damai dan kerukunan. g. Tulisan Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung dasar huruf arab menghubungkan dua gagang rencong melambangkan kesatuan dan persatuan dengan jiwa patriot serta cinta damai, taqwa kepada Allah SWT, untuk membangun masyarakat beragama, berbangsa dan bernegara, keharmonisan yang bersumber pada keyakinan pada Allah SWT. h. Segi lima dengan bentuk piramid kecil pertanda benteng pemagar tantangan dan hambatan terhadap Universitas Malahayati. i. Meja dan kursi melambangkan Universitas Malahayati adalah tempat mengabdi, menggali ilmu pengetahuan dan menyantuni anak yatim dhuafa j. Tulisan arab dalam bulan sabit berarti : Bertolong-tolonglah Kamu dalam berbuat baik dan taqwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kejahatan (Q.S Al-Maaidah 2). k. Rukun Islam merupakan fundamen Akidah Islamiah sebagai umat beragama wajib meyakini kebenaran agama Islam dan mengamalkannya. l. Pancasila adalah ideologi negara. Sebagai warga negara Indonesia wajib dijadikan pedoman di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Lambang Universitas Malahayati dapat dipergunakan oleh Institusi serta berbagai atribut lainnya di lingkungan Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan negara dan dalam hal-hal yang tidak mengurangi martabat/ citra Universitas Malahayati.


Pasal 6 BENDERA DAN HYMNE 1. Bendera Universitas Malahayati memiliki warna dasar kuning dengan garis pinggir berwarna hijau. Pada bagian tengah bendera terdapat lambang Universitas Malahayati. 2. Ukuran bendera Universitas Malahayati adalah 160x110 cm dengan garis pinggir 10 cm. Gambar :

3. Bendera Fakultas Kedokteran memiliki warna dasar hijau muda dengan garis pinggir berwarna kuning. 4. Bendera Fakultas Ekonomi memiliki warna dasar orange dengan garis pinggir berwarna kuning. 5. Bendera Fakultas Teknik memiliki warna dasar biru tua dengan garis pinggir berwarna kuning. 6. Bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat memiliki warna dasar ungu dengan garis pinggir berwarna kuning. 7. Pada bagian tengah masing-masing bendera Fakultas terdapat lambang Universitas Malahayati . 8. Ukuran bendera Fakultas sama dengan ukuran bendera Universitas. 8. Warna bendera fakultas lain yang akan dibentuk, ditentukan kemudian.


9. Hymne Universitas Malahayati adalah lagu resmi Universitas yang berjudul “Hymne Universitas Malahayati”.

10. Hymne dinyanyikan pada acara Universitas.


BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 7 UMUM 1. Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan Universitas. 3. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pasal 8 PELAKSANAAN PENDIDIKAN 1. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik pada program diploma (vokasi), sarjana dan program pascasarjana. 2. Univesitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi atas dasar kerja sama dengan ikatan profesi dan/atau instansi yang terkait. 3. Selain penyelenggaraan program pendidikan reguler, Universitas juga dapat menyelenggarakan program pendidikan non reguler yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Rektor. 4. Fakultas dan/atau program pascasarjana, jurusan dan program studi serta diploma (vokasi) diselenggarakan menurut kebutuhan berdasarkan syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 BAHASA PENGANTAR 1. Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas adalah bahasa Indonesia. 2. Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai pencirian budaya


Pasal 10 TAHUN AKADEMIK 1. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester dan masing-masing semester terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu yang dituangkan dalam kalender akademik. 2. Ketentuan kalender akademik diatur dalam peraturan Rektor. Pasal 11 SEMESTER PENDEK 1. Semester pendek dapat dilaksanaakan oleh program studi. 2. Ketentuan pelaksanaan semester pendek diatur dalam peraturan Rektor. Pasal 12 PENERIMAAN MAHASISWA BARU 1. Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru 2. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas 3. Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa 4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor 5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. Pasal 13 SATUAN KREDIT SEMESTER 1. Pendidikan akademik, profesi dan diploma (vokasi) diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). 2. Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot SKS yang disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah. 3. Peraturan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan SKS secara rinci tertuang dalam Peraturan Akademik. Pasal 14 KURIKULUM 1. Kurikulum disusun berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional. 2. Kurikulum nasional merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut: a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;


3.

4.

5. 6.

b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi; c. Berlaku secara nasional dan internasional; d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang; e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan. Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Senat Fakultas dan/atau Senat Universitas atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa dan potensi lokal yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas. Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Senat Fakultas dan/atau Senat Universitas setelah menerima pertimbangan dari Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait. Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi. Pasal 15 PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

1. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa baik lisan maupun tertulis dilakukan berkala oleh dosen dan dilaporkan secara tertulis. 2. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian tengah semester, tugas terstruktur, quis, presensi kuliah, tutorial, praktikum, ujian akhir semester, dan ujian akhir program dalam bentuk ujian tugas akhir atau ujian skripsi/tesis/disertasi. 3. Ujian akhir program dan yudisium dapat dilaksanakan setiap saat oleh Fakultas. 4. Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Tata cara penilaian hasil belajar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor. Pasal 16 PELAKSANAAN PENELITIAN 1. Penelitian merupakan kegiatan telaah keilmuan untuk menemukan kebenaran dan/atau memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 2. Penelitian dilaksanakan untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dana penelitian bersumber dari universitas dan/atau sumber lain yang tidak


bertentangan dengan hukum. 4. Penelitian dilaksanakan berdasarkan atas kaidah-kaidah dan etika keilmuan. 5. Hasil penelitian dapat diwujudkan dalam bentuk publikasi, HaKI, bahan ajar, teknologi tepat guna dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 6. Pelaksanaan kegiatan penelitian diatur dengan peraturan Rektor. Pasal 17 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat serta penyantunan terhadap anak yatim dhuafa. 2. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara kelompok maupun perorangan. 3. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk publikasi, HaKI, bahan ajar, teknologi tepat guna dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 4. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan peraturan Rektor.


BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 18 KEBEBASAN AKADEMIK 1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab serta mandiri. 2. Universitas menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi civitas akademika sebagai perwujudan kehidupan demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 19 OTONOMI KEILMUAN 1. Universitas menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berpedoman pada prinsip kode etik serta otonomi keilmuan. 2. Universitas berkewajiban mendorong terbentuknya kelompok keahlian berdasarkan karakteristik keilmuan. 3. Kelompok keahlian dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Kelompok keahlian dapat bersifat antar lintas atau multi disiplin ilmu, dalam lingkup internal maupun eksternal Universitas di bawah koordinasi Program Studi, fakultas atau Universitas.


BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN Pasal 20 GELAR AKADEMIK 1. Universitas wajib memberikan gelar akademik berdasarkan karakteristik masing- masing fakultas bagi para lulusannya baik ditingkat diploma, profesi, strata 1 (satu), strata 2 (dua), strata 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Lulusan Universitas berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi. 3. Jenis gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, diatur oleh Senat Universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, maupun sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Universitas dan/atau Senat Fakultas. Pasal 21 IJAZAH DAN SERTIFIKAT 1. Bukti kelulusan diberikan dalam bentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, diterbitkan oleh satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. 2. Pada jenjang pendidikan tinggi, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi: a. Identitas peserta didik; b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. c. Ditandatangani oleh Dekan dan Rektor 3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi yang berwenang. 4. Sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya berisi: a. Identitas peserta didik; b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. c. Daftar semua mata kuliah keahlian yang ditempuh dan nilai yang diperoleh. d. Ditandatangani oleh pejabat lembaga yang berwenang


Pasal 22 PENGHARGAAN 1. Penghargaan diberikan oleh Universitas kepada ketua program studi, dosen, karyawan, pustakawan, laboran dan mahasiswa yang berprestasi serta berdedikasi. 2. Rektor mengusulkan ketua program studi, dosen, karyawan, pustakawan, laboran dan mahasiswa yang berprestasi kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Tata cara pemberian penghargaan atas prestasi seperti yang diatur pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor. Pasal 23 GELAR DOKTOR KEHORMATAN 1. Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada sarjana yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan. 2. Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Dekan/Rektor dengan persetujuan Badan Penyelenggara dan dikukuhkan oleh Senat Universitas. 3. Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Gelar Doktor kehormatan, disingkat Dr H.C (Doktor Honouris Causa) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan. 5. Pengukuhan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur melalui Peraturan Senat Universitas. Pasal 24 PENGHARGAAN LAINNYA 1. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang mempunyai jasa dan prestasi dalam pengembangan Universitas. 2. Syarat dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.


BAB VII ORGANISASI Pasal 25 SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS Susunan Organisasi Universitas Malahayati terdiri dari : 1. Badan Penyelenggara 2. Pimpinan Universitas : a. Rektor b. Wakil Rektor : WR I, WR II, WR III,dan WR IV 3. Senat Universitas. 4. Pimpinan Fakultas : a. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas b. Ketua dan Wakil Ketua dan atau Sekretaris Program Studi 5. Senat Fakultas 6. Lembaga-lembaga : a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat b. Lembaga Penjamin Mutu c. Lembaga Penyantunan dan Pembinaan Anak Yatim Duafa d. Lembaga Pengelola Asrama 7. Pelaksana Administrasi : a. Biro Administrasi Akademik 1) Pusat Pelayanan Pendidikan Terpadu (P3T) b. Biro Administrasi Umum 1) Bagian Keuangan 2) Bagian Kepegawaian 3) Bagian Logistik dan Rumah Tangga 4) Bagian Satuan Pengamanan 5) Bagian Satuan Kebersihan dan Lingkungan c. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni 1) Bagian Kemahasiswaan 8. Unit Pelaksana Teknis a. Perpustakaan b. Laboratorium c. Balai Bahasa d. Pusat Teknologi Informasi dan Komputerisasi 1) Pusat Komputerisasi e. Rumah Sakit Pendidikan ( Jejaring Rumah Sakit Pendidikan ) f. Pusat Inkubator Bisnis 9. Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan/International Office and Partnership a. Humas dan Protokoler


Pasal 26 BADAN PENYELENGGARA 1. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut BPPTS adalah Badan yang mendirikan dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta, yang dapat berbentuk yayasan, atau perkumpulan sosial, atau badan wakaf. 2. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Alih Teknologi Bandarlampung sebagai pendiri dan penyelenggara Universitas Malahayati, berfungsi membina dan mengembangkan Universitas Malahayati, serta bertugas menetapkan visi, misi, tujuan, kebijaksanaan dasar (Statuta), dan kebijaksanaan strategi (Rencana Induk Pengembangan) yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara / Yayasan Alih Teknologi Bandarlampung. 3. Badan Penyelenggara mempunyai tugas: membantu mencari solusi masalah Universitas Malahayati dalam hal yang berkaitan dengan upaya memperoleh dukungan dana dan bantuan masyarakat untuk kepentingan pengembangan dan pembinaan. 4. Rapat Badan Penyelenggara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pasal 27 PIMPINAN UNIVERSITAS 1. Rektor. a. Rektor sebagai pimpinan dan penanggung jawab utama pada Universitas dalam melaksanakan arahan dan kebijakan, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi atas dasar pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Dewan Pimpinan Yayasan Alih Teknologi Bandarlampung. b. Dalam melaksanakan ketentuan pada butir (a) di atas, di bidang akademik, Rektor bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di bidang administrasi keuangan, Rektor bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Yayasan Alih Teknologi Bandarlampung. c. Rektor bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi. d. Rektor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan yang berlaku dan dibantu oleh beberapa wakil rektor. 2. Wakil Rektor. Rektor dibantu oleh 4 (empat) Wakil Rektor, yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.


a. Wakil Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I, membantu rektor dalam penyelenggaraan pendidikan. b. Wakil Rektor bidang Keuangan dan Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II, membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, administrasi umum , sumber daya manusia (SDM) dan perencanaan serta sistem informasi, menyusun dan pengawasan pelaksanaan Rencana Induk Universitas. c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III, membantu Rektor dalam bidang Kemahasiswaan, pelayanan mahasiswa dan hubungan dengan Alumni. d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama disebut Wakil Rektor IV, membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan bidang kerjasama, perencanaan dan pengembangan serta layanan informasi dan komunikasi. Pasal 28 TUGAS REKTOR 1. Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan. 2. Rektor membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi. 3. Melaksanakan keputusan-keputusan Universitas, Yayasan dan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan institusi. 4. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dibidang akademik dan administrasi dalam pembinaan dan pengembangan universitas. 5. Menyelenggarakan hubungan keluar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta memberi penjelasan yang sesuai dengan garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan Badan Penyelenggara dan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Bersama Badan Penyelenggara menyusun Statuta 7. Menyusun Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun, menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas. 8. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada sivitas akademika berdasarkan ketentuan yang berlaku. 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan dan keuangan serta pelaksanaan program kerja secara periodik kepada Badan Penyelenggara. 10. Rektor mengadakan rapat pimpinan sekali dalam sebulan bersama dengan badan Penyelenggara 11. Jika dipandang perlu, dapat diadakan rapat lengkap dengan mengundang semua pimpinan unit kerja dan atau dapat mengundang Badan Penyelenggara.


Pasal 29 HAK DAN WEWENANG REKTOR 1. Rektor memiliki wewenang memimpin pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Memimpin rapat Senat Universitas dalam kapasitasnya sebagai Ketua. 3. Mengangkat dan memberhentikan anggota senat universitas dan fakultas atas pertimbangan senat dengan mendapat persetujuan Badan Penyelenggara. 4. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dengan persetujuan Badan Penyelenggara. 5. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural akademik dan administrasi setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara. 6. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil-Wakil Rektor sebagai pelaksana harian Rektor. 7. Bilamana Rektor berhalangan tetap (tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara tetap sebagai rektor), maka Badan penyelenggara dapat mengangkat pejabat Rektor yang baru. Pasal 30 TUGAS WAKIL REKTOR 1. Wakil Rektor I bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Malahayati yang meliputi: a. Mengkoordinasi, memfasilitasi dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pendidikan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas akademik. c. Menyusun rencana penyelenggaraan program studi baru pada berbagai jalur dan jenjang. d. Menyusun program pengembangan daya penalaran mahasiswa bersamasama Wakil Rektor III. e. Pengelolaan data pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 2. Wakil Rektor II bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dilingkungan Universitas Malahayati yang meliputi: a. Pelaksanaan dan pengembangan administrasi umum dan keuangan b. Pengelolaan aset dan perlengkapan c. Pendayagunaan prasarana dan sarana d. Pengelolaan sumber daya manusia (rekruitmen sampai dengan pensiun) e. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban f. Pengurusan ketatausahaan g. Pengelolaan data yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan.


3. Wakil Rektor III bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dilingkungan Universitas Malahayati yang meliputi: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan penalaran bakat dan minat b. Pembinaan mahasiswa dalam pengembangan sikap dan orientasi, serta minat dan bakat mahasiswa, dalam kegiatan seni budaya dan olahraga. c. Pelaksanaan program pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan bersama Wakil Rektor I d. Pembinaan unit kegiatan mahasiswa, serta bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa. e. Melaksanakan kerjasama dalam negeri dengan berbagai pihak dalam bidang kemahasiswaan. f. Pengelolaan data kegiatan kemahasiswaan dan hubungan alumni. 4. Wakil Rektor IV bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dilingkungan Universitas Malahayati yang meliputi: a. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama. b. Mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi, pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik. c. Melaksanakan bentuk kerjasama berupa penelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lainlain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan Universitas. d. Bentuk kerjasama dengan Universitas atau lembaga pendidikan maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Melaksanakan kegiatan kehumasan, protokoler dan publikasi Pasal 31 SENAT UNIVERSITAS Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas, mempunyai wewenang untuk: 1. Merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman dasar pimpinan universitas dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. 2. Merumuskan kebijakan yang berkenaan dengan upaya pengembangan Universitas serta satuan-satuan yang merupakan bagiannya. 3. Memberi pertimbangan, mengkaji, dan memberikan persetujuan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh Pimpinan Universitas sebelum program kerja dan rencana anggaran yang bersangkutan disampaikan kepada Badan Penyelenggara. 4. Merumuskan secara berkala, meninjau kembali peraturan-peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan universitas.


5. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian prestasi kegiatan akademik, profesional dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika. 6. Memberikan masukan-masukan kepada Badan Penyelenggara yang berkenaan dengan calon Rektor. 7. Memberikan masukan-masukan kepada Rektor dan Badan Penyelenggara berkenaan dengan calon Wakil Rektor. 8. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. 9. Senat Universitas terdiri dari Guru Besar, Unsur Pimpinan Universitas, Unsur Pimpinan Fakultas, 1(satu) orang Dosen yang dipilih dari masing-masing Fakultas serta pejabat lain yang ditentukan. 10. Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas. 11. Ketua dan Sekretaris merangkap anggota senat universitas. 12. Dalam melaksanakan tugasnya Senat Universitas dapat membentuk komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan jika dipandang perlu dapat dibantu oleh tenaga lain. 13. Keanggotaan komisi dan tugas Komisi ditetapkan dengan keputusan Rektor atas persetujuan Senat Universitas. 14. Memberikan pertimbangan kepada rektor tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan dan Guru Besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan Badan Penyelenggara PELAKSANA AKADEMIK Pasal 32 FAKULTAS 1. Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan. 2. Dekan adalah penanggung jawab utama di fakultas yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, memberikan pengarahan dan melaksanakan kebijakan umum serta menetapkan peraturan, norma, dan tolak ukur untuk melaksanakan pendidikan tinggi di fakultas berdasarkan keputusan Senat Fakultas. 3. Dalam melaksanakan kegiatan seperti pada ayat 2 di atas, Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 4. Dekan dibantu oleh Wakil Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni. 5. Jika dianggap perlu, Dekan dapat mengusulkan penambahan calon Wakil Dekan lain kepada Rektor. 6. Wakil Dekan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 7. Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, maka Wakil Dekan bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.


8. Bilamana Dekan berhalangan tetap (tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara tetap sebagai Dekan), maka Badan penyelenggara dapat mengangkat pejabat Dekan yang baru. Pasal 33 SENAT FAKULTAS 1. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas. 2. Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan. 3. Sekretaris Senat dipilih oleh dan di antara anggota senat Fakultas. 4. Anggota Senat terdiri dari Guru Besar, unsur Pimpinan Fakultas, dan 2 (dua) anggota wakil dosen dari setiap program studi. 5. Senat Fakultas di lingkungan Universitas Malahayati memiliki tugas pokok: a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas. b. Merumuskan norma pokok dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas. c. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas. d. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika. e. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan. f. Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik yang lebih tinggi. g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan. h. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian. i. Tata cara pertimbangan Senat Fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Wakil Dekan Ketua dan Sekretaris Program Studi/Bagian serta pengusulan kenaikan jabatan fungsional akademik diatur dalam peraturan Senat Fakultas. Pasal 34 FAKULTAS 1. Universitas Malahayati memiliki fakultas dan Diploma sebagai berikut a. Fakultas Kedokteran (FK), terdiri dari Program Studi Kedokteran Umum, Program Studi Ilmu Keperawatan, Diploma III Keperawatan, Program Studi Diploma III Kebidanan dan Diploma IV Bidan Pendidik b. Fakultas Ekonomi (FE) c. Fakultas Teknik (FT) d. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 2. Perubahan fakultas dan diploma diatur dengan keputusan Rektor


Pasal 35 PROGRAM STUDI 1. Program Studi merupakan Unit penyelenggara program-program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum. 2. Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi. 3. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas. 4. Ketua Program Studi dibantu oleh Wakil Ketua dan atau Sekretaris Program Studi Pasal 36 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan universitas yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat terdiri atas Ketua, Tenaga Ahli dan tenaga administrasi yang dilengkapi dengan unsur-unsur penelitian, dan pusat studi. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris. 4. Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat: a. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat untuk menunjang pendidikan dan pengembangan Universitas. b. Melaksanakan penelitian ilmu, teknologi dan seni serta penelitian untuk pengembangan konsep pembangunan nasional, wilayah, dan atau melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan lain baik di dalam maupun di luar negeri. c. Melakukan pengabdian ilmu, teknologi dan kesenian yang bersifat antar disiplin untuk menunjang pembangunan nasional, wilayah dan daerah melalui kerjasama antara Universitas dan perguruan tinggi atau lembaga/ badan/ instansi lain di dalam dan di luar negeri. d. Melakukan pembinaan dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 37 LEMBAGA PENJAMIN MUTU 1. Rektor bertanggungjawab atas terjaminnya mutu di Universitas Malahayati. 2. Untuk mempersiapkan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) maka Universitas membentuk Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI).


3. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam memberikan jaminan mutu akademik Universitas. 4. Tugas LPMI adalah : a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjamin mutu secara keseluruhan di Universitas. b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjamin mutu. c. Memonitor pelaksanaan sistem penjamin mutu. d. Melakukan auditing dan evaluasi pelaksanaan penjamin mutu. e. Melaporkan pelaksanaan penjamin mutu secara berkala kepada Rektor. 5. LPMI terdiri dari : a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) b. Audit Mutu Internal (AMI) c. Pusat Data dan Sistem Informasi Manajemen (PDSIM)

Pasal 38 LEMBAGA PENYANTUNAN DAN PEMBINAAN ANAK YATIM DUAFA 1. Lembaga Penyantunan dan Pembinaan Anak Yatim Duafa selanjutnya disingkat LPPAYD, merupakan unsur pelaksana yang berfungsi mendukung kegiatan pembinaan dan penyantunan anak yatim dilingkungan Universitas Malahayati. a. Tugas Pokok Lembaga Pembinaan & Penyantunan Anak Yatim Duafa : 1) Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan rancangan program. 2) Menyusun perangkat administrasi, dalam pengelolaan data Anak Yatim Duafa. 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 4) Menyiapkan SDM pelaksana pembinaan 5) Melaksanakan konsultasi, pendampingan, di bidang pembinaan & penyantunan 6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan & penyantuan kepada Rektor. b. Lembaga Pembinaan & Penyantunan Anak Yatim dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor.


Pasal 39 LEMBAGA PENGELOLA ASRAMA 1. Lembaga Pengelolaan Asrama disebut Green Dormitory adalah unsur pelaksana yang berfungsi mendukung kegiatan pengelolaan asrama dilingkungan Universitas Malahayati. 2. Tugas pokok Lembaga Pengelolaan Asrama : a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan manajemen asrama b. Menyusun perangkat pelaksanaan pengelolaan asrama c. Memonitor dan mengevaluasi aset dan kegiatan pelayanan serta pembinaan d. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal. e. Menyiapkan SDM pembinaan dan pelaksana pelayanan f. Melaksanakan konsultasi, pendampingan, dan kerja sama di bidang pembinaan dan pelayanan. g. Berkoordinasi dengan wakil rektor dalam pelaksanaan pengelolaan. h. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan asrama kepada Rektor 3. Lembaga Pengelola Asrama dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor. 4. Lembaga pengelolaan Asrama diatur dalam peraturan Rektor Pasal 40 PELAKSANA ADMINISTRASI 1. Satuan pelaksana administrasi pada Universitas Malahayati menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akademik, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan dan alumni 2. Satuan pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi pada Universitas Malahayati adalah Biro dan bagian Pasal 41 BIRO DAN BAGIAN 1. Biro adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah para wakil Rektor. 2. Biro dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor. 3. Biro mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di tingkat universitas dan fakultas. 4. Biro lain dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan Universitas Malahayati serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 5. Biro dibantu oleh bagian-bagian yang dipimpin oleh seorang kepala dan pembentukannya diatur dalam peraturan Rektor.


a. Biro Administrasi Akademik (BAA) Biro Administrasi Akademik adalah unsur pelaksana teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lingkungan universitas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAA dibantu oleh Pusat Pelayanan Pendidikan Terpadu (P3T) dengan tugas-tugas sebagai berikut : 1) Pelayanan Administrasi KRS 2) Pelayanan Administrasi Perkuliahan 3) Pelayanan Administras Pengolahan Nilai 4) Pelayanan Administrasi Ujian Sidang, Yudisium, Wisuda 5) Pelayanan Administrasi Penerbitan Ijazah dan transkrip 6) Pelayanan Administrasi Akademik 7) Pelayanan komunikasi dan konsultasi dilingkungan Universitas Malahayati b. Biro Administrasi Umum (BAU) Biro Administrasi Umum adalah unsur ,teknis dan administrasi pelayanan umum di lingkungan universitas. dengan tugas-tugas sebagai berikut: 1) Pelayanan administrasi umum, yang menangani masalah ketatausahaan, pengelolaan penggunaan kendaraan Dinas dan keamanan 2) Pelayanan administrasi keuangan, yang menyusun dan menata administrasi keuangan serta penyusunan laporan keuangan 3) Pelayanan administasi kepegawaian, yang menangani bidang administrasi kepegawaian 4) Pelayanan Logistik, yang menangani bidang pengadaan barangbarang dalam bentuk fisik, perawatan & instalasi, manajemen aset, dan pelayanan rumah tangga (lingkungan, keamanan, dan fasilitas): c. Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) Biro Kemahasiswaan dan alumni adalah unsur pembantu pimpinan dibidang kemahasiswaan dan alumni yang mempunyai tugas memberikan pelayanan bidang kemahasiswaan dan alumni di lingkungan universitas.

d. Kepala Bagian Internasional dan Kerjasama Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan bidang kerjasama, perencanaan dan pengembangan serta layanan informasi dan komunikasi.


Pasal 42 UNIT PELAKSANA TEKNIS 1. Unit pelaksana teknis adalah unsur penunjang Universitas yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I. 2. Unit pelaksana teknis memberikan pelayanan yang terdiri dari : a. Perpustakaan b. Balai Bahasa c. Laboratorium d. Pusat Teknologi Informasi dan Komputerisasi e. Rumah Sakit Pendidikan (Jejaring Rumah Sakit Pendidikan) Pasal 43 PERPUSTAKAAN 1. Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas akademika berupa bahan pustaka, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, maupun dalam media elektronik lainnya. 2. Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan Universitas. 3. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I. 4. Rincian tugas Perpustakaan dan syarat menjadi Kepala Perpustakaan diatur dalam peraturan Rektor Pasal 44 BALAI BAHASA 1. Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis yang didirikan untuk memfasilitasi Universitas Malahayati dalam penguasaan bahasa asing dan pengembangan kemampuan berbahasa asing. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa untuk dapat berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris. 3. Mempersiapkan mahasiswa sebelum mereka berkompetensi di dunia kerja. 4. Menjadi program wajib yang akan membekali mereka dalam memasuki dunia kerja. 5. Membawa Universitas Malahayati sebagai pusat pendidikan yang berstandarisasi internasional dalam bidang kemapuan berbahasa Inggris.


Pasal 45 LABORATORIUM 1. Laboratorium adalah pusat pelayanan kegiatan Ilmiah bagi sivitas akademika dan berfungsi melakukan koordinasi penelitian dalam bidang keilmuan dan bekerjasama dengan, Fakultas, Program Studi, maupun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 2. Laboratorium melakukan kegiatan Penelitian dengan peralatan teknologi tinggi yang berskala nasional maupun Internasional. 3. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Laboratorium dibantu oleh Instruktur, Asisten, Analis, dan Teknisi Laboran. 4. Rincian tugas Laboratorium dan syarat menjadi kepala Laboratorium diatur dalam peraturan Rektor Pasal 46 PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTERISASI 1. Pusat Teknologi Informasi dan Komputerisasi berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan akademik dan non akademik dibidang teknologi informasi dan komputerisasi. 2. Pusat Teknologi Informasi dan Komputerisasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I. 3. Pusat Teknologi Informasi dan Komputerisasi dapat bekerjasama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan diluar Universitas. 4. Rincian tugas Pusat Teknologi Informasi dan Komputerisasi dan syarat menjadi kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komputerisasi diatur dalam peraturan Rektor Pasal 47 JEJARING RUMAH SAKIT PENDIDIKAN 1. Jejaring Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian secara terpadu, yang meliputi bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. 2. Jejaring Rumah sakit pendidikan utama adalah rumah sakit umum yang digunakan oleh institusi pendidikan kedokteran sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul/kurikulum pendidikan klinik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standard pendidikan profesi kedokteran dan/atau pendidikan profesi kesehatan lainnya.


3. Jejaring Rumah sakit pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I. 4. Jejaring Rumah sakit pendidikan dapat bekerjasama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan diluar Universitas. 5. Rincian tugas Jejaring Rumah sakit pendidikan dan syarat menjadi koordinator Jejaring Rumah sakit pendidikan diatur dalam peraturan Rektor

Pasal 48 PUSAT INKUBATOR BISNIS 1. Pusat Inkubator Bisnis berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan pendidikan kewirausahaan dan kegiatan bisnis yang terkait dengan hasil akademik. 2. Pusat Inkubator Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I. 3. Kepala Inkubator Bisnis diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 4. Unit Inkubator Bisnis dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas. 5. Rincian tugas Inkubator Bisnis dan syarat menjadi Kepala Inkubator Bisnis diatur dengan Peraturan Rektor.


BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK DAN PELAKSANA ADMINISTRASI Pasal 49 1. Tata cara pengangkatan Rektor, pimpinan senat, anggota senat diatur dalam peraturan senat universitas. 2. Tata cara pengangkatan Wakil Rektor, pelaksana akademik dan pelaksana administrasi diatur dalam peraturan rektor Pasal 50 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR 1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat pertimbangan dari senat universitas. 2. Rektor diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut. 3. Rektor dapat diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul senat Universitas sebelum masa jabatannya berakhir, apabila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara dan Statuta. 4. Rektor dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum masa jabatannya berakhir atas persetujuan senat 5. Apabila terjadi kekosongan jabatan sesuai dengan ayat 3 dan 4 maka Badan Penyelenggara mengambil alih jabatan Rektor sampai dengan proses pemilihan dan pengangkatan Rektor. Pasal 51 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR 1. Para Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Rektor. 2. Masa Jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut pada jabatan yang sama. 3. Sebelum berakhir masa jabatannya, Wakil Rektor dapat diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Rektor, apabila Wakil Rektor melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara dan Statuta Universitas. 4. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor diatur pada peraturan tersendiri.


Pasal 52 PERSYARATAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Warga Negara Indonesia, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Berakhlak Mulia dan Berwawasan Nasional . Memiliki binaan dan menyantuni anak yatim duafa minimal 10 anak Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter Memiliki integritas yang tinggi Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Berpengalaman dalam institusi pendidikan. Tidak sedang menduduki jabatan di Badan Penyelenggara. Dapat menerima dan melaksanakan program badan penyelenggara terutama kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Alih Teknologi. 10. Rektor dan Wakil Rektor harus memiliki pendidikan minimal sarjana Pasal 53 TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS 1. Anggota senat terdiri atas ; a. Rektor b. Wakil Rektor c. Dekan Fakultas d. Wakil Badan Penyelenggara e. Guru Besar f. Wakil dosen dari masing-masing fakultas 2. Pemilihan anggota senat universitas yang berasal dari wakil dosen profesor dan wakil dosen bukan profesor serta keterwakilan anggota Senat Universitas Fakultas dalam Senat Universitas diatur dalam Peraturan Rektor 3. Anggota Senat Universitas diatur dalam Peraturan Rektor. Pasal 54 TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA AKADEMIK FAKULTAS Tata cara pengangkatan pelaksana akademik diatur dalam peraturan Rektor Pasal 55 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA ADMINISTRASI Tata cara pengangkatan pelaksana administrasi diatur dalam peraturan Rektor


BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 56 1. Dosen adalah tenaga pendidik/pengajar yang memiliki kualifikasi sebagai dosen dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen PNSD, dosen luar biasa dan dosen tamu, . 3. Dosen tetap Universitas Malahayati adalah dosen yang diangkat oleh Badan Penyelenggara dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki jenjang pendidikan strata dua (S2) dan memiliki Jenjang Jabatan Akademik. 4. Dosen PNSD adalah Dosen PNS Yang ditempatkan/diperbantukan oleh Kopertis Wilayah II pada Universitas Malahayati. 5. Dosen Luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap Universitas Malahayati. 6. Dosen tamu adalah tenaga ahli yang diundang atau diangkat sebagai dosen di Universitas Malahayati selama jangka waktu tertentu. 7. Jenjang Jabatan Akademik dosen Universitas Malahayati terdiri dari Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. 8. Kenaikan jenjang jabatan akademik dosen yang telah memenuhi syaratsyarat kepegawaian dan akademik dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 9. Pembinaan karir dosen dilaksanakan melalui peningkatan jenjang pendidikan, Jenjang Jabatan Akademik dan keterampilan bidang keahlian. 10. Dosen senior, dengan jabatan akademik Lektor Kepala, wajib membimbing dosen yunior dalam peer group-nya. 11. Dosen tetap diangkat sebagai dosen Wali oleh Badan Penyelenggara atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Rektor, dengan tugas utama membimbing mahasiswa dalam bidang akademik non akademik terutama prestasi akademik, etika dan karakter. 12. Dosen tetap dan tenaga kependidikan ikut serta dalam kegiatan pembinaan dan penyantunan anak yatim yang dikelola oleh Lembaga Pembinaan dan Penyantunan Anak Yatim (LPPAY) wajib memiliki binaan dan menyantuni anak yatim/ piatu sebanyak 3 anak. 13. Syarat untuk menjadi guru besar sebagaimana tercantum pada Ayat 1, juga memiliki kemampuan akademik dalam membimbing calon doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi doktor dan memiliki karya ilmiah, sesuai dengan standar peraturan dan ketentuan yang berlaku 14. Syarat Pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui Surat Keputusan Rektor


16. Tugas Pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan Senat Universitas. 17. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku. 18. Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan tidak tetap diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku 19. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, tenaga komputer, laboran, dan teknisi. 20. Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Universitas dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku 21. Pembinaan karir tenaga kependidikan dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian. BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 57 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan pada Universitas Malahayati. 2. Mahasiswa adalah mereka yang diterima dengan persyaratan untuk menjadi mahasiswa. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan rektor Pasal 58 HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 1. Mahasiswa mempunyai hak Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab, Mendapat pelayanan pengajaran dan akademik lainnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan, serta memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses pendidikan 2. Mahasiswa mempunyai hak pindah keperguruan Tinggi lain atau program studi yang lain sepanjang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di tempat yang hendak dituju 3. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil balajar yang diikutinya. 4. Mahasiswa mempunyai kewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tri dharma perguruan tinggi 5. Mahasiswa mempunyai kewajiban Menanggung biaya pendidikan dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas


6. Mahasiswa mempunyai kewajiban Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas 7. Mahasiswa mempunyai kewajiban Tinggal di asrama yang telah disediakan. 8. Mahasiswa mempunyai kewajiban Memiliki rasa kepedulian terhadap sesama dengan ikut serta dalam kegiatan penyantunan terhadap anak yatim duafa minimal 1 (satu) anak yatim binaan. 9. Mahasiswa berkewajiban mempunyai jiwa nasionalisme dan berwawasan kebangsaan 10. Pelaksanaan ketentuan pasal 58 ayat 4 sampai dengan ayat 8 diatur oleh peraturan rektor Pasal 59 ORGANISASI KEMAHASISWAAN 1. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa sebagai wadah kegiatan kokurikuler dan atau ektra kurikuler. 2. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III 3. Unit kegiatan mahasiswa dibina oleh dosen yang memiliki kompetensi dibidangnya yang diangkat oleh Wakil Rektor III. 4. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri dari : a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 5. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas a. Dewan Perwakilan Mahasiswa fakultas b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 6. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi adalah Himpunan Mahasiswa Program studi. 7. Kegiatan Kemahasiswaan di tingkat Program Studi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kokurikuler dan atau ekstrakurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, serta memberikan pendapat dan usul kepada pimpinan fakultas terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan dengan program studi. 8. Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dengan peraturan Rektor. Pasal 60 ALUMNI 1. Alumni adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus dalam proses pendidikan di Universitas.


2. Alumni membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan. 3. Organisasi alumni berada dibawah koordinasi Wakil Rektor III.

BAB XI KERJASAMA Pasal 61 1. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh universitas dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. 2. Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Pasal 62 BENTUK KERJASAMA 1. Bentuk kerjasama Universitas dapat berupa penelitian dan pengabdian masyarakat, praktek kerja, manajemen, pertukaran dosen dan /atau mahasiswa, pemanfaatan sumberdaya, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengembangan studi di segala bidang dan kerjasama lain yang bersifat menguntungkan bagi pengembangan universitas. 2. Bentuk dan pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) berdasarkan Tata cara dan bentuk kerjasamanya secara terinci diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri. 3. Bentuk Kerjasama dilaksanakan oleh Wakil Rektor IV dan bertanggung jawab kepada Rektor. BAB XII SARANA DAN PRASARANA Pasal 63 1. Sarana dan prasarana Universitas Malahayati adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan. 2. Tata cara pembangunan, Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Universitas Malahayati dengan persetujuan Badan Penyelenggara.


BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 64 SUMBER DANA 1. Sumber dana Universitas Malahayati berasal dari : Badan Penyelenggara, Sumbangan Mahasiswa, Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, Bantuan pemerintah, Sumber-sumber lain yang sah. 2. Universitas diperkenankan mengusahakan sumber dana dengan usaha lain yang sah 3. Pelaksanaan seperti termaksud dalam ayat (2) diatur tersendiri dengan mengingat AD/ ART Badan Penyelenggara dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Pasal 65 MEKANISME PEMBIAYAAN 1. Pimpinan bersama-sama Senat Universitas menyusun dan membuat rencana anggaran belanja untuk disahkan oleh Badan Penyelenggara 2. Pimpinan Universitas melaksanakan pengunaan dana yang telah disahkan oleh Badan Penyelenggara 3. Pembukuan keuangan Universitas diperiksa dan di audit oleh auditor independen. 4. Pimpinan Universitas dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu dan Anak Yatim duafa 5. Ketentuan lebih lanjut tentang ayat empat (4) diatur oleh Peraturan Rektor

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI Pasal 66 PENGAWASAN Pengawasan dan evaluasi penjaminan mutu secara periodik terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk oleh Rektor.


Pasal 67 AKREDITASI (1) Mutu akademik dan efisiensi pelaksanaan Universitas menjadi tanggung jawab Rektor sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas. (2) Akreditasi institusi dan akreditasi program studi menjadi tangung jawab Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 1. Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 2. Tata cara pengusulan perubahan statuta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor atas persetujuan Badan Penyelenggara 3. Perubahan statuta dilakukan dalam rapat senat Universitas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat Universitas atau panitia perumus statuta yang ditunjuk oleh Rektor atas persetujuan Badan Penyelenggara 4. Keputusan tentang perubahan statuta dianggap sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah yang hadir plus satu. 5. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Ditetapkan di: Bandar Lampung pada Tanggal : 30 Oktober 2012 YAYASAN ALIH TEKNOLOGI Ketua,

RUSLAN JUNAIDI


KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN ALIH TEKNOLOGI BANDAR LAMPUNG NOMOR : 497.ALTEK.SK.A Tentang STATUTA UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG

Recommend Documents