-GUBERNUR JAMBI
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR .!,lf f/KEP.GUB/DISDIK/2017 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENDIDIKAN PROVINS! JAMBI TAHUN 2017 GUBERNUR JAMBI, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan Penclidikan Menengah sesuai Kewenangan Pemerintah Provinsi Implementasi sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk itu dipandang perlu menetapkan honorarium Guru dan Tenaga Kepencliclikan Non Pegawai Negeri Sipil;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
1.
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjacli Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 );
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887);
15.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Standar 2008 Tahun Tenaga tentang Administrasi Sekolah/ Madrasah;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.
Peraturan Daerah Provinsi Jarnbi Nornor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
18.
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nornor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jarnbi Nomor 8);
Memperhatikan
19.
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 20 �6 tent.ang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
20.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
, 21.
Peraturan Gubemur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);
22.
Gubemur Jambi Nomor Keputusan 130/Kep.Gub/PEM/2015 tentang Tim Persiapan Pengalihan Urusan Pemerintah berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
23.
Gubernur Jambi Nomor Keputusan tentang 532/Kep.Gub/DISDIK/XII/2015 Pembentukan Tim Persiapan Pengalihan Urusan Pendidikan Menengah Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Tahun 2015;
24.
Gubernur Jambi Nomor Keputusan 707 /KEP.GUB/DISDIK/2016 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pemerataan Guru Pendidikan Menengah Provinsi Jambi.
Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor ND 1811/DISDIK-1.3/Xll/2016 hal Rencana Pembayaran Honor Guru Dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non Pegawai Negeri Sipil SMA/SMK/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU
: Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil untuk SMA Negeri, SMK Negeri dan PKLK Negeri, sebagai berikut: 1. Guru Non Pegawai Negeri Sipil untuk SMA Negeri dan SMK Negeri sebesar Rp. 17 .500,- (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) Perjam mengajar; 2. Guru Non Pegawai Negeri Sipil untuk PKLK Negeri sebesar Rp. 1.320.000,- (Satu Juta. Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Perbulan;
KEDUA
3. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil untuk SMA Negeri, SMK Negeri dan PKLK Negeri sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Perbulan. : Pelaksanaan Pemberian Honorarium sebagaimana Diktum KESATU tercantum pada lampiran Keputusan ini.
KETIGA
KEEMPAT
Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Kegiatan Pembayaran PTT PfK Non PNS kode rekening 1.01.1.01.01.28.01. : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Ditetapkan di Jambi 72. NA-fltT
�::;;:::::r.,srla tanggal
2017
}.•
Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Dalam Negeri RI Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi 9. Yang Bersangkutan.
LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR /KEP.GUB/DISDIK/2017 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENDIDIKAN PROVINS! JAMBI TAHUN 2017.
PETUN:JUK TEKNIS PEMBAYARAN HONORARIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAl NEGERI SIPIL DINAS PENDIDIKAN PROVINS! JAMB! TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN
Tujuan pembayaran honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil adalah untuk: 1. Mewujudkan pelayanan prima pada satuan pendidikan di lingkup Dinas; dan 2. Memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada satuan pendidikan di lingkup Dinas. BAB II SYARAT PENERIMA HONORARIUM
Syarat penerima honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: 1. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan PKLK Negeri; 2. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan PKLK Negeri; 3. Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (2) telah terdata dalam database Personalia, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Dinas Pendidikan; dan 4. Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil harus mengikat kontrak kerja individu dengan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Pengawas Sekolah melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK), (Fonnat I)
BAB III MEKANISME PEMBAYARAN
Mekanisme pembayaran honorarium Guru clan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : 1. Kepala Sekolah mengajukan pembayaran Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Pengawas Sekolah dengan melampirkan : a. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK), dilegalisir oleh Kepala Sekolah; b. Daftar Pengajuan pembayaran Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil, (Fonnat II dan IllJ; c. Daftar Kehadiran / absensi mengajar per-bulan (Format IV); d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Sekolah, (Fonnat V). 2. Dinas Pendidikan membayar Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada point (1) setelah di verifikasi oleh Tim Verifikasi; dan 3. Pembayaran honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui transfer bank dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ke Rekening sekolah.
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Dinas dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan 3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada point (1) menyampaikan laporan tentang Guru dan Tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil penerima honorarium sesuai kewenangan kepada Gubernur.
