GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMORs
7
TAHUN 2013
TENTANG PELITTIPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN ITIODAL DAN PEI.AYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSIJAMBI GUBERNUR JAMBI,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6) perlu ditetapkan Peraturan Gubemur Jambi tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi;
b.
bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Jambi.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang pembenfukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gS7 Nomor lS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1gS8 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 1958 Nonbr 112,Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor 1M6); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3Ml) sebagaimana
terah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 3851); 4.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun lggg Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun lggg tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia ltlornor 3874);
a
,
5,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4250);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia
\ 4844)', 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Rl Nomor
(Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Nomor 4724);
B.
25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang Nomor Undang (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rl
-
Nomor 5038);
g,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20-11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234):
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembangian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah.Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupateniKota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
1i
Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
12. '13.
14,
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 tentang lzin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT) ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 200'1 tentang lzin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang lzin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
15. Keputusan l4enteri
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Nomor
KM,3/HK.001 /MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
'i6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006
tentang Pedoman Penyusunan
Standar
Pelayanan Publik;
17.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentanl01140l2l2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
18,
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN1l1/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
19. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman 0rganisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
20.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor4I/M-|ND/PER/6/2008 tentang Ketenuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha;
21.
Keputusan Menterl Perhubungan Nomor lzin Usaha Depo Peti Kemas;
47 Tahun 2008
tentang
t
22.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.1401X12008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
23.
Permenhut Nomor P,35/MENHUT-I| Tahun 2008 tentang lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan sebagaimana diubah dengan Permenhut Nomor P.9/MN HUT-l l/2009 Tahun 2009;
24.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKESiSKiXi2009 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah bidang Kesehatan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
25.
Peraturan Kepaia Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
26.
Peraturan Daerah Nomor t15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi iambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi JambiTahun 2010 Nomor 6);
27.
Peraturan Darerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 10);
28.
Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ProvinsiJambi sebagai mana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi,
Memperhatikan
: 1, 2
Menetapkan
pE
lnstruksi Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 570/3203/SJ/ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pembuatan lzin dan Non lzin Berusaha;
Surat ltrlenteri Dalam Negeri Nomor 061/3023/3.l tanggat 9 Agustus 2012 perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Lembaga PTSP,
RAT u RA r,r c u a E R N,
-,
r,1tJ';:tJ:l;
pA !{ A
N K EWE N A N G A N KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSIJAMBI M
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PELAYANAN ^-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan
1. 2.
:
Daerah adalah Provinsi Jambi;
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebaEai unsur penyelenggara pemerintah daerah,
3. 4.
Gubernur adalah Gubernur Jambi;
Dewan Penruakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga penruakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6,
Badan Penanaman Modal Daerah danlPelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi;
7.
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
ProvinsiJambi;
B,
Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas dan Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
9.
Pelayanan Perizinan Terstruktur adalah pelayanan perizinan yang memerlukan kegiatan pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan dikoordinasi secara teknis dengan perangkat daerah/instansi terkait yang mempunyai kewenangan teknls;
10, Pelayanan
Perizinan tidak terstruktur adalah pelayanan perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan dan penelitian lapangan, namun apabila dipandang perlu dapat dikoordinasikan dengan perangkaUinstansi terkait;
11. Tim Teknis adalah kelompok keqa yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis;
12.
Rekomendasi Teknis adalah Rekomendasi dari instansi terkait tentang persetujuju an u ntu k penerbitana su atu perizin an ;
13. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
14 Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiJambi;
15. lzin adalah dokumen yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi Peraturan Gubernur atau produk hukum lainnya yang berdasarkan merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu;
16, Non lzin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam
bentuk
tanda daftar, rekomendasiatau bentuk lainnya;
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau
badan
hukum dalam bentuk izin dan/atau non izin;
18. Pelimpahan
Kewenangan adalah Hak Seorang Pejabat untuk mengambil
tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan defgan baik;
19.
Penyelenggaraan Pelayanan Peiizinan Terpadu adalah penyelenggaraan
pelayanan perizinan
dan
non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Maksud Pelimpahan kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagai upaya:
a.
tenvujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
b.
terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk
mendapatkan
pelayanan di bidang penzinan, Pasal 3
Tujuan Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Penzinan adalah rrnhrk meninokatkan kualitas nelavanan nerizinan di Pemerintah Provinsi
BAB
lll
't
PENYELENGGARAAN Pasal 4
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu secana administrasi dilaksanakan
oleh Bidang Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi. Pasal 5
Penerbitan atau penolakan surat izin dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman MoQl Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu ProvinsiJambi atas nama Gubernur. Pasal 6
-
(1) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, BPMD-PPT dibantu I oleh Tim Teknis;
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dariperwakilan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 7
(1) Untuk teruujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu ProvinsiJambi. BAB IV JENIS PERIZINAN Pasal
I
(1) Jenis perizinan di BPMD-PPT Provinsi Jambi meliputi bidang-bidang
a. b,
c.
d. e,
f.
g. h.
:
Penaman Modal; Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Pekerjaan Umum; Sosialdan Ketenaga Kerjaan;
Koperasidan UKM; Pertanian, Perkebunan;
Kebudayaan dan Pariwisata; Kesehatan;
i. j Perikanan dan Kelautan; k. Perindustrian dan Perdagangan; l, Energidan Sumber Daya Mineral; m.
Kehutanan;
n. Lingkungan Hidup; o. Peternakan; p, Perhubungan, (2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BABV
1
PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 9
(1) Gubernur menarik sebagian kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Pada SKPD; (2) Gubernur melimpahkan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) kepada Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu ProvinsiJambi, (3) Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi menandatangani dokumen perizinan atas nama
Gubernur.
\
BAB VI PENGADUAN
Pasal 10
(1) Apabila pelayanan perizinan oleh BPMD-PPT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan;
(2)
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
ditakukan secara lisan
dan/atau tertulis melalui media yang disediakan;
(3)
Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Bidang Pelayanan Perizinan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
BAB VII
PEMBINMN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal
11
(1) Pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis izin dan non izin secara fungsional dilakukan oleh Peiabat SKPD selaku Tim Pembina;
(2) Pembinaan,
ptnfir*asrn dan
pengendalian secara administrasi di Bidang
Pelayanan Perizinan dilakukan oleh Kepala BPMD-PPT.
Pasal 12
(1)
Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh BPMD-PPT sesuai dengan kewenangannya;
(2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku,
BAB VIII
PELAPOMN Pasal 13
Kepala BPMD-PPT membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
1
BAB
IX
PEMBIAYAAN
Pasal 14
(1)
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya diberikan insentif sesuai dengan kemampuan daerah,
(2) lnsentif dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur;
(3) Sumber pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dibebankan pada APBD Provinsi Jambi. BAB X KETENTUAN PEMLIHAN
t
Pasal 15
(1) Sejak diundangkannya Peraturan Gubemur ini, Peraturan Gubemur Jambi Nomor 37 Tahun 20'11 tentang Pelimpahan Sebaglan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
(2) Semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur
ini
diundangkan dinyatakan tetap berlaku, Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan, BAB XI
PENUTUP Pasal
lT
Peraturan Gubernur ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi,
Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 28 Januari 2013
I{ BASRI AGUS Diundangkan diJambi Januari 2013 PROVTNSURtnAt,
BERITA DAERAH PROVINSIJAMBITAHUN 2013 NOMOR
I-AMPIRAN PERATUMN GUBERNUR JAMBI NOMOR i 7 T-AIIIIIi201J TANGGAL: 28 Janu:ri 2011 PELIMPAI.IAN KEWENANGAN DI BIDANG PEIAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAT DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSIJAMB! NO
BIDANG
PERIZINAN
NON IZIN
1
2
3
4
1
PENANAMAN MODAL
1. 2.
lzin Prinsip Penanarnan Modal lzin Prinsip
Perluasan
1.
Angka Pengenal lmportir Produsen (APl-P)
r
Penanaman Modal
3.
lzin Prinsip Perubahan Penanaman ModaI
4. 5. 6.
lzin Usaha lzin Usaha Perluasan lzin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
(Merger)
2
PERENCANAAN DAN
7.
Surat lzin Usaha Perubahan
8.
lzin Pemanfaatan Ruangan
9.
lzin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan Provinsi
10.
lzirr Pemakaian Tanah
PEMBANGUNAN DAERAH 3
PEKERJAAN TJMUM
Pengairan
11.
lzin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4
SOSIAL DAN TENAGA KERJA
72. lzin Pengumpulan Uang atau
2.
Rekomendasi Undian Gratis
3.
Rekomendasi Pengumpulan
Berhadiah
Barang
Uang atau Barang 4.
Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM
5.
U KS
Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasa n/LSM UKS
6.
Pe rpa
njangan Pengesa han
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 7.
Perpanjangan lzin Mempekerja kan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5
KOPERASI DAN UKM
13. lzin Usaha Simpan Pinjam 1.4. lzin Pembukaan Kantor Koperasi
8.
Pengesahan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi
Cabang
9. 10.
PernbubaranKoperasi Sertifikat Hasii Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjarrr Koperasi.
6
4
3
2
1
11.
PERTANIAN
Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Jaminan Mutu Ketahanan Pangan)
12.
Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Non Jaminan Mutu Ketahanan Pangan)
7
PERKEBUNAN
L5. lzin Usaha 16, lzin Usaha
13.
Sertifikat Prima
14.
Rekomendasi Usulan Kerja lndustri Seni, Budaya untuk
Perkebunan (lUPl Perkebunan Untuk
Budidaya (lUP-B)
17.
lzin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (lUP-P)
8
KEBUDAYAAN DAN
18. lzin Operasional
Pramuwisata
PARIWISATA
di Patenkan
15.
Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Luar Negeri
L6.
Rekomendasi Persyaratan Dasar Pengolongan Kelas Hotel
17. Sertifikat
Penggolongan
Restoran/Rumah Makan 9
KESEHATAN
19
21. 22
lzin Prinsip lndustri Kecil Obat Tradisional (IKOI) lzin Usaha lndustri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
Rekomendasi lzin Usaha lrrdustri Kecil Obat Tradisional
Cabang
(rKor)
lzin Cabang Penyalur Alat
Rekomendasi lzin Produksi
Kesehatan
Kosmetika
Kese hata n
25
lzin Pendirian RSU Pemerintah
L9.
2L. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan 22. Rekomendasi Sertifikat
Kelas B Non Pendidikan
Produksi Perbekalan Kesehatan
lzin Penyelenggaraan
Rumah Tangga (PKRT)
RSU
Pendidikan
Rekomendasi lzin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat
lzin Perpanjangan
Rekomendasi lzin Pedagang
Pemerintah Kelas B Non 26
Penyelenggaraan
23
Besar Bahan Baku Farmasi
RSU
Pemerintah Kelas B Non
(
Pendidikan 27.
lzin Pendirian
24 RS
25
B
Izin Penyelenggaraan
RS
Kelas 30. 31
26.
RSU
Pemerintah Kelas A
lzin Penyelenggaraan Rumah lzin Perpanjangan
Rekomendasi lzin Penyelanggaraan
RSU Swasta
B
Sakit Umum Swasta Kelas
Rekomendasi lzin Pendirian RSU Pemerintah Kelas A
Khusus
Pemerintah Kelas B 29. lzin Pendirian
PBBBF)
Rekomendasi lzin Penyalur
Alat Kesehatan
Khusus
Pemerintah Kelas 28
Rekomendasi lzin Prinsip
lndustri Kecil Obat Tradisional (rKor)
lzin Pedagang Besar Farmasi
23. lzin Sub Penvalur ,, Alat 24
18.
B
27.
Rekomendasi lzin Pendirian RS Khusus
Pemerintah Kelas A
28. Rekomendasi lzin
4
3
2
1.
29. Rekomendasi lzin Perpanjangan Penyelanggaraan RS Khusus
Pemerintah Kelas A 30.
Rekomendasi lzin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B
Pendidikan 31
Rekomendasi lzin Penyelanggaraan
RSU
Pemerintah Kelas B Pendidikan 32. Rekomendasi lzin Perpanjangan Penyelanggaraan
RSU
Pemerintah Kelas B Pendidikan 33.
Rekomendasi lzin Pendirian RS PMA/PMDN
34. Rekomendasi lzin Penyelengaraan RS PMA/PtylDN 10 PERIKANAN DAN
32.
Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya/
KELAUTAN
33. 34.
Kelautan Perikanan Tangkap Surat lzin Usaha Kelautan (SIUK) Surat lzin Penangkapan lkan (slPl)
35. Surat Pembudidayaan lkan (SPl) 36. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (Sll(Pl)
37.
Surat lzin Pemanfaatan iasa
38.
Kelautan (SlP JK) Daftar Ulang SlPl/SPl/SlKPl/ SIP JK
39. Perpanjangan/Pembaharuan srPr/sPr/srKPr/srP JK 11
PERINDUSTRIAN DAN
40
Persetujuan Prinsip
35.
PERDAGANGAN
41.
lzin Usaha lndustri melalui Persetujuan Prinsip
Angka Pengenal lmportir Umum (APr-u)
36
Rekomendasi Reparatir/
42 43
44
lzin Usaha
lndutri tanpa
Perbaikan Alat Ukur, Takar,
melalui Persetujuan Prinsip lzin Perluasan Usaha lndustri melalui Persetujuan Prinsip lzin Perluasan Usaha lndustri tanpa melalui Persetujuan
Timbang dan Perlengkapannya
(urrP)
Prinsip 5
lzin Perubahan Nama, Alamat dan Penanggunga Jawab
46
Surat lzin Usaha Perdagangan
I
ndustri
Bahan Berbahaya(Sl UP-B2) bagi Pengecer terdaftar Bahan
Berbahaya 47
Surat lzin Usaha Perdagangan
Minuman Berakhohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB) 12
ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
48.
lzin Usaha Perlambangan (lUP) Explorasi
37.
Penganglcutan/Penimbunan dan Pemakaian Bahan-Bahan
7
2
3
49. lzin Usaha
Pertambangan (lUP) Operasi Produksi
50.
38. Kartu izin Meledakan 39. Rekomendasi Pembelian
dan Penggunaan Bahan Peledak Rekomendasi Teknis Air Tanah
lzin Usaha Pertambangan (lUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
5L.
4
lzin Usaha Pertambangan (lUP)
40. 4L. Surat Keterangan Terdaftar 42. Persetujuan Pengusahaan
Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian
52.
Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
lzin Usaha Jasa Pertambangan (tuJP)
13 KEHUTANAN
53.
lzin Usaha lndustri Primer Halil
43
Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d 5000 M3/Tahun 54
Perluasan lzin Usaha lndustri
Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksis.d 6000 M3/ Tahun 55.
44. Rekomendasi Dalam rangka lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) > 5000 M3/Tahun 45. Rekomendasi Dalam rangka
Pembaharuan lzin Usaha
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Rekomendasi Dalam rangka
lndustri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s.d 56.
5000 M3fl-ahun Izin Pembuatan dan Penggunaan
Tukar Menukar Kawasan Hutan 46. Tanda Terima Penyampaian RPBBI Kapasitas Produksi s.d
Koridor 57. lzin Perubahan Komposisi Jenis
Relokasi IUIPHHK s.d 5000 M3/ Tahun
5000 M3/Tahun 47.
Rekomenddsi TUPHHK - HA/HT|
48.
Persetujuan Kelayakan Lingkungan
Produksi 58.
lzin Penurunan Kapasitas Produksi
59.
lzin Perubahan Nama dan Penggantian Pemegang I U IPHHK
60.
lzin Rencana Kerja Tahunan -
61.
IUPHHK Hutan Alam lzin Rencana Kerja Tahunan IUPHHK HTI
L4. LINGKUNGAN HIDUP
62. lzin Lingkungan 53. lzin Penyimpanar{ dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83)
49. 50.
Rekomendasi UKL-UPL
RekomendasiPenyimpanan dan Pengumpulan Limbah (83)
L5.
54.
lzin Pengeluaran dan atau pemasukan ternak potong antar provinsidan pulau. Izin Pemasukan dan/atau pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan negara antar provinsi/pulau lzin Pemasukan dan/atau pengeluaran bibi/benih/semen beku antar provinsi/pulau
67.
lzin Pemasukan dan/atau
pengeluaran Day Old Chick (Doc)/ Day old Duck (DoD) antar provinsi/pulau
2
L
4
3 68.
lzin Pemasukan dan/atau pengeluaran unggas antar provinsi/pulau
59. lzin Pemasukan dan/atau
pengeluaran produk pangan asal hewan (daging) antar
provinsi dan pulau 70. lzin Pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (susu olahan) antar
provinsi/pulau
r
77. lzin Pemasukan dan/ atau pengeluaran produk pangan asal hewan (telur konsumsi)
antar provinsi/pulau 72. lzin Pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (kulit untuk pangan)
antar provinsi/pulau 73. lzin Pemasukan dan/atau pengeluaran produk non pangan asal hewan (bahan baku pakan ternak) yaitu tepung tulang, tepung darah, Chicken Feather Meal(CFMldan Fish Meal (FM) antar provinsi dan pulau 74. lzin Pemasukan dan/atau
Pengeluaran produk non pangan asal hewan (kulit bahan industri) antar pulau dan provinsi. 75. lzin Pengeluaran Obat Hewan
antar Provinsi/ Pulau. 1_6.
PERHUBUNGAN DAN
76. lzin Trayek Baru Angkutan Antar
LLAJ
77.
51.
Kota Dalam Provinsi (AKDP)
Antar Kota Antar Provinsi.
lzin Trayek Perpaniangan Masa
Reksmendasi Pengerukan dan
Berlaku Surat K6putusan lzin
Reklamasi
Trayek (SKIT)
53.
78. lzin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan 79. lzin Trayek Perubahan Trayek lzin Trayek Pengalihan
lzin Trayek Penggantian SKIT Rusak
/
Hilang
lzin Trayek Baru MPU/Mikrobis AKDP
2.
lzin Trayek MPU/Mikrobis Perpanjangan Masa Berlaku SKIT
lzin Trayek Penambahan Armada
MPU/Mikrobis lzin Trayek Perubahan Trayek
MPU/Mikrobis lzin Trayek Pengalihan
Rekomendasi Rencana lnduk Pelabuhan Regional Rekomendasi Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DU KS)
55.
Rekomendasi Pembangunan
Tower
Kepemilikan
81.
Rekomenasi (Advis) lzin Trayek
55.
Rekomendasi Pembangunan Landasan Pendaratan Pesawat Keci
l/Helikopter ( Helyport)
7 T
3
2
85.
lzin Trayek Penggantian SKIT Rusak
87
/
Hilang MPU/Mikrobis
lzin Trayek Baru Angkutan Antar
Jemput Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 88
lzin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan lzin Trayek (Antar Jemput)
89.
lzin Trayek Penambahan
Armada/Frekuensi Pelaya nan Antar Jemput AKDP 90
lzin Trayek Penggantian SKIT
Rusak/Hilang Antar Jemput AKDP
91. lzin Operasi Baru Angl
93.
lzin Operasi Penambahan / Pengurangan Armada Angkutan Sewa
94.
lzin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa
95.
lzin Operasi Penggantian Surat Keputusan Surat Operasi (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Sewa
96. lzin Operasi Baru Angkutan Taksi 97. lzin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan lzin
98,
Operasi (SKIO) Angkutan Taksi lzin Operasi Penambahan / Pengurangan Armada Angkutan Taksi
99.
lzin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkuta n Taksi
90.
lzin Operasi Penggantian Surat Keputusan Surat Operasi (SKIO)
Rusak/Hilang Angkutan Taksi 100. Izin Trayek Baru Angkutan Pemadu Moda L01. lzin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan lzin Operasi (Sl(lO) Angkutan Pemadu Moda
l-02. lzin Operasi Penambahan / Pengurangan Armada/Frekuensi Pelayanan Angkutan Pemadu Moda 103. lzin Trayek Perubahan Trayek Pemadu Moda
104. lzin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang Pemadu Moda 105. lzin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Baru
4
106. lzin Usaha Perusahaan El<spedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Baru !07 . lzin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EN/KL) Peru ba ha n/Pe nyesua ia n
L08. lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (lPT) Baru
109, lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Perub ahan/ Penyesuaian. 11-0. Srat lzin Usaha Perusahaan
'
Bongkar Muat (SlUPBM) Baru 111. Srat lzin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Baru Perubahan/Penyesuaia
n
112. lzin Usaha Perusahaan Tally (SIUPT) Baru
113. lzin Usaha Perusahaan Tally (51
UPT) Peubahan/Penyesuaian
114. Surat lzin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPER) Lintas Pelabuhan Antar Kab/Kota Dalam Wilayah Provinsi Baru 115. Surat lzin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPER) Lintas Pelabuhan Antar Kab/Kota Dalam Wilayah Provinsi Perubaha n/Penyesuaian
116. lzin Trayek Kapal Sungai Lintas Kab/Kota dalam Procinsi 117. Surat lzin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Lintas Pelabuhan Antar Kab/Kota Dalam Wilayah Provinsi Baru 118. Surat lzin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Lintas Pelabuhan Antar Kab/Kota Dalam \A/ilayah Provinsi Peruba ha n/Penyesua ia n
119. lzin Usaha Depo Peti Kemas 1,20. lzin Usaha Depo Peti Kemas Peruba ha n/Penyesua ia n 1,2'J,.
lzin Pengoperasian Pela buhan Regional
t22. lzin
Usaha Perusahaan Ekspedisi
Muatan Pesawat Udara (EMPU) 1,23. lzin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) Peruba ha nrlPenyesua ian
1.24. lzin Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi Udara (.lPtU) garu lzin Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi Udara (JPTU) Peruba han/Penyesuaia n
1.
2
3
125. lzin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota/Kab dalam Provinsi 125. lzin Pembangunan Heliport L27. lzin Pengoperasian Heliport
t28.
lzin Tatana n Pela buhan Provinsi
4
