KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA (Beschikking)

Erliyana: Keputusan Administrasi Negara (Beschikking)

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA (Beschikking) Anna Erliyana ABSTRACT Adiministrative decision made by government, legally called administrative Decree (Ketetapan Aministrasi), is a decision issued by the authority in order to give legal basis for all administrative actions of public agencies. Not only that, such Decree is also the rules of procedure or code of conduct upon which every state of government agencies conduct their interrelation and cooperation. The competence vested within its organs agencies, which in turn also serves as the source of law for those agencies to operate. A Decree issued by an Agency not given the legal authority is considered invalid that is, null and void. Key words: Ad ministration Decree; Public Agencies; Code of Conduct; Government Agencies.

Pendahuluan Perbuatan-perbuatan hukum (rechts-handelingen) serta keputusan-keputusan (beslissingen) Administrasi Negara yang nyata ada empat, yakni: penetapan (beshikking), rencana (plan), norma jabaran (concrete normgeving), dan legislasi semu (pseudo-wetgeving). Perbuatan-perbuatan Hukum Administrasi Negara (yang relevan bagi masyarakat) pada umumnya menciptakan hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking-en). Hubungan-hubungan administrasi negara adalah hubungan hukum yang

merupakan hubungan tertentu antara penguasa dan warga masyarakat, yang tidak diatur oleh hukum perdata. Isi dari hubungan hukum administrasi negara dapat berupa: kewajiban (obligasio, verplichtting) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hak untuk menagih atau meminta, izin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang, pemberian status kepada seseorang atau sesuatu' 1 S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cet. 10. (Jakarta: Ghalia, 1995), hal. 93-94.

Low Review. Fakultas Hukum Univer.iitas Pelita Harapan, Vol. IV. No.3. Marei 2005

185

Erliyana: Keputusan Adminislrasi

Negara

Ketetapan merupakan tindakan hukum administrasi yang paling sering digunakan.Isinyadapat dipergunakan bagi semuapelaksanaan hubungan hukum administrasi berupa: kewajiban-kewajiban untuk berbuat, tidak berbuat atau mengijinkan sesuatu hai.; subsidi (bantuan); ijin; pemberian status.2 Pengertian Pengertian beshikking diperkenalkan di Belanda oleh van der Pot dan Van Vollenhoven dan masuk ke Indonesia melalui Prins. Di Perancis disebut acte administratif, dan dalam hukum Jerman oleh Otto Meyer dinamakan Verwaltungsakt. Istilah tsb di Indonesia ada yang menyalinnya dengan istilah "ketetapan". Menurut Kuntjoro Purbopranoto karena istilah "ketetapan" sekarang sudah mem-punyai arti yuridis-tehnis yaitu sebagai keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka seyogyanya kita mempergunakan istilah "keputusan", di samping itu istilah keputusan sudah biasa 2 A.D Belinfante & Boerhanoedin Soetan Batoeah, Pokok-Pokok Hukum Tata UsahaNegara,Cet. I.(Jakarta: Binacipta, 1993), hal. 59.

186

(Beschikking)

dipergunakan pemerintah.1 Menurut Prins, arti keputusan adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenangnya yang luar biasa.4 Pengertian tsb mengandung 5 unsur yaitu: 1. Adanya tindakan hukum; 2. Bersifat sepihak; 3. Dalam bidang pemerintahan; 4. Dilakukan oleh badan pemerintah; 5. Berdasarkan wewenangnya yang luar biasa. Setiap unsur dapat dijelaskan sbb:5 1. Membuat keputusan itu merupakan "tindakan hukum", sebagai tindakan hukum ia melahirkan hak dan atau kewajiban atau disebut keputusan positif misalnya sertifikattanah "memberikan hak" 3 Kuntjoro P u r b o p r a n o t o , B e b e r a p a Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1985), hai. 45. 4 W . F Prins - R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1978), hal. 42. 5 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,(Banudng: Alumni, 1979), hal. 61-66.

Law Review. Fakulia.s Hukum Universitas Pelila Harapan. Vol. IV No.3, Marel 2005

Erliyana: Keputusan Administrasi

Negara

kepada orang yang namanya tercantum di dalam sertifikat tsb untuk menggunakan tanahnya secara leluasa dan "meletakkan kewajibannya" yaitu membayar pajak atas tanah. 2. Keputusan merupakan perbuatan hukum yang bersifat "sebelah pihak" maka tindakan hukum itu harus bersifat hukum publik (publiekrechtelijk) artinya tindakan itu harus bersifat memaksa, bukan hanya mengatur saja. Misalnya, pencabutan hak milik atas tanah seseorang untuk kepentingan umum ( contoh: pelebaran jalan) harus berdasarkan peraturan perundangundangan. 3. Bertitik tolak dari pemikiran Trias politika ketiga badan (legislatif, eksekutif yudikatif) dapat dibedakan secara fungsional dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam arti luas (overheid) pada masing-masing lapangannya. Perbuatan overheid yang khusus dalam "lapangan pemerintahan" karena sesuai dengan fungsi dari bestuur sebagai badan yang melaksanakan undang-undang. Keputusan

(Beschikking)

berfungsi untuk merealisir peraturan perundang-undangan ke dalam suatu peristiwa yang kongkrit. Contoh: Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Walikota berdasarkan permohon-an yang diajukan warganya merupakan realisasi Hinderor-donnantie. 4. Membuat keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari pemerintah yangdilakukan oleh pemerintah, atau dengan kata lain membuat keputusan adalah perbuatan pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (bestuur), seperti Gubernur, Walikota, Bupati. 5. Yang dimaksud dengan wewenang luar biasa menurut Prins adalah kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang yang diberikan khusus/istimewa kepada pe-merintah/admi nistrasi negara, tidak diberikan kepada badan-badan swasta. Penetapan (beschikking) menurut Prayudi, adalah perbuatan hukum sepihakyang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejahat

Law Review. Fakultas Hukum Universilax Pelila Harapan. Vol. IV. No..1, Marel 2005

|87


Negan (Beschikking)

atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi oleh Undangundang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 angka3menentukan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau PejabatTata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal,yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

kekurangan yuridis; 3. Harus diberibentuk; 4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya. Keempat syarat tsb dapat diuraikan sbb: 1. Keputusan harus dibuat oleh organ yang berwenang. Organ pemerintahan yang berwenang bukan hanya alat pemerintahan yang termasuk bestuur atau administrasi saja, tetapi juga meliputi legislative dan yudikatif. Seringkali terjadi ketidakwenangan (de incompetentie) untuk membuat keputusan tidak jelas sehingga timbul persoalan. Ketidakwenangan dapat 7 berupa: a. tidak berwenang ratione materiae (isi, pokok, objek). Artinya seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain. Contoh Kepala sekolah tidak berwenang membuat SIM b. tidak berwenang ratione fod(tempat). Artinya, dari segi

Keputusan yang Sah {rechtsgeldige beschikking) Van der Pot6 menyebut 4 syarat yang harus dipenuhi agar keputusan dapat berlaku sah: 1. Dibuat oleh organ yang berwenang; 2. Pembentukannya tidak boleh memuat 6

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, cet. keempat, 1960, hal.77. Lihat juga Bachsan Mustafa, PokokPokok Hukum Amdinistrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1979), hal 61-65.

188

Liiw Review. Fakultas Hukum Uni

7

Paulus Effendie Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, (Jakarta: Bhuanan IlmuPopuler, 1986), hal. 6. Pelita Harapan. Vol. IV. No.3. Marel 2005


Negara

wilayah atau tempat, bukan menjadi kewenangan pejabat ybs. Contoh Walikotamadya Bandung tidak berwenang membuat keputusan untuk warga yang tinggal di Kabupaten Bandung. c. tidak berwenang ratione temporis (waktu). Artinya, berlaku atau dikeluarkanny a suatu keputusan yang menyimpangdari waktu yang seharusnyadiperhatikan, baik sebelumnya (premateur) maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa). Seringkali suatu kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintah hanya dalam jangka waktu satu tahun. Setelah lewat waktu tsb maka ia tidak boleh lagi menggunakan kewenangannya. 2. Dalam pembentukan kehendak dari organ pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, tidak boleh ada kekurangan juridis. Kekurangan juridis dapat disebabkan oleh: a. salah kira (dwaling). Contoh salah kira yang tidak sungguhsungguh: A mengajukan

(Beschikking)

permohonan impor mobil sejumlah 20 (dua puluh), kemudia ia mendapat izin impor 200 (dua ratus) mobil - karena kesalahan tik angka. Akibatnyaadalah mobil yang sah untuk diimpor tetap berjumlah 20 sedangkan 180 batal. Salah kira yang sungguh-sungguh dapat dicontohkan sbb: administrasi negara hendak mengangkat Sdr. Somarsono-seorang ahli Agraria sebagai sekretaris panita agraria. Menurut peraturan yang menjadi syarat pengangkatan adalah keahlian-nya dalam bidang agraria. Ternyata yang diangkat adalah orang lain dengan nama sama tapi bukan ahli agraria. Akibatnya keputusan tsb batal ex-tunc. b. paksaan dapat menjadi sebab dibatalkannya keputusan. Contoh Pak Lurah diancam oleh A dengan senjata api untuk memberi izin sesuatu kepadanya. c. Tipuan juga mempengaruhi berlakunya keputusan. Tipuan harus bertentangan dengan

Law Review. Fakultas Hukum Universilas Pelila Harapan. Vol. IV No..i. Marel 2005

189


Negara

undang-undang atau dengan kejadian yang benar-benar ada (Jeiten). Sifat tipuan sedemiki-an rupa bahwa dengan tidak menggunakan tipu muslihat keputusan tidak akan dibuat. Contoh A mohon izin Walikota untuk membeli rumah murah dari Kotamadya, dengan alasan belum mempunyai rumah. PadahalAsudah mempunyai beberapa rumah yang sedang disewakan kepada orang lain. 3. Keputusan harus diberi bentuk. a. lisan (mondelinge beschikking). Dibuat dalam hal akibatnya tidak mebawa akibat lama dan tidak begitu penting bagi administrasi negara dan biasanya dikehendaki suatu akibat yang timbul dengan segera. Contoh pemberian istirahat/libur kepada PNS selama 12 hari setiap tahun. Contoh lain: Polisi Lalu lintas memerintahkan pengendara motor untuk berhenti dan me-nunjukkan surat-surat kendaraannya. b. tertulis (schriftelijke beschikking). Bentuk ini yang ]90

(Beschikking)

sering digunakan karena sudah biasa dan penting dalam penyusunan alasan/ motivasi. Diktum harus jelas guna melakukan banding bila diperlukan. Bentuknya bermacam-macam karena administrasi negara yang membuat bermacam-macam pula misalnya menteri, kepalapemerintahan daerah. Contohnya mengenai pemberhentian PNS harus dibuat dalam keputusan tertulis walaupun Undang-Undang atau PP tidak menyebutkan bentuknya. 4. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar penerbitannya. Syarat ini harus dipenuhi dalam suatu negara hukum (syarat legalitas). Kranenburg-Vegtig menyebut 4 macam hal di mana isi dan tujuan suatu keputusan dapat bertentangan dengan isi dan tujuan peraturan perundang-undangan :8

* M. Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: BinaAksara, 1989), hal. 54-55.

Law Review. Fakitlnis Hukum Universitas Pelila Harapan, Vol. IV No.3. Morel 2005


a. jika keputusan yang dibuat mengandung peraturan yang dilarangoleh UU. Dalam hal ini yang salah adalah isi keputusan itu (de oorzaak voor de beschikk-ing ontbrak ). b. jika keadaan dimana suatu keputusan dibuat, lain dengan keadaan yang ditentukan oleh UU. Dalam hal ini salah kausa/ sebabnya (valse oorzaak). c. jika keadaan dimana suatu keputusan dapat dibuat menurut ketentuan UU .sebetulnya tidak dapat dijadikan suatu sebab. Dalam hal ini sebab.kausa yang tidak dapat dipakai (ongeoorloofde oorzaak) d. organ pemerintah membuat keputusan, tetapi menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang menjadi dasar wewenang tsb (detournement depouvoir). Contoh: Walikota menolak memberikan 1MB, kecuali pemohon menyerahkan sebidang tanahnya untuk pelebaran jalan. Di sini ada 2 kepentingan yang terpisah yang tidak boleh dicampur: yaitu

tentang pendirian rumah yang memerlukan izin dan tentang kepentingan lalu lintas. Contoh lain: Walikota menolak permohonan izin rapat umum di suatu tempat karena bermaksud memukul lawan politiknya. Keputusan yang sah mempunyai kekuatan hukum formil dan materiil.9 Kekuatan hukum formil adalah "pengaruh" yang dapat diadakan oleh karena adanya keputusan tsb, suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum formil bila tidak dapat lagi dibantah, atau ditarik kembali oleh administrasi negara yang membuatnya karena keputusan tsb telah memenuhi syarat-syarat undang-undang yang berlaku, atau terhadap keputusan tsb hak banding tidak dipakai atau tidak dimungkinkan. Kekuatan hukum materiil adalah pengaruh yang timbul karena isi keputusan, suatu keputusan " E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, cet. keempat, 1960, hal. 116-123. Lihal Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 102-107. Lihat Victor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: BinaAksara, 1989), hal. 80.

Law Review. Ftikultas Hukum Universitas Hurupun. Peli

Vol. IV. N0..I. Marel

2005

|9l


mempunyai kekuatan hukum materiil bila keputusan itu tidak Iagi dapat ditiadakan oleh administrasi negara yang membuatnya. Suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum materiil pada umumnya dapat dibantah atau ditarik kembali oleh administrasi negara yang membuatnya karena keputusan tsb dibuat berdasarkan kewenangan bebas, ada kemungkinan naik banding dan administrasi negara bebas untuk menolak atau menerima permohonan banding. Keputusan yang tidak sah (nietrechtsgeldige beschikking)10 Keputusan yang tidak sah dapat berupa bermacam-macarn pembatalan 1. Batal (nietig) atau batal mutlak (absoluut nietig): bagi hukum akibat suatu perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Pembatalan oleh hakim karena adanya kekurangan esensiil. Pembatalan bersifat ex-tunc "'E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, cet.keempat, 1960, hal. 7881. Lihat Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,(Bandung: Alumni, 1979), hal. 91-93. Lihat M. Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal .68-71. 192

2. Batal demi hukum (nietig van rechtswege): akibat suatu perbuatan untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada tanpa diperlukan putusan hakim atau badan pemerintahan lain yang berkompeten. Pembatalan bersifat ex-tunc 3. Dapat dibatalkan (vernietigbaar): bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap sah sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintahan yang berkompeten. Pembatalan karena ada suatu kekurangan dan bersifat ex-nunc. Klasifikasi Keputusan Dari segi bentuk terdiri atas keputusan lisan dan tertulis. Dilihat dari manifestasi kehendak terbagi atas keputusan unilateral, bilateral dan multilateral. Ditinjau dari daya laku maka keputusan bisa berdaya laku interen maupun extern. Diukur berdasarkan jangka waktu ada yang bersifat sementara dan lama. Sedangkan ditinjau dari segi cara, keputusan dapat terdiri atas keputusan komisi dan omisi.

Lun' Review. Fakulius Hukum Uni silas Pelilu Hiirapan. Vol. IV. No..I Mcirel 2005

Erliyana: Kepuiusan Administrasi

Negara

Macam-Macam Keputusan Tertulis Menurut Prins" keputusan terdiri dari : keputusan yang baik dan keputusan lain; declaratoir dan konstitutif; keputusan sepintas lalu dan tetap; dispensasi, ijin, lisensi dan konsesi; keputusan yang pada umumnya menimbulkan keadaan hukum baru; keputusan yang berhubungan dengan objek tertentu; keputusan yang menguntungkan; keputusan yang tidak diberi tahukan; keputusan bersyarat; keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang lemah dan kuat. Utrecht12 yang menggunakan istilah "ketetapan" menyebutkan a.l: ketetapan positif dan negatif; declaratoir dan constitutief; kilat (vluchtig) dan tetap (blijvend); dispensasi, ijin (vergunning), lisensi dan konsesi. Prajudi13 menyebutkan 3 macam keputusan sbb: 1. keputusan negatif;2. " W.F Prins- R. Kosim Adisaputra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1978), hal.60-114. I2 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, cet. keempat, 1960, hal. 131 — 137. " S . Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, cet. 10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal.94-99.

(Beschikking)

keputusan yang hanya berlaku sekali; 3. keputusan positif. Keputusan positif dibagi atas 5 golongan yaitu: yang mencipta keadaan hukum baru pada umumnya, mencipta keadaan hukum baru hanya terhadap objek tertentu, membentuk/membubarkan badan hukum, memberi beban/ kewajiban, memberikan keuntungan kepada instansi, perusahaan atau perorangan. Keputusan yang menguntungkan terdiri dari: dispensasi, izin, lisensi dan konsesi. Indroharto14 membagi kedalam penetapan declaratoir-konstitutif; menguntungkan-membebankan; einmalig-permanen; bebas-terikat. Hadjon15 membagi dua besar macam keputusan yaitu pertama dilihat dampak keputusan terhadap orang yang dituju oleh keputusan , kedua dilihat dari keterkaitan dengan akibat hukum tertentu. Bagian pertama terdiri atas: keputusan dalam 14

Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PustakaSinarHarapan, 1996), hal. 181-183. 15 Phillipus M. Hadjon. et.all., Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hal. 123-128.

Law Review. Fokiilnis Hukum Universitas Pelim Harapan, Vol. IV No.3. Marel 2005

193


rangka ketentuan larangan dan atau perintah; keputusan yang menyediakan sejumlah uang; keputusan yang membebankan kewajiban keuangan; keputusan yang memberikan suatu kedudukan; keputusan penyitaan. Pada bagian kedua termasuk di dalamnya adalah kepuutsan bebasterikat, keputusan menguntungkanmembebankan, keputusan yang seketika berakhir lama-berjalan terus, keputusan kebendaan-perorangan. Pencabutan Keputusan16 Pencabutan keputusan hams memperhatikan 6 asas, kecuali kalau Undang-Undang melarang dengan tegas untuk mencabutnya. Keenam asas tsb adalah: 1. Keputusan yang dibuat karena adanya tipuan, maka setiap l6

W.F Prins -R. Kosim Adisaputra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1978), hal. 102-103. Lihat E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, cet. keempat, 1960, hal 128-129. Lihat A.DBelinfantedan Boerhanoedin Soetan Batoeah, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Cet. 1, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 92-98. Lihat M. Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 64-65.

194

2.

3.

4.

5.

6.

waktu dapat dinyatakan tidak berlaku secara ab-ovo ( sejak awal dianggap tidak ada); Keputusan yang isinya belum diberitahukan kepadaybs, yang berarti belum melahirkan hubungan hukum, dapat dinyatakan tidak berlaku secara ab-ovo; Keputusan yang menguntungkan yang diberikan dengan syaratsyarat, dapat dicabut bila pihak yang diuntungkan lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan; Keputusan yang menguntungkan tidak dapat dicabut setelah jangka waktu tertentu, kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatu keadaan yang semula sah menjadi tidak sah; Bila sebagai akibat keputusan yang tidak benar, trejadi keadaan yang tidak sah (misalnya keputusan gaji yang salah), keadaan tidak sah ini tidak boleh ditiadakan dengan mencabut keputusan kalau pihak yang terkena akibat pencabutan akan dirugikan; Pencabutan suatu keputusan hams pula memenuhi persyaratan yang sama seperti pada waktu keputusan tsb dibuat (asas contrarius actus).

Law' Review. Fakullas Hukum Univ •sitas Pelita Harapan. Vol. IV. No. 3. Ma ret 2005


Negara

Daftar kepustakaan Atmosudirdjo, S. Prayudi. Hukum Administrasi Negara.Cet. 10. Jakarta: Ghalia Indonesia 1995. Belinfante, A.D. dan Boerhanoedin Soetan Batuah. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Cet. 1. Jakarta: Binacipta, 1983. Hadjon, Phillipus M. et.all. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993. Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta Pustaka SinarHarapan,1996. Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Bandung: Alumni, 1979.

(Beschikking)

Prins, W.F - R. Kosim Adisapoetra. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pradnja Paramita, 1978. Saputra, M. Nata. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali, 1988. Situmorang, Victor. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: BinaAksara, 1989. Utrecht, E. Pengantar Hukum Adminsitrasi Negara Indonesia, cet. keempat, 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

Lotulung, Paulus Effendie. Beberapa Sis tern Ten tang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pe merintah. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1986. Mustafa, Bachsan. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: Alumni, 1979.

Law Review. Fakullas Hukum llniversilas Pelila Harapan. Vol. IV No.3. Marei 2005

195

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA (Beschikking)

Recommend Documents