KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELIDIKAN
BALIKPAPAN,
SEPTEMBER 2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG PENYELIDIKAN I.
PENDAHULUAN 1.
Umum a.
Dalam rangka penyelidikan suatu perkara yang diduga tindak pidana, seluruh tindakan penyelidik harus sesuai dengan dengan cara yang diatur dalam undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan
menurut
ketentuan
hukum
yang
berlaku sehingga tindakan yang dilakukan tidak melanggar Hak Azasi Manusia; b.
agar penyelidikan tindak pidana dapat memenuhi syarat material dan formil yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga penyelidik dibekali pedoman administrasi serta berbagai pengetahuan hukum lainnnya;
c.
Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan perkara tindak pidana sehingga dalam pelaksanaan dilapangan harus sesuai dengan peraturan yang ada dan menggunakan metode, taktik dan teknis tersendiri.
2.
Dasar : a.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
b.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.
Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja pada tingkat Polda;
d.
Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
2
e.
Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
f.
Skep kapolri no : SKEP/82/XII/2006/Bareskrim, tanggal 15 Desember 2006 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi penyidikan.
3.
Maksud dan tujuan : a.
Maksud Sebagai pedoman dalam rangka memdapatkan informasi melalui metode – metode tertentu dalam penyelidikan tentang adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan
tindak pidana sehingga dapat
dijadikan bahan untuk melakukan penyidikan. b.
Tujuan Untuk mendapatkan informasi dan atau keterangan guna mengungkap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
4.
Ruang Lingkup Meliputi : penyelidikan pada saat pengolahan TKP, Pengamatan (observasi), Wawancara
(Interview),
Pembuntutan
(Survailance),
Penyamaran
(Undercover), Pelacakan (tracking) penelitian dan analisa dokumen.
5.
Pengertian a.
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam
b.
Undang-Undang;
Jaringan informasi adalah jaringan yang dibentuk oleh penyelidik yang terdiri dari orang-orang tertentu (yang dapat dipercaya) untuk dapat
3 mencari, mengumpulkan dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang dapat diinginkan oleh penyelidik; c.
Taktik adalah cara yang dipilih dan dilakukan oleh penyelidik didalam upaya mendapatkan data/informasi yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas;
d.
Penyelidik adalah pejabat polisi Negara republic Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
e.
Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang ada minimal terdiri dari satu barang bukti atau satu alat bukti sehingga patut untuk menduga seseorang adalah pelaku tindak pidana.
6.
II.
Tata urut. I.
Pendahuluan.
II.
Pelaksanaan.
III.
Mekanisme.
IV.
Penutup.
PELAKSANAAN a.
Wewenang penyelidikan diberikan kepada setiap pejabat/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.;
b.
Sasaran penyelidikan adalah 1) Orang; 2) Benda atau barang; 3) Tempat/lokasi; 4) Peristiwa/kejadian; 5) Kegiatan.
4
c.
Kegiatan Penyelidikan dilakukan : 1) sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan dalam rangka menemukan suatu tindak pidana; 2) sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan merupakan bagian dan salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk. : (a) menentukan suatu peristiwa yang terjadi yang merupakan tindak pidana atau bukan; (b) membuat
terang
suatu
perkara
sampai
dengan
menentukan
pelakunya; (c) dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa. c.
Proses penyelidikan sebelum ada laporan polisi/pengaduan dilakukan untuk: 1) penyelidikan pada saat pengolahan TKP dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi/diinformasikan, issue, dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan; 2) Penyelidikan merupakan bahan untuk melengkapi keterangan dan data/dokumen, sebelum dilakukan penyidikan; 3) Untuk melakukan penyelidikan awal dibuatkan Surat Perintah Tugas, dan meminta keterangan, mendatangi TKP dilapangan dan pengumpulan data; 4) Apabilan dalam penyelidikan awal di temukan bukti permulaan yang cukup maka di buatkan Laporan Informasi, surat perintah Penyelidikan Rencana Penyelidikan yang meliputi : (a) Surat perintah penyelidikan. (b) Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan tugas penyelidikan;
5 (c) Obyek, sasaran dan target hasil penyelidikan; (d) Rencana Anggaran Biaya, dan dibuatkan Laporan hasil Penyelidikan d.
Penyelidikan dalam rangka penyidikan : 1) Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat Perintah
Penyidikan,
sebagai
bahan
pengumpulan
data
selama
dilakukan tindakan proses penyidikan 2) Penyelidik
yang
menerima
laporan
polisi/pengaduan
membuat
administrasi penyelidikan dan memberikan SP2HP kepada pelapor perihal penelitian laporan (terhadap kasus korupsi tidak diberikan SP2HP); 3) dalam hal penyelidik yang menerima Laporan Polisi/pengaduan dan menangani langsung perkara tersebut maka penyelidik membuat springas, Sprint Lidik, rencana penyelidikan, Rencana Anggaran Biaya, memanggil/meminta
keterangan
pada
pemberi
dokumen
(Non
Projustitia); 4) Dalam
Penyelidikan
melakukan kegiatan untuk pemeriksaan, minta
keterangan, data/dokumen dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara; 5) Penyelidikan menghasilkan
dilakukan
secara
terbuka
keterangan-keterangan
yang
sepanjang diperlukan
hal
dapat
sedangkan
penyelidikan tertutup dilakukan apabila keterangan yang diperlukan tidak mungkin diperoleh secara terbuka; 6) apabila informasi tersebut dalam bentuk surat/dokumen maka penyelidik yang menangani informasi tersebut membuat administrasi penyelidikan berupa sprin-gas, Sprint Lidik, rencana penyelidikan, Rencana Anggaran Biaya, meminta keterangan pada pemberi dokumen; 7) hasil
penyelidikan
dilakukan
gelar
perkara
untuk
mengetahui
ada/tidaknya suatu tindak pidana, dituangkan dalan laporan Hasil Penyelidikan yang kemudian dipelajari, dianalisa, sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan;
6
8) apabila hasil gelar ditemukan unsur tindak pidana yang dipersangkakan, maka dinaikkan ke tingkat penyidikan, dan melaporkan kepada atasan penyelidik untuk mendapatkan disposisi, selanjutnya mengirimkan SP2HP kepada pelapor; 9) apabila hasil gelar tidak ditemukan unsur tindak pidana yang dipersangkakan, dilaporkan
maka
kepada
penghentian
terhadap
atasan
penyelidikan
informasi/laporan/aduan
penyelidik, serta
dibuatkan
dibuatkan
surat
SP2HP
tersebut, perintah
penghentian
penyelidikan; 10) apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru terdapat suatu tindak pidana dan maka penyelidikan dibuka kembali dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan. e.
Kegiatan dalam melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan : 1) penyelidikan pada saat pengolahan TKP 2) Wawancara (Interview); 3) Pengamatan (observasi); 4) Pembuntutan (Survailance); 5) Penyamaran (Undercover); 6) memanggil atau mendatangkan/mengundang seseorang secara lisan maupun tertulis, guna mendapatkan keterangan dan dokumen; 7) memotret dan atau merekam gambar dengan video, tape recorder dan atau dengan kamera; 8) merekam pembicaraan secara terbuka dengan atau tanpa seijin yang diajak berbicara; 9) tindakan lain yang bertanggung jawab menurut peraturan per UndangUndangan (pasal 5 ayat 1 angka 4 KUHAP);
7
f.
Dalam melaksanakan penyelidikan kasus-kasus tertentu / tindak pidana khusus dilakukan dalam bentuk pemeriksaan/pengolahan TKP (Crime Scene Processing) penyelidik dapat melakukan : 1)
Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi did an sekitar TKP;
2)
Pencarian pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan
dengan
metode-metode
ilmiah
tertentu/kriminalistik,
melibatkan satuan atas untuk memberikan dukungan teknis Kepolisian, Laboratorium Forensik, Identifikasi Polri, Kedokteran Forensik dan dibidang-bidang keahlian lainnya; 3)
meminta bantuan audit investigasi kepada BPK atau BPKP Perwakilan Kalimantan Timur;
4) g.
meminta bantuan kepada Ahli dan pihak-pihak terkait lainnya.
Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan (dalam hal perkara tertangkap tangan);
g.
dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan, petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung dengan meminta persetujuan atasannya secara lisan dan melaporkan perkembangan hasil penyelidikannya.
8
III.
URUTAN / MEKANISME PENYELIDIKAN
MEKANISME PELAKSANAAN PENYELIDIKAN AWAL PENYIDIK/PENYELIDIK, YG TERIMA INFORMASI/SURAT /LAPORAN, LENGKAPI MINDIK LIDIK, DATANGI TKP, BUAT SERTA KIRIM KAN SP2HP KE PELAPOR
PENYIDIK/ PENYIDIK PEMBANTU 1. LAKUKAN PANGGILAN/ UNDANGAN (KONFIDENTIL) 2. LIDIK LAPANGAN DAN KUMPULKAN BUKTI DAN DOKUM EN
IV.
BATAS WAKTU LIDIK KASUS M UDAH 14 HARI KASUS SULIT 30 HARI KASUS KORUPSI TDK ADA BATASAN WAKTU
ANALISA LAPORAN DAN LIDIK
GELAR PERKARA, NAIK KE TINGKAT PENYIDIKAN
BILA LAPORAN, DITEMUKAN BUKTI PERMULAAN CUKUP
PENYIDIK, LENGKAPI MINDIK , REN SIDIK & PENGAJUAN ANGGARAN SIDIK
SP2HP KE PELAPOR NAIK SIDIK
BILA LAPORAN, TIDAK DITEMUKAN BUKTI PERM ULAAN CUKUP)
1. HENTIKAN LIDIK, TERBITKAN SPPLIDIK 2. KRM SP2HP KE PELAPOR
PENUTUP Demikian SOP (Standart Operating Procedure) ini untuk menjadi pedoman bagi penyelidikan Reserse Kriminal Polda Kaltim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal September 2012 DIR RESKRIMSUS POLDA KALTIM
Drs. IMAN SUMANTRI., MSi KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66070510 Disahkan di Balikpapan Pada tanggal September 2012 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Drs. ANAS YUSUF, SH, MH, MM INSPEKTUR JENDERAL POLISI
