KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN WINANGUN SATU KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO OLEH : SAIFUL AMAZI
ABSTRAK Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat di definisikan sebagai aspek bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan di laksanakan oleh instansi pemerintahan pusat, dan daerah,. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini pemimpin mempengaruhi para bawahannya sedemikian rupa sehingga para bawahannya itu mau melakukan kehendak pemimpin. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bahwa kecamatan,dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati di bidang pemerintahan pembangunan, peronomian dan kesejahtraan rakyat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan lurah dalam pelayanan public kelurahan Winangun Satu Kecamatan malalayang kota Manado,dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan lurah dalam pelayanan public saat ini masih terasa belum cukub efektif namun dibalik hal tersebut penulis mendapatkan pendapat bahwa lebih banyak masyarakat yang merasa terleyani di bandingkan dengan masyarakat yang mempunyai keluhan. Kata kunci: KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PENDAHULUAN A.Latar Belakang Kepemimpinan menurut Siagian (2002:62) adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini pemimpin mempengaruhi para bawahannya sedemikian rupa sehingga para bawahannya itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkann bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses komunikasi yang jelas. Proses mempengaruhi itu tentunya tidak dengan paksaan, namun disertai Dengan pemberian motivasi sehingga seorang pemimpin itu mampu berinteraksi dan menginspirasikan tugas kepada bawahannya dengan menerapkan teknik-teknik tertentu. Proses tersebut juga memerlukan pengawasan yang tepat sehingga kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir atau dikoreksi oleh pemimpin sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian jugah pemerintah kelurahan dalam kepempinan untuk pelayanan public di tingkat kelurahan kusunya di kelurahan Winangun satu kecamatan malalayang kota manado Dituntut untuk mewujudkan pelayanan public yang efektif masala nyata proses pelayana public terutama juga urusan-urusan masyarakat yang banyak di kantor kelurahan yang masih mengalami banayak keluhan terhadab pelayanan dan kepemimpinan lurah di wilaya kelurahan Bertolak dari kondisi objektif tersebut maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian: Kepemimpinan Lurah Dalam Pelayanan Publik di kelurahan winangun satu kecamatan malalayang kota manado. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kepemimpinan lurah Winangun Satu dalam pelayanan publik? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan lurah dalam pelayanan publik, yang meliputi: kemampuan lurah dalam kedudukannya sebagai pengawas, motivasi dan kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses, kecerdasan, pemikiran kreatif dan daya piker, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat, kepercayaan diri, atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah, inisiatif, yaitu kemampuan untuk bertindak. D. Manfaat Penelitian Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khusunya. TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Kepemimpinan
Seorang peneliti, Edwin Ghiselli (2002:297), dalam penelitiannya telah menunjukkan sifat-sifat penting untuk kepemimpinan efektif. Sifat tersebut adalah: . 1. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau pelaksanaan fungsi-fungsi dasar manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain. 2. Motivasi lurah dalam meningkatkan pelayanan publik 3. Kecerdasan dan ketegasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya pikir atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. 4.Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Kelurahan B.konsep Pelayanan Istilah pelayanan berasal dari kara “layan” yang artinya membantu menyiapkan atau mengurus segala apa yang diperlukan orang lain untuk perbuatan melayani. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pelayanan diartikan sebagai berikut: 1. Perihal cara melayani. 2. Servis, jasa. 3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang/jasa. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan diantaranya adalah Moenir (2008:2), pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:5) mengemukakan, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.Selanjutnya Sampara Lukman (2000:8) pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005:2) yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. C. Konsep Kelurahan
Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan (Syarifin, 2006:38). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 229, disebutkan: (1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kotaberpedoman pada peraturan pemerintah.(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yangdisebut lurah selaku perangkat Kecamatan danbertanggung jawab kepada camat.(3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretarisdaerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. melakukan pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan pelayanan masyarakat; d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Dan Kelurahan PemerintahKota Bitung secara terperinci tugas pokok dari aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut ; a. Lurah Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kelurahan. b. Sekretaris Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan. c. Kepala Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan. d. Kepala Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan. e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. f. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dalam pendekatan kualitatif.Alasan penggunaannya karena tujuan dari penelitian ini terfokus pada kepemimpinan lurah dalam pelayanan publik di kelurahan winangun satu kecamatan malalayang. Terkait dengan penelitian studi kasus, F.N. Maxfield (Nazir, 2005:57) mengungkapkan bahwa: yang dimaksud dengan studi kasus atau penelitian kasus subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. B. Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Lurah dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan malalayang, berdasarkan teori Edwin Ghiselli (2002:297), adalah: 1. Kemampuan lurah sebagai pengawas,terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan bawahannya dalam pelayanan publik. 2. Motivasi lurah dalam meningkatkan pelayanan publik 3. Kecerdasan dan ketegasan lurah dalam peleyanan publik mencakup kebijakan, pemikiran kreatif Dan daya pikir atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. C. Jenis dan Sumber Data Jenis sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 1. Data Primer Yaitu Data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian,sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau
informan yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relefansinya dengan permasalahan penelitian.Adupun yang menjadi data primer dalam penelitian ialah: a) Penelitian Sendiri Catatan lapangan yang berupa catatan-catatan yang dipergunakan untuk mencatat informasi terutama selama penelitian b) Informan Adapun nara sumber yang dipili untuk menjadi sumber data primer atau Informasi terdiri dari - Masyarakat - Toko Masyarakat, Toko Pemuda, dan Toko Agama 2. Data Sekunder Data Sekunder yang merupakan sumber data yang akan melengkapi sumber data primer, yaitu: Dokumen-Dokumen yang membantu dalam penelitian (Dokumen-Dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arsip-arsip lainya). D. Teknik Pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi E. Teknik Analisa Data Analisa data menurut faisal (1999:255-258) Terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: a) Reduksi data b) Penyajian data c) Menarik kesimpulan, Mengakar dengan kokoh, Data yang diperoleh dilapangan, disajikan sedemikian rupa, kemudian dianalisa terhadab tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kemampuan Lurah sebagai Pengawas Kelurahan Winangun Satu sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis.Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional, maupun global.Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya.Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Rencana strategis haruslah dimiliki oleh kelurahan Winangun Satu, namun pada kenyataannya rencana strategis tersebut merupakan aplikasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan, dan kelurahan hanyalah unsur pelaksana semata.Strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki, sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Kota Manado didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Manado ke arah yang diinginkan. Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pengelolaan sumber daya di wilayah kelurahan Winangun Satu.Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh penegakan hukum dan diterapkannya prinsip-prinsip good governance di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam usaha meningkatkan kinerja aparatur kelurahan, pemerintah menetapkan program manajemen kepegawaian berbasis kinerja. Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang dimaksud dengan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.Untuk mengukur kinerja aparat kelurahan terdapat 3 aspek yang menjadi pedoman yaitu Produktifitas Kerja, Ketaatan Aparat, dan Kedisiplinan. Dalam hal pelaksanaan pelayanan di tingkat kelurahan Winangun Satu, Lurah mempunyai peran yang penting dalam melakukan pengawasan terhadap satuan kerja yang dipimpinnya, terutama aparat kelurahan dalam melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan, Ibu Olga M.Kambey,SH mengatakan bahwa: “Pengawasan yang dilakukan lurah sampai sejauh ini dapat dikategorikan berjalan dengan baik, dimana lurah sering melakukan kontrol kepada para aparaturnya termasuk kepala-kepala lingkungan apabila ada masyarakat yang memerlukan pelayanan”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan informasi bahwa lurah telah melakukan dengan baik pengawasan terhadap para aparaturnya dalam memberikan pelayanan publik, namun ketika pernyataan ini dibandingkan dengan salah satu masyarakat yang pernah melakukan pengurusan surat keterangan kelahiran di kantor kelurahan winangun satu, Bapak James Siregar mengatakan bahwa: “saya pernah datang untuk meminta pelayanan surat keterangan kelahiran anak saya yang kedua, pada saat itu saya datang menghadap pada salah satu staf kelurahan yang ada, saya diminta untuk duduk menunggu untuk dipanggil, namun saya mengamati keadaan sekitar tidak ada satupun masyarakat yang meminta pelayanan kecuali saya, saya kemudian menanyakan kepada petugas tersebut kenapa saya harus menunggu, sedangkan tidak ada orang lain selain saya, dengan nada yang agak tinggi petugas tersebut mengatakan bahwa saya harus menunggu karena dia sedang menyelesaikan tugas lain, berdasarkan pengalaman tersebut saya menilai bahwa pelayanan yang dilakukan oleh aparat kelurahan belum baik”. Pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa terdapat ketidak puasan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena pelayanan yang diberikan tidak cepat dan tanggap, namun inti dari keingintahuan peneliti adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan lurah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh staf/aparatnya, dalam hal ini peneliti menemui bapak Jhon Suot sebagai salah satu masyarakat yang juga pernah meminta pelayanan di kantor kelurahan, yang mengatakan bahwa: “pada saat saya datang ke kantor kelurahan untuk mengurus kartu keluarga baru karena ketambahan satu orang anggota keluarga, pada saat itu ada beberapa orang masyarakat yang sedang menunggu untuk meminta pelayanan dikantor kelurahan, dan bapak lurah juga berada di kantor namun saya melihat bahwa bapak lurah hanya diam saja, tidak ada tindakan ataupun instruksi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, karena saya melihat hanya satu orang staf saja yang melayani masyarakat, sedangkan staf yang lain hanya duduk berbincang-bincang dengan staf yang lainnya, padahal apabila lurah memberikan instruksi untuk dapat membuka pelayanan bukan hanya satu meja saja, pelayanan akan semakin cepat.
Pada saat itu saya datang hanya untuk mengambil formulir A.7.1 yaitu formulir isian untuk kartu keluarga, namun saya harus menunggu hamper dua jam, dalam hal ini saya melihat bahwa lurah sebagai pemimpin yang ada di kelurahan tidak melakukan control dan pengawasan kepada aparatnya dalam memberikan pelayanan publik”. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah melakukan pengurusan atau meminta pelayanan di kantor kelurahan peneliti temui bahwa pengawasan yang dilakukan lurah ternyata belum maksimal seperti yang diharapkan, hal inipun peneliti coba untuk meminta informasi dari lurah itu sendiri, bapak Viktor I.Karundeng,SE yang mengatakan: “saya tidak pernah membiarkan masyarakat untuk tidak dilayani, selalu saya tekankan kepada staf saya untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat merasa puas mendapatkan pelayanan di kantor kelurahan ini, apabila hanya satu staf saja yang melayani masyarakat hal itu disebabkan oleh bidang tugas dari staf masing-masing, karena staf yang ada di kantor kelurahan ini memiliki keahlian masing-masing, ada yang ahli untuk pembuatan surat-surat keterangan, pengisian formulir baik KTP maupun KK, sehingga saya tidak bisa serta merta memerintahkan staf yang bukan dibidangnya memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah, ditemui informasi bahwa masingmasing staf yang ada dikantor kelurahan winangun satu telah dibagi-bagi sesuai dengan bidang tugas pekerjaan, dan mereka memiliki keahlian dan kemampuan masing-masing, namun apabila lurah dapat memaksimalkan pelayanan seharusnya lurah dapat memerintahkan staf yang sedang ‘nganggur’ untuk membantu memberikan pelayanan, seperti memberikan formulir isian data kependudukan sebagaimana yang dibutruhkan oleh masyarakat yang sedang meminta pelayanan, karena hal tersebut peneliti anggap tidak memerlukan keahlian khusus, hanya sekedar memberikan formulir saja. 2. Motivasi Lurah dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Produktifitas kerja Aparatur merupakan hubungan antara kualitas yg dilakukan untuk mencapai hasil dimana produktifitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja.Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud di perlukan aparatur pemerintah Kelurahan yang profesional dalam bidangnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental/perilaku dan kemampuan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), dan mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola perilaku yang demikian akan mendorong bawahan untuk senantiasa terus berusaha meningkatkan kerja, sebagai stimulus untuk selalu berbuat yang baik. Dari
hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa pegawai Kelurahan Winangun Satu cukup memiliki skill dalam menjalankan tugas-tugasnya.Data yang di peroleh menunjukkan bahwa untuk menjadi pegawai cukup menjadi jaminan untuk mampu bekerja secara profesional. Meningkatkan produktivitas kinerja yang tinggi serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, akan selalu terkait dengan ukuranukuran atau standar kinerja. Untuk mengukur motivasi yang diberikan lurah dalam meningkatkan produktifitas Kerja aparat Kelurahan di bidang pelayanan masyarakat, dapat digunakan beberapa indikator yaitu: Sikap mental aparat Kelurahan, kemampuan, serta semangat kerja. a. Sikap mental Sikap mental berasal dari persepsi mengenai pekerjaannya dan hal ini tergantung pada tingkat outcomes intrinsik maupun ekstrinsik dan bagaimana pekerja/pegawai memandang outcome tersebut dan mencerminkan perasaaan mereka terhadap pekerjaanya.Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Pada tabel akan di ketahui tanggapan responden tentang sikap aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Max Kentjem salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa: “pada umumnya para pegawai di Kelurahan Winangun Satu sudah memiliki motivasi untuk kerja dengan dedikasi dan disiplin, mereka memiliki rasa malu apabila pelayanan yang diberikan kurang optimal namun berbeda dengan sikap yang ditunjukkan. Kadangkala arogan yang di tampakkan kepada warga masyarakat, ini disebabkan ada saja oknum aparat yang pilih kasih dalam tata cara melayani, ada juga beberapa oknum aparat kelurahan yang masih kurang disiplin, seperti waktu kehadiran dikantor yang terlambat, dan waktu pulang kantor yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga ada masyarakat yang datang jam delapan pagi belum bisa mendapatkan pelayanan karena petugasnya belum datang”. Hal senada juga di ungkapkan salah seorang warga, Bapak Noldi Wowor mengatakan bahwa: “Saya rasa sikap aparat kelurahan sudah menunjukkan keramahan pada warga ini terbukti dari pelayanan yang di berikan, walaupun kadang kala ada perbedaan yang nampak namun pada dasarnya semua diberlakukan sama, itu tidak menjadi masalah selama masih bisa di tolerir, sehingga saya dapat beranggapan bahwa motivasi aparat kelurahan yang ada dikantor kelurahan winangun satu ini sudah cukup baik, walaupun tidak seratus persen baik”. Hal ini mendapat respon dari pihak kelurahan mengenai tanggapan masyarakat mengenai pelayanan yang diterima, seperti yang di ungkapkan oleh Sekretaris Kelurahan Winangun Satu, yang mengungkapkan bahwa: “saya rasa tidak ada aparat disini yang pilih kasih atau pandang bulu. Kami semua disini selalu memperlakukan masyarakat dengan sama tanpa ada perbedaan selama persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi, contohnya siapa yang lebih dulu datang tentunya dia yang akan dilayani terlebih dahulu, dan siapa yang sudah lengkap berkasnya sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka dia akan dilayani
dan tentunya akan selesai dan tercapai apa yang dibutuhkannya, sehingga sekali lagi saya tegaskan tidak ada aparat kelurahan yang pilih kasih, mereka semua termotivasi dengan tugas dan pekerjaan yang telah diberikan”. Tanggapan warga yang beragam tentang sikap aparat dalam pelayanan menunjukkan kepedulian dan keperhatinan, akan memunculkan berbagai pandangan, tentunya hal itu sulit untuk di hindari. Kenyataan menunjukkan bahwa warga cukup puas dengan hasil yang mereka terima akan tetapi masih ada di dalam benak mereka masing-masing tentang pelayanan yang tentunya tidak semua dari warga merasa puas. Hal ini tentunya tidak bisa di hindari, sebab publik lah yang menilai. Hasil wawancara dengan Lurah Winangun Satu mengungkapkan bahwa: “Saya sebagai pemimpin di Kelurahan ini merasa bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang terjadi pada masyarakat saya. Tetapi tidak terlepas dari kenyataan yang ada bahwa saya beserta para staf telah memberikan pelayanan yang secara optimal kepada masyarakat. Namun saya akui sikap para pegawai tidak dapat secara keseluruhan dapat di kontrol, hanya kepercayaan dan kesadaran diri dari para pegawai yang biasa di atasi sendiri oleh masing-masing, walaupun hamper sering saya memotivasi mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”. Tanggapan dari Lurah tersebut memberikan gambaran bahwa sikap dan perilaku para staf dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya membutuhkan kesadaran dari masing-masing pihak yang bersangkutan agar tercipta suasana yang kondusif demi kelancaran kinerja dalam melayani masyarakat. Hal yang senada juga di ungkapkan oleh Kepala seksi pemerintahan bahwa: “memang terasa sekali bagaimana seorang pemimpin selalu mengarahkan dan membimbing kami para bawahannya untuk memiliki dedikasi dan melaksanakan tugas secara baik. Hal ini memang di butuhkan untuk memperbaiki citra kantor kelurahan ini, berdasarkan pengalaman selama ini yang saya rasakan bapak lurah telah memberikan motivasi kepada kami terutama dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat”. Berdasarkan informasi-informasi yang telah peneliti peroleh melalui wawancara dengan beberapa informan mengenai motivasi yang dilakukan lurah dalam pelayanan publik, ditemui berbagai kontraversi antara masyarakat dan lurah maupun sekretaris lurah, ada beberapa masyarakat yang menyebutkan bahwa terjadi tindakan pilih kasih dalam pelayanan, namun hal tersebut dibantah oleh lurah maupun sekretaris kelurahan, walaupun pada akhirnya lurah juga mengakui bahwa tidak semua aparaturnya dapat dikontrol, namun sampai sejauh ini motivasi selalu diberikan lurah kepada para stafnya, dan hal itu dibenarkan oleh para stafnya, namun sayangnya motivasi lurah kepada para staf untuk dapat mingkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum sepenuhnya maksimal, karena masih ditemui adanya keluhan-keluhan dari masyarakat. Aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak (petunjuk dan
pelaksanaan) sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Selama ini aparat birokrasi telah terbiasa lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat pengguna jasa.Birokrasi tidak pernah merasa bertanggung jawab kepada publik, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasannya.
B.Kemampuan Aparat Suatu organisasi pemerintah menuntut adanya aparatur yang memiliki kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah.Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah yang melayani masyarakat tersebut. Salah satu warga mengungkapkan bahwa: “saya menilai bahwa kemampuan aparat dalam melaksanakan pelayanan publik pada umumnya sama, akan tetapi dalam mengarahkan atau menjelaskan tentang prosedur kepada warga kurang, ini disebabkan kemampuan aparat berbedabeda, seperti dapat saya contohkan pengarahan atau penjelasan untuk tata cara mempersiapkan berkas yang menjadi persyaratan surat keterangan kelahiran dan maksud-maksud dalam formulir A.7.1 masih sulit diterima karena penjelasan yang diberikan oleh aparat agak berbelit-belit”. Hal senada juga di sampaikan oleh salah seorang warga yang lainnya mengungkapkan bahwa: “saya melihat para pegawai di kelurahan Winangun Satu ini tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan pelayanan, saya berpendapat bahwa dari latar belakang pendidikan masing-masing staf yang ada juga turut mempengaruhi, sebab ada yang terampil dan cukup cepat tetapi ada juga yang lamban sehingga hasil dari pelayanan yang diberikanpun akan berbeda-beda sesuai dengan keahlian dari masing-masing staf”. Dewasa ini masyarakat sudah paham mengenai kinerja pemerintah, baik itu berupa sikap dan perilaku aparat sendiri maupun kemampuan dalam melakukan pelayanan. Hasil wawancara membuktikan bahwa pada kinerja aparat telah mendapat respon yang beragam, baik itu melalui media massa maupun secara langsung. Beberapa warga masyarakat lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering salah menafsirkan penjelasan dari aparat kelurahan padahal menurut mereka dalam memberikan pelayanan publik butuh kesabaran dan kemampuan aparat agar tercipta suasana yang kondusif dan pelayanan publik dapat secara efektif dan efisien terlaksana. Hal ini mendapat respon dari aparat kelurahan seperti yang di ungkapkan oleh salah satu staf kelurahan menyatakan bahwa: “Informasi yang diberikan oleh aparat kelurahan kepada masyarakat betulbetul informasi yang dapat diterima secara cepat oleh masyarakat adapun
masyarakat yang masih tidak mengerti tentang informasi yang diberikan lebih didasarkan pada tingkatan pendidikan yang berbeda-beda oleh setiap anggota masyarakat”. Hal senada juga di sampaikan oleh salah seorang staf Kelurahan Winangun Satu yang mengungkapkan bahwa: “saya melihat dari waktu ke waktu masyarakat yang telah kami layani cukup puas. Hal ini tentunya membuat kami termotivasi agar kedepannya kemampuan dalam memberikan pelayanan seperti menjelaskan prosedur dapat secara optimal berjalan dengan baik dan adapun masyarakat yang masih belum mengerti itu bukan sepenuhnya salah kami selaku aparat pemerintah, karena tugas dan tanggung jawab telah di jalankan sesuai dengan standar yang berlaku”. Dari hasil wawancara selama penelitian ini yang di dapat dari kelurahan Winangun Satu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai akan menentukan kinerja organisasi. Dengan kata lain semakin tinggi kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya maka semakin tinggi kinerja pegawai. Karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan tenaga yang dimilki, pimpinan dapat memberikan wewenang kepada bawahan.Pemberian wewenang kepada bawahan sangat penting dalam rangka efesiensi dan efektifitas kerja organisasi, dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pimpinan kepada pegawai diharapkan tugas pekerjaan dalam penyelesaiannya dapat tercapai dengan baik. b.
Semangat kerja Semangat kerja dari masing-masing aparat ditentukan dari usia, dengan usia yang muda tentunya masih memiliki semangat kerja yang tinggi, inovasi, dan kreatifitas dalam mentransfer keahlian dalam bidang kerjanya. Selain usia yang dimaksud bukan berarti tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, inovasi dan kreatifitas dalam mentransfer keahlian dalam bidang kerjanya, akan tetapi usia muda identik dengan hal tersebut dan diperkuat lagi dengan tingkat presentase yang lebih besar dibandingkan dengan interval umur yang lainnya. Salah seorang warga masyarakat yang pernah melakukan pengurusan surat keterangan usaha di kantor kelurahan mengungkapkan: “saya beranggapan bahwa dari unsur semangat kerja aparat kelurahan, semua kesannya biasa-biasa saja mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing, sya juga belum terlalu memahami apakah kesan ini timbul akbat dari kurangnya motivasi yang diberikan lurah kepada para bawahannya, atau tidak ada reward and punishment dari atasan apabila ditemui aparat yang berprestasi dan aparat yang malas”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, melalui hal semangat kerja ini peneliti menemui bahwa penjenjangan karir aparat kelurahan yang notabenenya adalah pegawai negeri sipil mengikuti aturan yang telah ditentukan secara umum, sehingga tidak ada hal yang khusus bagi staf yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi.Bentuk motivasi kerja yang di berikan oleh Lurah adalah memberikan dorongan dan menyerahkan sepenuhnya tugas-tugas kepada bawahannya untuk
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kepemimpinan lurah dalam pelayanan publik sudah dapat dikategorikan baik, walaupun belum maksimal, hal ini dapat kaji melalui pengawasan, motivasi, kecerdasan dan ketegasan lurah kepada para aparat yang dipimpinnya. 2. Pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan dibidang pelayanan masyarakat sudah cukup baik, walaupun masih harus ditingkatkan lagi, hal ini disebabkan kualitas pelayanan aparat yang dinilai dari bukti nyata, kehandalan, dan daya tanggap aparat pemerintah kelurahan yang masih belum ada peningkatan signifikan. 3. Hal-hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan dapat diuraikan dari dua hal yaitu perangkat lunak, yang berupa aturan-aturan petunjuk teknis pelaksanaan tugas, khusus di kelurahan Winangun Satu hal ini belum sepenuhnya tersedia, dan perangkat keras yaitu berupa sarana dan prasarana yang tersedia bagi aparat kelurahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. B. Saran 1. Perlunya peningkatan kepemimpinan lurah terutama dalam bidang pengawasan, motivasi, dan ketegasan kepada aparatnya dalam melakukan kegiatan pelayanan publik, seperti melakukan rapat evaluasi, memberikan reward and punishment kepada aparat yang berprestasi dan kurang berprestasi. 2. Dibutuhkan adanya pembinaan yang intens bagi aparat pemerintah kelurahan untuk mendukung terciptanya aparat yang professional dan bertanggung jawab serta memiliki kepekaan dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya pihak pemerintah secara umum dan pihak pemerintah kelurahan secara khusus untuk lebih menanamkan nilai-nilai professional, akuntabilitas, responsivitas, responsibilitas pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu. Yogyakarta Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.Graha Ilmu. Yogyakarta Affandi, Anwar dan Setia Hadi.1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Prisma, Jakarta Agus, Dwiyanto. 1995. Pelayanan Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta University Press, Yogyakarta Amirin, Tatang, M. Drs. 1995.Menyusun Rencana Penelitian. Raja Grafindo Persada, Jakarta Bayu Suryaningrat. 1976. Pemerintahan dan Administrasi Desa. Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta Beratha, I Nyoman, Drs. 1991.Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Bumi Aksara, Jakarta Beratha, I Nyoman. 1982. Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta Bintoron, Tjokroamidjojo. 1978. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan.Bandung : PT. Alumni Eko, Sutoro. 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. APMD Press, Yogyakarta Ghielli, Edwin. 2002. Exploration in Managerial Talent, Pasific Palisades, GoodYear: California, dalam Hani Handoko. Hikmat, Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press (HUP), Bandung Jhon Salindeho, 1998. Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta Inu Kencana Syafie. 1994. Etika Pemerintahan. Rineka Cipta, Jakarta Inu Kencana syafie, Andi Azikin. 2007. Perbandingan Pemerintahan. Refika Aditama, Juliantara, Dadang. 2000. Arus Bawah Demokrasi (Otonomi dan Pemberdayaan Desa). Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, PT.Gramedia Utama, Jakarta Koentjaraningrat. 1991. Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta
Kencana, Inu. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT.Rafika Aditama, Bandung Kreitner, Robert; dan Kinicki, Angelo . 2005. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat Luthans, Fred, 2006, Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Penerbit Andi Lukman Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta : STIA LAN Press Likert, Rensis. 1961. New Patterns of Management. Mc Graw-Hill: New York, dalam Hani Handoko. Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta Monier. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Manullang, 1995. Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta Maskun, Sumitro. 1993. Pembangunan Masyarakat Desa. Media widya Mandala, Yogyakarta Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia. Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta Prasadja, Buddy. 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. CV.Rajawali, Jakarta Ratminto dan Atik Septi Winarsi. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Revida, Erika. 2009. Manajemen Personalia Publik di Indonesia. Medan. Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance.Bandung: Refika Adiutama. Scrib.com.2011.PengertianKepemimpinan.http://www.scribd.com/doc/79839033/53/ B-Pengertian-Kepemimpinan. Stoner, James A.F. 1982.Mangement (edisi kedua).Prentice /Hall International, Inc. Homewood. Englewood CLIFFS: New York, dalam Hani Handoko. 2003.Manajemen (edisi 2). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Sedarmayanti.2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju. Sinambela Lijan Poltakk. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. CV. Alfabeta. ________. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. CV. Alfabeta. Sangarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survai. LP3ES, Yogyakarta Saiful Anwar, 2004 Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung
Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat.Bandung : PT. Refika Aditama Suyanto, Bagong. 2006. Metode Penelitian Sosial. Kencana, Jakarta Sukarno K. 1992. Dasar-Dasar Managemen¸ Miswar, Jakarta Syarifin, Jubaedah Dedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. CV.Pustaka Setia, Bandung Prastowo, A. 2010.Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif.Jogjakarta : DIVA Press Prayudi, 1981 Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta Handoko, T. Hani. 2003.Manajemen(edisi 2). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Kreitner, Robert; dan Kinicki, Angelo . 2005. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat Veithzal Rivai. 2004. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta :PT Rajagrafindo Persada. Wursanto, Ig. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Andi : Yogyakarta. Sumber Lainnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/04/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan
-
