No.13/ 10 /DPbS
Jakarta, 13 April 2011
SURAT
EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA
Perihal:
Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205), yang selanjutnya disebut PBI Kualitas Aktiva, perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:
I.
UMUM 1.
Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, Bank perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas Bank dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana.
2.
Pengembangan industri perbankan syariah perlu didukung antara lain dengan
perangkat
penilaian
kualitas
aktiva
yang
lebih
menggambarkan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai dan produk yang …
2
yang ditawarkan Bank. 3.
Penetapan kualitas aktiva merupakan hasil penilaian atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah yang antara lain terdiri dari prospek usaha, kinerja (performance), dan kemampuan membayar nasabah.
4.
Dalam menilai prospek usaha nasabah, Bank perlu memperhatikan upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
II.
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DALAM BENTUK PEMBIAYAAN 1.
Penetapan Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan a.
Penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: prospek usaha; kinerja (performance); dan kemampuan membayar nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PBI Kualitas Aktiva.
b.
Parameter komponen-komponen dari masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diuraikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
c.
Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih parameter dari komponen faktor penilaian yang menunjukkan kualitas yang berbeda untuk 1 (satu) rekening maka penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan menggunakan kualitas yang paling rendah.
2.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup a.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e PBI Kualitas Aktiva, salah satu kriteria untuk penilaian prospek usaha adalah upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara …
3
memelihara lingkungan hidup, khususnya nasabah yang berskala besar yang kegiatan usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b.
AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hasil AMDAL diperlukan untuk memastikan kelayakan proyek yang dibiayai dari aspek lingkungan. Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL dapat membawa dampak yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang memadai oleh nasabah sehingga tidak akan diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha nasabah. Hal ini selanjutnya dapat berdampak kepada kelangsungan usaha dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan Pembiayaan. c.
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
III. KUALITAS
AKTIVA
PRODUKTIF
DALAM
BENTUK
SURAT
BERHARGA SYARIAH 1.
Surat Berharga Syariah dapat digolongkan menjadi surat berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar yaitu berupa surat berharga yang tersedia …
4
tersedia
untuk
diperdagangkan
dijual
(Available
(Trading),
dan
For surat
Sale)
dan/atau
berharga
yang
untuk diakui
berdasarkan harga perolehan yaitu untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo (Hold To Maturity). Selain itu, dalam rangka mengakomodasi karakteristik tertentu dari surat berharga yang tersedia di pasar yang dapat dimiliki oleh Bank, terdapat juga surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari dan surat berharga yang diterbitkan dan/atau diendos oleh bank lain. 2.
Penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah secara umum ditetapkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: peringkat yang dimiliki dari Surat Berharga Syariah atau aset yang
mendasari Surat Berharga Syariah
tersebut; kewajiban
pembayaran yang dilakukan dalam waktu dan jumlah yang tepat sesuai perjanjian; waktu jatuh tempo dari Surat Berharga Syariah; dan kualitas penerbit Surat Berharga Syariah yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam hal penerbit Surat Berharga Syariah adalah bank, maka penetapan kualitas Surat Berharga Syariah didasarkan pada kualitas penempatan dari bank yang bersangkutan. 3.
Peringkat investasi dalam penetapan kualitas Surat Berharga Syariah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
4.
Peringkat untuk Surat Berharga Syariah perusahaan Indonesia yang diperdagangkan di bursa efek terkemuka di luar negeri yang paling kurang setara dengan bursa efek di Indonesia, adalah peringkat Surat Berharga Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut. Dalam hal tidak terdapat peringkat untuk Surat Berharga Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut maka mengacu pada peringkat dari Surat Berharga Syariah yang relatif sejenis …
5
sejenis
yang
diterbitkan
oleh
perusahaan
tersebut
yang
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau didasarkan atas ketentuan penilaian kualitas penyediaan dana dalam hal perusahaan tersebut tidak menerbitkan Surat Berharga Syariah di Indonesia.
IV. PENUTUP Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka: a.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006
perihal Penilaian
Kualitas
Aktiva
Bank
Umum
yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan b.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
HALIM ALAMSYAH DEPUTI GUBERNUR
