Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kebijakan Nasional

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dan Sistem Penjaminan Mutu internal Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Oleh: Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M Ketua Tim Pengembang SPMI Ditjen Dikti, Kemdikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan September 2014


Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Pasal 7 ayat (3) huruf c Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;  BAB III: PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga : Akreditasi Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)  Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.  Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.  Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.


SPM Dikti (1)  Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

 Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

 Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


SPM Dikti (2) Bagan SPMI berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti

SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

M MUTU

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Keterangan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi


SPM Dikti (3) Dasar Hukum Standar Pendidikan Tinggi Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan kemahasiswaan

SPM Dikti (4) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

SN Dikti Permendikbud No.49 Tahun 2014

Standar Dikti

Standar Nasional Pendidikan

Standar Hasil Penelitian

Standar Isi Pbelajaran

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Penelitian

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Peneliti

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Ditetapkan perguruan tinggi

Standar Nasional Penelitian

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran

Standar Dikti

+

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Bidang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademik

Standar Sarpras Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Bidang Pengabdian danStandar Kepada Masyarakat Non-Akademik

Standar….

Standar….

Standar ….

Standar ….

Dst

Dst

+

Standar Nasional PKM Standar Hasil PKM Standar Isi PKM Standar Proses PKM Standar Penilaian PKM Standar Pelaksana PKM Standar Sarpras PKM Standar Pengelolaan PKM Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar Dikti (Melampaui SN Dikti)

SN Dikti (Standar Minimal)

Ditetapkan Perguruan Tinggi Permendikbud No. 49 Tahun 2014


SPM Dikti (5) Kelembagaan dan Proses SPM Dikti 5

Tugas melakukan akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi Pelaporan Status dan Peringkat Terakreditasi

Kemdikbud Ditjen Dikti 3

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Tugas memenuhi Standar Dikti

Tugas menyusun SN Dikti

1

Permen dikbud SN Dikti

2

Perguruan Perguruan Perguruan Tinggi Tinggi Tinggi

BSNP Rancangan Permendikbud SN Dikti

4

SPMI

Status dan Peringkat Terkreditasi

6 Permo honan Akreditasi

Luaran

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

9

BAN-PT 8

Lembaga Lembaga Lembaga Akreditas Akreditas Akreditasi i iMandiri Mandiri Mandiri

7

SPME


Kebijakan Nasional

Sistem Penjaminan Mutu Internal Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Oleh: Johannes Gunawan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan September 2014


SPMI (1) Fokus bahasan:

SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

M MUTU

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)


SPMI (2) Aras Implementasi SPMI Universitas/Institut

Sekolah Tinggi

Politeknik/Akademi/ Akademi Komunitas

Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas

Fakultas Fakultas Unit Pengelola Fakultas Program Studi




SPMI (3) Manajemen SPMI

Penetapan Standar Dikti;

P

Pelaksanaan Standar Dikti;

P

P

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanan) Standar Dikti; dan

P

E

Peningkatan Standar Dikti.


SPMI (4)

P


Standar Dikti

Jumlah Standar Dikti Dalam SPMI Ditetapkan Perguruan (Melampaui SN Dikti) Tinggi Standar Dikti

SN Dikti (Standar Minimal)

Permendikbud No. 49 Tahun 2014

SN Dikti dapat dilampaui sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi

Visi Perguruan Tinggi Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus ‘melampaui’ SN Dikti ditentukan oleh Visi Perguruan Tinggi.

Pengertian ‘melampaui’ atau ‘dilampaui’: a. melebihi atau dilebihi secara ‘kuantitatif’, dan/atau b. melebihi atau dilebihi secara ‘kualitatif

Standar Dikti Standar Dikti Standar StandarDikti Dikti

SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN SN Dikti StdDikti Dikti

SN Dikti SN Dikti Standar SN Dikti Turunan

SN Dikti SN Dikti Standar SN Dikti Turunan


SPMI (5)

P


Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen) • Standar Rekrutasi • Standar Masa Percobaan • Standar Perjanjian Kerja

Visi Perguruan Tinggi

• Standar Penilaian Prestasi Kerja • Standar Mutasi, Promosi, Demosi • Standar Waktu Kerja

Standar Dikti Standar Dikti Standar StandarDikti Dikti

SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN Dikti SN SN Dikti StdDikti Dikti

• Standar Kerja Lembur & Cuti • Standar Penghasilan & Penghargaan • Standar Jamsos & Kesejahteraan • Standar Pengembangan & Pembinaan • Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja

• Standar Disiplin

SN Dikti Standar SN Dikti Standar Turunan Dosen

SN Dikti Std Dikti SN Dikti Standar Lain Turunan

• Standar Perjalanan Dinas • Standar Pengakhiran Hubungan Kerja


SPMI (6)

P


Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Standar Dikti

Standar Proses

Standar Dosen

Mutu Pendidikan Tinggi diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti sebagai agregat, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antar Standar Dikti

Standar Proses Standar Dosen Standar Isi

Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antar Standar Dikti, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi


SPMI (7)

P


Teknik Perumusan Standar Dikti 



Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan. Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur: 1. 2. 3. 4.

Audience Behavior Competence Degree

Contoh Rumusan Standar Dikti Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masingmasing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 (C) paling lambat pada tahun 2015 (D).


SPMI (8)

P


Kaizen SPMI

Tahap Membangun SPMI

Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI

Peningkatan SPMI

Dokumen/ Buku Manual SPMI

Dokumen/ Buku Standar SPMI

Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Dokumen/ Buku Formulir SPMI

Penerapan SPMI (al: Pelembagaan)


SPMI (9)

P


Garis Besar Isi Dokumen/Buku Kebijakan SPMI ISI Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI

1. 2. 3. 4. 5.

Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik). Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain: a. Tujuan dan Strategi SPMI b. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI c. Manajemen SPMI (PPEPP). d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI) e. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI. 6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. 7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (misal: Statuta, Renstra).


SPMI (10)

P


Garis Besar Isi Dokumen/Buku Manual SPMI ISI Dokumen/ Buku Manual SPMI

Dokumen/ Dokumen/ Buku Dokumen/ Buku Manual Buku Manual SPMI Manual SPMI SPMI

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI. 2. Luas lingkup Manual SPMI. a. Manual Penetapan Standar Dikti; b. Manual Pelaksanaan Standar Dikti; c. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; c. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; d. Manual Peningkatan Standar Dikti. 3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan. 4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu. 5. Uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI. 6. Uraian bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan. 7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI. 8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.


SPMI (11)

P


Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI

ISI Dokumen/ Buku Standar SPMI

1. Definisi Istilah (istilah khas yang diginakan agar tidak menimbulkan tafsir) 2. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut ) 3. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D) 4. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti) 5. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian) 6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti; 7. Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain);


SPMI (12)

P


Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI ISI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar Dikti.

Dokumen/ Buku Formulir SPMI

Dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan Berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan Pelaksanaan Standar Dikti, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar Dikti.


SPMI (13)

P


Alternatif 1 Menjilid Dokumen/Buku SPMI Misalnya terdapat 120 Standar Dikti dalam SPMI suatu Perguruan Tinggi Buku I KEBIJAKAN SPMI

Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Buku II MANUAL SPMI

Buku III STANDAR SPMI

Buku IV FORMULIR SPMI

Berisi 120 Standar Dikti

Berisi satu atau lebih formulir untuk setiap Standar Dikti

Berisi Manual untuk 120 Standar Dikti. setiap manual berisi:  Manual Penetapan satu Standar Dikti  Manual Pelaksanaan satu Standar Dikti  Manual Evaluasi (Pelaksanan) satu Standar Dikti  Manual Pengendalian (Pelaksanaan) satu Standar Dikti  Manual Peningkatan satu Standar Dikti


SPMI (14)

P


Alternatif 2 Menjilid Dokumen/Buku SPMI (2) Jika terdapat 120 Standar Dikti di dalam sebuah Perguruan Tinggi, maka terdapat: Buku IV Setiap Buku Standar Dikti berisi:

FORMULI (Misalnya Standar Kurikulum) R SPMI Bab III Bab I Standar Kebijakan 1 atau Kurikulum SPMI lebih Form untuk Bab IV Bab II setiap Formulir Manual Standar Standar Standar Kurikulum Kurikulum

120 Buku Standar Dikti

Berisi:  Manual Penetapan Standar Kurikulum  Manual Pelaksanaan Standar Kurikulum  Manual Evaluasi (Pelaksanan ) Standar Kurikulum  Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Kurikulum  Manual Peningkatan Standar Kurikulum


SPMI (15)

E

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

 Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti.  Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas: a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan; c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan  Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti.


SPMI (16)

P

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti

Mencapai Standar Dikti

Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti

Melampaui Standar Dikti

Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti

Belum Mencapai Standar Dikti

Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dicapai, atau agar pelaksanaan Standar Dikti kembali pada Standar Dikti.

Menyimpang dari Standar Dikti


P

SPMI (17)


Manajemen SPMI PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi. Sikap Mental

PPEPP

PPEPP

PPEPP

PPEPP

PPEPP

PPEPP

PPEPP

PPEPP

PPEPP

Quality first Stakeholder - in The next process is our stakeholder Speak with data Upstream management


SPMI (18)

P


Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI  Quality first Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memrioritaskan mutu.

 Stakeholders-in Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

 The next process is our stakeholder Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

 Speak with data Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

 Upstream management Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

PT harus


SPMI (19)

P


Contoh Manajemen SPMI Peningkatan Nilai Akhir (NA) Dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi

NA MK X=50 % A

PPEPP

PPEPP

NA MK X=55 % A

PPEPP

PPEPP

NA MK X=60 % A

PPEPP

PPEPP

NA MK X=65 % A

PPEPP

PPEPP

NA MK X=70 % A

PPEPP

Semester Ganjil 2015

Semester Genap 2014 Semester Ganjil 2014 Semester Genap 2013 Semester Ganjil 2013


SPMI (20) Membangun Budaya Mutu

Tahapan Membangun Budaya Mutu Tah ap I

Tahap II

Tahap III

Externally Driven Externally Driven

Externally Driven

Internally Driven Internally Driven Internally Driven Ing Ngarso Sung Tulodho

Sumber: KJM UGM

Ing Madya Mangun Karso

Tut Wuri Andayani


Terima Kasih

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Recommend Documents