KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA MEMBANGUN KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

MEMBANGUN KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015

2

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Laporan Tahun 2015

Laporan Tahun 2015


Kata Pengantar Secara berkala Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan buku laporan tentang pelaksanaan kegiatan dan program kerja pembinaan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Indonesia. Langkah ini sebagai komitmen pemerintah dalam menyampaikan informasi secara transparan dalam melaksanakan amanah, tugas, tanggung jawab pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tanah Air, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.62/2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Tugas dan fungsi dalam peraturan perundang-undangan itu, merupakan amanah dan legalitas bagi Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada saat ini dan masa mendatang. Sehingga secara berkesinambungan, Kementerian Koperasi dan UKM dapat terus melaksanakan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth), menekan angka kemiskinan (pro poor), menambah lapangan kerja baru (pro jobs), dan berpihak pada pelestarian lingkungan (pro environment). Selama tahun 2015, berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Seluruh kebijakan dan program tersebut dapat terwujud atas dorongan, kontribusi, dan peran serta berbagai pihak di pemerintahan pusat dan daerah. Pelaksanaan dan pencapaian program pemberdayaan Koperasi dan UMKM sepanjang tahun anggaran 2015 dituangkan melalui buku laporan Membangun Koperasi dan UMKM Sebagai Ketahanan Ekonomi Nasional. Dalam buku ini disajikan sejumlah catatan mengenai pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dan sejumlah terobosan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota selama tahun 2015. Tersirat sekilas dalam buku ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai pendekatan strategis, tidak hanya melalui integrasi koordinasi dan kerja sama berbagai pihak, tetapi juga dengan program dan kegiatan aksi pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Semuanya bermuara pada upaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan UMKM yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Hal ini dimaksudkan agar Koperasi dan UMKM sebagai entitas usaha mampu menjadi Soko Guru perekonomian nasional serta mampu berperan sebagai pendorong eskalasi pertumbuhan ekonomi nasional. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi media evaluasi bersama terhadap capaian dan rencana aksi ke depan agar semakin optimal dalam rangka memberdayakan Koperasi dan UMKM untuk mencapai masyarakat sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 31 Desember 2015 Menteri Koperasi dan UKM

AAGN. Puspayoga

3

4


Laporan Tahun 2014

Daftar Isi 3 4 7

Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan Perkembangan Koperasi dan UMKM Perkembangan Koperasi Perkembangan UMKM Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

23

Penyelenggaraan Program 2015 Sekretariat Kementerian Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Deputi Bidang Produksi Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) Kerjasama Internasional Penutup

29 30 38 48 56 68 80 86 94 102 108 112 121

14 18

Laporan Tahun 2015


Daftar Tabel Tabel 1 : Rekapitulasi Sebaran Petugas PPKL

47

Tabel 2 : Rincian Koperasi Peneriman Bantuan PLTMH

53

Tabel 3 : Rincian Penerima Bantuan Perkuatan di Bidang Pariwisata

54

Tabel 4 : Peningkatan Jumlah USP

60

Tabel 5 : Peningkatan Aset USP

60

Tabel 6 : Peningkatan Omset USP

60

Tabel 7 : Hasil Penilaian Kesehatan KSP/KJKS

61

Tabel 8 : Fasilitasi Pengembangan Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun 2003 s/d 2015

71

Tabel 9 : Bantuan Program Peningkatan Akses Pasar Produk Usaha Mikro melalui Pasar Rakyat tahun 2009-2015

73

Tabel 10 : Bantuan Program Penataan Sarana Usaha yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2005 s/d 2015

74

Tabel 11 : Realisasi Penyaluran KUR tahun 2015

91

Tabel 12 : Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2008-2015

103

Tabel 13 : Penyaluran Dana Bergulir Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2008-2015

106

Daftar Grafik Grafik 1 : Jumlah Koperasi Tahun 2009-2014 (Unit)

14

Grafik 2 : Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2009-2014 (Org)

15

Grafik 3 : Jumlah Tenaga Kerja Koperasi Tahun 2009-2014 (Org)

16

Grafik 4 : Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi Tahun 2009-2014 (Rp)

17

Grafik 5 : Jumlah Pelaku Usaha Nasional Tahun 2008-2014 (Unit)

18

Grafik 6 : Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2008-2015 (Org)

19

Grafik 7 : Jumlah PDB Pelaku Usaha Nasional (Rp)

20

Grafik 8 : Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar (UMKM dan UB)

21

Grafik 9 : Sebaran Bantuan Dana Wirausaha Pemula

63

Grafik 10 : Sebaran Koperasi Peserta Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan

64

Grafik 11 : Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2008-2015

105

5

BAB I PENDAHULUAN

8


Laporan Tahun 2015

Latar Belakang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis menumbuhkan tingkat pembangunan nasional. Kebijakan tersebut dirasakan dapat menjadi solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong Koperasi dan UMKM meningkatkan kapasitas dan perannya. Secara kontinyu dan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan dapat mensukseskan gerakan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian nasional (pro growth), memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausahawan dan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job), dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menuju taraf hidup yang layak (pro poor). Berdasarkan data perkembangan Koperasi dan UMKM, jumlah koperasi pada tahun 2014 mencapai sebanyak 209.488 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 567.445 orang. Sedangkan sektor UMKM pada tahun 2013 mencapai sebanyak 57.895.721 unit dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 114.144.082 orang. Dengan tren peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang Koperasi dan UMKM, maka dipastikan potensi sektor Koperasi dan UMKM sangat besar menggerakkan perekonomian nasional. Koperasi dan UMKM dapat menciptakan perekonomian dalam negeri yang stabil melalui kemandirian ekonomi. Ceruk pasar dalam negeri dengan jumlah populasi mencapai 250 juta jiwa dapat diisi beragam produk KUMKM yang berkualitas.

Tugas, Pokok dan Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan KUMKM, pemberdayaan pembiayaan KUMKM, pemberdayaan produksi dan pemasaran KUMKM, restrukturisasi usaha KUMKM, pengembangan sumber daya manusia KUMKM, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Tugas dan fungsi tersebut merupakan amanah dan legalitas bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara kontinyu dan berkelanjutan merupakan upaya yang ditempuh dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan, serta pengangguran.

Laporan Tahun 2015


Anggaran Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.677.169.425.000,. Dari jumlah tersebut, terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp179.239.463.000,-, sehingga pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp1.497.929.962.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.320.429.041.707,- (78,73%). Penyerapan anggaran tersebut dilaksanakan melalui 4 satuan kerja: 1. Satuan Kerja Pusat (Kementerian), yang meliputi: • Unit kerja Eselon I dengan total pagu sebesar Rp1.061.010.385.000,-. Dari jumlah tersebut terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp129.239.463.000,sehingga total pagu yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar Rp 931.770.922.000,- dan terealisasi sebesar Rp838.821.735.188,- (79,06%) • Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) dengan total anggaran sebesar Rp100.000.000.000,-. Terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp50.000.000.000,- sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar Rp50.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp44.156.015.865,(44,16%). 2. Satuan Kerja Dekonsentrasi sebesar Rp 324.707.100.000,- terealisasi sebesar Rp269.986.445.142,(83,15%); 3. Kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp3.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp2.966.885.074,(95,71%); dan 4. Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU), yang meliputi: • LLP-KUKM dengan anggaran sebesar Rp72.986.940.000,-, terealisasi sebesar Rp66.172.818.255,- (90,66%); • LPDB-KUMKM dengan anggaran sebesar Rp115.365.000.000,-, terealisasi sebesar Rp98.325.142.183,- (85,23%).

9

10


Laporan Tahun 2015

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahun 2015


MENTERI KOPERASI DAN UKM AAGN Puspayoga

Sekretaris Kementerian Ir. Agus Muharram, MSP

Deputi Bidang Kelembagaan KUKM Drs. Setyo Heriyanto, MM

Deputi Bidang Produksi

Deputi Bidang Pembiayaan

Ir. I Wayan Dipta, MSc DR. Ir. Choirul Djamhari, MSc

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Ir. Emilia Suhaimi, MM

SAM HI

Inspektur Drs. Suparno

DR. Ir. Muhammad Taufiq, M.Sc

Direktur Utama LPDB-KUMKM Ir. Kemas Danial, MM

Deputi Bidang SDM Drs. Prakoso BS, MM

SAM PIUK

Ir. Hasan Djauhari, MA

Direktur Utama LLP-KUKM Achmad Jabadi, S.H, MM

Deputi Deputi Bidang Pengembangan Bidang Pengkajian UKMK dan Rekstrukturisasi Usaha Drs. Braman Setyo, MSi Ir. Meliadi Sembiring, MSc

SAM PTTG

Drs. Yuana Setyowati, MM

SAM PNDK

Abdul Kadir Damaik

SAM HAL

DR. Pariaman Sinaga

11

Laporan Tahun 2013

BAB II PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UKM

14


Laporan Tahun 2015

JUMLAH KOPERASI SEBANYAK 209.488 UNIT (TAHUN 2014)

Dari tahun 2009-2014, terjadi kenaikan jumlah Koperasi sebanyak 39.077 unit koperasi. Dari total unit Koperasi, sebanyak 147.249 unit adalah koperasi aktif, sedangkan sisanya sebanyak 62.239 unit (30%) merupakan koperasi tidak aktif. 203.701

209.488

194.295 188.181

177.482

170.411

2009

2010

2011

Grafik 1: Jumlah Koperasi tahun 2009-2014 (Unit)

Sumber: Bagian Data, Kementerian Koperasi dan UKM

2012

2013

2014

Laporan Tahun 2015


JUMLAH ANGGOTA KOPERASI SEBANYAK 36.443.953 ORANG (TAHUN 2014)

Pertumbuhan anggota Koperasi selama periode tahun 2009-2014, telah meningkat sebanyak 7.203.682 orang atau sebesar 19,76%.

36.443.953 35.258.176 32.869.439 30.461.121

30.849.913

29.240.271

2009

2010

2011

2012

Grafik 2: Jumlah Anggota Koperasi tahun 2009-2014 (Org)


2013

2014

15

16


Laporan Tahun 2015

JUMLAH TENAGA KERJA KOPERASI SEBANYAK 567.445 ORANG (TAHUN 2014)

567.445

Selama periode tahun 2009-2014, terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja koperasi sebanyak 2.101.115 orang. Dari jumlah total tenaga kerja, sebanyak 530.830 orang merupakan karyawan koperasi dan sebanyak 36.615 orang merupakan manajer koperasi.

2009

2010

377.238

358.768

400.000

357.330

500.000

429.678

473.603

600.000

300.000

200.000

100.000 2011

2012

Grafik 3: Jumlah Tenaga Kerja Koperasi tahun 2009-2014 (Org)


2013

2014

Laporan Tahun 2015


JUMLAH SISA HASIL USAHA (SHU) SEBESAR Rp. 14.8 TRILIUN (TAHUN 2014)

14.898.647,12

Selama periode tahun 2009-2014, terjadi kenaikan SHU koperasi sebesar 9,5 triliun atau 64,18%.

8.118.959

15.000.000

2010

6.661.925

5.622.164

2009

6.336.480

5.303.813

10.000.000

5.000.000

2011

2012

Grafik 4: Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi tahun 2009-2014 (Rp)


2013

2014

17

18


Laporan Tahun 2015

57.189.393

55.856.176

54.559.969

52.176.795

50.847.771

100.000.000

53.207.500

JUMLAH PELAKU USAHA NASIONAL (UMKM + UB): 57.900.787 UNIT (TAHUN 2013)

654.222 5.066

48.997 4.968

4.952

44.280 4.838

52.106

629.418

602.195 42.631

4.677

4.650

10.000

573.601 41.133

39.717

100.000

522.124

1.000.000

546.675

10.000.000

1.000 2008

Usaha Mikro

2009

Usaha Kecil

2011

2010

Usaha Menengah

2012

Usaha Besar

Grafik 5: Jumlah Pelaku Usaha Nasional Tahun 2008-2013 (Unit)

Selama kurun waktu 2008-2013, jumlah UMKM meningkat sebanyak 6.486.109 unit atau 11,20%. Periode 2012-2013 jumlah UMKM meningkat sebanyak 1.361.130 unit atau 2,41%.


2013

Laporan Tahun 2015

19


104.624.466

JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA (UMKM + UB) : 117.681.244 ORANG (TAHUN 2013)

99.859.517

94.957.797

93.014.759

87.810.366

100.000.000

90.012.694

110.000.000

80.000.000

60.000.000

1.000.000 2008

Usaha Mikro

2009

Usaha Kecil

2010

2011

Usaha Menengah

2012

Usaha Besar

Grafik 6: Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Nasional Tahun 2008-2013 (Org)

Selama kurun waktu 2008-2013, jumlah penyerapan tenaga kerja oleh UMKM meningkat sebanyak 20.119.804 orang atau 17,62%. Pada tahun 2012-2013 jumlah penyerapan tenaga kerja oleh UMKM meningkat sebanyak 6.488.518 orang atau 6,03%.


2013

3.537.162

3.949.385

5.570.231

3.150.645

3.262.023

4.533.970

2.891.224

2.844.669

3.919.992

2.839.711

2.759.852

3.627.164

2.674.671

2.677.565

3.521.073

20.000.000

3.519.843 2.694.069 2.756.205

40.000.000

20


Laporan Tahun 2015

JUMLAH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) PELAKU USAHA NASIONAL (UMKM + UB) TAHUN 2004–2013 : Rp3.745.548 MILIAR

100.000 2008 Usaha Besar

2009 Usaha Mikro

2010

Usaha Menengah

Grafik 7: Jumlah PDB Pelaku Usaha Nasional Tahun 2008-2013 (Rp)


2011

2012 Usaha Kecil

2013

920.618,0

1.299.494,3

3.494.462,5

3.755.377,0 798.122,2

2.951.120,6 1.120.353,3

722.013,8

1.002.170,3

2.579.388,4

3.123.515,6 597.770,2

816.745,1

12.051.878,0

2.301.709,2 1.751.644,6 713.262,9 528.244,2

1.000.000

630.339,9 472.830,3

2.000.000

2.080.582,9 1.510.055,8

3.000.000

2.602.369,5

4.000.000

3.372.296,1

Selama kurun waktu 2008-2013 jumlah PDB UMKM meningkat sebanyak Rp4.328.355,2 miliar atau 50,62%. Pada tahun 2012-2013 jumlah PDB UMKM meningkat sebanyak Rp844.978,7 miliar atau 17,35%.

Laporan Tahun 2015


KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH, DAN BESAR BERDASARKAN UU 20 TAHUN 2008

5.066 Unit (0,01%)

52.106 Unit (0,09%)

654.222 Unit (1,13%)

Grafik 8: Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar (UMKM dan UB)

57.189.393 Unit (98,77%)

TOTAL USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH DAN USAHA BESAR SEBANYAK : 57.900.787 UNIT

Usaha Besar

Usaha Kecil

Usaha Menengah

Usaha Mikro

Omzet per tahun lebih dari Rp 50 Miliar Asset lebih dari Rp 10 Miliar

Omzet per tahun Rp 2,5 Miliar s/d Rp 50 Miliar Asset Rp 500 Juta s/d Rp 10 Miliar


Omzet per tahun Rp 300 Juta s/d Rp 2,5 Miliar Asset Rp 50 Juta s/d Rp 500 Juta

Omzet per tahun s/d Rp 300 Juta Asset s/d Rp 50 Juta

21

22


Laporan Tahun 2015

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS SERTA ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

24


Laporan Tahun 2015

VISI, MISI KABINET KERJA Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Visi pada Kabinet Kerja adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut akan dicapai melalui 7 misi pembangunan, yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Perwujudan visi dan misi tersebut, akan memperhatikan Strategi Pembangunan Nasional, yang menggariskan hal-hal berikut: 1. Norma Pembangunan: • Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. • Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. • Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 2. Tiga Dimensi Pembangunan • Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat • Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan • Dimensi Perataan dan Kewilayahan

Laporan Tahun 2015


Selain visi dan misi Kabinet Kerja, Presiden juga telah menetapkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dari sembilan agenda prioritas tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM akan melaksanakan 3 agenda prioritas, yaitu agenda prioritas ke-2, 6, dan 7.

TUJUAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada (i) perbaikan kualitas hidup masyarakat; (ii) pengurangan ketimpangan; dan (iii) peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.”

25

26


Laporan Tahun 2015

Penjabaran Visi dan Misi Kabinet Kerja dalam Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2015-2019 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang, serta dengan berpedoman pada sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019, yaitu: 1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan; 2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM; 3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan; 4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.

Laporan Tahun 2015


ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasi dan UMKM ke depan, dan merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun 2015-2019, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk: “meningkatkan produktivitas, kelayakan, dan nilai tambah koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing.” Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Penjabaran Strategi "Naik Kelas" sebagai upaya Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM 2015-2019

27

28


Laporan Tahun 2015

Laporan Tahun 2015


29

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

30


SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Menteri Koperasi dan UKM, membuka secara resmi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta.

Laporan Tahun 2013


Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Rakornas merupakan forum yang diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM dari tingkat Pusat, Provinsi/DI, serta Kab/Kota. Selain itu juga merupakan salah satu rangkaian siklus perencanaan yang bertujuan untuk koordinasi kebijakan, integrasi perencanaan, sinkronisasi program serta evaluasi kegiatan pusat dan daerah secara gradual dan komprehensif. Secara khusus Rakornas Tahun 2015 juga sebagai wujud akselerasi pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam masa pemerintahan yang baru. Peserta Rakornas yang terlibat adalah jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dan SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM di Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan Rakornas pada tanggal 20-22 Desember 2015 di Jakarta. Beberapa kesimpulan pokok yang dihasilkan, adalah: 1. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Tugas dan Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masuk dalam kategori Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar atau wajib diselenggarakan oleh daerah. 2. Tahun 2016 akan menjadi tahun pertama program aksi Reformasi Koperasi dengan tahapan sebagai berikut: • Rehabilitasi, yaitu pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan/ pembubaran koperasi, antara lain: 1). Pemutakhiran data koperasi melalui Online Data Base System (ODS); 2). Pembekuan/pembubaran koperasi dan; 3). Penertiban Koperasi dengan membentuk Deputi Bidang Pengawasan. • Reorientasi, yaitu perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas, antara lain: 1). Membangun koperasi berbasis IT; 2). Fokus pada penguatan kelembagaan koperasi dan; 3). Mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggota koperasi. • Pengembangan, yaitu perubahan secara bertahap dan terukur menuju koperasi yang berdaulat, mandiri dan gotong royong, melalui antara lain: 1). Mengkaji regulasi yang menghambat berkembangnya koperasi; 2). Fokus pada akses pembiayaan dan; 3). Fokus kepada koperasi sektor riil yang berorientasi ekspor, padat karya dan digital ekonom.

31

32


Menteri Koperasi dan UKM, menyampaikan sambutan serta arahan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Acara tersebut diikuti oleh para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM tingkat Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia.

Laporan Tahun 2015

Laporan Tahun 2015


Rapat Koordinasi regional Rapat Koordinasi Regional dilaksanakan dalam rangka koordinasi antara pusat dan daerah guna memantapkan sinergi dan kesinambungan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) di daerah. Adapun peserta Rapat Regional dimaksud adalah Kepala SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I./Kab/Kota setempat, dan telah dilaksanakan pada: 1. Tanggal 30 Juni -2 Juli 2015 bertempat di Bandung, Jawa Barat dengan peserta berasal dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. 2. Tanggal 6 - 9 Juli 2015 bertempat di Pekanbaru, Riau dengan peserta berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung. 3. Tanggal 24 - 27 Juni 2015 bertempat di Manado, Sulawesi Utara dengan peserta berasal dri provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. 4. Tanggal 3-6 Agustus 2015 bertempat di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan peserta berasal dari provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, NTB dan NTT.

Suasana pada Rapat Koordinasi Bidang Perbatasan serta Rapat Regional Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka menghimpun dan mengkoordinasikan program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di daerah.

33

34


Laporan Tahun 2015

Rapat Koordinasi EVAluasi Sebagai salah satu tahap dalam proses perencanaan, evaluasi memegang peran yang strategis sifatnya. Untuk itu, sebagaimana yang diamanatkan juga dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, bab III yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan evaluasi atas program/kegiatan pemberdayaan KUMKM, salah satunya melalui kegiatan rapat koordinasi evaluasi di berbagai daerah. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka: 1. Koordinasi pembina pusat/daerah dengan pelaku Koperasi dan UMKM penerima program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di daerah. 2. Konsolidasi antar stakeholder terkait pelaksanaan evaluasi program/kegiatan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 3. Memperoleh informasi pencapaian pelaksanaan program/kegiatan Pemberdayaan Koperasi danUMKM di daerah sebagai bahan evaluasi. 4. Memperkuat pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di daerah. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat Eselon II Kementerian Koperasi dan UKM serta Kepala Dinas/yang mewakili dari SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM Kab/Kota, pelaku Koperasi dan UMKM yang telah mendapatkan bantuan perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM. Rapat Koordinasi Evaluasi dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8-10 Juni 2015 di Provinsi Sumatera Utara, 11-13 Juni 2015 di Provinsi Jawa Timur dan tangal 11-13 November di Jakarta.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan sambutan serta arahan pada Forum Nasional Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan KUMKM di Jakarta.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan serta Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas menyampaikan materi terkait Kebijakan dan Strategi Monev Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Laporan Tahun 2015


Koordinasi Sistem AkuntaNsi Instansi (SAI) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk itu, dalam rangka memenuhi terciptanya laporan keuangan yang sesuai dengan SAI, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan Rapat Koordinasi Sistem Akuntansi Instansi dengan satuan kerja (satker) yang terdiri dari Satker Kantor Pusat, Satker BLU, Satker Dekonsentrasi, serta Satker Tugas Pembantuan. Rakor tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 - 30 Januari 2015 dan 8 - 10 Juli 2015, bertempat di Jakarta. Dari pelaksanaan Rakor tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM anaudited yang merupakan penggabungan Laporan Keuangan seluruh Satker Kementerian Koperasi dan UKM.

PENGEMBANGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KOPERASI DAN UMKM Sebagai upaya untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk mensosialisasikan dan mengembangkan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Bidang Koperasi dan UMKM. Upaya nyata untuk melaksanakan PUG di Bidang Koperasi dan UMKM diwujudkan melalui: 1. Penguatan Kelembagaan PUG di Kementerian Koperasi dan UMKM dan SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM melalui pembentukan Tim PUG/Focal Point PUG, Bimbingan Teknis Penyusunan Data Terpilah dan PPRG, serta Sosialisasi PUG; 2. Pengintegrasian kebijakan PUG dan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan KUMKM; 3. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam kegiatan strategis pemberdayaan KUMKM Atas upaya pengembangan pengarusutamaan gender di bidang Koperasi dan UMKM, berturut - turut pada tahun 2009 s/d 2014 Kementerian Koperasi dan UKM memperoleh penghargaan Parahita Eka Praya. Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.

35

36


Laporan Tahun 2015

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM mencakup 8 area perubahan/penataan yang mencerminkan target/kondisi/sasaran yang diharapkan dari segi organisasi, yaitu: 1). Penataan organisasi; 2). Penataan tatalaksana; 3). Penataan peraturan perundang-undangan; 4). Penataan SDM aparatur; 5). Penguatan pengawasan; 6). Penguatan akuntabilitas; 7). Peningkatan pelayanan publik; 8). Perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Proses reformasi birokrasi telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2012. Pada tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan beberapa hal, yaitu: 1. Penataan Organisasi: perampingan struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM. 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan melalui deregulasi Peraturan-Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dalam rangka mempercepat birokrasi.

PELAKSANAAN KEHUMASAN Humas memiliki peran fungsional dalam rangka penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah kepada masyarakat. Tujuan dalam pelaksanaan kehumasan yaitu untuk menciptakan iklim pendapat umum atau publik yang positif serta memiliki peran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan tugas kehumasan yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2015 diarahkan dalam rangka meningkatkan citra Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk itu, telah dilaksanakan kegiatankegiatan seperti Dialog Interaktif di media televisi dan radio nasional, liputan khusus KUKM di TV nasional, ekspose program di televisi nasional, serta kerjasama dengan media cetak nasional dalam pelaksanaan publikasi.

Suasana konferensi pers yang diadakan rutin oleh Humas Kementerian Koperasi dan UKM. Konferensi pers dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang kebijakan, program maupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM

Laporan Tahun 2015


SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (NIK) Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) merupakan salah satu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka tertib administrasi Badan Hukum Koperasi, serta memudahkan pelayanan kebutuhan informasi Badan Hukum Koperasi. NIK akan menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi oleh Koperasi untuk mendapatkan fasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi yang telah memperoleh NIK akan mendapat prioritas sasaran di dalam pelaksanaan program-program Kementerian. NIK diberikan hanya kepada Koperasi yang aktif secara kelembagaan dan usaha. Berdasarkan data yang ada, jumlah koperasi yang aktif sebanyak 147.249 unit. Semenjak diluncurkan, NIK telah diberikan kepada sebanyak 7500 Koperasi.

Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan sertifikat Nomor Induk Koperasi kepada salah satu Koperasi yang diniliai aktif secara kelembagaan.

37

38


Laporan Tahun 2015

BIDANG KELEMBAGAAN

Menteri Koperasi dan UKM menyerahakan Akta Pendirian Koperasi kepada Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi pembuatan Akta Koperasi gratis bagi Koperasi.

Laporan Tahun 2015


Pelayanan Badan Hukum Koperasi Tingkat Nasional Dalam implementasi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 3 menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Pelayanan Badan Hukum Koperasi bertujuan agar masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tingkat nasional dapat berjalan dengan baik, lancar, efisien serta tidak memberatkan dan mendukung meningkatkan kualitas pelayanan pengesahan pendirian koperasi kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi tingkat nasional. Selama tahun 2015 pengesahan pendirian koperasi yang telah ditandatangani sebanyak 121 koperasi yang terdiri dari 27 unit koperasi simpan pinjam, 36 unit koperasi jasa, 13 unit koperasi konsumen, 5 unit koperasi produsen, 4 unit koperasi pemasaran dan 2 unit koperasi syariah, 3 induk koperasi, dan 1 Pusat Koperasi tingkat nasional. Disamping pengesahan pendirian koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah melakukan pengesahan perubahan anggaran dasar kepada 32 unit koperasi dengan rincian, yaitu 11 unit koperasi simpan pinjam, 14 unit koperasi jasa, dan 2 unit koperasi konsumen. Permasalahan yang sering dihadapi dalam proses pendirian Koperasi, yakni masih banyaknya pendiri belum memahami aturan, dan peraturan yang berlaku, sehingga proses pendirian koperasi sering terhambat dan keterbatasan jumlah aparat SKPD yang membidangi koperasi dan UMKM di daerah terbatas, juga terhambat pada proses mutasi pegawai di daerah yang terlalu cepat.

Penguatan status Badan Hukum Koperasi Melalui Pengumuman Dalam Lembaran Berita Negara Sebagai suatu badan hukum, koperasi harus dapat memenuhi 3 aspek yaitu: disahkan oleh pemerintah, dengan akta otentik serta memenuhi azas publisitas. Pemenuhan azas publisitas bagi Koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah melalui pengumuman Badan Hukum koperasi dalam Berita Negara. Pada tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UKM mentargetkan pengumuman Badan Hukum koperasi dalam Berita Negara RI adalah sebanyak 4.000 koperasi. Dari target tersebut, badan hukum yang telah disampaikan kepada Perum Percetakan Negara adalah sebanyak 3.995 Badan Hukum koperasi.

39

40


Laporan Tahun 2015

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di Bidang Koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekomonian, sehingga perlu diterbitkannya UU pengganti yang lebih sesuai. Pada Bulan Juni 2014 Kementerian Koperasi dan UKM mulai menyusun Draft Rancangan UndangUndang Perkoperasian yang baru untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992, dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pakar koperasi, akademisi, dan gerakan koperasi. Sampai dengan 15 Oktober 2015, Menteri Koperasi dan UKM telah menyerahkan RUU Perkoperasian kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan pengharmonisasian melalui surat Nomor 55/M. KUKM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 mengenai pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Pada tanggal 6 November 2015 telah dimulai harmonisasi dibawah koordinasi dan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Rancangan Undang-undang tentang Koperasi segera disampaikan kepada Presiden, selanjutnya untuk dibahas dan disetujui oleh Komisi VI DPR RI . Beberapa poin penting dalam RUU Perkoperasian yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi adalah: 1. penghargaan terhadap nilai dan prinsip (jatidiri) koperasi sebagai organisasi otonom yang mandiri. 2. penegasan prinsip one man one vote bagi setiap anggota. 3. perluasan modal koperasi dengan membuka peluang bagi koperasi menerbitkan surat hutang koperasi dan obligasi. 4. peluang mendapatkan insentif dan kemudahan perijinan bagi Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang produksi/industri, perdagangan, dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. pemberian perlindungan bagi simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam dengan mengamanatkan pembentukan lembaga penjamin simpanan. 6. perlindungan terhadap anggota melalui pengaturan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Laporan Tahun 2015


Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyematkan tanda penghargaan Satya Lencana Pembangunan kepada para pembina Koperasi dan UMKM di daerah saat puncak perayaan Hari Koperasi di NTT.

41

42


Menteri Koperasi dan UKM secara simbolis menyerahkan penghargaan dan bantuan perkuatan kepada para pelaku Koperasi dan UMKM saat Perayaan Puncak Hari Koperasi ke-68 tahun 2015 di, Kupang, NTT.

Laporan Tahun 2015

Laporan Tahun 2015


Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Penerima Award Kegiatan penilaian Koperasi Berprestasi dimaksudkan dalam rangka: 1). memberikan penghargaan atas kinerja terbaik yang dicapai suatu koperasi dalam periode 2 tahun terakhir; 2). memberikan dorongan/motivasi kepada gerakan koperasi agar semakin meningkatkan kinerjanya; dan 3). memberikan gambaran keberhasilan yang telah dicapai pemerintah daerah dalam upaya pembinaan koperasi di wilayahnya. Target kegiatan ini pada tahun 2015 adalah pemberian penghargaan Koperasi Berprestasi kepada 100 koperasi dan Koperasi Award kepada 10 koperasi. Mulai dari Januari sampai dengan Oktober 2015, telah dilakukan kegiatan meliputi penerimaan usulan Koperasi Berprestasi/koperasi Award, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan yang selanjutnya memilih sebanyak 100 Koperasi sebagai Koperasi Berprestasi dan 10 Koperasi award yaitu 16 Koperasi Simpan Pinjam, 40 Koperasi Konsumen, 16 Koperasi Produsen, dan 23 Koperasi Jasa. Sedangkan penilaian tahap kedua, telah memilih 10 Koperasi sebagai Koperasi Penerima Award. Terhadap 100 Koperasi Berprestasi dan 10 Koperasi Penerima Award tersebut telah ditetapkan sebagai Koperasi Berprestasi dan Koperasi Penerima Award Tahun 2015 dan telah diberikan penghargaan (sertifikat dan plakat) yang disampaikan langsung secara simbolis oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM pada puncak acara peringatan Hari Koperasi ke 68 Tahun 2015, pada tanggal 12 Juli 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Evaluasi Peraturan Daerah yang Menghambat Perkembangan Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM sebagai mayoritas pelaku usaha di Indonesia menempati posisi penting untuk dapat berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan, Koperasi dan UMKM membutuhkan iklim yang kondusif. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap peraturan daerah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai menghambat perkembangan Koperasi dan UMKM. Pada tahun 2015 evaluasi Peraturan Daerah yang menghambat perkembangan koperasi dan UMKM ditargetkan sebanyak 40 perda. Selama tahun 2015 telah dilakukan evaluasi terhadap 17 Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti.

43

44


Laporan Tahun 2015

Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi dimaksudkan sebagai pemberian penghargaan kepada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pada Tahun 2015 telah masuk usulan sebanyak 13 Kabupaten/Kota sebagai Provinsi/Kab./Kota penggerak koperasi. Berdasarkan hasil verifikasi, provinsi/ kab/kota yang layak dan akan menerima penghargaan sebagai Penggerak Koperasi adalah sebanyak 8 Pemerintah Daerah, yaitu Kab. Bangli, Kab. Sumenep, Kab. Brebes, Kab. Tangerang, Kab. Bojonegoro, Kab. Bontang, Kab. Pasuruan, Kab. Pati. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM kepada perwakilan Pemerintah daerah pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi dan UKM, Desember 2015.

Menteri Koperasi dan UKM didampingi oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM memberikan Pataka kepada perwakilan daerah yang dinilai telah menggerakkan Koperasi dan UKM secara aktif.

Laporan Tahun 2015


Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) Tujuan dari pelaksanaan kegiatan GEMASKOP antara lain adalah: 1. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap koperasi. 2. mendorong masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, untuk meningkatkan posisi tawar mereka dengan bergabung dalam satu wadah yang berbentuk koperasi. 3. memasyarakatkan GEMASKOP secara luas kepada para pemangku kepentingan terkait. Pada tahun 2015 Kegiatan Sosialiasi GEMASKOP terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : 1. Bimbingan Teknis Perkoperasian: dilaksanakan di 2 provinsi, yaitu Bengkulu dan Bangka Belitung. Peserta bimbingan teknis berasal dari berbagai instansi teknis baik pusat maupun daerah, seperti: KUB, KUBE, PNPM dengan total peserta sebanyak 220 orang. Bimtek dimaksudkan untuk mendorong kelompok-kelompok usaha bersama yang ada di masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi koperasi. 2. Jalan Sehat: dilaksanakan di 2 provinsi yaitu, Bengkulu dan Bangka Belitung dengan total peserta sebanyak 500 peserta. Kegiatan ini sekaligus juga sebagai media sosialisasi tentang perkoperasian. 3. Pelaksanaan AUDISI Koperasi Siswa Tingkat Nasional: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan GEMASKOP di lingkungan Koperasi Siswa antara lain untuk menumbuhkan semangat berkoperasi di kalangan generasi muda yang merupakan generasi penerus dalam mengembangkan dan membangun koperasi di Indonesia. Kegiatan ini ditargetkan pelaksanaanya bagi 102 orang peserta dan diselenggarakan pada tanggal 24 – 26 Agustus 2015 yang di ikuti oleh perwakilan Koperasi Siswa (2 orang siswa dan 1 orang guru pendamping) perwakilan dari 31 Provinsi. 4. Jambore koperasi: Target kegiatan Jambore tahun ini adalah 100 peserta, dan diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 September 2015 bertempat di Jawa Barat. Jambore ini diikuti oleh para pengelola dan siswa dari Tempat Praktek Ketrampilan Usaha (TPKU) serta Koperasi Pemuda dengan jumlah sebanyak 100 orang peserta. Ragam kegiatan yang dilakukan adalah pemberian materi perkoperasian, pembuatan proposal bisnis dan memaparkan proposal dimaksud untuk di lombakan serta kegiatan pembangunan karakter. 5. Dialog Interaktif Perkoperasian Melalui Radio: Kegiatan dialog interaktif siaran “Gema Koperasi” di radio merupakan salah satu media untuk mensosialisasikan kegiatan perkoperasian maupun melakukan pembinaan kepada Koperasi dan UKM dan dirasakan sangat besar manfaatnya dalam rangka transfer knowledge tentang Perkoperasian kepada pembina, masyarakat dan gerakan koperasi. Dialog interaktif siaran “Gema Koperasi” di RRI disiarkan secara reguler setiap selasa jam 17.00 s.d 18.00 WIB, minggu ke-2 dan ke-4 tiap bulannya. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan 20 kali siaran Gema Koperasi di radio.

45

46


Laporan Tahun 2015

PENGEMBANGAN PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL) Kegiatan pengembangan Revitalisasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2012. Kegiatan dimaksud untuk lebih mengintensifkan pembinaan dan pengembangan koperasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Koperasi agar mampu membangun dan menumbuhkembangkan koperasi di daerah. Program revitalisasi PPKL merupakan kegiatan yang bersifat stimulus dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM di wilayahnya. Ke depan PPKL diarahkan untuk mampu menjadi konsultan mandiri yang berfungsi sebagai agen perubahan koperasi yang harus melakukan transformasi: 1. Manajamen tradisional menuju manajemen modern. 2. Mind set paguyuban menuju badan hukum. 3. Kegiatan serba usaha menuju fokus pada core business. 4. Pengelolaan sambilan menuju pengelolaan secara full time. Kegiatan Pengembangan Program PPKL mendapat respon yang sangat positif dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/Kab/Kota karena dirasakan manfaatnya dalam membantu melaksanakan tugas pembinaan dan pemberdayaan koperasi di lapangan. Sampai saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan rekruitmen dan seleksi PPKL sejumlah 735 orang yang tersebar di 33 Provinsi. Kegiatan pengembangan PPKL di tahun 2015, hanya dapat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPKL (existing) dengan jumlah 735 orang yang tersebar di 33 provinsi pada 170 Kab/Kota.

Laporan Tahun 2015


Tabel 1: REKAPITULASI SEBARAN PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN TAHUN 2012 - 2014

No

Provinsi

Jumlah Kab/Kota

Rekrutmen PPKL Tahun 2012 Kab/Kota Orang

tahun 2013

Tahun 2014

Kab/Kota Orang Kab/Kota Orang

Jumlah Orang

1

Sumbar

19

9

20

20

2

Bengkulu

10

3

16

16

3

Sumsel

17

6

14

14

4

Jabar

27

11

68

68

5

Jateng

35

17

65

65

6

Jatim

38

20

110

110

7

Bali

9

8

32

32

8

NTB

10

8

32

32

9

Kalsel

13

6

24

24

10

Sulsel

24

9

44

44

11

Aceh

23

1

5

4

13

18

12

Sumut

33

1

5

5

15

20

13

Riau

12

1

5

5

14

Kepri

7

1

5

3

8

13

15

Jambi

11

1

5

4

12

17

16

Babel

7

1

5

17

Lampung

15

1

5

4

13

18

18

Banten

8

1

5

4

12

17

19

DKI Jakarta

6

1

5

5

5

20

DI Yogyakarta

5

1

5

3

9

14

21

NTT

22

1

5

3

9

14

22

Kalbar

14

1

5

4

12

17

23

Kalteng

14

1

5

3

9

14

24

Kaltim

10

1

5

4

14

19

25

Sulteng

13

1

5

3

9

14

26

Sultra

17

1

5

4

12

17

27

Sulut

15

1

5

4

12

17

28

Gorontalo

6

1

5

2

7

12

29

Sulbar

6

1

5

2

6

11

30

Maluku

11

1

5

4

12

17

31

Malut

10

1

5

2

6

11

32

Papua

29

1

5

2

5

10

33

Papua Barat

13

1

5

34

Kaltara

5

1

5

2

5

5

23

115

66

200

735

Jumlah

514

97

425

5

47

48


Laporan Tahun 2015

BIDANG PRODUKSI

Menteri Koperasi dan UKM melakkan kunjungan kerja ke Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) Pengalengan, Lembang, Jawa Barat.

Laporan Tahun 2015


Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Alokasi dana untuk program bantuan pengembangan usaha koperasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp5.702.918.000,-. Dana tersebut telah direalisasikan kepada 47 koperasi dengan nilai Rp5.664.990.082 atau mencapai 99,33%, yaitu: 1. Dukungan Penguatan Usaha Koperasi di Bidang Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan kepada 16 Koperasi senilai Rp100 juta yang tersebar di 11 Kabupaten pada 8 Provinsi. 2. Dukungan Penguatan Usaha Koperasi di Bidang Pengolahan Kedelai kepada 2 Koperasi senilai Rp100 juta yang tersebar di 2 Kabupaten pada 1 Provinsi. 3. Dukungan Penguatan Usaha Koperasi di Bidang Pengolahan Jagung kepada 2 Koperasi senilai Rp100 juta yang tersebar di 2 Kabupaten pada 2 Provinsi. 4. Dukungan Penguatan Usaha Koperasi di Bidang Hortikultura (Mobile Cooling Unit) kepada 2 Koperasi senilai Rp375 juta yang tersebar di 2 Kabupaten pada 2 Provinsi. 5. Dukungan Penguatan Usaha Koperasi di Bidang Hortikultura (Green House) kepada 4 Koperasi senilai Rp150 juta yang tersebar di 3 Kabupaten pada 3 Provinsi. 6. Dukungan Penguatan Usaha Koperasi di Bidang Pengolahan Hasil Hortikultura kepada 4 Koperasi senilai Rp100 juta yang tersebar di 4 Kabupaten pada 2 Provinsi. 7. Dukungan Penguatan Usaha Koperasi di Bidang Pengadaan Sarana Pangan (RMU) kepada 10 Koperasi senilai Rp100 juta yang tersebar di 10 Kabupaten pada 8 Provinsi. 8. Dukungan Penguatan Usaha Koperasi di Bidang Alat-alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Handtractor) kepada 7 Koperasi senilai Rp100 juta yang tersebar di 7 Kabupaten pada 7 Provinsi. Beberapa koperasi yang telah menerima bantuan, telah memanfaatkan dananya untuk pengadaan peralatan maupun pembangunan green house, serta pelaksanaan uji coba mesin giling.

49

50


Laporan Tahun 2015

PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Bantuan pengembangan telah disalurkan kepada sebanyak 21 koperasi dengan nilai anggaran sebesar Rp6.020.944.050,- yang tersebar di 21 kabupaten/ kota pada 11 Provinsi. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh koperasi penerima dan terdapat peningkatan tenaga kerja pengolahan 2 – 6 orang per koperasi. Jenis bantuan yang telah disalurkan, berupa: 1. Bantuan sarana pengolahan karet sebesar Rp400 juta diterima oleh Koperasi Produksi Perkebunan Karet Mangunwatie di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Hasil dari bantuan tersebut adalah terjadi peningkatan tenaga kerja yang semula hanya 10 orang menjadi 16 orang dan peningkatan produksi sebanyak 20%. 2. Bantuan sarana pengolahan minyak atsiri sebesar Rp300 juta yang diterima Kopwan Ina Mandiri Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hasil dari bantuan tersebut adalah terjadi peningkatan tenaga kerja dari 3 orang menjadi 5 orang. 3. Bantuan sarana pengolahan kopi sebesar Rp250 juta yang diterima Koperasi Manipi Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari bantuan tersebut adalah terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari 3 orang menjadi 5 orang. 4. Bantuan sarana pengolahan sagu sebesar Rp250 juta yang diterima KSU Xn Perdana Tomu Kabupaten Konawe Utara. Koperasi tersebut sebelumnya mengolah sagu secara perorangan, kini telah mampu menghimpun tenaga kerja sebanyak 27 orang petani dan 6 orang operator pengolahan. Selain itu, telah diadakan kegiatan dukungan berupa bimbingan teknis dan temu konsultasi dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola usaha koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Aceh dengan menghadirkan instansi terkait dan perbankan serta pengusaha sebagai mitra dengan jumlah peserta setiap kegiatan sebanyak 50 orang.

Menteri Koperasi dan UKM didampingi oleh Deputi Bidang Produksi melakukan kunjungan ke Koperasi Bunga Bumbu, Klender. Koperasi tersebut merupakan produsen bumbu masakan.

Laporan Tahun 2015


Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi di bidang perikanan dan peternakan pada tahun 2015 telah disalurkan kepada 22 Koperasi di 12 Provinsi senilai Rp.4.080.000.000,-. Bantuan tersebut diarahkan untuk pengembangan beberapa kegiatan, yaitu: 1. Pengembangan usaha rumput laut diberikan kepada 2 koperasi dengan bantuan total senilai Rp220.000.000-. 2. Pengembangan usaha pengolahan ikan diberikan kepada 1 koperasi dengan total bantuan senilai Rp150.000.000,-. 3. Pengembangan usaha perikanan diberikan kepada 2 koperasi dengan total bantuan sebesar Rp200.000.000,-. 4. Pengembangan usaha pakan ternak diberikan kepada 2 koperasi dengan total bantuan sebesar Rp500.000.000,-. 5. Pengembangan usaha ternak kecil diberikan kepada 2 koperasi dengan total bantuan sebesar Rp220.000.000,-. 6. Pengembangan usaha ternak besar diberikan kepada 9 koperasi dengan total bantuan sebesar Rp2.300.000.000,-. 7. Peningkatan kehidupan nelayan diberikan kepada 4 koperasi dengan total bantuan sebesar Rp700.000.000,-.

Menteri Koperasi dan UKM secara simbolis menyerahkan bantuan pupuk bersubsidi kepada pelaku Koperasi dan UMKM di Kupang, NTT

51

52


Laporan Tahun 2015

Program bantuan pengembangan usaha koperasi dibidang perikanan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM juga dalam rangka mendukung program yang ada pada K/L terkait seperti: 1. Pengembangan usaha Rumput Laut di 7 Provinsi sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri (Kementerian PDT, Kementerian KP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian KUKM, BKPM). 2. Program mensejahterakan masyarakat pesisir sesuai Keppres 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Pokja program Peningkatan Kehidupan Nelayan dimana saat ini menjadi Program ” SERIBU KAMPUNG NELAYAN MANDIRI, TANGGUH, INDAH DAN MAJU (SEKAYA MARITIM)” Untuk tahun 2015 ini, telah direalisasikan Program PKN sebesar Rp1 Milyar dengan rincian fasilitasi Rp300 juta dan bantuan kepada 4 Koperasi senilai Rp700 juta yang telah disalurkan kepada 2 koperasi di Jawa Barat, 1 koperasi di Jawa Tengah dan 1 koperasi di Gorontalo. Hal ini merupakan hasil nyata yang sejalan dengan visi dan misi (nawa cita) dibidang kemaritiman.

Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang KETENAGALISTRIKAN DAN ANEKA USAHA 1. Program Bantuan Pengembangan Usaha Produktif Koperasi Berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Saat ini, sebesar 14,9% desa-desa di Indonesia masih belum terakses kepada energi/listrik (Rasio Elektrifikasi Tahun 2015 sebesar 85,1%). Dalam hal pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, energi mempunyai peranan penting. Menjawab keterbatasan akses energi listrik tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan antara lain sumberdaya air melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk mencukupi kebutuhan listrik bagi masyarakat desa.

Pembangunan PLTMH terutama di daerah-daerah terisolir dan tertinggal oleh Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan dengan tujuan: (1) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui wadah Koperasi; (2) mendorong tumbuhnya pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan setempat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat; (3) memanfaatkan potensi sumberdaya air untuk menghasilkan energi terbarukan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi masyarakat pada daerah remote area (pro poor) yang belum terlayani kebutuhan listriknya sehingga menumbuhkan usaha produktif baru (pro growth dan pro job); (4) memperbanyak penggunaan sumber energi baru dan terbarukan khususnya air dalam rangka memperluas penyediaan energi yang murah, ramah lingkungan (pro environment) bagi masyarakat di daerah remote area serta mendukung pembatasan subsidi BBM dan program konversi energi.

Laporan Tahun 2015


Pada tahun 2015 telah diprogramkan bantuan pengembangan usaha produktif koperasi berbasis PLTMH pada 8 Koperasi yang tersebar di 5 Kabupaten pada 5 Provinsi:

Tabel 2: Rincian Koperasi Penerima Bantuan PLTMH No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Koperasi

Kw Terpasang/ RT Terlistriki

Usaha Produktif

Koperasi Bina Karya Utama Prov. NTB

40 Kw/134 RT

Pengolahan Kopi

Koperasi Bina Karya Prov. Lampung

50 Kw/200 RT

Pengolahan Kakao

Koperasi Perkebunan Paladan Prov. Sulbar

30 Kw/207 RT

Pengolahan Kopi

Koperasi Karya Bakti Prov. Sulbar

37 Kw/220 RT

Pengolahan Kopi

KSU Gapoktan Langga Sai Prov. NTT

55 Kw/280 RT

Pengolahan Kopi

KUD Poco Ranaka Prov. NTT

35 Kw/ 256 RT

Pengolahan Kopi

KSU Tani Rejelele Prov. NTT

55 Kw/150 RT

Pengolahan Kopi

KSU Wulele Sanggula, Prov. Sultra

60 Kw/145 RT

Penetasan Ayam Kampung

Dengan demikian sampai dengan Tahun 2015 telah difasilitasi 42 Koperasi Pengelola PLTMH pada 25 Kabupaten di 14 Provinsi dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.900 Kw dan mampu melistriki 7.084 Rumah Tangga.

Menteri Koperasi dan UKM meninjau gudang pupuk di KUD Mandiri Bayongbong, Garut, Jawa Barat.

53

54


Laporan Tahun 2015

2. Pengembangan Usaha Produktif melalui Sarana Wisata Dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dikelola koperasi guna menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, serta mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar dan investor asing. Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan bantuan untuk pengembangan usaha produktif koperasi di bidang pariwisata berupa sarana wisata. Pada tahun 2015 telah diberikan kepada 6 koperasi dengan total nilai sebesar Rp1.600.000.000,-: Tabel 3: Rincian Penerima Bantuan Perkuatan di Bidang Pariwisata NO 1

2

JENIS BANTUAN Desa Wisata Hijau di Hutan Lindung Sesaot, rumah pohon, homestay di 10 rumah penduduk Sarana Outbound berbahan baku bambu

3

Speedboat keliling Danau Lut Tawar

4

Watersport (bananaboat dan speedboat)

5

Sarana akomodasi di rumah adat

6

Wisata Kampung Mempura, flying fox melintasi hutan bakau

PROPINSI NTB

JAWA TENGAH

ACEH

BENGKULU

Sumatera Utara

Riau

KOPERASI Koperasi Sugih Engger BH No 03/619/BH/XXVIII.4/DISKOP UKM/IV/2010 Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kab Lombok Barat KOPERASI JASA BINA SATWA SEJAHTERA BH No 791/BH/XIV/30/III/2013 tgl 27 Maret 2013 Waduk Gajah Mungkur Kab Wonogiri KOPERASI LUT TAWAR HIJAU LESTARI BH No 46/BH/1.5/i/2010 tgl 28 Januari 2010 Jl Takengon Bintang Kampung Mendale Atutamun Takengon Kab Aceh Tengah KSU LANG LANG BUANA BH No 137 TAHUN 2007 TGL 15 MEI 2017 JL KAMPUNG BAHARI KEL SUMBER JAYA KEC KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU Koperasi Hutatinggi Dream BH No 518.503/01/BH/II.24/DKPP/IV/2014 Kab Samosir Koperasi Ikhtiar BH No 22/BH/IV.8/DKPP/III/2013 Kab Siak Sri Indrapura

Menteri Koperasi dan UKM berdialog dengan Gerakan Koperasi di sela-sela kunjungan kerja ke KSU Muara Baimbai, Parbaungan, Sumatera Utara.

Laporan Tahun 2015

Pengembangan PERTAMBANGAN

Usaha


Koperasi

di

Bidang

INDUSTRI,

KERAJINAN

55

DAN

Dalam pemberdayaan KUKM yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di bidang Industri, Kerajinan dan Pertambangan selama periode 2015 telah disalurkan bantuan perkuatan senilai Rp6.050.000.000,- untuk 26 koperasi yang tersebar di 15 Provinsi, 25 Kabupaten/Kota. 1. Bidang Industri: Pengembangan pada bidang ini telah disalurkan senilai Rp3.950.000.000,- untuk 14 koperasi di 9 provinsi. 2. Bidang Kerajinan: Telah disalurkan bantuan senilai Rp1.200.000.000,- untuk 8 koperasi di 8 provinsi. Kegiatan usaha yang mendapatkan bantuan di bidang kerajinan tenun, kerajinan batik dan kerajinan handycraft. 3. Bidang Pertambangan Rakyat: Telah dialokasikan kepada 2 koperasi di 2 provinsi (Garut-Jabar dan Hulu Sungai Selatan-Kalsel) sebesar Rp500.000.000,-. Berdasarkan evaluasi terhadap penggunaan bantuan dana untuk pengadaan/pembelian mesin peralatan telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan pelayanan untuk konsumsi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitarnya, peningkatan pendapatan koperasi serta penyerapan tenaga kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan. 4. Pengembangan Usaha dengan Pendekatan OVOP: Pendekatan OVOP menitikberatkan pada produk unggulan daerah yang dihasilkan oleh Koperasi. Untuk kegiatan ini Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan bantuan perkuatan kepada 2 koperasi di 2 provinsi, yaitu untuk pengembangan industri emping melinjo dan kerajinan batik masing-masing sebesar Rp200.000.000,-.

Menteri Koperasi dan UKM mengunjungi Sentra batik di kabupaten Garut, Jawa Barat.

56


Laporan Tahun 2015

BIDANG PEMBIAYAAN

Menteri Koperasi dan UKM berkunjung ke kantor Kospin Jasa.

Laporan Tahun 2015


PENDIRIAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PPKD) PPKD adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penjaminan terhadap kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah UMKM di daerahnya. PPKD diperlukan dalam rangka meningkatkan akses kepada layanan perbankan, mitigasi resiko kredit, dan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan pada umumnya. PPKD merupakan gagasan dan sinergi dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, yakni : OJK– Kemenkeu, Kemendagri, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia serta Kementerian Koordinator Perekonomian. Sampai pada tahun 2015 telah berdiri dan beroperasi sebanyak 16 Jamkrida, yaitu: Jamkrida Jawa Timur, Bali Mandara, Riau, NTB Bersaing, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Papua, Jawa Tengah dan Jakarta. Untuk provinsi lain, yaitu Kalimantan Barat, Aceh, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Lampung masih terus dilakukan upaya-upaya strategis dalam rangka pembentukan PPKD. Diharapkan tahun 2016, PPKD telah berdiri dan beroperasi di provinsiprovinsi tersebut. Terdapat beberapa provinsi, seperti Jambi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku dan Kalimantan Utara yang perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini karena pihak Eksekutif dan Legislatif belum begitu paham akan perlunya pendirian PPKD sebagai instrumen keuangan. Selain itu terdapat provinsi yang belum melakukan inisiasi percepatan pembentukan PPKD dikarenakan kondisi keuangan yang terbatas, yaitu Provinsi Maluku Utara. Perkembangan kinerja Jamkrida di 16 provinsi yang telah berdiri dengan total modal disetor sebesar Rp448 Miliar, plafond Penjaminan sebesar Rp7,43 Triliun, total Penjaminan sebesar Rp4,24 Triliun dan total terjamin 111.170 nasabah UMKMK

57

58


Menteri Koperasi dan UKM, secara simbolis menyerahkan bantuan perkuatan kepada pelaku Koperasi dan UMKM di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Bali.

Laporan Tahun 2015

Laporan Tahun 2015


PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SIMPAN PINJAM Pengembangan dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi merupakan upaya pelaksanaan tugas Pemerintah dalam mengembangkan dan mengawasi kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Pembinaan yang dilakukan merupakan upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan bagi pertumbuhan dan pengembangan usaha simpan pinjam dengan tujuan: 1. Mendorong kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sehingga memiliki kinerja yang baik dan sehat sesuai dengan prinsip koperasi. 2. Memampukan usaha simpan pinjam koperasi untuk melaksanakan fungsi intermediasi guna memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. 3. Menjadikan usaha simpan pinjam koperasi sebagai lembaga keuangan yang dapat memobilisasi potensi ekonomi daerah dan mampu menyerap tenaga kerja. Program/kegiatan yang telah dilakukan : 1. Mendorong koperasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi. 2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola, pengurus dan pengawas usaha simpan pinjam koperasi melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi (Bimteksos). 3. Memberikan bimbingan usaha dalam rangka mewujudkan usaha simpan pinjam yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian. 4. Meningkatkan kualitas SDM untuk penggunaan teknologi informasi. 5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi usaha simpan pinjam koperasi.

59

60


Laporan Tahun 2015

Hasil pembinaan dan pengembangan usaha simpan pinjam koperasi, sebagai berikut: Tabel 4: Peningkatan Jumlah usaha simpan pinjam koperasi No 1 2

Uraian KSP/USP dan Kopdit (Unit) KJKS/UJKS (Unit)

Tahun 2014 105.736 3.308

2015 106.829 4.668

Tabel 5: Peningkatan Asset usaha simpan pinjam koperasi No 1 2

Uraian KSP/USP dan Kopdit (triliun) KJKS/UJKS (triliun)

Tahun 2014 81,38 5,43

2015 89,76 5,97

Tabel 6: Peningkatan Omset usaha simpan pinjam koperasi No 1 2

Uraian KSP/USP dan Kopdit (triliun) KJKS/UJKS (triliun)

Tahun 2014 61,53 4,04

2015 68,30 4,48

Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap usaha KSP/USP. Pengawasan dilakukan agar usaha simpan pinjam koperasi mentaati aturan tentang usaha simpan pinjam koperasi sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan sehat sesuai dengan prinsip koperasi. Tujuan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi: 1. Mengendalikan KSP/USP dan KJKS/UJKS agar dalam menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP/USP dan KJKS/UJKS sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi. 3. Menjaga dan melindungi asset KSP/USP dan KJKS/UJKS dari tindakan penyelewengan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP/USP dan KJKS/UJKS terhadap pihakpihak yang berkepentingan. 5. Mendorong pengelola KSP/USP dan KJKS/UJKS dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 6. Menegakkan nilai-nilai dan prinsip koperasi, sehingga jati diri koperasi tetap terjaga.

Laporan Tahun 2015


61

Pada tahun 2015 ini, di bidang pengawasan usaha simpan pinjam koperasi telah dilakukan penilaian kesehatan kepada 46 KSP dan 28 KJKS skala nasional. Selain itu, terdapat penambahan pengawas KSP/ KJKS sebanyak 387 orang untuk memperkuat satuan tugas pengawas KSP/KJKS yang telah ada. Dengan demikian sampai dengan tahun 2015 ini telah ada sebanyak 2.959 pengawas KSP/KJKS. Untuk memperkuat kapasitas para pengawas KSP/KJKS tersebut, bimbingan teknis telah diberikan kepada sebanyak 570 pengawas di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, NTT dan Papua. Bimbingan teknis juga telah dilakukan untuk 180 orang di Provinsi Jawa Barat dan Yogyakarta terkait operasionalisasi Sistem Informasi Pelaporan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Di tahun 2015 ini juga, telah dilakukan penilaian kesehatan yang merupakan salah satu kegiatan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan dilakukan oleh satuan tugas pengawas SKPD seluruh Indonesia. Penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan pada 46.010 unit (88,70%) dari 51.873 Koperasi Simpan Pinjam yang telah melaksanakan RAT. Tabel 7: Hasil Penilaian Kesehatan KSP/KJKS

No 1 2 3 4

Rincian Sehat Cukup Sehat Kurang Sehat Tidak Sehat Jumlah

Unit

%

6.778 32.850 6.276 106 46.010

13,07 63,33 12,10 0,20 100

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (kedua dari kiri) pada acara Peresmian Gedung Kospin Jasa.

62


Laporan Tahun 2015

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pembinaan dan pengendalian LKM dimaksudkan agar dalam mengembangkan usahanya LKM memiliki legalitas. Tujuan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro : 1. Meningkatkan legalitas LKM dengan badan hukum koperasi. 2. Meningkatkan sumber pendanaan skala mikro bagi masyarakat. 3. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat 4. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. 5. Memberikan Jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Pada tahun 2015, telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya: 1. Sosialisasi dan advokasi terhadap LKM agar bertransformasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam di 5 provinsi dengan peserta sebanyak 420 orang di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Bali, Maluku Utara, dan NTB. 2. Bimteksos praktek berkoperasi yang baik dan benar bagi Lembaga Keuangan Mikro di 5 provinsi dengan peserta sebanyak 425 orang, yaitu di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan NTT. 3. Bimteksos Pembekalan Aparatur untuk Pembinaaan Lembaga Keuangan Mikro di 4 provinsi dengan peserta sebanyak 320 orang, yaitu di Provinsi Jawa Timur, Jawa barat, Bengkulu dan Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil inventarisir, di tahun 2015 sebanyak 170 LKM telah bertransformasi menjadi KSP. Sehingga total LKM yang bertransformasi menjadi KSP adalah sebanyak 10.446 unit. Diidentifikasi sebanyak 25.910 LKM yang potensial menjadi KSP.

Laporan Tahun 2015


BANTUAN DANA BAGI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA PEMULA Penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Pemula merupakan salah satu solusi dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat. Dalam upaya untuk mendukung Wirausaha Pemula meningkatkan kapasitas dan usahanya, Kementerian Koperasi dan UKM menyalurkan bantuan permodalan bagi Wirausaha Pemula dalam bentuk modal awal yang diberikan secara selektif dan bervariasi antara Rp5 juta hingga Rp25 juta. Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2015 ditargetkan diberikan kepada 3.560 wirausaha pemula dengan nilai anggaran Rp89 Milyar. Dari alokasi tersebut, telah disalurkan bantuan dana kepada 8.362 Wirausaha Pemula Peserta Program dengan nilai Rp88,47 Milyar,- atau sebesar 234,9% yang tersebar di 32 Provinsi. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program bantuan dana bagi wirausaha pemula dilakukan kegiatan pendampingan kepada wirausaha pemula yang mendapatkan bantuan di 12 lokasi antara lain di Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini meliputi pendampingan tentang pengelolaan dana, sistem pembukuan, dan pengembangan jaringan bisnis. Melalui pelaksanaan Bimteksos ini, Wirausaha Pemula memperoleh pembekalan tentang pengembangan usaha sekaligus sebagai forum komunikasi dan pengembangan jaringan bisnis.

Grafik 9: Sebaran Bantuan Dana Wirausaha Pemula

63

64


Laporan Tahun 2015

BANTUAN DANA BAGI PENGEMBANGAN KOPERASI WANITA/PERKASSA SERTA KOPERASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan merupakan implementasi program Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk pemberian bantuan dana yang bersifat stimulan melalui koperasi untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil anggota koperasi. Bantuan perkuatan tersebut bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya koperasi, usaha mikro dan kecil anggota koperasi dalam upaya memacu pertumbuhan koperasi dalam hal perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun anggaran 2015, Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan telah disalurkan kepada 742 unit koperasi dengan total bantuan sebesar Rp50 Milyar (Rp50 juta per koperasi) yang tersebar di 34 provinsi, 363 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

Grafik 10: Sebaran Koperasi Peserta Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan.

Laporan Tahun 2015


Menteri Koperasi dan UKM, didampingi oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM menerima kunjungan pengurus Perhimpunan BMT Indonesia di Ruang Kerja Menteri Koperasi dan UKM.

65

66


Laporan Tahun 2015

Sertifikasi Hak Atas Tanah Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) merupakan program lintas sektor yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU – Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian. Program ini telah diselenggarakan sejak tahun 2003 dengan tujuan untuk meningkatkan status legalitas aset Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sehingga dapat digunakan sebagai agunan dalam mengakses kredit perbankan untuk pengembangan usaha. Tanah yang telah tersertifikasi dari Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Lintas Sektor periode 2008 – 2014 sebanyak 161.963 bidang atau 86,38% dari total target 187.500 bidang. Sertifikat yang sudah dimanfaatkan untuk akses permodalan pada tahun 2008-2014 sebanyak 67.083 sertifikat atau 35,78%. Selanjutnya, alokasi target untuk tahun 2015 sebanyak 25.000 bidang yang tersebar di 30 Provinsi pada 231 Kab/Kota. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini yang sudah terealisasi sebanyak 5% atau 1.210 bidang. Adapun kendala utama yang dihadapi dalam melaksanakan Program SHAT adalah pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang dirasa memberatkan. Disamping itu juga pungutan lain yang dilakukan oleh aparat desa seperti patok. Selain hal diatas, saat ini belum ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pra sertifikasi (T-1) dan pasca sertifikasi (T+1). Tanah yang disertifikatkan tersebut rata-rata bukan tanah kelas utama sehingga Perbankan kurang tertarik. Untuk itu, agar sertifikat tanah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, telah dilakukan koordinasi dengan SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kab/Kota, Perbankan, BPN Provinsi, dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan Perum Jamkrindo untuk mensinergikan Program SHAT dengan Program Penjaminan Kredit.

Laporan Tahun 2015


Menteri Koperasi dan UKM mengunjungi Jamkrida Bali Mandara di sela-sela kunjungan kerja di Provinsi Bali.

67

68


Laporan Tahun 2015

BIDANG PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA

Menteri Koperasi dan UKM meresmikan Pasar Tradisional Karang Senang, di Mimika, Papua.

Laporan Tahun 2015


Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Sasaran Program Revitalisasi Pasar Tradisional ini adalah anggota koperasi sebagai UMKM yang tergabung di dalam pasar tradisional di provinsi/kabupaten/kota ataupun di daerah perbatasan/tertinggal. Koperasi sebagai penerima bantuan sosial wajib untuk memberdayakan anggotanya agar mampu tumbuh berkembang untuk menjalankan usaha dengan memberikan kepastian tempat usaha dengan mewujudkan sarana usaha yang layak dan aman. Fasilitasi Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi adalah mengubah pasar tradisional menjadi modern dengan ciri-ciri: 1. Bangunan distandarisasi. 2. Terdapat drainase dan sirkulasi udara yang baik. 3. Kualitas produk terjaga, karena quality control. 4. Mudah mencari produk, karena zoning produk. 5. Nyaman berbelanja, karena lorong cukup luas. 6. Berbelanja puas karena dapat berinteraksi langsung (proses tawar menawar). 7. Aman, karena terdapat tempat parkir dan pengaturannya. 8. Ada meja display dan tempat penyimpanan barang dagangan. 9. Jaminan timbangan, ada pos ukur ulang. 10. Tidak becek, tidak bau, bersih karena berlantai keramik dan ada tempat pembuangan sampah dan petugas kebersihan. Diharapkan setiap pasar melayani 4 - 5 desa dengan kondisi bersih, nyaman dan aman menjadi pasar harian (permanen), dan secara langsung dapat memperbaiki dan memperluas sarana ekonomi rakyat di daerah yang selaras dengan upaya pemerataan pembangunan dan upaya memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

69

70


Menteri Koperasi dan UKM meresmikan pasar tradisional Srigading yang telah direvitalisasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM di Bantul, Yogyakarta.

Laporan Tahun 2015

Laporan Tahun 2013


Tabel 8 : Fasilitasi Pengembangan Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun 2003 s/d 2015 Tahun

Jumlah Provinsi

Jumlah Kab/Kota

Jumlah Jumlah Pasar Pasar

Jumlah Dana Dana Bantuan Bantuan Jumlah

2003

5

5

5

14.982.500.000

2004

1

1

2

17.652.000.000

2005

2

2

11

8.000.000.000

2006

12

15

15

13.650.000.000

2007

25

46

48

37.204.466.000

2008

-

-

-

2009

30

82

95

94.500.000.000

2010

20

33

34

31.750.000.000

2011

28

36

36

28.400.000.000

2012

18

19

19

14.750.000.000

2013

33

195

207

186.300.000.000

2014

26

59

60

54.000.000.000

2015

24

63

65

58.500.000.000

Jumlah

33

328

597

559.688.966.000

-

Tahun 2015, alokasi revitalisasi pasar tradisional diarahkan untuk 65 Koperasi dengan jumlah anggaran Rp58.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di daerah kepada sebanyak 45 Koperasi (masing-masing sebesar Rp900.000.000,-) dengan total anggaran sebesar Rp40.500.000.000,-. 2. Pengembangan Sarana Pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi kepada sebanyak 20 Koperasi (masing-masing sebesar Rp900.000.000,-) dengan total anggaran sebesar Rp18.000.000.000,-. Tantangan ke depan untuk menjadikan pasar tradisional tetap bersaing dengan era globalisasi adalah: 1. Menjadikan pasar tradisional sebagai pusat pasar perdagangan hasil produksi lokal dengan kualitas barang dan harga yang bersaing. 2. Merevitalisasi pasar tradisional yang mampu memenuhi tuntutan konsumen yang makin kritis atas pelayanan. 3. Dapat dikelola secara profesional untuk menghadapi persaingan global yang semakin terbuka dan cenderung meneguhkan pemain besar. 4. Mengembangkan pasar tradisional dengan tetap berpegang pada kultur yang ada pada masyarakat lokal.

71

72


Laporan Tahun 2015

Pengembangan Jaringan Bisnis Ritel Modern Dalam rangka memperkuat posisi koperasi di bidang ritel modern, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM kembali melanjutkan Program Pengembangan Toko Koperasi Ritel Modern/UKM Mart pada tahun anggaran 2015 sebanyak 20 unit. Program ini dikembangkan sejak tahun 2011 sehingga jumlah Toko Koperasi /UKM Mart yang ada saat ini adalah sebanyak 408 unit yang tersebar di 32 Provinsi. Mayoritas toko ritel milik koperasi dalam kondisi dengan keterbatasan, baik dari luasan toko, sisi varian barang dagangan, manajemen usaha, kompetensi SDM, dan kapasitas kelembagaannya. Pada tahap awal, koperasi yang memiliki toko ritel dan terpilih sebagai bagian dari program tersebut diberikan stimulus bantuan perkuatan masing-masing sebesar Rp65 Juta, guna melakukan penataan infrastruktur atau sarana usaha, seperti penataan layout dan desain toko, pengadaan rak, dukungan informasi teknologi untuk memperlancar proses transaksi atau proses bisnis. Di tahun 2015 dialokasikan anggaran untuk melakukan penataan sebanyak 20 toko ritel. Dalam rangka pengembangan jaringan koperasi ritel termasuk UKM Mart telah dilakukan Pembentukan Pusat Distribusi Koperasi. Untuk menunjang terbentuknya Pusat Distribusi Koperasi, minimal harus ada 10 UKM Mart dalam satu wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Pada tahun 2015 telah dibentuk Koperasi Pusat Distribusi di 2 Koperasi (NTB dan Sulsel) dengan bantuan sebesar @ Rp650 juta yang dimanfaatkan untuk penataan sarana kelengkapan gudang, operasional distribusi, dukungan IT, tambahan stock barang untuk 10 outlet (titip barang/konsinyasi di UKM Mart), promosi bersama branding dan loyalitas konsumen (kartu anggota/member).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM memberikan sambutan pada acara persemian CU Mart yang dikelola oleh Koperasi Konsumen Mandiri Sejahtera, di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Laporan Tahun 2015


Peningkatan Akses Pasar Produk Usaha Mikro melalui Pasar Rakyat Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan akses pemasaran dan promosi bagi produk usaha mikro sekaligus memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat prasejahtera terutama dalam menyambut hari besar keagamaan dan nasional. Pada tahun 2015 telah difasilitasi penyelenggaraan pasar rakyat dan pasar murah di 48 titik yang tersebar di 18 Provinsi. Pelaksanaan pasar rakyat utamanya adalah pengadaan paket sembako bersubsidi, di mana dari target 48 titik (50.000 dukungan paket sembako) telah terealisasi 38 titik atau 46.000 paket yang didistribusikan dalam rangka bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1436 H dan hari-hari besar lainnya termasuk untuk masyarakat prasejahtera di daerah/pulau terpencil dan lokasi yang terkena bencana. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota serta melibatkan pabrikan, asosiasi dan distributor. Tabel 9: Bantuan Program Peningkatan Akses Pasar Produk Usaha Mikro melalui Pasar Rakyat tahun 2009-2015

Tahun

REALISASI

TARGET Anggaran (Rp.)

Lokasi (titik)

Anggaran (Rp.)

Jumlah

Lokasi (titik)

Jumlah

2009

4,322,564,100

50

72,000

1,000

4,322,564,100

60

72,000

1,000

2010

3,960,000,000

44

66,000

1,000

3,960,000,000

44

68,000

1,300

2011

3,780,000,000

42

63,000

1,000

3,780,000,000

42

63,000

1,250

2012

4,410,000,000

49

73,500

1,060

4,410,000,000

56

81,000

1,060

2013

4,500,000,000

50

75,000

1,100

4,500,000,000

61

81,400

1,100

2014

2,236,000,000

26

39,000

800

2,164,000,000

30

42,000

1,015

2015

3,840,000,000

48

50,000

1,000

3,291,000,000

38

46,000

806

309

438,500

6,960

26,427,564,100

341

453,400

Jumlah 27,040,564,100

7,531

Menteri Koperasi dan UKM meninjau pelaksanaan Pasar Rakyat 2015 di halaman Kantor Kementerian Koperasi dan UKM.

73

74


Laporan Tahun 2015

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) PKL masih dipandang sebagai bagian dari masalah (part of problem) karena menggangu keamanan, lingkungan dan ketertiban kota. Seharusnya PKL menjadi bagian dari solusi (part of solution) dalam mengurangi jumlah orang miskin, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan semangat kewirausahaan. Untuk mendukung PKL sebagai bagian dari solusi perekonomian rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan pemberdayaan terhadap PKL melalui Penataan Sarana Usaha PKL. Kegiatan ini merupakan pemberian tempat usaha sekaligus pembenahan sarana usaha PKL agar lebih tertib dan menarik. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai tahun 2015 untuk 312 Koperasi yang tersebar di 300 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi dan melibatkan 18.873 anggota koperasi/ usaha Mikro dengan jumlah anggaran Rp114.727.500.000,-. Pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan sosial kepada 21 koperasi di 21 kabupaten/kota di 21 provinsi yang melibatkan 1.000 PKL (usaha mikro). Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana PKL (shelter dan perlengkapannya), seperti gerobak, alat display, serta etalase dengan alokasi dana sebesar Rp8.000.000.000,-.

Tabel 10: Bantuan Program Penataan Sarana Usaha yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2005 s/d 2015. Kabupaten/Kota Kab/Kota

Tahun

Jumlah PKL

2005

436

4

1.200.000.000

4

2006

847

6

2.000.000.000

6

2007

1.061

6

2.300.000.000

6

2009

1.154

13

4.500.000.000

12

2010

2.186

12

5.000.000.000

8

2011

1.474

31

10.500.000.000

31

2012

4.360

90

32.700.000.000

86

2013

4.625

94

34.687.500.000

92

2014

1.880

35

15.040.000.000

38

2015

1.000

21

8.000.000.000

21

Jumlah

18.873

312

114.727.500.000

300

Jumlah Koperasi

Jumlah Bantuan (Rp)

Laporan Tahun 2015


Menteri Koperasi dan UKM berkunjung ke lokasi pelaksanaan program/kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta.

75

76


Laporan Tahun 2015

Fasilitasi Promosi melalui pameran 1. Promosi Produk KUKM Melalui Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM pada Berbagai Event Pameran Dalam Negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada KUKM yang menghasilkan produk kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi, namun memiliki keterbatasan untuk mempromosikan produknya. Pada tahun 2015 jumlah KUKM yang telah difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah 347 KUKM terdiri dari 309 stand pada 36 event baik pameran di daerah maupun di pusat, dengan total transaksi Rp13,86 miliar terdiri dari transaksi ritel Rp4,16 Miliar dan transaksi order Rp9,7 Miliar.

Partisipasi Kementerian KUKM pada berbagai event pameran ini mendapat respon positif dan apresiasi dari para KUKM, pemerintah daerah dan masyarakat. Disamping di wilayah Jakarta, partisipasi pameran yang diselenggarakan di daerah juga cukup banyak diminati oleh para pelaku usaha dalam rangka perluasan jaringan pasar dan test pasar atas produknya. Daerah-daerah yang banyak diminati diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Banten.

Menteri Koperasi dan UKM berdialog dengan pelaku UMKM saat melalukan kunjungan ke acara pameran dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Laporan Tahun 2015


2. Pameran Tematik SMESCO Fashion, Food and Packaging Expo tahun 2015. Pameran SMESCO Fashion, Food & Packaging 2015, mengusung tema Creative Colaboration yang dimaksudkan sebagai perwujudan upaya untuk mengkolaborasikan kreasi UMKM yang bergerak di bidang fashion, food & packaging dengan berbagai pihak yaitu desainer, penyedia bahan baku, penyedia gerai, sehingga dapat menghasilkan kreatifitas desain, dan inovasi teknologi produksi, sampai dengan pengemasan dan branding yang berdaya saing dan dapat dikomersialisasikan.

Pameran ini diikuti oleh 300 peserta KUKM dari seluruh Indonesia, produsen produk fashion berbasis budaya lokal (batik, tenun, bordir dan sulam), produk distro, hijab, aksesoris (sepatu, tas dan perhiasan) dan produk makanan yang dibagi dalam 2 kategori yaitu makanan dan minuman olahan yang telah dikemas dan kuliner (30 ikon kuliner nusantara). Pameran ini melibatkan stakeholder yaitu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), Ikatan Perancang Busana Muslim (IPBM), PT. Trans Retail Indonesia (Carrefour), 7-Eleven, Wardah Cosmetics, Zoya, Majalah Noor dan klinik konsultasi pembiayaan dan kemasan. Selama empat hari pameran berlangsung, tercatat jumlah pengunjung sebanyak 9.824 orang.

3. SMESCO Festival tahun 2015 SMESCO Festival ke-13 tahun 2015 dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 1-4 Oktober 2015 di Jakarta Convention Center (JCC). Pameran diikuti oleh 780 KUMKM yang menempati 499 booth. Kementerian dan lembaga yang berpartisipasi dalam pameran ini sebanyak 17 K/L dalam bentuk penyediaan klinik konsultasi, bursa dan talkshow. Selain pameran produk, klinik konsultasi dan bursa, juga diselenggarakan kegiatan pendukung berupa fashion show, demo produk, awarding, dan acara hiburan lainnya.

Menteri Koperasi dan UKM meninjau stand KUMKM pada event SMESCO Festival tahun 2015 di JCC

77

78


Laporan Tahun 2015

4. Fasilitasi Promosi Melalui Pameran Luar Negeri tahun 2015 Fasilitasi pameran luar negeri yang telah dilakukan diantaranya telah difasilitasi 179 KUKM untuk mengikuti 19 pameran di beberapa negara, yaitu: China, Rusia, Inggris, AS, Vietnam, Bangkok, Malaysia, Hongkong, Italia, Dubai, Swedia, dan Jepang. Pameran-pameran tersebut, yaitu: • China International Small And Medium Enterprises Fair (CISMEF), 11-14 Oktober 2014. • Trade Expo Indonesia (TEI), 8 – 12 Oktober 2014. • Malaysia International Halal Exhibition (MIHAS), 1-4 April 2015. • Vietnam Lifestyle, 18-21 April 2015. • Hong Kong Gifts & Premium Fair, 27-30 April 2015. • World Expo Milano, 1 Mei 2015. • Index Dubai, 18-21 Mei 2015. • ASEAN SME Showcase & Conference. • World Expo Milano 2015, 11 Agustus 2015. • Magic Las Vegas, 17 – 19 Agustus 2015. • Formex, 19 – 22 Agustus 2015. • Tokyo International Gifts, 3 – 5 September 2015. • Autumn Fair Birmingham, 6 – 9 September 2015. • China – Asean Expo Nanning, 18 – 21 September 2015. • Moscow Gift Expo, 22 – 25 September 2015. • Indonesia – Japan Friendship Festival Yoyogi Park, Tokyo. • Bangkok International Gift Fair And Bangkok International Houseware Fair (BIG BIH) 2015 . • World Expo Milano I, 11 Oktober 2015.

Sekretaris Kementerian dalam kunjungan kerja pada pelaksanaan fasilitasi promosi bagi KUMKM melalui pameran luar negeri oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Laporan Tahun 2015


TRADING BOARD Trading Board merupakan salah satu media promosi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dalam rangka memberikan edukasi kepada KUKM tentang alternatif media promosi yang efektif dan efisien. Media ini bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk unggulan KUKM dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web yaitu www. indonesian-products.biz. Melalui Trading Board, diharapkan jangkauan promosi dan akses pasar produkproduk ungulan KUMKM lebih luas. Manfaat Trading Board adalah : a. Membantu mengoptimalkan jangkauan pemasaran dan promosi produk KUKM secara lebih luas dengan pemanfaatan jaringan internet. b. Sebagai langkah awal menuju implementasi e-commerce global tanpa investasi awal yang terlalu besar.

Website Trading Board : www.indonesian-products.biz

79

80


Laporan Tahun 2015

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menteri Koperasi dan UKM memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Bali.

Laporan Tahun 2015


PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dilakukan melalui pemasyarakatan kewirausahaan dan pelatihan kewirausahaan. 1. Pemasyarakatan kewirausahaan, bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dan minat masyarakat, khususnya generasi muda untuk berwirausaha, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, workshop menggali potensi ide bisnis, dan ekspo kewirausahaan. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, perguruan tinggi, Bank Mandiri, BNI, BRI, Intel, Microsoft, dan IBM. Adapun lokasi kegiatan berada di seluruh wilayah Indonesia dengan sasaran peserta adalah generasi muda sebanyak 4.050 Orang. 2. Pelatihan kewirausahaan juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri dalam berwirausaha, sehingga mampu mengelola usaha secara kreatif, inovatif dan berdaya saing. Pelatihan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan sasaran peserta adalah pelaku usaha mikro dan kecil, serta wirausaha pemula sebanyak 4.115 Orang.

Menteri Koperasi dan UKM beramah-tamah dengan para pelaku Koperasi dan UMKM saat pelaksanaan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Provinsi Papua.

81

82


Laporan Tahun 2015

PENINGKATAN PEMAHAMAN PERKOPERASIAN Peningkatan Pemahaman Perkoperasian merupakan kegiatan pelatihan yang diarahkan untuk pengurus, pengelola, pengawas, anggota koperasi serta para pelaku UMKM. Kegiatan ini menjadi strategis sifatnya karena dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaraan masyarakat dalam berkoperasi dengan memahami prinsip dan jati diri koperasi serta mengembangkan semangat kewirausahaan dan keterampilan melalui wadah koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), dengan total peserta sebanyak 10.200 orang, serta melalui sosialisasi dan pelatihan perkoperasian bagi pelaku Koperasi serta kelompok strategis dengan total peserta sebanyak 1.780 orang.

Menteri Koperasi dan UKM membuka pelaksanaan kegiatan Pemasyarakan Pemahaman Koperasi melalui GKN di Makasar, Sulawesi Selatan.

Laporan Tahun 2015


PENGEMBANGAN TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA (TPKU) Program TPKU bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan pedesaan dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi para siswa maupun masyarakat setempat yang berkeinginan untuk belajar keterampilan, sehingga mereka memiliki keterampilan dalam mengembangkan usaha sebagai wirausaha. Jenis keterampilan yang diselenggarakan dalam TPKU ini meliputi otomotif, elektronik, kuliner, konveksi, agribisnis, industri kerajinan, dan lainnya sesuai potensi lokal. Pada tahun 2015 ini lembaga pendidikan pedesaan yang telah difasilitasi TPKU sebanyak 100 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penyematan Almamater kepada Menteri Koperasi dan UKM sesaat sebelum membuka pelaksanaan kegiatan GKN.

83

84


Laporan Tahun 2015

PENINGKATAN KAPASITAS SDM KUMKM DI BIDANG KETERAMPILAN TEKNIS Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelatihan keterampilan teknis bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah di beberapa provinsi (termasuk di daerah perbatasan) meliputi: Papua, Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Nangroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Adapun materi pelatihan, meliputi bidang kerajinan/handycraft, pengolahan makanan dan minuman, tenun, aksesoris, desain dan packaging serta rancang bangun stand pameran dengan total peserta sebanyak 1.160 orang.

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KOPERASI DAN UKM Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu memiliki kemampuan dan kompetensi yang dipersyaratkan agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pada era globalisasi pemenuhan kompetensi sangat diperlukan, tidak terkecuali pelaku usaha koperasi, kecil dan menengah. Atas dasar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah dilakukan untuk SDM koperasi dan UKM, telah dilakukan kegiatan pelatihan dan uji kompetensi, yakni: 1. Pelatihan bagi manajer KSP/USP sebanyak 210 orang dan telah mengikuti uji kompetensi sebanyak 90 orang, kegiatan tersebut dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. 2. Pelatihan bagi pengelola Ritel koperasi sebanyak 210 orang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Bali. 3. Pelatihan bagi UKM ekspor dengan peserta sebanyak 210 orang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. 4. Pelatihan bagi pemandu wisata dengan peserta sebanyak 450 orang dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta, Bali dan NTB.

Deputi Bidang Sumberdaya UMKM beramah tamah dengan pelaku Koperasi dan UMKM sesaat sebelum pembukaan Pelatihan perkoperasian di Cisarua, Jawa Barat.

Laporan Tahun 2015


PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR DAN PENDAMPING DIKLAT Pelaksanaan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM khususnya bagi pelaku usaha pemula, perlu terus untuk dilakukan pendampingan, demikian juga untuk penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas maka perlu adanya fasilitator yang kompeten. Untuk itu, telah dilakukan pelatihan bagi fasilitator yang diikuti oleh 1.750 orang dan bertempat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Meninjau Pelatihan Pemasyarakatan Pemahaman Koperasi melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional di Distrik Muara Tami, Jayapura.

85

86


Laporan Tahun 2015

Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

Menteri Koperasi dan UKM secara simbolis menyerahkan Kartu IUMK kepada Pelaku UMKM.

Laporan Tahun 2015


PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan pendekatan yang tepat untuk peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan dapat mengurangi biaya produksi. Teknologi ini cocok dengan kebutuhan masyarakat, mudah dan dapat dibuat secara lokal, ramah lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam mendukung penerapan TTG tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan berbagai kegiatan berupa sosialisasi, pendampingan, serta pemberian bantuan perkuatan kepada 40 koperasi dalam penerapan TTG. Sosialisasi dan pendampingan telah dilaksanakan di 13 provinsi kepada usaha mikro/koperasi yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Sedangkan bantuan perkuatan telah disalurkan kepada 40 koperasi di 15 Kab/Kota pada 13 provinsi senilai Rp40 juta untuk masing-masing koperasi. Bantuan perkuatan tersebut disalurkan di 15 kab/kota pada 13 provinsi, yaitu Jawa Tengah di 3 kab/ kota untuk 10 koperasi; Jawa Barat di 1 kab/kota untuk 3 koperasi; DI Yogyakarta di 1 kab/kota untuk 2 koperasi; Banten di 1 kab/kota untuk 2 koperasi; Sulawesi Utara di 1 kabupaten/kota untuk 2 koperasi; Bali di 1 kab/kota untuk 3 koperasi; Jawa Timur di 1 kab/kota untuk 2 koperasi; Kepulauan Riau di 1 kab/kota untuk 3 koperasi; Sumatera Utara di 1 kab/kota untuk 3 koperasi; Bengkulu di 1 kab/kota untuk 3 koperasi; Sumatera Barat di 1 kab/kota untuk 3 koperasi; Kalimantan Barat di 1 kab/ kota untuk 2 koperasi; Sulawesi Tenggara di 1 kab/kota untuk 2 koperasi.

PROGRAM PENERAPAN STANDARISASI PRODUK DAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Standarisasi dan sertifikasi semua produk barang dan jasa yang dihasilkan KUMKM merupakan upaya pemerintah yang terus digalakkan sebagai upaya peningkatan daya saing dalam memasuki era pasar global khususnya pasar ASEAN – Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir 2015. Salah satu kelemahan koperasi dan UMKM saat ini adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa agar bisa memenuhi standar dalam proses produksi maupun pelayanan jasanya terhadap permintaan pelanggannya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas produk barang dan jasa bagi UMKM-koperasi, pada tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP) sebanyak 750 UMKM yang tersebar di 15 lokasi yaitu Aceh, Lampung, Kaltim, Toraja, Boyolali, Karanganyar, Pekalongan, Pemalang, Blitar, Bogor, Purwakarta, NTB, Jateng, Bali, dan DKI.

87

88


Laporan Tahun 2015

PENERAPAN SERTIFIKASI HKI Produk yang dihasilkan oleh KUKM mempunyai nilai ekonomis, untuk itu perlu dilindungi dari sisi hukum. Program pemanfatan HKI dilaksanakan dalam bentuk pemberian pemahaman kepada koperasi dan UKM tentang pemanfaatan HKI dan dilanjutkan dengan fasilitasi pendaftaran merek dan hak cipta. Pada tahun 2015 telah difasilitasi 1.200 UKM untuk pendaftaran sertifikat hak cipta dan 2.100 UKM untuk pendaftaran sertifikat merek.

Menteri Koperasi dan UKM secara simbolis menyerahkan sertifikat HaKI kepada pelaku Koperasi dan UMKM.

Laporan Tahun 2015


89

PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL Pemerintah berkomitmen untuk memposisikan produk halal dalam perspektif ekonomi yang sangat menjanjikan disamping perspektif religius. Undang-Undang Jaminan Halal akan memberlakukan wajib bagi semua produk secara bertahap selama 5 tahun mulai tahun 2014. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk memberikan fasilitas bagi KUKM pada tahun 2015 dengan memfasilitasi 330 UKM untuk mendapatkan Sertifikat Halal.

PROGRAM PENERAPAN SERTIFIKASI PRODUK Sertifikasi produk yang dihasilkan KUMKM terus digalakkan oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan daya saing dalam memasuki era pasar global khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, yaitu fasilitasi bimbingan dan sosialisasi bagi 450 UKM dan pemberian sertifikasi halal bagi 280 UMKM dan Koperasi yang bekerjasama dengan LP-POM di berbagai provinsi. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan pendaftaran merk dagang yang bekerjasama dengan Kemenhukham bagi 418 UMKM dan koperasi dan pendaftaran hak cipta bagi 183 UMKM dan koperasi. Kegiatan dukungan juga telah dilakukan yaitu sosialisasi dan pendampingan pendaftaran merk dan hak cipta di 10 provinsi dengan total peserta sebanyak 1.500 UMKM dan Koperasi yaitu di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Menteri Koperasi dan UKM secara simbolis menyerahkan sertifikat HaKI kepada pelaku Koperasi dan UMKM di sela-sela pelaksanaan SMESCO Festival tahun 2015.

90


Laporan Tahun 2015

PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Salah satu Program Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat yang diluncurkan sejak 5 Nopember 2007. KUR sejak Tahun 2007 hingga 31 Desember 2014 telah disalurkan sebesar Rp178,8 trilyun dengan total nasabah sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM kepada perbankan, pada tahun 2015 Pemerintah meningkatkan dan memperluas KUR. Plafond KUR tahun 2015 adalah sebesar Rp30 triliun dengan tingkat suku bunga 12% efektif jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga sebelumnya sebesar 22% untuk KUR Mikro. Dengan suku bunga 12% diharapkan UMKM semakin banyak yang dapat memperoleh sumber pembiayaan dari perbankan. Penyaluran KUR sebesar Rp30 triliun, akan dialokasikan ke KUR Mikro dengan maksimum kredit Rp25 juta sebesar Rp20 triliun, KUR Ritel dengan kredit diatas Rp25 juta sampai Rp500 juta, sebesar Rp9 triliun dan KUR TKI akan dialokasikan sebesar Rp1 triliun. Dalam perluasan program KUR tahun 2015 ini Pemerintah menyediakan Subsidi Suku Bunga (termasuk Imbal Jasa Penjaminan), sebagai berikut : 1. Subsidi bunga KUR Mikro 7%. 2. Subsidi bunga KUR Ritel 3%. 3. Subsidi bunga KUR TKI 12%.

Penyerahan secara simbolis pinjaman KUR oleh Menteri Koperasi dan UKM kepada para debitur di beberapa Bank pelaksana KUR.

Laporan Tahun 2015


91

Pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM secara aktif mendorong perluasan program KUR melalui: 1. Menyiapkan dan menyusun kebijakan KUR melalui koordinasi dengan instansi teknis/lembaga penandatanganan MoU (instansi terkait, bank pelaksana, dan perusahaan penjamin). 2. Mendorong masing-masing bank pelaksana KUR dan pemerintah daerah melalui kunjungan kerja langsung Menteri Koperasi dan UKM untuk mempercepat penyaluran KUR. 3. Sosialisasi program KUR. 4. Memonitor pelaksanaan realisasi penyaluran KUR kepada Bank pelaksana KUR. 5. Memberikan layanan konsultasi KUR terhadap koperasi dan UMKM yang berkunjung ke Kantor Kementerian Koperasi dan UKM. 6. Memfasilitasi pelaksanaan pendampingan program KUR yang dilaksanakan oleh Koperasi kepada UMKM. Realisasi penyaluran KUR selama tahun 2015 adalah sebesar Rp22.757,05 miliar kepada 1.003.663 debitur, dengan rincian: 1. Penyaluran KUR Mikro sebesar Rp14.095,7 miliar dengan debitur sebanyak 944.109. 2. Penyaluran KUR Ritel sebesar Rp8.656,5 miliar untuk sebanyak 59.263 debitur. 3. Penyaluran KUR Penempatan TKI sebesar Rp4,7 miliar untuk sebanyak 291 debitur. Tabel 11: Realisasi Penyaluran KUR tahun 2015 KUR Mikro KUR Ritel KUR Penempatan TKI Bank Pelaksana Plafon Capaian Plafon Capaian Plafon Capaian Debitur Debitur Debitur (Rp Juta) (%) (Rp Juta) (%) (Rp Juta) (%) BRI 13,404,510 906,756 79 2,799,395 14,198 70 595 45 0.149 Bank Mandiri 675,480 36,576 68 2,830,260 33,705 142 638 37 0.32 BNI 15,805 777 1.6 3,026,878 11,360 151 1,580 99 0.79 Bank Sinarmas 1,910 110 1.91 TOTAL 14,095,795 944,109 70 8,656,533 59,263 96 4,723 291 0.47 Total Penyaluran KUR (Rp Juta) Total Debitur KUR Prosentase pencapaian

TOTAL Plafon Debitur (Rp Juta) 16,204,500 920,999 3,506,378 70,318 3,044,262 12,236 1,910 110 22,757,050 1,003,663

Capaian (%) 75.72 109.57 95.13 1.91 75.86 22,757,050 1,003,663 75.86

92


Laporan Tahun 2015

PROGRAM PENGEMBANGAN KUKM POTENSIAL MENERAPKAN SISTEM RESI GUDANG Program Sistem Resi Gudang, merupakan program Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan sejak tahun 2006. Program ini dimaksudkan untuk mendorong KUKM melaksanakan Sistem Resi Gudang guna melindungi dan memberikan kepastian harga komoditi yang dimiliki KUKM. Manfaat yang didapat dari program ini, terutama menjaga stabilitas harga produk pertanian yang sangat rentan terhadap gejolak naik turunnya harga. Penerapan skim pendanaan komoditas KUKM dengan jaminan resi gudang dilakukan untuk komoditas gabah, beras, jagung, kopi, karet, lada, coklat, rumput laut, rotan dan garam. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, maka diharapkan ke depan koperasi dapat menjadi pengelola gudang. Pada tahun 2015, telah disalurkan dana bantuan sosial bagi 14 koperasi/KUD sebagai dana pendampingan untuk praktek sistem resi gudang bagi koperasi/KUD calon pengelola gudang sebesar Rp200.000.000,- per koperasi/KUD. Selain itu, telah dilaksanakan sosialisasi sistem resi gudang bekerjasama dengan SKPD yang membidangi koperasi di provinsi/kabupaten/kota, Perbankan (BRI, dan Bank Pembangunan Daerah), PT. Pertani, PT. Bhanda Ghara Reksa dan Bappebti Kementerian Perdagangan. FASILITASI RESTRUKTURISASI MANAJEMEN DAN PENANGANAN DAMPAK BENCANA Letak geografis Indonesia memiliki potensi besar terhadap terjadinya bencana alam misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, ataupun banjir. Dalam skala kecil maupun besar, terjadinya bencana-bencana tersebut akan mengakibatkan terganggunya kondisi sosial maupun ekonomi. Hal ini juga membuat potensi terganggunya usaha KUMKM jika menjadi korban dalam bencana alam. Untuk membantu pemulihan koperasi dan UMKM yang terkena bencana, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan bantuan melalui program bantuan pendanaan bagi KUMKM pasca bencana kepada 100 koperasi yang terkena bencana di 6 provinsi antara lain Sumatera Utara (Kabupaten Karo: 11 koperasi), Sumatera Barat (Kabupaten Lima Puluh Kota: 1 koperasi), Jawa Barat (Kabupaten Bandung: 3 koperasi), Jawa Tengah (Kota Semarang: 1 koperasi), Jawa Timur (Kabupaten Malang: 10 koperasi, Kabupaten Kediri: 27 koperasi, dan Kota Blitar: 5 koperasi), NTB (Kabupaten Lombok Barat: 6 koperasi, Lombok Utara: 6 koperasi dan Lombok Timur: 10 koperasi) dan Sulawesi Utara (Kota Manado: 7 koperasi, Kabupaten Minahasa: 8 koperasi, Minahasa Tenggara: 4 koperasi dan Minahasa Selatan: 1 koperasi). Selain memberi bantuan dana, telah dilaksanakan juga Bimbingan Teknis kepada UMKM yang terkena bencana di 4 kota yaitu Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kota Kabanjahe (Sumatera Utara), Kota Kediri (Jawa Timur) dan Minahasa (Sulawesi Utara). Bimbingan Teknis diberikan kepada 50 UMKM terkena bencana di masing-masing kota tersebut dengan materi disesuaikan pada kebutuhan di daerah bencana.

Laporan Tahun 2015


Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Menindaklanjuti Perpres No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015 mengalokasikan anggaran melalui dana dekonsentrasi sebesar Rp31,5 Milyar untuk biaya operasional SKPD yang membidangi koperasi dan UMKM seluruh Indonesia dan insentif bagi pendamping Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) hingga keluarnya naskah IUMK dari Camat. IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk: 1. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan. 2. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. 3. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. 4. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 telah ditindaklanjuti dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Perdagangan tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah pada tahun 2015 serta dilanjutkan melalui Perjanjian Kerjasama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah. Monitoring IUMK selain dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah, juga dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara serta Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Menteri Koperasi dan UKM secara simbolis menyerahkan Kartu IUMK kepada pelaku Koperasi dan UMKM saat pelaksanaan kegiatan Gebyar Budaya, di Sawalunto, Sumatera Barat.

93

94


Laporan Tahun 2015

BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK

Menteri Koperasi dan UKM berfoto bersama dengan para pelaku KUMKM di sela-sela kegiatan BIMP EAGA Expo, yang dilaksanakan di Makasar, Sulawesi Selatan.

Laporan Tahun 2015


PENELITIAN KEBIJAKAN KOPERASI Beberapa hasil kajian yang telah dilakukan diantaranya: 1. Kajian tentang Penerapan Jatidiri Koperasi. Kajian dilaksanakan terhadap 49 koperasi di 8 provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan koperasi untuk menerapkan jatidiri koperasi terutama ke tujuh prinsip koperasi sudah terlaksana. 2. Kajian tentang Pengadaan dan Distribusi Pupuk melalui Koperasi Tujuan kajian ini yaitu: 1). mengevaluasi pengadaan dan distribusi pupuk melalui koperasi, 2). mengidentifikasi berbagai isu strategis dalam upaya merevitalisasi pengadaan dan distribusi pupuk melalui koperasi, dan 3). merumuskan strategi kebijakan revitalisasi pengadaan dan distribusi pupuk melalui koperasi. Sasaran kajian ini yaitu tersedianya rekomendasi pengadaan dan distribusi pupuk yang tepat melalui koperasi. Lokasi kajian meliputi tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau. 3. Kajian tentang sistem pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kegiatan kajian Sistem Pengawasan KSP ini dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa strategi pengawasan KSP/USP perlu mempertimbangkan antara lain: • Proses pengawasan yang perlu disusun mengingat jumlah KSP/USP yang besar dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. • Adanya struktur dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. • Adanya klasifikasi jabatan struktural dan fungsional pengawas KSP/USP. 4. Analisis Kebijakan Penyelesaian Koperasi Tidak Aktif Kajian ini bertujuan: 1). mengindentifikasi dan mengevaluasi penyebab koperasi tidak aktif; 2). menganalisis penyebab koperasi tidak aktif dari aspek kebijakan, aspek strategi manajemen, aspek hukum dan aspek kewenangannya. Dari kajian ini dapat disimpulkan beberapa tahapan penyelesaian koperasi tidak aktif: 1). pendataan ulang koperasi tidak aktif; 2). pengklasifikasian koperasi tidak aktif; 3). proses revitalisasi bisnis koperasi tidak aktif.

95

96


Laporan Tahun 2015

5. Kajian Tentang Revitalisasi Bisnis KUD Kajian tentang Revitalisasi Bisnis KUD ini dilakukan guna memetakan dan mengidentifikasi keberadaan dan eksistensi bisnis KUD saat ini. Kajian dilakukan pada KUD di 11 provinsi. Hasil kajian menyimpulkan bahwa revitalisasi KUD dalam hal ini usaha/bisnis KUD sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan secara terprogram dan terstruktur. 6. Analisis Peran Koperasi Pemasaran dalam Supply Chain Kegiatan Analisis Peran Koperasi Pemasaran Dalam Supply Chain dilaksanakan di 5 provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Beberapa kesimpulan yang didapat, yaitu: a). koperasi pemasaran disarankan untuk diperbaiki sehingga sesuai dengan definisi koperasi pemasaran sebagaimana yang ada; b). UKM Mart memerlukan dukungan modal untuk memperkuat pasokan barang dari distributor dan grosir; c). kemudahan izin pembukaan gerai UKM Mart; d). perlu pelatihan manajemen ritel; dan e). perlu dibangun pusat distribusi yang lebih “berpihak” kepada koperasi pemasaran UKM Mart.

PENELITIAN KEBIJAKAN UMKM 1. Penelitian Pengembangan UMKM Menjadi Badan Usaha Formal Kegiatan penelitian dilaksanakan di 5 Provinsi: D.I. Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, dan Kalimantan Selatan. Dari hasil survey dan FGD yang telah dilaksanakan dihasilkan kesimpulan: • Pengembangan UMKM menjadi badan usaha formal diperlukan guna meningkatkan kemampuan akses UMKM terhadap sumber daya produktif dan membangun jaringan usaha. • Pemberian izin untuk UMKM akan mendapatkan pengakuan dari pelaku usaha lainnya. • Model perizinan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pemberdayaan UMKM. • Pengembangan model perizinan harus dilengkapi dengan sistem kelembagaan yang mengikutsertakan semua pihak yang terkait. 2. Penelitian Kesiapan SDM UMKM Dalam Menghadapi MEA Pelaksanaan kegiatan dilakukan di 4 provinsi yaitu Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Beberapa kesimpulan pokok yang dihasilkan, yaitu: • Sistem peningkatan kualitas SDM UMKM perlu dibuat lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan. • Peningkatan kualitas SDM UMKM perlu diikuti dengan peningkatan kewirausahaan yang mendukung kreatifitas dan inovasi dan dapat memanfaatkan teknologi informasi, studi banding dan magang. • Sistem kelembagaan yang dibentuk untuk peningkatan kualitas SDM harus terstruktur dan sistematis agar tiap unsur dapat bersinergi dan berkesinambungan.

Laporan Tahun 2015


3. Penelitian Efisiensi Usaha UMKM Dalam Rangka Memperbaiki Daya Saing Lokasi penelitian dilakukan di 4 provinsi, yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Kesimpulan pokok penelitian, yaitu: • Rata-rata efisiensi usaha UMKM relatif rendah yang diindikasikan masih rendahnya produktivitas. • Program-program peningkatan kualitas SDM dan teknologi masih sangat terbatas, bersifat sektoral dan terfraksional, sehingga belum terlihat dampaknya terhadap peningkatan efisiensi usaha UMKM. • Berbagai program di berbagai sektor usaha yang bertujuan untuk mempercepat proses peningkatan efisiensi usaha UMKM belum efektif, karena lebih terfokus pada peningkatan skala usaha serta belum menyentuh masalah manajemen usaha dan kewirausahaan. • Program-program pembiayaan yang dilaksanakan belum dapat menyelesaikan masalah peningkatan skala usaha dan pengembangan produk UMKM. • Pelaksanaan program-program peningkatan efisiensi usaha UMKM yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta bersifat sektoral tidak terkoordinasi dan tidak berkesinambungan. 4. Penelitian Aksesibilitas UMKM Dalam Pembiayaan Perdagangan (Ekspor) Menghadapi MEA Lokasi penelitian dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Beberapa kesimpulan pokok penelitian: • Program dukungan pembiayaan yang dilaksanakan pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah peningkatan skala ekspor UMKM. • Sebagian besar UMKM belum mampu melakukan ekspor sendiri karena terkendala dengan skala usaha dan pemahaman terhadap prosedur ekspor. • Masih ditemui kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dalam akselerasi ekspor UKM seperti Sertifikasi Verifikasi Legal Kayu (SVLK), HaKI, paten, serta merek dagang. Kebijakan tersebut selain membutuhkan biaya yang cukup tinggi yang akan membebani UMKM, dibutuhkan juga waktu yang cukup lama. • Dukungan lembaga pembiayaan khususnya perbankan terhadap UMKM masih sangat terbatas, meskipun pada prinsipnya perbankan mempunyai komitmen untuk mendukung pembiayaan UMKM, tetapi masih terkendala dengan Undang-Undang Perbankan.

97

98


Laporan Tahun 2015

Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dengan Pendekatan OVOP Melalui Koperasi Gerakan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product/OVOP) menjadi salah satu program revitalisasi ekonomi regional yang berhasil karena pendekatannya dalam mengubah produk lokal menjadi produk yang berdaya saing baik di pasar nasional maupun global. Pendekatan ini menekankan pada keunikan produk serta budaya lokal dan sumber daya. Indonesia secara resmi mulai mengadaptasi model OVOP sejak tahun 2007, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, melalui Program Peningkatan efektifitas pengembangan cluster, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Dalam tindak lanjut pengembangan produk unggulan, di tahun 2015 telah dilakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan OVOP. Kegiatan di lakukan di 5 Kabupaten, yaitu: 1. Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Hasil kajian menunjukkan bahwa SK Bupati tentang pengembangan OVOP di Kabupaten Cirebon pada saat penelitian masih dalam proses namun semua SKPD Daerah telah terpadu membina sentra batik, meliputi : (1). Bapeda sebagai Biro Perencanaan Daerah telah berfungsi sebagai leading sektor melalui politik anggaran setiap tahun; (2). Dinas Koperasi telah melaksanakan tugas untuk membina kelembagaan,pemasaran, promosi di tingkat Kabupaten dan Nasional; (3). Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas memberikan pelatihan: pewarnaan, promosi dan kemasan; (4). Dinas Tenaga Kerja telah berfungsi dan melaksanakan pelatihan membatik kepada pengrajin setiap tahun; (5). Dinas Pertanian telah memfasilitasi bantuan pengolahan bahan pewarna ramah lingkungan (alam); (6). Dinas Parawisata telah melakukan tugas mengarahkan parawisata ke lokasi sentra. (7) Dinas PU memfasilitasi jalan; (8). Dinas Kominfo memfasilitasi jaringan internet untuk UKM; (9). Bank Indonesia setempat telah memfasilitasi Kantor dan ruang pamer bagi UMKM; (10). PT Indocement melalui dana CSR memfasilitasi pelatihan dan memberikan peralatan membatik; dan (11). Dekranasda telah memfasilitasi Koperasi UKM dan Pengrajin batik untuk promosi.

Laporan Tahun 2015


99

2. Kabupaten Badung Provinsi Bali Hasil identifikasi terhadap peran SKPD dalam pengembangan OVOP menjelaskan bahwa pengembangan OVOP belum ditangani oleh SKPD daerah secara terpadu, ada kecenderungan semua instansi terkait bekerja sendiri-sendiri. Peranan dominan dalam pembinaan Kopi dilakukan oleh Dinas Koperasi setempat melalui pembinaan kelembagaan, usaha, modal, pendidikan dan promosi. Dinas terkait lainnya yang berperan adalah Dinas Pertanian melakukan tugas pembinaan teknis budidaya, Dinas Parawisata melakukan pengembangan wisata ke lokasi kopi sebagai oleh-oleh bagi wisatawan. Lembaga lain yang berfungsi adalah lembaga pendampingan dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan ICDF Taiwan berfungsi untuk pemasaran. Bank yang berpartisipasi untuk pengolahan kopi menjadi white coffee adalah Hanna Bank. 3. Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Hasil identifikasi terhadap dukungan SKPD daerah di Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa Pemda setempat telah mengkoordinasikan tugas dan implementasi kepada instansi-instansi terkait yaitu: Biro Ekonomi, Dinas Koperasi, Dinas Industri, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Perguruan Tinggi, Pendampingan dari Bank Indonesia dan PLUT dari Kementerian KUKM, dan Dekranasda. Semua instansi ini bekerja sesuai tupoksi dan komoditas yang dikembangkan.

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK berdialog dengan pelaku UMKM pada saat kunjungan ke koperasi yang bergerak di bidang pengolahan gula semut.

100


Laporan Tahun 2015

4. Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Hasil identifikasi terhadap peran atau dukungan SKPD untuk pengembangan carica di Kabupaten Wonosobo di jelaskan sebagai berikut: 1). Pemda merencanakan dan koordinasi pengembangan; 2). Dinas Koperasi mendukung pengembangan lembaga koperasi melalui pelatihan, workshop studi banding, pameran dan promosi; 3). Dinas Perindustrian akan memfasilitasi pengembangan kelembagaan melalui organisasi profesional Pengusaha Carica (APC), mendorong pengembangan OVOP carica dengan pihak akademisi/ Perguruan Tinggi sebagai konsultan teknis, penetapan standar mutu dan SOP; 4). Dinas Pariwisata membantu kegiatan promosi dengan menyelenggarakan event travel mart, membuat brosur, leaflet, pameran dan mendatangkan calon pembeli ke Kab. Wonosobo; 5). Dinas Perdagangan memfasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran di tingkat regional, nasional dan internasional; 6). Dinas Pertanian memberikan pembinaan teknis budidaya carica di tingkat petani melalui kelembagaan Koperasi dan UKM; 7). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memantau dan memonitor tenaga kerja di bidang kegiatan carica dan mengadakan pelatihan pengolahan melalui BLK; 8). Perguruan Tinggi membantu penelitian terhadap carica dan mensosialisasikan carica ke dunia akademisi; (9). Fasilitasi umum didukung oleh Dinas PU dan Dinas Perhubungan. 5. Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan usaha bordir kerancang. Pembinaan dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu dan telah melatih 300 orang yang tergabung dalam 28 KUB serta memberikan bantuan berupa mesin jahit. SKPD tersebut adalah: 1). Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan memberi dukungan kelembagaan, usaha, modal, promosi, fasilitasi bantuan mesin jahit dan pemasaran; 2). Dinas Tenaga Kerja memberikan fasilitasi pendidikan bordir; 3). Dinas Pariwisata memberikan dukungan mengarahkan parawisata ke lokasi sentra bordir; 4). Dinas Lingkungan Hidup memberikan izin pengelolaan lingkungan (SPPL); 5). LPDB memberikan fasilitas kredit; 6). Fasilitasi Umum diberikan oleh Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK melakukan kunjungan ke Koperasi Mina Bahari 45, Yogyakarta.

Laporan Tahun 2015


Model Pengembangan Produk Unggulan sesuai dengan kerjasama antar instansi terkait dengan semua pelaku usaha adalah : • Model pengembangan produk unggulan Carica di Kab Wonosobo. • Model pengembangan produk unggulan batik Ciwaringin Kabupaten Cirebon. • Model pengembangan produk unggulan bordir/sulaman Kota Bukittinggi.

Disamping itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengembangan OVOP, Kementerian Koperasi dan UKM telah membangun aplikasi pemeringkatan produk unggulan daerah dengan pendekatan OVOP secara online. Selain berguna untuk melakukan pemeringkatan produk OVOP secara efektif dan efisien, sistem aplikasi ini akan bermanfaat untuk menghadirkan database terkait dengan produk-produk OVOP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga diharapkan para pengguna informasi dan pemangku kepentingan (stakeholders) dapat dengan mudah mengakses informasi dan data melalui sistem aplikasi ini.

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Jatirogo yang memproduksi gula semut di Kulonprogo, Yogyakarta.

101

102


Laporan Tahun 2015

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR (LPDB-KUMKM)

Menteri Koperasi dan UKM membuka secara resmi pelaksanaan Temu Mitra Nasional Tahun 2015 LPDB-KUMKM, di Jakarta.

Laporan Tahun 2015


Penyaluran Dana Bergulir LPDB-KUMKM Setiap tahun nilai penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada mitra mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014 oleh karena berbagai faktor. Secara kumulatif, sejak tahun 2008 sampai dengan 2015 LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp6.834.551.921.061 kepada 816.102 UMKM, melalui 72 Mitra Koperasi Sekunder, 2.410 Mitra Koperasi Primer Langsung, 315 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Perbankan, serta 1276 UKM Strategis. Untuk penyaluran di tahun 2015, LPDB-KUMKM telah mencairkan sebesar Rp1.563.820.224.530 kepada 186.733 UMKM melalui 553 Mitra.

Tabel 12: Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2008-2015

103

104


Menteri Koperasi dan UKM memberikan sambutan pada acara Temu Mitra Nasional Tahun 2015 LPDB-KUMKM.

Laporan Tahun 2015

Laporan Tahun 2013


Dampak dari penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM tersebut dapat terlihat salah satunya pada penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan penyaluran pinjaman/pembiayaan di tahun 2015, penyerapan tenaga kerja mencapai 1.487.048 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa LPDBKUMKM fokus terhadap penyerapan tenaga kerja, dalam rangka menekan angka pengangguran. Grafik 11: Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2008-2015

Dari total dana bergulir yang disalurkan LPDB-KUMKM sejak tahun 2008 s.d tahun 2015, telah menyentuh berbagai sektor usaha. Sektor usaha yang memperoleh dana bergulir terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai dana yang tersalurkan Rp3.241.258.158.363 atau 47,4% dari total dana bergulir yang telah disalurkan.

105

106


Laporan Tahun 2015

Tabel 13: Penyaluran Dana Bergulir Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2008-2015

Suasana Rapat Koordinasi antara LPDB-KUMKM dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia.

Suasana pelaksanaan Temu Mitra LPDB-KUMKM tahun 2015

Laporan Tahun 2015


Achievement LPDB-KUMKM LPDB-KUMKM telah memperoleh berbagai prestasi, di antaranya: 1. LPDB-KUMKM telah berhasil mempertahankan predikat ISO 9001:2008 sebagai wujud salah satu misi manajemen LPDB-KUMKM dalam menjaga dan meningkatkan sistem total quality management (TQM) secara terpadu untuk mencapai pelayanan world class. 2. LPDB-KUMKM telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3. Berdasarkan hasil penilaian responden, diketahui bahwa indeks kepuasan mitra LPDB-KUMKM tahun 2015 sebesar 79,3% dari skala 0,00 – 100 (%), yang berarti mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang nilainya 78,8%. Dari nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa Mitra sudah merasa puas dengan mutu pelayanan LPDB-KUMKM.

Direktur Utama LPDB-KUMKM (kanan) berfoto bersama dengan pelaku technopreneurship disela-sela pelaksanaan Temu Mitra Nasional Tahun 2015 LPB-KUMKM.

107

108


Laporan Tahun 2015

LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN (LLP-KUKM)

Keynote Speech Menteri Koperasi dan UKM pada acara Indonesia Marketeer.

Laporan Tahun 2015


JUMLAH KUKM TERLAYANI Selama periode bulan Januari s/d Desember 2015, jumlah KUKM yang bergabung sebanyak 86 UMKM. Total KUKM yang sudah bergabung sampai dengan Desember 2015 sebanyak 1.607, naik sebesar 6.35% dibandingkan total Tahun 2014 sebanyak 1.511. Pada Galeri Indonesia WOW (re-branding UKM Gallery), jumlah UKM terlayani sebanyak 749 UKM dan pada Paviliun Provinsi jumlah UKM terlayani sebanyak 858 UKM. Jumlah stock merchandise pada tahun 2015 sebesar Rp25.478.867.498,- meningkat sebesar 3,59% dibanding periode yang sama tahun 2014 yang sebesar Rp24.596.297.094,- .

Menteri Koperasi dan UKM bersama-sama dengan Istri serta Direktur Utama LLP-KUKM mengunjungi salah satu stand makananan pada acara Pastugu SMESCO 2015 di Jakarta.

109

110


Laporan Tahun 2015

Peningkatan Kapasitas KUKM Mitra Selama tahun 2015 sudah dilakukan kegiatan peningkatan Kapasitas KUKM mitra LLP-KUKM dengan mengadakan program-program strategis, diantaranya capacity building dengan materi pelatihan berupa motivasi bisnis, pengembangan akses pemasaran, peningkatan usaha KUKM, kemasan produk KUKM dengan melibatkan praktisi dan stakeholder. Kemudian Temu Mitra KUKM yang dilakukan di 4 daerah, serta workshop yang dilakukan oleh stakeholders terkait. Adapun tujuan dari program-program kegiatan dimaksud untuk menginventarisasi potensi dan masalah serta solusi dalam peningkatan kapasitas KUKM mitra LLP-KUKM. Fasilitasi Pameran Dalam dan Luar Negeri Selama tahun 2015, LLP-KUKM telah melakukan fasilitasi kepada KUKM melalui pameran baik dalam dan maupun luar negeri. Fasilitasi pameran tersebut dilaksanakan dalam rangka mempromosikan produk-produk UMKM mitra LLP-KUKM, memperluas jaringan pemasaran pelaku UMKM, mendorong peningkatan mutu produk daerah sesuai dengan permintaan pasar dan meningkatkan daya saing produk dalam menghadapi pasar global, serta menjaring pembeli potensial. Kegiatan pameran tersebut diantaranya: 1. Malaysia Internasional Jewelry Fair: LLP-KUKM memfasilitasi 5 KUKM dan total membawa produk dari 8 KUKM Mitra. Selain kegiatan pameran, LLP-KUKM juga melakukan pertemuan dengan Atase Perdagangan dari 3 negara yaitu Malaysia (Kuala Lumpur), Amerika Serikat (Washington D.C) dan Italia (Venice). 2. Tokyo International Gift Show Autumn: Pada pameran ini LLP-KUKM mendampingi dan memfasilitasi 5 KUKM dan total membawa produk dari total 8 KUKM Mitra. 3. Indonesia Creative Industri & Bussines Matching: Pameran ini dilaksanakan di Brunei Darrusalam dengan memfasilitasi sebanyak 5 KUKM mitra LLP-KUKM. 4. Dubai Smart Living Autumn Fair. 5. Indonesian Fashion Week. 6. International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA). Pelaku UMKM mitra LLP-KUKM yang difasilitasi pada pameran ini sebanyak 10 UKM. 7. Trade Expo Indonesia. 8. Malang Wirausaha Expo.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM memberikan sambutan dan arahan pada pelaksanaan SMESCO Youth Creative Show 2015, di Jakarta.

Laporan Tahun 2015


peningkatan promosi dan pemasaran produk KUKM Di era globalisasi dan informasi yang sangat padat, kegiatan yang berfokus pada promosi menjadi kebutuhan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta pemasaran produk-produk KUKM yang menjadi mitra LLPKUKM. Sepanjang tahun 2015, LLP-KUKM telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya: 1. Fashion Show “New You New Look” : Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk fashion unggulan yang terdapat di UKM Gallery. 2. Dapur Nusantara 2015: Kegiatan ini merupakan sarana bagi UKM Kuliner untuk mempromosikan produknya serta untuk menarik minat jumlah kunjungan di UKM Gallery. 3. SMESCO Ramadhan Fair 2015: Diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan CSR LLP-KUKM. Pada kegiatan ini, selain melaksanakan pameran juga dilaksanakan pasar rakyat dengan menjual sembako murah dan daging murah. 4. SMESCO Indonesia Vaganza: Dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 70 tahun dengan pelaksanan bazar yang melibatkan tenant makanan UKM, UKM Gallery, dan pedagang batu hias. 5. SMESCO Art Fest: Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi bagi 34 paviliun provinsi yang ada di UKM Gallery. 6. SMESCO Netizen Vaganza: Kegiatan ini dihadiri oleh 1000 lebih mahasiswa dan pelajar. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenalkan 34 paviliun provinsi yang ada di UKM Gallery kepada netizen. 7. SMESCO Youth of the Day: Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenalkan 34 paviliun provinsi yang ada di UKM Gallery kepada pemuda-pemudi. 8. SMESCO Youth Creative Show: Kegiatan ini merupakan dukungan dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional dengan harapan semangat pelajar dan mahasiswa dapat tumbuh. 9. SMESCO Creativepreneur on Fire: Dilaksanakan dalam rangka mengenalkan SMESCO sebagai rumah bagi Koperasi dan UMKM. Nantinya, bagi peserta kegiatan ini akan diberikan fasilitas toko online gratis bagi 500 UKM. Menteri Koperasi dan UKM berfoto bersama dengan para mahasiswa di sela-sela peresmian Galeri Indonesia WOW.

111

112


Laporan Tahun 2015

KERJASAMA INTERNASIONAL

Menteri Koperasi dan UKM memberikan sambutan pada acara ASEAN SME Partnership di Banten.

Laporan Tahun 2015


113

forum APEC Dalam rangka mendukung keberlanjutan peran aktif Indonesia di forum APEC Small Medium Enterprises Working Group (SMEWG), pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM turut berpartisipasi dalam The 40th APEC SMEWG Meeting yang diselenggarakan di Atlanta, Amerika Serikat pada Bulan Juni, serta pertemuan The 41st APEC SMEWG Meeting, dan The 22nd APEC SME Ministerial Meeting (SMEMM) di Iloilo City, Filipina. Kerjasama dalam forum APEC ini memberikan kemanfaatan terhadap terbuka dan meningkatnya hubungan baik diantara ekonomi APEC khususnya dalam learning lesson dari pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan APEC SME. Rangkaian kegiatan partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam forum ekonomi kawasan APEC dilakukan melalui: 1. Koordinasi penyusunan bahan kerjasama internasional APEC melalui kerjasama dengan instansi terkait dan stakeholders. 2. Koordinasi dan sosialisasi tindak lanjut hasil pertemuan APEC. 3. Menghadiri agenda tetap APEC SME Working Group, Ministerial Meeting dan pertemuan lainnya. Beberapa hasil pertemuan APEC pada tahun 2015, adalah : 1. Tindak lanjut Barocay Action Agenda yang perlu mendapat perhatian bersama dari Kementerian Koperasi dan UKM, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), dan Kementerian Luar Negeri mengingat inisiatif ini akan terus dibahas sampai pada level Menteri dan diharapkan menjadi salah satu deliverables pada APEC Filipina 2015. 2. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada UKM dari seluruh ekonomi anggota APEC untuk mempromosikan produk, Indonesia mengusulkan dibangunnya “APEC e-Promotion Portal” yang berbasis internet. Para anggota APEC menyambut baik usulan Indonesia dimaksud. 3. Pada The 22nd APEC SME Ministerial Statement, Ekonomi APEC telah menyepakati untuk membahas lebih lanjut terkait ‘usaha mikro’ pada pertemuan-pertemuan SMEWG dan SMEMM, sehingga terminologi ‘SME’ selanjutnya diubah menjadi Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 4. Pertemuan Menteri UKM APEC juga telah menyepakati adanya portal MSME Marketplace yang tercantum pada The APEC Iloilo Initiative: Growing Global MSMEs for Inclusive Development. Pengembangan MSME Marketplace diharapkan dapat mengawal partisipasi MSME pada pengembangan supply chain serta meminimalisir tantangan yang dihadapi MSME pada pasar global. Inisiatif dimaksud direncanakan akan dimulai pada kurun tahun 2016-2020 sesuai dengan tenggat waktu pencapaian Bogor Goals.

114


Laporan Tahun 2015

FORUM ASEAN Keterlibatan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung partisipasi Indonesia pada Forum ASEAN ditandai dengan berperan aktif dalam The 36th ASEAN SME Working Group Meeting and Related Activities, 17-23 Mei 2015 di Bangkok, Thailand. Rangkaian pertemuan terdiri dari Finalization of the ASEAN Strategic Action Plan for SME Development (2016-2025) or Post-2015 SAP SMED, The 36th ASEAN SMEWG Meeting, The 5th ASEAN SME Advisory Board Meeting, The 16th Joint Consultation between SMEWG and SME Agency of Japan, Consultation with Development Partners, OECD Regional Policy Network (RPN) Workshop, dan OECD Workshop on SME Statistics. Hal-hal pokok yang terkait dengan Indonesia adalah : 1. Disepakatinya 5 tujuan strategis (strategic goals) pada ASEAN Strategic Action Plan for SME Development (2016-2025) or Post-2015 SAP SMED, yaitu : • Meningkatkan produktivitas, teknologi, dan inovasi, dengan Indikator Kunci Keberhasilan (IKK): a). produktivitas tenaga kerja nasional; dan b). jumlah paten UKM terdaftar. • Meningkatkan akses keuangan dengan Indikator Kunci Keberhasilan (IKK): a). persentase kredit/ pinjaman UKM; dan b). persentase UKM yang menerima manfaat perluasan program. • Meningkatkan akses pasar dan internasionalisasi dengan Indikator Kunci Keberhasilan (IKK): a). persentase pendapatan UKM dari luar negeri; dan b). persentasi kontribusi ekspor UKM. • Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kondusif dengan Indikator Kunci Keberhasilan (IKK): a). persentase UKM yang mendapat manfaat dari Program Bantuan Pemerintah; b). jumlah persentase pembentukan usaha baru; dan c). waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha. • Mengembangkan kewirausahaan dan human capital, dengan Indikator Kunci Keberhasilan (IKK): a). persentase penyerapan tenaga kerja oleh UKM; b). persentase kontribusi UKM terhadap PDB; dan c). persentase perempuan/pemuda yang memiliki usaha sendiri. • Untuk setiap tujuan strategis telah ditunjuk negara-negara sebagai “champion”, yaitu Thailand dan Vietnam; Malaysia dan Laos; Singapura dan Thailand; Kamboja dan Indonesia; Brunei Darussalam, Filipina, dan Myanmar.

Laporan Tahun 2015


2. Negara-negara “champion” tersebut mempunyai tugas, antara lain : • Merancang proyek dan menindaklanjuti sesuai dengan strategic goals yang telah ditentukan. • Bekerja sama dengan anggota SMEWG dalam pelaksanaan proyek, monitoring, dan melaporkan masukan kebijakan, program, proyek yang mendukung Indikator Kinerja Kunci/IKK (Key Performance Indicators/ KPIs) dari tujuan strategis. • Menyediakan panduan dan saran dalam kerja sama antara SMEWG, mitra wicara, dan organisasi internasional berdasarkan tujuan strategis serta menyampaikan masukan dan informasi yang diperlukan, seperti implementasi proyek/kegiatan dari tujuan strategis yang berkoordinasi dengan Sekretariat ASEAN melalui pertimbangan SMEWG. • Disepakatinya gagasan untuk mengangkat status dan menghadirkan representasi SMEWG ke tingkat yang lebih tinggi dalam struktur ASEAN, misalnya dengan membentuk pertemuan tingkat Menteri yang membidangi UKM ASEAN atau yang setara dengan tingkatan dimaksud. • Disepakatinya untuk menyebarluaskan rekomendasi beserta laporan credit rating, yang disampaikan Bank Indonesia kepada pemangku kepentingan di Negara ASEAN, terkait dengan proyek “Developing and ASEAN Benchmark for SME Credit Rating Methodology.” Di samping itu, Sekretariat ASEAN akan mempublikasikan hasil laporan proyek tersebut pada website ASEAN. • USAID melalui ACTI (ASEAN Connectivity through Trade and Invenstment) secara berkelanjutan membantu permasalahan UKM ASEAN, khususnya terkait dengan akses pasar regional dan internasional, akses informasi, dan akses pembiayaan. • Kerja sama dengan OECD diusulkan meliputi antara lain: 1). membantu Negara ASEAN yang kurang berkembang dalam menyusun dan/atau meningkatkan kerangka kerja strategis nasional di bidang UKM; 2). membangun kapasitas lembaga UKM; dan 3). mendorong produktivitas, teknologi, dan inovasi UKM ke dalam agenda strategis pengembangan UKM pasca-2015.

Penerima penghargaan UKM inovatif berfoto bersama dengan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.

Foto bersama Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK dengan partisipan acara The 3rd BIMP-EAGA SMED Working Group di Makasar, Sulawesi Selatan

115

116


Laporan Tahun 2015

3. Selain itu, keterlibatan aktif ditunjukkan kembali melalui penyelenggaraan The 37th ASEAN SMEWG Meeting di D.I. Yogyakarta, dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Vietnam, yang dipimpin oleh focal point dari Thailand, sebagai Chair ASEAN SMEWG. Rangkaian pelaksanaan The 37th ASEAN Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG) Meeting diawali dengan pertemuan The 4th Regional SME Policy Network Meeting yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation Development (OECD) pada tanggal 2 November 2014 dan diikuti oleh seluruh delegasi ASEAN, Sekretariat ASEAN, donor OECD (Kanada), dan ERIA, yang membahas tentang : 1. Penggunaan statistik bagi desain kebijakan UKM, implementasi, dan monitoring. 2. Ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk memonitor Rencana Aksi Strategis (Strategic Action Plan) SMEDWG. 3. Rencana ke depan OECD-Southeast Asia Regional Policy Network. The 37th ASEAN SME Working Group Meeting melakukan pembahasan intensif finalisasi ASEAN SMEWG Strategic Action Plan 2016-2025 yang memuat 5 prioritas yaitu: 1. Peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, dan inovasi. 2. Peningkatan akses pembiayaan. 3. Peningkatan akses pasar dan proses memasuki pasar internasional. 4. Perbaikan proses penyusunan kebijakan dan peraturan yang lebih kondusif. 5. Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas SDM. Pada setiap prioritas dalam SAP SMED 2016-2025, telah disepakati 2 negara penanggung jawab. Indonesia dan Kamboja ditunjuk sebagai lead country untuk strategic goals “perbaikan proses penyusunan kebijakan dan peraturan yang lebih kondusif ”. Dalam hal ini, Indonesia menjadi penanggung jawab dalam pengarusutamaan kemudahan memperoleh izin dan pendaftaran usaha yang lebih murah dan cepat. Sebagai side event pertemuan ini, diselenggarakan juga ASEAN SME Expo 2015 yang merupakan pameran UKM ASEAN pada tanggal 4-8 November 2015 di Ambarrukmo Plaza dengan tema Culture, Creativity and Innovation dengan menyediakan 54 booth dengan rincian 10 booth untuk negara anggota ASEAN dan 44 booth untuk UKM Indonesia.

Laporan Tahun 2015


Partisipasi Kerjasama Internasional BIMP-EAGA The 3rd BIMP-EAGA SMED Working Group Meeting and Related Activities terdiri dari 3 rangkaian acara, yaitu: 1. The 3rd BIMP-EAGA SMED Working Group Meeting The 3rd BIMP-EAGA SMED Working Group Meeting dihadiri oleh 125 peserta yang terdiri dari: 1). delegasi dari dalam negeri (Kementerian/lembaga, Dinas Provinsi di subkawasan BIMP-EAGA, BEBC, SKPD terkait, akademisi, perbankan); dan 2). delegasi dari luar negeri (Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM.

Pokok-pokok hasil pertemuan adalah sebagai berikut: • Dukungan dalam pengembangan database BIMP-EAGA sebagai informasi untuk pemangku kepentingan dan pengembangan mitra sehingga peningkatan konektivitas pada perdagangan dan fasilitasi investasi dapat berjalan optimal. • Mempercepat pelaksanaan proyek prioritas yang diidentifikasi untuk memastikan pelaksanaan tepat waktu semua proyek dan rencana aksi yang telah disepakati selama SPM. • Mendorong lebih banyak pertemuan konvergensi sesegera mungkin, di antara kelompok terkait erat untuk mengatasi masalah cross cutting. • Identifikasi proyek Infrastruktur Prioritas generasi kedua agar dapat dimulai, sebagai bagian dalam mempersiapkan dokumen pengganti untuk Implementasi Blueprint 2012 – 2016.

2. Business Matching Business Matching diselanggarakan pada tanggal 9 September 2015 dan dihadiri oleh sekitar 50 peserta, yang terdiri dari pelaku UKM, perbankan, dan praktisi lainnya di kawasan BIMP-EAGA. Dalam Penyelenggaraan Business Matching ini dipertemukan pertemuan antar pemasok – pembeli (pertemuan one-on-one antara pemasok dan pembeli), para UKM mendapat informasi perdagangan dan terjadi pertemuan bisnis (dilanjutkan melalui negosiasi untuk memperoleh kesesuaian selama kegiatan promosi berlangsung). 3. BIMP EAGA Creative Expo BIMP EAGA Creative Expo diselenggarakan pada tanggal 9 -11 September 2015, dengan total 60 booth. Adapun tema Expo yaitu: Building Image, Competitiveness and Creativity through SME Development. Peserta Expo berasal dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Untuk Indonesia yang berpartisipasi adalah dari provinsi di subkawasan BIMP-EAGA.

117

118


Laporan Tahun 2015

Kerjasama Koperasi Se-ASEAN Sebagai upaya untuk terlibat aktif dalam kerjasama Koperasi se-ASEAN, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai focal point bagi Indonesia di lembaga tersebut, turut berperan aktif dalam setiap kegiatannya, diantaranya pada Sidang ke 22 ASEAN Center for The Development on Agricultural Cooperatives (ACEDAC), dan Sidang ke 17 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) yang dilaksanakan di Kamboja pada tanggal 9 s/d 12 Juni 2015. Sidang tersebut dihadiri oleh delegasi dari Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina dan Thailand, serta perwakilan dari ASEAN Secretariat dan ACEDAC Secretariat. Dalam Sidang ASEAN Center for The Development for Agricultural Cooperatives (ACEDAC) telah dicatat dan disepakati beberapa hal, yaitu: 1. Pengembangan koperasi pertanian agar diselaraskan kembali dalam rangka mempromosikan koperasi pertanian melalui pemberdayaan dan memperbaiki akses pasar produk pertanian yang dihasilkan koperasi. 2. Pengembangan jaringan koperasi pertanian agar dapat ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan posisi tawar produk koperasi-koperasi pertanian di luar ASEAN. 3. Untuk penyempurnaan konsep visi dan strategic plan of action 2016-2025, agar dimasukkan juga konsep visi dan penguatan ACEDAC dan menambahkan ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives sebagai komponen dalam working group di level ASEAN dan disampaikan dalam Sidang Special SOM AMAF ke 36 di Myanmar. 4. Sesuai prosedur ASEAN Sekretariat, bahwa Sidang ASWGAC ke 18 tahun 2016 adalah Indonesia. Sidang menekankan Indonesia untuk dapat menyampaikan waktu dan tempat 3 bulan sebelum pelaksanaan Sidang.

Partisipasi aktif delegasi Kementerian Koperasi dan UKM pada kegiatan The 22nd Meeting of the ACEDAC Board dan ASWGAC di Kamboja, Thailand.

Laporan Tahun 2015


Menteri Koperasi dan UKM pada acara pembukaan acara ASEAN SME Partnership di Banten.

119

120


Laporan Tahun 2015

BAB IV PENUTUP

122


Laporan Tahun 2015

PENUTUP Laporan Tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM yang tertuang dalam buku “Membangun Koperasi dan UMKM sebagai Ketahanan Ekonomi Nasional” ini, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koperasi dan UKM kepada masyarakat dan kepada Presiden RI. Selain itu, buku ini juga menjadi media evaluasi terhadap upaya, langkah-langkah yang telah ditempuh, dan berbagai pencapaian yang telah terwujud oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada periode 2015. Diharapkan berbagai pencapaian dan manfaat yang telah dirasakan pelaku usaha Koperasi dan UMKM atas implementasi sejumlah program pemberdayaan Koperasi dan UMKM terus meningkat. Selain itu, implementasi program terus menjangkau sasaran Koperasi dan UMKM secara lebih luas sehingga menjadikan pelaku usaha semakin mandiri, berdaya saing, dan tangguh. Kementerian Koperasi dan UKM menilai berbagai prestasi dan pencapaian tersebut tak lepas dari dukungan, komitmen, dan kerja sama berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: •

Bapak Presiden Republik Indonesia.

•

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.

•

Pimpinan/Anggota DPR/MPR RI.

•

Pimpinan/Anggota DPD RI.

•

Para Menteri.

•

Para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

•

Para Pejabat Eselon I di Kementerian Koperasi dan UKM.

•

Para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten dan Kota.

•

Para Pimpinan Bank, BUMN, Asosiasi, dan Perguruan Tinggi.

•

Pimpinan Redaksi/Wartawan media cetak dan elektronik.

•

Serta pihak – pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi rakyat dan Bangsa Indonesia.

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA MEMBANGUN KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

Recommend Documents