•
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR :HK I-01. KP. 03 . 04 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONES IA TAHUN 2016
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HU KUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-0 1.1N.01 .03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Re publik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi , akuntabilitas dan Good Governance; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang Dokumentasi
perlu
menetapkan
Direktorat
Jenderal
Pejabat
Pengelola
Kekayaan
lnformasi
lntelektual
dan
Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 dengan Keputusan Direktur Jenderal; d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap , mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas; Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
4. Undang-Undang ...
4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elek'troni k;
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan , Tugas , dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.1N .04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelol aan dan Pelayanan lnformasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
8.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH0 1.1N.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia; 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP A) Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual Tahun 2016 Nomor: SP DIPA-013 .07.1.0971 02/2015, tanggal 07 Desember 2015.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEPUTUSAN
DIREKTUR
KEMENTERIAN INDONESIA
HUKUM
TENTANG
JENDERAL DAN
HAK
PEJABAT
KEKAYAAN ASASI
INTELEKTUAL
MANUSIA
PENGELOLA
REPUBLIK
INFORMAS I
DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Rl TAHUN 2016
KESATU
Membentuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi, dengan tugas dan tanggung jawab sebaga i berikut: 1. Merencanakan dan mengorganisasikan , melaksanaka n, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan keg iatan dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual; 2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undangundang atas persetujuan Atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut undang-undang;
3. Menyiapkan ...
3. Menyiapka n petunjuk teknis standar layanan informasi publik; 4. Melakukan koordinasi , pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelo la dan Pelayanan lnforma si Publik pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berka la per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Direktur Jendera l Kl; KEDUA
Dalam
pelaksanaan
tugasnya ,
Pejabat
Pengelola
lnformasi
dan
Dokumentasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan lntelektual. KETIGA
Pejabat Kekayaan
Pengelola
lnformasi
lntelektual
dan
Kementerian
Dokumentasi dan
HAM
Direktorat dalam
Jenderal
melaksanakan
tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEEMPAT
Pejabat Pengelola lnformasi dan Ookumentasi DJKI bertugas selama 6 (enam) bu lan sejak tanggal ditetapkan.
KELIMA
Keputusan ini berlaku sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelirua n dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
Tembusan: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl ; 4. lnspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl; 5. Direktur Perbendaharaan dan Tala Laksana Anggaran Kementerian Keuangan ; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V; 7. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual; 8. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan DJKI; 9 Yang bersangkutan untuk diketahui.
LAMP IRAN NOM OR TANGGAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL Kl
HKI-01. KP. 03.04
TAHUN 2016
: 01 Februari 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORATJENDERALKEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTER IAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 201 6
Ketua Sekretaris Anggota
: Drs . Yasmon , M.LS . (Direktur Teknologi l nformasi Ke kayaan lnte lekt ua l) : lr. Razilu ., M.Si . (Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan lntele ktua l) 1. Drs . Sri Lastami , ST., M.IPL (Kepa la Bagian Tata Usaha dan Humas) 2. Agung Damarsa songko ., S .H., M.H. (Kepala Bag ian Program dan Pelaporan ) 3. Ardiansah Hariwardana , S.H., M .H. (Kepala Sub Bagian Humas) 4 . T .B. Apriza Mulqi , S .H. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan da n Protokol) 5. Puji Astuti, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Persuratan dan Perjalanan Dinas) 6. Erni Purnamasari , S.H., M.H. (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta dan Desain lndustri) 7. Novi Mirawanty, S .Kom ., M.TI (Kepala Sub Bag ian Tata Usa ha Direktorat Pate n, DTLST dan RD) 8 . Sudaryanto Abdul Chalik, S. H. (Kepa la Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Merek dan lndikasi Geografis) 9 . Rainy Harb iyant i Dewi , S .Hum (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan lntelektual) 10 . Masnin, S.Kom., M.Si (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Dit. Teknologi lnformasi Kekayaan lntelektua l) 11 . Drs . AH . Hafid (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Penye lesa ian Sengketa) 12 . Eka Fridayanti, S.H., M.H. (Kepala Seks i Kerja Sarna Bilateral ) 13 . Irma Suryani , S .T. (Kepala Seksi lnventarisasi Kl Komunal dan Perpustakaan)
14. Budi Pratomo Mahardiko , S.Kom ., M .T (Kep ala Seksi Portal Web) 15. Irma Maria na , S .T ., M .S i. (Staf Sub Bagian Humas) 16. Wahyuni, S.Kom (Sta f Sub Bagian Humas) 17. Dita Kama la Putri , S .Si. (Staf Sub Bag ian Humas) 18. Ranie Utami Ronie , S .E. (Staf Sub Bagian Program dan Pelaporan) 19. Muly Ma lem Karina A .S ., S.T ., M .Si. (Staf Seksi Portal Web) 20. Nuryan is Eka Sari, S . Kom (Staf Seksi Portal Web) Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 01 Februari 2016
I OIREKTUR JENDERAL ~:::;q~ AAN INTELEKTUAL, [/ .---()~
~
~
'i' PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS I MANUSIA REPUB LIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: llJCI- 01 . JCP .03 . 04fAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01 .1N.01 .03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi , akuntabilitas dan Good Governance;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia Tahun 2017 dengan Keputusan Direktur Jenderal;
c.
bahwa mereka yang namanya tercantum dala m keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
1.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2
Undang-Undang Nomo r 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik;
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6.
Peraturan Presiden Nom or 24 Tahul't- 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan .. .
7.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Man usia Republik Indonesia Nomor M.HH-04 .IN.04.02 Tahun 201 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01 .1N.01 .03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendahanaan Kementerian Keuangan Rl nomor: DIPA-013.07.1.097102/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DI PA) Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual Tahun 2017;
MEMUnJSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK KEMENTERIAN HUKUM INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Rl TAHUN 2017.
KESATU
Membentuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi, dengan tug as dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Merencanakan dan mengorganisasikan , melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ; 2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undang-undang at as persetuj uan Atasan PPI D dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasi lkan maupun informasi yang dikecualikan menurut undang-undang. 3. Menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik; 4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan lnformasi Publik pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; 5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bu lan maupun sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal Kl ;
KEDUA
Dalam Dokumentasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan lntelektual.pelaksanaan tugasnya , Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan lntelektual.
KETIGA ...
KETIGA
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual Kementerian dan HAM dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi DJKI bertugas selama 12 (dua belas) bulan seja k tanggal ditetapkan .
KELIMA
Keputusan ini berlaku sejak tangga l 3 Januari sampai dengan 29 Desember 20 17 , dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta Pa a tanggal 3 Januari 2017
t
JEND~~ ~AAN INTELEKTUAL,
PLT.Dl REKTUR
J t,;,. •. •u".bl~~MIN $
\
-
/
DAUD
~~ 1201988101001 Tembusan: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ; 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl ; 4. lnspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl ; 5. Direktur Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran Kementerian Keuangan; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V; 7. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual ; 8. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan DJKI ; 9. Yang bersangkutan untuk diketahui.
LAMP IRAN NOMOR TAN GGAL
: K EPUTUSAN DIREKTUR J ENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL : llK I - 01 . KP. 0'5 .04 TAJ!UH : 3 Januari 2017
2017
SUSUNAN KEANG GOTAAN PEJABAT PENGELO LA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2017 Ketua Sekretaris Anggota
: Drs. Yas mon, M.LS . : lr. Raz1lu., M.Si 1. Ora. Sri Lastami, ST, M.IP. ( Kepala Bagian Tata Usaha Dan Hubungan Masyarakat) 2. Surahno, SH, M.Hum. (Kepala Bag ian Umum 3. Agung Damarsasongko ., SH ., M.H (Kepala Sub Bag ian Program dan Pelaporan) 4. Ardiansah Hariwardana ., S.H., MH Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol 6. Puji Astuti, SH, MH (Ke pala Sub bagian Persuratan dan Perj alanan Dinas) 7. Erni Purnamasa ri ., SH.,MH (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta dan Oesain lndustri) 8 . Novi Mirawanty, S.Kom ., M.T.I. (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Paten , Desain Tata Letak Sirku it Terpada dan Rahas ia Dagang) 9. Sudaryanto Abdul Cha lik, SH (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Merek dan lndikasi Geografis) 10. Ra iny Harbiyanti Oewi, S.Hum (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan lntelektual) 11. Desti Afrika Ad in., SH (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Tekno log i lnformasi Kekayaan lntelektual)
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa 13. Eka Fridayanti, SH , MH ( Kepala Seksi Kerja sama Bilateral) 14. Irma Suryani, ST (Kepala Seksi lnventarisasi Kl Komunal dan Perpustakaan) 15. Masnin., S.Kom .,M.Si (Kepala Seksi Porta l Web) 16. Irma Mariana., S.T .,M .Si Staf Sub bag Hubungan Ma syara~t)
17. (Dita Komala Putri., S.Si (Stat Sub bag Hubungan Masyarakat) 18. Ranie Utami Ronie, SE. (Staf Subbagian Evaluasi dan Pelaporan) 19. Muly Malem Karina A.S ., ST, M.Si. (Stat Seksi Portal Web) 20. Nuryanis Eka Sari, S.Kom . (Staf Seksi Portal Web)
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Januari 2017 Plt.Dif\E UR JENDERAL KEKAYI\A INTELEKTUAL, ~
NIP. 19581120 1988101001
