PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KERJASAMA DANPENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA / KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa, dalam Upaya meningkatkan kerjasama dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah Kerjasama dan Penyelesaian perselisihan antar Desa / kelurahan.
Mengingat
: 1 undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 2. Keputrusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan Presiden; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang – undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan;
5. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mengenai Desa; 6. Keputusan Mentewri Dalam negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan; 7. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa; 8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang pembentukan Badan perwakilan Desa; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA/KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Menteri Dalam Negeri adalah menteri Dalam Negeri Republik Indonesia b. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam undag – undang Nomor 22 tahun 1999; c. Bupati adaalh Kepala Daerah Kabupaten Gresik; d. Desa adalah desa –desa di Kabupaten Gresik e. Lurah adalah Wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik; f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Desa dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 tahun 2000;
g. Kerjasama adalah suatu Usaha bersama antar Desa/Kelurahan yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan sosial Budaya di Desa/Kelurahan; h. Perselisihan adalah tidak keserasian hubungan yang terjadi antar Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya di Desa/Kelurahan. BAB II BENTUK KERJASAMA Pasal 2 Kerjasama antara Desa/Kelurahan dapat dilakukan antara Desa, antar Kelurahan Antara Desa dengan Kelurahan. Pasal 3 Kerjasama antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi bidang Pemerintahan, ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya yang mengakibatkan beban maupun yang mengembangkan bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Kerjasama antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan bersama antara Desa / Kelurahan yang bersangkutan : (2) Keputusan bersmaa dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan – ketentuan sebagai berikut : a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan; b. Susunan Organisasi dan Personalia; c. Tata Cara dan ketentuan pelaksanaan; d. Pembinaan; e. Jangka Waktu; f. Lain – lain ketentuan yang dipandang perlu; (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing – masing Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan setelah mendapat Pertimbangan
dari Badan Perwakilan Desa (untuk Desa) dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan. Pasal 5 Kerjasama yang dibuat oleh Desa/Kelurahan berlaku setelah ada Pengesahan dari : a. Bupati Untuk Desa/Kelurahan yang bekerjasama dalam satu Kabupaten; b. Masing – masing Bupati Walikota untuk Desa/Kelurahan yang bekerjasama berada disatu Propinsi tetapi berlainan Kabupaten/Kotamadya; c. Masing – Masing Gubernur untuk Desa/Kelurahan yag bekerjasama berada di lain Propinsi. Pasal 6 Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan bersamabaruberlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 5. Pasal 7 Bila tidak tercapai sepakat mengenai perubahan penundaan atau pencabutan Keputusan bersama, maka pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 yang mengambil keputusan. BAB III PELAKSANA KERJASAMA Pasal 8 Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dibantu organisasi wadah kerjasama dengan Personalianya dari pihak – pihak yang berkaitan langsung dengan bidang kerjasamanya dari masing – masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Pasal 9
Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa/kelurahan dibebankan kepada masing – masing Desa/kelurahan yang bersangkutan. Pasal 10 Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan, Camat yang bersangkutan dapat memberikan bimbingan dan pengawasan; BAB IV BENTUK PERSELISIHAN Pasal 11 Perselisihan antar Desa/Kelurahan dapat terjadi antar Desa, antar Kelurahan dan Antara Desa dan Kelurahan. Pasal 12 (1) Peeselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah perselisihan yang bersifat hukum publik (2) Perselisihan yang bersifat Hukum Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) maliputi urusan dibidang pemerintahan, ekonomi pembangunan dan sosial bidaya yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintahan Desa/kelurahan dan Masyarakat di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 13 Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa/kelurahan sebagai berikut :
a. Camat untuk perselisihan antar Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan; b. Bupati untuk perselisihan antar Desa/kelurahan dengan Desa/kelurahan yang tidak dalam satu wilayah Kecamatan tetapi masih dalam satu wilayah Kabupaten; c. Gubernur untuk perselisihan antar Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kabupaten tetapi masih dalam satu Wilayah Propinsi; d. Menteri Dalam Negeri untuk Perselisihan antar Desa/kelurahan dengan Desa/Kelurahan yang tidak termasuk didalam satu wilayah propinsi. Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan antar Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dilaksanakan secara musyawarah, yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang berselisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang tersebut. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Hal – hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang pelaksanaannya. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Gresik : 8 Juli 2000
BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di Pada tanggal
: :
Gresik 21 Juli 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA/KELURAHAN I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Gresik khususnya pada Pemerintahan Desa diperlukan adanya kerjasama antar Desa sehingga perlu adanya petunjuk dan bimbingan dari pemerintah Daerag agar pelaksanaan kerjasama dapat berjalan dengan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya sebagaimana pelaksanaan ketentuan dalam undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antar Desa/Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan atau menyamakan pengertian terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2 s/d 3
: cukup jelas
Pasal 4
: Kerjasama antar Desa harus didasarkan pada kepentingan masyarakat sehingga pelaksanaan kerjasama tersebut dapat bermanfaat bagi pelaksana pembangunan, pelaksanan Kerjasama dapat dilaksanakan setelah lebioh dulu mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan.
Pasal 5 s/d 17
: Cukup jelas
