KEJAHATAN PERDAGANGAN

KEJAHATAN PERDAGANGAN Biaya Kemanusiaan dan Lingkungan di Rantai Pasok IOI

b


“Krisis ekonomi dan lingkungan yang luas ini kerap berulang dari tahun ke tahun, dimana ratusan perusahaan dan ribuan petani keuntungan dari praktik spekulasi lahan dan perkebunan sementara puluhan juta masyarakat Indonesia menderita masalah kesehatan dan gangguan ekonomi.” Bank Dunia (2016) ‘Ongkos yang ditimbulkan kebakaran: Sebuah analisis ekonomi terhadap krisis kebakaran Indonesia tahun 2015’ Catatan Pengetahuan Lansekap Berkelanjutan Indonesia: Februari 2016

Anak-anak sekolah di halaman sekolah dengan latar belakang kabut asap tebal dari kebakaran lahan gambut di dekatnya 24/10/2015 © Rante/Greenpeace

c

Setelah pengumuman Rencana Implementasi Berkelanjutan IOI pada tanggal 8 Agustus tahun ini, kami bergerak cepat untuk mewujudkan sasaran-sasaran utama kami, yaitu membangun rantai pasok Minyak Sawit yang dapat ditelusuri sumbernya, transparan dan berkelanjutan. Selain program verifikasi pabrik di lokasi milik kami […], kami tengah melakukan sejumlah aksi mitigasi risiko. Pertama-tama, kami telah meminta pemasok pihak ketiga ke IOI untuk mengkonfirmasi komitmen mereka terhadap Kebijakan Minyak Sawit Berkelanjutan kami yang baru. Seluruh pemasok pihak ketiga telah memastikan komitmen mereka terhadap Kebijakan Pengadaan Minyak Sawit Berkelanjutan milik IOI Loders Croklaan sebelumnya. Kedua, kami mengambil tanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa pabrik-pabrik yang mendapatkan pasokan langsung memenuhi Kebijakan Minyak Sawit Berkelanjutan milik kami lewat keterlibatan secara langsung dengan pabrik-pabrik ini. […] Kami terus menerus memantau pemasok pihak ketiga kami dan pabrik-pabrik yang mendapatkan pasokan secara tidak langsung. Jika muncul masalah, kami akan secara berkala menghubungi pemasok pihak ketiga terkait dan memantau aksi-aksi yang mereka ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketiga, kami kini tengah bekerjasama dengan para pemasok di tingkat kelompok. Berdasarkan penelitian lebih lanjut (termasuk laporan pemangku kepentingan, prosedur pengajuan pengaduan oleh pemasok pihak ketiga dan sistem peringatan mingguan IOI) kami telah mengidentifikasi sejumlah pabrik dalam rantai pasok kami yang memiliki masalah-masalah yang telah dilaporkan. […] Perusahaanperusahaan induk ini mencakup, namun tidak terbatas pada, Felda, KLK, Sime Darby, Wilmar, AAA dan Genting. Karena kami memiliki hubungan langsung dengan perusahaanperusahaan induk ini, kami akan langsung mendorong mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah dilaporkan. IOI Loders Croklaan (2016) ‘IOI siap memenuhi 100 persen keterlacakan pada akhir tahun 2016’ 8 September 2016 d


DAFTAR ISI PENDAHULUAN: BIAYA KEMANUSIAAN DAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH EKSPANSI MINYAK SAWIT

IOI dalam Kepungan Api IOI adalah penaman, pengolah dan pedagang produk minyak sawit baik dari pabriknya sendiri maupun dari pihak ketiga Anak perusahaan IOI Group Dari hutan menuju meja makan – rantai pasok minyak sawit

3

PELANGGARAN KEBIJAKAN DALAM RANTAI PASOK PIHAK KETIGA IOI

9

AUSTINDO NUSANTARA JAYA

9

Pelanggaran kebijakan IOI Keterkaitan dengan IOI Data singkat perusahaan Perkebunan dan pabrik Sikap terhadap Lingkungan Sertifikasi dan Transparansi

STUDI KASUS: PERMATA PUTERA MANDIRI DAN PUTERA MANUNGGAL PERKASA Pelanggaran Kebijakan IOI Analisis Pemetaaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch Deforestasi Gambut Eksploitasi Pernyataan IOI Pernyataan Pedagang Pernyataan Perusahaan

EAGLE HIGH/RAJAWALI

Pelanggaran kebijakan IOI Keterkaitan dengan IOI Data Singkat Perusahaan Perkebunan dan pabrik Sikap terhadap lingkungan Sertifikasi dan Transparansi

13

17

STUDI KASUS: TANDAN SAWITA PAPUA

22

STUDI KASUS: VARIA MITRA ANDALAN

Pelanggaran kebijakan IOI Deforestasi Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) Pernyataan IOI Pernyataan Pedagang Pernyataan Perusahaan

GOODHOPE/CARSON CUMBERBATCH Pelanggaran kebijakan IOI Keterkaitan dengan IOI Data Singkat Kelompok Perusahaan Perkebunan dan pabrik Sikap terhadap Lingkungan Sertifikasi dan Transparansi

STUDI KASUS: NABIRE BARU

Pelanggaran kebijakan IOI Analisis Pemetaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch Deforestasi

31

STUDI KASUS: ISUY MAKMUR/KEDANG MAKMUR

33

STUDI KASUS: KONSESI LONSUM DI SUMATRA UTARA

33

KORINDO

35

STUDI KASUS: DONGIN PRABHAWA

38

STUDI KASUS: PAPUA AGRO LESTARI

39

TH PLANTATIONS/LEMBAGA TABUNG HAJI

41

STUDI KASUS: PERSADA KENCANA PRIMA

43

KESIMPULAN: SAATNYA PEDAGANG MINYAK SAWIT MENGAMBIL TINDAKAN KEPADA PEMASOK PIHAK KETIGA MEREKA

45

Pelanggaran kebijakan IOI Keterkaitan dengan IOI Data singkat kelompok usaha Perkebunan dan pabrik Sikap terhadap Lingkungan Sertifikasi dan Transparansi Sertifikasi RSPO

23

24

26

Pelanggaran kebijakan IOI Analisis Pemetaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch Deforestasi

Pelanggaran kebijakan IOI Eksploitasi/penganiayaan terhadap tenaga kerja dan pekerja anak Pernyataan IOI Pernyataan Pedagang Pernyataan perusahaan

Pelanggaran kebijakan IOI Keterkaitan dengan IOI Data singkat kelompok usaha Perkebunan dan pabrik Sikap terhadap lingkungan

20

Pelanggaran kebijakan Deforestasi Pekerja anak Eksploitasi/penganiayaan terhadap pekerja Penggunaan kekuasaan yang berlebihan dan penggunaan aparat keamanan negara Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)

INDOFOOD/SALIM GROUP

STUDI KASUS: ARRTU ENERGIE RESOURCES

Pelanggaran kebijakan Analisis Pemetaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch

Gambut Penyimpangan izin termasuk belum adanya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa paksaan (FPIC) Penggunaan kekuatan yang berlebihan termasuk penggunaan aparat keamanan negara Pengaduan ke RSPO Pernyataan IOI Pernyataan Pedagang Pernyataan perusahaan

Pelanggaran kebijakan IOI Deforestasi Penggunaan api secara sengaja

Pelanggaran kebijakan IOI Analisis pemetaan dari Kepo Hutan dan Global Forest Watch Deforestasi Penggunaan api secara sengaja Pernyataan IOI Pernyataan Pedagang Pernyataan perusahaan

Pelanggaran kebijakan IOI Keterkaitan dengan IOI Perkebunan Sikap terhadap lingkungan

Pelanggaran kebijakan Analisis Pemetaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch Gambut Pernyataan IOI Pernyataan Pedagang Pernyataan Perusahaan

TUNTUTAN REFERENSI AKRONIM METODOLOGI ANALISIS PEMETAAN CATATAN AKHIR

47 48

54

1

20 September 2015, Kalimantan Barat: 1°18’8.273 “S 110°3’54.004” E Seorang warga berjalan melalui lahan gambut yang baru saja terbakar dimana lahan ini adalah habitat dari orang utan. Wilayah ini adalah wilayah moratorium tentang izin baru untuk pembangunan di hutan primer atau lahan gambut, yang terletak di sebelah Taman Nasional Gunung Palung di Keyong Utara, Kalimantan Barat.©Ifansasti/Greenpeace

2


PENDAHULUAN: KERUGIAN KEMANUSIAAN DAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH EKSPANSI MINYAK SAWIT Dalam dua dekade terakhir, sektor perkebunan telah merusak hutan dan lahan gambut Indonesia. Jutaan hektar telah dirusak untuk dijadikan konsesi kelapa sawit dan pulp yang sangat merugikan satwa liar, iklim dan masyarakat. Sebuah studi dari Universitas Harvard dan Columbia yang diluncurkan bulan ini memperkirakan bahwa pada tahun 2015 saja, lebih dari 100.000 orang dewasa di wilayah tersebut telah meninggal dunia akibat polusi dari asap kebakaran hutan dan lahan gambut.1 Siapa yang tahu bahwa telah banyak orang meninggal karena kebakaran dan telah mengganggu wilayah tersebut dua puluh tahun yang lalu? Kerugian keuangan juga sangat besar. Bank Dunia memperkirakan kerugian yang ditanggung Indonesia akibat kebakaran di tahun 2015 mencapai US$16 milyar - dua kali lebih besar dari estimasi nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia di tahun 2014 - dan mengakui bahwa apabila ‘ditambahkan kerugian regional dan global, bisa jadi angka sebenarnya jauh lebih tinggi lagi’.2 Namun, siapa yang harus disalahkan? Dan siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan? Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa di provinsi-provinsi penghasil minyak sawit utama di Riau dan Kalimantan Barat, sekitar setengah dari titik api kebakaran pada tahun 2015 teridentifikasi di dalam konsesi HTI atau kelapa sawit yang ada.3 Di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, 48% titik api ditemukan hanya di dalam konsesi kelapa sawit saja.4 Jelas, bahwa perusahaan kelapa sawit memiliki jawabannya, menjadi pertanggungjawaban pidana mereka atau moral semata. Bagaimanapun, pembukaan dan pengeringan lahan gambut besar-besaranlah yang telah menciptakan kondisi yang memungkinan terjadinya kebakaran, terlepas dari siapa atau apa yang memantik apinya.

IOI dalam Kepungan Api Greenpeace Internasional pertama kali mengangkat masalah perusahaan kelapa sawit Malaysia IOI Group di Kalimantan pada tahun 2008, yang menyoroti kegiatan deforestasi dan pengeringan lahan gambut serta penebangan hutan yang menjadi habitat Orangutan.5 Di tahun-tahun berikutnya, IOI mengeluarkan serangkaian komitmen untuk melindungi lahan gambut dan hutan,6 termasuk pernyataan CEO Dato Lee di bulan Agustus 2014 bahwa ‘komitmen [IOI Group] untuk menghentikan pembukaan lahan gambut dan daerah yang berpotensi menjadi HCS berlaku untuk semua ... konsesi yang aktif’,7 namun, hasil penyelidikan terus menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap komitmen kebijakan kelompok usaha ini.8 Anak perusahaan IOI yang menampung dan memperdagangkan produk IOI, yaitu IOI Loders Croklaan, mengadopsi kebijakan pengadaan minyak sawit berkelanjutan/’Nol deforestasi’ pada bulan November 2014;9 IOI

Group membuat kebijakannya sendiri di bulan Desember 2014, yang direvisi kembali di bulan Juli 201610. Seluruh kebijakan ini juga diberlakukan pada seluruh pemasok pihak ketiganya. Pada bulan Maret 2016, panel komplain dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) membenarkan komplain dari konsultan nirlaba Belanda Aidenvironment mengenai pembukaan hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan lahan gambut di konsesi IOI di Ketapang, Kalimantan Barat, dan kegagalan untuk mendapatkan lisensi dan izin yang sesuai dari pihak berwenang Indonesia. Penangguhan sertifikasi dari RSPO mulai berlaku pada bulan April.11 Namun, setelah pemeriksaan dokumen ala kadarnya, panel komplain memutuskan untuk mencabut penangguhan IOI pada bulan Agustus,12 tanpa ada bukti tindakan nyata untuk mengatasi masalah di konsesi Ketapang IOI ini. Greenpeace mengunjungi konsesi IOI di Ketapang pada beberapa kesempatan pada tahun 2016, termasuk September 2016, dan hanya melihat upaya-upaya kosmetik di area fokus yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya. Seperti yang Greenpeace informasikan kepada CEO IOI Dato Lee sebelum publikasi laporan ini, mendirikan menara pemantauan kebakaran tidak akan melindungi atau memulihkan hutan gambut dengan nilai konservasi tinggi yang telah terbakar akibat dari kelalaian pengelolaan. Investasi waktu dan sumber daya yang besar - bersama dengan komitmen kuat untuk berubah yang didorong oleh pucuk pimpinan perusahaan - masih diperlukan, jika IOI ingin mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan pada lansekap gambut Ketapang. ‘Kebijakan Minyak Sawit Berkelanjutan’13 yang diadopsi IOI Group akibat penangguhan oleh RSPO ini jauh dari komitmen yang kami harapkan dari produsen dan pedagang minyak sawit yang bertanggung jawab. Kebijakan dan rencana pelaksanaan IOI ini14 gagal untuk menyelesaikan atau secara memadai mengurangi risiko deforestasi, pengeringan lahan gambut, kebakaran dan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasok IOI ini. Di luar kebijakan di atas kertas ini adalah kegagalan IOI untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keberlanjutan miliknya, baik di dalam operasinya sendiri - misalnya kegagalan tiada henti untuk menghormati hak-hak adat masyarakat Long Teran Kanan di Sarawak, Malaysia Timur, yang pengaduannya belum diselesaikan sejak enam tahun silam15 - atau, seperti yang dipaparkan dalam laporan ini, dalam operasi pemasok pihak ketiganya. Yang penting juga, bahwa kebijakan tersebut tidak mencakup rencana yang komprehensif untuk memastikan bahwa pemasok pihak ketiga IOI telah berhenti membuka hutan dan lahan gambut. IOI adalah salah satu pedagang minyak sawit terkemuka di pasar internasional. Pada tahun 2015, IOI memperdagangkan dan/atau mengolah 1.527.696 ton minyak sawit dan produk turunan minyak

3

22 Februari 2014, PT Bumi Sawit Sejahtera: 2°54’6.75”S 110°48’21.24”E Api mebakar area disebelah kanal yang menyambung dari lingkungan konsesi kelapa sawit milik IOI di Ketapang, Kalimantan Barat. © Aidenvironment 17 April 2016, PT Bumi Sawit Sejahtera: 2° 55’ 55.686” S 110° 44’ 41.496” E Foto drone menampilkan dampak dari kebakaran yang berulangkali terjadi di hutan gambut dekat wilayah konsesi kelapa sawit IOI di Ketapang, Kalimantan Barat. © Greenpeace 17 April 2016, PT Bumi Sawit Sejahtera: 2°47’57.5”S 110°54’36.2”E Penyelidik Greenpeace mendata posisi koordinat GPSnya di sebelah kanal yang membelah area lahan gambut dan teridentifikasi mengandung karbon stok tinggi (HCS) di wilayah konsesi kelapa sawit milik PT Bumi Sawit Sejahtera grup dari IOI. © Ifansasti/Greenpeace 16 Mei 2016, PT Bumi Sawit Sejahtera: 2°55’13.1”S 110°43’46.9”E Sebatang kelapa sawit yang tersisa dan hangus didalam konsesi kelapa sawit IOI di Ketapang, Kalimantan Barat. Daerah ini adalah daerah yang ditanami secara terus menerus dan mengalami kebakaran luas pada tahun 2015. Analisis Landsat menunjukkan batas perusahaan dengan wilayah yag teridentifikasi sebagai daerah terlarang pada lahat gambut, telah dibersihkan pada pertengahan 2014 © Ifansasti/Greenpeace 3 December 2015, Kalimantan Barat: 2° 53’ 46.23” S 110° 40’ 9.33” E Kebakaran didalam hutan antara dua konsesi Kelapa Sawit milik IOI - PT Berkat Nabati Sejahtera dan PT Bui Sawit Sejahtera - di Ketapang ©Ifansasti/Greenpeace

4


sawit,16 tetapi hanya 38% dari volume yang diperdagangkan IOI Loders Croklaan berasal dari pabrik IOI sendiri di Indonesia dan Malaysia.17 Perusahaan ini menyatakan bahwa mayoritas dari 800 pabrik di basis pasokan IOI Loders Croklaan mendapatkan bahan baku secara tidak langsung,18 yang berarti mereka dipasok oleh pihak ketiga melalui pedagang minyak sawit lainnya (termasuk Golden Agri Resources, Musim Mas dan Wilmar International). Kebijakan minyak sawit berkelanjutan IOI Loders Croklaan selalu dengan terang-terangan menutupi para pemasok minyak sawit, fraksi minyak sawit dan minyak inti sawitnya (PKO),19 dan perusahaan ini menggambarkan dirinya telah melibatkan pemasok pihak ketiga yang telah berkomitmen untuk memenuhi kepatuhan.20 Namun, analisis oleh Greenpeace terhadap data keterlacakan IOI Loders Croklaan yang dipublikasikan pada laporannya, atas peta konsesi yang tersedia dan sistem peringatan deforestasi yang dapat diakses melalui platform online Greenpeace ‘Kepo Hutan’, data titik api kebakaran NASA, laporan-laporan yang diterbitkan dan pengaduan resmi pada RSPO menunjukkan bahwa IOI Group terus membeli minyak sawit dari pemasok pihak ketiga yang terkait dengan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pelanggaran kebijakan yang nyata yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perusahaan yang tercantum dalam daftar terbaru pemasok minyak sawit IOI Group21 mencakup: • Pembukaan hutan - termasuk hutan primer, area dengan stok karbon tinggi (HCS) dan area dengan nilai konservasi tinggi (HCV) - di Papua (Austindo Nusantara Jaya, Eagle High, Goodhope, Korindo) dan Kalimantan (TH Plantations, Indofood, Eagle High) • Pengembangan lahan gambut (Goodhope, Eagle High, TH Plantations) • Kebakaran meluas yang tidak terkendali (Eagle High, Korindo, Indofood), termasuk bukti-bukti adanya penggunaan api secara sengaja dalam pembukaan lahan (Korindo) • Eksploitasi tenaga kerja, termasuk dugaan mempekerjakan anak (Eagle High, Indofood) • Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk mengembangan lahan tanpa proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) yang benar dengan masyarakat setempat (Austindo Nusantara Jaya, Goodhope) dan penggunaan kekuatan yang berlebihan termasuk penggunaan aparat keamanan negara (Eagle High, Goodhope) Data lacak balak IOI Loders Croklaan menunjukkan bahwa minyak sawit dari pemasok pihak ketiga masuk ke kilang-kilang IOI di Asia, Eropa dan Amerika Utara antara triwulan ke-2 tahun 2015 dan triwulan pertama tahun 2016.22 Perusahaan-perusahaan konsumen23 seperti Nestle, Mars, dan Unilever24 baru membatalkan atau menangguhkan IOI Loders Croklaan sebagai pemasok minyak kelapa sawit atau produk berbasis kelapa sawit mereka setelah

diumumkannya penangguhan dari RSPO, meskipun ada komitmen IOI untuk ‘tidak melakukan deforestasi’ yang ‘melampaui’ kriteria RSPO.25 Mengingat bahwa perusahaan-perusahaan konsumen yang sama terus membeli dari Wilmar, GAR dan Musim Mas – yang merupakan pedagang pihak ketiga yang menghubungkan IOI dengan sejumlah kelompok usaha bermasalah yang diidentifikasi dalam laporan ini - jelas bahwa minyak kelapa sawit yang terkait dengan deforestasi, degradasi lahan gambut, konflik sosial dan eksploitasi pekerja akan terus mengalir ke pasar konsumen. Untuk laporan ini, Greenpeace mengandalkan informasi yang tersedia di domain publik. Greenpeace menghubungi IOI sebelum publikasi untuk mendapatkan konfirmasi atas temuan-temuannya. IOI Group seharusnya sudah menyadari akan pelanggaranpelanggaran yang didokumentasikan dalam laporan ini. Dalam beberapa kasus, temuan pelanggaran oleh kelompok pemasok ini yang telah dipublikasikan untuk pertama kalinya lebih dari lima tahun yang lalu dan masih belum terselesaikan. Temuan-temuan lainnya diketahui baru-baru ini sampai bulan April 2016. Namun, dalam setiap kasus IOI, entah masih dipasok perusahaan tersebut pada saat publikasi laporan ini atau baru menghentikan pasokan karena pemasok pihak ketiga memutuskan untuk menghentikannya ketika pelanggaran-pelanggaran ini secara terbuka ditujukan pada mereka oleh organisasi non-pemerintah (LSM). Tanggapan IOI terhadap temuan-temuan dalam laporan ini menunjukkan bahwa pihak IOI berpuas diri meskipun dihadapkan ada bukti-bukti yang memprihatinkan tentang masalah lingkungan dan pelanggaran HAM di rantai pasok minyak sawitnya:26 ‘IOI Group tidak mengambil langsung dari Korindo Group, Goodhope, Indofood, Eagle High dan Austindo Nusantara Jaya. Namun, beberapa pemasok pihak ketiga kami (perusahaan penyuling lainnya) telah dipasok perusahaan-perusahaan ini di masa lalu atau masih terus dipasok mereka. Kami telah menghubungi pemasok-pemasok pihak ketiga ini dan meminta mereka untuk mendorong Goodhope, Indofood, Eagle High dan Austindo Nusantara Jaya untuk menyelesaikan semua temuan ini.’ Masalah-masalah yang diidentifikasi dalam laporan ini tidak terbatas pada pasokan minyak sawit IOI. Permasalahan yang sama tidak diragukan lagi, bisa ditemukan dalam rantai pasok semua pedagang lainnya. Memang, dalam beberapa kasus IOI dipasok minyak sawit dari pemasok yang tidak patuh melalui pedagang lain, seperti Wilmar International, Musim Mas atau Golden Agri-Resources. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kebijakan ‘Nol deforestasi’ masing-masing dan tengah bekerja bersama organisasi mitra untuk melaksanakannya. Tapi terlepas dari semua pekerjaan baik yang tengah dilakukan, masih terdapat kegagalan sistemik untuk melakukan hal-hal yang mendasar: untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan pemasok yang tidak memenuhi persyaratan. Hari ketika pedagang besar minyak sawit dapat menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa kelapa sawit mereka tidak terkait dengan deforestasi, kerusakan lahan gambut atau pelanggaran hak asasi manusia masih jauh.

5

IOIS PERDAGANGAN MINYAK SAWIT GLOBAL

Titik Ekspor dan Impor Pabrik atau lokal kilang minyak Beberapa mata rantai perdagangan antara titik ekspor dan impor Satu mata rantai perdagangan antara titik eksport dan import

MALAYSIA

Sandakan Keningau

Lahad Datu Kunak

Belawan

Sarawak

Sumatra

Port Dickson Dumai

Bintulu

Pasir Gudang

Bintung

Pelintung Batam

Kalimantan

Padang

Balikpapan Kabuau Danau Sembuluh

Lampung

Sulawesi

Sampit

INDONESIA Java

Surabaya

Santa Maria Barranquilla

REXDALE CHANNAHON

ROTTERDAM/ WORMERVEER

CHINA INDIA

VENEZUELA

COLUMBIA

Kimbe

BELIZE MEXICO

PAPUA NEW GUINEA Puerto Castillo

GUATAMALA

Santo Tomás de Castilla

INDONESIA

HONDURAS NICARAGUA

6


Oro Bay

PERKEBUNAN

MILLS

KILANG

PRODUSEN

IOI MILIK PEMASOK PEMASOK PIHAK KETIGA

IOI adalah penaman, pengolah dan pedagang produk minyak sawit baik dari pabriknya sendiri maupun dari pihak ketiga Berkantor pusat di Malaysia, IOI disebut sebagai perusahaan kelapa sawit terbesar ketiga di dunia.27 Perusahaan ini adalah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal yang mengelola perkebunan kelapa sawit; memroses tandan buah segar (TBS) dari perkebunannya sendiri dan dari perkebunan perusahaan lain menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit; dan memproduksi turunan kelapa sawit, bahan-bahan khusus dan oleokimia. Perusahaan ini memperdagangkan minyak sawit dan turunannya di seluruh dunia. IOI Loders Croklaan adalah salah satu unit perusahaan hilir IOI. Sama halnya dengan IOI Group ketika mengambil TBS dari pemasok pihak ketiga selain dari perkebunannya sendiri, anak perusahaan utamanya IOI Loders Croklaan mengambil bahan baku dari pabrik IOI dan secara langsung dari pemasok pihak ketiga, yang kemudian mengambil kelapa sawitnya dari pemasok lain.28 Pada tahun 2015, IOI Group membeli 6.362 ton TBS dari pemasok pihak ketiga, dari total 3.587.264 ton TBS yang diproses IOI Group.29 Namun, pada akhir tahun 2015, IOI Loders Croklaan mengambil 62% dari seluruh volume bahan bakunya dari pabrik yang bukan dimiliki atau dikelola oleh IOI.30 Jadi meskipun IOI mengambil sebagian besar TBS-nya dari perkebunan sendiri, sebagian besar produksinya yang masuk ke pasar domestik dan global berasal dari pemasok pihak ketiga. IOI Group memiliki empat buah kilang penyulingan: tiga di

Asia (Sabah dan Johor, Malaysia), dan satunya lagi di Rotterdam, Belanda.31 Anak perusahaan hilir IOI Loders Croklaan juga memiliki kilang di Channahon, Illinois, Amerika Serikat; Wormerveer, Belanda; dan Rexdale, Ontario, Kanada.32 IOI juga mengoperasikan pabrik manufaktur di seluruh dunia. IOI Loders Croklaan menjalankan beberapa pabrik penyulingan dan pengolahan minyak sawit terbesar di dunia. Perusahaan ini mengklaim bahwa keempat kilangnya di Asia dan Rotterdam memiliki kapasitas penyulingan tahunan gabungan sebesar 3,3 megaton (Mt); pabrik di Rotterdam memiliki kapasitas 1,2Mt.33 IOI Group mengklaim bahwa kilang Channahon-nya, dengan kapasitas terpasang 450,000Mt per tahun,34 adalah pabrik pengolahan minyak sawit terbesar di belahan bumi barat.35 Dari bulan Oktober 2014 sampai Oktober 2015, IOI dan anakanak perusahaannya menjual 6,88% minyak sawit yang diimpor ke Amerika Serikat, dan IOI Loders Croklaan bertanggung jawab mengimpor 5,99% minyak ke pasar AS (ini serupa dengan pangsa pasar Musim Mas(yang menjual 5,40% dari minyak yang dibawa masuk ke pasar AS pada periode yang sama).36 Namun, pangsa pasar IOI Loders Croklaan mungkin bahkan lebih tinggi dalam data lacak balak mereka menunjukkan bahwa mereka membeli sebagian minyak sawit mereka dari Victory Tropical, anak perusahaan GAR di Amerika Serikat. Kilang-kilang mungkin tidak selalu beroperasi dengan kapasitas penuh karena adanya pergeseran dalam pasokan minyak sawit; namun, mengingat skala investasi baru-baru ini di pabrik Rotterdam dan Channahon, perusahaan ini kemungkinan mencari volume minyak sawit dan pelanggan tambahan untuk menjaga investasinya.

7

Anak perusahaan IOI Group Anak perusahaan yang bergerak di industri hilir dari IOI Group menangani pengolahan dan pemasaran minyak curah serta bahan fungsional eksklusif untuk industri pangan dan produk perawatan pribadi (melalui IOI Loders Croklaan BV, memiliki anak perusahaannya sendiri, yaitu IOI Loders Croklaan USA). Produksi dan pemasaran oleokimia ditangani oleh anak perusahaan IOI Oleochemical Industries Bhd (‘IOI Oleo’) dan tiga anak perusahaannya, Acidchem International Sdn Bhd, Derichem Sdn Bhd dan Esterchem Sdn Bhd. Tampaknya anak-anak perusahaan oleokimia IOI ini memproduksi oleokimia sepenuhnya dari produk sawit, tetapi anak-anak perusahaan dan sub-segment penghasil minyak sawit khusus dan lemak juga menggabungkan minyak nabati lainnya.37 Situs, brosur produk38 dan siaran pers IOI mengungkapkan bahwa minyak-minyak ini mencakup kapas, kacang kedelai, rapeseed, kelapa,39 sal, illipe dan shea.40 IOI Oleo memiliki kantor dan pabrik pengolahan di Johor, Malaysia, dan ketiga anak perusahaannya memiliki sebuah pabrik pengolahan dan kantor bersama di Prai, Penang, Malaysia. Kegiatan utama IOI Oleo termasuk pembuatan dan penjualan asam lemak, gliserin, soap noodle, dan ester lemak untuk pelanggan industri perawatan pribadi seperti Davlyn Industries, yang memproduksi produk perawatan kulit Shiseido di Amerika Serikat.41 Produk IOI Oleo diekspor ke lebih dari 65 negara di seluruh dunia.42 Pada tahun 2015 IOI Oleo mengakuisisi perusahaan oleokimia Cremer Oleo GmbH & Co, yang menjadi IOI Oleo Gmbh dan sekarang mengoperasikan tiga pabrik produksinya di Jerman.43 IOI Loders Croklaan BV, yang berkantor pusat di Hogeweg, Belanda, menjual minyak sawit curah dan produk-produk sawit serta mengembangkan, memasarkan dan menghasilkan bahan-bahan dagang fungsional dan formulasi khusus untuk industri pangan dan perawatan pribadi. Perusahaan ini memiliki tiga organisasi penjualan (Eropa, Amerika, Asia), yang masingmasing memiliki divisi-divisi Specialties, Minyak Goreng Curah dan Pemasaran. IOI Loders Croklaan memiliki unit penelitian dan pengembangan yang kuat, di mana para ilmuwan pangan dari perusahaan kliennya dapat mengembangkan bahan-bahan baru bersama pekerja dari Loders Croklaan. Perusahaan ini telah mengembangkan produk-produk bermerek khusus untuk menarik pelanggan yang mencari minyak trans-bebas lemak setelah adanya larangan dari lembaga pangan dan obat-obatan Food and Drug Administration (FDA) untuk minyak terhidrogenasi parsial (PHO). IOI Loders Croklaan juga memegang hak paten untuk beberapa jenis produk tersebut, dan tampaknya menjadi satu-satunya produsen dari, Betapol (R), produk pengganti air susu ibu yang digunakan dalam susu formula bayi.

8


Dari hutan menuju meja makan – rantai pasok minyak sawit Tandan buah segar dipanen di perkebunan dengan pisau panjang. TBS diangkut keluar perkebunan dengan truk dan dikirimkan ke sebuah pabrik yang terletak dalam radius 50 km. Di pabrik, buah ini dihancurkan dan diubah menjadi minyak sawit mentah. Kemudian diangkut ke kilang. Refining adalah proses mengubah minyak sawit mentah menjadi minyak sawit olahan/yang dimurnikan (refined palm oil) dan produk (olein, stearin), dan manufacturing adalah pengolahan minyak sawit yang telah dimurnikan menjadi produk oleokimia dan produk khusus (bahan makanan khusus, soap noodle, dll.). Minyak sawit yang telah disuling, dijernihkan dan dihilangkan baunya dapat dikemas oleh fasilitas ini dalam drum, flexitanks/ isotank atau - yang paling umum - kapal tanker pembawa bahan kimia. Produk-produk sawit yang keras (lilin, palm stearin) dapat dikemas dalam dus, dan produk-produk sawit yang lembut (palm olein) dapat dikemas dalam jerigen (untuk minyak goreng di Cina, India, Afrika dan Amerika Selatan serta took-toko khusus di USA) Setelah tiba di negara pengimpor, produk ini kemudian dicampur dan diolah menjadi bahan lanjutan. Kadang-kadang hal ini dilakukan oleh mitra hilir sang pedagang, atau kadang-kadang ada distributor yang terlibat dalam pencampuran, penyulingan atau keduanya. Hasil akhirnya diangkut dengan truk atau kereta api ke pelanggan konsumen untuk dibuat menjadi cupcake frosting, biskuit, lotion wajah dan beragam produk lainnya.

9

PELANGGARAN KEBIJAKAN DALAM RANTAI PASOK PIHAK KETIGA IOI STUDI KASUS

10


AUSTINDO NUSANTARA JAYA

CHANNAHON KAYUNG AGRO LESTARI

REXDALE

BINANGA ROTTERDAM

AGRI SIAIS SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR

WORMERVEER

Kebijakan Keberlanjutan IOI Semua ketentuan dalam kebijakan ini berlaku untuk semua pemasok pihak ketiga dalam rantai pasok kami. • Memastikan tidak ada deforestasi pada area dengan nilai konservasi tinggi (High Conservation Value - HCV) dan stok karbon tinggi (High Carbon Stock - HCS). • Melindungi wilayah gambut berapapun kedalamannya dalam pengembangan baru. • Menghapus segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak. • Menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) mereka terhadap operasi perusahaan di tanah yang hak-hak legal, komunal atau adat yang mereka miliki.

Dato’ Lee Yeow Chor IOI CEO

Austindo Nusantara Jaya (ANJ) adalah sebuah perusahaan milik keluarga Indonesia yang bisnis utamanya adalah perkebunan kelapa sawit, yang kini mulai merambah bisnis biogas, energi panas bumi dan perkebunan sagu di Papua.

Pelanggaran kebijakan IOI • Deforestasi: perusakan hutan primer di Papua (PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa, Papua Barat) • Eksploitasi: sengketa lahan, tidak adanya Persetujuan

Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat lokal (PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa, Papua Barat)

Keterkaitan dengan IOI Antara kuartal kedua 2015 sampai kuartal pertama 2016, IOI Loders Croklaan membeli minyak sawit atau minyak inti sawit dari pabrik-pabrik milik PT ANJ berikut untuk keempat kilangnya di Amerika dan Belanda (tidak semua berupa CPO atau produk sawit dari masing-masing pabrik atau pedagang dibawa ke setiap kilang milik IOI Loders Croklaan):44 • Binanga (lewat AAA/APICAL, GAR, ICOF (Inter-Continental Oils and Fats)/Musim Mas, Victory Tropical Oil/GAR, Wilmar) • Pt Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (lewat AAA/APICAL, GAR, Victory Tropical Oil/GAR, Wilmar) • Kayung Agro Lestari (lewat GAR) • Sahabat Mewah Dan Makmur (lewat GAR, ICOF/Musim Mas, Wilmar) Surel-surel dari GAR, Musim Mas dan Wilmar ke Greenpeace membenarkan bahwa mereka telah menghentikan pembelian dari PT ANJ pada tahun 2015.

Data singkat perusahaan Perusahaan: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Kelompok Usaha: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Kantor Pusat: Indonesia Terdaftar di bursa: Bursa Efek Indonesia Anggota RSPO: Ya45

11

‘Menurut surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada GAPKI tertanggal 8 September 2016, yang didasarkan pada UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pertanahan Nasional No 6/2013, tidak semua dokumen dapat dibuka ke publik. Meski begitu, kami benar-benar percaya dengan semangat keterlibatan sebagai sarana untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan, karena itu, menyambut baik permintaan informasi dari pihak-pihak terkait yang mencari klarifikasi dari kami. Namun, hal ini harus memenuhi persyaratan yang meminta bahwa informasi yang diberikan tidak disalahgunakan untuk motif tersembunyi atau sengaja disalahartikan, yang dapat menempatkan perusahaan dalam kerugian finansial. Dalam kasus seperti itu, permintaan informasi dapat dianggap sebagai spionase korporat.’ Tanggapan ANJ atas pertanyaan Greenpeace, 23 September 2016

Per tanggal 31 Desember 2015, 90% sahamnya dikuasai oleh berbagai anggota keluarga Tahija.46

Perkebunan dan pabrik Kelompok usaha ini memiliki empat perkebunan yang siap menghasilkan: dua di Sumatera Utara (dioperasikan oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri dan PT Austindo Nusantara Agri Siais), dan masing-masing di Belitung (PT Sahabat Mewah Dan Makmur) dan Kalimantan Barat (PT Kayung Agro Lestari). Penanaman juga telah dimulai di dua perkebunan di provinsi Papua Barat (PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa) dan satu di Sumatera Selatan (PT Galempa Sejahtera Bersama), tetapi perkebunan-perkebunan ini masih belum menghasilkan.47 Perusahaan juga memiliki konsesi yang ketiga di Papua - PT Pusaka Agro Makmur, yang masih belum digarap dan secara resmi digabungkan dengan perusahaan induk pada tahun 2015,48 dan memiliki saham minoritas sebanyak 20% di empat konsesi perkebunan lainnya di Sumatera. Austindo Nusantara Jaya memproduksi 192.891 ton CPO pada tahun 2015.49 Dekat konsesi kelapa sawitnya di Papua, anak perusahaan bernama PT ANJ Agri Papua telah membangun pabrik sagu di mana perusahaan ini bermaksud memroses pati sagu yang dihasilkan dari 40.000 hektar hutan sagu. Anak perusahaan lainnya, PT Gading Mas Indonesia Teguh, menanam tembakau dan baru-baru ini tanaman edamame di Jawa Timur.50

Sikap terhadap Lingkungan Austindo Nusantara Jaya tidak memiliki kebijakan untuk mencegah pengembangan kebun di kawasan hutan atau lahan gambut. Dalam Laporan Tahunan 2015-nya

12


perusahaan tersebut secara khusus membahas permasalahan pengembangan perkebunan di pulau Papua, yang hampir seluruh wilayahnya ditutupi hutan, yang menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda diperlukan di sana dan mengklaim telah mengembangkan kerangka sosial-ekonomi berkelanjutan yang menyeimbangkan antara pembangunan pedesaan dengan konservasi sumber daya alam, termasuk area HCV dan HCS: ‘Secara khusus, kami berkomitmen untuk melestarikan minimal 30% dari lahan yang dialokasikan secara hukum untuk pembangunan di Papua Barat.’51 Pernyataan ini sangat jauh dari kebijakan publik ‘nol deforestasi’.

Sertifikasi dan Transparansi ANJ adalah anggota RSPO dan telah memperoleh sertifikasi untuk tiga perkebunannya di Sumatera. Meskipun secara umum perusahaan ini adalah anggota RSPO yang aktif, baik PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa mulai membuka hutan di Papua di tahun 2013/2014 sebelum mengumumkan penanaman baru ini di situs RSPO (yang menjadi persyaratan bagi anggota sebagai bagian dari Prosedur Penanaman Baru/NPP).52 LSM Indonesia Greenomics mengeluarkan laporan yang menyoroti hal ini, dan ANJ mengakui telah melanggar prosedur RSPO dan mengatakan bahwa mereka akan menghentikan kegiatan di dua perkebunannya sampai persyaratan Prosedur Penanaman Baru mereka telah terpenuhi.53 ANJ berharap dapat memperoleh sertifikasi RSPO untuk perkebunan produktifnya yang tersisa di Kalimantan pada tahun 2016 dan sertifikasi penuh untuk semua perkebunan, termasuk perkebunan di Papua, sebelum tahun 2022.54 ANJ telah menyampaikan informasi yang diperlukan kepada RSPO melalui Komunikasi Kemajuan Tahunan-nya (ACOP).55

STUDI KASUS: PERMATA PUTERA MANDIRI DAN PUTERA MANUNGGAL PERKASA Nama konsesi: PT Permata Putera Mandiri, PT Putera Manunggal Perkasa Lokasi: Papua Barat

Pelanggaran Kebijakan IOI • Pembukaan hutan primer besar-besaran dan eksploitasi masyarakat lokal, termasuk kegagalan untuk melakukan proses FPIC yang benar, menjadikan Austindo Nusantara Jaya melanggar kebijakan IOI.

Analisis Pemetaaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch • Peta tutupan lahan Kementerian LHK yang tersedia melalui Kepo Hutan menunjukkan bahwa ketiga konsesi ANJ di Papua ini hampir seluruhnya ditutupi oleh hutan pada tahun 2012, yang sebagian besar diklasifikasikan sebagai hutan primer dan hutan rawa primer. • Lebih dari setengah wilayah konsesi PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa diklasifikasikan sebagai Lanskap Hutan Utuh (Intact Forest Landscape) pada tahun 2013,56 yang berarti wilayah ini memiliki kepentingan konservasi khusus yang akan terganggu bahkan meskipun hanya sebagian area saja dibuka untuk perkebunan.

Deforestasi Tiga konsesi ANJ di Papua ini mencakup area seluas 88.086 hektar (PT Permata Putera Mandiri 34.147 Ha, PT Putera Manunggal Perkasa 23.424 Ha57 dan PT Pusaka Agro Makmur

30.515 Ha).58 Pembukaan lahan dimulai di dua konsesi pertama ini pada akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014,59 dan menurut perusahaan, pada akhir tahun 2015 3.441 hektar lahan di dua konsesi ini telah ditanami.60 Kelompok-kelompok pemerhati lingkungan telah menaruh perhatian terhadap deforestasi di konsesi PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa, dan menujukan kritik mereka pada perusahaan-perusahaan perdagangan minyak sawit yang membeli dari ANJ Group.61 Menanggapi kritikan ini, ANJ mengatakan mereka telah menugaskan serangkaian penilaian HCV baru yang ‘akan digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan komprehensif untuk konsesi ANJ untuk membantu memastikan bahwa area hutan yang dianggap penting bagi keanekaragaman hayati regional akan dilestarikan sejauh mungkin.’62 Penilaian-penilaian HCV yang baru ini tidak tersedia pada saat penulisan. Peta-peta HCV yang diterbitkan bersama pemberitahuan Prosedur Penanaman Baru menunjukkan bahwa area seluas 5.051 hektar akan disisihkan dalam konsesi PT Permata Putera Mandiri63 dan 3.788 hektar dalam konsesi PT Putera Manunggal Perkasa.64 Area yang disisihkan untuk konservasi ini mencakup zona penyangga di sepanjang tepi sungai, danau dan lahan basah; sebagian lahan gambut; sebagian hutan; kebun sagu yang diandalkan masyarakat lokal untuk kebutuhan sehari-hari mereka; dan situs-situs budaya keramat. Pada bulan Agustus 2015, ANJ menghentikan sementara pembukaan lahan di konsesinya di Papua, dan mengklaim bahwa langkah ini akan merugikan perusahaan sebesar US$8,8 juta karena penghentian kontrak sebelum waktunya.65 Citra satelit Landsat menunjukkan tidak terdapat bukti yang jelas tentang dilanjutkannya pembukaan lahan hingga Agustus 2016.66 Namun, perusahaan itu menyatakan dalam laporan tahunan 2015 akan niatnya untuk melanjutkan penanaman di

Peta: Tutupan hutan 2013 Tutupan hutan 2011 Batas konsesi Latar Belakang gambar satelit adalah landsat 8

13

“Kami sadar akan kebutuhan pasar global mengenai Tidak untuk deforestasi, Tidak untuk Lahan gambut dan tidak untuk prinsip eksploitasi dan kami mengacu pada prinsip prinsip ini” Response dari ANJ terhadap pertanyaan Greenpeace, pada tanggal 23 september 2016

25 Mulia 2016, PT Putera Manunggal Perkasa. ©Yayasan Pusaka

14


perkebunannya di Papua Barat.67 Meskipun ANJ telah mengklaim bahwa keputusannya untuk memperlambat pembangunan di Papua Barat adalah penyebab mengapa perusahaan ini mencatat kerugian bersih di tahun 2015, analisis oleh Chain Reaction Research menunjukkan bahwa hilangnya pelanggan telah merugikan perusahaan sebesar 10% dari pendapatan mereka di kuartal ke-4 tahun 2015 dan memproyeksikan bahwa risiko hilangnya 35% dari pendapatan perusahaan pada tahun 2016.68

Gambut Penilaian HCV yang dilakukan PT Permata Putera Mandiri menunjukkan adanya tanah gambut di bagian timur konsesi mereka, yang sebagian besar terdiri dari hutan rawa. 2.661 hektar telah disisihkan sebagai area HCV.69 Sebagian besar wilayah kedua konsesi ini berbatasan dengan lahan gambut, sehingga pengeringan lahan gambut untuk perkebunan berisiko merusak lanskap gambut yang lebih luas.

Eksploitasi Sejak dimulainya pekerjaan di dua perkebunan ANJ di Papua di tahun 2014, sejumlah sengketa lahan telah muncul yang melibatkan kelompok masyarakat adat setempat. Pada bulan Maret 2015, lima marga dari Desa Saga memblokir akses ke tempat kerja perusahaan, mengklaim bahwa perusahaan itu membuka lahan adat mereka tanpa izin mereka atau tanpa memberi kompensasi.70 Di tahun 2015 marga Gue dari Desa Puragi memperkarakan PT Permata Putera Mandiri di Pengadilan Negeri Sorong atas kerugian material sebesar 6,6 triliun rupiah (US$503 juta). Marga Gue menuduh bahwa lahan yang dibuka oleh perusahaan adalah milik mereka, dan perusahaan belum membayar ganti rugi atas kerusakan pada daerah aliran sungai, keringnya sumber air, hilangnya situs keramat, kerusakan pada kebun sagu dan tempat berburu, dan hilangnya mata pencaharian.71 Pada tanggal 25 Juli 2016 hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa kasus itu tidak dapat diterima,72 yang berarti bahwa meskipun perusahaan tidak dinyatakan bertanggung jawab secara hukum, sengketa ini pada dasarnya tetap belum terselesaikan. Sejumlah demonstrasi dilakukan oleh warga masyarakat yang menentang PT Permata Putera Mandiri di tahun 2015. Puluhan orang ditangkap dalam satu aksi yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 2015,73 dan dua orang kemudian dipenjara masing-masing selama lima dan tujuh bulan atas dasar perusakan properti. Secara terpisah, dua tokoh desa dari Desa Benawa dan Desa Anuni desa dilaporkan ditangkap setelah aksi protes menentang PT Putera Manunggal Perkasa dan ditahan polisi setidaknya selama delapan bulan sambil menunggu sidang pengadilan.74 PT Putera Manunggal Perkasa di Desember 2015 juga menghadapi penentangan dari marga Wetaku, Sowe dan Worait, yang dilaporkan tidak memberikan persetujuan mereka sebagai pemilik tanah adat di bulan Desember 2015.75 ANJ mengklaim telah melaksanakan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan ketika berhubungan dengan masyarakat setempat,76 namun banyaknya sengketa yang muncul menyiratkan bahwa langkah-langkah yang diambil sebelum penanaman dilakukan masih belum memadai. Pernyataan dalam Laporan Tahunan 2015 ANJ menunjukkan bahwa sebagai bagian dari keputusannya untuk memperlambat

proyek-proyeknya di Papua perusahaan ini berniat untuk melakukan penilaian kembali terhadap pendekatannya kepada masyarakat adat setempat.77 Namun, perusahaan belum mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka berniat untuk secara komprehensif melakukan perundingan ulang tentang akses lahan dengan dasar FPIC.

Pernyataan IOI ‘[ANJ] sudah dicantumkan dalam daftar keluhan pemasok pihak ketiga kami yang dipantau oleh departemen keberlanjutan kami. Kami juga telah meminta pemasok pihak ketiga kami untuk melaporkan perkembangan terbaru.’ 78

Pernyataan Pedagang Akibat tekanan banyak LSM, konsumen ANJ seperti Golden AgriResources dan Wilmar dilaporkan menangguhkan hubungan bisnis mereka dengan perusahaan ini (dalam kasus GAR, sampai ada survey HCV dan HCS lebih lanjut).79 Dalam surel ke Greenpeace tanggal 23 September, AAA/Apical menjawab dengan pernyataan umum bahwa ‘Berdasarkan catatan dan investigasi awal kami, Apical saat ini tidak membeli dari pabrik manapun yang tercantum dalam daftar yang Anda tunjukkan pada kami’80 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak proaktif dalam memantau pemasok di tingkat kelompok; perusahaan kemudian menyatakan bahwa ‘Apical tidak memiliki transaksi pasokan dengan ANJ pada saat ini’ namun meminta Greenpeace untuk memberitahu nama pabrik yang dimaksud untuk mereka investigasi. Dalam surel ke Greenpeace pada tanggal 20 September 2016, Golden Agri-Resources, Musim Mas dan Wilmar semuanya menegaskan bahwa mereka telah menghentikan perdagangan dengan ANJ di tahun 2015. Menurut Musim Mas, penangguhan ini dikarenakan ANJ tidak menunjukkan, ‘tanda-tanda kesediaan untuk menempuh tahapan keberlanjutan.’81

Pernyataan Perusahaan Greenpeace menghubungi ANJ sebelum publikasi untuk mendapatkan konfirmasi atas beberapa temuannya. Pihak perusahaan mengkonfirmasi bahwa mereka secara tidak sengaja telah membuka hutan primer dan menetapkan ‘moratorium sendiri’ sampai penelitian yang lebih rinci dapat dilakukan.82 Berkenaan dengan lahan gambut, perusahaan telah menugaskan konsultan internasional untuk melakukan studi lansekap, mengidentifikasi lahan gambut yang akan ditandai untuk konservasi. Perusahaan tidak memberikan rincian lain tentang studi tersebut atau metodologi yang digunakan.83 Perusahaan tidak mengakui bahwa pembebasan lahan oleh PT PPM dan PT PMP tidak memenuhi standar FPIC, dan hanya menyatakan bahwa proses akan ‘terus berlangsung’ dan bahwa selain pertemuan pemangku kepentingan, perusahaan tersebut akan melakukan studi penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan ekonomi Papua Barat.84 Studi ini akan disediakan untuk RSPO setelah sosialisasi dilakukan. Kajian FPIC untuk PT PAM telah dilakukan dan pertemuan pemangku kepentingan akan terus diadakan. Perusahaan menyatakan bahwa Papua Barat adalah ‘kasus khusus pembangunan’ di mana perusahaan mencoba untuk ‘menyeimbangkan antara konservasi dan pembangunan ekonomi’. Berkenaan dengan permasalahan transparansi, ANJ menyebutkan surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang dikirim ke GAPKI tanggal 8 September 2016, yang menyatakan bahwa tidak seluruh dokumen dapat dibuka ke publik.

15

3 December 2015, 1,50.5646S 110,7.498E Sebuah Eskavator bekerja di kanal pada kawasan konsesi kelapa sawit milik Eagle High Group di Kalimantan Barat . © Ifansasti / Greenpeace

16


LANTATIONS EAGLE HIGH/RAJAWALI CHANNAHON

BEDAUN POM BW PLANTATION

REXDALE ROTTERDAM WORMERVEER Kebijakan Keberlanjutan IOI Seluruh ketentuan dalam kebijakan ini berlaku untuk semua pemasok pihak ketiga dalam rantai pasok kami. • Memastikan tidak terjadi deforestasi di wilayah dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS). • Melindungi wilayah gambut berapapun kedalamannya dalam pengembangan lahan-lahan baru. • Melakukan pembukaan tanpa bakar di seluruh aktivitas penanaman baru dan penanaman kembali kelapa sawit • Menghapus segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak. • Menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) mereka terhadap operasi perusahaan di tanah dimana mereka memiliki hak-hak legal, komunal atau adat


Eagle High merupakan cabang usaha di bidang perkebunan Rajawali Group, serta milik konglomerat Indonesia yang bergerak di berbagai bidang termasuk perhotelan, semen, barang-barang konsumen dan transportasi.85 CEO Rajawali Peter Sondakh adalah teman dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan rekan bisnis dari putra mantan presiden Indonesia Soeharto.86

Pelanggaran kebijakan IOI • Deforestasi: peringatan deforestasi dari satelit menunjukkan hilangnya hutan sejak awal tahun 2015 (PT Arrtu Energie Resources, Kalimantan Barat; deforestasi juga terjadi di PT Varia Mitra Andalan, Papua Barat) • Gambut: pembangunan konsesi pada lahan gambut (PT Arrtu Energie Resources, Kalimantan Barat) • Kebakaran: Kebakaran yang luas menimbulkan pertanyaan tentang salah pengelolaan yang disengaja atau pengabaian (PT Arrtu Energie Resources, Kalimantan Barat) • Eksploitasi: penggunaan kekuatan yang berlebihan, penggunaan aparat keamanan negara dan pekerja anak (PT Tandan Sawita Papua, Papua)

Keterkaitan dengan IOI Antara kuartal ke-2 tahun 2015 dan kuartal ke-1 tahun 2016, IOI Loders Croklaan membeli dari Eagle High di Kalimantan Tengah, Indonesia melalui Wilmar (BW Plantation) untuk kilang Channahon dan Rexdale-nya di Amerika, dan melalui GAR (Bedaun Palm Oil Mill) untuk kilang penyulingan Rotterdam dan Wormerveer-nya di Belanda.87 Dalam periode yang sama, IOI Loders Croklaan juga membeli dari perusahaan Jaya Mandiri Sukses milik Rajawali di Kalimantan Timur melalui Wilmar dan GAR untuk kilang penyulingan mereka di Amerika dan Belanda.88

Data Singkat Perusahaan Perusahaan: PT Eagle High Plantations Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT BW Plantation Tbk) Kantor pusat: Indonesia Terdaftar di bursa: Bursa Efek Indonesia Anggota RSPO: Ya89

Perkebunan dan pabrik PT Eagle High Plantations Tbk yang berbasis di Jakarta berdiri pada tahun 2000.90 Eagle High dikendalikan oleh Rajawali Group, yang menguasai sekitar 69% saham.91 Lewat BW Plantations, perusahaan ini telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2008.92 Mereka menjadi berbentuk seperti sekarang pada tahun 2014 ketika PT BW Plantation Tbk mengambil alih Green Eagle Group, dengan demikian meningkatkan kepemilikan lahannya kira-kira tiga kali lipat.93 Rajawali sebelumnya mengendalikan Green Eagle Group tapi telah membeli 21,5% saham di BW, menjadikan akuisisi BW adalah pengambilalihan terbalik (reverse takeover).94 Saat ini ada rencana unit investasi konglomerat Malaysia Felda untuk mengakuisisi 37% saham di Eagle High, setelah kesepakatan serupa melalui sayap bisnis internasional Felda yaitu Felda Global Ventures (FGV) dibatalkan.95 Sampai tahun 2014, Eagle High menguasai konsesi seluas sekitar 425.000 Ha di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Sumatera,96 dengan wilayah tertanam seluas 156.250 Ha pada tahun 2015, termasuk 18.931 Ha plasma.97 Lebih dari 90% areal tertanam terletak di Kalimantan.98 Laporan tahunan 2015 berisi 32 anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan 6 buah pabrik.99 Total produksi Eagle High di tahun 2015 adalah sebesar 1.418.270 ton TBS, 350.578 ton CPO dan 60.236 ton minyak inti sawit (PKO).100

17

24 Pebruari 2014, PT Adhyaksa Dharma Satya: Sebuah eskavator bekerja di area konsesi BW Plantation di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. BW Plantation merupakan bagian dari grup Eagle High. ©Ifansasti/Greenpeace

20 September 2014, Kalimantan barat: 1°37’20.21”S 110°3’29.65”E PT Arrtu Energie Resources: Penyelidik Greenpeace mencatat koordinat GPS di lokasi bekas hutan gambut yang terbakar dan merupakan habitat orangutan. ©Ifansasti/Greenpeace

18


24 Juni 2013, PT Bumi Langgeng Perdanatrada: 2°46’28.8”S 111°50’30.7”E Penyelidik Greenpeace dengan dokumen FNPI dimana orang utan tetap berada di dalam dan berbatasan dengan konsesi BW Plantation dekat Taman Nasional Tanjung Puting. BW Plantation merupakan bagian dari kelompok Elang tinggi © Greenpeace

17 Mei 2009, Kalimantan Tengah: 01°47’50.3”S 112°36’06.6”E Kera lutung Borneo memegang tangan seorang warga di Kotawaringin Timur. Hilangnya habitat, misalnya untuk perkebunan, adalah ancaman utama untuk satwa liar. ©Rante/Greenpeace

19

Eagle High baru saja memperoleh pinjaman bank sebesar $116 juta untuk mendanai ekspansi di sejumlah anak perusahaannya, yang tampaknya tidak termasuk konsesikonsesi yang disebutkan dalam studi kasus dalam laporan ini.101

Sikap terhadap lingkungan Menurut situs milik Eagle High: ‘Kami berkomitmen untuk melakukan Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan dan penilaian Nilai Konservasi Tinggi yang ketat untuk seluruh perkebunan kami yang ada dan sebelum memulai setiap penanaman baru. [...] Kami juga berkomitmen untuk melakukan studi Stock Karbon Tinggi (HCS) untuk seluruh penanaman baru dan tidak akan melakukan pengembangan di lahan yang diidentifikasi sebagai area HCS. Pada awal tahun 2016 kami telah menyelesaikan studi HCS pertama kami.’ Kemudian dinyatakan: ‘kami mengalihkan fokus dari perluasan secara masif areal tanam kami dalam beberapa tahun terakhir kepada penanaman yang lebih lambat dan kami telah menghentikan pembukaan lahan. Kami akan melanjutkan kebijakan ini di tahun 2016 sampai seluruh persyaratan sertifikasi terpenuhi.’102 Tidak jelas konsesi mana atau konsesi-konsesi di mana sebagaimana dimaksudkan oleh studi HCS, dan informasi tersebut tidak muncul di situs perusahaan pada saat penulisan. Laporan Tahunan, situs perusahaan atau entri mereka pada situs RSPO tidak memberikan lebih banyak rincian mengenai kebijakan kehutanan, juga tidak satupun dari sumber-sumber ini menyebutkan lahan gambut atau area HCV. Meskipun perusahaan telah mendaftarkan penilaian HCS pada Kelompok Pengarah Pendekatan Stok Karbon Tinggi, perusahaan ini tidak memiliki komitmen publik terhadap metodologi Pendekatan HCS dan toolkit implementasinya.103

Sertifikasi dan Transparansi Eagle High telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2008.104 Laporan Komunikasi Kemajuan Tahunan (ACOP) 2015 perusahaan pada RSPO mencantumkan bahwa 49.975 hektar perkebunan perusahaan untuk dikelola untuk keperluan konservasi105, namun seperti apa area tersebut tidak ada penjelasan. ACOP 2015 mengklaim telah menjual melalui rantai pasok Mass Balance,106 tetapi pihak perusahaan tampaknya tidak memiliki perkebunan bersertifikat pada saat laporan ini diserahkan. Menurut laporan ACOP 2015-nya, Eagle High bertujuan agar perkebunan pertamanya mendapat sertifikasi RSPO pada tahun 2016107 (target waktu ini telah bergeser dari tahun 2014 yang tertuang dalam laporan ACOP 2013108) dan untuk mensertifikasi seluruh perkebunan dan pabriknya pada tahun 2025109 (target waktu ini juga telah bergeser, dari tahun 2018 yang tertuang dalam laporan tahun 2013110). Perusahaan ini bertujuan untuk mendapatkan 100% sertifikasi RSPO untuk petani plasmanya dan TBS dari sumber independen pada tahun 2029111 (target waktu ini telah bergeser dari tahun 2022 yang tertuang dalam ACOP 2013112). Singkatnya, komitmen Eagle High untuk memenuhi standar RSPO makin bergerak mundur sejak tahun 2013. Dalam hal transparansi, ACOP 2015-nya telah diserahkan kepada RSPO113 namun peta-peta konsesi yang tercantum dalam ACOP ini telah terhapus dari situs RSPO.

20


STUDI KASUS: ARRTU ENERGIE RESOURCES Nama konsesi: PT Arrtu Energie Resources (2 konsesi) Lokasi: Ketapang, Kalimantan Barat

Pelanggaran kebijakan • Deforestasi dan pengembangan lahan gambut menjadikan Eagle High melanggar kebijakan IOI. • Kebakaran luas menimbulkan pertanyaan tentang salah urus pengelolaan yang disengaja atau pengabaian

Analisis Pemetaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch • Pemetaan tutupan lahan Kementerian LHK menunjukkan hilangnya hutan di kedua konsesi, terutama di blok selatan, antara tahun 2011 dan 2013, sementara masih tersisa hutan yang cukup luas di blok selatan pada tahun 2013. • Sistem peringatan GLAD menunjukkan hilangnya tutupan vegetasi di konsesi-konsesi ini sejak awal tahun 2015, yang semakin cepat pada akhir tahun 2015, termasuk pembukaan lahan gambut dan hilangnya banyak hutan yang tersisa tersebut pada tahun 2013. • Konsesi mencakup lahan gambut seluas sekitar 11.000 hektar. • Konsesi-konsesi ini memiliki lebih dari 60 titik api pada tahun 2015, yang sebagian besar berada pada lahan gambut, termasuk di daerah-daerah yang dipetakan sebagai hutan pada tahun 2013. Dua konsesi PT Arrtu Energie Resources berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Palung di Ketapang, Kalimantan Barat- rumah dari salah satu populasi besar dan padat Orangutan di Kalimantan.114 Pada tahun 2015, penyelidikan Greenpeace mendokumentasikan terjadinya kebakaran lahan gambut di konsesi AER yang tidak terkendali.115

Peta: Tutupan Hutan 2013 Tutupan Hutan 2011 Batas konsesi Deforestasi 2011-2013 Gambut Sinyal GLAD Sinyal FORMA Latar Belakang gambar satelit adalah landsat 8

20 September 2015, PT Arrtu Energie Resources: Photo drone menampilkan kepulan api yang terbakar di sepanjang jalan akses pengembangan industri baru menggantikan sisa lahan gambut habitat orang-utan di perkebunan kelapa sawit Elang Tinggi di Ketapang, Kalimantan Barat. © Greenpeace

21

STUDI KASUS: TANDAN SAWITA PAPUA Nama konsesi: PT Tandan Sawita Papua Lokasi: Kabupaten Keerom, Jayapura, Papua

Pelanggaran kebijakan • Deforestasi hutan primer baru-baru ini; eksploitasi tenaga kerja termasuk penggunaan pekerja anak; pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan dan penggunaan aparat keamanan negara dan kegagalan untuk mengikuti proses FPIC yang benar menjadikan Eagle High melanggar kebijakan IOI

Deforestasi Konsesi PT Tandan Sawit Papua mencakup area seluas 18.337 hektar.116 Menurut pemetaan tutupan lahan Kementerian LHK tahun 2009, konsesi ini hampir seluruhnya ditutupi dengan campuran hutan primer dan hutan sekunder.117 Nilai konservasinya kemungkinan besar sangat penting: survei satwa liar di tahun 2010 di konsesi PT Tandan Sawita Papua mendapati adanya delapan spesies mamalia langka atau dilindungi (termasuk dua jenis kuskus yang terancam punah), serta 39 burung langka atau dilindungi dan 3 spesies reptil.118 PT Tandan Sawita Papua telah membuka sebagian besar hutan di konsesinya pada akhir tahun 2014.119 Banyak dari kawasan hutan yang tersisa telah disisihkan untuk konservasi berdasarkan penilaian HCV tahun 2012120 atau tidak sesuai untuk budidaya.

Pekerja anak Dilaporkan bahwa anak-anak yang baru berumur enam tahun bekerja di perkebunan untuk membantu orang tua mereka.121 Sebagai anggota UN Global Compact, PT Tandan Sawita Papua telah menyatakan komitmen untuk menghapuskan pekerja anak, tetapi langkah-langkah perusahaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan ini terbatas hanya menasihati para pekerja untuk tidak membawa anak-anak ke tempat kerja dan memberikan sedikit dukungan pendidikan.122

Eksploitasi/penganiayaan terhadap pekerja Pada bulan September 2013, PT Tandan Sawita Papua dilaporkan telah memecat empat buruh harian lepas setelah mereka melakukan aksi mogok sebagai protes atas cara perusahaan yang diduga menggandakan target harian untuk pekerja tanpa kontrak permanen, sehingga beban kerja tidak dapat ditangani.123 Pada bulan April 2014 dua karyawan dipenjara setelah menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Kedua orang itu

Peta: Tutupan hutan 2013 Batas konsesi Deforestasi 2011-2013 Sinyal FORMA Latar Belakang gambar satelit adalah Landsat 8

22


dilaporkan dipanggil ke kantor polisi, di mana mereka ditahan selama sekitar dua minggu sampai mereka setuju untuk menandatangani pernyataan menerima pemecatan dari perusahaan dan setuju untuk tidak membuat tuntutan lebih lanjut.124

Penggunaan kekuasaan yang berlebihan dan penggunaan aparat keamanan negara Sejak PT Tandan Sawita Papua mulai beroperasi telah muncul laporan sejumlah insiden yang menunjukkan perlakuan represif terhadap pekerja perusahaan. Kasus yang paling serius adalah penembakan yang membunuh seorang karyawan perusahaan berusia 22 tahun, Marvel Doga, oleh penjaga keamanan perbatasan Indonesia di dini hari tanggal 21 Desember 2015 karena menuntut THR-nya yang belum dibayarkan.125 Di luar penggunaan kekuatan yang jelas berlebihan, kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa tentara ditempatkan di perkebunan, dan diberi tugas menjaga kantor perusahaan.

Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) Beberapa laporan menuduh PT Tandan Sawita Papua tidak melibatkan seluruh masyarakat adat dalam sebuah proses FPIC yang inklusif, tetapi hanya merundingkan hak atas tanah dengan para pemimpin marga126, sementara sebagian warga masyarakat menentang perkebunan.127 Lokasi konsesi di daerah militer dekat perbatasan dengan Papua Nugini disebutkan berarti bahwa sebagian marga akhirnya terpaksa menerima tawaran perusahaan, bahkan meskipun itu mungkin bukan pilihan bebas mereka.128 Aksi protes terhadap penebangan hutan juga terjadi, di mana warga masyarakat adat memblokir jalan dan menyita kunci buldoser.129 Kompensasi yang dibayarkan kepada kedelapan marga yang menerima kesepakatan dengan Rajawali dilaporkan rendah, ratarata hanya 384.000 Rupiah (US$29) per hektar.130

STUDI KASUS: VARIA MITRA ANDALAN Nama konsesi: PT Varia Mitra Andalan Lokasi: Kecamatan Moswaren dan Wayer, Sorong Selatan, Papua Barat

Pelanggaran kebijakan IOI • Pembukaan hutan pasca-2014 (dan kegagalan nyata untuk mengikuti proses FPIC) menjadikan Eagle High melanggar kebijakan IOI.

PT Varia Mitra Andalan mendapat izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk konsesinya yang membentang seluas 20.325 Ha di tahun 2013.131 Konsesinya adalah bagian dari konsesi Green Eagle Group milik Rajawali sebelum kesepakatan dengan BW Plantation yang menghasilkan pembentukan Eagle High Plantations Tbk.

Deforestasi Analisis pemetaan Kepo Hutan berdasarkan peta tutupan lahan Kemen LHK menunjukkan bahwa konsesi PT Varia Mitra Andalan hampir seluruhnya ditutupi hutan sekunder pada tahun 2013, sebelum perkebunan beroperasi di tahun 2014. Citra satelit menunjukkan bahwa PT Varia Mitra Andalan membuka lahan seluas sekitar 1.000 Ha pada tahun 2015.132 Sebagian besar wilayah konsesi saat ini masih berhutan.

Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) Tidak ada laporan yang tersedia mengenai apakah PT Varia Mitra Andalan sudah menjalankan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dengan masyarakat adat setempat.

Pernyataan IOI ‘Berdasarkan informasi dari Greenpeace, kami telah mengontak pemasok pihak ketiga kami dan meminta data terbaru tentang dugaan-dugaan ini. Sejumlah pemasok telah memberikan informasi terbaru tentang hubungan mereka dengan [Eagle High]’133

Peta: Tutupan Hutan 2013 Batas konsesi Tutupan Hutan 2011 Deforestasi 2011-2013 Sinyal FORMA Latar Belakang gambar satelit adalah landsat 8

Pernyataan Pedagang Dalam surel-surel mereka kepada Greenpeace pada tanggal 20 September 2016, Wilmar dan GAR membenarkan bahwa mereka masih terus memiliki hubungan dagang dengan Eagle High.134 Wilmar terus melakukan dialog dengan Eagle High sejak bulan Juni 2015, menyatakan bahwa Wilmar menyetujui moratorium di PT Varia Mitra Andalan dan bahwa perusahaan telah menyelesaikan penilaian HCS. Wilmar mengatakan kepada Greenpeace bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan dan PT Tandan Sawita Papua. GAR memberitahu Greenpeace bahwa mereka menyadari akan permasalahan konsesi PT Varia Mitra Andalan dan PT Arrtu Energie Resources, namun dashboard pengaduan hanya merujuk pada perusahaan pertama yang disebut.135

Pernyataan Perusahaan Greenpeace telah menghubungi Eagle High sebelum publikasi untuk mendapatkan konfirmasi tentang temuan-temuannya. Sampai dengan saat publikasi, Greenpeace belum menerima tanggapan dari pihak perusahaan.

23

GOODHOPE/ CARSON CUMBERBATCH GOODHOPE CHANNAHON

AGRO BUKIT AGRO WANA LESTARI BUKIT SANTUAI MILL

REXDALE

KARYA MAKMUR SEJAHTERA PT AGRO INDOMAS SUNGAI PURUN POM

ROTTERDAM

PT AGRO INDOMAS TERAWAN POM WORMERVEER

Kebijakan Keberlanjutan IOI Semua ketentuan dalam kebijakan ini berlaku untuk semua pemasok pihak ketiga dalam rantai pasok kami. • Memastikan tidak terjadi deforestasi di wilayah dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS). • Melindungi wilayah gambut berapapun kedalamannya dalam pembangunan baru. • Menghapus segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak. • Menghormati hak masyarakat adat dan lokal untuk memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) untuk kegiatan di atas tanah di mana mereka hak-hak hukum, komunal atau adat.

Keterkaitan dengan IOI Dari kuartal ke-2 tahun 2015 sampai kuartal ke-1 tahun 2016, IOI Loders Croklaan membeli minyak sawit atau minyak inti sawit dari pabrik-pabrik pengilangan milik Goodhope di Amerika dan Belanda berikut:137 • PT Agro Wana Lestari Bukit Santuai Mill (lewat Victory Tropical Oil/GAR, Wilmar) • Karya Makmur Sejahtera (lewat Victory Tropical Oil/GAR, Wilmar) • PT Agro Indomas Sungai Purun POM (lewat ICOF, GAR, Wilmar) • PT Agro Indomas Terawan POM (lewat ICOF, GAR, Wilmar) • Agro Bukit (lewat Wilmar)

Data Singkat Kelompok Perusahaan Dato’ Lee Yeow Chor IOI CEO

Goodhope adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit, anak perusahaan Carson Cumberbatch, seorang Konglomerat yang memulai usahanya sebagai produsen kopi dan karet di Sri Lanka pada abad ke-19 dan kini bergerak di berbagai bidang di Asia Tenggara termasuk di bidang perhotelan, real estate dan pabrik bir.136

Pelanggaran kebijakan IOI • Deforestasi: pembukaan hutan primer di Papua (PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa, Papua) • Gambut: pengembangan perkebunan di lahan gambut (PT Nabire Baru, Papua) • Eksploitasi: mengambil alih tanah adat tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dan menggunakan aparat keamanan negara untuk menindas penentangan masyarakat setempat (PT Nabire Baru, Papua)

24


Perusahaan: Goodhope Asia Holdings Ltd Kelompok usaha: Carson Cumberbatch PLC Kantor pusat: Sri Lanka (Goodhope Asia Holdings Ltd didirikan di Singapura) Terdaftar di bursa: Carson Cumberbatch terdaftar di Bursa Efek Kolombo (Sri Lanka) Anggota RSPO: Ya138 Carson Cumberbatch PLC menguasai 53,3% saham di Goodhope Asia Holdings Ltd, bersama satu perusahaan Carson Cumberbatch Group lainnya, yaitu Bukit Darah PLC, yang menguasai 35,6% saham. Bukit Darah sendiri adalah perusahaan holding yang menguasai 45,7% saham Carson Cumberbatch.139

Perkebunan dan pabrik Goodhope menguasai 15 konsesi kelapa sawit di Indonesia, di provinsi Kalimantan Barat, Selatan, Tengah dan Timur serta di Papua.140 Perusahaan ini juga memiliki empat konsesi di Malaysia.141

“Tidak ada pembangunan di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah dengan nilai konservasi tinggi dan area StokKarbon Tinggi. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kawasan hutan dan daerah lahan gambut dengan stok karbon tinggi, seperti yang diidentifikasi dalam assesmen nilai Konservasi Tinggi dan Penilaian Stok Karbon Tinggi. [...] Kebijakan ini akan efektif untuk implementasi dari sekarang.”

2014, PT Nabire Baru. ©Yerisiam

Edi Suhardi, Direktur Konservasi dan Kebijakan Pembangunan yang berkelanjutan, 4 Mei 2013.

13 Oktober 2008, Papua: Jalan perambah hutan dekat Nabire. ©Rante/Greenpeace

Penguasaan lahan: 132.463 hektar Area tanam: 69.502 hektar Area yang siap berproduksi: 54.961 hektar Area yang belum berproduksi: 14.542 hektar142 Dua konsesi Goodhope di Papua Barat, yaitu PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa, menguasai lahan masing-masing seluas 17.000 hektar dan 8.190 hektar.143 Ekstraksi kayu di dua konsesi ini dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama PT Sariwana Unggul Mandiri, yang tidak terdaftar sebagai anak perusahaan Carson Cumberbatch PLC dalam laporan tahunannya144 atau di situs Goodhope.145 Goodhope juga memiliki pabrik pengolahan minyak nabati dan lemak di Malaysia dan India.146 Goodhope menyatakan bahwa mereka memproduksi 234.270 ton CPO di tahun fiskal 2014/15.147 Carson Cumberbatch PLC, serta divisi agribisnis dan minyak serta lemaknya, bergerak dalam portofolio dan manajemen aset, pabrik bir, real estate, perhotelan dan jasa manajemen.148

Sikap terhadap Lingkungan Kebijakan lingkungan yang tercantum di situs Goodhope terbatas hanya pada penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang baik di daerah perkebunan dan pabrik serta komitmen untuk mengidentifikasi dan menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi. Perusahaan ini tidak mengeluarkan komitmen publik apapun untuk menghindari pembangunan perkebunan di kawasan hutan atau lahan gambut, atau untuk melaksanakan proses FPIC yang ketat dengan masyarakat adat atau masyarakat lainnya yang terkena dampak,149 meskipun mereka menyerahkan sebuah dokumen ke Greenpeace.

Komunikasi Kemajuan Tahunan 2015 Goodhope ke RSPO merujuk pada ‘Kode Etik Keberlanjutan,’ tapi tidak ditemukan dokumen dengan tajuk tersebut di domain publik, termasuk dalam laporan tahunan atau situs perusahaan atau di situs RSPO.150

Sertifikasi dan Transparansi Goodhope sudah menjadi anggota RSPO sejak tanggal 2 Desember 2014.151 Tiga perkebunan kelapa sawitnya sudah mendapatkan sertifikasi RSPO,152 dan dua fasilitas pengolahannya di Malaysia telah mendapat sertifikasi rantai pasok.153 Goodhope telah menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk mendapatkan sertifikasi RSPO penuh pada tahun 2019.154 Goodhope telah menyampaikan informasi kepada RSPO di bawah Prosedur Penanaman Baru untuk perkebunannya di Kalimantan, namun tidak ada peta konsesi atau rencana pengelolaan untuk konsesi di Papua yang tersedia di domain publik. Dokumentasi yang berkaitan dengan pengaduan tentang PT Nabire Baru, yang disampaikan kepada RSPO pada bulan April 2016, masih belum diunggah ke fasilitas telusur kasus di situs RSPO155 pada saat publikasi laporan ini, meskipun RSPO telah membahas kasus ini di komite pengaduannya dan berupaya melakukan pertemuan dengan perusahaan.156 Laporan Komunikasi Kemajuan Tahunan 2015 Goodhope ke RSPO menghilangkan informasi penting dan relevan. Perusahaan ini mengklaim bahwa tidak ada sengketa lahan yang terjadi, meskipun saat ini tengah berlangsung sengketa besar di konsesi PT Nabire Baru (lihat di bawah).157

25

12 Mei 2016, PT Nabire Baru: Sekelompok pemuda Yerisiam melakukan protes atas terjadinya penebangan lahan di wilayah konsesi. ©Yerisiam

“Komponen FPIC yang telah diintegrasikan ke dalam proses perolehan/pemilikan tanah (deskripsi dari sesi kesadaran pada kedua aspek positif dan negatif dari pembangunan), dengan kerjasama dari pihak netral termasuk politisi lokal, Petugas Kecamatan, Polda dan satuan Angkatan Darat.” Public Summary Report ‘New Plantings Assessment: PT Nabire Baru’ July 2011

STUDI KASUS: NABIRE BARU Nama konsesi: PT Nabire Baru Lokasi: Nabire, Papua

Pelanggaran kebijakan IOI • Deforestasi hutan primer dan lahan gambut, penyimpangan izin termasuk pembangunan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kegagalan untuk mengikuti proses FPIC yang benar dan penggunaan kekuatan yang berlebihan termasuk penggunaan aparat keamanan negara menjadikan Goodhope melanggar kebijakan IOI

Analisis Pemetaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch • Peta tutupan lahan Kementerian LHK menunjukkan bahwa di tahun 2011 konsesi ini masih didominasi oleh hutan. • Pada tahun 2013, peta Kementerian LHK menunjukkan adanya pembukaan beberapa ribu hektar kawasan hutan, yang sebagian besar adalah hutan primer, termasuk gambut berhutan

Deforestasi Sampai pertengahan tahun 2016 diyakini deforestasi masih berlangsung, dengan citra Landsat menunjukkan setidaknya 70% dari konsesi PT Nabire Baru telah dibuka atau dibagi menjadi blokblok perkebunan.158

26


Gambut Konsesi ini mencakup ribuan hektar lahan gambut, yang tidak dikecualikan dari area yang dibuka.

Penyimpangan izin termasuk belum adanya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan PT Nabire Baru mulai beroperasi pada tahun 2010 dengan menggunakan izin yang diterbitkan tahun 2008. Namun, perusahaan belum memenuhi semua persyaratan untuk penerbitan izin menurut peraturan yang berlaku pada saat itu;159 khususnya, belum dilakukannya AMDAL.160 Izin lokasi dari Bupati Nabire161 diterbitkan delapan belas bulan kemudian, dan perusahaan mulai membuka lahan, masih tanpa AMDAL. Konsultasi publik pertama untuk AMDAL berlangsung pada bulan April 2013.162 Izin Lingkungan PT Baru Nabire akhirnya disetujui oleh Gubernur pada tanggal 26 Agustus 2014.163 Pada bulan Oktober 2015 kelompok adat Yerisiam Gua melayangkan sengketa hukum terhadap izin ini di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).164 Para hakim tidak membuat keputusan tentang legalitas izin, setelah menyatakan kasus tidak diterima karena batas 90 hari untuk pengajuan banding terhadap keputusan pemerintah telah lewat.165 Pada tanggal 25 Maret 2016, hanya satu minggu sebelum pengadilan mengambil keputusan, Desa Sima yang terletak di dalam konsesi PT Nabire Baru dihantam banjir besar yang menggenangi 56 rumah, memaksa warga untuk meninggalkan desa. 166 Masyarakat setempat menghubungkan banjir tersebut dengan

deforestasi untuk membangun perkebunan kelapa sawit, dan mengklaim bahwa banjir telah terjadi berulang kali sejak pembukaan hutan dimulai,167 beberapa tahun sebelum AMDAL disetujui. Sebuah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang menyeluruh sebenarnya diharapkan sudah dilakukan untuk mengantisipasi risiko banjir dan hanya merekomendasikan jalannya pembangunan perkebunan jika telah ditemukan cara untuk mengurangi risiko ini.

Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa paksaan (FPIC) Terjadi perlawanan yang berlanjut terhadap operasi PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa yang bersebelahan dengan konsesi Goodhope terus disuarakan oleh masyarakat adat setempat dari suku Yerisiam.168 Aktivis adat lokal menuduh bahwa PT Nabire Baru tidak mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan masyarakat, dan hanya memiliki izin penebangan selektif, yang akan membawa dampak jauh lebih sedikit terhadap masyarakat setempat.169 Pada tanggal 26 Oktober 2015, warga suku Waoha, bersamasama dengan warga lain dari suku Yerisiam, memasang spanduk dan umbul-umbul adat untuk mencegah PT Nabire Baru membuka 1.000 hektar hutan, dengan menggunakan praktik hukum adat yang dikenal sebagai sasi. Tampaknya ada beberapa warga suku tersebut telah menandatangani penyerahan daerah tersebut kepada PT Nabire Baru tanpa terlebih dahulu merundingkannya untuk mendapat persetujuan warga.170 Pada tanggal 12 April 2016 sengketa lebih lanjut timbul ketika perusahaan mulai membuka lahan untuk kebun plasma, termasuk membuka hutan sagu Jarae dan Manawari, yang merupakan situs keramat bagi masyarakat Yerisiam dan sumber makanan yang penting.171 Aparat keamanan bersenjata lengkap dilaporkan hadir saat hutan sagu ditebangi.172

Penggunaan kekuatan yang berlebihan termasuk penggunaan aparat keamanan negara PT Nabire Baru telah menggunakan aparat keamanan negara untuk mengamankan perkebunannya, dan hal ini telah menimbulkan serangkaian aksi kekerasan atau intimidasi, yang sering kali dilaporkan ditujukan kepada warga masyarakat yang menentang perkebunan. 173

Tuduhannya mencakup: 1. Di bulan Juni 2013, pemilik tanah adat sekaligus karyawan bernama Titus Money diborgol dan dianiaya setelah memprotes keterlambatan pembayaran upah174. 2. Aparat keamanan menodongkan senjata ke dan mengancam akan menembak Immanuel Monei, seorang pemilik tanah adat, ketika ia menyuarakan pengaduan bahwa PT Nabire Baru tidak menghormati nota kesepahaman yang menjanjikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dalam pekerjaan konstruksi.175 3. Aparat keamanan menghancurkan rumah Yunus Money, yang menyebabkan keluarganya harus melarikan diri ke hutan karena takut, mungkin sebagai tanggapan atas keterlibatan Yunus dalam protes masyarakat sebelumnya terhadap pendekatan agresif yang digunakan Brimob.176

Pengaduan ke RSPO Masalah-masalah pengambilalihan lahan tanpa persetujuan, deforestasi, banjir, perusakan tempat-tempat keramat serta penggunaan aparat keamanan negara sebagai penjaga keamanan perusahaan adalah subjek dari pengaduan ke RSPO tentang Goodhope yang dibawa oleh LSM Yayasan Pusaka dan warga suku Yerisiam pada tanggal 19 April 2016. Pengaduan tersebut belum ditayangkan di situs RSPO sampai dengan saat laporan ini dipublikasi.

Pernyataan IOI ‘Berdasarkan informasi yang kami terima dari Greenpeace kami telah mengontak pemasok pihak ketiga kami dan meminta dengan segera informasi terbaru tentang temuan-temuan ini. Sejumlah pemasok telah memberikan info terbaru tentang bagaimana mereka berhubungan dengan [Goodhope]’ 177

Pernyataan Pedagang Dalam surel-surelnya ke Greenpeace tanggal 20 September 2016, GAR dan Wilmar membenarkan bahwa mereka masih memiliki hubungan dagang dengan Goodhope.178 Wilmar menyatakan bahwa mereka telah mendorong perusahaan, dan hasil pemantauan menunjukkan bahwa pembangunan telah dihentikan sejak tahun 2015 yang lalu, meskipun kasus ini tidak tercantum dalam daftar pengaduannya saat ini.179 GAR menyatakan bahwa studi kasus ini adalah informasi yang baru. September 2013, PT Nabire Baru: Pembersihan tanaman sagu. ©Yerisiam 22 Februari 2015, PT Nabire Baru: Peneliti Greenpeace mendokumentasikan lokasi hutan yang telah gundul di Wami, distrik Yaur. ©Greenpeace

27

21 Mei 2016, PT Nabire Baru: Sebuah eskavator terjebak setelah membersihkan pohon-pohon sagu, didokumentasikan oleh anggota komunitas Yerisaim di Manawari, distrik Yaur. © Yerisiam 25 Maret 2016, PT Nabire Baru: Banjir. © Yerisiam November 2014, PT Nabire Baru: Pembabatan hutan di Wami, Yaur District © Yerisiam

28


Peta: Tutupan Hutan 2013 Tutupan Hutan 2011 Batas konsesi Deforestasi 2011-2013 Latar Belakang gambar satelit adalah landsat 8

Musim Mas menyatakan bahwa mereka tidak membeli dari pabrik Goodhope di Papua, namun akan ‘menindaklanjuti proses mendorong perusahaan terkait operasi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.’180

Pernyataan perusahaan Greenpeace telah menghubungi Goodhope sebelum publikasi laporan ini untuk mendapatkan konfirmasi atas temuantemuannya. Dalam salah satu balasan surelnya,181 Goodhope menyatakan bahwa ‘Goodhope Indonesia belum menjual CPO apapun ke korporasi IOI.’ Pihak perusahaan gagal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum tentang kepatuhan terhadap kebijakan terkait deforestasi atau pembangunan lahan gambut yang diberlakukan sama oleh kebijakan para pedagang langsungnya. Tanggapan tersebut gagal untuk menanggapi tuduhan pembukaan hutan primer, namun mengklaim telah mengadopsi komitmen Nihil Gambut pada tahun 2010,182 dan kebijakan Nol Deforestasi berdasarkan Penilaian Stock Karbon Tinggi di awal tahun 2013,183 yang – jika dilihat di atas kertas - akan menempatkannya di garda depan dalam hal komitmen kebijakan, apabila praktiknya tidak ikut dinilai. Tanggapan perusahaan tidak membahas tuduhan pengembangan lahan gambut di PT Nabire Baru, tetapi perusahaan memberikan laporan Penilaian Penanaman Baru tahun 2011. Laporan, yang menggunakan peta RepPPProT tahun 1990 untuk menghasilkan peta awal untuk membantu proses identifikasi HCV, tidak menemukan tanah gambut di daerah yang akan dikembangkan, namun menyatakan bahwa ‘survei tanah yang lebih rinci akan dilakukan sebelum pengembangan perkebunan dimulai’;184 dokumen ini masih belum diberikan. Mengenai masalah-masalah sosial, termasuk menghormati prinsip FPIC, perusahaan mengklaim mematuhinya. Memang, menurut laporan Penilaian Penanaman Baru tahun 2011 untuk PT Nabire Baru, ‘PT NB tengah dalam proses negosiasi dengan pemilik tanah adat untuk memperoleh lahan perluasan

perkebunan. Proses ini dimulai pada tahun 2011 dan kesepakatan tengah dirundingkan kemudian akan dituntaskan sebelum penanaman selesai. Komponen FPIC telah diintegrasikan ke dalam proses pembebasan tanah (deskripsi sesi kesadaran pada kedua aspek positif dan negatif dari pembangunan), lewat kerjasama dengan pihak netral yang independen termasuk politisi lokal, Petugas Kecamatan, Polda dan ABRI.185 Perlu dicatat bahwa hal ini bertentangan P&C RSPO 2.2.6. Saat ditanya oleh Greenpeace tentang penggunaan aparat militer negara, perusahaan mengklaim bahwa situasinya rumit dan mencakup masalah keamanan regional. Perwakilan Goodhope menyatakan bahwa, sebagai bagian dari proses FPIC, masyarakat mengakui bahwa kehadiran aparat keamanan tidak bersifat represif atau mengintimidasi namun untuk menjaga keselamatan dan keamanan orang-orang.186 Sehubungan dengan pengaduan pada RSPO yang diajukan PUSAKA, saat ditanya oleh Greenpeace tentang kasus ini, pihak perusahaan mengklaim bahwa akar sengketa adalah bukan ada FPIC atau sengketa murni lahan masyarakat, namun tuntutantuntutan pribadi yang tidak dapat disetujui perusahaan.187 Dalam sebuah surelnya, pihak perusahaan menyatakan ‘Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut dan kekhawatiran-kekhawatiran dalam keluhan yang diajukan Pusaka dan diangkat oleh FPP, RSPO telah memainkan peran sebagai fasilitator dalam penyelesaian keluhan dan tuduhan tersebut dengan mengadakan beberapa pertemuan dan merencanakan verifikasi lapangan yang dijadwalkan berlangsung pada 26-29 September 2016.’188 Mengenai transparansi, menyuarakan tanggapan dari ANJ, Goodhope menjawab: ‘Harap dicatat bahwa karena penerbitan surat dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan surat terbaru dari Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai klarifikasi atas surat menteri sebelumnya (lihat surat terlampir di bawah), membagi dan mempublikasikan e-peta atau lokasi georeferensi dilarang atau harus disetujui oleh pihak berwenang. Goodhope harus mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah Indonesia’.189

29

L

30 Mei 2015, PT PP Lonsum Kedang Makmur: 0°24’37.21”S 116°3’11.48”E Kanal pengering, puing-puing pohon bekas terbakar terlihat diantara tanda-tanda pembangunan yang baru dilakukan. ©Aidenvironment

30


INDOFOOD/SALIM GROUP

LONSUM GUNUNG MELAYU MILL CHANNAHON

LONDON SUMATERA INDONESIA TBK BEGERPANG MILL

REXDALE

BELANI ELOK MILL DOLOK MILL

ROTTERDAM

PAHU MAKMUR MILL WORMERVEER

INDONESIA TURANGIE MILL PT SEJATI PALMA SEJAHTERA

Kebijakan Keberlanjutan IOI Seluruh ketentuan dalam kebijakan ini berlaku untuk semua pemasok pihak ketiga dalam rantai pasokan kami. • Memastikan tidak ada deforestasi di wilayah dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS). • Melindungi daerah gambut berapapun kedalamannya dalam pembangunan baru. • Tidak melakukan pembakaran untuk seluruh penanaman maupun penanaman kembali kelapa sawit • Menghapus segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak.


PT Indofood CBP Sukses Makmur (Indofood) adalah salah satu konglomerat makanan yang terintegrasi, yang berkiprah dari bidang perkebunan kelapa sawit sampai dengan pabrik tepung terigu dan divisi produk konsumen, termasuk salah satu produsen mie instan terbesar di dunia (Indomie), dan juga bergerak di bidang produk susu, makanan ringan dan minuman.190 Indofood merupakan perusahaan patungan dengan PepsiCo sebagai produsen tunggal merek PepsiCo191 di Indonesia dan memiliki saham patungan sebesar 50/50 dengan Nestle, PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia. 192

Pelanggaran kebijakan IOI • Deforestasi: pembukaan lahan yang cukup luas di tahun 2013-2014, termasuk pembukaan 1.000 Ha hutan primer; peringatan berbasis satelit menunjukkan terus berlangsungnya pembukaan lahan di tahun 2016 (Isuy

Makmur/Kedang Makmur, Kalimantan Timur) • Gambut: kemungkinan deforestasi di lahan gambut (Isuy Makmur / Kedang Makmur, Kalimantan Timur) • Kebakaran: kebakaran yang marak selama tahun 2014 dan 2015, termasuk di kawasan hutan primer yang dibuka (Isuy Makmur/Kedang Makmur, Kalimantan Timur) • Eksploitasi: penggunaan pekerja anak, membayar di bawah upah minimum dan pelanggaran standar kesehatan dan keselamatan pekerja (konsesi PT Lonsum, Sumatera Utara)

Keterkaitan dengan IOI Dashboard lacak balak IOI Loders Croklaan menunjukkan pembelian dari pabrik Pahu Makmur yang profilnya bisa dilihat di bawah, serta dari pabrik Pahu Makmur milik Indofood (London Sumatera) di konsesi Pahu Makmur, yang bersebelahan dengan Kedang Makmur/Isuy Makmur. IOI Loders Croklaan membeli minyak ini dari Inter-Continental Oils dan Fats (ICOF, sayap bisnis hilir Musim Mas) setidaknya antara kuartal ke-2 tahun 2015 dan kuartal ke-1 tahun 2016 untuk kilang Rotterdam dan Wormerveer-nya.193 IOI Loders Croklaan juga membeli dari pabrik Lonsum dan Salim lewat ICOF/Musim Mas, GAR dan Wilmar.

Data singkat kelompok usaha Indofood merupakan bagian dari Salim Group, yang dipimpin oleh Anthoni Salim, yang memegang saham mayoritas di Indofood melalui First Pacific Company dan CAB Holdings.194 Salim Group yang memiliki struktur longgar ini juga memegang konsesi kelapa sawit yang luas melalui perusahaan-perusahaan lain, termasuk Gunta Samba Group.

Perkebunan dan pabrik Anak perusahaan di bidang pertanian Indofood Agri Resources Ltd (IndoAgri) adalah salah satu perusahaan minyak sawit terintegrasi terbesar di Indonesia. IndoAgri berkantor pusat di Indonesia dan terdaftar di bursa efek

31

Singapura. IndoAgri memiliki dua anak perusahaan pelaksana, yaitu PT Salim Ivomas Pratama (Salim Ivomas) dan PT PP London Sumatra Indonesia (Lonsum), yang dilaporkan sebagai anak perusahaan dari Salim Ivomas dalam laporan keuangannya.195 IndoAgri menguasai perkebunan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan di Kalimantan Barat, Tengah dan Timur.196 Perusahaan ini memiliki 246.000 hektar kebun kelapa sawit di Indonesia yang telah ditanami sampai akhir 2015, ditambah 90.000 hektar kebun plasma (termasuk sejumlah perkebunan karet yang tidak disebutkan luasnya).197 Sampai tanggal 31 Desember 2015, IndoAgri memiliki dan mengoperasikan 24 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas pengolahan TBS gabungan sebesar 6,4 juta ton per tahun.198 Perusahaan ini memiliki output TBS tahunan sebanyak 4,7 juta ton199 dan 1 juta ton minyak sawit mentah (CPO).200

Sikap terhadap Lingkungan IndoAgri adalah perusahaan minyak sawit swasta terbesar Indonesia yang belum memiliki kebijakan ‘Tanpa Deforestasi, Tanpa Pembangunan di Lahan Gambut, Tanpa Eksploitasi’ (NDPE) yang komprehensif. Kebijakan keberlanjutan perusahaan masih lemah jika dibandingkan dengan kebijakan sejumlah perusahaan lain. Kebijakan untuk perkebunannya sendiri termasuk komitmen untuk tidak membuka area HCV, tidak ada budidaya di lahan gambut dan pelestarian hutan primer, tetapi tidak memiliki komitmen apapun untuk melindungi hutan dengan stok karbon tinggi (HCS) dan tidak memiliki ketentuan yang layak untuk hak-hak buruh seperti konvensi ILO atau prinsip-prinsip panduan PBB.201 Kebijakan pengadaan bahan baku IndoAgri untuk pemasok pihak ketiganya memungkinkan penanaman di lahan gambut dengan kedalaman sampai 3 meter, dan gagal untuk meluaskan ketentuan-ketentuan untuk FPIC, sehingga menjadikannya lebih lemah dari kebijakan keberlanjutannya untuk perkebunannya sendiri202

Sertifikasi dan Transparansi Anak perusahaan IndoAgri PT London Sumatera Indonesia203 dan PT Salim Ivomas Pratama204 merupakan anggota RSPO, tetapi perusahaan-perusahaan lain dalam Salim Group bukan anggota. Kedua perusahaan ini telah menyerahkan Laporan Komunikasi Kemajuan Tahunan 2015 (ACOP 2015) tetapi tidak membuka peta konsesi mereka kepada publik.

Sertifikasi RSPO IndoAgri memproduksi 377.000 ton CPO bersertifikat di tahun 2015.205 Dua puluh tujuh (27) dari 82 konsesinya dan 9 dari 24 pabrik minyak sawitnya telah disertifikasi di tahun 2015.206 IndoAgri memiliki target mendapatkan sertifikasi penuh untuk perkebunan dan plasmanya di tahun 2019.207 RSPO telah mengembalikan Prosedur Penanaman Baru (NPP) untuk Isuy Makmur karena ketidaklengkapan dokumen.208 Pada saat penulisan, dokumen ini (jika diajukan kembali) tidak tersedia di situs RSPO, meskipun pembangunan yang jelas tidak memenuhi persyaratan telah dimulai pada tahun 2013 (lihat studi kasus di bawah).

32


Peta: Batas konsesi Gambut Titik Kebakaran 2015 Titik Kebakaran 2016 Latar Belakang gambar satelit adalah landsat 8

STUDI KASUS: ISUY MAKMUR/KEDANG MAKMUR Nama Konsesi: Isuy Makmur atau Kedang Makmur209 Lokasi: Kutai Barat, Kalimantan Timur

Pelanggaran kebijakan IOI • Deforestasi baru-baru ini, termasuk pembukaan hutan primer, dan pengembangan lahan gambut menjadikan Indofood melanggar kebijakan IOI. • Kebakaran yang luas menimbulkan pertanyaan tentang salah pengelolaan.

Analisis Pemetaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch • Peringatan GLAD menunjukkan terus berlanjutnya pembukaan lahan di konsesi tersebut di tahun 2016. • Pemetaan perkebunan berbasis satelit GFW dari tahun 2013-2014 menunjukkan area luas yang baru dibuka di dalam konsesi dan di luar batas barat laut, termasuk area yang ditampilkan sebagai hutan rawa primer di tahun 2013 dalam pemetaan tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. • Konsesi ini memiliki lebih dari 100 titik api selama tahun 2015, termasuk di kawasan hutan primer yang telah dibuka. • Sebagian besar area konsesi dipetakan sebagai gambut dengan kedalaman yang tidak diketahui.

Deforestasi Sebuah investigasi oleh Aidenvironment di tahun 2015 mendapati bahwa PT Lonsum telah membuka sekitar 1.000 Ha lahan di dalam konsesinya selama tahun 2013 dan 2014 yang dulunya ditampilkan sebagai hutan primer pada peta tutupan lahan Kementerian LHK. IndoAgri mengklaim tanah itu adalah hutan sekunder, tetapi tidak memberikan bukti-bukti untuk klaimnya itu. Analisis Aidenvironment menunjukkan total pembukaan berbagai jenis hutan seluas sekitar 4.600 Ha di dalam konsesinya, serta kebakaran yang marak terjadi.210 Deforestasi menjadikan perusahaan melanggar kebijakan keberlanjutan IOI Loders Croklaan.

STUDI KASUS: KONSESI LONSUM DI SUMATRA UTARA

Nama konsesi: Dirahasiakan untuk melindungi para pekerja Lokasi: Sumatra Utara

Pelanggaran kebijakan IOI • Penggunaan pekerja anak dan eksploitasi tenaga kerja menjadikan Indofood melanggar kebijakan IOI.

Eksploitasi/penganiayaan terhadap tenaga kerja dan pekerja anak Sebuah investigasi di tahun 2015 terhadap dua perkebunan PT Lonsum di Sumatera Utara menemukan bukti-bukti terjadinya praktik tenaga kerja yang buruk oleh IndoAgri, termasuk pekerja anak, upah yang sangat rendah (lebih rendah dari upah minimum regional), pekerja menggunakan pestisida yang melanggar Prinsip

dan Kriteria RSPO dan tanpa menggunakan peralatan keselamatan yang sesuai, dan sistem kuota yang mendorong peningkatan penggunaan tenaga kerja informal (termasuk pekerja membawa istri dan anak-anak mereka untuk membantu memenuhi kuota).211 Penelitian ini dilaporkan oleh OPPUK, Rainforest Action Network (RAN) dan International Labor Relations Forum (ILRF). IndoAgri sejauh ini menolak mengomentari temuantemuan dalam laporan tersebut, dan pelanggan hilir sudah enggan untuk berurusan dengan perusahaan dalam hal ini atau untuk menuntut perusahaan menyelidiki kondisi tenaga kerja di perkebunannya sendiri. Sebuah Penilaian Kepatuhan RSPO dilakukan pada pabrik ketiga dan basis pasokan Lonsum di Sumatera Utara untuk mengkaji masalah yang diangkat. Penilaian terhadap pabrik Gunung Melayu, dan basis pasokannya dari perkebunan Gunung Melayu dan Sei Rumbiya ini, membenarkan terjadinya pelanggaran standar kesehatan dan keselamatan, terutama di sekitar penggunaan pestisida, termasuk satu pekerja yang terus-menerus disuruh melakukan penyemprotan setidaknya selama tiga bulan tanpa mengindahkan masalah kesehatan. Penilaian ini juga menemukan bukti tidak langsung dari penggunaan tenaga kerja informal termasuk anggota keluarga pemanen, dan diskriminasi gender dalam tunjangan pekerja.212

Pernyataan IOI ‘[Indofood] sudah dilaporkan dalam daftar keluhan pemasok pihak ketiga kami yang dipantai oleh departemen berkelanjutan. Kami juga telah meminta pemasok pihak ketiga kami untuk memberikan perkembangan terbaru.’213

Pernyataan Pedagang Dalam surel ke Greenpeace tanggal 20 September 2016, Musim Mas mengindikasikan bahwa mereka telah melibatkan manajemen puncak di Indofood pada bulan Juni 2016 mengenai masalah tenaga kerja yang terdokumentasi ini dan mendorong perusahaan untuk menjalani proses RSPO. Musim Mas belum menyatakan bahwa mereka telah menangguhkan perdagangan.214 Meskipun IOI hanya membeli produk sawit dari Indofood lewat Musim Mas, area yang disebutkan dalam studi-studi kasus di atas adalah juga rantai pasok Wilmar dan GAR. Wilmar telah melibatkan Indofood pada masalah-masalah pembukaan lahan yang dilakukan sejak bulan September 2015, namun menyatakan bahwa tidak ada pembukaan lahan lebih lanjut oleh perusahaan sejak akhir tahun 2015, menurut ‘mitra independennya’ yang tidak disebutkan namanya. Dalam menanggapi masalah-masalah tenaga kerja, sambil terus memantau dan terlibat dalam kasus ini, Wilmar lebih suka membiarkan proses RSPO ‘berjalan sebagaimana mestinya’.215 Wilmar belum menyatakan bahwa mereka telah menangguhkan perdagangannya. GAR menyatakan bahwa mereka telah ‘memulai keterlibatan dengan RAN, OPPUK dan Indoagri/ Lonsum’,216 namun belum memperbarui dashboard keluhannya dengan kasus ini dan juga belum menunjukkan penangguhan perdagangan manapun.’217

Pernyataan perusahaan Greenpeace telah menghubungi Indofood sebelum mempublikasikan laporan ini untuk mendapatkan konfirmasi atas temuan-temuannya. Pada saat laporan ini dipublikasikan, Greenpeace belum menerima tanggapan apapun dari pihak perusahaan.

33

“Korindo telah mempraktikan ‘tidak untuk deforestasi, Tidak untuk Gambut, Tidak untuk Eksploitasi’, ini Sesuai dengan semua peraturan yang terkait dengan perkebunan kelapa dari pemerintah Indonesia ” Korindo, 23 September 2016 34


27 Maret 2013, PT Berkat Citra Abadi: 6°48’33.6”S 140°30’14.58”E Sebuah jalan perambah membelah hutan di wilayah konsesi milik perusahaan kelapa sawit Korindo di Merauke, Papua. © Rante/Greenpeace

KORINDO CHANNAHON

TUNAS SAWA ERMA A TUNAS SAWA ERMA B

REXDALE ROTTERDAM WORMERVEER Kebijakan Keberlanjutan IOI Seluruh ketentuan dalam kebijakan ini berlaku untuk semua pemasok pihak ketiga dalam rantai pasokan kami. • Memastikan tidak ada deforestasi di wilayah pada area dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS). • Tidak melakukan pembakaran dalam seluruh penanaman dan penanaman kembali kelapa sawit


Keterkaitan dengan IOI Antara kuartal ke-2 tahun 2015 dan kuartal ke-1 tahun 2016, IOI Loders Croklaan membeli produk dari perusahaan Tunas Sawa Erma A dan B milik Korindo di Papua melalui Wilmar dan ICOF (Musim Mas), meskipun perusahaan induk pabrik-pabrik ini dalam data IOI Loders Croklaan terdaftar sebagai Tradisi Group. 221

Data singkat kelompok usaha Kelompok usaha: Korindo Kantor pusat: Indonesia Terdaftar di bursa: Tidak Anggota RSPO: Tidak

Perkebunan dan pabrik

Korindo adalah perusahaan swasta yang hanya mempublikasikan sedikit informasi keuangan dan kepemilikan. Perusahaan ini dikendalikan oleh keluarga Seung dari Korea Selatan. Kiprah bisnis selain minyak sawit mencakup penebangan, pulp dan kertas, serta produk-produk kayu.

Korindo memegang delapan konsesi kelapa sawit, tujuh di Papua dan satu di Maluku Utara, dengan total luas lahan 159.600 hektar. Pabrik Tunas Sawa Erma milik Korindo memproduksi 109.000 ton CPO dan 23.800 ton PKO pada tahun itu sampai bulan September 2015. 222

Pelanggaran kebijakan IOI

Sikap terhadap lingkungan

• Deforestasi: 50.000 hektar hutan primer dan hutan sekunder dalam konsesi Korindo di Papua telah dibuka • Kebakaran: Penggunaan secara api secara nyata untuk pembukaan lahan

Korindo belum menerbitkan kebijakan keberlanjutan khusus apapun berkaitan dengan operasi kelapa sawit dan kehutanannya. Anak perusahaan Korindo PT Tunas Sawa Erma, yang menguasai tiga perkebunan di Papua, mengumumkan pada tanggal 9 Agustus 2016 moratorium pembangunan selama tiga bulan sambil menyusun kebijakan ‘Tanpa Deforestasi, Tanpa Pengembangan di Lahan Gambut, Tanpa Eksploitasi’ (NDPE) yang komprehensif dan melakukan pelibatan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan setelah munculnya tekanan dari para pelanggan Wilmar dan Musim Mas.223 Pada saat penulisan laporan, Korindo belum mengumumkan adanya penangguhan pembangunan atau pengenalan kebijakan NDPE di konsesi-konsesi milik mereka yang lain. Sebuah investigasi di tahun 2016 menemukan bahwa secara keseluruhan, Korindo telah menghancurkan 50.000 hektar hutan di dalam konsesi kelapa sawitnya, di mana 30.000 Ha di antaranya telah dihancurkan sejak tahun 2013.224 Korindo tampaknya secara sistematis menggunakan api di semua konsesinya dan bertanggung jawab atas kemunculan 495 titik api di dalam konsesi-konsesi yang tengah dikembangkan hanya selama tahun 2015 saja.225

Meskipun IOI telah menyatakan di awal bulan September 2016 bahwa pemasok pihak ketiganya telah ‘memutuskan untuk sementara waktu menghentikan sumber dari Korindo’218, keputusan ini (bukan oleh IOI sendiri, tapi oleh pemasoknya) baru diambil setelah kegiatan Korindo dibuka ke publik, meskipun tuduhan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya tentang perkebunan Korindo di Papua sudah tersedia dalam domain publik selama beberapa saat219. Greenpeace pertama kali mengangkat kekhawatiran tentang perusahaan dan kelompok usaha ini pada tahun 2004.220 Jelas, setiap keputusan untuk kembali melibatkan perusahaan ini oleh salah satu pedagang minyak sawit besar harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, dan dapat diverifikasi tentang reformasi yang mendalam dan tulus dalam model bisnis kelompok perusahaan Korindo.

35

“Korindo tidak pernah berkomitmen mengenai pembakaran atau bahkan upaya untuk melakukannya di perkebunan kelapa sawit sendiri untuk tujuan pembukaan lahan” Korindo, 23 September 2016

26 Maret 2013, PT Berkat Citra Abadi: 6°49’03.6”S 140°31’14.28”E Asap mengepul dari deretan pohon akibat pembersihan hutan di wilayah konsesi milik perusahaan kelapa sawit Korindo di Merauke, Papua. ©Rante/Greenpeace

36


37

STUDI KASUS: DONGIN PRABHAWA Nama konsesi: PT Dongin Prabhawa Lokasi: Mappi/Merauke, Papua

Pelanggaran kebijakan IOI • Deforestasi hutan primer dan hutan sekunder menjadikan Korindo melanggar kebijakan IOI • Penggunaan api secara sengaja untuk membuka lahan melanggar kebijakan IOI dan hukum Indonesia

Deforestasi PT Dongin Prabhawa telah membuka total 6.700 hektar hutan pada periode dari tahun 2011 hingga bulan Mei 2016, di mana 2.900 hektar di antaranya adalah hutan primer. 226 Sebagian dari konsesi ini dipetakan sebagai Lanskap Hutan Utuh (Intact Forest Landscape) pada tahun 2013,227 yang berarti bahwa area ini mempunyai kepentingan konservasi khusus yang akan terganggu bahkan oleh pengembangan sebagian areanya.

Penggunaan api secara sengaja Adanya titik api di dalam konsesi sejak tahun 2013 menunjukkan bukti yang jelas bahwa Korindo menggunakan api untuk membersihkan biomassa dari lahan sebelum penanaman. Secara keseluruhan, tercatat ada 351 titik api di dalam konsesi PT Dongin Prabhawa dalam periode dari tahun 2013 sampai 2015 (43 di tahun 2013, 144 di tahun 2014 dan 164 di tahun 2015). Dalam periode 2013-2015, hampir tidak ada kebakaran di kawasan hutan di sekitar pembangunan perkebunan, dan juga tidak ada kebakaran di daerah-daerah yang sudah ditanami kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi hanya selama tahap pembukaan lahan.228 4 Juni 2016 PT Papua Agro Lestari ©Mighty 27 March 2013, PT Berkat Citra Abadi: 6°48’33.6”S 140°30’14.58”E Logging roads cut through forest in Korindo’s oil palm concession in Merauke, Papua. ©Rante/Greenpeace

38


Peta: Tutupan Hutan 2013 Batas konsesi Deforestasi 2011-2013 2015 Kebakaran Hot Spots 2016 Kebakaran Hot Spots Sinyal FORMA Latar Belakang gambar satelit adalah landsat 8

26 Maret 2013 PT Berkat Citra Abadi: 6°48’4”S 140°31’20”E Jalan pembatas yang memisahkan jejeran hutan yang telah dibersihkan dengan hutan hujan disekitarnya di wilayah konsesi kelapa sawit Korindo di Merauke, Papua. ©Rante/Greenpeace

STUDI KASUS: PAPUA AGRO LESTARI Nama konsesi: PT Papua Agro Lestari Lokasi: Boven Digoel, Papua

Pelanggaran kebijakan IOI • Pembukaan hutan primer, kegagalan untuk melakukan penilaian HCV dan penggunaan nyata api untuk membuka lahan menjadikan Korindo melanggar kebijakan IOI.

Analisis pemetaan dari Kepo Hutan dan Global Forest Watch • Konsesi PT Papua Agro Lestari hampir seluruhnya ditutupi oleh hutan primer pada tahun 2013, menurut peta tutupan lahan Kemen LHK.

Deforestasi Pada akhir 2015, sekitar 2.600 Ha hutan primer telah dibuka dan Korindo telah membuat blok-blok perkebunan di kawasan hutan primer seluas 2.300 Ha di sebelah timur daerah yang telah dibuka. Pada minggu pertama Juni 2016, perusahaan ini telah membuka 1.200 Ha dari daerah tersebut. Citra satelit dari bulan Juni 2016

menunjukkan tidak ada zona penyangga tepian sungai di sekitar area banjir, yang menunjukkan bahwa belum ada penilaian yang sesuai terhadap area bernilai konservasi tinggi.229

Penggunaan api secara sengaja Pembukaan lahan diiringi dengan pembakaran, dengan total 221 titik api tercatat antara bulan Agustus dan November 2015 kebanyakan terkonsentrasi di daerah yang baru-baru ini dibuka di bagian barat laut konsesi. Pada tahun 2013 dan 2014, sebelum pengembangan lahan dilakukan, tidak ada titik api tercatat di dalam konsesi ini. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi hanya selama tahap pembukaan lahan, memberikan bukti bahwa perusahaan menggunakan api untuk membersihkan biomassa dari lahan sebelum melakukan penanaman.

Pernyataan IOI Pada awal bulan September 2016, IOI melaporkan melalui media bahwa pemasok pihak ketiga mereka telah ‘memutuskan untuk sementara menghentikan sumber dari Korindo’,230 tapi gagal untuk membuat komitmen yang jelas sendiri untuk menghentikan pembelian dari perusahaan tersebut.’ Di bulan Agustus, 2016, pemasok kami menegaskan bahwa mereka telah terlibat dengan Korindo dan memutuskan untuk sementara menghentikan

39

Peta: Tutupan Hutan 2013 Tutupan Hutan 2011 Batas konsesi Gambut Titik Kebakaran 2015 Titik Kebakaran 2015 Sinyal FORMA Latar Belakang gambar satelit adalah landsat 8

sumber dari Korindo. Sementara itu pemasok pihak ketiga kami akan terus terlibat dengan Korindo untuk membantu Korindo mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebijakan pemasok pihak ketiga kami serta kebijakan minyak sawit berkelanjutan kami. Kami mendukung langkah pemasok pihak ketiga kami. Minyak yang sudah dikapalkan (in-transit) atau dikirimkan oleh pemasok pihak ketiga kami sebelum keputusan mereka untuk menghentikan pembelian dari Korindo, mungkin masih mengandung minyak dari Korindo dan karenanya bisa terdapat dalam rantai pasok kami dan di setiap produk Mass Balance (MB) RSPO yang dihasilkan di pabrik penyulingan kami. Dengan keputusan untuk menghentikan pembelian dari Korindo, peluang minyak Korindo ada dalam rantai pasok kami akan berkurang sampai nol pada waktunya.’231

Pernyataan Pedagang Sebuah laporan di bulan Agustus 2016 dari Aidenvironment melaporkan bahwa Wilmar dan Musim Mas telah menghentikan pembelian dari Korindo, masing-masing di bulan Juni dan Juli.232 Wilmar telah mengkonfirmasi, kepada Greenpeace dan di dashboard keluhannya,233 bahwa mereka telah menangguhkan pembelian; Musim Mas telah memulai ‘penangguhan pembelian’234 dari Korindo sementara Tunas Sawa Erma telah menyetujui

40


moratorium tiga bulan; Musim Mas terus berdialog dengan Korindo, dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan hal yang sama.235

Pernyataan perusahaan Greenpeace telah menghubungi Korindo sebelum mempublikasikan laporan ini untuk mendapatkan konfirmasi atas temuan-temuannya. Pada tanggal 23 September 2016, Korindo memberi tanggapan. Mereka memberikan dokumen, ‘Klarifikasi terhadap kesalahan informasi tentang Korindo’, tertanggal 23 September 2016, ‘untuk menyediakan bukti-bukti objektif yang menjelaskan mengapa pernyataan yang dibuat di laporan [Aidenvironment/Perkasa] sama sekali tidak dapat diterima’. Dalam pengarahan ini, mereka mengklaim: ‘Korindo telah mempraktikkan kebijakan ‘Tanpa Deforestasi, Tanpa Pengembangan di Lahan Gambut, Tanpa Eksploitasi ‘, sesuai dengan semua peraturan perkebunan kelapa sawit terkait dari Pemerintah Indonesia.’236 Mengenai adanya bukti penggunaan api yang meluas atau disengaja, perusahaan tersebut menyatakan: ‘Korindo tidak pernah melakukan pembakaran atau bahkan mencoba untuk melakukannya di perkebunan kelapa sawitnya sendiri untuk tujuan pembukaan lahan atau untuk keperluan lain.’237

TH PLANTATIONS/ LEMBAGA TABUNG HAJI TH PLANTATION GROUP KILANG KELAPA SAWIT KOTA BAHAGIA CHANNAHON

KILANG SAWIT LADANG PASIR BESAR KS BUKIT LAWIANG

PASIR GUDANG

MAMAHAT MILL PELITA GEDONG

REXDALE

SARIBAS ROTTERDAM

SUNGAI TENEGANG TH INDO PLANTATIONS (POM NYATO)

WORMERVEER

TH INDO PLANTATIONS (POM PULAI)

Kebijakan Keberlanjutan IOI Seluruh ketentuan dalam kebijakan ini berlaku untuk semua pemasok pihak ketiga dalam rantai pasokan kami. • Memastikan tidak ada deforestasi di wilayah dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS). • Melindungi kawasan gambut terlepas dari berapapun kedalamannya dalam pembangunan baru.


TH Plantations adalah sayap usaha Lembaga Tabung Haji,238 di bidang perkebunan, yaitu Dana Haji Malaysia, yang merupakan badan investasi milik pemerintah yang dibentuk untuk memfasilitasi warga Malaysia yang hendak menabung untuk keperluan ziarah ke Mekah239 Dana tersebut adalah lembaga nasional dengan jumlah deposan mencapai sekitar 8,6 juta.240

Pelanggaran kebijakan IOI • Deforestasi: peringatan deforestasi satelit menunjukkan adanya pembukaan hutan dari awal tahun 2015 (PT Persada Kencana Prima, Kalimantan Utara) • Gambut: pembukaan lahan gambut dalam di lanskap gambut prioritas (PT Persada Kencana Prima, Kalimantan Utara)

Keterkaitan dengan IOI Dari kuartal ke-2 tahun 2015 sampai kuartal ke-1 tahun 2016, IOI Loders Croklaan membeli minyak sawit atau minyak inti sawit langsung dari pabrik TH Plantations di Malaysia, yaitu Kilang Kelapa Sawit Kota Bahagia, Kilang Sawit Ladang Pasir Besar dan KS Bukit. IOI Loders Croklaan juga menunjukkan pembelian dari TH Plantation melalui AAA (Sungaitenegang241), Wilmar (Mamahat

Mill, Pelita Gedong, Saribas, TH Indo Plantations POM Nyato, TH Indo Plantations POM Pulai242) dan GAR (TH Indo Plantations POM Nyato). IOI Loders Croklaan menggunakan CPO dan PKO ini di kilang miliknya di Pasir Gudang, Channahon, Rexdale, Rotterdam dan Wormerveer.243 Data singkat kelompok usaha Perusahaan: TH Plantations Berhad Kelompok Usaha: Lembaga Tabung Haji Kantor Pusat: Malaysia Terdaftar di bursa: Bursa Efek Malaysia Anggota RSPO: Sebelumnya anggota tetapi keluar tak lama setelah bulan Oktober 2012, ketika perusahaan itu tercantum dalam daftar perusahaan yang belum menyampaikan ACOP-nya.244

Perkebunan TH Plantations adalah sayap usaha Lembaga Tabung Haji di bidang perkebunan. Di Malaysia dan Indonesia, TH Plantations memiliki konsesi seluas 104.500 Ha, yang 59.300 Ha di antaranya telah ditanami.245 Di Indonesia, TH Plantations mengakuisisi 93% kepemilikan PT Persada Kencana Prima (PT PKP) pada tahun 2013;246 PT PKP menguasai konsesi seluas 11.400 Ha dan belum berproduksi.247 TH Plantations memproduksi 797.600 ton TBS di tahun 2015.248 Bidang usaha lain yang diminati perusahaan ini adalah karet dan kayu.

Sikap terhadap lingkungan TH Plantations tidak memiliki kebijakan lingkungan formal yang tersedia di situsnya atau disebutkan dalam laporan tahunannya. Tapi, sudah ada sebuah kebijakan tanpa pembakaran.249 Bagian yang membicarakan masalah lingkungan di laporan tahunan 2015 perusahaan tidak menyebutkan konservasi hutan. Perusahaan ini bukan anggota RSPO dan tidak menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar pelaporan RSPO.

41

Peta: Tutupan Hutan 2013 Tutupan Hutan 2011 Batas konsesi Deforestasi 2011-2013 Gambut Alert GLAD alerts Sinyal FORMA Latar Belakang gambar satelit adalah landsat 8

21 Maret 2016, PT Persada Kencana Prima: 3°42’05.85”N 117°04’24.47”E Kanal pengering, penggundulan hutan yang baru saja terjadi dan bibit pohon kelapa sawit yang baru ditanam. ©Aidenvironment

42


21 Maret2016, PT Persada Kencana Prima: 3°42’06.29”N 117°03’52.33”E Pos penanda perkebunan, penggundulan hutan yang baru saja terjadi dan bibit pohon kelapa sawit yang baru ditanam. ©Aidenvironment

21 Maret 2016 PT Persada Kencana Prima: 3°42’06”N 117°03’50.36”E Sebuah eskavator tengah bekerja. ©Aidenvironment

STUDI KASUS: PERSADA KENCANA PRIMA Nama konsesi: PT Persada Kencana Prima Lokasi: Kalimantan Utara

Pelanggaran kebijakan • Deforestasi baru-baru ini dan pengembangan lahan gambut menjadikan TH Plantations melanggar kebijakan IOI.

Analisis Pemetaan Kepo Hutan dan Global Forest Watch • Hampir seluruh area konsesi (sekitar 10.000 hektar) berada di lahan gambut. Sebagian besar areal konsesi dipetakan sebagai hutan sekunder pada tahun 2013. • Peringatan GLAD menunjukkan adanya pembukaan lahan yang luas di PT Persada Kencana Prima sejak awal tahun 2015, dengan persiapan blok-blok perkebunan yang tampak jelas.

Gambut Wilayah Kalimantan Utara memiliki lahan gambut yang luas, termasuk hutan gambut. Lanskap-lanskap tersebut menjadi prioritas untuk konservasi tetapi konsesi menghadirkan ancaman langsung pada kelangsungannya. Konsesi PT Persada Kencana Prima masih belum berproduksi.

Pernyataan IOI ‘[TH Plantations] sudah dilaporkan dalam daftar keluhan pemasok pihak ketiga kami yang dipantau oleh departemen keberlanjutan kami. Kami juga telah meminta pemasok pihak ketiga kami untuk memberikan info terbaru. IOI Group memang mendapat pasokan langsung dari TH Plantations. TH Plantation digolongkan sebagai pabrik prioritas tinggi setelah kami melakukan penilaian risiko dan kami telah mendekati TH Plantation untuk verifikasi pabrik di lokasi. Sejauh ini TH Plantation menolak untuk berkolaborasi. IOI akan

terus terlibat dengan TH Plantation untuk mendorong kunjungan verifikasi dan penanganan masalah-masalah ini. Sementara itu kami akan mengeluarkan TH Plantation dari rantai pasok kami.’250

Pernyataan Pedagang Dalam surel-surel kepada Greenpeace pada tanggal 20 September 2016, GAR, Musim Mas dan Wilmar semuanya mengkonfirmasi hubungan dagang yang masih berlanjut dengan TH Plantation,251 Wilmar mengindikasikan bahwa mereka melibatkan TH Plantations terkait laporan-laporan tentang pembukaan lahan dan telah meningkatkan dialog dengan manajemen puncak, meskipun hal ini tidak muncul di dashboard keluhan Wilmar.252 Musim Mas tidak memberikan indikasi apakah mereka terlibat dengan TH Plantations mengenai pembukaan lahan yang mungkin dilakukan, dan tidak ada informasi apapun di dashboard keluhan Musim Mas.253 Musim Mas juga menyatakan bahwa perusahaan tidak dipasok dari operasi TH Plantations di Kalimantan, menunjukkan kegagalan untuk menegakkan kepatuhan pada tingkat kelompok perusahaan. GAR menyatakan bahwa studi-studi kasus yang diangkat di sini adalah baru bagi mereka. Dalam surel kepada Greenpeace pada tanggal 23 September, AAA/Apical menjawab dengan pernyataan umum bahwa ‘Berdasarkan catatan dan penyelidikan awal kami, Apical saat ini tidak membeli dari salah satu pabrik dalam daftar yang Anda tunjukkan pada kami’254 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak proaktif memantau pemasok di tingkat kelompok. Perusahaan juga menyatakan bahwa dari catatan perusahaan tidak ada pembelian minyak sawit dari TH Plantations, namun telah meminta Greenpeace untuk memberitahu nama pabrik-pabrik dimaksud untuk mereka investigasi.

Pernyataan Perusahaan Greenpeace telah menghubungi TH Plantations sebelum mempublikasikan laporan ini untuk mendapatkan konfirmasi atas temuan-temuannya. Sampai dengan saat publikasi, Greenpeace belum mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan.

43

KEGAGALAN PERUSAHAAN UNTUK MENYERAHKAN PROPOSAL NPP ATAU KOMPENSASI UNTUK KONSULTASI PUBLIK SEBELUM PEMBANGUNAN DIMULAI Goodhope telah menyerahkan sejumlah NPP belakangan ini, yang saat ini tengah diulas Sekretariat RSPO sebelum dipublikasikan. Kami belum menerima pemberitahuan NPP dari Eagle High sampai sekarang. Kami masih memeriksa proposal Austrindo dan Indofood. Austindo (PT Pusaka Agro Makmur) mengirimkan sebuah pemberitahuan NPP di bulan Januari 2015. Mereka kemudian disarankan oleh Sekretariat RSPO untuk meninjau kembali proposal mereka (25/2/2015) dan melakukan kembali penilaian HCV. Untuk Indofood (Lonsum) pemberitahuan NPP ditayangkan pada tanggal 30/5/2016 dan 17/6/2016.

KEBAKARAN YANG MELUAS Surat Anda menyatakan bahwa data menunjukkan terjadinya kebakaran yang meluas di dalam konsesi milik Eagle High, Indofood dan IOI, dan ini menimbulkan pertanyaan akan salah pengelolaan. Pada titik ini, kami hanya dapat memberi tanggapan bahwa kejadian-kejadian tersebut dapat diajukan dan akan diinvestigasi menurut prosedur yang berlaku.

MASALAH HAK ASASI MANUSIA RSPO mengutuk seluruh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota-anggotanya, bertentangan dengan P&Cnya. Namun, agar dapat menindaklanjuti tuduhan-tuduhan yang disebutkan di atas, dibutuhkan informasi yang lebih spesifik. Jika areal tempat kejadian adalah area yang telah bersertifikat, Badan Sertifikasi akan melakukan investigasi. Kami mengajak Greenpeace untuk memberikan informasi lebih rinci dan bukti-bukti kuat tentang kasus-kasus ini. Sehubungan dengan penggunaan aparat keamanan, P&C RSPO melarang penggunaan laskar bersenjata/pasukan paramiliter.’ Tanggapan RSPO kepada Greenpeace, 24 September 2016 20 Mei 2014, PT TH Indo Plantations: 0°8’48”N 102°58’49”E Pohon-pohon yang hangus di area yang telah dibersihkan dekat sungai kecil di wilayah konsesi kelapa sawit di Indragiri Hilir, Riau, yang dulunya merupakan cabang dari Lembaga Tabung Haji. ©Ifansasti/Greenpeace

44


KESIMPULAN: SAATNYA PEDAGANG MINYAK SAWIT MENGAMBIL TINDAKAN KEPADA PEMASOK PIHAK KETIGA MEREKA Meskipun ada banyak komitmen untuk mengakhiri deforestasi dan menyelesaikan konflik, laporan ini mengidentifikasi terus berlanjutnya masalah lingkungan dan sosial yang serius dalam pasokan minyak sawit global yang diperdagangkan ke IOI oleh berbagai perusahaan termasuk GAR, Musim Mas dan Wilmar. Tanggung jawab untuk melakukan perubahan berada pada para pedagang ini dan pada IOI, yang terusmenerus gagal untuk secara proaktif memantau basis pasokan mereka atau untuk mengeluarkan pemasok yang tidak memenuhi kepatuhan. Perasaan berpuas diri ini berarti bahwa pasar minyak sawit global terus memicu perusakan hutan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tanggapan IOI terhadap masalah-masalah dengan pemasoknya yang dijabarkan dengan rinci dalam laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan ini telah melempar tanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah kepada pedagang perantara, meminta mereka untuk terlibat atas namanya. Satu-satunya pengecualian adalah tentang hubungan IOI dengan TH Plantations, yang langsung memasok IOI. IOI menyatakan bahwa mereka telah mendekati TH Plantations untuk memverifikasi pabrik di lokasi, tapi Sejauh ini TH Plantations telah menolak untuk berkolaborasi.’ 255 Ini melenceng dari pokok bahwa pelanggaran TH Plantations terhadap kebijakan keberlanjutan IOI ini bukanlah pada pabrik darimana IOI memasok bahan bakunya, tetapi pada tingkat kelompok. IOI jelas menyatakan bahwa mereka ‘akan mengeluarkan TH Plantations dari rantai pasok kami.’ Greenpeace telah menghubungi tiga pedagang utama yang memasok IOI untuk membahas masalah pasokan pihak ketiga yang diangkat dalam laporan ini. Tanggapan mereka menunjukkan berbagai tingkat penegakan kebijakan. Tak satu pun tampaknya memiliki kebijakan pemantauan yang proaktif di tingkat kelompok untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan NDPE. Para pedagang ini tampak paling proaktif ketika operasi yang bermasalah berada langsung pada basis pasok mereka, sementara pelanggaranpelanggaran di tempat lain dalam suatu kelompok pemasok hanya berujung pada ‘keterlibatan’ atau tidak ada tindakan apa-apa; salah satu pedagang menanggapi masalah dengan para pemasok ini hanya dengan menyatakan bahwa operasi-operasi ini ‘tidak terkait’ dengan basis pasokannya. Sejumlah pedagang memiliki sistem bagi para pemangku kepentingan seperti LSM untuk menunjukkan masalah ke para pemasok, tetapi sistem-sistem ini umumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat dan pekerja, dan sebagian pedagang tampaknya membolehkan keterlibatan tak pasti tanpa hasil yang jelas. Dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan di beberapa kasus tampaknya diserahkan kepada pihak lain, seperti RSPO. Penting untuk dicatat bahwa proses RSPO tidak mengecualikan deforestasi atau pengembangan lahan gambut. Banyak perusahaan dalam laporan ini adalah anggota RSPO, meskipun ada bukti-bukti yang jelas dan tersebar luas bahwa mereka gagal untuk memenuhi bahkan interpretasi dasar dari keberlanjutan. Lebih lanjut, proses RSPO tidak membebaskan perusahaan dari tanggung jawab untuk memantau dan menegakkan kepatuhan di seluruh operasi

pemasoknya. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus Indofood, di mana masalah perburuhan yang sangat buruk terdokumentasi dalam perkebunan yang bersertifikat RSPO, pembeli yang hanya menitikberatkan pembelian pada pasokan bersertifikat RSPO akan luput melihat permasalahan sebenarnya yang terjadi. Perombakan total dari standar-standar dan penegakan RSPO sangatlah dibutuhkan. Meskipun pendekatan dari mitra pelaksana dan konsultan termasuk TFT atau Proforest dapat memberikan kepada pedagang, visibilitas dan pemahaman yang berharga tentang rantai pasok mereka, penilaian risiko yang mendukung kerja mereka harus selalu dikombinasikan dengan pemantauan proaktif di tingkat kelompok perusahaan, dengan demikian mempercepat proses audit pihak ketiga yang independen (terhadap standar-standar seperti i Palm Oil Innovation Group (POIG)), dan tuntutan tegas yang jelas untuk kepatuhan yang membawa konsekuensi untuk pengecualian Sektor perkebunan Indonesia harus dibuat lebih transparan. Ini mensyaratkan produsen dan pedagang yang progresif untuk memicu perubahan lewat rantai pasok mereka. Banyak informasi telah tersedia, termasuk analisis satelit terhadap deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, dan peta konsesi terbaik yang tersedia seperti yang ada di platform ‘Kepo Hutan’ Greenpeace. Namun, perusahaan tidak tahu banyak tentang operasi pemasok mereka yang semestinya mereka ketahui; adalah kepentingan produsen dan pedagang yang progresif untuk bekerja bersama masyarakat sipil untuk mendorong data penguasaan lahan dan rantai pasok ke dalam domain publik. Kegagalan mereka untuk menggunakan data yang tersedia menunjukkan rasa sangat berpuas diri. Keputusan RSPO untuk membuka dokumen Prosedur Penanaman Baru (NPP) untuk publik tidak lebih dari 30 hari kemudian menggerogoti upaya-upaya masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan. Pada akhirnya, solusi untuk minyak sawit, serta lingkungan dan manusia yang terkena dampak, terletak pada aksi bersama oleh dunia industri. Perusahaan yang bertanggung jawab harus mulai bekerja bersama-sama, dengan menggunakan standar yang sama, untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan para pemain yang nakal. Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP), yang ditandatangani oleh sejumlah pedagang dan penanam minyak sawit besar Indonesia pada KTT Iklim PBB di New York pada tahun 2014, bisa menjadi satu forum untuk melakukan hal ini. Namun, IPOP dibubarkan di awal tahun ini menyusul tekanan terus-menerus dari para menteri dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mungkin menghadapi kekalahan dari pengadopsian standar lingkungan dan sosial yang kuat.256 Solusi kolaboratif lain perlu dicari; sementara itu, para produsen dan pelanggan mereka harus menebus waktu yang hilang dengan bekerja bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya di daerah pasokan mereka untuk melindungi dan memulihkan lanskap hutan dan gambut termasuk habitat satwa liar akan berisiko mengalami pengeringan, perambahan, kebakaran atau pengembangan perkebunan.

45

Meskipun tidak semua kebakaran dilakukan untuk membersihkan lahan untuk kelapa sawit, kelapa sawit - merupakan sektor penting untuk perkembangan ekonomi - merupakan pendorong besar konversi lahan. Pemerintah memberikan dukungan untuk ekspansi yang terus menerus, ditambah dengan eksternalitas negatif dari penggunaan api dalam beberapa produksi kelapa sawit, pertimbangan biaya dari kedua hal tersebut dijadikan sebagai pembenaran tindakan ini. Bank Dunia (2016) ‘Biaya api: Sebuah analisis ekonomi dari 2.015 api krisis Indonesia’ Indonesia Landscapes Berkelanjutan Pengetahuan Catatan Februari 2016 46


24 Oktober 2015, Kalimantan Tengah: Seekor monyet buntut panjang berdiri dipinggir sungai Kapuas terhalang asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut. ©Rante/Greenpeace

TUNTUTAN IOI harus segera meninjau kembali komitmen keberlanjutannya dan: • Menangguhkan kontrak dengan seluruh kelompok perusahaan yang disebut dalam laporan ini sambil menunggu bukti-bukti yang meyakinkan akan kepatuhan tingkat kelompok dengan kebijakan NDPE. • Segera melakukan moratorium terhadap perusakan hutan dan lahan gambut di seluruh operasinya, termasuk di operasi pemasok pihak ketiganya. • Mempublikasikan rencana ambisius terikat waktu dengan tenggat waktu untuk verifikasi pihak ketiga terhadap kepatuhan dan penghentian para pemasok yang tidak memenuhi kepatuhan. • Mengadopsi pendekatan lanskap yang efektif untuk mengurangi dampak operasi-operasinya di hutan dan lahan gambut di seluruh rantai pasoknya, dimulai dengan keempat konsesinya di Ketapang. • Menyusun dan mengimplementasikan sebuah rencana untuk restorasi ekstensif hutan dan lahan gambut yang telah dihancurkannya. • Menuntaskan keluhan-keluhan yang belum terselesaikan, termasuk berhasil menyelesaikan sengketa selama enam tahun dengan masyarakat Long Teran Kanan (LTK) di Serawak dengan mengakui hak-hak mereka atas tanah adat, yang ditetapkan lewat pemetaan masyarakat, dan merundingkan kembali akses perusahaan dan penggunaan tanah-tanah ini dengan tunduk pada ketentuan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan masyarakat LTK dan masyarakat sekitarnya. • Menegakkan hak-hak para pekerja dan melawan perekrutan yang eksploitatif dan perdagangan pekerja migran yang terdokumentasi dalam operasi-operasinya. • Memastikan pelaporan yang transparan yang didukung oleh audit independen terhadap kemajuan yang dicapai dan mempublikasikan peta konsesi, penilaian HCV dan HCS, daftar lengkap para pemasoknya, dan melaporkan tentang kepatuhan para pemasoknya terhadap kebijakan-kebijakannya.

Untuk memastikan bahwa minyak sawit mereka tidak berkontribusi pada deforestasi, kebakaran hutan, degradasi lahan gambut atau pelanggaran hak asasi manusia, para pedagang, produsen dan pengolah harus: • Segera menerapkan moratorium pada semua pembangunan dan ekspansi perkebunan. Melakukan penilaian HCV dan HCS (menggunakan metodologi Pendekatan Stok Karbon Tinggi) untuk mengidentifikasi dan melindungi seluruh hutan yang tersisa dan area-area yang memiliki kepentingan sosial atau ekologis lainnya. Mewajibkan semua pemasok pihak ketiga untuk melakukan hal yang sama dan mengembangkan rencana besar terikat waktu untuk mengeluarkan para pemasok yang tidak memenuhi kepatuhan. • Memetakan seluruh lanskap lahan gambut yang terkena dampak operasi mereka sendiri dan pemasok pihak ketiga dengan menggunakan teknologi yang tepat, dan menyediakan data-data ini untuk umum. Intensifkan kembali dan terapkan langkah-langkah pengelolaan air lainnya untuk menjamin perlindungan lahan gambut dan untuk mengurangi risiko kebakaran, berdasarkan pemetaan dan saran dari para pakar gambut independen. • Berkomitmen untuk membangun dan/atau berpartisipasi dalam kemitraan multi-stakeholder dalam lanskap hutan dan lahan gambut prioritas yang terkena dampak rantai pasok perusahaan. • Mempublikasikan semua peta konsesi untuk operasi mereka melalui pemantauan hutan dan sistem peringatan Global Forest Watch. Wajibkan semua pemasok untuk mempublikasikan peta konsesi yang mencakup seluruh operasi mereka, memprioritaskan daerah-daerah berisiko tinggi, pada akhir 2016. Berkomitmen untuk memasukkan klausul kontrak transparansi dalam kontrak-kontrak baru dan untuk mulai menyaring produsen yang tidak memenuhi kepatuhan. • Menggunakan data terbaik yang tersedia tentang hutan dan lahan gambut Indonesia, termasuk peta konsesi, untuk secara proaktif memantau para pemasok di tingkat kelompok. Mengidentifikasi kelompok-kelompok prioritas dan memulai prosedur pengaduan untuk mewujudkan rencana aksi dengan linimasa yang jelas dari perusahaan-perusahaan ini. Mengecualikan perusahaan manapun yang didapati membuka hutan atau mengembangkan area yang dapat mempengaruhi lahan gambut. • Melibatkan auditor untuk melakukan penilaian independen tentang kondisi sosial dan tenaga kerja di konsesi kelapa sawit mereka di Malaysia dan Indonesia. Tuntaskan keluhan yang belum diselesaikan secara transparan sesuai keinginan masyarakat setempat. • Menangguhkan kontrak dengan seluruh kelompok yang disebutkan dalam laporan ini sambil menunggu bukti-bukti yang meyakinkan tentang kepatuhan di tingkat kelompok terhadap kebijakan NDPE.

47

REFERENSI

25 October 2015, Kalimantan Tengah: Beberapa ekor monyet buntut panjang di pulau suci di sungai Kapuas. ©Rante/Greenpeace

48


METODOLOGI

AKRONIM

Analisis pemetaan Analisis pemetaan yang tidak dirujuk dalam laporan dilakukan dengan menggunakan platform daring publik milik Greenpeace ‘Kepo Hutan’ dan penilaian visual atau alat analisis. Sumber-sumber data utama mencakup: Tutupan lahan: Kementerian LHK (2015) Lahan gambut: Ritung et al (2011) Perhatikan bahwa penggunaan peta ini tidak menyiratkan dukungan pada akurasinya, namun hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah peta yang tersedia saat ini untuk digunakan pada platform daring publik. Konsesi kelapa sawit 2016: Disusun oleh Greenpeace berdasarkan peta perkebunan pertanian yang disediakan oleh Departemen Perencanaan Kementerian Kehutanan, Indonesia, yang diunduh pada tanggal 29 Juli 2010 (appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx), ditambah dan diperbarui oleh Greenpeace di beberapa provinsi dengan data yang dikumpulkan dari lembaga tingkat provinsi (BPN/BAPPEDA) dan dokumen yang diajukan perusahaan kepada misalnya RSPO. Peringatan GLAD: Kumpulan data ini, yang diciptakan oleh laboratorium Global Land Analysis & Discovery (GLAD) di Universitas Maryland dan didukung oleh Global Forest Watch, adalah sistem peringatan berbasis Landsat pertama untuk mendeteksi hilangnya tutupan pohon. Sementara sebagian besar produk penurunan peringatan yang ada menggunakan citra MODIS dengan resolusi 250 meter, sistem ini memiliki resolusi 30 meter dan karenanya dapat mendeteksi hilangnya tutupan hutan pada skala spatial yang jauh lebih rinci. Sistem ini digunakan saat ini di Peru, Republik Kongo, dan Kalimantan di Indonesia, dan pada akhirnya akan diperluas ke seluruh kawasan tropis yang lembab. GLAD/UMD, diakses lewat Global Forest Watch. Hansen MC et al (2016) ‘Humid tropical forest disturbance alerts using Landsat data’ (sistem deteksi kerusakan hutan tropis lembab menggunakan data Landsat’ Environmental Research Letters 11 (3) 2 Maret 2016. Titik api kebakaran: NASA (2016) Peringatan FORMA: Data FORMA menunjukkan jumlah area dengan kemungkinan hilangnya tutupan phon di atas 50%, dengan resolusi 500mx500m. Peringatan ini bukanlah ukuran deforestasi berdasarkan area. Sensitivitas deteksi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tutupan awan yang menetap dan banjir. Penjelasan lengkap tentang karakteristik data-data ini dapat dilihat di http://data.globalforestwatch.org/ datasets/550bd7fc2c5d45418e5e515ce170da22_3 Pabrik: Greenpeace memperoleh data lacak balak IOI Loders Croklaan dari dashboard perusahaan di situsnya (http://europe.ioiloders.com/ taking-responsibility/list-of-mills/). Dashboard ini dapat dilihat jika telah mendaftar, yang diperoleh dengan alamat surel dan informasi pribadi Greenpeace. Informasi yang disediakan menunjukkan untuk setiap pabrik perusahaan induk dari pabrik tersebut, status sertifikasi RSPO dan model rantai pasok, dan asal barang, yang berisi nama pedagang dan kategori tempat pengumpulan yang tidak baku. Data ini mencakup periode dari kuartal ke-2 tahun 2015 sampai kuartal ke-1 tahun 2016 dan mewakili, hingga bulan April 2016, 95% dari volumenya. Greenpeace tidak mengklaim bahwa data ini mencerminkan pola pembelian saat ini, hanya menunjukkan hubungan pengadaan bahan baku hingga bulan April 2016. Setiap kesalahan dalam data tersebut adalah tanggung jawab IOI Loders Croklaan. Pemetaan lainnya: Peta Interaktif Global Forest Watch, www.globalforestwatch.org Termasuk data hutan tanaman dari: Transparent World (2015)

ACOP - Annual Communication of Progress (dari perusahaan kepada RSPO) ANJ - Austindo Nusantara Jaya CPO - crude palm oil FDA - Food and Drug Administration FFB - fresh fruit bunches FGV - Felda Global Ventures FPIC - free, prior and informed consent GAR - Golden Agri-Resources ha - hectare HCS - high carbon stock HCV - high conservation value ICOF - Inter-Continental Oils and Fats ILO - International Labour Organisation ILRF - International Labor Relations Forum ISCC - International Sustainability and Carbon Certification km - kilometres m - million MoEF - Ministry of Environment and Forestry, Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Mt - million metric tonnes NDPE - No Deforestation, No Peat, No Exploitation NGO - non-governmental organisation NPP – New Planting Procedure (report to RSPO) P&C - Principles and Criteria PHO - partially hydrogenated oils PKO - palm kernel oil RAN - Rainforest Action Network RBD - refined, bleached and deodorised RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil UN - United Nations US - United States

Catatan: Untuk keperluan laporan ini, Greenpeace adalah Greenpeace International kecuali dinyatakan lain.

49

REFERENSI Abubar M (2013) ‘Derita buruh sawit Rajawali Group di Papua: Protes beban kerja berbuah pemecatan’ 25 September 2013 Mongabay Indonesia http://www.mongabay.co.id/2013/09/25/derita-buruhsawit-rajawali-group-di-papua-protes-beban-kerja-berbuahpemecatan/ Accreditation Services International (2016) ‘ASI final assessment report RSPO accreditation program’ 5 September 2016 http://www. accreditation-services.com/document/asi-rspo-sai-pc-complianceindonesia-2016/ Aidenvironment (2015) ‘Palm oil sustainability assessment of Indofood Agri Resources’ September 2015 https://d3n8a8pro7vhmx. cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/14786/attachments/ original/1442856231/Full_Report_Palm_Oil_Sustainability_ Assessment_of_Indofood_Agri_Resources.pdf?1442856231 Aidenvironment (2016) ‘Burning paradise: The oil palm practices of Korindo in Papua and North Maluku’ 1 September 2016, commissioned by Mighty, the Korea Federation for Environmental Movements, SKP-KAMe Merauke and PUSAKA http://www.aidenvironment.org/ wp-content/uploads/2016/09/2016-08-25-FINAL-Korindo-reportEnglish.pdf Arief H (2012) ‘Diversity of animals in oil palm plantation area and status protection: Case study in Zone Management Unit PT. Tandan Sawita Papua, Keerom Regency, Papua’ Media Konservasi 17(2) August 2012 https://www.academia.edu/10501573/Media_Konservasi_ Vol._17_No._2_Agustus_2012 awasMIFEE (2013) ‘Korindo’ last updated 2 August 2013 https:// awasmifee.potager.org/?page_id=156 awasMIFEE (2014) ‘Violence and intimidation from PT Nabire Baru’s Brimob guards continues’ 10 August 2014 https://awasmifee.potager. org/?p=1025 Bintang Papua (2011) ‘3 m2 tanah adat senilai sepotong pisang goreng’ 29 March 2011 http://elshamnewsservice.blogspot. com/2011/03/3-m2-tanah-adat-senilai-sepotong-pisang.html (article no longer available at Bintang Papua site) Bloomberg website ‘Company overview of PT Rajawali Corporation’ http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot. asp?privcapId=22353221 accessed 14 September 2016 Bukit Darah PLC (2015) ‘Annual Report 2014/15’ http:// www.carsoncumberbatch.com/investor_information/annual_ reports_2014_2015/bukit_darah_ar_2014_15.pdf Burrows D (2016) ‘Major brands dump palm oil supplier IOI following RSPO suspension’ 7 April 2016 FoodNavigator http://www. foodnavigator.com/Market-Trends/Major-brands-dump-palm-oilsupplier-IOI-following-RSPO-suspension Butler R (2014) ‘Palm oil company clears rainforest in Indonesia’ 29 July 2014 Mongabay http://news.mongabay.com/2014/0729-anjtpalm-oil-new-guinea.html Carson Cumberbatch PLC (2015) ‘Annual Report 2014–15’ http://www.carsoncumberbatch.com/investor_information/annual_ reports_2014_2015/carson_cumberbatch_plc_ar_2014-15.pdf Carson Cumberbatch website http://www.carsoncumberbatch.com Carson Cumberbatch website ‘Our history’ http://www. carsoncumberbatch.com/about_us/our_history.php accessed 14

50


September 2016 Cenderawasih Pos (2015) ‘Kehabisan darah, karyawan perkebunan kelapa sawit tewas’ 22 December 2015 http://www.cenderawasihpos. com/index.php?mib=berita.detail&id=8744 Chain Reaction Research (2014) ‘Initial risk analysis: BW Plantation Tbk. [Now PT Eagle High Plantations Tbk.]’ 19 November 2014 http:// chainreactionresearch.com/reports/bw-plantation/ Chain Reaction Research (2016) ‘Palm oil revenue at risk: Failure to meet buyers’ procurement policies results in lost revenue’ June 2016 https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2016/06/ suspension-analysis-crr-june-9-2016-final.pdf Colchester M, T Jalong and WM Chuo (2013) ‘Chapter 9: Sarawak: IOI-Pelita and the community of Long Teran Kanan community’ in Conflict or Consent ed. Forest Peoples Programme, Sawit Watch and TUK Indonesia http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/ publication/2013/conflict-or-consent-chapter-9-sarawak-ioi-pelitaand-community Confectionery Production (2013) ‘Loders Croklaan to supply coconut oil’ Confectionery Production 78(10) February 2013 p34 http://www.confectioneryproduction.com/8687/news/loderscroklaan-to-supply-coconut-oil/ Danubrata E and E Chow (2016) ‘Malaysia’s Felda to re-attempt Indonesian deal with unlisted unit – sources’ 11 February 2016 Reuters http://www.reuters.com/article/indonesia-sondakh-idUSL3N15I090 Down to Earth (2014) ‘Women and oil palm in an investment region’ October 2014 http://www.downtoearth-indonesia.org/story/womenand-oil-palm-investment-region Esslemont T (2016) ‘Malaysia palm oil giant says used as “scapegoat” as green standards ramp up’ 7 June 2016 Reuters http:// uk.reuters.com/article/us-indonesia-palmoil-forests-idUKKCN0YT2HZ Environmental Investigation Agency and Telepak (2009) ‘Up for Grabs: Deforestation and exploitation in Papua’s plantations boom’ December 2009 https://eia-international.org/wp-content/uploads/ up-for-grabs.pdf Fransiskan Papua (2014a) ‘Buruh tuntut hak berarti diproses di kepolisian’ 21 May 2014 https://awasmifee.potager. org/?p=850&lang=id (article no longer available at original URL, http:// www.fransiskanpapua.net/2014/05/1349/upah-buruh-menunggukebijakan-bupati-jayapura.php) Fransiskan Papua (2014b) ‘PT Tandan Sawita Papua: Potret kenistaan perusahaan sawit kepada masyarakat’ 23 May 2014 https:// awasmifee.potager.org/?p=853&lang=id (article no longer available at original URL, http://www.fransiskanpapua.net/2014/05/1345/potretkenistaan-perusahaan-sawit-kepada-masyarakat.php Global Forest Watch interactive map http://www.globalforestwatch. org Gobai J (2016) ‘Siaran pers: Koalisi peduli korban sawit Nabire’ 25 March 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria http://www.kpa.or.id/ news/blog/siaran-pers-koalisi-peduli-korban-sawit-nabire/ Golden Agri-Resources Ltd website ‘Grievance list’ updated 8 September 2016 (accessible via the GAR sustainability dashboard at http://www.goldenagri.com.sg/sustainable_dashboard.php, viewed 21 September 2016)

Goodhope Asia Holdings Ltd (2015) ‘RSPO Annual Communications of Progress 2015’ http://www.rspo.org/file/acop2015/submissions/ goodhope%20asia%20holdings%20ltd.-ACOP2015.pdf Goodhope Asia Holdings Ltd website ‘Edible oils & fats’ http:// www.goodhopeholdings.com/business-sectors/edible-oils-and-fats accessed 21 September 2106 Goodhope Asia Holdings Ltd website ‘Environment’ http://www. goodhopeholdings.com/sustainability/environment#project1 accessed 21 September 2106 Goodhope Asia Holdings Ltd website ‘Subsidiaries’ http://www. goodhopeholdings.com/about-us/subsidiaries accessed 21 September 2106 Government of Indonesia (2009) ‘Peta penutupan lahan Indonesia tahun 2990 / Land cover survey 2009’ http://webgis.dephut. go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/peta-cetak/59-petacetak/268-peta-penutupan-lahan-indonesia-tahun-2009 Greenomics Indonesia (2014) ‘“Busy years” ahead until 2017: Spending US$12 million on clearing Papua’s intact forest landscapes’ 21 July 2014 http://www.greenomics.org/docs/ANJ-clearance-Papuaforest_(LowRes).pdf Greenomics Indonesia (2015) ‘Golden Agri-Resources, the biggest buyer of CPO produced by a company that is relentlessly clearing HCS forests in Papua’ 20 May 2015 http://www.greenomics.org/docs/ IPOP-Implementation_Report-02_Greenomics.pdf Greenpeace International (2004) ‘Forest crime: Korindo and the trade in illegal plywood from the last rainforests of Indonesia’ March 2004 http://www.greenpeace.org.uk/files/pdfs/migrated/ MultimediaFiles/Live/FullReport/6249.pdf Greenpeace International (2008) ‘How Unilever palm oil suppliers are burning up Borneo’ April 2008 http://www.greenpeace.org/ international/PageFiles/24549/how-unilever-palm-oil-supplier.pdf Greenpeace International (2015) ‘Indonesia’s forests: Under fire’ November 2015 http://www.greenpeace.org/international/Global/ international/publications/forests/2015/Under-Fire-Eng.pdf Greenpeace International (2016) ‘Why IOI’s destruction in Ketapang is a burning issue for the RSPO and the palm oil plantation sector’ June 2016 http://www.greenpeace.org/international/Global/international/ publications/forests/2016/Burning%20Issue.pdf Hanebora R (2014) ‘Mengenal suku Yerisiam dan investasi sawit yang hadir di ulayatnya’ 26 November 2014, updated 17 June 2015 http://www.kompasiana.com/robertinohanebora/ mengenal-suku-yerisiam-dan-investasi-sawit-yang-hadir-diulayatnya_54f93604a3331169018b4a25 Hanebora S (2013) ‘Bekerja tanpa AMDAL dan lecehkan hak adat’ 14 October 2013 Yerisiam News http://sukuyerisiam.blogspot. com/2013/10/bekerja-tanpa-amdal-dan-lecehkan-hak.html Hansen MC et al (2016) ‘Humid tropical forest disturbance alerts using Landsat data’ Environmental Research Letters 11(3) 2 March 2016 http://iopscience.iop.org/ article/10.1088/1748-9326/11/3/034008 IndoAgri (2016) ‘Annual Report 2015’ http://indofoodagri. listedcompany.com/misc/ar2015.pdf IndoAgri website ‘Consumer branded products’ http://www. indofood.com/business/consumer-branded-products viewed 14 September 2016 IndoAgri website ‘Palm oil sourcing policy’ http://www.indofoodagri. com/palm-oil-sourcing-policy.html accessed 13 September 2016 IndoAgri website ‘Shareholders composition’ http://www.indofood. com/page/shareholders-composition viewed 14 September 2016

IndoAgri website ‘Sustainable palm oil policy’ http://www. indofoodagri.com/palm-oil-policy.html accessed 21 August 2016 IOI Group (2012) ‘IOI LC Americas unveils western hemisphere’s largest palm oil refinery’ Berita IOI 54 Apr-June 2012 https://www. ioigroup.com/Content/NEWS/PDF/BeritaIOI/Issue54.pdf IOI Group (2014) ‘Sustainability policy statement’ (revised 15 December 2014) http://www.ioigroup.com/Content/S/PDF/IOI%20 Sustainability%20Policy%20Statement.pdf IOI Group (2015a) ‘Annual Report 2015’ https://www.ioigroup.com/ Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015_AR.pdf IOI Group (2015b) ‘RSPO Annual Communications of Progress 2015’ http://www.rspo.org/file/acop2015/submissions/ioi%20groupACOP2015.pdf accessed 14 September 2016 IOI Group (2016a) ‘Sustainability implementation plan’ 25 August 2016 http://www.ioigroup.com/Content/S/PDF/ SustainabilityImplementationPlan.pdf IOI Group (2016b) ‘Sustainable palm oil policy’ (revised July 2016) http://www.ioigroup.com/Content/S/PDF/Sustainability%20Palm%20 Oil%20Policy.pdf IOI Loders Croklaan (2014) ‘Sustainable palm oil policy’ November 2014 http://europe.ioiloders.com/images/static_pages/141311_ Sustainable_Palm_Oil_Policy.pdf IOI Loders Croklaan (2015a) ‘IOI Loders Croklaan successfully obtains certification for its sustainable shea supply chain’ 17 September 2015 http://europe.ioiloders.com/news/ioi-loders-croklaansuccessfully-obtains-certification-for-its-sustainable IOI Loders Croklaan (2015b) ‘Mapping the origin of our palm oil: Traceability report 2014–2015’ October 2015 http://europe.ioiloders. com/images/static_pages/50508_Tracability_Report_V07_HR.pdf IOI Loders Croklaan (2016) ‘IOI on track to meet 100 percent traceability by end 2016’ 8 September 2016 IOI Loders Croklaan website ‘List of mills’ http://europe.ioiloders. com/taking-responsibility/list-of-mills/ accessed 21 September 2016, documents available publicly with registered login IOI Loders Croklaan website ‘Other oils’ http://northamerica. ioiloders.com/taking-responsibility/other-oils/ accessed 19 September 2016 IOI Oleo website ‘Company’ http://www.ioioleo.com/companyoleochemical.html accessed 10 November 2015 Isa A and Idris I (2016) ‘Eagle High deal at final stage of conclusion’ 28 July 2016 The Star http://www.thestar.com.my/business/businessnews/2016/07/28/eagle-high-deal-at-final-stage-of-conclusion/ Jacobson P (2015) ‘GAR, Wilmar punish palm oil supplier for clearing rainforest in New Guinea’ 28 May 2015 Mongabay http://news. mongabay.com/2015/05/gar-wilmar-punish-palm-oil-supplier-forclearing-rainforest-in-new-guinea/ Jakarta Globe (2016) ‘Eagle High plantation secures rp 1.54t in loans from BNI’ 9 September 2016 http://jakartaglobe.beritasatu.com/ business/eagle-high-plantation-secures-rp-1-54t-loans-bni/ Jayapura State Administrative Court (2016) ‘Decision 22/G/2015/ PTUN.JPR’ 5 April 2016 http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/downloadpdf/3b7b9d7462ce23e0a514388dc98946a1/pdf Koplitz S et al (2016) ‘Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015’ Environmental Research Letters 11(9) 19 September 2016 http://iopscience.iop.org/ article/10.1088/1748-9326/11/9/094023 Lawson S (2015) ‘Oil palm plantation development & forest fires in Southern Papua, September-October 2015’ 19 November 2015 awasMIFEE https://awasmifee.potager.org/?p=1332

51

Lembaga Tabung Haji (2015) ‘Annual Report 2014’ https://cms-th. s3.amazonaws.com/Lembaga+Tabung+Haji+Annual+Report+2014.pdf Lembaga Tabung Haji website http://www.tabunghaji.gov.my/ Mawel B (2015) ‘Izin usaha perusahaan sawit PT Nabire Baru sepihak’ 4 December 2015 Tabloid Jubi http://tabloidjubi. com/16/2015/12/04/izin-usaha-perusahaan-sawit-pt-nabire-barusepihak/ Maybank IB Research (2013) ‘IOI Corporation: Postcards from the Windy City’ 18 November 2013 http://cdn1.i3investor.com/my/files/df gs88n/2013/11/18/1479382423--237285481.pdf Minister of Agriculture (2007) ‘Peraturan Menteri Pertanian nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007’ 28 February 2007 http:// perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan-26-07.pdf (‘Licensing guidance for plantation business’, English translation available at http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins72955.pdf) MoEF (2015) National Forest Monitoring System (NFMS), Ministry of Environment and Forestry, Indonesia nfms.dephut.go.id/ArcGIS/rest/ services/LandcoverRC_Upd/LandcoverRC_2013_Upd/MapServer accessed September 2015 Mongabay Indonesia (2013) ‘Sawit masuk Nabire proses AMDAL mulai kala hutan sudah terbabat’ 31 May 2013 http://www.mongabay. co.id/2013/05/31/sawit-masuk-nabire-proses-amdal-mulai-kalahutan-sudah-terbabat-bagian-3/ Mucholik I (2016) ‘Gugatan NO, suku Iwaro siap gugat PT PPM kembali’ 27 July 2016 Teropong News http://www.teropongnews. com/berita/gugatan-no-suku-iwaro-siap-gugat-ppm-kembali/ Musim Mas (2016a) ‘Commitment towards supporting suppliers through their sustainability journey’ 2 September 2016 http://www. musimmas.com/news/general-news/2016/commitment-towardssupporting-suppliers-through-their-sustainability-journey accessed 20 September 2016 Musim Mas (2016b) ‘Tunas Sawa Erma: A moratorium on development with immediate effect’ 9 August 2016 http://www. musimmas.com/news/general-news/2016/tunas-sawa-erma-amoratorium-on-development-with-immediate-effect Musim Mas website ‘Grievance list’ http://www.musimmas.com/ sustainability/traceable-supply-chain/grievance-list accessed 20 September 2016 Mutu Certification International (2015) ‘Pemberitahuan untuk Kegiatan Penilaian Sertifikasi ISPO di PT Tunas Sawa Erma – POP A dan POP B’ 15 October 2015 http://www.ispo-org.or.id/images/ notifikasi/372Pengumuman%20Publik%20PT%20Tunas%20Sawa%20 Erma%20-%20POP%20A%20dan%20POP%20B.pdf NASA (2016) Fire Information for Resource Management System (FIRMS) https://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms Neslen A (2016) ‘Korean palm oil firm accused of illegal forest burning in Indonesia’ 1 September 2016 The Guardian https://www. theguardian.com/environment/2016/sep/01/korean-palm-oil-firmaccused-of-illegal-forest-burning-in-indonesia OPPUK, Rainforest Action Network and International Labor Relations Forum (2016) ‘The human cost of conflict palm oil: Indofood, PepsiCo’s hidden link to worker exploitation in Indonesia’ July 2016 http://www. ran.org/indofood Orangutan Conservancy website ‘Gunung Palung Orangutan Conservation Program’ http://www.orangutan.com/gunung-palung/ Pacific Pos (2015) ‘Buruh sawit Keerom tewas ditembak oknum TNI’ 22 December 2015 https://www.pasificpos.com/headline/7087buruh-sawit-keerom-tewas-ditembak-oknum-tni Pogau O (2013) ‘Tuntut pembayaran gaji ke perusahaan, Brimob

52


aniaya warga sipil’ 28 June 2013 Suara Papua http://suarapapua. com/2013/06/tuntut-pembayaran-gaji-ke-perusahan-brimobaniyai-warga-sipil/ (no longer online at original URL, English translation still available at http://westpapuamedia.info/2013/06/30/nabirebrimob-assaults-a-civilian-due-to-wage-demands/) Procter & Gamble (2014) ‘P&G sets new sustainability goal: No deforestation in its palm supply chain’ 8 April 2014 news release http:// news.pg.com/press-release/pg-corporate-announcements/pg-setsnew-sustainability-goal-no-deforestation-its-palm-s PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2015a) ‘Annual Report 2014’ http://anj-group.com/v2/wp-content/uploads/2015/04/ANJ_ Laporan-Tahunan-2014-English-Version.pdf PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2015b) ‘Consolidated financial statements 3Q15’ http://anj-group.com/v2/wp-content/ uploads/2015/10/3Q15-Financial-Statements.pdf PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2015c) ‘RSPO Annual Communications of Progress 2015’ http://www.rspo.org/file/ acop2015/submissions/pt.%20austindo%20nusantara%20jaya%20 agri-ACOP2015.pdf PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016) ‘Annual Report 2015’ http:// anj-group.com/v2/wp-content/uploads/2016/05/ANJ_LaporanTahunan-2015-English-Version.pdf PT BW Plantation Tbk (2013) ‘RSPO Annual Communications of Progress 2013’ http://www.rspo.org/file/acop2013/submissions/ PT%20BW%20PLANTATION%20TBK.pdf PT Eagle High Plantations Tbk (2014) ‘Annual Report 2014’ http:// eaglehighplantations.com/images/EHP_AR%202014_web.pdf PT Eagle High Plantations Tbk (2015a) ‘Annual Report 2015’ http://www.eaglehighplantations.com/images/PDF/annuallreports/ AR_2015_web.pdf PT Eagle High Plantations Tbk (2015b) ‘RSPO Annual Communications of Progress 2015’ http://www.rspo.org/file/ acop2015/submissions/pt.%20eagle%20high%20plantations%20tbkACOP2015.pdf PT Eagle High Plantations Tbk website ‘Sustainability policy’ http:// eaglehighplantations.com/sustainability/sustainability-policy.html accessed 31 August 2016 PT Permata Putera Mandiri (2014) ‘RSPO Notification of Proposed New Planting’ 29 September 2014 http://www.rspo.org/file/ RSPO%20Notification%20of%20Proposed%20New%20planting%20 -%20PT%20PPM.PDF PT PP London Sumatra Indonesia (2014) ‘RSPO Notification of Proposed New Planting, Pahu Makmur Estate and Kedang Makmur Estate’ 22 December 2014 PT Putera Manunggal Perkasa (2014) ‘RSPO Notification of Proposed New Planting’ 24 July 2014 http://www.rspo.org/file/ RSPO%20NOTIFICATION%20OF%20PROPOSED%20NEW%20 PLANTING%20-%20PT%20Putera%20Manunggal%20Perkasa,%20 (Austindo%20Nusantara%20Jaya%20Agri)%20(24%20July%202014). pdf PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2015) ‘RSPO Annual Communications of Progress 2015’ http://www.rspo.org/file/acop2015/submissions/ pt.%20salim%20ivomas%20pratama%20tbk-ACOP2015.pdf PT Tandan Sawita Papua (2015) ‘Communication on Progress to UN Global Compact’ 28 January 2015 https://www.unglobalcompact.org/ participation/report/cop/create-and-submit/active/125591 Ritung S et al (2011) ‘Peta lahan gambut Indonesia. Skala 1:250.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian’ prepared for online use by World Resources Institute

RSPO (2012) ‘ACOP submitter list’ 27 September 2012 http:// www.rspo.org/file/Submitter%20List_05_10_2012(1).pdf RSPO (2016a) ‘Complaints panel meeting minutes - Meeting No. 5/2016’ 7 June 2016 http://www.rspo.org/publications/ download/5ef53fed860442b RSPO (2016b) ‘Complaints panel meeting minutes - Meeting No. 6/2016, 30 June 2016 http://www.rspo.org/publications/ download/500c14436a2bf80 RSPO (2016c) ‘Notice to RSPO members on the suspension of IOI Group’s certification’ 1 April 2016 www.rspo.org/news-and-events/ announcements/notice-to-rspo-members-on-the-suspension-of-ioigroups-certification RSPO (2016d) ‘Update on the status of IOI Group’s certification’ 5 August 2016 http://www.rspo.org/news-and-events/ announcements/update-on-the-status-of-ioi-groups-certification RSPO website ‘Case tracker | IOI - IOI Pelita Sdn Bhd’ http://www. rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/4 accessed 20 September 2016 RSPO website ‘Status of complaints - Case tracker’ http://www. rspo.org/members/status-of-complaints/ viewed 24 September 2016 RSPO website members page ‘Goodhope Asia Holdings Ltd’ http:// www.rspo.org/members/3466/Goodhope-Asia-Holdings-Ltd RSPO website members page ‘IOI Corporation Berhad’ http://www. rspo.org/members/62/IOI-Group accessed 19 September 2016 RSPO website members page ‘PT Austindo Nusantara Jaya Agri’ http://www.rspo.org/members/150/pt-austindo-nusantara-jaya-agri accessed 19 September 2016 RSPO website members page ‘PT Eagle High Plantations Tbk’ http:// www.rspo.org/members/225/PT.-Eagle-High-Plantations-Tbk RSPO website members page ‘PT PP London Sumatra Indonesia Tbk’ http://www.rspo.org/members/23/PT-PP-London-SumatraIndonesia-Tbk RSPO website members page ‘PT Salim Ivomas Pratama Tbk’ http:// www.rspo.org/members/197/PT-Salim-Ivomas-Pratama-Tbk Suara Pusaka (2014) ‘Brimob Nabire Baru intimidasi ketua koperasi bumiowi’ 1 September 2014 Yayasan Pusaka http://pusaka.or.id/ brimob-nabire-baru-intimidasi-ketua-koperasi-bumiowi/ (English translation available at https://awasmifee.potager.org/?p=1058) Suara Pusaka (2015a) ‘Dalam waktu 9 bulan, 4 warga jadi korban kriminalisasi dari lahan perkebunan sawit ANJ’ 3 October 2015 Yayasan Pusaka http://pusaka.or.id/dalam-waktu-9-bulan-4-warga-jadikorban-kriminalisasi-dari-lahan-perkebunan-sawit-anj/ (English translation available at https://awasmifee.potager.org/?p=1321) Suara Pusaka (2015b) ‘Demo PT. PPM: Warga menuntut keadilan ditahan Polresta Sorong’ 17 May 2015 Yayasan Pusaka http://pusaka. or.id/demo-pt-ppm-warga-menuntut-keadilan-ditahan-polrestasorong/ (English translation available at https://awasmifee.potager. org/?p=1220) Suara Pusaka (2015c) ‘Koalisi peduli korban sawit di Nabire desak bupati cabut ijin PT Nabure Baru’ 2 February 2015 http://pusaka. or.id/koalisi-peduli-korban-sawit-di-nabire-desak-bupati-cabut-ijinpt-nabire-baru/ (English translation available at https://awasmifee. potager.org/?p=1144) Suara Pusaka (2015d) ‘Marga Gue menggugat perusahaan kelapa sawit PT. PPM’ 4 October 2015 Yayasan Pusaka http://pusaka.or.id/ marga-gue-menggugat-perusahaan-kelapa-sawit-pt-ppm/ (English translation available at https://awasmifee.potager.org/?p=1321) Suara Pusaka (2015e) ‘Suku Yerisiam Gua gugat PT Nabire Baru dengan cara adat dan gugatan hukum’ 30 October 2015 Yayasan

Pusaka http://pusaka.or.id/suku-yerisiam-gua-gugat-pt-nabire-barudengan-cara-adat-dan-gugatan-hukum/ Suara Pusaka (2015f) ‘Warga Kampung Saga masih palang jalan PT. PPM’ 6 March 2015 Yayasan Pusaka http://pusaka.or.id/wargakampung-saga-masih-palang-jalan-pt-ppm/ (English translation available at https://awasmifee.potager.org/?p=1162) Suara Pusaka (2016a) ‘Brimob dan pembongkaran dusun sagu suku besar Yerisiam Gua’ 13 May 2016 Yayasan Pusaka http://pusaka. or.id/brimob-dan-pembongkaran-dusun-sagu-suku-besar-yerisiamgua/ (English translation available at https://awasmifee.potager. org/?p=1409) Suara Pusaka (2016b) ‘Kaya Agates, pohon leluhur yang kini terancam punah oleh ANJ Group PT Putra Manunggal Perkasa’ 30 August 2016 http://pusaka.or.id/kayu-agates-pohon-leluhur-yangkini-terancam-punah-oleh-anj-group-pt-putra-manunggal-perkasa/ Supriyadi W (2016) ‘Perkebuanan sawit penyebab banjir di Kampung Sima dan Wauri’ 7 April 2016 JERAT Papua http://www.jeratpapua. org/2016/04/07/perkebunan-sawit-penyebab-banjir-di-kampungsima-dan-waumi/ Tabloid Jubi (2015) ‘Empat tahun, Brimob Sebabkan15 kasus kekerasan di area kelapa sawit Nabire’ 15 November 2015 http:// tabloidjubi.com/home/2015/11/15/empat-tahun-brimobsebabkan15-kasus-kekerasan-di-area-kelapa-sawit-nabire/ (no longer online at original URL) TH Plantations Berhad (2013) ‘TH Plantations Group observes strict zero burning policy in Indonesian estates’ 24 June 2013 media release http://www.thplantations.my/doc/mr/THP_20130624_Media%20 Release_PTTHIP_final.pdf TH Plantations Berhad (2014) ‘TH plantations reports FY2013 profit after tax of RM76.50 million’ 26 February 2014 media release http:// www.thplantations.my/doc/mr/THP-4Q13_Media%20Release.pdf TH Plantations Berhad (2016) ‘Annual Report 2015’ http:// ir.chartnexus.com/thplantation/doc/ar/ar2015.pdf Transparent World (2015) ‘Tree plantations’ http://data.globalforestwatch.org/datasets/ baae47df61ed4a73a6f54f00cb4207e0_5 Unilever (2016a) ‘Unilever responds to the RSPO decision to lift suspension of the IOI Group’ 15 August 2016 https://www.unilever. com/news/press-releases/2016/Unilever-reacts-to-palm-oilsuppliers-suspension-from-RSPO.html Unilever (2016b) ‘Unilever sustainable palm oil sourcing policy – 2016’ https://www.unilever.com/Images/unilever-palm-oilpolicy-2016_tcm244-479933_en.pdf Vit J (2016) ‘Under gov’t pressure, palm oil giants disband green pledge’ 1 July 2016 Mongabay https://news.mongabay.com/2016/07/ under-government-pressure-palm-oil-giants-disband-green-pledge/ Wilmar website ‘Grievance list with progress updates’ updated 16 September 2016 http://www.wilmar-international.com/sustainability/ wp-content/uploads/2016/09/160916_Grievance-update.pdf accessed 20 September 2016 World Bank (2016) ‘The cost of fire: An economic analysis of Indonesia’s 2015 fire crisis’ Indonesia Sustainable Landscapes Knowledge Note, February 2016 http://pubdocs.worldbank.org/ en/643781465442350600/Indonesia-forest-fire-notes.pdf Yayasan Pusaka (2016) ‘Pusaka PT Nabire Baru RSPO complaint’ 19 April 2016 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/ news/2016/04/Pusaka%20PT%20Nabire%20Baru%20RSPO%20 complaint%20-%20Eng%20Vrs.pdf

53

CATATAN AKHIR

1 K oplitz et al (2016). Studi ini difokuskan pada tingkat kematian pada orang dewasa ‘dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang efek polusi udara pada tingkat kematian anak’ namun mengakui bahwa ‘dampaknya pada anakanak kemungkinan besar sekali’ 2 Bank Dunia (2016) hal.2 3 5 3% di Kalimantan Barat, 51% di Riau. Sumber: analisis pemetaan Greenpeace International. 4 Analisis pemetaan Greenpeace International. 5 Greenpeace International (2008) hal. 14, 21–25 6 Sebagaimana dijabarkan dalam Greenpeace International (2016) hal. 6–7 7 S urat kepada Greenpeace Asia Tenggara dari CEO IOI Dato Lee, 26 Agustus 2014

69 PT Permata Putera Mandiri (2014)

38 Situs IOI Loders Croklaan ‘Minyak lainnya’

70 Suara Pusaka (2015f)

39 Confectionery Production (2013)

71 Suara Pusaka (2015d)

40 IOI Loders Croklaan (2015a)

72 L ihat Mucholik (2016). Alasan mengapa kasus tidak diterima tidak dinyatakan dalam media yang meliput sidang pengadilan.

41 A nalisis terhadap catatan bea cukai AS yang dilakukan Greenpeace menunjukkan adanya impor dari Acidchem Sdn Bhd ke Davlyn Industries dari tahun 2013 sampai 2016.

75 Suara Pusaka (2016b) 76 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016) hal.107

44 Situs IOI Loders Croklaan ‘Daftar pabrik’

77 P T Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016), mis. Hal. 7: ‘Meskipun kami merasa adalah bijaksana untuk memperlambat pembangunan pada saat ini, kami terus menyiapkan pondasi untuk melanjutkan pembangunan di Papua Barat. Ini akan mencakup penyusunan program CSR yang kuat, yang secara aktif menetapkan standar baru untuk pembangunan di Papua dengan melibatkan banyak pihak luar, termasuk penilaian konsultan independen terhadap rencana penggunaan lahan kami dan penyatuan pembangunan bisnis minyak sawit kami dengan bisnis sagu kami di sekitar itu yang tengah berkembang.’ dan hal.107: ‘Setelah memenuhi persyaratan RSPO, kami telah mulai memasukkan standard an praktik yang lebih ketat. [...] Kami terlibat dalam pembangunan yang bertanggung jawab, bukan hanya produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Kami melakukan ini secara holistic dan mengimplementasikan halhal berikut: [...] • Studi antropologi sosial lengkap untuk dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat di Papua; • Strategi tanggung jawab sosial korporat yang bijaksana, yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus; dan • serangkaian program mata pencaharian yang sesuai, dengan mempertimbangkan isu-isu gender.’

45 S ejak tanggal 26 Februari 2007; lihat situs RSPO laman anggota ‘PT Austindo Nusantara Jaya Agri’ 46 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016) hal. 26

9 IOI Loders Croklaan (2014)

49 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016) hal.47

10 IOI Group (2014) dan IOI Group (2016b)


11 RSPO (2016c)

51 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016) hal. 107

12 RSPO (2016d)

52 Greenomics Indonesia (2014)

13 IOI Group (2016b)

53 Butler (2014)

14 IOI Group (2016a)

54 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2015c) hal.4

15 L ihat misalnya Colchester, Jalong and Chuo (2013) dan situs RSPO ‘Case tracker | IOI – IOI Pelita Sdn Bhd’

55 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2015c)

18 IOI Loders Croklaan (2015b) hal.8 19 IOI Loders Croklaan (2014) 20 Eg IOI Group (2016b) 21 Situs IOI Loders Croklaan ‘Daftar pabrik’ 22 Situs IOI Loders Croklaan ‘Daftar pabrik’ 23 Burrows (2016) 24 Unilever (2016a) 25 P rocter & Gamble (2014) dan Unilever (2016b) hal. 1

48 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2015b) hal.8-9

56 K onsep Lanskap Hutan Utuh (Intact Forest Landscape/IFL), sebagaimana dipetakan oleh World Resources Institute (WRI), Greenpeace dan Transparent World di tahun 2000 dan 2013, merujuk pada ‘paparan ekosistem alami yang tidak terputus dalam zona luas hutan saat ini, yang menunjukkan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia, dan cukup luas sehingga seluruh keanekaragaman hayati asli, termasuk populasi berkelanjutan dari berbagai spesies dapat dipertahankan.’ Lihat http://www. intactforests.org/index.html. 57 L uas konsesi dari data Pelepasan Perkebunan Hutan Kementerian Kehutanan

26 Surel ke Greenpeace dari IOI, 22 September 2016

58 D ata HGU yang ada dalam PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016) hal.49

27 Esslemont (2016)


28 IOI Loders Croklaan (2015b) hal..8




30 IOI Loders Croklaan (2015b) hal.5

62 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2015a) hal.95

31 IOI Group (2015a) hal.33

63 PT Permata Putera Mandiri (2014)

32 Lihat misalnya situs RSPO pada laman anggota ‘IOI Corporation Berhad’

64 PT Putera Manunggal Perkasa (2014)

33 IOI Group (2015a) p33

66 C itra Landsat dari tanggal 11 April 2016, 16 Juli 2016 dan 1 Agustus 2016 tampaknya menunjukkan tidak ada pembukaan lebih lanjut paling tidak sejak bulan Desember 2015. Hal ini mungkin perlu konfirmasi lebih lanjut karena citra di bulan Juli dan Agustus terhalang sebagian oleh awan.

34 Riset Maybank (2013) 35 L ihat IOI Group (2012). Pabrik ini melakukan ekspansi besar di tahun 2012. 36 A nalisis terhadap catatan bea cukai AS dengan menggunakan ImportGenius, dilakukan di bulan Oktober 2015 dan Agustus 2016.


74 Suara Pusaka (2015a)

43 IOI Group (2015a) hal.10


17 IOI Loders Croklaan (2015b) hal.5

73 Suara Pusaka (2015b)

42 Situs IOI Oleo ‘Perusahaan’

8 Sebagaimana dijabarkan dalam Greenpeace International (2016) hal. 6–7


54

37 IOI Group (2015a) p23


67 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016) hal.70 68 Chain Reaction Research (2016)

78 Surel ke Greenpeace dari IOI, 22 September 2016 79 Jacobson (2015) 80 S urel ke Greenpeace dari AAA/Apical, 23 September 2016 81 S urel ke Greenpeace dari Musim Mas, 20 September 2016 82 A NJ (2016) ‘Tanggapan ANJ atas pertanyaan Greenpeace 230916’ 23 September 2016 83 A NJ (2016) ‘Tanggapan ANJ atas pertanyaan Greenpeace 230916’ 23 September 2016 84 A NJ (2016) ‘Tanggapan ANJ atas pertanyaan Greenpeace 230916’ 23 September 2016 85 S itus Bloomberg ‘Ringkasan perusahaan PT Rajawali Corporation’ 86 Danubrata and Chow (2016) 87 Situs IOI Loders Croklaan ‘Daftar pabrik’ 88 Situs IOI Loders Croklaan ‘Daftar pabrik’

89 Situs RSPO halaman anggota ‘PT Eagle High Plantations Tbk’

122 PT Tandan Sawita Papua (2015)

152 Goodhope Asia Holdings Ltd (2015)

123 Abubar (2013)

90 D i bawah nama PT Bumi Perdana Prima International; lihat PT Eagle High Plantations Tbk (2014) hal.43

124 Fransiskan Papua (2014a)

153 Sits RSPO laman anggota ‘Goodhope Asia Holdings Ltd’

91 PT Eagle High Plantations Tbk (2015a) hal.116 92 S itus RSPO laman anggota ‘PT Eagle High Plantations Tbk’ 93 PT Eagle High Plantations Tbk (2014) hal. 43-44 94 Chain Reaction Research (2014) 95 Isa and Idris (2016) 96 PT Eagle High Plantations Tbk (2014) hal.44 97 PT Eagle High Plantations Tbk (2015a) hal.5, 48 98 P T Eagle High Plantations Tbk (2015a) hal.63 dari bagian ‘Pernyataan Keuangan’ 99 PT Eagle High Plantations Tbk (2015a) hal.120 100 PT Eagle High Plantations Tbk (2015a) hal.43 101 Jakarta Globe (2016) 102 Situs PT Eagle High Plantations Tbk ‘Kebijakan Keberkelanjutan’ 103 Situs High Carbon Stock Approach Steering Group (http://highcarbonstock.org/what-is-thehcs-approach-steering-group/) menjelaskan Pendekatan HCS sebagai ‘sebuah metodologi yang membedakan areal hutan untuk perlindungan dari lahan terdegradasi dengan nilai karbon dan keanekaragaman hayati yang rendah yang boleh dikembangkan’. 104 Situs RSPO halaman anggota ‘PT Eagle High Plantations Tbk’

125 Cenderawasih Pos (2015); lihat juga Pacific Pos (2015)


126 Down to Earth (2014)

156 RSPO (2016a) dan RSPO (2016b)

127 Fransiskan Papua (2014b)


128 Pengakuan Servot Wamis, Herman Fatagur dan Frans Abar di ‘Profil Kasus, Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar’, sebuah acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusaka dan beberapa organisasi lain di Waena, Jayapura, 4-7 November 2014

158 Berdasarkan citra Landsat yang bebas dari tutupan awan dari tanggal 16 Juni 2016. Tidak ada analisis spatial lengkap dari citra ini untuk mendapatkan gambar-gambaran yang akurat.

129 Environmental Investigation Agency dan Telapak (2009)

160 Mawel (2015)

130 Bintang Papua (2011) 131 Luas konsesi berdasarkan izin Pelepasan Kawasan Hutan SK .462/MENHUT-II/2013 132 Daerah luas yang telah dibuka tampak jelas pada citra Landsat tanggal 5 Desember 2015 namun tidak didapati adanya pembukaan lebih lanjut pada citra yang diambil pada tanggal 11 April 2016 dan 1 Agustus 2016.

135 Situs Golden Agri-Resources Ltd ‘Daftar keluhan’ 136 Situs Carson Cumberbatch ‘Sejarah kami’ 137 Situs IOI Loders Croklaan ‘Daftar pabrik’

107 PT Eagle High Plantations Tbk (2015b) hal.7

140 Nama-nama konsesinya adalah: PT Agro Indomas, PT Rim Capital,PT Agro Wana Lestari, PT Karya Makmur Sejahtera, PT Agro Bukit, PT Agrajaya Baktitama, PT Batu Mas Sejahtera, PT Sawit Makmur Sejahtera, PT Sumber Hasil Prima,PT Sinar Sawit Andalan, PT Nabire Baru, PT Sariwana Adi Perkasa, PT Agro Bina Lestari dan PT Agro Surya Mandiri.

112 PT BW Plantation Tbk (2013) hal.6 113 PT Eagle High Plantations Tbk (2015b) 114 Situs Pelestarian Orangutan ‘Program Pelestrian Orangutan Gunung Palung 115 Greenpeace International (2015) 116 Luas konsesi berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), rujukan izin SK Gubernur Papua 107/2009 117 Pemerintah Indonesia (2009) 118 Arief (2012) 119 Berdasarkan Data Hilangnya Hutan Hansen di www.globalforestwatch.org

163 SK Gubernur Papua 503/315/Tahun 2014 tercatat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (2016) 164 Suara Pusaka (2015e) 165 PTUN Jayapura (2016) 166 Gobai (2016) 168 Pemimpin suku Yerisiam, Simon Petrus Hanebora, yang meninggal di bulan Februari 2015 sudah bertahun-tahun berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah di konsesikonsesi tersebut. Arsip blog pribadinya dapat dibaca di http://sukuyerisiam.blogspot.com. Lihat juga Suara Pusaka (2015c).

139 Bukit Darah PLC (2015) hal.164


162 Mongabay Indonesia (2013); lihat juga Hanebora (2013)

167 Supriyadi (2016)


110 PT BW Plantation Tbk (2013) hal.5

161 SK Bupati Nabire 74/2010

134 Surel ke Greenpace dari GAR dan Wilmar, 20 September 2016

138 Situs RSPO laman anggota ‘Goodhope Asia Holdings Ltd’


159 Pedoman terkait yang berlaku saat itu berada di Menteri Pertanian (2007).

133 Surel ke Greenpeace dari IOI, 22 September 2016


108 PT BW Plantation Tbk (2013) hal.5

155 Situs RSPO ‘Status pengaduan – Telusur Kasus’

141 Goodhope Asia Holdings Ltd (2015) 142 Goodhope Asia Holdings Ltd (2015) 143 Luas konsesi merujuk pada izin lokasi. 144 Carson Cumberbatch PLC (2015) 145 Situs Goodhope Asia Holdings Ltd ‘Anak perusahaan’ 146 Situs Goodhope Asia Holdings Ltd ‘Minyak nabati dan lemak’ 147 Carson Cumberbatch PLC (2015) hal.21 148 Situs Carson Cumberbatch

120 Peta HCV PT Tandan Sawita Papua dalam Arief (2012) hal.67

149 Situs Goodhope Asia Holdings Ltd ‘Lingkungan’

121 Down to Earth (2014)

151 Situs RSPO laman anggota ‘Goodhope Asia Holdings Ltd’


169 Lihat Hanebora (2014) untuk kronologi dan juga pernyataan dari koalisi: Suara Pusaka (2015c). 170 Suara Pusaka (2015e) 171 Yayasan Pusaka (2016) 172 Suara Pusaka (2016a) 173 Tabloid Jubi (2015) 174 Pogau (2013) 175 awasMIFEE (2014) 176 Suara Pusaka (2014) 177 Surel ke Greenpeace dari IOI, 22 September 2016 178 Surel ke Greenpeace dari GAR dan Wilmar, 20 September 2016 179 Situs Wilmar ‘Daftar pengaduan dengan pembaruan perkembangan’ 180 Surel ke Greenpeace dari Musim Mas, 20 September 2016 181 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 23 September 2016 182 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 23 September 2016 183 Goodhope (2013) ‘Conservation and New Development Policy’

55

184 BSI Management Systems (2011) Ringkasan Laporan Publik ‘New Plantings Assessment: PT Nabire Baru, Papua, Indonesia’ July 2011 185 BSI Management Systems (20110) Ringkasan Laporan Publik ‘New Plantings Assessment: PT Nabire Baru, Papua, Indonesia’ July 2011 186 Goodhope ‘Notulen Pertemuan’ dari pertemuan dengan Greenpeace, 22 September 2016, yang diberikan pada tanggal 23 September 2016 187 Goodhope ‘Notulen Pertemuan’ dari pertemuan dengan Greenpeace 22 September 2016, yang diberikan pada tanggal 23 September 2016 188 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 23 September 2016 189 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 23 September 2016 190 Situs IndoAgri ‘Produk konsumen ternama’ 191 OPPUK, Rainforest Action Network dan International Labor Relations Forum (2016) 192 Aidenvironment (2015) 193 Situs IOI Loders Croklaan ‘Daftar pabrik’ 194 Situs IndoAgri ‘Komposisi kepemilikan saham’ 195 IndoAgri (2016) hal.111 196 IndoAgri (2016) hal.7 197 IndoAgri (2016) hal.19 198 IndoAgri (2016) hal.22 199 IndoAgri (2016) hal.23 200 IndoAgri (2016) hal.20 201 Situs IndoAgri ‘Kebijakan minyak sawit berkelanjutan’ 202 Situs IndoAgri ‘Kebijakan pengadaan minyak sawit’ 203 Situs RSPO laman anggota ‘PT PP London Sumatra Indonesia Tbk’

232 Aidenvironment (2016)

210 Aidenvironment (2015) hal.18–22

242 Data traceability IOI Loders Croklaan mencantumkan pabrik TH Indo Plantations Nyato dan Pulai dengan TH Plantations sebagai perusahaan indukya, namun masih belum jelas apakah pabrik-pabrik ini saat ini dimiliki atau dikelola oleh TH Plantations/LTH atau oleh TH Indo Plantations, yang dijual oleh LTH pada tahun 2014. Lihat Lembaga Tabung Haji (2015) hal.280.

211 OPPUK, Rainforest Action Network dan International Labor Relations Forum (2016) 212 Accreditation Services International (2016) 213 Surel kepada Greenpeace dari IOI, 22 September 2016 214 Surel kepada Greenpeace dari Musim Mas, 20 September 2016 215 Surel kepada Greenpeace dari Wilmar, 20 September 2016

235 Musim Mas (2016a) 236 Korindo (2016) ‘Klarifikasi atas kesalahan informasi tentang Korindo’ v.1.0 23 September 2016 237 Surel kepada Greenpeace dari Korindo, 23 September 2016 238 Situs Lembaga Tabung Haji 239 Situs Lembaga Tabung Haji 240 Lembaga Tabung Haji (2015) hal.7 241 Tampaknya ada salah eja pada nama Sungai Tenegang.

243 Situs IOI Loders Croklaan ‘Daftar pabrik’ 244 RSPO (2012)

217 Situs Golden Agri-Resources Ltd ‘Daftar keluhan’

247 TH Plantations Berhad (2014)

218 Nelsen (2016)

249 TH Plantations Berhad (2016) hal.49 dan TH Plantations Berhad (2013)

219 Eg awasMIFEE (2013), Lawson (2015) and Greenpeace (2015) 220 Greenpeace International (2004)

205 IndoAgri (2016) hal.13

223 Musim Mas (2016b)

206 PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2015). Perhatikan bahwa laporan ini tampaknya mencakup keseluruhan area konsesi IndoAgri (berdasarkan perbandingan area dan tingkat output dengan Laporan tahunan 2015 IndoAgri).

224 Aidenvironment (2016) hal.5


234 Situs Musim Mas ‘Daftar keluhan’

245 TH Plantations Berhad (2016) hal.89

221 Situs IOI Loders Croklaan ‘Daftar pabrik’

208 Surel ke Greenpeace dari Manajer Sertifikasi RSPO Senniah Appalasamy, 1 Agustus 2016: ‘Laporan Prosedur Penanaman Baru (NPP) yang diminta untuk Isuy Makmur [sic] telah dikembalikan kepada perusahaan karena ketidaklengkapan dokumen. Laporan LUCA dan GRK tidak diserahkan seperti yang diwajibkan proses NPP. Sesuai persyaratan NPP pemberitahuan tidak akan diunggah di situs RSPO jika terdapat ketidaklengkapan.’

233 Situs Wilmar ‘Daftar keluhan dengan pembaruan perkembangan’

216 Surel kepada Greenpeace dari GAR, 20 September 2016

204 Situs RSPO laman anggota ‘PT Salim Ivomas Pratama Tbk’

207 PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2015)

56

209 Nama konsesi yang digunakan saat ini masih belum jelas. Konsesi tersebut terletak di sebelah barat Danau Jempang di Kalimantan Timur. IndoAgri menyebutnya Kedang Makmur di tahun 2015 saat berdiskusi dengan Aidenvironment, sementara nama Isuy Makmur digunakan untuk konsesi yang bersebelahan di daerah selatan. Namun, NPP RSPO untuk Pahu Makmur dan Kedang Makmur yang diserahkan pada tanggal 22 Desember 2014 menggunakan nama Kedang Makmur untuk konsesi lain yang terpisah sejauh beberapa kilometer, di daerah selatan Danau Jempang, dan menyertakan peta yang menggabungkan kedua konsesi di daerah barat Danau Jempang dengan nama Issuy Makmur. (Sumber: PT PP London Sumatra Indonesia (2014).) Apapun nama konsesi yang digunakan, konsesi ini jelas milik IndoAgri.

222 Mutu Certification International (2015)

225 Aidenvironment (2016) hal.16 226 Aidenvironment (2016) hsl.32 – analisis berdasarkan pemetaan tutupan lahan Kemen LHK dan citra Landsat 227 Lihat http://www.intactforests.org/index.html. 228 Aidenvironment (2016) hal.32–34 – analisis berdasarkan citra Landsat dan titik api kebakaran dari NASA 229 Aidenvironment (2016) hal.26–27 – analisis berdasarkan citra Landsat dan titik api kebakaran dari NASA 230 Neslen (2016) 231 Surel kepada Greenpeace dari IOI, 22 September 2016

246 TH Plantations Berhad (2016) hal.195 248 TH Plantations Berhad (2016) hal.15

250 Surel kepada Greenpeace dari IOI, 22 September 2016 251 Surel kepada Greenpeace dari GAR, Musim Mas dan Wilmar, 20 September 2016 252 Situs Wilmar ‘Daftar keluhan dengan pembaruan perkembangan’ 253 Situs Musim Mas ‘Daftar keluhan’ 254 Surel kepada Greenpeace dari AAA/Apical, 23 September 2016 255 Surel kepada Greenpeace dari IOI, 22 September 2016 256 Vit (2016)

57

September 2016 Diterbitkan oleh Greenpeace International Ottho Heldringstraat 5 1066 AZ Amsterdam The Netherlands [email protected] www.greenpeace.org/costs-of-IOI

Pernyataan: Versi Indonesia dari laporan ini adalah terjemahan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa inggris dan bertujuan untuk informasi saja. Ketika terjadi ketidaksesuaian, maka merujuk ke versi bahasa inggris

58


Sampul depan: 4 Maret 2014, Riau: Asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut disekitar Teluk Meranti, Pelalawan. ©Muharrman/Greenpeace

KEJAHATAN PERDAGANGAN

Recommend Documents