KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SE1rELAH PUTUS PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memennhi Persyarntan Memperoleh Gelar Sarjana Huknm Islam (SHI)
HANNA ABDULLAH
104044201467
f>itf'rinut
.............. _._..~----~
:
'Jf'J:_:'""i"=·· ..... g;:.......,
kJasifi"a~i ·•
'''''''''''''''''''''''''''''"''~OUOOH•o ••
dari
T •I.
~
No. !mluk
·
. ~-f······.l. ..........O.............. .. Ybfg,.-.l.Z. ......i.:;f.,.$7.
KONSENTRASIADMINISTRASIKEPERDATAANISLAM PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI' AH DAN HU.KUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERJ SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1429H/2008M
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH PUTUS PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN)
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Oleh:
HANNA ABDULLAH NIM.104044201467
ASJ\1A , M.Ag. NIP. 150 282 394
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEPERDATAAN ISLAM PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSIDYAH FAKULTAS SYARI' AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429H/2008M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi
berjudul
KEDUDUKAN
HARTA
BERSAMA
SETELAH
PUTUS
PERKA WINAN telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 11 November 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh Gelar Smjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Ahw.al Al- Syakhshiyah (Administrasi Keperdataan Islam).
Jakarta, 11 November 2008
Prof. DR. H
uhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP.150 210 422
P ANITIA UJIAN 1. Ketua
: Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MH. NIP.ISO 169 102
2. Sekretaris
: Kamarusdiana, S. Ag. M. Hum. NIP.150 285 972
( ..
~
3. Pembimbing : Asmawi, M. Ag. NIP.150 282 394 4. Penguji I
: Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. NIP.150 210 422
5. Penguji II
: Ors. H. A. Basiq Djalil, SH, MH. NIP.150 169 102
(. ~ . ~.':.~.s
KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadir.if Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sang pembawa risalah kebenaran dan suri tauladan bagi mantl3ia. Penulisan skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan oleh penulis sendiri, tanpa adanya perhatian, bantuan dan pengorbanan baik doa maupun wujud kongkrit yang penulis terima dari orang-orang yang selalu ada di dalam hati dan fikiran penulis. ·Didasari ha! tersebut, penttlis ingin menyampa-ikan rasa terima kasih yang-
tat,<
terhingga kepada yang terhormat : 1. Prof. Dr. I-I.Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta. 2. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA. dan Kamarusdiana, S.Ag. M. Hum. Sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang tanpa henti memberikan dorongan dan semangat kepada penulis. 3. Asmawi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang dengan sabar telah memberikan banyak masukan dan saran-saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah Ibu ajarkan mendapat balasan dari Allah SWT.
4. Ayahanda H. Abdullah Husin dan Ibunda Hj. Ida Farida, serta seluruh keluarga tercinta. Hani Abdullah, Fatimah Abdullah, Faizah Abdullah, Ahlam Abdullah, Maisyah Abdullah, Ahmad Abdullah, Azizah Abdullah, Rozanah Abdullah, Syaima Abdullah, Husin Abdullah, H. Namin. Alm, Hj. Fatimah, H. Naseh. Terima kasih atas segala doa dan kesabarannya atas jerih payah dan pengorbanan yang tak terhingga serta senantiasa memberikan semangat tanpa jemu hingga anaknya dapat menyelesaikan pengkajian. Jasa kalian tetap dalam ingatan tidak ada yang dapat dipersembahkan sebagai balasan melainkan hanya sebuah kejayaan. 5. Agus Eriyansyah yang selalu berada disamping saya yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis. 6. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan bese1ta staf dan Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, SH, yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini. 7. Teman-teman seperjuangan khususnya konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam UIN, terimakasih atas ide dan dukungan kalian, tak lupa buat temanteman angkatan 2007/2008 Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah terima kasih atas kehangatan dan kebersamaannya selama penulis belajar di UIN Jakarta. 8. Pimpinan beserta staf perpustakaan Syariah dan Hukum dan perpustakaan utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang tel ah memberikan fasilitas kepada penulis dalam memenuhi studi pustaka.
9. Semua teman-teman yang telah memberikan batuan moril maupun materiil kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga teman-teman mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT Jakarta, 11 September 2008 11 Ramadhan 1429
OUTLINE
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISi ........................................................................................................ iv
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .............................................. 7 C. Tujuan dan Manfaat ......................................................................... 8 D. Metode Penelitian ................,. ........................................................... 9 E. Sistematika Penulisan ...................................................................... 11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN A. Penge1tian Putusnya Perkawinan .................................................... 13 B. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan ....... 25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA A. Pengertian Harta Bersama ................................................................ 56 B. Dasar Hukum Harta Bersama ........................................................... 63
C. Macam-macam wujud Harta Bersama ............................................ 71 D. Proses Pembagian Harta Bersama ................................................... 73
BAB VI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN A GAMA JAKARTA SELATAN A. Deskripsi Putusan P.A Jaksel Nol 384/ Pdt. GI 20071 PA. JS ......... 78 B. Pembahasan ..................................................................................... 91
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................... 98 B. Saran ................................................................................................ 99
DAFTARPUSTAKA .......................................................................................... 100 LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................... l 04 A. Putusan ....................................................................... I 04 B. Surat Mohon Kesediaan Menjadi Pembimbing skripsi ................ 143
C. Wawancara .................................................................. 144 D. Hasil Wawancara ........................................................... .145 E. Surat Hasil Melaksanakan Wawancara di Pengadilan Agama ........ 150
BABI
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan adalah perilaku makhluk hidup agar kehidupan di dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi terjadi pula pada tanaman dan hewan. Sebagaimana finnan Allah swt. dalam Alqur' an yang berbunyi:
Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" .(Az-Zariyat/ 51 :49) Allah swt. telah memilih dengan cara perkawinan manusia agar dapat mempunyai keturunan dan dapat melestarikan kehidupannya setelah masingmasing pasangan siap melakukan peranannya yang positif. Firman Allah swt, surat An- Nisa (4):/ 1
Artinya: "Wahai manusia bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya: dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguh nya Allah selalu menjaga dan mengawasimu". (An-Nisa/ 4:1).
2
Allah SWT tidak ingin rnenjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berlmbungan antara laki-laki dan perempuan secara anarkis dan tidakada aturan yang mengatumya,. demi menj3g\l martabat kemulyaan manusia, Allah swt menunmkan hu.kum perkawinan yang sesuai dengan martabat manusia itu. Dalam KHI pasal · 2 dinyatakan bahwa: perkawianan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang no. I tahun 1974, tentang perkawinan adalah mernbentuk keluarga bahagia dan kekal: Pasal I menegaskan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suarni-istri dengan tujuan rnernbentuk keluarga (rurnah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan umurn poin 4 huruf a rnenyatakan: suami istri perlu saling rnernbantu dan rnelengkapi agar rnasing-rnasing dapat rnengembangkan kepribadiannya rnernbantu dan rnencapai kesejahteraan spiritual dan material. 1
1
Ahmad Rofiq, Hu/cum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), edisi ke-1, cet-4, h.268
3
Tujuan perkawianan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga: sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.2 Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan sebuah perkawinan tidaklah mud ah, berbagai godaan dan rintangan siap menghadang bahtera perkawinan, sehingga sewaktu-waktu perkawinan dapat putus ditengah jalan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal, baik karena meninggal dunia atau karena faktor lain seperti: faktor biologis, psikologis, ekonomois serta perbedaan pandangan hid up dan sebagainya, seringkali merupakan pemicu timbulnya konflik dalam perkawinan. Apabila faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka mereka akan dapat mempertahankan mahligai perkawinannya, apabila faktorfaktor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan timbul perceraian sebagai jalan keluar terakhir yang akan ditempuhnya. Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang.kusulitu sang1,1t 2
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), hal.22
4
mungkin disusun kembali. Walaupun ajaran Islam adajalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Nabi. 3 Hal ini dapat dilihat dari isyarat Nabi Muhammad Swt, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah Swt. Setelah terjadi perceraian bukan berarti persoalan-persoalan rumah tangga langsung berakhir, justru dengan adanya perceraian banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh suami-istri, salah satunya adalah mengenai persoalan harta bersama dan penganturannya. Harta bersanm menurut KHI dalam buku pemikahan Bab XIII pasal 87, Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang No. I tahun I 974 tentang perkawinan mengatur tentang harta perkawinan, pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Daiam pasal 35 UU No. I tahun I 974 tentang perkawinan, dikenal istilah dua jenis harta bersama dalam perkawinan yaitu:
3
h.97
Satria Effendi M.Zein, Problematika Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2004),
5
1. Harta yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing
sebagai
hadiah
atau
wansan
adalah
dibawah
penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain. Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau usaha sendiri selama masa perkawinan. Demikian pula pada pasal 37 UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing- masing''. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dengan demikian hukum agama dan hukum adat tennasuk bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian pasal 128-129 KUH perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri, tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kakayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan
6
perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tatasusila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.4 Akan tetapi karena keanekaragaman hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum Islam sehingga dalam proses penyelesian perkara perdata mempunyai pengaruh yang sangat besar, seperti penyelesaian perkara harta bersama kapada tokoh masyarakat atau ulama. Apakah didalam penyelesian perkara tersebut menggunakan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau berdasar pada kesepakatan kedua belah pihak (hukum adat). Selain itu bagaimana tokoh masyarakat atau ulama menyelesaikan perkara harta bersama. Sehingga apabila terjadi perselisihan terhadap harta bersama jalan keluar yang harus ditempuh adalah jalur pengadilan Agama. Hal ini seperti yang terjadi dalam kasus putusan hakim, Pengadilan Agama Jakarta selatan nomor 1384/ pdt. GI 2007/ PA. JS. Dalam kedudukan harta bersama antara suami istri satu sama lain tidak boleh melakukan penjualan atau mencampurkan harta tanpa pengetahuan yang lainnya. Hal demikian bertujuan menghindari penyalahgunaan harta sehingga
4
Abdul Manna, Aneka Masa/ah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. I cet.ke-1, hal.I 05
7
ketika muncul cerai baik perceraian atas keputusan pengadilan atau cerai kamatian. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka menurut penulis perlu diangkat permasalahan dengan mengambil judul skripsi.
"KEDUDUKAN PEllKAWINAN
HARTA
(ANALISIS
BERSAMA
PUTUSAN
SETELAH
PENGADILAN
PUTUS AGAM<\
JAKARTA SELATAN)". B. Pembatasan dan Perumusan masalab Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa masalah kedudukan harta bersama setelah putusnya perkawinan cukup kompleks dan luas. Oleh karena itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kedudukan harta bersama setelah putusnya perkawinan yang dicerminkan dalam putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan No 1384/ Pdt.G/ 2007 I PA.JS. Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dapat ditulis yakni mengenai kedudukan harta bersama setelah putusnya perkawinan terdapat didalam kitab-kitah fiqih, namun didalam hukum adat tidak didapatkan harta bersama. Maka Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya harta bersama, karena semestinya seoagai warga Negara yang berkaitan
d1~ngan
harta bersami,l '
8
diselesaikan dengan aturan- aturan yang berlaku sedangkan dalam kenyataan tidaklah demikian. Hal inilah yang ingin penulis telusuri lebih jauh dan secara komprehensif dalam skripsi kedudukan Hatta Bersama setelah putus perkawinan dengan analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan Demikian perumusan masalah tersebut disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: I. Bagaimanakah masalah putusnya perkawinan diatur dalam Hukum Islam? 2. bagaimanakah masalah Harta bersama diatur dalam Hukum Islam? 3. Bagaimanakah gambaran analisis tentang kedudukan Harta bersama setelah putusnya perkawinan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 13841 Pdt. GI 20071 PA.JS?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian I. Tujuan: a. Untuk mengetahui pengaturan putusnya perkawinan dalam Hukum Islam. b. Untuk memberikan gambaran pengaturan Harta Bersama dalam Hukum Islam. c. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran analisis tentang kedudukan Harta Bersama setelah putusnya perkawinan terhadap putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan NO 13841 Ptd. GI 20071 PA.JS.
9
2. Manfaat penelitian: Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang Hukum Perdata yang berwawasan kelslaman. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan informasi tentang kedudukan Harta Bersama setelah putusnya perkawinan kepada masyarakat luas, dan khususnya kepada para ulama. Lebih dari itu, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan kepada kalangan Hakim yang berwenang dalam putusan Harta Bersarna setelah putusnya perkawinan, sehingga dapat dilaksanakan perbaikan yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang Hukum, khususnya mengenai Harta Bersama dalam Hukum Islam.
D. Metode Penelitian l. Jenis Penelitian.
a. Penelitian Kualitatif, yakni jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berubah kata-kata, ungkapan, norma atau aturan-aturan pokok masalah yang diteliti. Penulis berupaya mengupas dan mencermati secara kualitatif mengenai masalah pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan harta bersama setelah putusnya perkawinan.
10
b. Penelitian
Deskriptif,
yaitu
dengan
menggambarkan
masalah,
mengumpulkan, menyusun dan menyeleksi data lalu data-data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan. Penelitian ini juga menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan satu variabel, dengan menyajikannya apa adanya. c. Penelitian Hukum Nonnatif -doktriner, yakni penelitian yang mengkaji Asas-asas dan norma-norma suatu sistem hukum. 2. Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Studi dokumenter Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menelusuri buku-buku dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. b. Wawancara penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihakpihak terkait. Pihak-pihak yang diwawancarai penulis adalah hakim yang berwenang terhadap permasalahan ini yakni hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan tokoh masyarakat yang mengetahui permasalahan ini.
11
3. Sumber Data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam ha! ini data yang akan diperoleh berasal dari para informan yang terdiri dari hakim dan ulama yang memahami masalah har1a bersama. b. Data skunder, yakni data yang memberikan penjalesan mengenai data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan harta bersama. 4. Teknik Analisis Data. Dalam menganalisis data, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. Jadi, dengan teknik ini penulis berusaha untuk mengkualifikasikan data-data yang telah diperoleh dan disusun, kemudian melakukan interpretasi dan formulasi. Mengenai teknik penulisan, penelitian skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakar1a. E. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini, penulis mengadakan penulis yang secara keseluruhan Bab terbagi menjadi lima BAB dan tiap Bab terbagi lagi kedalam beberapa sub bab yang lebih kecil. Adapun pembagiannya sebagi berikut:
12
BAB I:
Bab ini merupakan pendahuluan yang dida\amnya akan diuraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II:
Sekitar masalah tentang pemikahan dan perceraian. Bab ini berisi tentang pengertian perkawinan dan dasar hukum nya, syarat-syarat dan rukun perkawinan, hikmah tujuan perkawinan, dan pengertian perceraian serta sebab-sebabnya.
BAB III: Harta bersama menurut fiqih dan hukum positiJ'. Bab ini berisi tentang
pengertian harta bersama menurut fiqih dan hukum positif, dan pendapat para ulama dan ahli hukum tentang harta bersama dalam perkawinan. BAB IV: Harta bersama di PA Jak-Sel. Bab ini berisi tentang data yang
didapatkan penulisan mengenai sejarah singkat dan yuridiksi PA Jaksel, kedudukan dan kekuasaan PA, Deskripsi, putusan PA Jak-sel nomor 13841 pdt.G I 20071PA.JS. Pertimbangan hukum, Amar putusan, dan analisa putusan PA Jak-sel nomor 13841 pdt. GI 2007IP A.JS. BAB V:
Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan lampiran.
BABU TINJAUAN UMUM TENT ANG PUTUSNY A PKRKAWINAN
A. Pengertian Putusnya Perkawinan. Didalam Islam pernikahan itu gunanya selain untuk membina suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia juga merupakan ikatan yang kuat tali persaudaraan antara kerabat dari pihak suami maupun pihak istri. Tetapi kenyataannya manusia yang mengalami kehidupan berumah tangga tidaklah selamanya mulus seperti yang diharapkan, dikarenakan ada kemungkinan saling sengketa dan kurangnya kepercayaan antara suami istri, sehingga sampaisampai goyahnya bahtera rumah tangga tersebut. Goncangan-goncangan dalam rumah tangga, bukan hanya saja datangnya penyebab dari pihak istri, tetapi juga dari pihak suami. Menurut biasanya sikap suami yang mengakibatkan kebencian istri in1 antara lain karena sikap acuh, karena kurangnya memperhatikan hak-hak istri. Dan ditambah lagi seringnya suami suka bergaul dengan perempuan lain dan sebagainya. Kesemuanya itu berakibat kepada kegoncangan dalam rumah tangga. Pada dasamya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan,
14
maka kemudharatan akan terjadi. Dalam ha! ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha meianjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suamiistri.1 Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian. Oleh karena itu penulis akan memaparkan makna putusnya perkawinan ditinjau dari hukum Islam. Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dari pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Karena itu isyarat tersebut menunjukan bahwa perceraian merupakan altenatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi pertahankan keutuhan dan kesenambungannya, sebagai altematif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua beta pihak baik melalui hakam dari kedua bela pihak, atau melalui langkah-langkah yang lain.2 Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, memberikan definisi yang terjemahannya sebagai berikut:
h.269
1
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Bogar: Kencana, 2003), cet.l, h.124
2
Ahmad Rafiq, Hu/mm Islam di lndanesia, (Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 2000), cet.l,
15
Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan . •
•3
suam1 1stn.
Did al am huln1m Islam, putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa ha!, yaitu: 1. Thalaq
2. Keputusan Hakim 3. Meninggal Dunia 4. Khuluk 5. Fasakh 6. Li'an
7. Ila' 8. Zihar 9. Murtad
1) Thalaq Thalaq sebagaimana sudah kita bahas yaitu putusnya perkawinan. Hal ini sudah ada sejak sebelum Islam dan be1jalan terns sampai sekarang (Zaman Islam).
3
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: PT. AlMa'arif,1987),jilid 2, Cet.ke- 4, h.206
16
Finnan Allah yang menerangkan Thalaq ialah:
Artinya: "Dan lepaskanlah mereka dengan baik" (At-Thalaq :2). Thalaq dilihat dari jumlah jatuhnya ada dua macam yaitu:
1. Thalaq Raj'i Thalaq raj'i ialah thalaq dimana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya, sebab akad perkawinannya tidak mempengaruhi hubungannya hak (kepemilikan) dan tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhuan). Dasar dari hukum ini berdasarkan firman Allah SWT:
Artinya: "Thalaq itu (yang dirujuk) dua kali setelah itu boleh rajuk lagi dengan cara yang maruf atau menceraikannya dengan cara yang baik" (Al- Baqarah :229). 2. Thalaq Ba 'in
Thalaq ba 'in adalah Thalaq yang ketiga kalinya, Thalaq sebelum istrinya dikumpuli, dan Thalaq dengan tebusan oleh istri kepada suaminya.4 Thalaq ba'in ini terbagi kepada dua macam, yaitu: a. Thalaq ba'in shugra yakni Thalaq kurang dari tiga kali. Thalaq ba'in shugra memutuskan tali suami istri begitu Thalaq diucapkan. Karena ikatan perkawinannya telah pntus; rnaka istrinyakembali
menjadh1rang·asingt~
bagi suaminya. Bekas suami berhak untuk kemba.li kepada istrinya yang 4
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, h. 66
17
berthalaq ba 'in shugra dengan akad nikah dan mahar baru selama ia belum kawin dengan laki-laki Iain. b. Thalaq ba 'in kubra yaitu Thalaq tiga kali penuh. Dengan sendirinya memutuskan hubungan tali· perkawinan. Tetapi thalaq brr'tn· kubra man:truisuami tidak dapat lagi untuk rujuk kepada mantan istrinya, kecuali setelah mantan istrinya itu sudah kawin dengan laki-laki lain dalam arti kawin dengan sebenar-benamya dan sudah disetubuhi lalui cerai. Dasar hukum ini adalah:
Artinya: "Kemudian jika suami menthalaqnya (sesudah Thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia kawin dengan suami lain" (Al-Baqarah :230).
2) Keputusan Hakim Putusnya perkawinan dengan keputusan hakim para fuqaha sepakat menyatakan tidak ada nashnya yang shoheh. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fikih Sunnah" perceraian dengan putusan hakim tersebut dapat dibagi kepada empat macam, yaitu: a. Karena suami tidak sanggup memberi nafkah. b. Karena suami berbuat aniaya terhadap istrinya. c. Karena suami ghaib (berjauhan). d. Karena suami dihukum penjara. 5
5
Bakti A. Rahman, H11k11m Perkawinan Men11rot Islam, UU Perkawinan dan Hukllm Perdala, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), .h.52
18
3) Meninggal Dunia Dengan meninggalnya salah satu baik suami maupun istri, maka secara otomatis terputuslah ikatan tali pernikahannya. Kalau yang meninggal itu istri, maka tidak ada masalah bagi suami untuk segera menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi kalau suami yang meninggal dunia, maka istri harus menunggu (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari barn boleh menikah dengan laki-laki
lain, ha! ini termaktub dalam Al-Qur'an yang berbunyi: .::'7 ,.-
f. .. ,,,.. t 1t
..J j!
/
,.,,
"j!,..
.J-:,..
':
<
....... l#jj=-1 ~jl ~~ 0 ~o'iJ<.< [o/.jjl ,)j_;..l.,!j (.-..:..,, ?
0
A
.:;r ,,,, ,.-
·.f...
u>OY. ct.;<Jlj ,.-
Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri-istri itu) menangguhkan clirinya (beribadah) empat bulan sepuluh hari" (Al-Baqarah :234). Putusnya ikatan perkawinan dengan matinya salah satu pihak dari suami istri menimbulkan hak saling waris mewarisi antara suami istri atas peninggalan yang meninggal dunia (tirkah) menurut hukum waris (faroid). 4) Khuluk Khuluk yang dibenarkan hukum Islam tersebut berasal dari kata "bahasa
arabnya" artinya menanggalkan pakaian. 6 Karena pen~mpuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pun pakaian bagi perempuan. Menurut ahli fiqih, khuluk adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. 7 Firman Allah dalam Al-Qur'an tentaug khuluk yakni:
6
Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, h. 95
7
Ibid.,
19
Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa kedua (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa baginya (atas keduanya) tentang bayaran yang diberikan istri utnuk menebus dirinya (Al-Baqarah: 229). Khuluk dinamakan juga tebusan. Karena istri
mene~us
dirinya dari
suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya atau mahar kena4-a istrinya. Khuluk adalah
~uatu
keistimewaan dalam hukum Islam dalam perceraian
bisa terjadi atas dasar persetujuan kedua belah pihak dari suami istri. Dalam ha! ini ada pertentangan dengan pasal 208 B W yang tidak mengakui terjadinya perceraian dengan persetujuan kedmrbetalTpihak dari suam+istri: Oleh-karenan)'l,l dalam ajaran Islam, khuluk dapat diusulkan oleh pihak istri. Dari istri yang merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan langsungan kehidupan perkawinan maka Islam membenarkan istri yakni melalui khuluk. Begitu juga suami merasa sudah tidak: sanggup lagi meneruskarr kelangsungsarr kehldupan- perkawinarr maka--it). dapat mempergunakan hak Thalak yang ditangannya sepanjang ketetuanketentuan syarat tanpa mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya.
20
5) Fasakh Fasakh ialah batalnya aqad dan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Fasakh itu disebabkan rusak yang yang terjadi dalam aqad atau dengan sebab yang datang tiba-tiba yang dapat menghalangi tetapnya aqad. 8 Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan Thalaq. Sebab Thalaq ada Thalaq raj 'i yang tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi akan datang atau pun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan suami istri seketika itu. Contoh fasakh dengan sebab rusak yang terjadi karena dalam aqad, yaitu sudah dilangsungakan aqad nikah temyata istri yang dinikahi adalah saudara sesusuaan. Adapun contoh fasakh karena hal-hal yang terjadi akan datang, yaitu bila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. 6) Li'an Li'an diambil dari kata
uW
Artinya mengutuk.9 Sebab orang yang
membuat li'an itu ada sumpahnya yang kelima kalinya dia berkata sesungguhnya padanya akan jatuh laknat Allah jika ia tergolong orang yang berbuat dusta. Jadi yang dimaksud li'an adalah suami menuduh istrinya berbuat zina (seorang dengan laki-laki). 8
Bakri A Rahman, Hukum Perkawinan Menurut Islam, VU Perkawinan dan Hukum Perdata,
9
M. Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1994), h. 300
h.44
21
Mengenai Ii 'an termaktub dalam firman Allah SWT sebagai berikut: .:;;-'
,,."'J,,t.
,,.'f:J.,,,,.,,."'J.J.J.!_"-,,.J.
-.:J.,..-
,,.,,.'='t,,,.,,,,._-.:.,,,
~L, ';''~('.:'.JI ~~Io~ ~I 'I;~\~ ;.:A u>:;]..lj ~jjl 0_,...:r- .y.0)1j ,,
."'"'-"
,,,,
"'" . .
::;,.,,,.,,,,-.:t.J,,
,,,._,
---
,,,_..
,...,l '
""J.-.:
~kll0'!:1~1~ 01> 0;~~1...:..w 01~\j ~)~~\~ Artinya:
"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nam Allah, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar. Dua sumpah yang kelima bahwa la'nat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta". (An-Nur: 6 dan 7).
Menuduh istri berbuat zina hukumnya juga sama dengan menuduh perempuan lain berbuat zina, yakni harus dengan empat orang saksi. Tetapi dalam hal menuduh istri ini, seandainya suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi maka suami boleh bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali, dan untuk sumpah kelima kalinya dikuatkan dengan kalimat "laknat Allah akan menimpa dirinya, jika ia berberbuat dusta. lnilah hakekat dari Ii 'an itu. Makanya akibat dari Ii 'an ini tali pemikahan terputus untuk selama-lamanya. Bagaimana jika istri yang menuduh suaminya berzina? Istri yang menuduh suaminya berzina dalam hal ini dinamakan dengan istilah al- Qazaf
22
7) IIa' IJa' ialah sumpah suami bahwa ia tidak akan bercampur (bersetubuh)
dengan istrinya. 10 Lafadz sumpahnya seperti si suami berkata kepada istrinya "Demi Allah saya tidak akan campuri engkau". Dengan sumpah ini berarti seorang istri telah dithalaq oleh suaminya. Mengenai ila' Allah jelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:
Artinya: "Kepada orang-orang yang menggila istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk )Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Merrgetahui". (At- Baqaralr.226 darr227). · Ayat ini menjelaskan bahwa waktu tempo yang dibolehkan bagi para suami memegang sumpahnya hanya empat bulan saja. Apabila telah sampai empat bulan, suami boleh lagi kembali kepada istrinya dengan diiringi kewaj iban membayar kifarat sumpahnya, yaitu memberi makarr sepululr orangmiskirr atmj memberi pakaiannya, atau memerdekakan seorang budak, jika semua itu tidak mampu, maka ia wajib puasa tiga hari berturut-turut
0 ' Bakti A. Rahman, Hukum Perkawinan Menumt Islam, VU Perkawinan dan Hukum Perdata, h. 48
23
Jika tidak kembali setelah waktu empat bulan, hendaklah ia menthalaq istrinya itu bagaimana mestinya, dan jika ia tidak mau, maka Hakim dapat menjatuhkan Thalaq terhadap istrinya yang ia ila' itu. Bagaimana jika istrinya yang berbuat demikian? Permasalahan ila' jelas hukumnya khusus bagi suami kepada istri tidak akan bercampur. Bila terjadi sebaliknya, maka dinamakan dengan istilah al- Yamin atau sumpah. 8) Zihar Zihar dari kata Zhahr, artinya: punggung. Maksudnya suami berkata
kepada istrinya "Engkau bagiku seperti punggung ibuku". I I Seperti diatas zihar ini dimaksudkan bahwa suami tidak ingin lagi bergaul (bercampur) dengan istrinya, sebagaimana Allah berfirman:
Artinya: "Orang-orang yang menzihar istrinya diantara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Jbu-ibu mereka tiada lain ialah yang telah melahirkan. Dan sesungguhnya mereka itu sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mengukur dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun". (Al- Mujadalah: 2).
Bila suami telah mengucapkan zihar, maka istrinya haram dicampurinya sebagaimana ia diharamkan mencapuri ibunya. Apabila ia ingin kembali kepada istrinya, dia wajib membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak, atau berpuasa
11
Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, h. 115
24
dua bulan berturut-turut, atau memeberi makan enam puluh orang miskin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:
Artinya: "Orang-orang yang berzihar istri-istrinya mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istrinya itu bercampur. Demikian yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa dua bulan be1turut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rosulnya, dan itulah hukum hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih". (AlMujadalah: 3 dan 4). Dalam ayat-ayat disebutkan diatas dijelaskan bahwa suami yang telah menzihar haramlah baginya bercampur dengan istrinya selama kafarat (denda)
tertentu belum dibayar. Atau dalam pengetian lain woijib dibayar kafarat, dan berhak kembali lagi. Bagaimana jika istri yang melakukan zihar? Dalam hal ini jelas dasar hukumnya khusus bagi suami yang melakukan zihar. Jika terjadi hal demikian, bukan dinamakan zihar akan tetapi sumpah seorang istri.
25
9) Murtad Murtad ialah keluar dari agama Islam. Apabila murtad salah seorang dari suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan. 12 Semua ulama sepakat bahwa mmiad (keluar dari Islam) seseorang dari suarni istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, tapi mereka berbeda perdapat dalarn menggolongkannya apakah termasuk Thalaq atau termasuk Fasakh. Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena murtadnya seorang dari
suarni istri termasuk alasan perceraian dan dilakukan didepan Pengadilan Agama. Demikianlah sudah diterangkan dan diuraikan sebab-sebab putusnya perkawinan menurut pandangan hukum Islam. B. Putusnya Perkawinan Mennrut Undang-Undang Perkawiuan Sebagaimana yang disebutkan pasal l UU No.l/ 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan Mitsaqal ghaliza (ikatan yang kuat), narnun dalam realitanya seringkali perkawinan
tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian atau pun karena putus Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
12
Bakti. A. Rahman, Hukum Perkawinan Menurut Islam UU Perkawinan dan Hukum Perdata, h. 54
26
Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian. b. Perceraian c. Atas keputusan pengadilan. 13 Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mernungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sernata-mata bersifat nature sehingga tidak akan menimbulkan masalah yang perlu dipecahkan. 14 Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian merupakan akibat gugatan yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan tertentu seperti khulu atau riddah (salah satu pihak beralih agama), dimana hakim Pengadilan tidak boleh
mengabulkannya, dan rnernutuskan hubungan hukum perkawinan. Dan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan, rnerupakan akibat gugatan baik cerai gugat
13
Amiur Nuruddin dan Azhari Kamal Tarigan, Hukun1 Perdata Islam di Indonesia,: studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, VU No.II 1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), Edisi I, cet. 3, h. 216 14
Samsul Bahri, Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan alas Putusan Pengadilan
dalam perspektif VU Peradilan Agama. Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, jumal 2 bulanan (No.26 tahun VIII, 1996 Mei -Juni), M- Hikmah dan Dit bin bapera Islam, h. 94
27
atau cerai thalaq yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan tertentu pula seperti cacat atau tidak dipenuhi nafkah dimana hakim Pengadilan boleh menolak (tidak mengabulkan) atau tidak hams mengabulkannya suatu gugatan, tetapi boleh juga mengabulkannya. 15 Jadi putusan perkawinan karena perceraian berarti bahwa hakim hams menetapkan menumt hukum putusnya suatu perkawinan. Dan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan berarti, bahwa hakim memberikan putusan menurut pertimbangan rasa keadilan dan kemaslahatan pihak-pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan. Hakim boleh mengabulkan dan juga boleh menolak gugatan. 16 Mengenai tata cara perceraian didepan persidangan Pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang No.I tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Sedangkan tata cara mengajukan gugatan terakhir dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menumt agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya
15
Ibid., h. 99
16
Ibid., h. I 01
28
disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada IPengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Didalam penejelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sesuai dengan penjelasan pasal 39 UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan ayat (2) dijelaskan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.Maka Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ha! lain diluar kemampuannya . 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana suami atau istri. 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7) Suami melanggat Taklik Thalaq
29
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Permohonan gugatan ini harus diajukan ke Pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam didaeraJ;i hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami terakhir. Bila diuraikan maka putusnya perkawinan dalam Undang-undang perkawinan
tergantung
pada
siapa
yang
berkehendak
terdapat
empat
kemungkinan sebagai berikut: 1. Putusnya Perkawinan Karena Kematian.
Putusnya perkawinan yang disebabkan kerena kematian suami atau istri dapat dikatakan tidak menimbulkan banyak persoalan. Dengan meninggalnya salah seorang diantaranya, maka dengan sendirinya ikatan perkawinan keduanya putus. Pihak yang masih hidup dapat melanjutkan perjalanan hidupnya dengan menikah lagi apabila segala persyaratan yang ditentukan yang berlaku dapat dipenuhi sebagaiman mestinya. 17 Dengan meninggalnya salah seorang dari suami istri maka dengan sendirinya putuslah ikatan perkawinan. Perkawinan hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, salah satu pihak yang menghendaki perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. 17
Lili Rusidi, Hu/mm Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 194
30
Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri, dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan keduanya. 18 Kalau ikatan perkawinan putus sebagai akibat. meninggalnya suami, maka istri menjalani masa iddah dan beitanggung jawab terhadap pemeliharan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena itu, pasal 157 KHI, harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97. Pasal 96 KHI I) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih hidup lebih lama. 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang, harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusnya Pengadilan Agama. Pasal 96 KHI tersebut, menjelaskan ikatan perkawianan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dilakukan oleh ahli waris betdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Pembagian harta bersama dimaksud, dilakukan oleh ahli waris bila harta itu ada. Namun bila harta bersama belum ada karena kelangsungan ikatan perkawinan sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak mendapat bagian. Sebaliknya bila perkawinan itu putus sebagai akibat cerai hidup, maka pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. " Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet.1, h.124
31
Selain itu, perlu juga dijelaskan bahwa, bahwa untuk menentukan hilangnya salah seorang pasangan suami istri, baik istri atau suami yang hilang adalah pembuktian otentik yang dapat diterima oleh berbagai pihak secara hukum. 19 Al-Baqarah ayat 234 "lstrijanda cerai karena kematian suaminya, wajib beriddah 4 bulan 10 hari (130 hari)". Tidak ada nash Al-Qur'an dan hadis atau ijma ulama yang mengatakan bahwa suami (duda) wajib beriddah, baik cerai mati maupun cerai hidup. Pasal 170 yakni suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi bersadarkan hadis Nabi SAW, ulama sependapat menetapkan bahwa istri yang suaminya meninggal dunia, wajib berkabung selama masa iddah. Dengan demikian, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung kepada orang yang rneninggal lebih dari tiga hari. Kecuali kepada suami, Jadi istri yang cerai kerena kematian suami, wajib berkabung atas kematian suaminya itu. 20 Tenggang waktu tunggu bagi janda kerena kematian, dihitung sejak kematian suami, sedangkan tenggang waktu janda kerena perceraian, dihitung sejakjatuhnya putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempuyai kekuatan hukum tetap (pasal 39 ayat 2 PP No.9/ 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan). 21
19
20 21
Zainuddin Ali, Hu/mm Perdata Islam di Indonesia, h.78-79 www. Swaramuslim. Net/ images/ upload/ html.diakses pada tanggal 16 juni 2008
www. Disduk. Bandung. Go. Id/ aktacerai. php.diakses pada tanggal 16 juni 2008
32
Dengan meninggalnya salah satu baik suami maupun istri, maka secara otomatis te1putuslah ikatan tali pemikahannya. Kalau yang meninggal itu istri, maka tidak ada masalah bagi suami untuk segera menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi kalau suami yang meninggal dunia, maka istri harus menunggu (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari baru boleh menikah lagi dengan laki-
laki lain, ha! ini bermaktud dalam Al-Qur' an Surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi. ,,
,,
,,
< ,,
""' ,,
.J. ,,.
'$. /
,,
,.
.J.
...
:;;
;;;
~ 1:,~ 1?) ~[ ;k!jl ~~ ~?.. G,.1jj1 0J~J.!) ~ 0j.;fi .);..Ul) "
,,
J
,,
.J.
J...
,,,,
"
,,
,,
,,
.J.
,,
"
...
,,.
...
,,
...
,, ,,
,,
,.
~ 0_,i:.;.; ~ .illl) ~J/:J~ ~i ~ ::rw ~ ;~ c~ JU ~~1 Artinya: "Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri hendakalah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Putusnya perkawinan dengan matinya salah satu pihak dari suami istri
menimbulkan hak saling waris mewarisi antara suami istri atas peninggalan yang meninggal dunia (tirkah) menurut hukum waris (jaraid). Dengan meninggalnya salah seorang dari suami istri maka dengan sendirinya putuslah ikatan perkawinan. Perkawinan hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, salah satu pihal yang menghendaki perceraian harus mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan. Untuk memastikan dia masih dalam keadaan haid, Imam Malik mempersyaratkan untuk kesempurnaan iddah tersebut ialah perempuan itu telah berhaid selama satu kali dalam masa itu kalau
33
dia belum haid dalam masa itu, perempuan itu berada dalam keraguan tentang kemungkinan hamil. 22 Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari (pasal 39 ayat I huruf a PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 153 ](}II). Ketetapan ini, berlaku bagi istrinya yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, waktu tunggunya adalah sampai ia melahirkan. 23 Karakteristik masa iddah tersebut, merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa iddah dalam hukum perkawinan islam. Dalam hikmah yang penting dalam masa iddah selain untuk mengetahui masa keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Hal ini, diatur dalam pasal 170 KHI. l) lstri yang ditinggalkan mati oleh suaminya, W[\jib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.
22
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, h .310
23
Zaenuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. h. 88
34
Ketentuan KHI tersebut, bukan hanya mengatur masa iddah dalam hal berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Berarti pengaturan hukum perkawinan Islam dalam masa iddah bukan hanya semata-mata mementingkan aspek yuridis normatif, tetapi juga mementingkan aspek yuridis empiris yang memuat aspek rasa, tolerasi dan kepatutan. 24 2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. 25 Menurut H.A. Fuad Said dalam bukunya perceraian dalam hukum Islam, perceraian adalah putus hubungan perkawinan antara suami dengan istri. 26 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perceraian adalah perpisahan atau perihal bercerai antara suami-istri. Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh aJaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan,
kedamaian,
dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan
perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam UU No.71 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI. 27
24
Ibid., h.90
25
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intem1asa, 1995), Cet, 27, h.42
26
Fuad Said, Perceraian Menunit Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), Cet.1, h. I
27
Zainuddin Ali, Huku1n Perdata Islam di Indonesia, h.80
35
Perceraian adalah merupakan akibat dari suatu hubungan yang disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan. Keduanya (antara perkawinan dan perceraian) saling berhubungan dimana perceraian hanya dapat terjadi karena adanya sebuah ikatan perkawinan. Hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu 'aib dari ayahnya dan dari kakeknya (diriwayatkan pu la dengan shahih dari Ali r.a Mu'adz, Jubir bin Abdullah r.a ibnu Abbas r.a, dan Aisyah r.a). i:.r.
~
olJ.J) .. ·c \.(;
~
0-4
:11
J)\b
:I
r-1-- J
~
2!11
J-
( o..\:>.-
,y-
,11
J_,.... .J Ju
'":!I
,y-
~
Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: tidak ada talak kecuali sesudah nikah". 28 Dalam KHI, disebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian dan dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang No.I tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (!) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dengan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak. Pengertian tentang perceraian dalam hukum positif tidak penulis temukan secara jelas, namun dalam Peraturan Pemerintah kata perceraian ini menggunakan istilah cerai talak untuk membedakannya dalam pengertian perceraian atas
28
Al-Imam Taqiyuddin Abubakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar Fii Alli Ghaayatil Jkhtishaar, Penerjemah Achmad Zaidun dan A.Ma'ruf Asrari, h. 478
36
keputusan Pengadilan. Sedangkan perceraian atas permohonan istri menggunakan •
cera1 gugat.
29
Sebagaimana ketentuan dari UU No. 7 tahun 1979 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut penulis proses dihadapan sidang ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap terhadap hak suami istri te:rsebut dimana pada pasal 2 (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlah.'U. Maksud kalimat jelas bahwa apabila perkawinanya saja harus dicatatkan apabila terjadi perceraian antar keduanya. Jadi saat keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang telah dicatatkan, keduanya memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perkawinannya. Namun apabila sampai terjadi perceraian, akta nikah diganti dengan akta cerai yang diberikan oleh Pengadilan Agama yimg bersangkutan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa suami atau istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan cerai apabila salah seorang diantaranya tidak dapat menjalankan kewajibannya dan memberikan segala yang menjadi hak pasanganya. Akan tetapi alasan yang diajukan haruslah sesuai dengan yang telah diatur tentangnya, karena bagaimanapun UU Perkawinan
29
Arso Sastroatmodjo, Hu/mm Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 60
37
menganut prinsip mempersukar te1jadinya perceraian dan oleh karenanya pula dalam setiap persidangan majlis hakim wajib mengusahakan perdamaian. Undang-undang
No.I
tahun
1974 tentang
perkawinan
30
membagi
penceraian itu menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Daq ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang No.I tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 sampai 41 dan lala cara perce:raian dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No.I tahun 1974 tentang perkawinan pasal 13 sampai 36 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 144 jo, Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu dibagi menjadi dua macam yaitu: a. Cerai talak b. Cerai gugat 1) Cerai thalaq Undang-undang membedakan anlara perceraian alas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena kerakteristik hul..-um Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian alas kehendak suami berbeda dengan perceraian atas kehendak istri. 31 Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan alas oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Dalam bahasa hukum perceraian
30
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadi/an Agama Pelajar, 1996), h.95 31
(Yogyakarta: Pustaka
K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.37
38
jenis ini disebut dengan talak cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti yang dirumuskan oleh pasal 66 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menghapus ketentuan sebe:lumnya pada pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai berikut: Pasal 66 Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Pasal tersebut sekaligus mengahapus ketentuan sebelumnya pada pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No. I tahun 197.+. Pengetian kata Thalaq dapat dilihat pada dua segi bahasa dan istilah. Secara bahasa kata talak berasal dari kata ~ yang artinya melepaskan atm.1 meniggalkan. 32 Dalam al-Munawir kamus arab Indonesia, thalaq berarti meninggalkan seperti dalarn kalimat thalaqa zaujatahu.33 Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan (suami istri) dengan mengucapkan secara sukarela ucapan ta Zak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas dan dengan sendiri. 34
32
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, h.206
33 A. W. Munawir, Al-Muna\vir. Knmus Arab - Indonesia. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet.ke-14, h.861 34
h.9
Ahmad Shidik, Hukum Ta/ak Dalam Agama Islam, (Surabaya: Putera Pelajar, 2001), Cet.1,
39
Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami, oleh karena itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak. Sedangkan putusan Pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena khulu, fasakh, dan sebagainya. Putusan Pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya. Pada penyebab perceraian, Pengadilan memberikan legal formal yakni pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mangacu pada alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga walaupun surat talak tersebut secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara kedua bela pihak untuk bercerai. Sehingga contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan Pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar 'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga melalui proses legalisasi didepan Pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah tcrucap. 35 Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, talak diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami secara sepihak dengan menggunakan lafadz talak atau jenisnya. 36
35
36
www. Pemantau peradilan. Com/ detil/ det.diakses pada tanggal 16 Juni 2008
Dewan Redaksi Eksiklopedia Islam, Ced. Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 4,jilid 5, h. 53
40
Menurut KHI pasal 117 talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dengan cara bagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. ·
Thalaq sebagaimana yang telah dibahas yakni putusnya ikatan perkawinan atas inisiatif dari suami. Hal ini sudah ada sejak sebelum Islam dan berjalan terus sampai sekarang (zaman sekarng). Firman Allah yang menerangkan thalaq ialah:
... J
'
,.. "' J/::, Jo}' ,).;ji... ,,
Artinya: "Atau lepaslah mereka dengan baik" (At-thalaq:2)
Thalaq dilihat dari jumlah jatuhnya ada dua macam yaitu: 1) Thalaq Raj'i Thalaq Raj 'i ialah suatu thalaq dimana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa kehendaknya. Dan thalaq raj'i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli. 37
Thalaq Raj 'i tidak melarang bekas suami berkumpul dengan bekas istrinya sebab aqad perkawinannya tidak mempengaruhi hubungannya hak (kepemilikan) dan tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Dasar dari hukum ini berdasarkan firman Allah:
37
Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar Fii Alli Ghaayatil lkhtishaar, Penerjemah Achmad Zaidun dan A.Ma'ruf Asrari, h. 476
41
Artinya: "Thalaq yang dapat dirujuk itu dua kali setelah suami itu dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik" (Al-Baqarah:229).
Thalaq Raj 'i yakni talak satu atau talak tanpa didahului tebusan dari pihak istri, pada talak ini si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istirnya masih dalam masa iddah. 38 Atau talak suami kepada istri yang telah dicampuri, baik dengan sharih {terang) maupun kinayah (sindirian). 39 Hal ini terdapat dalam KHI pasal 118 bahwa thalak Raj'i adalah talak ke satu atau kedua, dimana suami berhak nljuk selama istri dalam masa iddah.
2) Thalak Bain T11alak Bain ialah thalak yang ketiga kalinya thalak sebelum istrinya dikumpuli, dan thalak dengan tebusan oleh istri kepada suami. 40 Thalak bain ini terbagi kepada dua macam, yaitu: a. Thalak bain shugra yakni thalak kurang dari tiga kali, thalak bain shugra memutuskan tali suami istri begitu thalak yang diucapkan. Karena ikatan perkawinan yang telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing. (lain bagi suaminya). Bekas suami berhak untuk kembali kepada istrinya yang
38
Amir syarifuddin, Ga11·s-Garis Besar Fiqh, h. 220
39
A. Fuad Said, Percerain Menum/ Hu/mm Islam, (Jakarta: Pustaka al -Husna, 1994), CeLl,
h.55 '
0
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, h. 66
42
berthalak bain syugra dengan aqad nikah dan mahar baru selama ia belum kawin dengan laki-laki lain. b. Thalak bain kubro yakni thalak tiga kali penuh. Thalak yang menghilangkan kepemelikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu telah kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai serta wajar dan telah selesai menjalankan iddalmya. Thalak bain kubro terjadi pada talak yang keliga.41 Ketentuan hukum ini memang tidak dimuat dalam kitab jiqh, karena dalam pandanganjiqh perceraian itu terjadi terhitung mulai diucapkan oleh suami, sedangkan konsumsi yang mengucapkan talak itu berada di Pengadilan. 2) Cerai gugat Dalam kompilasi hukum islam istilah cerai gugat: ini dikenal dengan nama khulu yang dinyatakan dalam pasal I point I yang berbunyi khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri yang dijatuhi talak berupa denda atau uang dan lainnya. Pada dasamya cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas ada gugatan yang dirujuk oleh istri agar perkawinan dengan suami menjadi putus. Menurut K. Wantjik Saleh yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang
41
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet.l, h.99
43
disebabkan oleh suatu gugatan terlebih dahulu oleh pihak suami melalui Pengadilan dengan suatu putusan Pengadilan.42 Cerai gugat dihampir semua kota besar lebih tinggi dari cerai talak Jakarta, Pelita Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama OKI Jakarta H. Achmad Fauzan Harun, SH mengatakan carai gugat dihampir semua kota besar di Indonesia lebih tinggi dari cerai talak. Artinya perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri, ketimbang diajukan oleh suami. Gugatan cerai ialah perceraian yang terjadi istri mengajukan mengajukan kepada Pengadilan Agama Tinggi angka perceraian, apalagi cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak sangat memperihatinkan. Perceraian apapun alasanya yang merasakan akibat langsung adalah anak.4 3 Cerai gugat diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. I tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanan UU Perkawinan No. I tahun 1974 dan pasal 20 sampai 36 jo. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 73 sampai 88 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 133 sampai 148. Khulu yang dibenarkan dalam Islam tersebut berasal dari kata bahasa arab
artinya menggalkan pakaian. 44 Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan
42 43
44
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 40 www. Hupelita. Com/ baca.php. diakses pada tanggal 17 Juni 2008 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, h. 95
44
laki-laki pun pakaian perempuan. Menurnt ahli fiqh, khulu adalah istri memisahkan diri dari suami dengan ganti rugi kepadanya. 45 Firman Allah dalam Al-Qur'an tentang khulu', yakni:
Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengabil kembali sesuatu yang telah kamu diberikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istrinya) khawatir tidak mampu menjalankannya hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayangan yang (harus) diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya". (AlBaqarah: 229).
Khufu' dinamakan juga tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang telah diterimanya atau mahar kepada istrinya. Khulu' adalah suatu keistimewaan dalam hukum Islam dalam perceraian bisa terjadi atas persetujuan kedua bela pihak dari suami istri. Dalam hal ini ada pertentangan dengan pasal 208 B W yang tidak mengakui terjadinya perceraian dengan persetujuan kedua bela pihak dari suami istri. Oleh karenanya dalam ajaran Islam, khulu dapat diusulkan oleh pihak istri. Dari istri yang merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan kelangsungan kehidupan perkawinan maka Islam membenarkan istri yakni melalui khulu begitu juga suami merasa sudah
tid~
sanggup lagi meneruskan kelangsungan kehidupan perkawinan maka ia dapat
45
Ibid.,
45
mempergunakan hak thalak yang ada ditangannya sepanjang ketentuan syara' tanpa mengabil sesuatu yang tidak diberikan kepada istrinya.
46
Asal kata khulu adalah khul 'an, yakhla 'u, khala 'a yang berarti melepaskan atau meninggalkan. 47 Seperti dalam kalimat khala 'a ats-tsauba yang artinya meninggalkan pakaian karena seperti yang terdapat dalam firman yang berbunyi:
Artinya: "mereka istri itu adalah pakaian bagimu, kamupun adalah pakaian bagi mereka". (Q. S. Al-Baqarah /2: 187) Penggunaan kata khulu untuk putusnya perkawinan karena sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqh khulu diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan thalaq atau khulu.
Khufu itu merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawianan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau iwadh. Untuk maksud yang sama dengan kata khulu itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu jidyah, shulh, mubardah, walaupun dalam makna yang sama namun dapat dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadh yang digunakan.
16 '
Bakti A. Rahman. Hu/mm Perkawinan Menurut Islam UU Perkawinan dan Hu/mm Perdata, Jakarta, PT. Hidayakarya Agung, 1981, h.52 47
A. W. Munawir Al~munawir, Kamus Arab-Indonesia., h.361
46
Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khulu. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut shulh, bila ganti itu lebih ban yak dari mahar yang diterima disebut fidyah dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut mubarrah. (ibnu rusyd: 50).
48
Dari pengetian tentang khulu diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa khulu adalah hak memutus akad nikah oleh istri terhadap suaminya yang dapat
terjadi atas kesepakatan (jumlah tebusan mahar) atau perintah hukum agar istri membayar denganjumlah tertentu dan tidak melebihi jumlah mahar suaminya. 49 Ada perbedaan antara cerai gugat dengan cerai talak yang selayaknya harus diketahui, karena hal ini penting bagi pencari keadilan yang tidak ingin dipersulit oleh aturan yang telah ada. 1) Dari segi pihak yang mengajukan, permoho nan cera.i talak diajukan oleh suami sedangkan cerai gugat diajukan oleh pihak istri. 2) Dalam cerai talak suami sebagai pemohon diwajibkan membayar najkah dan mut 'ah kepada istri sebagai termohon sedangkan dalam cerai gugat istri
disyaratkan membayar iwadh (pengganti) sebagai tebusan kepada suami. 3) Dari segi prosedurnya, cerai talak tidak membutuhkan qabul tetapi cerai gugat (khulu) membutuhkan qabu!. 50 Dapat kita ketahui dan kita pahami melalui
peraturan-peraturan yang ada baik aturan itu yang ditetapkan oleh agama 48
Amir Syafuddin, Garis-Garis Besar Fiqh. h. 231
49
A.Rahman l Doi, Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum Allah (Syariah),Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 2002), Cet.ke-1, h. 251 50
Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), Cet.l, h. 227
47
bahwa perceraian itu tidak dapat dilakukan semuanya melainkan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Sudah terang bahwa dalam perceraian menempatkan kedua bela pihak dalam kedudukan yang sama. Bahkan persamaan kedudukan itu nampak lebih jelas lagi dalam hadist. I. Putusnya Perkawinan Atas Dasar Putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suaminya dan atau pada istrinya yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebutfasakh. 51 Fasakh yakni membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian anatara suami
istri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan. 52 Fasakh adalah putus ikatan perkawinan kerena salah satu diantara suami atau istri murtad atau sebab-sebab lain yang harusnya dia tidak dibenarkan kawin. 53 Fasakh ini pada dasamya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yakni hakim
setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena perkawinan yang telah berlangsung temyata terdapat kesalahan, seperti 51
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet.l, h. 124
52
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, h.124
53
Amir Syarifuddin,. Garis-Garis Besar Fiqh, h.243
48
tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan. 54 Fasalch berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya boleh
diputuskan apabila pihak istri membuat pengaduan kepada mahkamah dan hakim. 55 Fasakh ialah membatalkan ikatan perkawinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertu saja tanpa ucapan talak. Keduanya pasangan suami istri tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan, dan sekiranya diteruskan juga, ia boleh menyebabkan keutuhan rumah tangga. Fasakh diharuskan untuk kebaikan kedua bela pihak, sama ada pihak suami atau pihak istri. 56 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perceraian yang terjadi karena putus pengadilan terjadi diluar kehendak suami atau istri. Yakni apabila Maj lis Hakim berpendapat atau menilai perkawinan keduanya tidak memenuhi syarat-syarat
perkawinan.
Bentuknya
dapat
berupa fasalch
(pembatalan
perkawinan ). Fasalch perkawinan adalah sesuatu yang merusak akad (perkawinan) dan
ia bukan merupakan thalak. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada waktu aqad nikah atau kerena hal-hal yang datang kemudian dan
54
Ibid.,
55
App. Syariahcourt. Gov. 591 syariah. Diakses pada tanggal 17 Juni 2008
56
Cyber mosque. Mps. Gov. my! fasakh/ html. Diakses pada tanggal 17 Juni 2008
49
dapat membatalkan kelangsungan perkawinan. 57 Contoh fasakh seperti baru diketahui bahwa pasangannya adalah saudara kandungnya. Fasakh berarti mencabut atau mengahapus. Maksudnya ialah perceraian
yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban dalam kehidupan suami istri dalam mencapi tujuannya. 58 UU Perkawinan mengatur batalnya perkawinan dalam pasal 7 yaitu pasal 22, sampai 28 kemudian PP No.9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksana bagi UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan hanya sedikit mengatur pembatalan perkawinan itu dengan pasal 37 dan 38, danfasakh dalam bentuk ini diakomodir sebagian besamya dalam KHI sebagai aturan pelengkap bagi UU dan PP tersebut diatas yaitu pasal 22 UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan yang membicarakan pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan ditegaskan KHl dengan rumusan yang hampir sama dalam pasal 73. pasal 24 dan 26 UUP dijelaskan KHl dengan pasal 71, pasal 25 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang pengajuan pem1ohonan pembatalan perkawinan ditegaskan KHI dengan rumusan yang hampir sama dalam pasal 74 ayat I, dan pasal 27 UU No.I tahun 1974 tentang perkawinan diulangi lagi dalam KHI secara utuh dalam pasal 27 UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan diulangi lagi dalam KHI secara utuh dalam pasal 72, pasal 28 ayat I
57
58
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, h .268
Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hu/cum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet.2, h.212
50
UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dengan rumusan yang hampir sama oleh KHI dalam pasal 74 ayat 2 dan pasal 28 ayat 2 dijelaskan KI-II dalam pasal 75 dan 76 Undang-undang Nomor l tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.l tahun l 974 tentang perkawinan serta Kompilasi 1-!ukum Islam di Indonesia. Adapun menurut UU No.11. 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian hurus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Maka Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.I tahun 1974 tentang perkawinan pasal l 9 dan KHI pasal l 16 dan 5 l menjelaskan tentang alasan perceraian yang dapat terjadi. Selanjutnya penulis mencoba untuk menguraikan satu persatu sebagai berikut: l) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
Zina adalah salah satu perbuatan yang dapat dijadikan alasan perceraian. Suatu perbuatan zina yang ditunduhkan kepada seseorang dapat dibuktikan dengan kesaksian para saksi yang benar-benar mengetahui. Akan tetapi sulitnya proses pembuktian ini, maka dalam kebanyakan perkara perceraian yang ada lebih menggunakan istilah seorang selingkuh atau nyeleweng. Sehingga dari awalnya perbuatan ini telah mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terns menerus. Begitu pula dengan perbuatan mabuk, judi dan madat yang juga dapat memancing timbulnya konflik.
51
2) Salah satu pihak menggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini diluar kemampuannya. Perceraian dengan alasan ini adalah untuk menjaga dan melindungi pihak yang ditinggalkan sedangkan kata berturut-turut apabila tidak ada kejelasan tentang kepergiannya dan selama itu pula tidak ada keterangan atau informasi tentang keberadaan pihak yang ditinggalkan. Maka alasan ini dapat diajukan dalam perceraian. 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan pasal 23 disebutkan bahwa: Gugatan percerain kerena alasan salah satu seorang suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (c) untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekutan hukum yang tetap. 59
59
M.Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustakakartini, 1993), Cet.2, h.260
52
Hal ini berarti pihak tergugat tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang diajukan penggugat, karena hakim pun terikat secara mutlak atas alat bukti tersebut, dengan syarat: a. Hukuman yang dijatuhkan paling renda lima tahun penjara. b. Putusan telah mempunyai kekuatan huln1m tetap. c. Adanya keterangan dari pengadilan yang bersangkut.an yang menjelaskan bahwa putusan pidana tersebut telah benar-benar mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan dijatuhkan setelah perkawinan berlangsung antara suami istri. 4) Sal ah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahakan pihak lain. Jika seorang suami melakukan kekejaman atau penganiayaan terhadap istrinya, maka istrinya berhak mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan. Akan tetapi kekejaman dan penganiayaan yang dimaksud bukan hanya berdasarkan ukuran istri, tapi yang umumnya berlaku. Misalnya dalam masyarakat ada kebiasan suami yang mengajar istri dengan cara memukul atau menampar sekali (tidak sering), maka dalam ha! ini tidak dapat dinggap sebagai perbuatan aniaya. Oleh karena itu dalam hal ini peranan hakim sangat menetukan untuk menilai apakah perbuatan yang dimaksud dalam isi gugatan merupakan kekejaman atau penganiayaan. 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
53
Tidak berbeda dengan alasan sebelumnya, alasan karena salah satu pihak mendapat cacat badan juga tidak terdapat penjelasan kbih lanjut, tapi menurut penulis yang dimaksud cacat badan ini adalah yang terjadi setelah pernikahan. Oleh karenanya dalam ha! ini diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Apabila cacat badan atau penyakit yang dimaksud terbukti, sehingga salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya maka alasan ini dapat diterima sebagai alasan perceraian. Menurut penulis, alasan ini sangatlah tidak bijakaana untuk dijadikan alasan perceraian. Karena apa yang terjadi pada seseorang sudah merupakan kehendak tuhan yang menciptakan makhluk.-Nya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Terlebih ketika pemikahan telah dilangsungkan dan musiba menimpah salah satu seorang suami istri yang membuatnya tidak dapat melakukan kewajibannya. Apakah pernikahan hanya sebatas itu saja, tentu tidak. Apabila cita-cita perkawinan masih mungkin diwujudkan dengan harus bercerai, kerena bagaimanapun ia adalah orang yang terpilih menjadi pendang kita. 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi tentu akan memberikan akibat yang buruk lagi kelangsungan rumah tangga. Apabila segala usaha telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, dan tidak juga dapat memberikan jalan keluar, maka
54
dari pada sebagai alasan perceraian. Untuk membuktikannya perlu di dengar kesaksian dari pihak keluarga ataupun yang dekat dengan suami atau istri. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan diatas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila: 7) Suami melanggar taldik talak. Alasan ini perlu diketahui lebih dulu apakah suami mengucapkan taklik talak atau tudak. Apabila ya, dan istri merasa dirugikan karenanya, maka alasan ini dapat diterima dengan bukti- bukti dan kreteria tertentu yang dapat membatu hakim akan memutuskan perkara tersebut secara bijaksana. 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan teijadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Murtad adalah keluar dari agama Islam, maka haram bagi diri istrinya yang masih beragama Islam. 60 Agama Islam menetapkan batalnya perkawinan karena murtad dengan tujuan untuk meEnduingi aqidah suami istri. Suami melanggar pe1janjian perkawinan (pasal 51 KHI) Perjanjian yang dimaksud adalah dapat berupa taklik talak dan perjanjian lain yang tudak bertentangan dengan hukum islam (pasal 45 KHI). Perjanjian yang dibuat harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah, yang meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing (harta
60
M. Thalib, Penyebab Perceraian dan Penangu/angannya, (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1997), cet.l, h.179
55
bersama) yang boleh menghilangkan kewajiban suam1 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dasar pokok dalam hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya kerena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan sebagai seorang suami atau istri, yang mengakibatkan kedua suami istri itu tidak sanggup melanjutkannya. Dan apabila dipaksakan yang te1jadi adalah keadaan rumah tangga yang semakin memburuk, sedangkan Allah tidak mengharapkan demikian. Jadi dari pembahasan bab tentang tinjauan umum tentang putusnya perkawinan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusnya perkawinan dapat diperbolehkan oleh pihak suami, istri atau atas putusnya Pengadilan. Suami memiliki hak talak untuk memutus ikatan perkawinan, dan istri pun diberikan hak yang sama dengan mengajukan gugatan cerai atau khulu yang disertai dengan tebusan. Dari adanya perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum bagi perkawinan keduanya Kemudian apabila ikatan perkawinan tersebut putus baik karena perceraian maupun karena salah satu pihak menggal dunia Maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami istri. Masalah hubungan harta kekayaan suami istri ini telah diatur oleh KHI secara mendalam yang tersendiri dalam pasal 95 sampai 97 dan ha! ini akan penulis jelaskan secara terperinci di dalam BAB III.
BAB HI TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA HERSAMA
A. Pengertian Harta Bersama. Didalam kehidupan suatu keluarga atau rnmah tangga disamping masalah hak dan kewijiban sebagai suami istri, maka masalah harta benda adalah merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan antara suami dengan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Sehubungan dengan itu, maka timbul asumsi masyarakat yakni kebutuhan akan suatu peraturan yang mengatur mengenai harta bersama dalam suatu perkawinan. Sebelum membahas tentang harta bersama, ada baiknya kita mengenal tentang definisi harta bersama, karena hart'1 bersama merupakan dampak atau bagian dari perkawinan itu sendiri. Harta perkawinan yakni kesatuan harta yang dikuasi dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinan. 1 Selanjutnya dikenal pula istilah kekayaan suami istri atau harta suami istri. Yang dimaksud harta suami istri adalah harta kepuyaan suami istri yang diperoleh
1
Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Putaka, 1988), h.327
57
masing-masing sebelum perkawinan (harta bawaan), dan Yz separuh harta yang diperoleh mereka selama dalam perkawinan. 2 Bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua diantara suami istri. Impikasinya, harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah, demikian pula mahar bagi istri, juga warisan, hadiah, dan hibah milik istri atau suami, tidak termasuk harta bersama. Bahkan dalam islam harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya sendiri tida termasuk harta bersama, karena harta tersebut adalah hak milik istri. Hal itu berdasarkan Firman Allah swt yakni:
Artinya: "Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (QS. AnNissa :32)".3
Sejak saat dilaksanakan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejalan tentang hat itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Barta bersama itu, selama
2
Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menunit Hu/rum Islam, UndangUndang Perkawinan Dan Hula1m Perdata, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981 ), h.15 3
www. Konsultasi. Word press. Com/ 2007/ 01/ 13. diakses pada tanggal I Juli 2008
58
perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. (KUH perd. 126, 139, 149, 153, 180, 186; F, 60, 62).
4
Dalam kamus besar bahasa Indonesia ditemukan pengertian harta bersama ialah harta yang diperoleh secara bersamaan ketikah menikah. Dalam kamus lain disebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. 5 Menurut Sayuti Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah dan warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan. 6 Selama ini, susuai dengan keanekaragaman lingkungan masyarakat adat di Indonesia, terdapat berbagai penyebutan terhadap istilah harta bersama, misalnya dalam masyarakat Aceh dipergunakan istilah "harta seharkat". Masyarakat Jawa memberi istilah harta "gono-gini". Masyarakat Sunda mengenal harta "guna kaya). Ada juga yang menyebut "harta raja kaya", dan lain sebagainya. 7 Dalam kamus Arab-Indonesia, harta bersama dikenal dengan istilah Syirkah. Istilah tersebut berasal dari bahasa arab
-ts.rt -'2._rt
:t;;_yt_, artinya sekutu,
4
www. Mail- archive. Com/ balita/ - anda@ balita. Diakses pada tanggal l Juli 2008
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 299
6
Zainul Bahry, kan1us u1nu111 khususnya Bidang Hu/a1111 dan Politik, (Bandung: Angkasa,
1993), h.90 7
M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradi/an Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)
59
bersekutu atau berserikat. 8 Secara etimologis, Syirkah adalah pencampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut istilah hukum Islam, Syirkah ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.Kebolehan Syirkah dapat dilihat dalam hadis Qudsi sebagai berikut:
Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Allah swt. Berfirman: Aku anggota ketiga dari dua orang yang berserikat selama keduanya tidak berhiyanat. Apabila salah seorang anggota syirkah itu berkhiyanat, maka aku keluar dari keduanya. (H.R. Abu Daud dan dishihkan oleh hakim)". Pembahasan Syirkah atau Syarikah sebenamya terdapat pada kitab muamalah. Tetapi karena asal persoalan syirkah adatah mengenai pengaturan persyarikatan atau perkongsian dalam perdagangan dan pemberian jasa, atau dengan kata lain cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan orang lain, maka kemudian diterapkan pula pada masalah harta bersama suami istri dalam membicarakan hukum perkawinan. Adapun macam-macam syirkah menurut para imam mazhab ada lima hal, sebagai berikut:
8
Ahmad Warison Munawwir, Al- munmvwir Kamus Arab- Indonesia, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al- Munawwir, 1994), h.715
60
l. Syirkah ']nan (perkongsian terbatas), yakni bentuk penggunaan harta dan
usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan pe1janjian. Para ulama empat mazhab sepakat membolehkannya. 2. Syirkah
Mufawadhah
(perkongsian
tak
terbatas),
yakni
bentuk
pennggubungan harta dan usaha dengan pembagian keuntungan disesuaikan dengan banyaknya modal.bentuk .;yirkah ini dibolehkan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, tetapi tidak dibolehkan oleh mazhab Syafi'i karena dalam Syirkah ini mengandung ghurnr (ketidak tentuan, ketidaktahuan, penipuan). 9 3. Syirkah Abdan (perkongsian tenaga), yakni syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan peke1jaan dengan keuntungan clibagi sesuai perjajian. Mazhab Hanafi, Maliki clan Hambali membolehkannya tetapi. Mazhab Syafi'i membatalkannya, karena dalam :.yirkah ini tidak ada penggabungan harta dan aclanya ghurnr. 10 4. Syirkah Wujuh (perkongsian kepercayaan), yakni syirkah antara clua orang atau Jebih berdasarkan kepercayaan untuk membeli barang clengan cara cara kredit clan menjulkannya untuk mendapat keuntungan. Hukurnnya boleh menurut para imam mazhab kecuali Syafi'i, alasan tidak boleh karena tidak ada modal clalam Syirkah ini.
9
Sayuti Thalib,Hukum Keke/uargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet.5. h.80
!O
Ibid,, h.81
61
5. Syirkah Mudharabah (perkongsian orang yang memiliki modal danm yang tidak), yakni syirkah antara orang yang memiliki modal dengan yang tidak. Orang yang memiliki modal memberikan modalnya kepada orang yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Mazhab Maliki clan Hambali membolehkan syirkah ini, karena terdapat laba (keuntungan), tetapi mazhab Syafi'i dan
Hanafi tidak boleh karena bentuk ini tidak termasuk syirkah.
11
Dari beberapa macam syirkah diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk syirkah yang lebih mendekati kepada pengetian harta bersama. Menurut Ismail Muhammad Syah, pencaharian bersama suami istri lebih dekat kepada pengetian syirkah abdan dan syirkah mufawadhah. Dikatakan syirkah abdan karena pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia
sama-sama membanting tulang untuk mendapatkan natkah hidup keluarga. Hanya saja terkadang perkerjaan istri lebih ringan dari pada perkerjaan suami. Adapun dikatakan syirkah mufawadhah karena memang perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan termasuk harta bersama, kecuali yang yang mereka terirrra sebag:rr warisan- atau sebagai pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua. 12 Menurut Ahmad Rofiq, dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai manager yang
11
Ismuha, Pencaharian Bersarna Suami lstri di Tinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hu/cum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Cet .I, h.113 12
Ibid., h.296
62
mengatur ekonomi rumah tangga. Sehingga lebih tepat disebut syirkah abdan, karena modal dari suami, istri memberi andil jasa clan tenaganya. Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan, sehingga masing-masing suami- istri mend:atangka\l modal clan dikelolah bersama. Bentuk seperti ini disebut syirkah 'inan. 13 Dalam kenyataannya, masih lebih banyak pola yang pertama dalam kehidupan perkawinan, yakni suami yang bekerja clan istri sebagai ibu rumah tangga. Sehingga syirkah abdan lebih mendekati pada pengetian harta bersama. Adapun pengetian harta bersama dalam VU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ten tang perkawinan dirumuskan dalam pasal 25 sebagai berikut: "Harta benda yang diperoleh se!ftma-perkawinan me!ljadi harta befsama". Sedangkan dalam KHI pasal 1 huruf (1) dirumuskan sebagai berikut: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun". Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa harta bersama yang dimaksud dalam KH! Jebih memberikan kesempatan yang luas terhadap pengertian harta yang menjadi harta bersama dalam perkawinan.
13
4, h.21
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakrarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet.
63
B. Dasar Hukum Harta Bersama. Undang-undang No.I tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Sebagaimana pasal 35. 14 1. Barta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Barta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing -masing sepanjang para pihak tidak menetukan Jain. Oleh karena itu, hendaknya beke1ja tidak selalu diartikan bekerja diluar rumah. Demikianlah yang dimaksud pasal 35 ayat (1). Adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikatagorikan sebagai kekayaan bersarna. lni sejalan dengan firman Allah;
Artinya: "Dan janganlah kami ini hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagianyang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dar1 mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu".(Qs-An-nisa; 32). lsyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dari kompilasi hukum islam (KHI) pasdal 85, 86, dan 87. Secara berurutan akan dikutib disini. Pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. 14
Ibid., h. 201
64
Pasal 86 menyatakan bahwa I) Pada dasamya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. 2) Hmta istri tetap menjadi hak istri dan dikusai pen uh olehnya, sedemikian juga harta suami tetap hak suami danb istri dikuasi olehnya.
Pasal 87 menyatakan bahwa I) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing beruba hibah, hadiah, sahdaqah atau lainnya. Mengenai penggunaan (tasharrufJ harta bersama suami istri, diatur dalam pasal 36 ayat (I) UU perkawinan sebagai berikut: Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertidak atas persetujuan kedua bela pihak. Adapun ayat (2) menjelaskan tetang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-maisng seperti pasal 87 ayat (2) kompilasi tersebut. Pengaturan lebih rinci masalah ini dalam
kompilasi hukum islam
ditunjukkan oleh pasal 88, 89 dan 90. Pasal 88 menyatakan bahwa apabila telah terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama maka penyelesaian itu diajukan kepada pengadilan agama.
65
Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta nya sendiri. Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab manjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Isi-isi pasal tersebut merupakan penjabaran dari firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 34 :
J.
,,. J.
J.
J5P A,
,.
-:;:
,/
-:;:_.
o_,3~ ~lj ,, ,,.
•
.J.
,,
_,,,.
~~I_,.._;; ':>U
J.
::. J./-'
,,
¥-
.iiil "' -
t ,,.
j. f-=.~.1,,1
,.
b> -::J.
.,..
"..
p
,,
jl
,,.
J.
,,..
,;;
~ ~ ;::..,.)"-ju.;.. ,- ,::·• ~u J.
,,. .;
_... ,. ""-'
-;:J.
J. .J ,,. "'
J.
,1.
,...
u,Ll L.r"'Y.J"°lj v:-~I '-~ L.r"'J.r.-&lj J~
~~ ~ ~ ,-: >t?:&T
oj
Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dari ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita- wanita yang kamu kwatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk mengusahakannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi rnaha besar". (Qs; AnNisa: 34).
Apabila karena suatu hal, suami tidak dapat melaksanakan suatu kewaj iaban sementara suami sesungguhnya mampu, maka istri dibenarkan rnengabil harta suaminya, untuk rnemenuhi kebutuhan dari anak-anak secara
66
ma'ruf, seperti penegasan Rasulullah, sehubungan dengan laporan Hindun binti Ubah Abu Sufyan dalam hadis berikut: 15
Artinya: "Dari Aisyah berkata, Hindun bi:nti Uibah· A:bu · Sufyarr menghadilfl Rasulullah saw sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit (kikir), ia tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku mengabil sendiri hartanya tanpa sepengetahunya, apakah aku menggung dosa atas tindakan tersebut? Beliau bersabda: Ambil saja hartanya secara rnakruf, untuk rnencukupi kebutuhanrnu dan anakrnu ( muttafaqun Alaihi)"'. Jalan altematif yang diberikan Rasulullah saw tersebut apabila tidak dapat diternpuh, rnaka bunyi pasal 88 kornpilasi tersebut, rnerupakan pilihan terakhir, yakni diajukan ke Pengadilan Agarna. Pengadilan Agamalah yang nantinya, rnelalui persidangan yang dipimpin hakim yang- ·aJcarr merrentukan
~
rnenyelesaikan perselisihan antara mereka. Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalarn pasal 93 Kornpilasi Hukurn Islam yakni: I) Harta bersarna sebagairnana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat 1JemM benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak hak mapun kewajiba Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 15
lbid.,204
67
Penjelasan pasal 91 tersebut menunjukkan adanya nuansa modern, seperti surat-surat berharga (polis, saham, giro dan sebagainya). Dengan demikian pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas, tidak hanya barang-barang yang secara materil langsung dapat dikosumsi. Ini menunjukan bahwa Kompilasi Hukum Islam jauh-jauh telah mengatisipasi promblematika perekonomian modern. Namun demikian, yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak, atau kepentingan bersama harus didasarkan pada persetujuan mereka. Karena sesungguhnya dengan cara demikian, perintah agama wa asyiru hanna bi al-ma 'nif (pergaulilah mereka dengan baik) akan dapat teralisir, yang pada gilirannya mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan itu. Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak, tidak ada persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (pasal 29 KHI). Hal ini dimaksudkan agar masingmasing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali. Oleh karena itu, kompilasi Hukum Islam dalam pasal tersebut, membicarakan pertanggung jawaban utang yang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga:
68
Pasal 93 menyatakan bahwa l) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri disebabkan pada hartanya masing-masing. 2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakuikan untuk kepentingan keluarga, yang deibebankan kepada harta bersama. 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. Meskipun ketentuan pasal 93 seakan mengesahkan adanya pemesihan antara harta kekayaan suami atau istri, karena tidak ada penjelasaan tentang kapan hutang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah, apabila utang tesebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga jika harta bersama tidak mencukupi, maka diambil dari pribadi harta masing-masing suami atau istri. Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengatur pasal 94. ketentuan ini dimaksudkan agar anlara istri pertama, kedua, ketiga atau keempat tidak menjadi perselisahan, termasuk mengatisipasi kemungkinan gugat waris antara masing-masing keluarga dari istri tersebut. Dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dibicarakan tentang tindakantindakan tertentu pada salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti: judi, mabuk, boros, dan lain-tain. Sementara pasal 95 menenkankan bahwa suami justru melakukan tindakan pemborosan, judi dan lain-lain yang mengancam harta kekayaan bersama, maka
69
hakirn dipandang rnerniliki otoritas untuk menangani dan rnenJaga agar harta tersebut diamankan demi kepentingan keluarga, khususnya istri dan anak-anak dengan cara meletakan sita jaminan. Alasan hukurn dalam penyelesian masalah itu untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentinga rumah tangga, istri dan anak-anak (maslahat). Dalam UU perkawinan No. I tahun 1974 tentang perkawinan diatur ju&a masalah harta bersama, antara lain: I) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersarna. 2) Harta bawaan dari rnasing-masing suami dan istri clan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengusaan masing-masing sepanjang pihak tidak rnentukan. lain. Maksud dari pasal 35, apabila harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan apabila harta bawaan dari masingmasing suami istri selama dalarn perkawianan, baik sebagai hadiah atau warisan rnaka harta tersebut tetap masing-masing mengusainya, kecuali kalau pihak suami maupun pihak istri rnembuat perjanjian bahwa harta bawaan dijadikan harta bersama. Pasal 36 menyatakan bahwa I) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat b1~rtindak atas persetujua11 kedua bela pihak. 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Sementara pasal 36 tentang harta bersama, baik suarni atau istri dapat mernpergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengeooi
70
harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak sepenulmya masing-masing atas harta bendanya itu. Pasal 37 menyatakan bahwa bila perkawinan pu1us karena perceraian, harta bersama diatur hukumnya masing-masing. Bila
te~jadi
perceraian maka mengenai harta bersama diselesaikan
menurut hukum islam bagi suami dan istri yang beragama Islam dan menurut kitab UU dijelaskan oleh pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (!). Undang-undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 66 ayat (5) menyatakan bahwa permohonan soal pengusaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan permohonan cerai thalaq atau pun sesuai ikrar thalaq soal pengusaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-saml\ dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyelesian sengketa harta bersama dalam perkawinan dapat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian atau stelah terjadinya kematian salah satu pihak dari suami atau kedua suami istri. 16 Di Indonesia dengan adanya UU perkawinan No. I tahun 1974 tentang harta bersama khusunya pada pasal 35 ayat (l)
harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama, pasal 36 ayat (l) mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua bela pihak, ketentuan 16
A. Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet.2, h 243
72
yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan masing-masing sepaajang para pihak tidak menetukan lain. 18 Dalam pasal 35-37 UU Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan mengenai harta suami istri, sebagai berikut: a. Harta bawaan, hadiah dan warisan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak rnenetukan Jain. Terhadap harta bawaan masing-rnasing itu, suamii dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya, seperti menjual, menghibahkannya, dan lain-lain. b. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Terhadap hruta bersama ini suami istri dan atau istri dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atau persetlljuan kedua beta pihak. c. Bila terjadi pereeraian-. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-rnasing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainya. 19 Untuk menentukan status seseorang datam perkawinarr, dahmr
-R:H~
'I memungkinkan dilakukannya perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan
18
M. yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (UndangUndang No.7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini; 1997), Cet. 3, h. 296 19 Bakri A. Rahman & Ahmad Sukardjo, Hu/aim Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata,h. 24 '
73
dengan hukum islam, yang meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta hasil perceraian masing-masing, menetapakan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama. Dalam prakteknya, tidak sedikit pasangan suami istri yang menguwatkai( ' tentang status dan hak milik atas harta kekayaan tersebut kedalam perjanjian perkawianan secara tertulis dan berkekuatan hukum, tetapi lebih banyak lagi pasangan yang tidak mengindahkan masalah status harta perkawinan dengan meleburkan semua harta menjadi harta bersama. Hal ini, yang menjadi fakt9\ utama dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, terhadap harta kekayaan, baik dalam hukum islam (KHI) maupun hukum positif Indonesia (Undang-undang perkawinan), masing-masing suami istri harus- mengetahui- status- harta yang terdapat dalam perkawinannya ~
! bertaggung jawab terhadap kekayaan yang ..dimilikinya untuk menunjang keberlangsungan hidup rumah tangga.
D. Prinsip Pembagian Harta Bersama. Secara umurn: sesuai aturan undang-undang Ned tahurt 1974
ten:l
perkawinan pasal 37 menegaskan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menu rut hukumnya masing-masing". Maksud menurut hukumnya masing-masing pasal tersebut sesuai dengan penjelasannya, adalalr hukmn· agama, hukunradat darr
laiimy~
Bila perkawinmt I.
putus karena perceraian (bukan karena kematian ), maka harta bersama diatuii' menurut hukum agama mantan suami istri tersebut, dan apabila agama mereka tidak mempunyai hukum tentang harta bersama maka. berla.kulah hukum adat
74
mereka, begitu pula apabila mereka tidak mempunyai hukum harta bersama dalam adatnya maka dijalankanlah hukum tertulis yakni Undang-undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan. 20 Namun sebelumnya telah disinggung dfotas bahvva di fndonesia ftart11 bersama telah digolongkan dalam bentuk "syirkah abdan"' (perkongsian tenaga) dan "syirkah mufawwadhah" (perkongsian tak terbatas). Juga melakukan kompromistis terhadap- hukum adat yang telah- lama- mengenat lembaga
ham! '
bersama dalam perkawinan, oleh karena itu dalam Islam dikenal dengan adanya harta bawaan (yang tak tercampur) dan harta bersama. 21 Sehingga penyelesian sengketa harta perkawinan dapat diajukan: a. Bersama-sama dengan perceraiarr. · b. Setelah terjadi perceraian, atau c. Setelah terjadinya kematian salah satu pihak dari suami istri atau kedua suami istri.
22
Harta bersama yang merupakan harta tambahan, lk:arena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri untuk kepentingan bersama. Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik salah satu
20
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Renika Cipta 199!), h.124
21
Ismuha, Pencaharian Bersarna Sua1ni Jstri Di Tinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam, h. 133 22
Mukti Arto, Praklek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h. 24&
75
pihak meninggal atau oleh perceraian maka harta tersebut dibagi dua antara suami istri. Dalam hal ini KHI pasal 96 ayat (l) menegaskan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama. Begitu juga pasal 97 menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak perdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jauh sebelum KHI dikeluarkan telah ditetapkan melalui putusan mahkamah Agung tanggal 9 desember 1956 Nomor: 424k/ sip/ 1956 dalam putusannya ditegaskan: menurut yurisprudensi MA dalam ha! ini terjadi perceraian barang gono gm1 harus dibagi antara suami istri dengan masingmasing separuh bagian.23 Hal diatas berlaku untuk cerai hidup, sedang pada cerai mati baik ada anak maupun tanpa ada anak harta bersama tetap tinggal utuh, karena biasanya dipergunakan sebagai dasar material kehidupan keluarga yang tinggal, namun kemungkinan harta bersama dibagi apabila janda atau duda meninggal atau menikah lagi dan atau apabila anak-anak sudah dewasa. Kemudian dalam cerai mati tanpa anak contohnya telah ada keputusan MA K/ Sip/ 1959 menyatakan menurut hukum adat yang berlaku dijawa tengah seorang janda mendapat separuh dari harta gono-gini.
23
M. Yahya Harahap, Kedudukan dan Kelvenangan Dan Acara Peradilan Agama, h. 3
76
Demikian juga putusan MA tanggal 24 juni 1981 No.2 Kl Sip/ 1979 dalam keputusannya menyatakan: pembagian antara janda dengan ahli waris mendiang suami diterapkan secara berlangsung tanpa mengganlnngkan kalau sudah kematian janda atau kawinnya janda dengan laki-laki lain, hal ini dapat dibaca dalam kesimpulan pertimbangan yang berisi kaidah harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, harta syirkah antara suami istri, apabila suami lebih dahulu meninggal tanpa mempunyai keturunan, istri sebagai janda berhak mendapatkan setengah atau separuh bagian, sedangkan setengah bagian lagi menjadi hak waris yang selebihnya secara sekutu sesuai dengan kedudukan dan pembagian yang ditentukanfaraidh. 24 Pada cerai mati dengan adanya anak mak baik anak maupun istri (janda) dapat menuntut pembagian harta bersama, demikian kira-kira salah satu bunyi putusan MA tanggal 18 agustus 1959 No:258 Kl Sip/ 1959.25 Penulis berpendapat jelas sudah arah yang dapat ditempuh oleh seseorang apabila terjadi sesuatu masalah cerai hidup atau mati yang dapat digugat di Pengadilan Agama, dan dari beberapa putusan MA diatas Pengadilan sebagai Lembaga Pencinta Hukum dalam kehidupan suatu bangsa dan Negara yakni menuju pembagian yang merata antara suami dan istri apabila terjadi cerai baik karena cerai hidup atau cerai mati.
24
Ibid., h, 309-310
25
Ibid., h.310-311
77
Namun
Pengadilan sebagai
lembaga resmi
dalam menyelesaikan
permasalahan salah satunya harta bersama tidaklah menuntut mutlak seorang menyelesaiakan disana, banyak penyelesian harta bersama yang diselesaikan diluar pengadilan dengan cara musyawarah, tau hal ini karenakan karena sulitnya membuktikannya dimuka pengadilan, dan oleh karena itu penulis berpendapat perjanjian bersama dalam perkawinan dapat membantu dalam proses beracara di Pengadilan Agama dalam hal pembuktian.
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELA TAN
A. Deskripsi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1384/ Pdt. GI 2007/ PA. JS. Pada umumnya, dalam perkara persyaratan gugat harta bersama yang menjadi tergugat adalah suami. Sebaliknya istri adalah pihak yang mengugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1384/ pdt/ 2007/ PA. JS. Yang bermula dari keracuan inventarisir kepemilikan harta kekayaan suami-istri dalam mengarungi rumah tangga. Akibalnya, persoalan menjadi runyam dan berujung dimeja Pengadilan. a. Keterangan/ pengakuan penggugat 1) Pengakuan dan Tuntutan Penggugat Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1384/ Pdt. GI 2007/ PA. JS. Identitas penggugat adalah sebagai berikut: Nam a
: Ir. Yunita Widyawati, MM. Binti Drs. H. Soejita. S.
Umur
: 35 Tahun
Pekerjaan
: !bu Rumah Tangga
Alamat
: JI: Tebet Utara IB Nomor 7 Rt. 05/ Rw. 01, Jakarta Selatan
Memberikan kuasa hukum kepada Agus Abdul Azis, SH., sesuai surat kuasa khusus tertanggal 4 oktober 2007 seperti beriknt:
79
Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 oktober 2007 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 25 oktober dibawah register perkara Nomor 1384/ Pdt. GI 2007/ PA. JS, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut: I. Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada
tanggal 25 februari 2001, 30 zulhizah 1421 H., di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus !bu kota Jakarta, sebagaimana dengan petikan huku pendaftaran nikah No. 214/ 68/ III 200 I. 2. Dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama 6 Tahun, setelah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: a. Ario Naufal Abrar, laki-laki yang lahir pada tanggal 0 I juni 2003 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 9454/ U/ JP/ 2003. tanggal 24 juni 2003 yang dikeluarkan oleh kepala suku Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (Bukti P-2), dan b. Aurellia Athaya Belvana, perempuan yang lahir pada tanggal 06 maret 2005, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 8314/ U/ JS/ 2005, tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh kepala suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. 3. Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa;
80
a. Mobil BMW No. 8260 CJtahun 1994; Mengingat untuk mobil Toyota Avanza yang dipakai oleh penggugat selama ini, merupakan termasuk harta bawaan penggugat bukan harta gono-gini, yang mana uang untuk pembelian mobil Toyota Avanza tahun 2004 tersebut diperoleh dari basil penjualan mobil Toyota Soluna milik penggugat yang diperoleh penggugat dari orang tua penggugat pada tahun 2000 sebelum pemikahan dilangsungkan. b. Memberikan hak kepada anak- anak penggugat, atas rumah yang selama ini ditempatkan penggugat dengan tergugat, berupa hak kepemilikan sebesar 50% (lima puluh persen) atas rumah tersebut yang terletak dan dikenal dengan jalan Tebet Timur dalam XD Nomor IO Rt. 04/ 8, Jakarta Se Iatan. c. Bahwa selain itu pula untuk keperluan renovasi rumah orang tua tergugat, karenanya penggugat telahg menyerahkan uang hasil penjualan rumah milik penggugat yang diperoleh penggugat dari orang tua penggugat untuk mempergunakan untuk membiayai renovasi rumah orang tua tergugat yang ditempati penggugat dan tergugat sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengingat penggugat dan anak-anak keluar dari rumah terguggat yang selama ini menjadi tempat bemaung penggugat dan anak-anak karenanya penggugat berhak untuk meminta agar
81
dikembalikan uang penggugat Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut secara tunai. Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas, penggugat mohon Pengadilan Agama Jakarta selatan berkenaan un1uk memeriksa, mengadili serta untuk selajutnya memberi putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. b. Menyatakan jatuh talak satu ba 'in shugra tergugat atas penggugat. c. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. d. Menetapkan dan menyatakan anak-anak sepenuhnya berada dibawah perwalian dari penggugat sebagai ibu kandungan dari kedua anak-anak tersebut. e. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah mut 'ah kepada penggugat.
£
Menghukum tergugat untuk memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak selama penggugat dalam keadaan iddah sampai dengan tiga bulan.
g. Menghukum tergugat untuk membiayai biaya kesehatan, pendidikan dan rekreasi anak-anak sampai anak-anak dewasa atau
bi~rumur
21 tahun.
h. Menyatakan harta gono-gini yang menjadi bagian dari penggugat adalah - Mobil BMW No. 8260 CJ tahun 1994 dengan nilai sebesar kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluhjuta rupiah).
82
i.
Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang hasil penjualan rumah milik penggugat yang diperoleh penggugat dari orang tua penggugat yang kemudian dipergunakan untuk merenovasi rumah orang tua tergugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluhjuta rupiah) secara tunai.
J.
Menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak s<:besar 50 % (lima puluh persen) dari rumah yang terletak dan dikenal dengan jalan Tebet Timur Dalam XD Nomor I 0 Rt.04/ 08, Jakarta Selatan.
k. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh perkara yang timbul menurut hukum. b. Keterangan/ Pengakuan Tergugat. Atas gugatan penggugat, tergugat dengan sebagai berikut: Nama
: Asyari Hasbullah S.Kom.SE.,MM Bin H.S. Haryono
Umur
: 34 Tahun
Perkerjaan
: Karyawan
Alamat
: JI. Tebet Timur Dalam XD Nomor 10 Rt. 04/ 08, Jakarta Selatan
Memberi kuasa kepada Amir Hood Nasution, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2007 telah menanggapi penggugat sebagai berikut: I . Pada pokoknya tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui sebenarnya. 2. Benar tergugat adalah suami sah dari penggugat.
83
3. Benar dari hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. 4. Tergugat
menolak dengan
keras
gugatan
penggugat
menyatakan
penggugat menutut pengaturan hak 50% (lima puluh persen) dari rumah yang terletak dijalan Tebet Timur Dalan XD Nomor 10 Rt/ 04/ 8 Jakarta SeIatan. 5. Tergugat menolak dan membatah peryataan pengg;ugat mengenai bagian penggugat dalam renovasi rumah orang tua tergugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bahwa jumlah tersebut tidak mendasar dan diluar fakta-fakta yang ada, namun tergugat bersedia mengembalikan bagian penggugat sebesar Rp 131.100.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah). 6. Tergugat sangat keberatan akan gugatan penggugat mengenai harta gonogini yakni mobil Toyota Avanza Nomor B 8260 CJ tahun 1994 dibeli dalam kondisi bekas yang dibeli pada tahun 1997, dimana keduanya mernpakan harta bersama yakni didapat/ dibeli pada masa perkawinan. Berdasrkan hal-hal tersebut diatas dengan ini tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenaan kiranya: a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kec;uali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. b. Menyatakan bahwa perkawinan tergugat dengan penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
84
c. Menyatakan tergugat bersedia memberi nafkah dan pendidikan untuk anak-anak sebesar Rp2.800.000,- (duajuta delapan rntus rupiah) perbualan diluar biaya kesehatan, dan nominal tersebut dapat mengalami perubahan sesuai perkebangan kebutuhan anak-anak. d. Menyatakan rumah yang beralamatkan dijalan Tebet Timur Dalam XD Nomor 10 Rt. 04/ 8, Jakarta Selatan adalah milik (Almh) Yetty Haryono yang merupakan harta warisan tergugat sehingga tidak dapat dituntut pembagiannya. e. Tergugat bersedia membayar pengembalian uang
t<~rgugat
untuk renovasi
rumah yang beralamat dijalan Tebet Timur Dalam XD Nomor 10 Rt. 04/
8, Jakarta Selatan, secara tunai sejumlah Rp 131.100.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah). f.
Menetapkan mobil Avanza Nomor polisi B 8260 CJ adalah harta yang selama perkawianan dan ditetapkan sebagai harta bersama.
g. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.
c. Bukti dan saksi penggngat I.
Bukti Untuk memperkuat dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan buktibukti berupa: a. Foto copy kutipan Akta Nikah No. 214/ 64/ IV 2001, tanggal 26 febuari 2001.
85
b. Foto copy Akta Kelahiran No. 94/ 64/ U/ JP/ 2003 oleh Catatan Sipil kodya Jakarta Selatan. c. Foto copy sertifikat Hak Milik No. 6808/ Desa Pekayon Jaya. d. Foto Copy surat peryataan dari pembeli rumah penggugat di Bekasi sebesar Rp 190. 000.000,- (seratus sembilan puluhjuta rupiah). e. Foto copy Akta Jual Beli untuk tanah dan bangunan No. 6808/ Desa Pekayon Jaya tertanggal 28 februari 2005. f.
Foto copy No. 0051 A.31 ADI l/08 tanggal 9 januari 2008 untuk meminta struk gaji tergugat.
g. Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor Avanza No. polisi B 2708 LM berlaku sampai dengan 26 Mei 2009 at'.ls nama Widyawati. 2. Saksi Penggugat juga mengajukan saksi yakni: a. Sugiato bin Suyitno, yang dibawah
sumpahnya pada pokoknya
menerangkan. b. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dlua) orang anak. c. Bahwa sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat terlihat tidak rukun lagi yang terns menerus. d. Bahwa saksi telah menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil.
86
d. Bukti dan Saksi Tergugat I. Bukti
Untuk memperkuat dalil-dalinya, tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: a. Foto copy Akta Nikah Nomor 214/ 68/ II 2001, tanggal 26 februari 2001. b. Foto copy Kwitansi-kwitansi pembayaran premi Asuransi PT. Asuransi jiwa sejenis dengan nomor polisi 000208340. c. Foto copy tanda kepersertaan Niaga pendidikan nomor: rekening 080-0172296-40-08, 26 juni 2007 atas nama Ario Naufal Abi.ar. d. Foto copy Akta jual beli rumah dan pemindahan Hak tanggal 2 Nopember 1968 nomor 10. e.
Foto copy Surat Keputusan Kepala Daerah khusus !bu kota Jakarta No.00846/ !MB/ 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
f.
Foto copy Pemberitahuan Pajak tentang Pajak bumi dan Bangunan No.SPPT (Nopember) 31.71.070.003.020.0144.0.
g. Foto copy Surat Keterangan nomor: RUD/ PPAT/ 62/ XII 2007 oleh PPAT Rina Utama Djauhari, SH. Tanggal 26 Nopember 2007. h. Foto copy Salinan Resmi Surat Keterangan/ Fa1wa Waris almarhum H. Syuaib Haryono bin H. Kasda dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1523/ U/ 1978, Tanggal 1 Oktober 2007. i.
Foto copy Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 1997 Nomor 395/ 132/ BSLT/ Had/ 1997 pembelian rumah di Bekasi.
87
J.
Foto copy Surat Tanda Nomor kendaraan Sedan BMW Nomor Polisi B 89260 CJ tahun 1997.
2. Saksi Selanjutnya, Tergugat mengajukan saksi; Farida Maryam Gustom Koinan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa sejak pertengahan 2006 penggugat dan tergugat tidak rukun. b. Bahwa sekarang ini tergugat telah berpisah rumah. c. Bahwa saksi sudah pernah menasehati, tetap tidak berhasil merukunkan mereka. d. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka. e. Pertimbangan Hukum
Dalam menangani sebuah perkara, tugas clan kewajiban hakim yang pertama adalah mendamaikan pihak-pihak yang perkara, hal ini sejalan dengan tuntutan
dan
tuntutan
ajaran
moral
islam.
Islam selalu
mengajarkan
menyelesaikan masalah setiap perselisihan melalui jalan pendekatan "Isiah". Karena itu layak sekali apabila para hakim Pengadilan Agama (PA) menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimana pun seadil-adilnya suatu putusan, akan tetap lebih baik dan lebih adil sebuah hasil perdamaian. Akan ada pihak yang merasa dikalahkan dan dimenangkan.
88
Peran hakim sebagai juru damai pihak-pihak yang bertikai terbatas hanya sampai anjuran, nasehat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang ha! itu diminta kedua bela pihak. 1 Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam 130 HIR dan UU No. 7 tersebut 1989 tentang Peradilan Agama pasal 65 dan pasal 82. jika rumusan pasal tersebut diteliti, bunyi dan maknanya persis seperti yang tercantum dalam UU No. I tahun 1975 yang berbunyi: I) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua beljpihak. 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilak.-ukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1384/ Pdt. GI 2007/ PA. JS Majelis Hakim yang diketuai Ors. H.. Abd. Razak Bachtiar, SH, telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugail dalam masalah harta bersama yang menjadi sengketa. Namun upaya ini tidak berhasil, sehingga proses hukum selanjutnya terns berjalan. Hal ini dibolehkan dalam KHI sebagaimana pasal 88 yang berbunyi: "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentar1g harta bersama, maka penyelesian itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Sengketa mengenai harta besama dapat berupa:
1
Yahya Harahap, kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agarna, (Jakarta; Pustaka Kartini, 1993), cet. Ke 3, h. 48.
89
a. Penentuan harta bersama suami istri. b. Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri. c. Penentuan bagian masing-masing suami istri. d. Pembagian harta bersama suami istri . Karena menurut pasal 3 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bi la perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya
masing-masing.
Yang
dimaksud
hukumnya
masing-masing,
ditegaskan dalam penjelasan pasal itu sendiri berbunyi: yang dimaksu dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainlainya. Sekiranya penjelasan pasal 37 UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum islam dalam pembagian harta bersama baik dalam cerai mati atau cerai hidup, telah mendapatkan kepastian positif. Pasal 96 tersebut menegaskan: 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separnh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2) Pembagian harta bagi seorang suami atau istri yang, istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan Pengadila Agama. Kemudian dalam pasal 97 menjelaskan: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperclua clari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain clalam perjanjian perkawinan.
90
f.
Amar Putusan
Setelah melampaui proses dan prosedur. Akhirnya Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan keputusan dan menyatakan: I. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 2. Menjatuhkan Thalaq I (satu) bai 'in shugra Tergugat (Asykari Hasbullah, S. Korn., SE., MM., Bin HS Haryono) terhadap penggugat (Jr. Yunita Widyawati, MM., Binti Drs. H. Syoejitno S); 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 3.1. Ario Naufal Abrar, laki-laki lahir I Juni 2000; 3.2. Aurellia Athaya Belvana, perempuan lahir 6 Maret 2005; Dipel:ihara dan diasuh oleh penggugat dengan memberi hak yang kuasa kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, seperti menengok, mengajak jalanjalan dan sebaginya atas sepengetahuan penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan kebutuhan hidup lainya terhadap kedua anaknya tersebut serbesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, melalui penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri; 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang biaya renovasi rumah sebesar Rp.131.100.000.- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat;
91
6. Menetapkan: 6.1. Satu buah Mobil Toyota Avanza Nomor polisi B 2708 LM tahun 2004; 6.2. Satu buah Mobil BMW Nomor B 8260 CJ tahun 1994; Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinannya; 7. Menetapkan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat: 7.1. Satu buah Mobil Toyota Avanza Nomor polisi B 2708 LM tahun 2004, untuk bagian Penggugat; 7.2. Satu buah Mobil BMW Nomor Polisi B 8260 CJ tahun 1994, untuk bagian tergugat; Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagianya masingmasing; 8. Menyatakan menolak gugatan penggugat selebihnya; 9. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah).
B. Pembahasan Setelah membaca duduk perkara dalam kasus ini dapat dipahami bahwa masalah yang disengketakan antara pihak penggugat dan tergugat adalah tentang jumlah harta bersama yang harus dibagi. Jumlah harta bersama yang digugat oleh penggugat lebih banyak dari pada harta bersama yang diakui oleh penggugat masing-masing telah mengemukakan alasanya dimuka majdis hakim.
92
Seperti pada umumnya perselisihan harta bersama, konteks putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 1384/ Pdt. GI 20071 PA. JS berawal dari putusnya tali perkawinan (cerai) antara penggugat dan tergugat. Hal ini banyak disebabkan rendahnya kesadaran dan penghayatan nilai-nilai pernikahan dan pemahaman tugas dan kewajiban antara suami istri. Dalam putusan majelis hakim, sebagian tuntutan dari penggugat dikabulkan dan sebagian lainnya tidak. Secara umum gambaran diterima dan ditolaknya sebagian tuntutan penggugat kepada tergugat dalam analisa sebagai berikut: I) Gugatan penggugat terhadap berkenaan dengan pengenbalian uang biaya renovasi rumah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada penggugat. Tergugat dengan jawaban dan duplik serta kesimpulannya, mengakui sebagaimana dari sengketa itu merupakan harta bersama. Namun tergugat membatah, sebab biaya renovasi rumah tersebut tidak mendasar diluar fakta-fakta yang ada. Tergugat bersedia mengembalikan bagian penggugat dalam merenovasi rumah tersebut sejumlah Rp131.100.000,(seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah). Pemyataan yang diajukan oleh penggugat juga tidak otentik. Karena itu majelis hakim menetapkan tergugat untuk mengembalikan bagian penggugat dalam merenovasi rumah orang tua tergugat. 2) Penggugat melakukan guggatan terhadap tergugat berkenaan dengan 1 buah mobil BMW No. 8260 CJ tahun 1994 mengingat untuk mobil Toyota Avanza
93
yang dipakai oleh penggugat selam ini merupakan tennasuk harta bawaan. Hal ini dibantah oleh terguggat karena Mobil Toyota A.vanza Nomor polisi B 2708 LM tahun 2004 dibeli dalam kondisi baru pada tahun 2004, dan mobil merk BMW dengan Nomor pilisi B 8260 CJ tahun 2004 dibeli dalam kondisi bekas yang dibeli pada tahun 1997 dimana keduanya merupakan harta bersama yakni didapat/ dibeli pada masa perkawinan. Dengan bukti-bukti yang kuat tergugat sehingga tuntutan pada sengketa ini mejelis hakim menyetujui objek ini sebagai harta bersama. 3) Sedangkan berkenaan dengan guggatan penggugat, terguggat memberikan nafkah dan kebutuhan hidup lainnya terhadap anak setiap bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi terguggat menyanggupi untuk memberikan uang nafkah dan pendidikan kepada anak-anak yakni sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Namun majelis hakim menetapkan untuk terguggat memberikan naikah dan kebutuhan hidup lainnya terhadap anak-anak tersebut sebesar Rp4000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan, melalui penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa hidup mendiri. Pada undang-undang perkawinan No. I/ 1974 tentang perkawinan telah memberikan aturan yang demikian jelas berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana tennaktub dalam pasal 30 sampai 34. 2
2
Amiur Nuruddin dan Azhari Alana! Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: prenada media, 2006), h. 185- 184
94
Pasal 30 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 menyatakan bahwa 1) Hak dan kewajiban istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama didalam masyarakat. 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Suami adalah kepala kelurga dari istri ibu rumah tangga. Pasal 32 menyatakan bahwa 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (I) pasal ini ditentukan oleh suami itri bersama. Pasal 33 menyatakan bahwa suami istri wajib sating mencintai, hormatmenghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 menyatakan bahwa l) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 3) Jika suami istri me!alaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan guggatan kepada pengadilan. Sesuai dengan prinsip perkawinan yang mengandung oleh UUP, pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergau!an masyarakat. Namun menurut hukum islam dengan perkawinan menjadilah sang istri syarikatur rajuli filhayati, kongsi sekutu seorang suami dalam melayari bahtera
95
rnmah tangga, maka antara suami istri dapat
men~adi
syarilwt Abdan
(pengkongsian tidak terbatas) Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena ;yirqah (syirkah) seakanakan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian atau thalaq, maka harta syilwh tersebut dibagi antara suami istri menurnt pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/ istri turut bernsaha dalam syirkah. 3 Menurut undang-undang No. I tahun 1974 temang perkawinan termuat dalam Bab VII pasal 35, 36, dan 37, tentang harta benclan clalam perkawinan mengatur: Pasal 35 menyatakan bahwa harta bencla yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. pasal 36 menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami clan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua bela pihak. Pasal 3 7 menyatakan bahwa bi la mana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurnt hukumnya rnasing-masing.
3
M. Idris Ramulyo, Hukum Perkmvinan, flukum KeH arisan, Hukum Acara Peradi/an Agama dan Zakat Mennrut Hukum Islam, (Jakarta; sinar Grafindo, 2006), eel 4, h.31 1
97
Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,I agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang ". (Q.S. Ar-Rum: 21).
Namun berbeda dengan UUP, KHI mengatur masalah hak dan kewajiaban suami istri itu dengan rinci. Pembahasan nya mulai dari pasal 77- 78 mengatur hal-hal yang umum, pasal 79 menyangkut kedudukan suami istri, pasal 80 berkenaan denngan kewajiban suami terhadap istri yang lebih dari seorang, dan pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri. Pasal-pasal tersebut dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami istri, serta kewajiban antara suami istri. Bahkan dalam pasal 80 dinyatakan: I) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri. 2) Suami berkewajiban melindungi
istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Secara jelas, pasal yang ditawarkan baik oleh UUP maupun KHI sangat terang mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam dalam mengawal kehidupan dan tali pemikahan. Sebab obsesi besar Al-Qur'an adalah terwujudnya kelanggengan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa ramnah.
BABV
PENUTUP A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian, akhimya rumusan masalah dalam penelitian mendapatkan jawabannya. Penulis mengabil kesimpulan sebagai berikut: 1. Putusnya perkawinan adalah lepasnya ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dari pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. 2. Pada dasarnya istilah harta bersama tidak dikenal dalam Islam, namun dalam islam dikenal dengan istilah syirkah, adalah pencampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain. Kemudian yang dimaksud dengan harta bersama dalam KHI adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dari hasil usaha suami istri atau salah satu dari keduanya selain harta warisan, hibah maupun wasiat, baik pemberian dari orang tua masing-masing atau dari pihal lain. 3. Pembagian harta bersama terjadi perceraian dibagi menurut hukumnya masing-masing baik hukum agama, adat suami dan istri tersebut kalau tidak ada maka diselesaikan didepan pengadilan agama sesuai dengan Undangundang. Ketentuan pembagian harta bersama dalam KHI adalah 50% : 50%
99
dibagi suarni -istri yang perkawinannya putus baik karena cerai rnati atau cerai hidup. Kesirnpulan diatas rnerupakan jawaban dari rurnusan perrnasalahan yang rnenjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Sekalipun dalarn prosesnya banyak kendala yang dihadapi, tetapi secara urnurn penulis rnerasa cukup puas dengan hasil yang diperoleh, karena perrnasalahan selarna ini rn<mjadi pertanyaan bagi penulis telah terjawab dengan penelitian ini.
B. Saran-saran Berkenaan dengan skripsi ini penulis rnenyarnpaikan saran : I. Pasangan suarni istri rnesti rnenanarnkan nilai-nilai yang terkandung dalam pemikahan. Mernaharni rnana hak dan kewajiban antara keduanya. 2. Hendaknya bagi pasangan yang diarnbang perceraian, akan lebih baik untuk tidak rnengajukan guggatan harta bersarna, agar peluang untuk bersarna rnasih terbuka lebar bagi kedua pasangan. 3. Sebelurn diselesaikan di Pengadilan, rnusyawarah adalah jalan yang terbaik bagi suarni istri untuk rnenghindari terjadinya perselisihan terkait dengan harta bersarna, ketika akad nikah telah dikurnandangkan, sebaiknya suarni istri rnelakukan investarigasi terhadap harta rnasing-masing. Kernudian, mengecek penghasilan rnasing-rnasing berikut bukti-bukti yang cukup. Sehingga sengketa harta bersarna bisa dihindari. Karena masing-masing telah rnernpunyai data dan bukti.
100
DAFTAR PUSTAKA Abbas, Ahmad Sudirman, pengantar pemikahan, Analisa perbandingan Antar Mazhab, Jakarta, PT. Prima Heza lestari, 2006, cet. Ke-I. Abubakar al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar Fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar, Penerjemah Achmad Zaidun dan A.Ma'rnf Asrori. A. Rahman, Bakri dan Sukarja Ahmad, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981. A. Rahman, Bakti, Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981. Abd. Rahman, Ghazali, ,fiqih munakahal, Jakarta, kencana, 2003. Ed.-1,cet-l. Cyber mosque. Mps. Gov. my/ fasakh/ html. Diakses pada tanggal 17 Juni 2008 Dewan Redaksi Eksiklopedia Islam, Ced. Ensiklopedia Islam, Jakarta: lchtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. 4,jilid 5. Departemen Agama R.l. Undang-undang No.l tahun 1974 tentangperkawinan dan peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, serta kompilasi hukum is/am di Indonesia, Jakarta, Direktorat Jenderal Agama Islam, 2004. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bescrr Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Putaka, 1988. Harahap, M. Yahya, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustakakartini, 1993, Cet.2. Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Tinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, Cet .1. K, Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976. Kuzari, Ahmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, Cet. I. Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, Cet.2.
101
Mahdiah, pedoman peraktis permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan, Jakarta, kencana, 2003. Ed. l ,cet-1. Munawir A. W. Al-Munawir: Kamus Arab - Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet.ke-14. M. Idris Ramulyo, S. H. M., Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta; sinar Grafindo, 2006, cet. 4. M, Zein, Satria Efendi, problematika hukum keluarga islam kantemporer, Jakarta, kencana, 2004. Ed.I, cet-1 Muk"ti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Pustaka Pelajar, 1996.
Yogyakarta:
Manan, abdul dan fauzan, M, pokok-pokok hukum perdata wewenangperadilan agama, Jakarta, PT. Raya Grafindo, persada, 2002. Nuruddin, Amiur dan Kamal Tarigan,Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia,: studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.II 1974 sampai KHJ,(Jakarta: Kencana, 2006, Edisi 1, cet. 3. Rusidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di .Malaysia dan Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991. Ramuiyo, Moh. Idris, Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama, dan zakat menurut hukum islam, zakarta, Sinar Grafika, 2006. Rahman Doi, A, Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum Allah (Syariah),Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 2002, Cet.ke-1. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, jilid 2, Cet.ke- 4. Sastroatmodjo, Arso, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang, 1981. Shidik, Ahmad, Hukum Talak Dalam Agama Islam, Surabaya: Putera Pelajar, 2001, Cet. l.
102
Sayuti Thalib,Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986, Cet.5. Samsul Bahri, Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan atas Putusan Pengadilan dalam perspektif UU Peradilan Agama. Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, jurnal 2 bulauan (No.26 tahun Vlll, 1996 Mei Juni), M- Hikmah dan Dit bin bapera Islam. Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana, 2003, cet. l. Subekti, Pokok-PokokHukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1995, Cet, 27. Syarifuddin, Amir. Hukum perkawinan di Indonesia antara ftqih munakahat dan undang-undang perkawinan, Jakarta, persada media, 2006. Said, Fuad, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994, Cet. l. Thalib, M., Penyebab Perceraian dan Penangulangannya, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1997, cet. l. Warison, Ahmad Munawwir. Al- munawwir Kamus Arab- Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al- Munawwir, 1994. Yunus, M, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1994. Zainul, Bahry, kamus umum khususnya Bidang Hukum dan Politik, Bandung: Angkasa, 1993. www. Swaramuslim. Net/ images/ upload/ html.diakses padac tanggal 16 juni 2008. www. Disduk. Bandung. Go. Id/ aktacerai. php.diakses prnda tanggal 16 juni 2008.
www. Pemantau peradilan. Com/ detil/ det.diakses pada tm1ggal l 6 Juni 2008· www. Hupelita. Com/ baca.php. diakses pada tanggal 17 Juni 2008. www. Konsultasi. Word press. Com/ 2007/ 01/ 13. diakscs pada tanggal I Juli 2008.
www. Mail- archive. Com/ balita/ - anda@ balita. Diakses pada tanggal I Juli 2008.
PUTUSAN Nornor : 1384/Pdt.G/200'7/PA.JS .
.
-~· DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA liSA Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingi
n.
Tcbct Utarn lB Nomor 7 Rt.05 Rw.01, Jakarta Sclatan, daian1 h.aI ini
dida1npingi olch kuasa I-Iukun111ya:
Agus Abdul Azi;o, SH., 1vkrly Aprilila Matusin, SH., LL.in
Danar Andika, SI-I., Peng:acara pa
1\zis & Pi.1rl(1C.i·s yang berkcJudukan di Vv'isma Nugra
San:ana Lt.I'! Jl.Jcndcral Sudirman
Kav.7-B, Jakarta
4 OKtnh;·r 2007, ~;eh~njulnya dischut u Penggugat u; --Law an
l)n/nn1 ,\[1 i'~on1or 10 Rt.0,1/0S, Jnkt-1.rta Selatnn, Jaio.D1
',···'···.··'·'·"••'•.· -.-.'.'··.·
·~·;:
l.~:; .. ~ .... ''"L·b'":·.::, ,', .. ,,,, ... ~ ... · '. """L•
.. :... _
}"l"l'"l"
·..·".·.·,.·,·,'·..·.•.·,..,·.·, . . . . . ·.·'·······'·II
T~·-······ . . .;. -• '-'!_1"{..,"'
"·
cr.r .-~;- .. ,
/
2
Pengad ilan A gam a terse bu l; ------------------------------··------ ·-------------------------------Te lal1 m emeriksa ber k as perk a ra;------------------------------------------------------- ___:_ ____ _ Telah mendengar Penggugat- dnn 'f'crgugat di persidangan;'."----------------------------
Telah memperhatikan bukli-bukli tertnlis dari kedua belah pihak ;-------------------TENT ANG DUDUK PERKARANYA Me:iimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober '.'0U7 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal
25
Oktober
2007
Register
dibawah
perkara
Nomor:
1384/Pdt.G/2007/PA.JS, telah mengc,j.oJ
1. Bahwa, Penggugat d-,.(, Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah
p,1da tanggal 25 februari 2001, 3 Dzulhijah 1421 I-I., di Kantor Urusan Agama ("KUA") Kecamatan Te·bet, Kotamadya Jakarta Selatan, Profinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana
denga;~
petjkap buku pendaftaran nikah
No. 214 / 68 /II/ W01; (Buk ti-P-· 1); --------------------------------------2. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama :'::. 6 (enam) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: a. Ario Naufal Abrar, laki-laki yang lahir
pada tanggal 01 'Juni 2003,
sebagaimana Kutipnn Akta Kelahiran No.9464/U/JP/2003, tanggal 24 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusai:; (Bukti- P-2), dan b. Aurellia Athaya Delvana, perempuan, yang lahir pada tanggal 06 Maret 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.8314/U/JS/2005, tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Cata tan Sipil Ko tam ad ya Jakarta Sela tan (Bukti P-3). '3. Bahwa pada hakekatnya sualu perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-
undang No. 1 Teh11n 1974
tentang
Perkawinan ("UU Perkawinan")
rnenyatajan bahwa:
" Perkawainan ialah ikµ/1111 lnhir 11n//1in 1111/arn seomng pria dengan seorang wnnita sebagai s11mni isteri deng1111 l11j11n11 111e111bentuk Kelur.rga (rnmah tangga) yang bahagia dan keknl brrdasark1111 Kc111lta11n.11 Yang Maha Esa.'· •1. Bah1va pada a\val-awal perkili.vinan antara Penggugat dan Tergugat masih
tetjalin hubungan kasih d<>.n sayang dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dan Penggugat berharap dapat menempuh bahtera rumah
tar:tgga secara rukun dan darnai ser~(··harn1onis bersan1a Tergugat srhinp;r,A
da,pat terwujud rurnah tangga yang sr.kinnh, mnwnrldnh clan wnrnhmah;-----------5. Bahwa namun disayangkan "elelah rnernasuki tahun Ke-5 (lirna) usia petrkalvin'ln atau sekitar pPrl<'ngl\han tahun 2006-an, antara Penggugat dan
Ie_rgugat kerap terjadi pcrsel ieihan clan a tau silang pendapat yang kernudian diakhiri de11gan pertengkeran t-erus-tnenerus dan be:rlcepanjangan;----------
6. Bahwa pertengkaran atau perselisihan tersebut terjadi dikarenakan sekHar pertengahan (bulan Sep tern her) tahun 2006-an, Penggugat rnengetahui.bahwa tergugat mempunyai huht11~gan dengan wanita Jain yang merupakan teman
· ex-kantor Tergugat(dirnan.1 hubunr,an tersebut diketahui oleh Penggugat dari ad any a :,---------------------------- ------------------------c··---··-------------------------------a.
SMS-SMS di hand phone Tergugat;--------------------------------------------------
b.
E-mail Tergugat kepada ten1an wanitanya tersebut yang isinya membawa
kesan adanya hubungan yang rnesra antara Tergugat dan ternan w a ni tan ya terse bu f·;-------------------------------:------------------------------------
c.
Pengakuan Tergugat kepada
Penggugat, yang rnenyataka11 bahwa
mcrnang Tcrgcgat lengah n1enyukai dan licrhubungan dekat dengan tern an '"'·anitanya tersehu l pad a \vaktu i tu;------------··---------------------------d.
Dan puncaknya f!dalah pengakuan il11 juga disarnpaikan Terg11gat kepada
saudara Ptnggugal pada Haat saudara (kakak) Penggugat mencoba menjernbatani hubungan antarn Penggugat clan Tergugat yang semakin jauh dari kehidupan yang rnkun clan darnai, dirnana Tergugat mengakui rnemang pernah melakukan kesalahan dengan mempunyai hubungan cl engan w ani ta lam;--- ·----------------------------..---··-------------------------11 7.
Bahwa mengenai adanya hubungan Tergugat denga.n wanita lain, Penggugat selaku istri dari tergugat sering kali menanyakan kebenaran dari berita terse but, clan Terguga t pada sekitar bulan Desernbe: 2006 telah mengakui dan a tau membenarkan adanya hubungan tersebut seraya berjanji tidak akan
rnelakukan hubungan kernbali dengan wanita lain terf..,but;----------·----------8. Bahwa janji Tergugat untuk tidak rnelakukan hubungan dengan wanita lain tersebut ternyata tidak terbukli, hubungan rnesra antara Tergugat dengan wanita Jain tersebut ternyata masih berlnngsung dan pada bulan Januari
2007, Penggugat melihat aclanya E-mail - E-mail rnesra Tergugat kepada
/
4
wanita Ia.in terse but clan akhirnya ha! ini menimbulkan kembali pertengkeran
dan perselisilian an tam I'e11gg11ga t dan Tergugat;-------------------------------9.
Bahwa selain keadaan tersebut, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu dengan berubahnya sikap dan perangai Tergugat kepada Penggugat, yang sebelumnya hampir 5 (lima) tahun mengarungi kehidupan rumah tanggG, Tergugat mempunyai sikap clan perangai yang sabar, perhatian dan menyayangi Penggugat dan kedua anaknya, tetapi sejak diketahuinya hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut, sikap dan perangai Tergugat menjadi kasar, baik tingkah Iaku maupun perkataannya, bukan hanya dengan Penggugat juga kepada orang tua Penggugat, dimana Tergugat sudah tidak mempunyai rasa horrnat lagi kepada orang tua Penggugat;----------------------------------------------------------------------------
10. Bahwa dilatarbelakangi kondisi terse but, mengakibatkan pe1 tengkeranpertengkeran dimaksud sernakin. lama sema.kin parah dan sudah tidak rnungkin Iagi tmtuk didamaikan dan dirukunkan lagi, ha! mana terbukti Tergugat terhitung sejak awal Maret 2007 sudah tidak pernah lagi memenuhi kewaiibannya secara bathin sebagai suami kepada Penggugat sampai dengan gu ga tan c.era i in i d iaju ka n;-------------------------------·---------------··---------------
11. ·Bahwa walaupun demikian Penggugat telah mencoba dan berusaha melakukan berbagai cara uuntuk menyelamatkan perkawinan ini, namun segala upaya tersebut tidak pernah berhasil bahkan semakin memperparah hubungan perrkawinan an tarn Penggugat dengan l:ergugat;-------------------12. Bahwa puncak dari imbas pertengkeran dan percekcokan tersebut, pada
tanggal 3 September :Wll7, Tergugat YANG HANYA MENGIRIM MELALUI SMS kepada Penggugat, dimana Tcrgugat meminta berpisah atau bercerai ·dari Penggugat, dan JAWABAN ATAS PERMINTAAN BERPISAB ATAU BERCERAI dari Tergugat lerscbut, seringkali di ulangi oleh Tergugat apabila bertemu dengan Penggugat dan nkhirnya i?enggug;at tidak tahan lagi dengan perlakuan Terrgugat yang secarn lidak la•.igsung memaksa Penggugat untuk KELUAR DARI RUMA!! yang selama ini ditempati Penggugat, karenanya pada tanggai 8 September 2007 Pcnggugat dan anak-ariak kembali pulang ke rumah orang tua Penggngat dengan persetujuan Tergugat, walau TANPA DIANTAR oleh Tergugat, dan dengan hanya mempergunakan taksi Penggugat dan anak-anak pulang kerumah orang tua Penggugat;------------
5
13. Bahwa dengan kondisi terserbut diatas, akhirnya Penggugat semakin yakin untuk mengajukan gugat·an perceraian ini, karena Penggugat juga takut
imbas dari perkawinan [",ngg~gat yang bermasalah hampir 1 (satu) tahun ini dapat berakibat buruk alau dapat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi anak-anak Penggugal yang mana sangat membutuhkan kasih sayang
clari ked 11a orang tu anya ;----------------------------------·------------------------- -------vl4.
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, pasal 80 ayat 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut: "Sunnzi 1oajib ,•11eli11d1111gi islri11ya dt111 111e111beriknn segnla sesuatu keperlunn lzidup
beru 1nah tan ggn
ses11 ni
dt• 11ga1'I kr 111n 111!'11n11 nya";---------··----------------------------------
15. Bahw0 karenanya terbukti sudah tidak ada kecoco;:\.an antara Penggugat dan 'Fergugat, sertn tidnk ndanyn hnrapnn untuk hid up rukun dan dan1ai lagi clan mewujudknn kchidupnn rutnnh langga yang sakinah, rnawaddah, dan
warahmah, sebagain1;u1n yang diharapkan oleh Len1baga Perkawinan dalam Islam, sehinggn pcrka\vinan sud ah Lidak layak lagi untuk dipertahankan ;---Bah'\vn berdasarkan alasan lt>rsPhul dialas clan sesuai dengan Pasal 19
'7-16.
Peraturan Pe1nerintnh Nornor 9 1-ahun ·1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tcnlang Pcrkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: 11
nntnrn surn-ni dnn istri ferus 111e11erus lerjndi
penselisi~1nn
dan pertengkaran dan
tidak ada lwrapan nkan lzid;ip rkun lagi dalam rttmah tangga ";------------------------
17. Bahwa karenanya sudah selayaknya rerkawinan yanr; demikian dinyatakan
putus karena perceraian dengan menjatuhkan thalak sam ba'in dari Tergugat kepad a P enggu ga t ;---------------------------------------------------------------------Y
PEMBAGIAN HARTA GONO GINI DAN HAK ANAK-ANAK ATAS TEMPAT TINGGAL
18. Bahwa selaifl pengajuan gugatan cerai sebagaimana yang Penggugat sampaikan diatas, karenanya rnela-!--uY.gugatan cerai ini, Penggugat juga ingin
memohonkan pembagian harta gono gini yang hanya berupa : - Mobil MBW No.C2'60 CJ tahun 1994; ,Mengingat untuk Mobil Toyota Avanza yang dipakai oleh Penggugat selama ini, merupakan termasuk harta bawaab Penggugat bukan harta gono gi.ni, yang mana uang untuk permbelian mobil Toyota Avanza tahun 2C04
6·
tersebut diperoleh dari hasil .J"tenjualan inobil Toyota Soluna milik Penggugat
yang diperoleh Penggugal dari orang lua Penggngat (pada tahnn 2000) se be! nm per kawinan dilan gsn n gka n ;---------------··---·-------------------------------19. B.vhwa mengingat sebelum Penggngat mengajukan gngatan ini, selama kurang Jebih 6 (enam) tahnn perkawinan berlangsnng, Tergugat belum dapat menyediakan rnmah sendiri nnh1k ditempati, sehingga dengan berakhirnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Penggugat tidak memiliki rumah sendiri untuk ditempati bersama dengan anak-anak Penggugat selain rumah orang lua Penggugat yang sekarang menjadi tempat bernaung Penggugat bersama anak-anak, karenanya selain memohonkan pembagian harta gono gini sebagaimana terse but diatas ·yang HANYA BERUPA 1 MOBIL BMW Tahun 1994 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), knrenanya Penggugat juga mengajnkan permohonan agar kiranya Majelis 1-Iakim yang terh-oTmat, nlemberikan hak kepada anak-a11ak Penggugat, atas r11mah yang sclama ini clite1npati Penggugat dengan
Tergugat, berupa
h~k
kepemilikan sebesar 50 •y., (lim;l. puluh persen) atas
rumah tersebut yang terletak dan dikenal dengan Jalan Tebet Timur Dalam XD Nomor 10 Rt.04/8, Jakarta Selatan ;------.. ---------------------------20. Bahwa selain itupula untuk keperluan renovasi rumah orang tua Tergugat, karenanya Penggugat tclah menycrahkan uang hasil penjualan rumah milik Penggugat (yang diperoleh Pengg-.gat dad orang tua Penggugat) untuk dipergunakan membiayai
renovasi rumah orang tua Tergugat yang
ditempati Penggug.;i dan Tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (serahts Hrna 1puluh juta rupiah). Dan mengingat Tergugat telah meminta Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah orang tua Tergugat yang selama ini menjadi tempat bernaung Penggugat dan anak-ancik, kar~~anya Penggugat berhak
untuk meminta agar dikemhalikan unng Penggugat sebesar Rp.150.000.000,(seratus 1ima puluh ju ta rupiah) tcrsebut secara tunai ;----------·----------··----Bahwa berdasarkan ha!-hal yang tclah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa, mengadili serta untuk selanjntnya memberi putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------------------------2. Menyatakan jatuh thalak satu ba'in shugraa Tergug;at atas Penggugat ;---------
7
3. Menyatakan
perkawinan
anlarn
Penggugat
dengan
Tergugat
yang
dilangsungkan pada tanimal 25 Fcbruari 2001, 3 Dzulhijah 1421 H, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamalan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus lhukola jaknrta sebagaimana terbukti dari petikan buku pendaftaran nikah No.214/68/Il/2001, putus karena perceraian
dengan segala akiba t hu ku n1 nya ;-------------------------·-------------------------------4. Memerintahkan Panitcrn Pengadilan Agama jaka:rta Selatan atau Pejabat Pengadilan Agama yang her\venang untuk inengi.rimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Pcgawai Pencatat Nik(lh pada Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamalan Tehet, Kotar.rndya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota jnbrla, guna dilakukan pendaftaran sebagaimana 1n es tiny a ;-----------~-·-----------------------::- ·-----------·----·----------------------------5. Menetapkan da11 n1rnyataka11 nnnk-anak yang·bernama:
a. Ario Naufal Al•:..ir, laki-laki yang lahir
pade tanggal 01 Juni 2003,
sebagahr.ana Kutiy<m Akla Kelahiran No.9464/U /.lP /2003, tanggal 24 )uni 2003, dan ;---------------------------------·----·---b. Aurellia Athaya Belvana, perempuan, yang lahir pada tanggal 06 Maret 2005, sebagaimana Ku Lipan Akta Kelahiran No.82·14/U /JS/2005, tanggal 12 April 2005 ;--------------------------------------------------------------------Sepmuhnya berada dibawah perwalkn dari Penggugat sebagai Ibu Kandimg dari Kedua anak-anak tersebul ;-------:---------------------------------6. Menghvkum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak sebesar Rp.5.000.UOO,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa/ berusia 21 tahun ;---'----------------------------------------------------7. Menghukum Tergugat memberikan nafkah mut'ah kepacla Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai ,;--------------------------------) 8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman unruk isteri yang ditalak selama Penggugat dalam keadaan lddah yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
@
Rp.2.000.000,- (perbulan)
sampai dengan tiga,-bulan ;---------------------------------------------------------- · 9. Menghukum Tergugat untuk memhiayai biaya kesehatan, pendidikan dan rekreasi anak-anak sampai anak-anak dewasa atau berumur 21 ta!mn ;--------10. Menyatakan harta gono gini yang menjadi bagiai1 dari Penggugat adalah:
/
Mobil BMW No.8260 CJ tahun 1994 c!engan nilai sebesar kurang lebih RpA0.000.000,- (empat puluh juta
rupiah);--------··----------------------~----
11. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang hasil penjualan rumah milik Penggugat (¥ang diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat) yang . kemudian dipergunakan unluk j11P.renovasi rumah orang tua Tergugat 'sebesar Rp.150.000.UOO,- (seratus lima puluh ju ta rupiah) secara tunai ;-------12. Menyatakan bahwcc anak-anak yang bemama Ario Naufal Abrar, dan ; Aurellia Athaya Belvana, memiliki hak sebesar 50 % (Hrna puluh persen) dari rumah yang terietak dan dikenal dengan Jalan Tebet Timur Dalam X D Nomo 10 Rt.04/08, Jakarta Selatan ;-----------------··----------------------------13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul mP.nurU:t hukum ;------------------------------------··----------------·-------_:__ _ • Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-ad,iln3'a (ex aequo et bono) ;---------------------------------Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan rnenasehati kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu perneriksaan perkara ini dimulai dengan mernbacakan surnt gttgatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-----------------------------------------~------------------------------
Menirnbang bahwa tcrhadap Gugatan Pengguga: tersebut, Tergugat telah
><
memberikan jawaban secara Terh1lis pada tanggal 2:8 Nopember 2007 sebagai berikut 1.
Bahwa pada pokoknya Tcq;ugat rnenolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;---------------
2.
Bahwa benar Tergugat ad al ah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agarna, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terdaftar dalam daftar (akta) Nikah Nomor : 214/68/II/2001
(B uk ti T -1) ;----------------------------------------··---··--------------------------3. , Bahwa adalah benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaih1 :----------------------------· 3.1.
Ario Naufal Abrar, laki-laki pad a tanggai 1Juni2003; clan
/
9
Aurellia Athaya Ilclvana, perempuan lahir pada tanggal 6 Maret 2005
4.
Bahwa benar antara Ter:>u1;at dcngan Penggugat telah terjadi pertengkaranpertengkaran dan persclis1han-pcrsclisihan secara t~.rus menerus yang tidak dapat didamaikan Jagi, dalam arti kata Tergugat juga menghendaki
tetjadiny~ perceraian antara Tergugat dengan Penggugat. Oleh karcna· itu hati Tergugat deng~n Penggugat telah pecah, berarti perkawinan Tergugat dengan Penggugat tclah p<•cah pula, sehingga
dengan demikian alasan
perceraian telah sesuai dcngan ketcntuan pasa1 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 quruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 humf (f) Kompilasi Hukum Islam;------------------5.
Bahwa Tergu.gat membnntnh keras Gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Mahon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aqua, bahwa Penggugal Udak n1c•njelaskan rnaksud dari kata "n1empunyai
hubungan". Tergugat mempunyai banyak hubungan pertemenan dengan pria maupun teman-teman kantornya. Tergugat berteman dan berusaha baik kepada semua ten1an-temannya, namun hubungan pertemanan tefsebut
adalah murni dan 6.
se~Jatas
teman baik ;---------------------------------
Bahwa Tergugat membantah keras Gugatan. f·enggugat pada 7,8,9,10,11,12.
Didas~rkan
poi.
pada itikad baik (Good }izith) yang ada pada diri
Tergugat untuk menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya kepada Yang Terhorrnat Mnjclis l-1nkitn. yang n1Pn1criksn
pl~rknra
aqua. Bahwa duduk
perk!)ra yang sebenarnya sebagai berikut: 6.a. Bahwa awal tcrjadinya ketidak-cocokan, percckcokan/pcrtengkaranpertengkaran yang menciptakan torciptanya perbedaan prinsip itu diawali dengan adanya perlakuan Penggugat yang tidak dapat mendekarkan
diri
dan
sewenang-wenang
terhadap
(almh)
!bu
Kandung Tergugat ;------------------------.------------------------------Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Tergugat adalah anak tunggal yang telah ditinggal ayah kandungnya sejaktahun 1997 (meninggal dunia). Oleh Karena itu sangatlah layak dan wajar bHamana Tergugat berharap, agar keluarganya terutama isitrinya, dapat mendekarkan diri dengan keluarga, terutama ibu kandung Tergugat, sebagaimana
•.
/
10
Tergugat berhubungan sangat baik tanpa pamrih kepada sei;iua keluarga Penggugat ;---------------------------------------------------------------6.b. Bahwa Tergugritpun hams menerima kenyataan yang terjadi, sarnpai dengan Ibunda Tergugat rneninggal dunia pada tahun 2003 di usia 64 (enam puluh empat) tahun, Tergugat tetap tegar rnenerirna kenyataan hidup yang ada ;------------------------------------------------------------------6.c.
Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran-pertengkaran yang terns
rnenerus
rnendekatkan
diri
terjadi
disebabkan
dengan
lbunda
ketidakrnauan
Tergugat dan/ a tau
Penggugat keluarga
Tergugat. Tergugat adalah anak sernata wayang, orang tuanya dimana dalam hal ini hanyalah
s~ng
Ibu yang rnasih tersisa (pada saat itu). Oleh
sebab itu Tergugat sangat berharap agar Penggugat dapat berbakti kepada T0rgugat serta mendekatkan diri dengan Ibunda Tergugat, terlebih lagi disaat Penggugat-Tergugat rnempunyai anak dirnana lbunda Tergugat rnenaruh kebahagiaannya pada saat bertemu cucu tunggalnya (pada saat itu). Namun ha! tersebut sangat sulit terealisasi dikarenakan ke-engganan Penggugat mendekatkan diri dengan Ibunda Tergugat (satu-satunya kcluarga dekat Tergugat) serta dengan keluarga Terguga t ;---------------------:----------------------------------------------6. d. Bahwa masih bnnyak lagi kejadian-kejadian lainnya yang akhirnya menciptakan jt11rang pemisah dalam pandangan hid up berumah tangga yang tidak Tergugat rinci sccara detail, clikarenakan itikad baik
Tergugat unluk dapat berpisah secara baik-baik dengan Penggugat tanpa harus mcrnhcherkan fakta-fakta clan kekurangan Penggugat d a lam beru mah tan iiga ;---------------------------------------------------------
7.
Bahwa Tergugat menr,lrnrnpkan Penggugat dapat berbakti baik lahir maupun batin kepada Teq\ngat secara ikhlas, rli:l!l.ana ha! tersebut tidak tercerrnin dari fakta dimana Penggugat tici1ak mau mendekatkan diri dengan Ibunda Tergugat clan keluarga Tergugat. ~Bahwa mengenai kewajiban seorang istri untuk berbakti kepada suami tersirat dalam Kompilasi Hukurn Islam, Bagian ke-6, Kewajihan Isteri Paaal 83 (1):
"Kewajiban utama bagi searnng isteri ialah berbakti laltir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang rli/Jcnarknn o/ell lmkum is/nm";-----------------------------
8.
Bahwa perlu Tergugat urniknn ~iisini, selama hidup berumah tangga antara Tergugat dengan Penimugat, Tcrgugat tidak pernah lalai dan selalu bertanggung jawab dalam rncmbcrikan nafkah untuk membiayai kebuttihan anak-anak Tergugat dengan Penggugat dan kebutuhan Penggugat serta kebutuhan rumah tangi\a sesuai dengan kemampuan Tergugat. Adapun saluh satu bukti bahwa Tcl');ugat tidak pernah lalai dan bertanggung jawab sebagai scorang suami dan orang tua yang bail< adalah adanya asuransijiwa dari PT. MetLife Sejahtera (llukli T ~ 2) dan tabungan pendidikan anak-anak dari Bank Niaga (Bttkti T - 3); -----------------------.. ---··------------------------x Pendek kata, Tergugat teL1h mementthi kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami sebagaimana ditcntukan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan QS. Al-Baqarah: 233;-----------------------------------------------------------
9.
Jfahwa Tergugat membantah kcras Gugatan Penggugat pada point 12 Gugatannya mengenai kejadian pada tanggal 8 September 2007. Mohan perhatian Yang Tcrhornrnt Majelis Hakim yang memeriLsa perkara aqua, bahwa sangat pcrlu tergugat jabarkan kejadian tersebut yang sebenarbenarnya. Fakta yang scbenar-benarnya terjadi ada.lah bahwa Penggugat-lah yang meminta Tergugat tidak mengantar Penggugat kembali kerumah oranr; tua Penggugat. Adapun alasan Penggugat untuk meminta Tergugat tidak mengantarnya ke rumah orang hia Penggugat adalah berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa orang tua Penggugat tidak bersedia bertemu karena emosi yang tidak terkendali bilamana orang lua Penggugat bertemu dengan Tergugat, dan Penggugat meminta Tergugat untuk menunggu panggilan dari orang tua Penggugat, serta meminta Tergugat untuk memproses perceraian secara hukum. Bahkan setelah mendengar alasan tersebut-pun Tergugat tetap menyatakan kcinginannya agar dapat bertemu dengan orang tua Penggugat untuk memberikan penjelasan dan sebagai wujud itikad baik Tergugat, namun Penggngat pula-lah yang · bersikeras meminta Tergugat unf:J1.1.: tidak mengantarnya dan menyatakan 'untuk menunggu saja panggilan dari ornng hra Penggugat serta meminta Tergugat untuk mP.'aproses secara huku;;n tanpa menunggu panggilan dari ; orang tua Penggugat. Bahwa setelah keji!dian di a tas, Tergugat pun mencari informasi mengenai proses perceraian dan setelah mengetalminya Tergugat
mengajukan perjanjian yailu pengaturan hak asuh. anak serta pembagian harta bersa1na.
Bahwa Penggugat meminta waktu 2 (dua) minggu setelah hari raya Idul Fitri untuk
membicakarulya,
tetapi tiba-tiba
panggilan
sidang "gugatan
percera;ian" -lah yang diterima Tergugat ;---------------------------------------------
,z Akibat Perceraian !J'.
A. Pemeliharaan Anak (I-ladhonah) 10. Bahwa Tergugat adalah seorang ayah dari ke dua anaknya yang bernama Ario Naufal Abrar, Jaki-laki, Jahir 1 ]uni 2003 dan Aurellia Athaya Belvana, perempuan ,lahir 6 Maret 2005 ;---------------------·--·------------------------Bahwa kedua anak tergugat tersebut sangat dekat sekali dengan tergugat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari prilaku anak-anak yang sering bercengkrarna, bermain, bercanda, pergi bersama-sama, minta diberikan makan bahkan sering anak-anak ingin tidur bersama Tergugat. Namun Tergugatpun menyadari bahwa kedua anaknya tersebut masih balita yang tentunya juga memerlukan perhatian Jebih dari Ibunya. Oleh sebab itu Tergugat setuju dan ikh las untuk menyerahkan kepada per:imbangan Majelis Hakim (reverte) pihak mana yang berhak atas pemeliharaan kedua anak Tergugnt - Penggugat;-----------------Bahwa apabila Majelis Hakim menetapkan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan· (hadhonah) Pcnggugat, mohon kiranya Majelis Hakim menolak dalil petitum Gugatan · Penggugat, halaman 6 No.5 yang '
mengatakan Penggugal sepenuhnya menjadi wali bagi kedua anak tersebut, karena ;;engertian pcmelillaraan
(hadhonah) disini adalah
"11engasuh, memelihara dan nwndidik, dan bukanlah hak menguasai anakanak sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak-anak bukanlah merupakan "bend a" dalam pengertian hu.kum . Bahwa perlu juga Terp;ugat tcgaskan disini, bahwa Penggugat bukanlah wali dari kedua anak tersebut, karena pengertian wali menurut Kompilasi Hukum Islam pasal (h) adalah sebagai berikut :
"Perwalian ada !alt kewe11ga11 yang diberikan kepada seseorang 1mt11k melakukan ses11at11 perb11atm1 h11k11111 sebag.1i walcir rmtuk kepe11ti11ga11 dan atas nama miak yang tidak 111emp1myai kedua orang t11a, ata11 ked11a orang
tun ntnu orang tun yang 11111sih liid11p tidalc calcap me/akukan perbuntan Jmlcmn''. Bahwa akan tetapi Penggugat mcrupakan ibu kandung yang memang harus mengasuh, menjaga dan mendidik anok-anak Tergugat dan Penggugat ;-----Karena itu mohon kepatla Majelis Hakim menetapkan agar Tergugat dapat tetap melakukan hubunni\an dan komunikasi langsung den.gan kedua anak tersebut dengan cam
dilll'rikan hak selaku ayah
kandung untuk
menguajungi dan atau membilwa mcnginap serta memberikan kasih sayang terhadcp kedua anak semata dan sepanjang untuk kepentingan anak-anak tersebut ;-----------------------------------------------~-------------------------------11. Bahwa 'fergltgat adalah Renrnng ayah dari kedua anak k~ndungnya, clan oleh
karenanya sesuai berd<,sarkan kepada pemahaman clan hasrat d,1Jam pengasuhan/pemclihar<1m1 anak yakni: a. Undang-undang No.1 tahun 1974, tentang perkawinan: Pasal 41, A1dbat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:
(a) Baik ibu atau Bnpak tetm1 br•kewajiban memelihara dan mendidik a1111k-1111ak111111, semata-mntn berdnsarkan kepentingan anak; bilama ada perselisihan
n:wgcnni
peng11asnm1
nnnk-anak,
Pengadilan
memberi
keputusannya ;------------------(b) Bapak 11nng bertnnggung-inwab alas semun biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ar1ak itu ; bilamana bapak dalnm kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadi/an dapnt menentukan balrwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;-------·b. Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 9:
"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung j«Wab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Maka berdasarkan keterangan-keterangan diatas Tergugat ingin memastikan mer.dapatkan haknya untuk : a. tetap dapat memelihara; b. tetap dapat menafkahi; c. tetap dapat bertemu ; d. tetap dapat merawat anak-anak jika sakit; dan
/
/ e. tetap dapat mengajak pergi dan/ a tau ,menginap kepanpun dibutuhkan dan (diinginkan hal-nya shalat Jumat bersama,. bagi raport sekolah d~n sejenisnya) terutama di saat akhir minggu, hari libur sekolah, hari libur '
nasional dan hari raya/besar lainnya yang dilakukan secara bergantian dengan Penggugat;
:x 12. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 (b) mengatakan:
"pemeliliaraan anak' yang sudah mumayyiz diseraltkan kepada anak unhtk memilih diantara ayah atm, ibunya sebagai pemegang Jiak pemeliirnraannya" pari keterangan diatas maka dafat disimpulkan bahwa disaat anak-anak Tergt>gat-Penggugat yakni Arla Naufal Abrar dan Aurellia Athaya Belvana ·'
,sudah mumayyiz · (berumur eua belas tahmt) maka mereka dapat 'menentukan sendiri kep~da siapa (diantar.1 Tergugat atau Penggugat) .mereka dipelihara ;--------------------------------~--------------" 13. Bahwa dalam Jawaban ini Tergugat dengan tegns dan ikhlas untuk tetap
berkomitmen
menjalankan
hak
dan
keWajibannya,
sesuai
de:ngan
.kemampuan Tergugat, terhadap kedua anak-anaknya tersebut untuk memenuhi
segala. kebuluhannya
baik
kebuh1han
sandang-pangan,
kesehatan, pendidikan maupun >visata/berlibur sampai anak-anaknya dewasa dan/atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ; : - - -
"B. Biaya Pemeliharaan 14. Bahwa Tergngat menolak dalil petitum Gugatan Penggugat pada halaman 6
nomor 6 yang menyatakan antara lain Penggngat meminta uang nafklah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima ju ta rupiah) setiap bulannya ;-------·-----Bahwa sebagai ayah kandung yang selalu menyayangi anak-anak tersebut, Tergugat jug.1 ingin memiliki andil untuk memelihara anak-anak Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat tidak keberalan jika Tergugat dibebankan untuk menanggung biaya pemeliharaan kedua anak tersebut ;------------Bahwa namun demikian Tergngat menolak besarnya tuntutan biaya pemeliharaan yang di,1jukan oleh Penggugat,' 'ha! mana didasarkan atas beban biaya pemeliharaan yang ditetapkan sepihak oleh Penggugat dan hanya ditanggung oleh Tergugat semata, karena ha! tersebut adalah tidak adil dan bertentangaP dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3921
/
"Biaya penghidupan pc111/idik1111 d1111 pc111eli!zaram1 anak-annk j11g11 dibebn11kn11 J:epnda nyalt dnn ibu, 111nsi11g-11insi11g !iO ~1 "; 7'
15. Bahwa tuntutan Penggu1'nt tersebut juga bertentangan dengan Doktrin Hukum sebagaimar'..' dikemukakiln oleh Drs.A.hrum Hoerudin, SH., dalam \mkumnya Pengadilan J\garna, cet 1, penerbit Citra Aditya Eakti, hal 29 yang menyatakan pada pokoknya:
"!bu dan lmpak secnrn bcr.
pemelihnrann annk "; Bahwa, lagipula hendaknya penetapan biaya unluk pemeliharaan anak-anak tersebut harus juga melihat dan mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat dan kebutuhan sesungguhnya dati kedua anak terse but;--16. Bahw'1 mengingat ketenluan hukum dan kemampuan finansial dari Tergugat
selama ini, maka Tergugat mcnyanggupi untuk memberikan uang nafkah dan pendidikan kepada anak-anak yaitu sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan rah1s ribtt rupiah) pcrrbulan. Bahwa nominal tersebut dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - 17. Bahwa Tergugat bersedia menauggung seluruh biaya kesehatar,/ medical untuk anak-anak Tergu:;at dan Penggugat d.engan cara Penggugat memberikan t&nda bukti pembayaran biaya kesehaiannya kepada Penggugat dan kemudian Tergugat segera membayar/mengganti (reimburse) biaya terse but ;----------------------·-----------------------------------""C. Nafkah lddah dan Mnt'ah
"18. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak petitum Penggugat pada Gugatannya halaman 6 point 7 rlall 8. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa Penggugat tidak berhak menuntut nafkah mut' ah dan Iddah kepada Tergugat ;----------------------------------------------------------18.1. Bahwa perlu Penggugat ketahui dan pelajari disir.i, dimana jika terjadi gugat cerai maka Penggugat (pihak istti) tidak berhak menuntut nafkah iddah dan mut' ah dari Tergugat (pihak suami), tetapi jika te1jadi cerai talaq, maka Termohon (pihak istri) akan mendapatkan nafkah/ uang iddah dan mut' nh dari Pemohon (pil1ak suami) ;---------------------------
IA.18.2. Bahwa perlu Tergugat siratkan disini, berclasarkan Kompilasi Hukum !slain, Pasal 158, yakni:
"Mui' ah wajib diberikan of eh bekas suami den$1m ~:yarat : a. Belum ditetapkan malrnr bagi isteri ba'da al dukhul; b. Perceraian itu atas kehendak suami " Bahwa dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan dimana Tergugat tidak diwajibkan nafkah Mut' ah dan Iddah kepada Penggugat dikarenakan dalam hal ini Tergugatlah yang digugat cerai Penggugat ;Bahwa dari pengungkapan fakta-fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan dalil-dalil petitum tersebut atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;----------xD. Harta Bersama D,1Jam Perkawinan (Syirkah) 19. Bahwa Tergugat menolak dengan keras Gugatan Penggugat pada halaman 5 point 19, yang menyatakan Pcaggugat menuntut pengaturan hak 50 % (lima puluh persen) dari rumah yang terletak di Jatan Tebet Timur Dalam XD Nomor 10 Rt/04/8, Jakarta SPl.itan ; - - - 19.1. Mohan perhatian Yan1; Tcrhormat Majelis Hakim yanng memeriksa perkara aqua, ba hwa perlu Tergugat utarakan disini dimana rumah yang terletak di J;ilnn Tebct Timur Dalam XD Nomor 10 RT/04/8, Jakarta Sclatan t.,,rnchut adalah rumah milik orang tua Tergugat (Ahnh. Yetty Ha1yono) yang notabene adalah rumah peninggalan (almh) orang t1rn Tergugat, scsuai dengan Akta Jual Beli (Bukti T-4) ;-., 19.2.
Bahwa dalam Kompilasi l·lukum Islam Pasa.1171 (e) menerangkan:
"Harla warisan 11d11/11/1 ltarta 11awna11 ditambnh bagian dari hnrla bersnma setelah digu11aka11
1111t11k keperluan
pt?waris selama sakit sampai
meninggalnya, biayn pwgurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutan dan pe111 berian 1111 tuk ke I'll /in I:. ;--------------·---------------------;' 19.3. Bahwil. dalam
Kompilasi
Hukum Islam Pasal 87 (1), juga 0
menerangkan
" Harta bawaan dari masi11g-111asing suami dan isteri dan harta yang diperoleh 111asing-111asi11g sebagai hadiah atau warismt masing-masing sepanjang para piltak tidak 111cnc11t11ka11 lain dalam petjanjian perkawinan ";
/
/ f l9A.
Bahwa, selanjutnya Pcnggugatpun mengakui dan/ a tau mengetahui dengan pasti hahnana rumah ternebut addah miUk dari orang tua Tergugat melalui pcrnyataan rlalam Gugatannya sendiri · pada halaman 5, point 19 baris 2-4 yang menyatakan:
" .... Tcrg11gnt he/ 11111 dt7/'" I 111£'1/!fediakan rumnh sendiri 11nt11k ditempnti a/eh Pengg11gnt dan t71111k-t71111k, ,;clni11 mmalz tiw;W warisan orang tua Tergagnt, fJ. Dan halaman 5, point 20 baris pertan1a:
" Bnltwa selni11 it11p11ln 1111l11k keperluan renovnsi rumah orang
tua
Tergu gat,, ....." ;------------~-------------..-·----------------- --------Bahwa C:ari penjabaran lcrsebut diatas maka dapat dipastikan rumah tersebut adalah milik orani\ tua Tergugat dan sekarang menjadi harta bawaan Tergugat dimana hmla tcrsebut bukanlah sesuatu yang dapat ditunh1t pembagiannya dalam gono gini ;-------------------------------------20.'Bahwa tidak dapat dipungkiri lagi rasa cinta dan kasih sayang Tergugat pada anak-anaknya, namun clalam hal penuntutan Per:.ggugat terhadap harta warisan Tergugat tentunya bnkanlah hak Penggugat unh1k menuntut dan/atau mengatur harta warisan Tergugat. Jlahwa kalaupun menurut Penggugat hak rumilh tersebut untuk ilnak-anak, quocl-non,
maka jika
diijinkan oleh Majelis Hakim anak-anak bisa tinggal bersama clengan Tergugat dirnmah tersebut untuk selamanya/kapanpun anak-anak man bahkan sampai anak-anak terse but clewasa clan menikah ;-----------------21. Bahwa Tergugat menolak clan membantah pernyataan Penggugat dalam, Gugatan Penggugat pada point 20, terutama :mengenai bangian Pcnggugat clalam renovasi rumah orang tua Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus liam pukuh ju ta rupiah). Bahwa jumlah tersebut sangat ticlak mendasar clan cliluar fakta-fakta yang ada. Bahwa Tergugat
bersedia
mengembaUkan
bagian
Penggugat dalam
me-renovasi rumah tersebut sejumlah Rp. 131.100.000,- (seratus tiga puluh satu ribn seratus ribu rupiah);------------------------------·--------22; Tergugat sangat keberatan al;'an Gugatan Penggugat pada point 18 gugatannya. Bahwa perlu Tergugat jabarkan sesuai fakta hukum mengenai harta gonogini sebagai berikut:
22.1.
Balm a mobil 'I oyota Avanza Nomor Palisi P 2708 LM tahun 2004 dibeli dalam kondisi baru pada talmn 2004, dan mobil merk BMW dengan nomor Polisi B 8260 CJ tahun 1.994 dibeli dalam
kondisi
bekas yang dibeli pada tahn'n 1997, dimana keduannya merupakan harta bersama yakni didapal/dibeli rarla masa perkawinan ;----------Bahwa dalam Jawaban Tergugat ini sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untnk memntnskan seadil-
Bahwa perln Majclis Hakim ketahui nilai pasar mobil Toyota Avanza talmn 2004 saat ini adalah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima jnta rupiah) dan BMW tahun 1994 adalah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-------------------------------------------------------------
22.3.
Bahwa perlu diketahui saat ini mobil Toyota Avanza (Surat Tanda Nomor
Kendarnan/STNK
atas
nama
Penggugat)
dibawah
penguasaan Pengguga t, sedangkan BMW dibawah pengnasaan Tergnga t ;---------------------------------------------------·---------------------c
23. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai beriknt:
" Jamin atau duda cerni liid1111 111a,;i11g-111asing berhak seperd11a dari harta bersarna sepanjang tidak ditent11kn11 /11i11 ,/11/11111 perjanjian perkmvinan''; Undang-undang No.1Talum1974 lentang perkawinan Pasarl 35 (1):
"Sejak berlak1111ya UU RI Md Ta/11111 1974 tentang perkawinan harta benda yang dipero/eh sepanjang perkm11i111111 111e11jadi /wrta bersama, seltingga pada saat terjadi perceraian harta bersmna tcrsdlll I hanis dibagi sama rata an tam bekas suami dan ; Istri" ·Bahwa dari keterangan kderangan diatas maka TE:rgngat memohon kepada , Majelis Hakim yang mcmeriksa perkarn aqno agar dapat memutnskan · pembagian harta bersama scadil-adilnya/ sama r,~ta khususnya mengenai · dna mobil, Toyota Avanza dan BMW, tersebut diatas yangn nyata-nyata dlhasilkan dalam masa perkawinan ;--------------:·---------------------x Maka : Berdasarkan ha I-ha I tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriks
/
1. Menolak gu1~atan l'Pngg11g<1l untuk selurulmya kecuali mengenai halhal J'ang sec;·jra
lt1 gas
diak11i
kebenara1~nya
;-----------------------------------
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Asykari Hasbullah· Bin H.S.Haiyono deqgan Yunita Widyawati Binti H. Soejitno S., yang dilakukan pnda t,rnggal 25 Februari 2001, 3 Dzulhijah 1421 H, puh1s karenn percerninn dengan sl'1;ala akibat hukun1ya ;-----------------------
3. Menetapkan Terg11g,11 lwrhak mengunjunp;i clan atau membawa menginap nnak dari basil perkawinan Tergugnt dengan Penggugat ynih1 Ario Na11fi1l /\brnr clan /\mellia Athaya Belvana, kapanpun diingingkat~ dnn dihutuhkan terutan1a pada akhir ivfinggu, ataupun
pada saat hari lib11 nasional dan hari Jibur sekolah secara bergantian dengan Peng8ugnt st•rtn pada saat Tergugat 111engan1bil cuti tal111nan
atau ka1-1an1-1un diluar waktu tersebut bila anak-anak n1enginginkan untul< bersama Tcrgugat ;----------------------··---------------·-------------
4. Menetapkan pemberian hak untuk memilih kepada siapa Arla Naufal Abrar dan Aurellio Athaya Belvana ingin diasuh oleh diantara kedua orang tua kandungnya disaat mereka sudah mumayyid (berumur dua belas tahun)
;----~-----------··-------------------
5. Menyatakan Tergugat bersedia memberikan nafkah dan pendiJil
perubahan
dari
\Vaktu
kewaktu
sesuai
dengan
perkembangan kebutuh~n anak-anak ;--------··-----------------6. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berkewajiban memberilrnn nafkah Mut' ah dan Idah kepada Penggugat ;---- ------------------------------7. Menyatakan bahwa rumah yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam XD Nomor 10 RT/04/8, Jakarta Selatan adalah milik (Almh) Yetty Haryono yang merupakan harta warisan Tergugat sehingga tidak dapa t dituntut pembagiannya dalam perkara aquo ;------------&. Menyatakan Tergugat bersedia membayar pengembalian uang
Penggugat untuk rcnovasi rumah yang ,beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam XD Nomor 10 RT/04/8, Jakarta Selatan, secara tunai
sejumlah Rp.131.100.000,- (seratus tiga · puluh satu juta serah1s ribu rupiah) ;--------------------------------------------·---------------------------------9. Menetapkan mobil Avanza nomor Polisi B 2708 LM dan mobil BMW nomor Polii:i B 8260 CJ adalah harta yang diperoleh selama perkawinan
dan
ditetapkan sebagai
harta
bersama,
dimana
keputusan pembagiannya cliserahkan kepada Majelis Hakim yang memerlks~
perkara aquo sesuai lmkum yang berlaku ;-------------------
10. Menghukum Penggugat nntuk membayar selurnh biaya yang timbul karena perkara ini ;----.----------------------------------------------------------
,, Atau : Sekiranya lV!aje!is Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilaclilnya sesuai dengan ketenhian hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ;------' Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Repiik
'X
sec~!·a
tertulis tertanggal 12 Desember 2007 sebagaimana
telalf dicatat dalam berita acarn pcrkara ini ;-----C--··---··-------------··-----------. Menimbang, bahwa alas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat ?" mengajukan Duplik secara lcrtulis tcrtanggal 2 Januar;.. 2008 sebagaimana telah
dicatat dalam berita acara pcrkara ini ;---------------------------·----
. Menimba'lg, bahwa untuk mcnguatkan clalil-dalil Gugata1rnya Penggugat t(
telah mengajukan bukti-bukti: A. Bukti Surat 1.
Photo copy Kutipan Akta Nikah No. 214/68/ll/2001 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Tt>bet, Jakarta Selatan tanggal 26 Februari 2001 (Bukti P-1) ;-------------------------------:-------------------------
2.
Phcto copy Kutipan
Akta Kelahiran No.94/64/U/JP/2003 yang
dikP.!u.arkan oleh Cata tan Stpil Koclya Jakarta Pusat (Bukti P-2) ;-----------3.
Phcto
copy
Kutipan
Alda
Kclahiran
No.8314/U/JS/2005
yang
dikeluarkan oleh Cata tan Sipil Kodya Jakarta Selatar. (Bukti P-3) ;---------4.
Photo copy Sertifikat T-fok Milik No.6808/Desa Pekayon Jaya (aslinya acla pada Bank NISP 13ekasi scbagai Jaminan Kredit) (Bukti P-4) ;--------------
5.
Photo copy Surat pe;·11yataan clari pembeli rumah Penggugat di Bekasi seharga Rp. 190.000.000,- (scrattis sembilan puluh juta rupiah) (Bukti P-5)
/
/
6. Photo copy Akt Jun! Jleli untuk tanah dan bangunan berdasarkan sertifiakat Hak Milik No.6808/Desa
Pekayon
Jaya
tertanggal
28
Pebruari 2005 (aslinya ada pada Bank NISP Bekasi sebagai jaminan kredi t) (Bukti P-6) ;-----------------, ------------------------------------------------7.
Photo copy perjanjian kredit (aslinya acla pada Bank NISP Bekasi clan pembeli tanah C: .. ln bani;unan) (Bnkti P-7) ;----------------------------------
'8.
Photo copy No.005/ /\.3/ 1\D/1/08 tanggal 9 ]anuari 2008 (aslinya ada pada PT. Sampoerna Telekomunikasi
Inclonesi~)
untuk minta struk gaji
Tergugat (Bukti P-~) ;-----------------------------'- ·----------------9.
Photo copy surat No.010/ A3/ AD/I/08 tanggal 15 Januari 2008 (aslinya pada PT.Natrindo Telephone Seluler) untuk minta informasi tempat Tergugat bekerja clan ketengan gaji Tergugat (Bukti P-9) ;--------------
10. Photo copy Surat tanda terima pembayara.n jasa PLN tanggaI 22 Januari 2008 atas nnma Soeyitno orang hia Penggugat (Bukti P-10) ;--------------11. Photo copy Surat Tanda
Nomor Kendaraan
Bermotor
Avanza
No.Palisi B 2708 LM berlaku sampai clenga.n 26 Mei 2009 atas nama Widyawati (Bukti P-11) ; - - B.
Saksi-saksi : Menimbang, Bahwa Majelis Hakim juga telah menclengar ket;,rangan saksi-
saksi clari kedua belah pihak scbagai berikut: Nama Sugianto Bin Suyitno, umur 4.1 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal
Jl. Tebet Utara I B No. 7 Rt.005 Rw.01, Kelurahan Tebet
Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Selaku kakak kandung Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: •
Bahwa Penggugat clan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-------
•
Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat clan Tergugat terjihat tidak rukun lagi karena sering timbul perselisihan dan pertengkeran yang terns menerus;---
•
Bahwil penyebabnya yang rnksi ketahui karena Tergugat mempunyai hubungan clengan wanita lain;--------------~------·---------
•
Bahwa bulan September 2007 l'cnggugat dan Tergugat telah berpisah rumah s am pa i sek arang;--------------------------------------------------------------------------
Bahwa sal<si mengP.tahui Tergugat mempunyai wanita lain tersebut atas
•
pengakuan dari Tergugat langsung kepada saksi;---:------------------ -----------Bahwa saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat
•
agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;-----·--··----------------------~---•
'Bahwa masalah cerai terserah Penggugat dan tergu:5at;------------------------Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis
sebagai berikut: Bukti Surat
1.
Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 214/68/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tang;gal 26 Februari 2001 yang telah di Nacegele (Rukti. T -1) ;---------------------------------------
2.
Photo copy kwitansi-kwitansi pembayaran prerni Asuransi PT. Asuransi Jiwa sejenis Financial dengan nomor polis 00020834 l dan 0000208340 (Bukti. T-2);----------------------- --------··------------------------·------------------------
3.
Photo copy tanda kcpersNtaan Niaga Pendidikan Numor : Rekening 08001-72296-40-8 tanggal pebukuan 26 Juli 2007 atas nama Ario Naufal Abrar (Bukti T-3) ;------------------------------------------ _________________ _:_ _________ _
4.
Photo copy Akta Jual 11Pli tanah rumah dan pemindahan Hak tanggal 2 Nopember 1968 Nomnr 10 (llukti'T-l) ;-----
5.
A. Photo copy Surat Kepulusan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
No.00846/IMB/1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Bukti T-5.A) ;B. Photo copy Pemberital11rnn Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan No.SPPT (Nopember) 31.71.070.003.020.0144.0 (Bukti T-5.B) ;--------6.
Photo copy Surat Keterangan Nomor: RUD/l'PAT/62/XI/2007 oleh PPAT Rina Utama Djauhari, SH., timggal 26 Nopember 200/ (Bukti T-6);
7.
Photo copy Kutipan J\kte Kematian Nomor 4.5/JS/1987, atas wafanya ayah kandung Terguga t (Bu kti T-7) ;-··---------------------------------------------------
8.
Photo copy Kutipan J\kll' Kematian Nomor : 10/Disp/JS/2005, atas wafanya Ibu Kandun1~ Tcrgugat (13ukti T-8) ;---------------------------
9. . Photo copy Salinan Resmi Surat Keterangan/Fatwa Waris almarhum H.Syuaib Haryono Bin H. Kasda dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan N om or 1523/U/1987 (13ukti T-9) ;---------------··--------------------------10.
Phot.J copy Akte Surat pernyataan Waris tanggal 1 Oktober 2007 (Bukti T-10) ;----------------------------------------·----------------------------------
11.
Photo copy Akte Kelahiran Nomor : 1202/JS/1973, Tergugat adalal:. anak kandung dari kedua orang tun (flukti T-11) ;---------------------------------------
12.
Pho,o copy Kartu K~luarga Nomor 4105-053648 (Bukti T-12) ;-·------------
13.
Photo copy Kutipa.n /\kte Kelahiran Nomor : 9464/U /JP /2003 anak pertam a (B nkti T-13) ;----------------------------------··--··-------------------------------
14.
Photo copy Kutipan /\kte Kelnhiian Nomor: 8314/U/JS/2005 anak kedua (Bukti T-14) ;---------------------------------------------·----------------------··---------
15.
Photo
copy
Akta Jual
lleli
tanggal
22 Desember 1997
Nomor
395/132/BSLT/Had/1997 pembclian mmah di Bekasi (Bukti T--15) ;-----16.
Photo copy Surat Bank NISP Nomor : 006/MKT NISP /Bks/ AN/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 kredit pembelian rumah (Bukti T-16) ;--·-------------
17.
Photo copy
Surat
Tanda
Nomor Kendaraan. sedan BMW
Nomor
Polisi B 89260 CJ tahun 1994 (Bukti T-17) ; - - - - - - - - - - - - - 18.
Photo copy Cata tan Kesehatan Anak dirumah sakit Hermina Jakarta Timur, anak pertama (Bukti T-18) ;-----------------------------------------
19.
Photo copy Catatan Kefehatan Anak dirumah sakil: Hermina Jakarta Timur, 'anak kedua (Bukti T-19) ;-------------------------------------
20.
Photo copy belanja kepeduan anak-anak dari Carrefour Ambasador (Bukti T-20) ; - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -
21.
Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK 09.5301.120773.0352 atas nama Tergugat (Bukti T-21) ;------------------------------------
Bukti Saksi Terg>.tgat Nama Ny. Fa1ida Maryam Gusto Koinan, urnur 66 tahun; Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selaku Tante Tergugat dibawah surnpahnya telah rnemberikan keterangan sebagai berikut : • Bahwa Penggugat selarna rnenikah dengan Tergugat telah dikamniai anak d ua orang ;-----------------------------------------·-----------------• Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 Penggugat da:n Tergugat tidak mkun, tidak harmonis disebabkan brena Penggugat
deni~an.
Tergugat sering cekcok,
Penggugat kurang berkomnnikasi dengan orang tua Tergugat, Penggugat jarang berkunjung
kemmah ornng tua Tergugat, bila kerumah orang tua
Tergugat, Penggugat selalu rninta dia_ntar oleh Tergugat ;----------------------• f\ahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rurnah ;-----------
• Bahwa saksi sudah pemab menasehati, .tetapi lidak berhasil merukunkan mereka ;-------------------------------------------"-----··--------------·--------------• Bahwa saksi sud ah tidak sanggup lagi meruktmkan mereka ;-------------~-- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----------·-----------_..___..____________________________ _ Menimbang, bahwa Pe11ggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya, dan tidak akan menambah sesuatu apapun
kecud!i mohon
pu tusan yang sea dil-adilnya ;----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa unh1k menyingkat uraian putusan ini, maka selurnh peristiwa hukum yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian dari pu tusan ini ;---------------------------------------TENT ANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalarn G11gata11
PeP~~g11~~ati-------~----------~-----------~------------
Menimbang, bahwa dal;im pcrkara ini Majelis Hakim telah berupaya n1endan1aikan dan n1enaseh11li I1Pnggugat dan Tergugat ~esuai dengan ketentuan
Pasal S2 Undang-undanr, "-f<>m
Bahwa pada awal-awal pcrkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin huhungan kasih clan sayang dalam mengamngi bahtera kehidupan rnmah tangga dan Penggugat berharap dapat menempuh bahtera ru.mah tangga secara rnkun dan damai serta harmonis bersama Tergugat sehingga dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;----
•
Bahwa namun disayangk
•
Bahwa pertengkaran atau perselisihan tersebut terjadi dikarenakan sekitar pertengahan (bulan Seplt'rnber) t
Dan puncaknya add!ah pengakuan itu juga disampaikan Tergugat kepada saudara Penggugat pada saat cc•udara (kakak) Penggugat mencoba menjembatani hubungan antara Penggugat dan Te::gugat yang semakin jauh dari kehidupa'.". yang rukun clan damai, dima:na Tergugat mengakui ,memang pernah melakukan kesalahan dengan mempunyai hubungan dengan wanita lain;--------------------,·-------------•
Bahwa mengenai adanya hubunga n Tergugat dengan \\ranita lain, Penggugat selaku istri _dari tergugat sering kali menaEyakan kebenaran dad berita tersebut, dan Tergugat pada sekitar bulan Des.~mber 2006 telah mengakui dan atau membenarkan adanya hubungan tersebut seraya berjanji tidak akan melakukan hubungan kembali dengan wanita lain tersebut;------------
•
Bahwa janji Tergugat unh1k ticlak melakukan hubungan clengan wanita lain tersebut ternyata tidak terbukti, hubungan mesra antara Tergugat dengan wanita lain tersebut ternyata masih berlangsung dan pada bulan Januari 2007, Penggugat melihat adanya E-mail - E-mail mesra Tergugat kepada wanita lain tersebut clan akhirnya ha! ini menimbulkan kembali pertengkeran dan
perselisihan antnra Pengg11gn t tfn11 Tet~<j11gat;--------------------------------------
•
Bahwa selain keadaan tersebut, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu dengan berubahnya silcap dan perangai Tergugat kepada Penggugat, yang sebelumnya hampir 5 (lima) tahun mengarnngi kehidupan rurnah tangga, Tergugat rnernpunyai sikap dan perangai yang sabar, perhatian dan menyayangi Penggugat dan kedua anaknya, tetapi sejak diketalminya hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut, sikap dan perangai Tergugat menjadi kasar, baik tingkah laku maupun perkataannya, bukan hanya dengan Penggugat juga kepada orang tua Penggugat, dimana Tergugat smlah tidak mempunyai rasa hormat lagi kepada orang tua Pengguga!;----------------------------------------------------------------------------------
•
Bahwa dilatarbelakangi kondisi tersebut, mengakibatkan pertengkeranpertengkeran dirnaksud scrnaki" · iama semakin parah dan sudah tidak mungkin lngi untuk didan1aikan dan dirukunkan lagi, ha! mana terbukti Tergugat terhituni; :lcjak awal Maret 2007 sudah tidak pernah lagi memenuhi , kewajibannya secara bathin scbagai suami kepada Penggugat sampai dengan gugatan cerai ini dia ju ka n;---------------------------·--------------------------
•
Bahwa walaupun dcmiki,m Pcnggugat telah. mencoba dan berusaha melakukan berbagai cam uuntuk menyelamatkan perkawinan ini, namun segala upaya tersebut tidak pernah berhasil bahkan semakin memperparah hubungan perrkawinan antara Penggugat dengan tergugat;-----------
•
Bahwa puncak dari imbas pertengkeran dan percekcokan tersebut, pada tanggal 3 September 2007, Tergugat YANG HANYA MENGIRIM MELALUI SMS kepada Penggugat, dimana
Terguga~
meminta berpisah atau bercerai
da7i Penggugat, dan JAWABAN ATAS PERMINl.'AAN BERPISAH ATAU BERCERAI dari Tergu1;at tersebut, seringkali di ulangi oleh Tergugat apabila bertemu dengan Penggugat dan akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Terrgugat yang sccara tidak langsung memaksa Penggugat untuk KELUAR UAR! RUMAH yang selama ini ditempati Penggugat, karenanya pada tanggal 8 Septem bcr 2007 Penggugnt dan anak-anak kembali pulang ke rurnall orang tua Penggugat dengan persetujmm Tergugat, walau T ANPA DIANTAR oleh Tergugat, dan dengan hanya mempergunakan talrBi Penggugat dan anak-anak pu Jang kerumah orang tua Penggugat;------------
"' Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil a.tau alasan-alasan Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mem!1erikan tanggapan sebagai berikut: •
Bahwa bcnar antara Te1w1gat dengan Penggugat telah terjacli pertengkaranpertengkardn clan perselisihan-pcrselisihan secara terns menerus yang tidal< d.1pat didamaikan Jagi, dalam arti kata Tergugat juga menghendaki terjadinya perceraian antara Tcrgui,at dengan PenggLigat. Oleh karena itu ha ti T2rgugat clengan Penggugat telah pecah, berarti perkawinan Tergugat d~ngan Penggugat telah pecah pula, sehingga
dengan demikian alasan
perceraian telah sesuai lkngan kctcntuan pasal' 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo l'asal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-------------··--•
Bahwa Tergugat membantah keras Gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;------Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aqua, bahwa Penggugat tidak menjelaskan maksud clari kata "mempunyai hubungan". Tergugat mempunyai banyak hubun::;an pertemenan clengan pria maupun teman-teman kantornya. Tergugat berteman clan berusaha baik kepada semua teman-temannya, namun hubungan pertemanan tersebut adalah murni dan sebatas teman baik ;---------------------
•
Bahwa Tergugat membantah keras Gugatan Penggugat pada point 7,8,9,10,11,12. Didasarkan pada itikad baik (Good faith) yang acla pacla diri
Tergugat untuk menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aqua. Bahwa cluduk perkara yang sebenamya sebagai berikut: Bahwa awal terj.idinya ketidak-cocokan, pe:rcekcokan/pertengkaranpertengkaran yang menciptakan terciptanya perbedaan prinsip itu diawali dengan adanya perlakuan Penggugat yang tidak dapat mendekarkan diri dan sewenang-wenang lcrhadap (almh) Thu Kandung Tergugat ; - - - Bahwa perlu Majclis l lnkim kclahui, Tergugat adalah anak tunggal yang telah ditinggal ayah kandungnya sejak tahun 1997 (meninggal dunia). Oleh Karena itu sangatlah layak dan wajar bilamana Tergugat berharap, agar keiuarganya tcrutama isitrinya, dapat mend<:karkan diri dengan keluarga,
terutama
ibu kandung Tergugat, sebagaimana Tergugat
berhubungan sai:igat baik tanpa pamrih kepada semua keluarga Pengguga t ;--------------------------------------------------------------------Bahwa Tergugatpun hams menerima kenyataan yang te1jadi, sru;npai dengan Ibunda Tergugat meninggal dunia pada talmn 2003 di usia 64 (enam puluh empat) tahun, Tergugat tetap tegar menerima kenya_taan hie\ up yang ada ;--------------------------------------·-------------------------Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus tetjadi disebabkan ketidakmauan Penggugat mendekatkan diri dengan Tuunda Tergugat dan/ a tau keluarga Tergugat Tergugat adalah anak semata wayang, orang hianya dimana daJam hal ini hanyalah sang Iou yang masih tersisa (pada saat itu). Oleh sebab itu Tergugat sangat berharap agar Pen11gugat dapat berbakti kepada Tergugat serta mendekatkan diri
dcngan
Ibunda Tergugat,
terlebih lagi disaat
Penggugat-Tergugat mempunyai anak dima.na Ibunda Tergugat menaruh kebahagiaannya pada saat bertemu cucu tunggalnya (pasa saat itu). Namun hal tersclmt sangat sulit terealisasi dikarenakan ke-engganan Penggugat mendekatkan diri dengan Ibunda Tergugat (satu-satunya keluarga ciekat Tcrgugat) serta dengan keluarga Tergugat ;Bahwa masih banyak lar;i .kejadian-kejadian lainnya yang akhirnya menciptakau jurang pemisah dalam pandang;an hidup berumah tangga yang tidak Tergugat rinci secara detail, dikarenakan itikad baik Tergugat uatuk dapat berpisah secara baik-baik dengan Penggugat tanpa harus membeberkan fokta-fokta dan kekurangan Penggugat dalam berumah tangga ;--------------------------------------------------------•
Bahwa Tergugat me11gharapkan Penggugat dapat berbakti baik lahir maupun batin kepada Tergugat secara ikhlas, dirnana hal tersebut tidak tercermin dari fakta dimana Penggugat tidak mau mendekatkan diri dengan Ibunda Tergugat dan keluarga Tcrgugat. Bahwa mengenai kewajiban seorang istri nnh1k berbakti kepac!a suami tersirat dalam Kompilasi Hnknm Islam, Bagian ke-6, Kewajiban Isteri Pasal 83 (1) :
"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti
lahi~
Jan batin kepada suami
didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam" ;------------·-
•
Bahwa perlu Tergugat urnikan disini, selama hidup berumah taugga antara T.ergugat dengan Pcnggugat, Teq;ugat tidak pernah lalai dan selalu bertanggung jawab dalam mcmberikan nafkah unhtk membiayai kebutuhan anak-nnak Tergugat dcngan l'enggugat clan kebutuhan Penggugat serta kebutuhan rumah tani\ga sl'Sllai dengan kemampuan Tergugat. Adapun salah satu bukti bahwa Tergugat: tidak pernah lalai dan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan orang tua yang baik adalah adanya asuransi jiwa dari PT. "l·;fetLife Sejahtern (l3ukti T - 2) clan tabungan pendidikan anak-anak dari Bank Niaga (Bukti T - 3). Pendek kata, Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan QS. Al-Baqarah : 233;--------------------------------:--------------------------------
•
Bahwa Tergugat membanrah keras Gugatan Penggugat pada point 12 Gugatannya mengenai kejr.c1ian pada tanggal 8 September 2007. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa sangat perlu tergugat jabarkan kejadian tersebut yang sebenarbenarnya. Fakta yang sebenar-benarnya terjadi adalah bahwa Penggugat-lah yaag rnerninta Tergugat tidak mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Peng3ugat. Ada pun alasan Penggugat untuk meminta Tergugat tidak mengantarnya ke rumah orang tua Penggugat adalah berdasarkan inforrnasi dari Penggugat bahwa orang tua l'enggugat tidak bersedia berternu karena emosi yang tidak terkendali bilamana orang tua Penggugat bertemu dengan Tergugat, dan Penggugat meminta Tergugat untuk menunggu panggilan dari orang tua Penggugat-, serta meminta Tergugat untuk memproses perceraian secara hukum. Bahkan setelah mendengar alasan tersebut-pun Tergur;at tetap menyatakan keinginannya agar dapat berternu dengan orang tua Penggugat untuk memberikan penjelasan dan sebagai wujud. itikad l>aik 'J'ergugat, namun Penggugat pula-lah yang bersikeras meminta Tergugat nntuk tidak rnengantarnya dan menyatakan untuk rnenunggu saja panggilan dari orang tua Penggugat serta rneminta Tergugat untuk memproscs secara hukum tanpa memmggu panggilan dari orang tua Penggugat. Bahwa sctelah kejadian di al:as, T0rgugat pun mencari inforrnasi mengenai proses pcrccraian dan setelah mengetahuinya Tergugat
mengajukan petjanjian yaitu pengaturan hak asuh anak serta pembagian l1arta bersa1na i--------------·--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa alasan-alasan a tau dalil-clalil l?enggugat dan tangg'.'pan jawaban Tergngat tersebut telah clikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat clan Tergugat yang bernama : •
Sugiarto Bin Suyitno, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, selaku Kakak Kanclung Penggugat, clan;----·---------------------------------
•
Ny. Faricla Mariyam Binti Gusto Koiman, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Sivasta Sela k11 · l';) nl<'.l'erg11gat ;-------.;.-----------------------------------1
I<edua saksi tcrscb11t diba\vah sun1pahnya telah n1en1beril
dihaclapan Majclis I fakim dan ternyata telah menguatkan clalil-dalil Pe11gguga t d an
1vfenimbang,
rrc1·1~ 111 1,i.l t
;-----------------------,---·---------------------------------------
bnh\t\'d kt'l1 1 rangan
k1.. dua saksi tersebut telah n1en1enuhi 1
syarat forn1al clan n1ateri111, oleh karPnanya kcterangan saksi-saksi terseb11t dapat diteriina sebagai ala t b11 kt i sc1 ksi ;---------------------------·-------------------------------tvfeni1nhang, bah,va dalil-dalil l'enggugat jawaban dan tanggapan 1'ergugat
yang telah dikuatk;in oleh l.t ler,1ngan saksi-saksi tersebut diatas telah 1nenjadi fakta hukun1, bah,\·a keadaan R.u1nah 'l'angga Penggugat dan 'fergugat sebagai
berikut: •
Bahwa Penggugatdan 'f'prgur,at adalah sebagai suami istri yang syah dan telal1 dikarunini d ua orn ng nna k;---------------------------------------------------
•
Bahwa rumah t3nggil l'l'ngg11gat dan Tergugat sejak bulan Januari 2006 telah te1jacli perselisihan, dan perll'ngkeran di sebabkan karena Penggugat mempunyai keyakinan bnhwa Tep1gat mempunyai hubungan intim dengan wani ta lain ;----------------------------------------------------------------------------------
•
Bahwa sejak awal bulan Maret 2007 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah ba tin kepa cl a Pen ggu ga t;------------·-----.,--··---··--------------------------------
• ,Bahwa mulai tanggal 8 septcmGer 2007 Penggugat clan Tergugat telah berpisah rumah samrai sekarang;------------------··---·--------------------------------• .Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha menclamaikan, tetaµi tidal< 'bisa merukunkan Penggugat clan Tergugat;-----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut cliatas, Majelis Hakim berpenclapat b;1hwa hati Penggugat clan Tergugilt suclah pecah (Broken
Married). Sehingga kedua belah piliok suclPh sulil: untuk clapat clirukunkan kembali agar clapat mewujudknn tujuan Rumah Tangga yang baik, Bahagia, Sakinah, Mawaclclah, Warrahnrnh sebagaimana yang dimaksuclkan oleh Allah clalam Al-Qur' an surat Ar-Ru Ill nyat 21, Pasal 1 UU No. l Tahun 1974 clan Pasal 3 Komp,ilasi H ukum Isl a m;------------------------------------------------------------------------Men im bang bahwa clcngan delllikian proses Persidangan Perk<;ra ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 clan 2 UUD No. 1Tahun1974 clan Pasal 73 Ayat 1 UUD No. 7 Tahun '1989, sedangkan alasan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan P.1sal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 JO Pasal 116 (huruf f) Kompilasi I-Iukum Islam;------------------------------------Menimbang,
bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus
sebagai alasan perceraian pada Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah karena adanya tekanan fisik maupun fsihis baik secara langsung ma.upun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalan1 berun1ah-tangga n1isalnya antara I1 enggugat dan "l'ergugat sudah pindah
tempat tinggal a tau pisah ranjang dengan tidak saling memperdulil
' sudah sulit dipenuhi oleh Penggugal dan Tergugat;---------------------------------------
M2nimbang, bahwa berd;.sarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat
mengenai Gugatan cerai telah patut untuk dapat
d ik a bulk an;---------------------------------------------· -----··--····---------------··---------------Menirnbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya selain menggugat cerai secara komulasi !"enggui1at, Tergugat mengajukan Gugatan yang petitumnya s eba ga i be ri ku t :---------------------------------------------'----··--------------··-----------------•
Menetapkan dan meny
Juni
2003,
sebagairnana Kutipa11 /\kla l<elnhiran No. 9464/U/JP/2003, tanggal 24 Juni 2003, dan ;-------------------------------------------------··-------------------------Aurellia Athaya Belva11a, pcrcmpuan, yang lahir pada tanggal 06 Maret 2005, sebagaimana K11lip;111 /\kla Kelahiran No. 8314/U/JS/2005, tanggal 12 April 2005 ;----------------------------------------------------------------------------Sepenuhnya bernda di bawah perwalian dari Penggugat sebagai ibu kandung dari kcdua .1n.1k-an;1J ..
•
~1enght1kun1~rergugnt-1111tuk
t(~rscbut.
111e1nbayar biaya nafkah anak-anak sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juri1 rupiah) pcrbulan sampai anak dewasa/ berusia 21 tahuri;
•
tvfenghukum Tergugat memberikan
nafkah nnil'nh kepada Penggugat
sebesar Rp. 10.000.000,- (sep11l11h j11la rupiah) tunai.:·---------------------------------
•
Me11glmkum Tergugal 11111111< memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman unhtk isteri yang ditalak selama Penggugat dalam keadaan Iddn!1 yaitu sebesar Rp. 6.000.0110,- (enilm juta rupiah),
@
Rp. 2.000.000,- (perbulan)
sampai dengan tiga bu la 11 :----------------------------------------------------------------
•
Men ghukum Tergugat untuk membiayai biaya kesehatan, pendidikan dan rekreasi anak-anak sampai anak-anak dewasa atau berumur 21 tahun;-------
•
Menyatakan harta gono gini yang menjadi bagian dari Penggugat adalah: • Mobil BMW No. 8260 CJ tahun 1994 dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (em pat puluh ju ta rupiah);··----------------------------
•
Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang hasil penjualan rumah milik Penggugat (yang diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat) yang kemudian dipergunakan untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh jutarupiah) secara tunai;---------
1Yfenyataka11 bah\\T?l flllilk-nnak ynng bernan1a Arlo Naufal Abrar dan
•
Aorcllia Atha ya BPlvan.i nH'111iliki h;ik scbesar 50
ix, (!in1a puluh persen) dari
mmah yang terletak dan dikennl dengan Jalan Tebr!t Timur Dalam
XD
nomor 10, RT. 04 RW. 08, Jakarta Selatan;------------··-------~--------------------------•
lvfengl1ukt11n ·rcrgug11t unt11k n1t>111bayar selurul1 biaya perkara yang tin1bul
menuI'll t h u kt1m ;----------------------------------- --~---- ------------ --------------------Atau apabila Pengadilan J\gama Jakarta Selatan berpfmdapat lain, maka mohon puh1san yang seadil-adilnya (ex aequo ':'_thono);-----------------------------------------' Menimbang bahwa tcntang pos.ita dan petitum Penggugat mengenai pen1elil1araan da11
nafk~'.;;-a11ak-a11ak
yang bernan1a;--------------------------------
J\rlo Naufal Abrar, laki-laki, lahir pada tanggal 1 J'unl 2003, dan;----------------Aurellia Athaya Belvina, permpuan, lahir pada tanggal 6 Maret 2005;-----------Sesuai dengan bukti P-2/ T-B Kutipan akta K'Clahii:an No. 9464/U/JP/2003 yang.dikeluarkan oleh catatan sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 1 Juni 2003, dan bukti P-3/ T-14 Kutipan akta Kelahiran No .. 3314/U/JS/2005, yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kotamadya Jakarta Sefotan tanggal 12 April 2005, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikarunlai anak 2 (dua) orang. Kettua anak tersebut belum mumayyiz, karena anak yang pertama barn berumur 4 rahun, dan anak ya,ng kedua baru berumur 3 tah un ;-------------------------------------------------..---..--------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan ketenhtan Pasal 10ti huruf (a) dan Pasal 106 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz ibunya berhak untuk memeliliara anak-anak, tlan Tergugat sendiri tidak keberatan kedua anak tersebut di pelihara dan diasuh oleh ibunya/Penggugat, asalkan hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya terhadap kedua anaknya tidak dipersulit oleh Pcni:gr1gi1t untuk menengok, mengajak jalan, atau menginap dan sebagainya, ntr,s st>pengetah11an Pengg11gat;------------··-----------------
Menimbang, bahwa
Pcni~i~u gat
selaku ibu kandung dari kedua anak-anak
tersebut, tidak keberatan atas permintaan Tergugat tersebut;------------------------Menimbang, bahwa bcrdnsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggng.nt untuk mcmelihara kedua anak tersebut diatas ::lapat dipertim bangkan un tu k di ka bu lka n;---------------------------------------------------
. Menimbang, bahwa mengenai biay~ nafkah ctan kebutuhan hidup lainnya terhadap kedua anak nya tersebut,
Per;~gugat mengajukan gugatan Nafkah anak
awrilnya m0nuntut sebe~ar Rp. 5.000.000,- (Hrna juta rupiah), kemudian turun meFtjadi Rp. 4.000.000 (e;npat ju ta rupiah) setiap bulan;--- -----------------------------
'
Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban awalnya hanya menyanggupi
sebesar Rp. 2.800.000,- (dua jula delapan rah1s ribu rup!ah) s~tiap bulannya, akan tetapi pada akhirnya Tergu1~at menyanggupi membenkan sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) setiap bu Ian, unluk biaya makan clan Jain-lain;-------------------Menimbang, bahwa pml.1 akhirnya Penggugat dan Tergugat setuju nafkah anak-anakdan biaya lainnya di tanggnng o!eh Tergugat setiap bulan Rp. 4.000 .000,-. (em pat ju ta rupiah);---------------------------··-·---------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai akibat putusanya perkawinan karena perceraian, terhadap anak, Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa Bapak/ayah bertanggung jawab atas semuei biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh ;111ak-anak;-------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan perlimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengcnai biaya nafkah pemcliharaan clan biaya lainlain yang dibutuhkan oleh ked llil anak tersebut dapat dipertimbangkan untuk df kabulkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan dibebankan kepacla Tergugat untuk memberikannya;-----------------------------Menimbang, bahwa uwng<'nni mut'ah dnn nafkah iddah yang dihmtut oleh Penggugal totalnya sebesar 11.p. 16.000.000,- (cnam belas juta rupiah), Tergugat keberatan d.m tidak bersedia memberikannya, dcngan alasan karena yang mengajukan gugatan cerai adalah istcri selaku Penggugat;----------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 158 huruf ( b) menguraikan bahwa mantan suami berkewajiban mei'i1beri mut' ah dan nafkah icldah, jika yang berinisiatif mengajukan perceraian adalah suami clengan benhJk cerai thalak, sekarang J.:.arena faktanya yang menggugat cerai
adalah isteri,
clan
suami selaku Tergugat keberatan
mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;-----------~--------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai mut' ah dan nafkah iddah dinyatakan tidak dapat dikabulkan;---------------------------------------------~--------------------------------
·Menimbang, bahwa tcntang posita dan petitum Penggugat mengenai tuntutan pengembalian biaya renovasi rumah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kcpada tcrgui,at, dcngan alasan Penggugat: karena uang yang dipergunakan unh1k biaya renovasi tersebut adalah uang pemberian dari orang ttrn Penggugat, bukan uang hasil bersarna Penggugat d an Te rgu g a t;--------------------------------------- -------------------------------------------ka ··e 11a run1ah yang direnovasi tersebut bukan harta bersan1a Penggugat
dan Tergugat tetapi, rumah dan tanah orang tua Tergugat ;----------------------karena Penggugat dan Tergugat akan bercerai, maka Penggugat menunhtt agar biaya renovasi terse but di kembalikan kepacla Penggugat ;----------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat dalarn jawaban, duplik dan kesimpulannya tebh mengakui dan membenarkan terhadap
dalil
Penggugat
terscbut,
olch
karenanya
tergugat
bersedia
mengembalikan uang biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp.131.100.000,(seratus tiga puluh satu ju ta seratus ribu rupiah);-·--:-·-------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dan kesimpulannya, Tergugat tidak menolak dan
ti~ak
keberatan atas kesanggupan Tergugat tersebut artinya
Penggugat menerima terhadap kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan biaya renovasi rurnah sebesar Rp.131.100.000,- (seratus tiga puluh satu jtcta sera tus ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------------------Menimbang, bal1wa gugatan Penggugat dan kesanggupan Tergugat lUltuk mengembalikan biaya renovasi rurnah terse but telah sesuai dengan ketenhtan pas'!.135 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 ;--------------------.. -----------------------------·'vfenimbang, bahwa karena ·gugatan Penggugat mengenai tuntutan biaya renovasi rurnah telah diak11i dan dibcnarkan oleh Tergugat, dan Tergugat telah berserlia ekan mengernbaliknn nyn scbesar Rp.131.100.000,- (serutus tiga puluh satu
~lta
seratus ribu rupiah) maka bukti-bukti P-4, p ..5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, T-
4, T-5A, T-5B, T-6, T-7, T-fl, T-9, T-Hl, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, karena kecua belah pihak sudah mengakui dan mernbenarkan, bahwa rumah dan tanah te,sebut adalah bukan harta bcrsarna Penggugat dan Tergugat akan tE:tapi milik crang tua Tergugat, serta Tcrgugat telah berseclia rnengernbalikannya secara <esadaran dan kekelurgaan, nleh karenanya majelis berpendapat bahwa bukti-
bukti tersebut diatas ticlak perlu majelis pertimbanglrnn lagi, karena keclua belah pihak telah clamai clan telah cliselesaikan secara baik clan kekeluargaan ;-----------Menimbang, bahwa mengenai hmtutan Penggugat ten tang biaya kesehatan, pencliclikan clan rekreasi anak-anak, Tergugat telah menyanggupi biaya pemeliharaan kedua anak scbct;ar Rp.4.000.000,- (em pat juta rupiah) setiap bulan, pacla asas nya telah inklusif untuk segala kepentingan kedua anak tersebut setiap bulannya, akan tetapi sesl!i1i dcnvn bukti T-2 (kwitansi-kwitansi pembayaran premi asuransi clari PT.J\sttransi jiwa sejenis Financial) clan bukti T-3 (tancla l<epesertaan biaya pcndidikan
nornor rekeninf; 080.01.72296.40.8 tanggal
pembukaaan 26 juli 2007, dcngan demikian berclasarkan bukti-bukti tersebut, Tergugat akan bertanggung jawab tcrhadap biaya pen
1ainnya yang dib11tuhkan kedua anak tersebut, tanpa di
n1asukan daJa1n a1nnr 1)uh1san-pulusan ini
1vfe11in1bang, bahvva nH:ngPnai posila Pcnggugdt j)Oin 18 tentctng pen1bagian
h.arta bersan1a ;------------------------------------------------·---------------------------------------
•
satu buah mobil avanza No polisi B. 2708 LM tahun 2004 atas nama Penggugat (bukti. P-1 ·1 d an T-17) ;-----------------------------------------------------
•
satu buah mobil sedan llMW No poHsi 13. 8260 CJ tahun 1994 atas nama Asyhari I-Jasbullah (htt kl i. T-'17)
;-------------------··-------------------~------
Menimbang, bahwa baik Pcnggugat maupun Tergugat telah oepakat bahwa kedua mobil tersebut cl ibeli pad a saat perkawinan Penggugat clan Tergugat, sebagai harta bersama Pcnggugnt dan Tergugat, dan keclua belah pihak telah sepakat bahwa mobil avanza No. Polisi B. 2708 LM aclalah untuk Penggugat, seclangkan BMW No. Palisi 13. 8260 Cj adalah untuk Tergugat ;----------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentrnm pasal '.}5 ayat (1) bahwa harta benda yang di peroleh selan1a perkavvinan n1enjadi harta benda bersan1a . Pasal
97 kompilasi I-Iukuin Islam mengatur bahwa janda atau ducla cerai hidup masing-m11sing berhak seperdua dari harta bersama terse but;-----------------------Memmbang, bahwa karena Penggugat dan Tcrgugat tclah scpakat rnohil a~anza untuk Penggugat seclangiG1n mobil BMW untuk Tergugat, oleh
karenanya dalam hal ini majelis memutuskaµ sesuai clengan kesepakatan Penggugat dan TergugAt tersebut ;------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa scsuai dengan ketentuan .pasal 89 ayat(1) U1J No. 7 tahun 1989 yang telah di rcvcrcndum oleh Undang-·undang No.3 tahun 2006, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biya perkara ini sebesat Rp. 206.000,- (dua ratus enam riburupiah) ;----------------------------------------------------Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;~--·----·--------------------------------MENGADILl MEMUTUSKAN : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----------------------------------------2. Menjatuhkan thalr.k 1 (satu) ba'in shugra
Teq~ugat
(Asykari Hasbullah,
S.Kom., SE.,MM., Bin HS Haryono) terhadap Penggugat (Ir. Yunita Widyawati, MM., Binti l.Jrs.l·I.Syoejihvi S) ;--------------------------------------------3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 3.1.
Ario Naufal Abrar, laki-laki lahir 1 Juni 2000 ;-----------------------
3.2.
Aurellia Athaya Belvana, perempuan lahlr 6 Maret 2005 ;-
•:• Dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dengan memberi hak yang k"tlas kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untttk mencurahkim rasa kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, seperti. menengok, mengajak jalan-jalan dan sebagainya atas sepengetahuan Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk rnemberikan Nafkah dan kebutuhan hidup lainnya terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp. Rp.4.000.000,- (empat juta · rupiah) setiap bulan, melalui Pen&gugat sampai kedua anak tersebut dewasa ' atau bisa hidup mandiri ;---------------------------··---------------------------5. Menghukum TergJg,1l untuk mcngembalikan uang biaya renovasi rumah 1
sebesar Rp.131.100.000,- (scratus liga puluh satu juta seratus ribu rupiah) kepada Pengguga t ;---------------------------------------·-------------·-------------
6. Menetapkan : ·6.1.
Satu buah Mobil Toyota Avanza Nomor Palisi B 2708 LM tahun 2004 ;-
6.2.
Satu buah Mobil BMW Nomor Palisi B 8260 CJ tahun 1994 ;-------
•!• Ad.alah harta bersama Pcnggugat dan Tergugat yang diperoleh selama
perkawinannya ;---------------------------------------------------·-------------7.
Mc.enetapkan atas kesepakata11 f'enggugat dan Tergugat:
7'.1.
Satu buah Mobil Toyota Avanza Nomor Palisi B 2708 LM tahun 2004, untuk bagian Penggugat ;--------------·--..'.·---·-----,-------------------------
7.2.
Satu buah Mobil BMW Nomor Polisi B 8260
CJ tahun 1994, u,ntuk
bagian Tergugat ;------------------------------------------------------------------•:• Menghuknm Penggugat clan Tergugat untuk menyerahkan bagiannya masll1g-1n as in g ;----------------------------- ~------------------------------------------8. Meny;itakan mcnolnk guiiatan Pcn!mugat sclebihnya ;--------'---------------------
9. Membebanl,gugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar ~
Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);-----------'-------------------------------Demikian Perkara i11i diputus bcrclasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 06 Febmari 2008 Masehi, yang bcrtepatan dengan tanggal 28 Muhanam 1429 Hij1iah oleh kami Drs. H. Abd. Razak Uachtlar, SH., selaku Ketua Majlis, dan Drs. H. Fuizalman, SH., serta Hj. Shafwah, SH., MH., selaku Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbul
Hakim Ketua,
Ttd
Ttd
Drs. H. Fuizalman, SH.
Ors. H. Abd. Razak Bachtiar, SH,.
Hakim Anggota,
Pirnitera Pengganti,
Ttd
Ttd
Hj. Shafwah, SH., MI-I.
Fathony, SH.
Perincian biay.:i : 1. 2.
Proses Materai Jumlah
C'.l\T-';
--r \•, ;, ::·:~;.-, I'
200.000,6.000,206.000,-
Rp.
,...
n1,.,'' I': . : ' . lvL1l'
Rp. Rp.
Dra . .N. inah i
- i i-•_. ic; ;-_ 1: ,: ;: ti'.1•. '/,l,111!,·~·! :1.11 ;
i\
Untuk salinan Pengadilan Agama Jal<arta SeIatan 1Panitera,
9.f
i\I I T F;
J'eb · · l~
J;11;_I!
l\f'llar I
I Id ..
D ni.. Af.,U;'M H
Ooos
•
DEPARTEIVIEN AGAIVIA Rll UNIVERSITAS ISLAJVI NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUIVI
Jin.Ir. H..Tuanda No. 95 Ciputat - Jakarta
No. Lamp Hal
15~12
Telp. (62-21) 74711537 Fax. (62-21) 7491821 Website: \V\VW.uit!lk1.ac.id. email: [email protected]
ES/PP.042.2/1-:t,c;'>;IV /2008
Jakarta 3 April 2008 .
Moh on Kescdiaan Menjadi J>e1ubin1bing Skripsi I(epada Yang ·rcrhnnnat /\s111;1\vi,
I'vf1\g
f)oscn Fakul!:1s .'-)yari:d1 d;111 I lnk11111 ! IJN .L1k;n!;1
Ui--
JAKARTA Assa/a mu 'a/ai/wm Wr. Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dun Hukum l.'l'.~ Syarif Hidayatullah Jakarta mengharapkan ke~ediaan saudara untuk mcnjadi pcmbimbing sia'ipsi mahasiswa:
Na1na
: Hrnma Abdullah : l ()40442014(>7 Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
NIM
I(onsentrasi
: Adininistrasi Keperdulnan lslarn
Judul Skripsi : Kcdudukrn1 l larla llersama setelah Putus Perkawinan (Analisis Pulusrn1 Nonwr 13 84/Pdt.G/2007/PAJS) Beberapa hal yang dapat dipcrlimhrn1gku11 udalah sebagai berikut : I. !opik ba!rnsan clan oulline hila diunggap perlu dapat dilakukan perubahan· dan penyen1purnaan. 2. Teknik penulisan agar rncrujuk kepuda buku "Pedoman Penu/isan Karya Jlmiah di UIN Syar!fHidayatul/a/J .!akc11·1u".
Den1ikian atas kesetjiaan saudun1 ka1ni ucupkan terin1a kasih. Wassa/amua/aikum Wr. Wb.
Tembusan disai;paikan dengan hormal kep"da: I. Kasubag Akademik & Kemahasiswaa11 Fakultas Syariah dan Hukum 2. Seia'etaris Prodi Ahwal Syakhshiyyah 1
Ar~-i1"'
DEPARTEMbN AGA!V1A RI UNIVERSITAS ISLA!VI NEGERI (DIN) • SY ARIF HIDA YATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKU~vl Telp. (62-21) 74711537 Fax. (62-21) 7491821 \Vebsite; www.uinjkt.ac.id. email: fsh [email protected]. 1d
Jin. Ir. H. Juanda Nu. 95 Ciputat - Jakart;1 15411:
Nomor Lampi ran Hal
: Un. 01/F4 /KM.00.02/ l.\l.\Ql¥08
Jakarta,~
l
Juli 2008
: Mohon Data/Wawancara Kepada Yth, Ketua Pengadi!an Agama Jakarta Sela tan di Tempat Assalamu'lai/cum Wr.Wb.
Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Symiah clan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan bahwa: Nama Nomor Pokok Tempat/Tanggal Lahir Semester Jurusan/Konsentrasi Alamat Telepon
: Hanna Abdullah : 104044201467 : Jaknrta, '.ll Maret 1986
: VIII (Dl'iapan) : Ahwal As-Syaksiyah/ Adm.Keperdataan Islam : ]l. Wijaya Kusuma Gg. H. Emuk Rt. 009/04 No 54A Jakarta Sela tan 12450 : 021-91470051
Adalah benar mahasiswa l'
Untuk melengkapi bal@1/ data yang berkaitan dengan penulisan /pembahasan Topik/Judul di alas, dimohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara/i dapat membantu/menerirna yang lwrsangkutan untuk berwawancara. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i,kami ucapkan banyak terirna kasih
Nama
: Drs. H. M. Abduh S. SH. MH.
Jabatan
: Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Hari I Tanggal
: Jum'at/ 29 Agustus 2008.
Waktu/ tempat
: Pkl. 11 :00 Sampai 11 :30 Wib/ JI. Rambutan VII/ 48 Pejaten Barnt Pasar Minggu - Jakarta selatan.
HASIL WA WAN CARA
I. Bagaimana pandangan Islam tentang harta bersama? Didalam, islam tidak adanya dalil yang langsung tentang keberadaan Harta bersama, namun didalam kalangan ahli hukum islam ada perbedaan pendapat yaitu: a. Pada kelompok pertama yakni tidak ada disebut harta bersama dalam ani seluruh pembiayaan kehidupan rumah tangga ke,wnangan suami rneski istri mempunyai harta, misalnya hibah atau warisart. Istri tidak mempunyai kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. b. Pada kelompok kedua yakni kemungkinan harta bersama apabila suami-istri bersepakat untuk membentuk harta bersama itu. Dali! itu diqiaskan dengan adanya kebolehan usaha daga.ng bersama atau disebut syarikah inan yakni masing-masing punya modal antara modal suami dan modal disatukan. Dan ada juga disebut syirkah abdan yalmi istri mempunyai andil didalam usaha harta itu padahal suami yang bekerj a.
Penganturan tersebut terdapat pada Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengakui harta bersama dilihat dari latar belakang Q. S. An-Nisa/ 4:32. Tetapi ayat tersebut diqiaskan untuk hmia bersama. 2. Menurut bapak, apakah factor yang melatar belakangi adanya pengakuan tentang adanya harta bersama di Indonesia? Faktor yang paling utama adal.ah Undang-Undang Perkawinan No. l tahun 1974 sudah ada, salah satu prinsipnya yakni mengangkat ha.rkat martabat dan soal keadilan. Terutama istri yang terabaikan oleh sumni seperti perceraian. 3. Apakah factor kebervariasian adat di Indonesia juga mempengaruhi? Pengaruh dari kebervariasian untuk kepentingan-kepentingan masyarakat bisa terbaca dari hubungan kesehmian yang dapat dibentuk menjadi hukum adat. Metodologi fighnya ada dalil yaitu lebih banyak pandangan masyarakar kepada Imam Syafi'I sebagai sumber hukumnya. 4. Apa manfaat adanya pengakuan harta bersama di Indonesia bagi suami-istri? Mm1faat adanya pengakuan harta bersama di Indonesia bagi suami-istri dilihat dari latar belakang yaitu keseimbangan, keadilan, dan ketika te1jadi perceraian terutania dalam perlindungan wanita. 5. Bagaimana status kedudukan hmia bersama setelah putusnya perkawinan di Indonesia menurut bapak? Dibagi 2 (dua) yakni sebagian untuk suami dan sebagian lagi untuk istri atau disebut juga 50: 50. 6. Konteks keadilan yang bapak maksud, bisa dijelaskan?
Acuan 50 : 50, tetapi tidak selalu kaku. Maksudnya tidak tentu pers1s 50 : 50 disesuaikan dengan kasusnya. Contohnya lebih banyak berusaha istri sedangkan suami tidak melakukan apa-apa, maka hakim bisa menentukan lain sesuai dengan keadaan masyarakat untuk menggali nilai-nilai yang hiclup dimasyarakat dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan. 7. Bagaimanakah prosedur penyelesaian perkara harta bersama di Pengailan Agama Jakarta Selatan? Sama, cliajukan clalam bentuk guggatan yaitu: a. Bisa cliajukan sekaligus (dikomulasi) guggatan perceraian dan harta bersama. Meskipun setelah perceraian dikabulkan bila dikomulasikan harta bersama tidak dikabulkan, maka perceraian pun belum selesai. b. Bisa diajukan sencliri-sendiri setelah akta cerai selesaikan. 8. Menurut bapak antara dua cara penyelesian tersebut manakah yang lebih baik'c Tergantung clari
yang
bersangkutan yakni
ada
kelebihan clan
ada 3uga
kekurangannya. a. Kelebihannya yakni bisa cliselesaikan clulu perceraian baru kemudian harta bersama (perceraian sendiri, harta sendiri) dan komulas[ tanpa masalah. b. Kekurangannya yakni diajukan komulasi maksudnya masalah cerai sepakat tetapi harta bersan1a tidak sepakat menj adi banding maka perkara perceraian tersebut menjadi masalah dan ikut terbading. 9. Bagaimanakah anjuran bapak sebagai hakim dalam proses penyelesaian cepat dan ringan kepada yang berpekara, sesuai dengan UU acara Peradilan Agama?
Kumulasi menurut bapak, tetapi kemungkinan ada kermvetan antara cerai dan harta bersama.
Jakarta, 29 Agustus 2008
Pewawancara
(Hanna Abdullah)
Narasumber
(Dr. ."H. M. Abduh S. SH. MH)
'
/~[)
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN Jl.RambutanVll/48, Telp.(021) 7901323, Pejaten Barat- Pasar Minggu
·
Jakarta Selatan 125'10
......................................."""...................................................."'""'"""'""'""""'""'"......... No mo r Lamp. Ha I
Jakarta, 29 Agustus 2008.
W9-A413/M IP/Hk.03.5Nlll/2008 Wawancara
Kepada Yth: Kabag. Admlnlstrasl Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Di Jakarta. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Memenuhi surat saudara tanggal
31 Juli 2008, Nomor :
Un. 01/F4/KM.00.02/4495/08, Perihal sebagaimana tersebut pada pakok surat dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa :
NO.
Nam a
NiM
L
Hanna Abdullah
1040'
Telah melaksanakan
wawancara di Kantor Pengadilan
Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal mulai
29 Agustus 2008,dari
jam 11.00 sampai dengan 11.30 WIB,
bersangkutan
Agama
kepada
yang
telah diberikan data-data dan keterangan yang
diperlukan. Demikianlah agar mal
Wassalamu'alaikum Wr. Wb
. ·.
~anitera,
'r
-.
.,
~)
·"--i;_, min
ah--_)
