Kebijakan Publik dan Etika Publik

2

Pengantar Rocky Gerung

4

Kuliah Umum Sri Mulyani Indrawati

12

Penutup Robertus Robet

no.27 juli 2010

konstelasi Analisis Berkala Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)

Kebijakan Publik dan Etika Publik Kekuasaan selalu cenderung untuk korup. Tanpa adanya pengendalian dan sistem pengawasan, saya yakin kekuasaan itu pasti korup. Namun pada saat anda berdiri sebagai pejabat publik, memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu sudah dipastikan akan membuat kita korup, maka pertanyaannya: “Kalau saya mau menjadi pejabat publik dan tidak ingin korup, apa yang harus saya lakukan? (Sri Mulyani Indrawati)

Pengantar Redaksi Seluruh pertanyaan publik tentang “Problem Sri Mulyani dan Bank Century” akhirnya dijawab sempurna oleh Sri Mulyani Indrawati. P2D menyelenggarakan Forum Kuliah Umum pada 18 Mei 2010 di Jakarta dengan topik “Kebijakan Publik & Etika Publik”. Kami anggap bahwa topik itulah yang sesungguhnya

dapat menjelaskan kemelut politik kita hari-hari ini. Dan Sri Mulyani kami minta untuk menyampaikan kuliah itu. Kita tahu, ketika itu ia telah memutuskan berhenti sebagai Menteri Keuangan, dan menerima jabatan sebagai pejabat tinggi, Managing Director World Bank, Washington DC. Kontroversi itulah yang menimbulkan pertanyaan politik besar:Apa yang

sebenarnya terjadi? Apakah itu akibat perseteruannya dengan Aburizal Bakrie? Dimana posisi Presiden SBY dalam hal itu? Jengkelkah DPR? Sesungguhnya, kuliah Sri Mulyani telah mengucapkan suatu pikiran jernih tentang etika publik. Rakyat membayar pajak untuk kemajuan Republik. Karena itu rakyat berhak memperoleh sistem politik yang bermutu n

www.p2d.org — konstelasi

1

Pembukaan Saras Dewi Terima kasih. Selamat datang seluruh peserta kuliah umum malam hari ini. Saya, Saras Dewi, akan memandu acara pada malam yang berbahagia ini. Dengan tema:“Kebijakan Publik dan Etika Publik”, yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Sebagai pengajar Filsafat, setiap saya mendengar ceramah Ibu Sri Mulyani, saya teringat suatu cerita yang dipopulerkan Plato, dalam karyanya “The Republic”. Plato bercerita tentang sebuah gua serta para tahanan penghuninya: Salah seorang tahanan berhasil melarikan diri. Di luar gua ia melihat bahwa alam itu tidak terbatas, tidak hanya sebatas gua dan sinar yang menerangi gua

sesungguhnya bersumber dari matahari. Sungguh kenyataan yang sangat berbeda dengan hidup di dalam gua yang gelap dan sempit. Sang tahanan bermaksud memberi tahu sesama penghuni gua perihal realitas kehidupan di luar gua. Namun apa yang terjadi? Ia justru dituduh pembohong dan dibunuh. Plato mencoba menyampaikan bahwa tidak mudah bagi seorang tokoh untuk menyatakan kebenaran; Kebenaran menyebabkan resiko, bahaya, pengasingan hingga kematian; Hari ini seorang Sri Mulyani mengambil resiko untuk menyampaikan kebenaran di tengah pemerintahan yang korup. Ia mengambil posisi dan

mempertanggung jawabkan posisi tersebut dengan anggun dan penuh integritas. Malam ini kita akan mengikuti kuliah umum beliau dengan harapan kuliah ini dapat mencerahkan dan memberanikan kita untuk menyuarakan kebenaran. Sebagai pembuka acara, kami panggilkan paduan suara Universitas Indonesia, Paragita, yang akan melatunkan lagu Rayuan Pulau Kelapa dan Nyiur Hijau. Selanjutnya saya undang penyelenggara acara, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) untuk menyampaikan kata sambutan. “Saya persilakan ‘The One and Only, The Irreplaceable’, Bapak Rocky Gerung”.

Pengantar Kuliah Rocky Gerung "Ok, terima kasih, Saras. Rekanrekan, kelihatannya suasana agak tegang dan syahdu. Selamat datang di forum ini. Forum ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, singkatannya: P2D. Saya akan terangkan beberapa hal sebelum Ibu Sri Mulyani memberi kuliah. Pertama adalah tema public lecture ini. Kami tergoda menanggapi situasi akhirakhir ini. Indonesia mengalami defisit dalam soal public ethics dan karena itu banyak public policy tidak bisa wujudkan. Kita tahu akhir-akhir ini ada peristiwa — yang separuh dihujat oleh media massa, tapi dibanggakan oleh para penyokongnya — yaitu pembentukan Koalisi Besar. Tentu kuliah ini tidak bisa lepas dari suasana 2

konstelasi — www.p2d.org

kekinian itu.Yaitu kita tahu bahwa politik Indonesia hari-hari ini sebetulnya tidak diatur, tidak diputuskan, di dalam lembagalembaga formil. Tapi diputuskan di balik sistem formil, yaitu melalui “politik kartel”. Jadi, jelas ada persoalan dengan sistem politik kita: Bila keputusan itu, kebijakan itu, diputuskan di luar sistem resmi maka yang bekerja adalah transaksi-transaksi kekuasaan di dalam pasar gelap;‘black market of power’. Jadi ini soalnya. Kelihatannya soal kartel politik ini sebetulnya hanyalah adalah urusan dua-tiga orang, bahkan urusan dua orang laki-laki. Jadi semacam ‘skandal dua orang laki-laki’ yang saling ingin menagih utang piutang politik 2004-2009. Korbannya

adalah seorang perempuan. Kita tidak mengerti mengapa peristiwa tragis ini terjadi. Tetapi kelihatannya publik senang dengan ‘pengorbanan’ itu. Bahkan ada amok dimana-mana. Politisi mengamuk, dan satu bulan penuh kita nonton amok politik itu di DPR. Media massa juga mengamuk, dan pakar juga ikut-ikutan mengamuk. Jadi kelihatannya politik Indonesia tidak diucapkan dengan akal pikiran, tetapi dengan kemarahan. Dan seperti saudara tahu, ‘amok’ itu adalah suatu entry dalam bahasa Inggris yang disumbangkan oleh orang Indonesia, —ada dua sebenarnya sumbangan orang Indonesia kedalam dictionary Inggris: satu ‘amok’ dan satu lagi ‘Orang Utan’. Saya tidak mengerti mengapa ada defisit akal sehat dalam

Sumber Foto: Ahmad Salman

politik kita, karena itu kita ingin agar supaya tema ini dibicarakan. Masalahnya adalah apakah perempuan itu seorang neolib? Kita tahu bahwa sistem kita adalah sistem presidensiil.Artinya ideologi kabinet adalah ideologi presiden. Jadi agak aneh kalau menteri punya ideologi lain dari ideologi presiden. Dan gegap gempita soal diskusi neolib ini, enggak pernah selesai, karena wartawan juga ikut larut dalam upaya provokasi itu. Padahal pensil yang dipakai oleh sang wartawan untuk menuliskan kata ‘neolib’, itu disubsidi negara; mana ada neolib bila ballpoint pun disubsidi negara? Tapi kelihatannya pers tidak cukup awas untuk menjadi semacam moderator akal sehat dalam debat politik itu. Kita butuh ‘jurnalis publik’, bukan ‘jurnalis privat’. ‘Jurnalis publik’ harus terus mengucapkan akal sehat, berupaya untuk mencerdaskan bangsa, dan bukan mengedarkan jenis kebodohan dangkal semacam itu. Jadi, kira-kira di dalam tema itu kuliah ini akan diselenggarakan. Tentang penyelenggara: P2D, lembaga ini adalah sebuah institut studi, di dalamnya ada kurikulum, dan di P2D ada dua guru besar: satu namanya Rahman Tolleng, dia mengajar mata kuliah ‘politik

akal sehat’. Isinya adalah semacam upaya untuk membentengi bangsa ini dari politik ‘akal miring’ yang kelihatannya sekarang sedang mendominasi politik Indonesia. Politik akal miring ini punya dampak sistemik yang luar biasa — Gedung DPR itu sampai 7 derajat miringnya. Jadi, saudarasaudara: P2D bukan organisasi liar tapi organisasi yang berupaya ‘merawat akal sehat publik’. Professor yang kedua, Robertus Robet. Dia mengajar mata kuliah ‘politics of desire’. Agak aneh terdengar; ‘politik hasrat’, yaitu ‘hasrat memelihara politik di dalam jalur keadilan; hasrat untuk memastikan bahwa politik hanya diucapkan untuk menempuh keadilan, dan demi itu P2D menyelenggarakan kegiatan hari ini. Tentu ada pertanyaan dari pers: “Siapa aktor finansial dari forum ini?” —kalau aktor intelektualnya jelas, dua professor tadi. Ada banyak orang ikut menyelenggarakan lecture hari ini. Penyandang dana dari forum ini adalah semua pembayar pajak; dari yang pajaknya sangat besar sampai mereka yang sangat terpaksa harus membayar pajak. Yang mengundang — dalam daftar undangan ada aktivis, ada jurnalis, ada cendekiawan, ada feminis — dan

semua mereka punya pandangan yang relatif ‘kiri’. Jadi jelas ini bukan ‘munas neolib’! Juga bukan semacam ‘dzikir bersama Sri Mulyani’ — Enggak! Ini adalah forum akademis, forum untuk menandingi skandal dua laki-laki tadi. Laki-laki yang satu berbadan besar bernyali kecil, laki-laki yang lain, berbadan kecil bernyali liar. Ok, saudara-saudara, yang hendak kita selenggarakan adalah itu —dan saya tentu tidak ingin meraba-raba apa yang ada di pikiran Ibu Sri Mulyani— tapi yang jelas adalah bahwa forum ini bukan forum perpisahan dengan Sri Mulyani — jadi tidak boleh ada sedu-sedan, tangis dan duka. Forum ini bukan untuk melepas Sri Mulyani, tapi untuk memastikan ia kembali. Why, kenapa? This is a country of opportunities but being managed by the opportunist. Jadi, kita ingin ada semacam alternatif untuk mengucapkan keadilan dan demi itu kita menyelenggarakan forum ini. Ada pepatah mengatakan: “Kebun bunga bisa dibakar oleh para perompak, tapi tidak ada seorangpun yang bisa menunda tibanya musim semi. Kita ingin kalau Sri Mulyani kembali, ada musim semi untuk dia; You are our beautiful blessing. Terima kasih.


3

Materi Kuliah Umum

Kebijakan Publik

Sri Mulyani Saya rasanya lebih berat berdiri di sini daripada waktu dipanggil Pansus Century. Saya bisa merasakan itu karena content moral dan etikanya jelas berbeda. Itu yang membuat saya —jarang sekali biasanya grogi- sekarang menjadi grogi. Rocky yang baik, saya diajari Pak Marsillam untuk memanggil orang tanpa ‘mas’ atau ‘bapak’, karena dianggap itu adalah ekspresi egalitarian. Saya susah manggil ‘Marsillam’, selalu pakai ‘pak’, dan dia marah.Tapi untuk Rocky, malam ini saya panggil “Rocky yang baik”. Tapi saya jelas enggak berani manggil Rahman Tolleng dengan ‘Rahman Tolleng’ saja — takut saya.Terima kasih atas introduksi yang sangat generous. Saya sebetulnya agak keberatan diundang malam hari ini untuk dua hal. Pertama, karena judulnya adalah memberi kuliah. Dan biasanya kalau memberi kuliah saya harus, paling tidak membaca textbook dan kemudian berpikir keras bagaimana menjelaskan. Dan tidak ada kuliah di gedung atau di hotel yang begitu bagus — itu biasanya kuliah kelas internasional atau spesial, biasanya hanya untuk eksekutif yang bayar SPP-nya mahal, dan pasti neolib itu. Oleh karena itu saya revisi, mungkin namanya lebih adalah: Ekspresi saya tentang kebijakan publik dan etika publik. Yang kedua, meskipun meskipun tadi mas Rocky menyam-

4



paikan. Eh, kembali pakai ‘mas’ lagi, susah jadi orang Jawa. Kalau mengacu pengantar Rocky mengenai ‘dua laki-laki’, hati kecil

saya tetap mengatakan bahwa sampai hari ini, saya adalah pembantu laki-laki itu. Dan secara etika saya tidak boleh mengatakan

dan Etika Publik

i Indrawati

hal yang buruk tentang siapapun yang saya bantu. Jadi saya mohon maaf kalau agak berbeda, dan aspirasinya tidak sesuai dengan

Anda malam hari ini. Tapi saya diminta untuk bicara tentang kebijakan publik dan etika publik. Dan itu adalah suatu topik yang barangkali merupakan suatu pergulatan harian saya, semenjak hari pertama saya bersedia untuk menerima jabatan sebagai menteri di kabinet, di Republik Indonesia. Suatu penerimaan jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segala upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik. Pejabat negara yang pada dirinya, setiap hari adalah melakukan tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan, yang dimensinya adalah untuk kepentingan publik. Disitu letak soal pertama, dan sangat sulit bagi orang seperti saya —karena saya tidak belajar, seperti anda semua, termasuk Saras tadi yang menjadi MC— tentang filosofi. Namun saya dididik oleh keluarga untuk memahami etika di dalam pemahaman seperti yang saya ketahui. Bahwa sebagai pejabat publik, sejak hari pertama saya bertugas, saya harus mampu membuat garis antara apa yang disebut sebagai kepentingan publik dengan kepentingan pribadi saya dan keluarga, atau kelompok. Jadi, sebetulnya tidak harus menjadi murid Rocky Gerung di Filsafat UI untuk pintar mengenai itu, karena kita telah belajar 30 tahun di bawah rezim Presiden Soeharto, dimana begitu acakacakan hubungan antara kepen-

tingan publik dan kepentingan pribadi. Dan itu merupakan modal awal saya untuk memahami konsekuensi menjadi pejabat publik, yang setiap hari harus membuat kebijakan publik, dengan domain saya sebagai makhluk yang juga punya privacy atau kepentingan pribadi. Di dalam ranah itulah selama lebih dari lima tahun saya bekerja untuk pemerintahan ini. Topik mengenai: “apa itu kebijakan publik dan “bagaimana kita harus” —dari mulai berpikir, merasakan, bersikap, dan membuat keputusan, menjadi sangat penting. Tentu saya tidak perlu mengulangi, karena itu menyangkut apa yang disebut sebagai tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Jadi, kebijakan publik dibuat dengan tujuan melayani masyarakat. Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan —karena dia dibuat oleh institusi publik yang eksis, karena dia merupakan product dari suatu proses politik, dan dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya. Di situlah letak persinggungan, atau yang disebut ingredient utama dari kebijakan publik, yaitu unsur kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat mudah menggelincirkan kita. Kekuasaan selalu cenderung untuk corrupt. Tanpa adanya pengendalian dan sistem pengawasan, saya yakin kekuasaan itu pasti cor-


5

rupt — itu sudah dikenal oleh kita semua. Namun pada saat anda berdiri sebagai pejabat publik, memiliki kekuasaan, dan kekuasan itu sudah dipastikan akan membuat kita corrupt, maka tinggal satu pertanyaan:“Kalau saya mau menjadi pejabat publik dan tidak ingin corrupt, apa yang harus saya lakukan?” Oleh karena itu, di dalam proses yang saya lalui — dari hari pertama saya begitu khawatir untuk menjalankan kekuasaan, karena saya tidak ingin tergelincir kepada korupsi. Maka pada hari pertama saya masuk kantor, saya bertanya dulu kepada sistem pengawas internal saya, dan staff saya. Apalagi waktu itu jabatan saya beralih dari Bappenas menjadi Menteri Keuangan. Dan saya sadar sesadar-sadarnya bahwa kewenangan dan kekuasaan Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan sungguh sangat besar. Bahkan pada saat saya tidak berpikir corrupt pun, orang sudah berpikir buruk mengenai hal itu. Bayangkan, saya harus mengelola suatu resources yang omsetnya tiap tahun sekitar —400 triliun mulai saya menjabat, sampai sekarang di atas 1000 triliun—, itu omsetnya, dan total asetnya mendekati 3000 triliun lebih. Saya sudah melihat banyak sekali apa yang disebut tata kelola atau governance; pada saat seseorang memegang suatu kewenangan yang melibatkan uang yang begitu banyak.Tidak mudah mencari orang yang tidak tergiur, atau apalagi terpeleset, sehingga tergoda bahwa apa yang dia kelola seolah-olah menjadi barang atau aset miliknya sendiri. Dan disitu lah hal-hal yang sangat nyata mengenai bagaimana kita harus membuat garis pembatas yang sangat disiplin: disiplin pada diri kita sendiri, —bahkan pikiran kita 6


“Suatu penerimaan jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segala upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik. Pejabat negara yang pada dirinya, setiap hari adalah melakukan tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan, yang dimensinya adalah untuk kepentingan publik.” dan perasaan kita— untuk menjalankan tugas itu secara dingin, rasional, penuh perhitungan, dan tidak membolehkan pikiran, perasaan ataupun godaan apapun untuk meng-abuse-nya. Barangkali itu yang disebut teknokratik. Tapi saya menganggap bahwa banyak juga orang yang katanya berasal dari dunia akademik dan disebut teknokrat, tapi ternyata baunya tidak seperti itu— tingkahnya apalagi, ‘lebih-lebih’. Jadi saya tidak mengklasifikasikan berdasarkan label, tapi berdasarkan genuine product-nya dia, hasilnya apa; apa tingkah laku yang esensial. Nah, di hari-hari dimana kita harus membuat kebijakan publik — dan dengan kewenangan begitu besar, menyangkut sebuah resources yang begitu besar— kita mencoba untuk menegakkan rambu-rambu, internal maupun eksternal. Mungkin contoh untuk internal: hari pertama saya tanya kepada inspektorat jenderal saya, “Tolong beri saya list apa yang

boleh dan tidak boleh dari seorang menteri?” Biasanya mereka bingung,“Tidak pernah ada menteri yang tanya begitu ke saya, Bu, karena menteri boleh semuanya, termasuk boleh mecat saya”. Kalau seorang menteri kemudian menanyakan apa yang boleh dan enggak boleh, buat mereka menjadi suatu pertanyaan yang sangat janggal. Untuk kultur birokrat, itu sangat sulit dipahami. Di dalam konteks yang lebih besar, pengawasan yang lebih besar adalah dengan rambu-rambu. Kita membuat standard operating procedure, tata cara, tata kelola untuk mengatur bagaimana kebijakan dibuat. Bahkan menciptakan sistem check and balance. Karena kebijakan publik —dengan menggunakan elemen kekuasaan— Dia sangat mudah untuk memunculkan konflik kepentingan. Saya bisa cerita berhari-hari kepada anda, banyak contoh dimana produk-produk kebijakan sangat memungkinkan seorang, pada jabatan Menteri Keuangan, mudah tergoda; dari korupsi kecil hingga korupsi yang besar; dari korupsi yang sifatnya hilir dan retail sampai korupsi yang sifatnya adalah upstream dan hulu. Dan bahkan dengan kewenangan dan kemampuannya, dia pun bisa menyembunyikan itu. Karena dengan kewenangan yang besar dia sebetulnya juga bisa membeli sistem. Dia bisa menciptakan network, dia bisa menciptakan pengaruh, dan pengaruh itu bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Godaan itulah yang sebetulnya selalu ingin kita bendung; karena begitu anda tergelincir kepada satu hal, maka tidak akan pernah berhenti. Namun, meskipun kita mencoba untuk menegakkan aturan, membuat rambu-rambu —dengan menegakkan pengawasan internal

dan eksternal—, sering pengawasan itu pun masih bisa dilewati. Di sinilah kemudian muncul apa yang disebut ‘unsur etika’ —karena etika menempel di dalam diri kita sendiri, di dalam cara kita melihat apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas, apakah sesuatu itu mengkhianati atau tidak mengkhianati kepentingan publik yang harus kita layani, apakah kita punya keyakinan bahwa kita tidak sedang mengkhianati kebenaran?. Etika itu ada di dalam diri kita. Dan kemudian kalau kita bicara tentang ‘total’ —atau dalam bahasa ekonomi yang keren namanya agregat; jadi setiap kepala kita dijumlahkan menjadi etika yang sifatnya agregat atau publik— pertanyaannya adalah: apakah di dalam domain publik ini setiap etika pribadi kita bisa dijumlahkan dan menghasilkan barang publik yang kita inginkan, yaitu suatu rambu-rambu norma yang mengatur dan memberikan guidance kepada kita?. Saya termasuk yang sungguh sangat merasakan penderitaan selama menjadi menteri, karena etika publik itu tidak terjadi. Waktu saya menjadi menteri, sering saya harus berdiri atau duduk berjam-jam di DPR. Di situ anggota DPR bertanya banyak hal. Kadang-kadang bernada pura-pura sungguhsungguh. Mereka mengkritik begitu keras. Tapi kemudian mereka dengan tenangnya mengatakan,“Ini adalah panggung politik, ibu”. Waktu saya dulu masuk menjadi Menteri Keuangan, saya punya dua Dirjen yang sangat terkenal, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Mereka sangat powerfull; karena pengaruhnya dan juga respectability — saya tidak tahu karena apa— kepada angota dewan luar biasa. Dan waktu gilir-

an saya ditanya, mulainya dari… segala macam. Setiap keputusan, statement saya, dan yang lain-lain, selalu ditanya dengan sangat keras. Saya tadinya cukup naif mengatakan, “Oh ini ongkos demokrasi yang harus dibayar”. Dan saya legowo saja dengan tenang saya menulis pertanyaan-pertanyaan mereka. Waktu sudah ditulis mereka keluar dari ruangan, enggak pernah peduli mau dijawab atau tidak. Kemudian saya dinasehati oleh Dirjen saya itu, “Ibu nggak usah dimasukkan ke ati, bu, hal seperti itu. Itu hanya episode, satu drama saja”. Tapi kemudian itu menimbulkan suatu pergolakan batin orang seperti saya, karena saya kemudian bertanya —tadi dikaitkan dengan etika publik: Kalau orang bisa secara terus menerus berpura-pura, dan media memuat, dan tidak ada satu kelompok pun mengatakan bahwa itu adalah kepura-puraan, maka kita bertanya:Apalagi, siapa lagi yang akan menjadi guidance yang mengingatkan kita kepada apa yang disebut ‘norma kepantasan’?. Itu sungguh berat, karena terus saya mengatakan: Kalau saya menjadi pejabat publik, ongkos untuk menjadi pejabat publik, pertama, kalau saya tidak corrupt, jelas saya legowo nggak ada masalah. Tapi yang kedua, saya menjadi khawatir saya akan split personality.Waktu di dewan saya menjadi sebuah personality yang lain, nanti di kantor saya akan menjadi lain lagi, waktu di rumah saya lain lagi. Untung suami dan anak-anak saya tidak pernah bingung yang mana saya waktu itu. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk seorang seperti saya harus berubah-ubah. Kalau pagi lain nilainya dengan sore, dan sore lain dengan malam, malam lain lagi dengan tengah malam. Kan itu sesuatu yang sangat sulit

untuk diterima. Itu ongkos yang paling mahal bagi seorang pejabat publik yang harus menjalankan secara konsisten. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks inilah kita akan bicara mengenai kebijakan publik, etika publik, yang seharusnya menjadi landasan, arahan bagi bagaimana kita memproduksi suatu tindakan, keputusan, yang adalah untuk urusan rakyat —yaitu kesejahteraan rakyat, mengurangi penderitaan mereka, menaikkan suasana atau situasi yang baik di masyarakat— namun di sisi lain kita

konstelasi diterbitkan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)

Redaksi

Abdul Qodir Agil Daniel Hutagalung Donny Ardyanto Fajrimei A. Gofar Fitria Achmada Hendrik A. Boli Tobi Ikravany Hilman Isfahani Ivan Iwa Abdul Rozak Otto Pratama Rachland Nashidik Rizki Setiawan Robby Kurniawan Robertus Robet Sahat K Panggabean Redaktur Ahli

Bagus Takwin Richard Oh Rocky Gerung Alamat Redaksi

Jl. Maleo X No.25, Bintaro Jaya Sektor 9, Tangerang 15229 Tel: (021) 7452992 Fax: (021) 7451471 http://www.p2d.org E-mail: [email protected]


7

harus berhadapan dengan konteks kekuasaan dan struktur politik — dimana buat mereka norma dan etika itu nampaknya tidak hanya double standard tetapi bisa triple standard. Dan bahkan, kalau kita bicara tentang istilah dan konsep mengenai ‘konflik kepentingan’, saya betul-betul terpana. Waktu saya menjadi Executive Director di IMF, pertama kali saya mengenal apa yang disebut ‘birokrat’ dari negara-negara maju. Hari pertama saya diminta untuk melihat dan tanda tangan mengenai etika seorang Executive Director; tentang yang boleh dan yang tidak boleh, do dan don't. Di situ juga disebutkan mengenai konsep ‘konflik kepentingan’; bagaimana suatu institusi yang memproduksi suatu policy publik untuk level internasional mengharuskan setiap elemen, orang yang terlibat di dalam proses politik itu, atau proses kebijakan itu, harus menanggalkan konflik kepentingannya. Dan kalau kita ragu, kita boleh tanya: Apakah kalau saya melakukan ini atau menjabat yang ini, ini termasuk dalam domain konflik kepentingan?” Dan mereka memberikan counsel untuk kita untuk bisa membuat keputusan yang baik. Sehingga bekerja di institusi seperti itu menurut saya mudah, dan kalau sampai anda tergelincir ya kebangeten saja anda. Namun waktu kembali ke Indonesia, dan dengan pemahaman mengenai konsep “konflik kepentingan”, saya sering menghadiri suatu rapat, membuat suatu kebijakan, dimana kebijakan itu akan berimplikasi kepada anggaran —entah belanja, entah insentif, dan pihak yang ikut duduk di dalam kebijakan itu adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan itu, dan ia merasa tidak risih. Hanya untuk menunjukkan 8


bahwa yang penting pemerintahan efektif, jalan. Kuenya dibagi ke siapa, itu adalah urusan sekunder. Anda bisa melihat bahwa kalau pejabat itu background-nya pengusaha, meskipun yang bersangkutan mengatakan telah meninggalkan seluruh bisnisnya, tapi semua orang tahu bahwa adiknya, kakaknya, anaknya, teteh, mamah, aa, semuanya masih run. Dan dengan tenangnya, berbagai kebijakan, bahkan kadang-kadang yang membuat saya terpana Kalau dalam bahasa Inggris — I drop my jaw, atau bengong, gitu. Kita bingung bahwa ada suatu keputusan dibuat —dan banyak catatan pribadi di buku saya— ada keputusan ini, tiba-tiba besok lagi keputusan itu, ternyata yang mengimpor adalah perusahaannya dia. Nah ini merupakan sesuatu hal yang barangkali — tanpa harus mendramatisir yang dikatakan oleh Rocky tadi, seolah-olah menjadi the most recent phenomena. Kita semua tahu itulah penyakit yang terjadi di jaman Orde Baru. Hanya dulu dibuatnya secara tertutup. Tapi sekarang, dengan kecanggihan —karena kemampuan dari kekuasaan, dia bisa mengkooptasi decision making process juga. Kelihatannya demokrasi melalui proses check and balance, tapi di dalam dirinya, unsur ‘konflik kepentingan’ dan ‘tanpa etika’ begitu kental. Etika itu barang yang jarang disebut. Ada suatu saat saya membuat rapat, dan rapat ini jelas berhubungan dengan beberapa perusahaan. Kebetulan ada dari beberapa yang kita undang, dia adalah komisaris dari beberapa perusahaan itu. Kami biasa, dan saya mengatakan dengan tenang, “Bagi yang punya afiliasi dengan apa yang sedang kita diskusikan, silahkan keluar dari ruangan”. Memang itu adalah tradisi yang

kita coba lakukan di Kementerian Keuangan. Kebetulan mereka adalah teman-teman saya. Tapi teman-teman saya itu dengan bitter mengatakan,“Mbak Ani jangan sadis-sadis amat lah kayak gitu. Kalaupun kita disuruh keluar juga diem-diem aja. Nggak usah caranya kayak gitu”. Saya ingin menceritakan cerita seperti ini bagaimana ternyata konsep mengenai 'etika' dan 'konflik kepentingan' itu bisa dikatakan sangat langka di republik ini. Dan kalau kita berusaha untuk menjalankan dan menegakkan, kita dianggap menjadi barang yang aneh. Jadi tadi kalau MC-nya mengatakan bahwa saya seperti orang yang mau menjelaskan di luar gua itu ada sinar dan dunia yang begitu bagus, di dalam saya malah dianggap seperti orang yang cerita yang enggak-enggak aja. Belum kalau di dalam konteks politik besar, kemudian “Wah, ini konsep Barat, pasti saja Sri Mulyani, neolib”. Jadi, saya mungkin akan mengatakan bagaimana ke depan, di dalam proses politik? Tentu adalah suatu keresahan buat kita, karena episode yang terjadi beberapa kali adalah bahwa di dalam ruang publik, rakyat atau masyarakat yang seharusnya menjadi the ultimate shareholder dari kekuasaan, dia memilih kepada siapapun menjadi CEO dari republik ini, dan dia juga memilih orang-orang yang dia minta untuk menjadi pengawas atau checker terhadap CEO-nya. Dan proses ini ternyata juga tidak murah dan mudah. Sudah banyak orang yang mengatakan untuk menjadi seorang pejabat eksekutif di level kabupaten, kota, provinsi, membutuhkan biaya yang luar biasa, apalagi presiden, pastinya. Dan biayanya sungguh sangat tidak bisa dibayangkan untuk suatu beban seseorang.

Saya menteri keuangan, saya biasa mengurusi ratusan triliun, bahkan ribuan. Tapi saya tidak kaget dengan angka, tapi saya akan kaget kalau itu menjadi beban personal. Seseorang yang akan menjadi kandidat mengeluarkan biaya sebesar itu. Kalkulasi mengenai return on investment saja tidak masuk. Waktu saya lihat struktur gaji pejabat negara sungguh sangat tidak rasional, dan kita pura-pura tidak boleh menaikkan karena kalau menaikkan dianggap kita mau mensejahterakan diri sebelum mensejahterakan rakyat. Sehingga muncul anomali yang sangat tidak bisa dijelaskan oleh logika akal sehat — makanya tadi Rocky bilang, yang ada akal miring. Saya mencoba sebagai pejabat negara untuk mengembalikan akal sehat dengan mengatakan strukturnya harus dibenahi lagi. Namun tetap toh tidak bisa menjelaskan suatu proses politik yang begitu sangat mahalnya, sehingga memunculkan suatu kebutuhan untuk berkolaborasi dengan sumber financial. Dan di situlah kontrak terjadi. Di tingkat daerah, tidak mungkin itu dilakukan dengan membayar melalui gajinya. Bahkan melalui APBD-nya pun tidak mungkin, karena size dari APBD-nya kadang-kadang juga tidak sebesar, atau mungkin juga lebih sulit. Sehingga yang bisa adalah melalui policy, policy yang bisa dijual belikan. Dan itu adalah adalah bentuk, hasil dari suatu kolaborasi. Pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi hal ini, di dalam konteks bahwa produk dari kebijakan publik, melalui sebuah proses politik yang begitu mahal, sudah pasti akan distorted dengan struktur yang membentuk awalnya. Karena kebijakan publik adalah hilirnya, hasil akhir.

“Kelihatannya demokrasi melalui proses check and balance, tapi di dalam dirinya, unsur ‘konflik kepentingan’ dan ‘tanpa etika’ begitu kental. Etika itu barang yang jarang disebut.” Hulunya yang memegang kekuasaan. Lebih hulu lagi adalah prosesnya, untuk mendapatkan kekuasaan itu sedemikian mahal. Dan itu akan menjadi pertanyaan yang constant untuk sebuah sistem demokrasi. Maka pada saat kita dipilih atau diminta untuk menjadi pembantu atau bagian dari pemerintah, tentu kita tidak punya ilusi bahwa ruangan politik itu vakum atau hampa dari kepentingan. Politik di mana saja pasti tentang kepentingan, dan kepentingan itu kawin diantara beberapa kelompok, untuk mendapatkan kekuasaan itu. Hasil perkawinannya adalah pada siapa saja yang pada akhirnya menjadi pemenang. Kalau pada hari ini, tadi disebutkan, ada yang menanyakan atau menyesalkan, ada yang menangisi, ada yang gelo, kenapa kok Sri Mulyani memutuskan untuk mundur dari Menteri Keuangan? Tentu ini adalah suatu kalkulasi dimana saya menganggap bahwa sumbangan saya, atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sebuah sistem politik, dimana perkawinan ke-

pentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak yang mengatakan itu adalah “kartel”, saya lebih suka pakai kata “kawin”, walaupun jenis kelaminnya sama. Karena politik itu lebih banyak lakinya daripada perempuan, makanya saya katakan tadi, hampir semua ketua partai politik laki, kecuali satu. Dan dimana sistem politik tidak menghendaki lagi, atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa dimunculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tangung jawab untuk menjadi pejabat publik, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi orang yang akan mengkhianati dengan berbuat corrupt. Saya tidak mengatakan itu gampang. Sangat painfull, sungguh painfful sekali. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah mengucurkan atau meneteskan air mata untuk menegakkan prinsip itu. Karena ironinya begitu besar. Sangat besar. Anda memegang kekuasaan begitu besar, anda bisa, anda mampu, anda bahkan boleh, anda bahkan diharapkan untuk mengabuse-nya oleh kelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi, agar nyaman, dan anda tidak mau. Pada saat yang sama anda tidak selalu diapresiasi — P2D kan baru muncul sesudah saya mundur. Jadi ya terlambat tidak apa-apa, tapi ya asal masih bisa menyelamatkan republik ini. Jadi, saya tidak tahu, tadi Rocky tidak ngasih tahu saya berapa menit atau berapa jam… Soalnya di atas jam 9 argonya lain lagi nanti. Jadi mungkin saya kembalikan gimana caranya saya harus menutup ini? Ini kayak nyanyi aja balik terus nanti. Mungkin saya akan mengatakan bahwa pada www.p2d.org — konstelasi

9

bagian akhir kuliah saya ini, atau cerita saya ini, saya ingin menyampaikan kepada semua kawan-kawan disini. Saya bukan dari partai politik, saya bukan politisi, tapi tidak berarti saya tidak tahu politik. Selama lebih dari 5 tahun saya tahu persis bagaimana proses politik terjadi. Kita punya perasaan yang bergumul, atau bergelora atau resah. Keresahan itu memuncak pada saat kita menghadapi realita “jangan-jangan banyak orang yang ingin berbuat baik merasa frustasi”. Atau mungkin saya akan less dramatic, banyak orang yang harus dipaksa untuk berkompromi, dan sering kita menghibur diri dengan mengatakan kompromi ini perlu untuk kepentingan yang lebih besar. Sebetulnya cerita itu bukan cerita baru, karena saya tahu betul pergumulan para teknokrat jaman Pak Harto untuk memutuskan stay atau out adalah pada dilema, apakah dengan stay saya bisa membuat kebijakan publik yang lebih baik, sehingga menyelamatkan suatu kerusakan yang lebih besar. Atau anda out dan anda disitu akan punya kans untuk berbuat atau tidak, atau paling tidak resiko untuk getting associated with menjadi less; personal gain, public loss. If you are stay. Itu yang saya rasakan 5 tahun, you suddenly feel that everybody is your enemy. Karena no one — yang sangat simpati, yang tahu kita pun akan tidak terlalu happy karena kita tetap di dalam sistem. Yang tidak sejalan dengan kita juga jengkel karena kita tidak masuk di dalam kelompok yang bisa diajak enak-enakan. Sehingga anda di dalam, di-sandwich oleh dua hal itu. Dan itu bukan suatu pengalaman yang mudah. Sehingga kita harus berkolaborasi untuk membuat space yang lebih enak, lebih banyak, sehingga kita bisa menemukan kesamaan. 10



Nah, kalau kita ingin kembali kepada topiknya, untuk menutup, saya rasa forum-forum semacam ini, atau saya mengatakan, kelompok seperti anda yang duduk pada malam hari ini, saya yakin adalah kelompok kelas menengah, yang sangat sadar membayar pajak.

Membayarnya tentu tidak sukarela — tidak ada orang yang patriotik

untuk mengatakan dia membayar pajak sukarela. Tapi meskipun tidak sukarela tapi anda sadar bahwa itu adalah kewajiban yang harus dibuat untuk menjaga republik ini tetap berdaulat. Dan

orang seperti anda — yang karena tahu membayar pajak adalah kewajiban sekaligus hak untuk menagih kepada negara mengembalikan dalam bentuk sistem politik yang kita inginkan, maka sebetulnya di tangan orang-orang seperti anda lah republik ini harus

dijaga. Sungguh berat, dan saya ditanya atau berkali-kali di banyak forum: Kenapa ibu pergi? Bagaimana reformasi? Kan yang dikerjakan semua penting? Apakah ibu tidak melihat Indonesia sebagai tempat untuk pengabdian yang lebih penting dibandingkan Bank Dunia? Seolah-olah sepertinya negara ini menjadi tanggung jawab Sri Mulyani, dan saya keberatan. Dan saya ingin sampaikan di forum ini, karena anda tidak bertanggung jawab kalau bertanya hal yang sama kepada saya. Anda semua bertanggungjawab, sama seperti saya. Mencintai republik ini dengan banyak sekali pengorbanan, sampai saya harus menyampaikan kepada jajaran pajak, jajaran bea cukai, jajaran perbendaharaan, “Jangan pernah putus asa mencintai republik!. Saya tahu, sungguh sulit mengurusnya pada masa-masa transisi yang sangat pelik. Kecintaan itu paling tidak akan terus memelihara suara hati kita dan bahkan menjaga etika kita di dalam bertindak dan berbuat, serta membuat keputusan. Dan saya ingin membagi kepada temanteman di sini, karena terlalu banyak di media seolah-olah ditunjukkan yang terjadi dari aparat di Kementerian Keuangan, yang sudah direformasi, masih terjadi kasus seperti Gayus. Saya ingin memberikan testimoni bahwa banyak sekali aparat yang betul-betul genuinely mereka adalah orang-orang yang dedicated. Mereka cinta republik ini. Mereka juga kritis, mereka punya nurani, mereka punya harga diri. Dia bekerja pada masing-masing unit. Mungkin mereka tidak bersuara, karena mereka adalah bagian dari birokrat, yang tidak boleh bersuara banyak tapi harus bekerja.

Sebagian kecil adalah kelompok rakus, yang dengan kekuasaan dan kewenangannya sangat senang untuk meng-abuse. Tapi saya katakan sebagian besar adalah orang-orang baik dan terhormat. Saya ingin tolong dibantu, berilah ruang untuk orang-orang ini untuk dikenali oleh masyarakat. Sehingga landscape negara ini tidak hanya didominasi oleh cerita, oleh tokoh, apalagi di-fabrikasi dengan seolah-olah menggambarkan bahwa seluruh sistem ini adalah buruk dan runtuh. Selama seminggu ini saya terus melakukan pertemuan dan sekaligus perpisahan dengan jajaran saya di Kementerian Keuangan. Dan saya bisa memberikan, sekali lagi, testimoni bahwa perasaan mereka untuk membuktikan bahwa reform bisa jalan, ada di sana. Bantu mereka untuk tetap menjaga “api” itu. Dan jangan kemudian anda semua disini bicara dengan saya,“Ya, bisa diselamatkan kalau Sri Mulyani tetap menjadi Menteri Keuangan”. Saya rasa tidak juga. Suasana yang kita rasakan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, seolah-olah persoalan negara ini disandera oleh satu orang Sri Mulyani. Sedemikian pandainya proses politik itu diramu sedemikian sehingga seolah-olah persoalannya menjadi persoalan satu orang. Seseorang yang pada suatu ketika dia harus membuat keputusan yang sungguh tidak mudah, dengan berbagai pergumulan, kejengkelan, kemarahan, kecapekan, kelelahan, namun dia harus tetap membuat kebijakan publik. Dia berusaha, berusaha di setiap pertemuan, mencoba untuk meneliti dirinya sendiri apakah dia punya kepentingan pribadi atau kelompok, dan apakah dia diintervensi atau tidak, apakah dia www.p2d.org — konstelasi

11

membuat keputusan karena ada tujuan yang lain? Berhari-hari, berjam-jam, dia bertanya, dia minta, dia mengundang orang, dan orang-orang ini yang tidak akan segan untuk mengingatkan kepada saya — karena meskipun mereka tahu saya menteri, mereka lebih tua dari saya. Orang seperti Pak Darmin. Siapa yang bisa bilang atau marahin Pak Marsilam? Wong semua orang dimarahin duluan sama dia. Mereka ada di sana hanya untuk mengingatkan saya berbagai rambu-rambu, berbagai pilihan, dan pilihan sudah dibuat. Dan itu dilaporkan, dan itu diaudit, dan itu kemudian dirapatkan secara terbuka, dan itu kemudian dirapat kerjakan di DPR. Bagaimana mungkin itu kemudian — 18 bulan kemudian — dia menjadi seolah-olah keputusan individu seorang Sri Mulyani?. Proses itu berjalan, dan etika sunyi, akal sehat tidak ada. Dan itu memunculkan suatu perasaan, “Apakah pejabat publik yang tugasnya membuat kebijakan

publik, pada saat dia sudah mengikuti rambu-rambu, dia masih bisa di-victimize oleh sebuah proses politik”. Saya hanya mengatakan, kalau dulu pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru, orang semua distigma komunis, kalau ini khusus didesain pada era reformasi, seorang di-stigma dengan Sri Mulyani identik Century. Mungkin kejadiannya di satu orang saja, tapi sebetulnya analogi dan kesamaan mengenai suatu penghakiman telah terjadi. Sebetulnya di situ lah letak kita untuk mulai bertanya: apakah proses politik yang didorong, yang dimotivisir, yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi. Bahkan tanpa pengadilan; divonis tanpa pengadilan. Itu barangkali adalah suatu episode yang sebetulnya sesudah berturut-turut kita memahami konsekuensi sebagai pejabat publik, yang tujuannya membuat kebijakan publik, dan berpurapura seolah-olah ada etika dan

norma yang menjadi guidance kita, dibenturkan dengan realita-realita politik. Dan untuk itu, saya hanya akan mengatakan sebagai penutup: Sebagian dari anda mengatakan, “Apakah Sri Mulyani kalah? Apakah Sri Mulyani lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Saya ingin mengatakan, kepada kalian semua bahwa saya menang. Saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak disini. Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya adalah tiga hal: Selama saya tidak mengkhianati kebenaran; Selama saya tidak mengingkari nurani saya; Dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka disitu saya menang. Terima kasih.

mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk —diantara suasana yang mungkin sedikit kurang nyaman — tapi Ibu masih bisa meluangkan waktu untuk hadir besama-sama dengan kami. “Saya ingin mengucapkan satu kutipan dari seorang filsuf, dari seorang romantis idola saya, yang mengatakan bahwa: “Luka hanya bisa sembuh melalui lembing yang menikam kita”, hari ini Indonesia mungkin sudah membuat Ibu luka, tetapi hanya di dalam

Indonesia jugalah Ibu akan sembuh. Untuk semua hadirin yang sudah mau datang pada malam hari ini, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi mengucapkan terima kasih. Untuk semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Tidak ada kepentingan di belakang acara ini selain demi tegaknya republik kita. Terima kasih. Selamat malam.”

Penutup Saras Dewi Sebagai Penutup Acara, kami persilahkan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Bung Robertus Robet, untuk menyampaikan penutup. Pada saudara Robertus Robet kami persilahkan.

Robertus Robet “Baiklah Bapak Ibu sekalian.. Kepada Ibu Sri Mulyani kami 12


Kebijakan Publik dan Etika Publik

Recommend Documents