KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) IR. ANDI SARRAFAH, M. Si KABID PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengawasan Lingkungan Hidup a
Pengawasan
Menteri Gubernur Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)
b
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN – PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN PPLH Berwenang: • melakukan pemantauan; • meminta keterangan; • membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; • memasuki tempat tertentu; • memotret; • membuat rekaman audio visual; • mengambil sampel; • memeriksa peralatan; • memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau • menghentikan pelanggaran tertentu. (Psl 74 UU 32 Thn 2009)
Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta
Continuous Improvement
c
Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Tingkat Ketaatan • PUU Bid. PPLH • Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009
Tujuan Pengawasan Memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penaatan
1)1. Dokumen Lingkungan dan Persyaratan Perizinan 2)2. Peraturan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH
Mendapatkan data dan informasi tentang : 1. Fakta-fakta yg menggambarkan status penaatan 2. Terhadap perizinan terkait 3. Peraturan perundangundangan pengelolaan lingkungan hidup (air, udara, limbah B3, kerusakan lahan)
METODOLOGI PENGAWASAN
Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan Langsung
• Penilaian penaatan usaha/kegiatan berdasarkan pelaporan data swa pantau usaha/kegiatan • Tidak dapat dikenai sanksi administrasi • Apabila terdapat pelanggaran, wajib dilakukan pengawasan langsung • Pengawasan yang dilakukan langsung ke lokasi usaha/kegiatan untuk menilai status penaatan perizinn dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan • Pasal 68 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, menaati ketentuan Baku Mutu Lingkungan dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan : (1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin
lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; - (diberlakukan jika sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan) (2)
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Kepmen LH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) :
Pasal 2 : 1. Tujuan diterbitkan pedoman adalah agar terdapat keseragaman format pelaporan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) wajib dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mekanisme Pelaporan : • Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pelaksanaan RKL/RPL, dan UKL-UPL kepada instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
• Pemrakarsa wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan dokumen RKL/RPL tersebut.
• BLHD Prov. Sulsel telah menyediakan Sistim Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) sebagai system yang dimanfaatkan bersama oleh instansi lingkungan hidup se-Sulsel, pemrakarsa usaha dan masyarakat umum, salah satunya adalah penyampaian laporan hasil pelaksanaan RKL/RPL, dan UKL-UPL.
Sistematika Pelaporan : •
•
Bab I Pendahuluan : Identitas perusahaan Lokasi usaha dan atau kegiatan Deskripsi kegiatan Perkembangan Lingkungan Sekitar
-
Bab II Pelaksanaan dan Evaluasi : - Pelaksanaan RKL, memuat tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan. Perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien). Lampirkan visualisasi pengelolaan lingkungan (tabel, grafik dll). -
Pelaksanaan RPL, memuat tentang pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan. Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb) Lampirkan visualisasi pengelolaan lingkungan (tabel, grafik dll).
Evaluasi bertujuan untuk : 1. Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan, 2. Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (continual improvement), 3. Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, •sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar, 4. Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.
Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Evaluasi Kecenderungan (trend evaluation) Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (time series data), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda. Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal. 2. Evaluasi Tingkat Kritis (criticial level evaluation) Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan (critical level) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat. Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang. 3. Evaluasi Penaatan (compliance evaluation). Evaluasi penaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL). Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penaatan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.
BAB III KESIMPULAN Memuat tentang hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu: 1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala kendala yang dihadapi; 2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL. Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.
Terima kasih
