KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN AREA PERDAGANGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN AREA PERDAGANGAN

ARAFIAH NURMITA Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang Email: [email protected]

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti menafsirkan fenomena perbedaan antara pedagang Wisata Belanja Tugu yang menggunakan tenda dan mempunyai kartu tanda anggota sehingga dikatakan sebagai “pedagang resmi” yang terorganisir dalam Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) dan pedagang yang berjualan di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang dianggap sebagai “pedagang tidak resmi” karena tidak memiliki kartu anggota yang terorganisir dalam Paguyuban Pedagang Kreatif Semeru Barat (PPKSB). Dalam penelitian ini data diperoleh dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, dan pengurus organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT). Prosedur pengumpulan data menggunakan teknik observasi,wawancara, dan studi dokument. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kondisi keberadaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu adalah: (1) panjang lokasi Wisata Belanja Tugu sekitar 600 meter; (2) jumlah anggota adalah 459 orang; (3) terdapat pedagang resmi dan tidak resmi. Kebijakan Pemerintah Kota Malang disusun dengan alasan; (1) sebagai landasan hukum operasional Wisata Belanja Tugu di Kota Malang; (2) menambah lapangan pekerjaan di bidang perdagangan; (3) Wisata Belanja Tugu menjadi ikon objek wisata Kota Malang. Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Kota Malang, Penataan dan Pengelolaan Area Perdagangan.

A. Latar Belakang Masalah Penelitian ini khusus menelaah fenomena mengenai penyediaan dan penataan area perdagangan Wisata Belanja Tugu yang para pedagangnya tergabung dalam Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) di Jalan Semeru Malang. Berdasarkan penjelasan Machmudi selaku ketua pengurus IPWBT, pedagang resmi adalah mereka yang sebelum memulai usahanya harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Malang No.193 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu antara lain mendaftarkan diri di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sebagai pihak penyelenggara dan pengelola Wisata Belanja Tugu agar bisa mendapatkan kartu tanda anggota dan membeli fasilitas berupa tenda pada pengurus IPWBT. Pedagang tidak resmi yaitu pedagang yang tidak mendaftarkan dirinya di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dan tidak mendapatkan ijin resmi sehingga mereka berjualan di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang serta di depan Perpustakaan Kota Malang. (Wawancara, 27 Mei 2012). B. Landasan Teori Menurut Widodo (2011:14), analisis kebijakan publik dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mencapai tujuan, dan sasaran tertentu yang diinginkan sehingga kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Agustino (2008:12), teori-teori pengambilan keputusan adalah teori rasional-komprehensif, teori inkremental, dan mixed-scanning theory. Menurut Widodo (2011:16), faktorfaktor pengambilan keputusan dalam proses kebijakan publik adalah identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Eksistensi pasar sebagai area perdagangan di perkotaan termasuk dalam sektor informal yang dipandang sebagai arus modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan yang diintervensi oleh negara kepada individu dan masyarakat beserta seluruh kelembagaan dengan mengacu pada proses perubahan yang telah terjadi di negara sedang berkembang dan negara maju (Mustafa, 2008:131).

Konsep penyediaan dan penataan area perdagangan di daerah perkotaan menurut Widyaningrum (2009:24) antara lain, relokasi, selter knock down, tenda, gerobak, dan penertiban. C. Permasalahan Penelitian 1. Kondisi keberadaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang. 2. Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam penataan dan pengelolaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu. 3. Implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kota Malang dalam penataan dan pengelolaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu. 4. Respon para pedagang Wisata Belanja Tugu terhadap kebijakan Pemerintah Kota Malang. D. Harapan Hasil Penelitian 1. Bagi Pemerintah Kota Malang: memberikan gambaran kondisi keberadaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu Malang dan alternatif kebijakan dalam menerapkan aturan mengenai penataan dan pengelolaan area perdagangan 2. Bagi Peneliti: menambah pengetahuan mengenai kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam penataan dan pengelolaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang dan respon dari para pedagang terhadap kebijakan tersebut. 3. Bagi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan: menambah informasi dan menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dalam bidang pemerintahan dan kebijakan publik.

METODE Penelitian yang membahas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Penataan dan Pengelolaan Area Perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menafsirkan fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode yaitu observasi, wawancara, dan studi dokument. Fenomena yang dimaksud adalah perbedaan antara para pedagang Wisata Belanja Tugu yang menggunakan tenda dan mempunyai kartu tanda anggota pedagang

sehingga dikatakan sebagai “pedagang resmi” oleh Bapak Machmudi selaku Ketua Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) dengan pedagang yang berjualan di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang yang dianggap sebagai “pedagang tidak resmi” oleh Satpol PP Kota Malang karena tidak memiliki kartu anggota. Selain itu, prosedur penelitian menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan wawancara pada orang-orang dan prilaku yang diamati yaitu para pedagang resmi dan tidak resmi, pihak penanggungjawab organisasi pedagang, dan Satpol PP Kota Malang. Menurut Moleong (2007:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahmilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan sesuatu yang penting untuk dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan fokus hasil penelitian di lapangan melalui observasi dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik, kontras-kontras/perbedaan dan kesamaan antar kategori, serta menemukan hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Kategorikategori tersebut adalah karakteristik dari perbedaan dan kesamaan antara pedagang resmi dan tidak resmi Wisata Belanja Tugu, misalnya pedagang resmi dalam melakukan kegiatan jual-beli menggunakan fasilitas berupa tenda dan memperoleh tempat yang permanen atau tetap sedangkan pedagang tidak resmi berjualan di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang tanpa tenda dan menggunakan fasilitas seadanya seperti tikar dan meja. Kemudian hubungan antara kategori adalah hubungan antara Satpol PP Kota Malang yang selalu menjaga keamanan dan ketertiban area perdagangan Wisata Belanja Tugu serta pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sebagai pihak penyelenggara dan pengelola Wisata Belanja Tugu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang dan Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berperan dalam pengaturan parkir dan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Semeru Malang. Pengecekan keabsahan temuan antara lain, ketekunan/keajegan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasai yang sangat

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2007:329). Ketekunan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah setiap hari Minggu peneliti mendatangi area perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang untuk melihat kondisi keberadaan dan daya tampung pedagang Wisata Belanja Tugu. Tahap-tahap penelitian secara umum terbagi atas tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data (Moleong, 2007:127) antara lain, peneliti menyusun rancangan penelitian berupa lokasi dan waktu yang akan digunakan serta rumusan masalah dalam penelitian kualitatif yang membahas kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam penataan dan pengelolaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang. Peneliti memilih lapangan penelitian yaitu area perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang, mengurus perizinan berupa surat izin penelitian dari pihak Universitas Negeri Malang yang akan ditujukan kepada pihak Walikota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Satpol PP Kota Malang, menjajaki dan menilai lapangan. Peneliti memilih dan memanfaatkan informan yaitu para pedagang beserta ketua organisasi pedagang sebagai pihak penanggungjawab dalam penarikan uang kebersihan dan retribusi terhadap para pedagang Wisata Belanja Tugu, Walikota Malang yang mengeluarkan aturan berupa Surat Keputusan mengenai penataan dan pengelolaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sebagai penyelenggara diadakannya Wisata Belanja Tugu, pihak Satpol PP Kota Malang sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban area perdagangan Wisata Belanja Tugu, dan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang yang bertugas dalam pengelolaan parkir dan arus lalu lintas di Jalan Semeru Malang. Peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian antara lain kamera dan telepon genggam sebagai alat untuk merekam hasil observasi dan wawancara dalam bentuk foto dan suara. Tahap pekerjaan lapangan dilakukan peneliti dengan memasuki lapangan atau lokasi penelitian yaitu mendatangi area perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang pada hari Minggu tanggal 23 Oktober dan 20 November 2011, 20 Mei 2012, tanggal 3, 10, 17 Juni 2012, tanggal 15 dan 29 Juli 2012, tanggal 16, 23, 30 September 2012, dan tanggal 14 Oktober 2012.

HASIL Kondisi Keberadaan Area Perdagangan Wisata Belanja Tugu Di Jalan Semeru Malang Wisata Belanja Tugu merupakan salah satu obyek wisata belanja di Kota Malang yang menyediakan berbagai jenis wisata kuliner, kerajinan dan souvenir, segala macam kebutuhan rumah tangga, dan produk unggulan Kota Malang seperti batik dan jajanan khas Malang setiap hari Minggu sejak pukul 06.00 sampai 11.00 WIB di Jalan Semeru Malang. Panjang lokasi Wisata Belanja Tugu sekitar 600 meter. Organisasi pedagang Wisata Belanja Tugu bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) berakte notaris: Eko Cahyono, SH Nomor 26 tanggal 15 Juli 2004 diketuai oleh Dimyati Suheru, SH, M.Hum. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditunjuk oleh Pemerintah Kota Malang untuk mengelola dan membina dikarenakan area perdagangan Wisata Belanja Tugu.   Aturan bagi pedagang agar dapat berjualan di area perdagangan Wisata Belanja Tugu sehingga dapat menjadi pedagang resmi adalah mendaftarkan diri di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dengan membawa foto kopi KTP yang berdomisili di Kota Malang, menyerahkan foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar, dan melampirkan jenis barang yang diperdagangkan agar memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA). Selain itu, para pedagang harus membeli tenda berbentuk tugu yang disediakan oleh IPWBT seharga Rp1.500.000,00 sebagai fasilitas saat berjualan. Seluruh pedagang juga harus membayar biaya retribusi Rp4.700,00 dan iuran kebersihan Rp2.500,00. Pedagang Wisata Belanja Tugu dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan warna tenda yang disebut blok warna guna memudahkan pengawasan dan koordinasi. Blok warna tersebut antara lain, hijau putih, hijau merah, orange hitam, biru putih, biru tua merah, merah kuning, ungu kuning, dan ungu putih.

Gambar 1 Kondisi keberadaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjumlah sekitar 53 orang terorganisir dalam Paguyuban Pedagang Kreatif Semeru Barat (PPKSB) berjualan di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang tanpa menggunakan tenda, hanya menggunakan peralatan seadanya seperti tikar menyebabkan kondisi area perdagangan Wisata Belanja Tugu terlihat semrawut karena mereka menggelar dagangannya mulai dari depan gapura Wisata Belanja Tugu sampai di depan Perpustakaan Kota Malang. Seluruh pedagang PPKSB tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), izin dan tempat yang legal dalam berjualan sehingga oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Satpol PP Kota Malang mereka dikatakan sebagai pedagang tidak resmi yang tidak wajib membayar biaya retribusi dan iuran kebersihan. Hal tersebut berdasarkan penjelasan Muntiari selaku Komandan Pleton I Seksi Ketertiban Bidang Trantib Satpol PP Kota Malang yang menyatakan bahwa: Pedagang di trotar Jalan Semeru Malang itu adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak masuk dalam daftar pedagang Wisata Belanja Tugu. Jadi Mereka tidak harus membayar biaya retribusi dan iuran kebersihan kepada pihak Pemerintah Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Para PKL ini membentuk paguyuban bernama Paguyuban Pedagang Kreatif Semeru Barat (PPKSB). Jumlah mereka sangat banyak sehingga terkesan

tidak beraturan karena selain berjualan di trotoar mereka juga menggunakan sedikit badan jalan. (Wawancara, 23 Oktober 2011).

Gambar 2 Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Semeru Malang.

Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Penataan Dan Pengelolaan Area Perdagangan Bagi Para Pedagang Wisata Belanja Tugu Di Jalan Semeru Malang H. Suyitno selaku Walikota Malang pada tahun 2003 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 193 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu. Rasionalitas atau alasan yang menjadi identifikasi masalah dalam penyusunan Surat Keputusan Walikota Malang tersebut antara lain: a. Sebagai landasan hukum atau legalitas operasional. b. Menambah lapangan pekerjaan dan menampung Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). c. Wisata Belanja Tugu sebagai ikon wisata belnaj Kota Malang. d. Penetapan Jumlah Pedagang dan Lokasi. e. Pemberlakuan Aturan Bagi Pedagang Wisata Belanja Tugu. f. Mengatur Hak dan Kewajiban Pedagang

Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pengelolaan Area Perdagangan Wisata Belanja Tugu Di Jalan Semeru Malang Oleh Pemerintah Kota Malang Implementasi kebijakan penataan dan pengelolaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang oleh Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) dan pengurus organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) melalui beberapa cara antara lain: a. Kerjasama Pemerintah Kota Malang Dengan Organisasi Pedagang Implementasi kebijakan penataan dan pengelolaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang bekerjasama dengan Organisasi Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) antara lain pengadaan fasilitas berupa tenda, mengurus pendaftaran anggota pedagang Wisata Belanja Tugu, pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan seragam saat berjualan bagi para pedagang resmi yang berjualan menggunakan tenda, penarikan biaya retribusi sebesar Rp 4.700,00 dan iuran kebersihan Rp 2.500,00, pembuatan dan pemasangan gapura bertuliskan Wisata Belanja Tugu, dan pengadaaan stand jaga bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang serta stand promosi bagi masyarakat ataupun pabrik yang ingin memasarkan produknya setiap hari Minggu.

Gambar 3 Pengadaan Gapura dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

b. Kerjasama Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Implementasi kebijakan yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu dilakukan melalui kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) yaitu Bagian Hukum Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Walikota Malang, dan Sekretaris Daerah Kota Malang sebagai pihak yang berwenang merumuskan, mengesahkan, dan mengundangkan Surat Keputusan Walikota Malang tersebut. Kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tercantum dalam Pasal 15 Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu yang berisi sebagai berikut: 1) Menunjuk Kepala Dinas Pariwisata sebagai pengelola Wisata Belanja Tugu; 2) Menunjuk Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban serta penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan sebagai penanggungjawab parkir akibat dari pelaksanaan Wisata Belanja Tugu. c. Relokasi Pedagang Area perdagangan Wisata Belanja Tugu mengalami beberapa kali proses relokasi pedagang yaitu relokasi pertama di lapangan bola Stadion Gajayana Malang pada tahun 2007 selama satu tahun, pertengahan tahun 2008 sampai akhir tahun 2009 para pedagang Wisata Belanja Tugu bertempat di lingkungan Hutan Kota Malabar Jalan Simpang Balapan dan Jalan Merbabu kurang lebih 18 bulan, pada tahun 2009 Wisata Belanja Tugu ditempatkan di kawasan militer Lapangan Rampal selama satu bulan, dan terkahir berdasarkan Peraturan Walikota tahun 2009 yang sedang dalam proses penyusunan maka Wisata Belanja Tugu direlokasi ke sepanjang Jalan Semeru Malang. d. Penataan Lokasi Perdagangan Bagian Hukum Kota Malang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang bekerjasama dengan Organisasi Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) dalam penataan dan pembenahan letak tenda atau stand pedagang yang

diatur berdasarkan jenis barang dagangan, misalnya tenda makanan disejajarkan dalam satu blok sehingga tidak berada dekat dengan tenda pakaian, e. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Pemerintah Kota Malang berupaya menjaga kenyamanan pedagang dan pengunjung dalam melakukan kegiatan jual-beli di area Wisata Belanja Tugu dengan menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang setiap hari Minggu untuk melakukan kontrol dan penjagaan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh keramaian pengunjung sehingga adanya orang-orang tidak berkepentingan ikut masuk dalam area perdagangan Wisata Belanja Tugu seperti pengemis dan pengamen. f. Pengaturan Jalan dan Parkir Pemerintah Kota Malang berupaya melakukan pengaturan parkir dan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Semeru Malang setiap hari Minggu dengan menugaskan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pelaksanaan kegiatan Wisata Belanja Tugu berjalan lancar dan tertib. Evaluasi kebijakan merupakan langkah akhir setelah implementasi kebijakan dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, dan pengurus organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) dengan melakukan rapat koordinasi membahas penetapan fasilitas, jumlah pedagang, kekurangan dan kelebihan saat melaksanakan koordinasi kerja antara pihak-pihak terkait di lokasi Wisata Belanja Tugu serta megajukan kepada Bagian Hukum Kota Malang agar segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang karena sampai saat ini penyelenggaraan Wisata Belanja Tugu masih berpedoman pada peraturan dalam Surat Keputusan Walikota saat lokasi kegiatan Wisata Belanja Tugu masih di areal parkir Stadion Gajayana Malang.

Respon Pedagang Wisata Belanja Tugu Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Malang Mengenai Penataan Dan Pengelolaan Area Perdagangan Wisata Belanja Tugu Di Jalan Semeru Malang Area perdagangan Wisata Belanja Tugu merupakan salah satu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Malang bagi masyarakat yang ingin membuka usaha di bidang perdagangan. Syarat-syarat untuk dapat berjualan dan menjadi anggota Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) tercantum dalam Pasal 8 Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu antara lain foto kopi KTP yang berdomisili di Kota Malang, menyerahkan foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar, melampirkan jenis barang yang diperdagangkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, membeli tenda seharga seharga Rp 1.500.000,00. Setiap hari Minggu pedagang yang menggunakan tenda harus membayar iuran kebersihan sebesar Rp 2.500,00 dan retribusi Rp 4.700,00 sehingga dapat tergolong sebagai pedagang resmi Wisata Belanja Tugu. Permasalah muncul ketika jumlah tenda atau stand yang disediakan oleh pengurus organisasi Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) terbatas sedangkan permintaan untuk menfasilitasi para pedagang dengan tenda tersebut selalu meningkat, sehingga pedagang yang tidak mendapatkan tenda berjualan di trotoar sebelah barat Jalan Semeru sampai depan Perpustakaan Kota Malang. Tidak ada syarat khusus bagi para pedagang yang berjualan di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang yang terorganisir dalam Paguyuban Pedagang Kreatif Semeru Barat (PPKSB) agar dapat berjualan di sekitar area Wisata Belanja Tugu. Mereka hanya mengumpulkan iuran kebersihan sebesar Rp5000,00 kepada Nurhadi selaku ketua PPKSB yang digunakan untuk membeli sapu dan tempat sampah. Respon para pedagang tidak resmi (PPKSB) dan pedagang resmi (IPWBT) terhadap kebijakan Pemerintah Kota Malang dan pengurus organisasi pedagang Wisata Belanja Tugu yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu sebagai berikut:

A. Respon pedagang tidak resmi (PPKSB) terhadap kebijakan Pemerintah Kota Malang 1) Kebijakan pemerintah kota malang tidak adil 2) Diskriminasi pemberian fasilitas 3) Pedagang PPKSB berharap memperoleh fasilitas dan tempat berjualan tetap 4) Melakukan protes terhadap kebijakan ke kantor dprd kota malang 5) Pedagang di trotoar sebelah barat jalan semeru malang mendirikan oganisasi paguyuban pedagang kreatif semeru barat (PPKSB). B. Respon pedagang tidak resmi (PPKSB) terhadap pedagang resmi Wisata Belanja Tugu (IPWBT) Pedagang tidak resmi (PPKSB) menginginkan adanya pergantian pedagang resmi (IPWBT) yang lama dengan para pedagang baru (PPKSB). Reaksi atau respon negatif para pedagang PPKSB tersebut ditanggapi oleh pihak Komisi B DPRD Kota Malang, Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Malang, dan Satpol PP Kota Malang. Mereka mendapatkan solusi yaitu para pedagang PPKSB tidak dilarang menggelar dagangannya di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang setiap hari Minggu selama kegiatan Wisata Belanja Tugu dilaksanakan namun jangan sampai mengganggu ketertiban lalu lintas dan tetap menjaga kebersihan. C. Respon pedagang resmi wisata belanja tugu (IPWBT) terhadap kebijakan pemerintah kota malang 1) Pedagang IPWBT menyetujui dan mengeluhkan kebijakan pemeritah kota malang 2) Pedagang IPWBT mengeluhkan pelaksanaan kebijakan oleh pemeritah kota malang D. Respon pedagang resmi wisata belanja tugu (IPWBT) terhadap pedagang tidak resmi (PPKSB) 1) Pedagang IPWBT menganggap keberadaan pedagang PPKSB tidak enak dipandang. 2) Pedagang IPWBT menganggap keberadaan pedagang PPKSB mengganggu lalu lintas.

PEMBAHASAN Kondisi Keberadaan Area Perdagangan Wisata Belanja Tugu Di Jalan Semeru Malang Area perdagangan Wisata Belanja Tugu merupakan suatu aktifitas sektor informal yang dibentuk dari hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dan pengurus organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) yang berakte notaris : Eko Cahyono, SH Nomor 26 tanggal 15 Juli 2004 diketuai oleh Dimyati Suheru, SH, M.Hum dengan jumlah anggota pedagang 459 orang. Kondisi keberadaan Wisata Belanja Tugu berdasarkan pada konsep penyediaan dan penataan area perdagangan di daerah perkotaan menurut Widyaningrum (2009:24) secara garis besar antara lain: 1. Relokasi Kegiatan relokasi dilakukan apabila tidak tersedia lahan di lokasi awal dan jumlah pedagang sangat banyak. Area perdagangan Wisata Belanja Tugu mengalami beberapa kali proses relokasi, antara lain areal parkir Stadion Gajayana, lingkungan Hutan Kota Malabar Jalan Simpang Balapan dan Jalan Merbabu kurang lebih 18 bulan antara pertengahan tahun 2008 sampai akhir tahun 2009, Lapangan Rampal selama satu bulan, dan terakhir di sepanjang Jalan Semeru Malang. 2. Tenda Tenda diberlakukan pada wilayah yang lahannya tersedia. Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan pengurus organisasi pedagang Wisata Belanja Tugu bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) dalam urusan penyediaan tenda sebagai fasilitas yang harus digunakan saat berjualan. Tenda atau stand dengan lebar 2 x 3 m dan luas lokasi penggunaan tenda 500/m² dijual kepada pedagang seharga Rp1.500.000,00. 3. Penertiban Penertiban sebagai langkah terakhir jika pedagang tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan oleh pemerintah kota. Penertiban dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Malang terhadap para pedagang di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang yang terorganisir dalam Paguyuban Pedagang Kreatif Semeru Barat (PPKSB) karena mereka tetap tidak mau pindah atau berhenti

berjualan di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang kemudian bekerjasama dengan pihak Satpol PP Kota Malang untuk menggusur mereka secara paksa dan melarang para pedagang PPKSB ini berjualan di trotoar Jalan Semeru Malang dengan alasan untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Selain pedagang resmi terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang tanpa menggunakan tenda. Keberadaan PKL berjumlah sekitar 53 orang yang terorganisir dalam Paguyuban Pedagang Kreatif Semeru Barat (PPKSB) tersebut tidak tertata rapi. Seluruh pedagang PPKSB tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), izin dan tempat yang legal dalam berjualan sehingga oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Satpol PP Kota Malang mereka dikatakan sebagai pedagang tidak resmi yang tidak wajib membayar biaya retribusi dan iuran kebersihan kepada Pemerintah Kota Malang. Akibat yang timbul dari adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah perkotaan salah satunya adalah kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas sehingga keadaan jalan nampak seperti ”pasar tumpah”. Istilah pasar tumpah dipakai untuk menyebut para PKL yang berdagang hingga ke badan jalan raya. Umumnya lokasi pasar tumpah dekat dengan pasar tradisional (Permadi, 2007:18).

Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Penataan Dan Pengelolaan Area Perdagangan Bagi Para Pedagang Wisata Belanja Tugu Di Jalan Semeru Malang Kebikjakan yang tercantum dalam penyusunan Surat Keputusan Walikota Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu disusun dengan alas an sebagai landasan hukum atas izin operasional kegiatan Wisata Belanja Tugu di Kota Malang agar terselenggara secara legal dan menambah pekerjaan khususnya di bidang perdagangan. Tindakan legalitas kegiatan Wisata Belanja Tugu melalui jalur hukum berkaitan dengan program Pemerintah Kota Malang dan organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) dalam upaya formalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang biasanya berjualan di

trotoar jalan dan taman. Menurut Sarjono (2005:200), pemerintah kota memahami formalisasi sebagai berikut: 1. Kondisi tertib. 2. Diperolehnya pajak, artinya dengan formalisasi ini pemerintah kota dapat menarik pajak yang berarti akan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar.. 3. Keadilan Sosial, artinya dengan formalisasi pemerintah kota dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan opini negatif Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menganggap pemerintah kota hanya memihak kepada pengusaha toko swalayan dalam hal tempat usaha yang strategis. Alasan lain dasar penyusunan Surat Keputusan Walikota Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu adalah penataan dan pengelolaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu dianggap penting oleh Pemerintah Kota Malang khususnya Walikota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, dan pengurus organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) karena Wisata Belanja Tugu telah menjadi ikon dalam pengembangan kepariwisataan yaitu objek wisata minat khusus sebagai salah satu daya tarik wisata belanja yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dari dalam dan luar Kota Malang. Pernyataan tersebut berdasarkan penjelasan Mustafa (2008:131) bahwa eksistensi pasar sebagai area perdagangan di perkotaan termasuk dalam sektor informal yang dipandang sebagai arus modernisasi dan dikarenakan masyarakat modern yang tinggal di wilayah perkotaan memusatkan perhatian pada pasar dalam kegiatan produksi, distribusi, dan promosi serta terutama pada uang sebagai alat tukar. Pihak-pihak yang merumuskan aturan dalam surat keputusan tersebut adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Proses penyusunan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu menghabiskan waktu sekitar dua bulan kemudian disahkan di Kota Malang pada tanggal 24 Juli 2003 oleh Walikota Malang, H. Suyitno dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Muhammad Nur, SH, M.Si pada tanggal 26 Juli 2003. Pernyatan ini sesuai dengan pendapat Widodo (2011:16) mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut: 1. Identifikasi Masalah Kebijakan (identification of policy problem) Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan masyarakat atas tindakan pemerintah. Identifikasi masalah dalam penyusunan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu adalah sebagai landasan hukum agar Wisata Belanja Tugu terselenggara secara legal dan memeratakan kesempatan berusaha serta lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan msayarakat. 2. Penyusunan Agenda (agenda setting) Penyusunan agenda merupakan aktivitas dalam memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu. Penyusunan agenda kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu terfokus pada kegiatan perdagangan berbentuk pasar yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor informal. 3. Perumusan Kebijakan (policy formulation) Perumusan kebijakan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalaui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif. Perumusan kebijakan dalam penyusunan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu pada bulan Mei tahun 2003 diawali dengan rapat terbuka antara Sekretaris Daerah Kota Malang, pegawai Bagian Hukum Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang, dan Satpol PP Kota Malang pada bulan Mei tahun 2003yang menghabiskan waktu sekitar dua bulan tanpa melibatkan oknum pedagang.

4. Pengesahan Kebijakan (legitimating of policy) Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres. Pengesahan kebijakan dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal 24 Juli 2003 oleh Walikota Malang, Bapak H. Suyitno dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Bapak Muhammad Nur, SH, MS.i pada tanggal 26 Juli 2003.

Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pengelolaan Area Perdagangan Wisata Belanja Tugu Di Jalan Semeru Malang Oleh Pemerintah Kota Malang Implementasi kebijakan dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan pengurus organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) adalah penataan dan pembenahan letak tenda atau stand pedagang berdasarkan jenis barang dagangan, misalnya tenda makanan disejajarkan dalam satu deretan dan tidak berada dekat dengan tenda pakaian. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang bersama pengurus organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) dengan melakukan rapat koordinasi membahas penetapan fasilitas, jumlah pedagang, dan pengadaan seragam saat berjualan bagi seluruh pedagang Wisata Belanja Tugu serta megajukan kepada pihak Walikota Malang agar segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang. Pernyatan ini berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses kebijakan publik menurut Widodo (2011:16) sebagai berikut: 1. Implementasi Kebijakan (policy implementation) Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi. Implementasi kebijakan publik yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003

Tentang Penataan dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu dilaksanakan oleh pihakpihak yang terkait dengan eksistensi Wisata Belanja Tugu antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, dan pengurus organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) dengan melakukan kerjasama seperti pengaturan letak tenda atau stand berdasarkan jenis barang dagangan, menjaga kebersihan melalui pengadaan beberapa tong sampah di sekitar blok warna tenda pedagang, dan pengadaan stand informasi bagi pengunjung yang kehilangan barang berharga di area Wisata Belanja Tugu, menyediakan lokasi parkir yang luas serta penugasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam area perdagangan Wisata Belanja Tugu. 2. Evaluasi Kebijakan (policy evaluation) Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik). Evaluasi setelah melakukan penerapan kebijakan publik yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu dengan melakukan rapat terbuka antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang, Satpol PP Kota Malang dengan pengurus organisasi Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) membahas penetapan fasilitas berupa tenda, jumlah pedagang, dan pengadaan seragam saat berjualan bagi pedagang resmi Wisata Belanja Tugu.

Respon Para Pedagang Wisata Belanja Tugu Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Malang Mengenai Penataan Dan Pengelolaan Area Perdagangan Di Jalan Semeru Malang Pedagang di sepanjang trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang yang terorganisir dalam Paguyuban Pedagang Kreatif Semeru Barat (PPKSB) menganggap kebijakan Pemerintah Kota Malang dan pengurus organisasi pedagang Wisata Belanja Tugu tersebut tidak adil karena pemerintah tidak memberikan fasilitas dan lokasi bagi mereka untuk berjualan sehingga para pedagang PPKSB tersebut terpaksa menggelar dagangannya di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang dengan peralatan seadanya seperti tikar dan meja.

Selain itu para pedagang PPKSB pernah disuruh pindah dan berhenti berdagang oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Satpol PP Kota Malang. Para pedagang PPKSB kemudian mengadukan nasib mereka ke Komisi B DPRD Kota Malang meminta agar mereka diberikan fasilitas berupa tenda atau stand untuk bisa ikut berdagang di Wisata Belanja Tugu Malang. Tidak ada syarat khusus bagi para pedagang PPKSB agar dapat berjualan di sekitar area Wisata Belanja Tugu. Mereka hanya mengumpulkan iuran kebersihan sebesar Rp 5000,00 kepada ketua paguyuban PPKSB bernama Nurhadi yang digunakan untuk membeli sapu dan tempat sampah. Harapan seluruh pedagang PPKSB kedepannya adalah ingin tetap diperbolehkan berjualan di trotoar Jalan Semeru Malang hanya satu minggu sekali saja dan tidak satu hari penuh cuma sampai pukul 11.00 WIB. Salah satu pedagang PPKSB menyesalkan kebijakan Pemerintah Kota Malang tersebut karena penduduk Kota Malang tidak hanya berjumlah 459 orang tetapi tidak dipilih pedagang-pedagang yang benar-benar dapat masuk ke dalam menjadi pedagang resmi Wisata Belanja Tugu dan menginginkan adanya seleksi yang dilakukan Pemerintah Kota Malang yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang bekerjasama dan para pengurus organisasi Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) untuk mengganti pedagang lama dengan pedagang baru yang ingin masuk ke dalam menjadi pedagang resmi Wisata Belanja Tugu. Harapan mereka selanjutnya adalah ingin diberi fasilitas berupa tenda untuk berjualan. Respon para pedagang PPKSB di atas bertentangan dengan definisi Indiahono (2009:55) mengenai kebijakan publik yang merupakan ranah tempat bergantung banyak pihak untuk peyelesaian masalah publik secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Kebijakan publik yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang tidak disetujui oleh beberapa kelompok kepentingan seperti para pedagang yang terorganisir dalam Paguyuban Pedagang Kreatif Semeru Barat (PPKSB) yang juga ingin mendapatkan tempat dan fasilitas yang sama saat berjualan di sekitar area perdagangan Wisata Belanja Tugu di Jalan Semeru Malang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Malang bekerjasama dengan para pengurus organisasi IPWBT berkaitan dengan aturan dalam penyediaan area perdagangan dan fasilitas berupa tenda atau stand juga mendapatkan respon positif dari para pedagang Wisata Belanja Tugu. Pedagang Wisata Belanja Tugu yang tergolong sebagai pedagang resmi karena telah memiliki kartu tanda anggota, tenda, membayar biaya retribusi, dan iuran kebersihan menganggap bahwa aturan Pemerintah Kota Malang demi kebaikan bersama dan berjualan mengguanakan tenda bertuliskan Wisata Belanja Tugu merupakan ikon wisata belanja Kota Malang yang harus seragam untuk keserasian sehingga area perdagangan Wisata Belanja Tugu terlihat lebih bagus dan semakin enak dipandang oleh pengunjung. Namun para pedagang resmi juga mengeluhkan penerapan kebijakan Pemerintah Kota Malang karena Wisata Belanja Tugu dilaksanakan hanya pada hari Minggu dan waktunya sangat singkat yaitu pada pukul 06.00-11.00 WIB. Pedagang resmi kemudian mengeluhkan kerja para Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Malang yang kurang tegas dalam menangani pengemis dan pengamen yang bebas keluar masuk Wisata Belanja Tugu dan membiarkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di trotoar Jalan Semeru Malang dan area parkir di depan gapura Wisata Belanja Tugu. Para pedagang resmi Wisata Belanja Tugu (IPWBT) menjelaskan bahwa para pedagang di trotoar Jalan Semeru Malang yang biasa disebut Pedagang Kaki Lima (PKL) merusak pemandangan dan mengganggu ketertiban lalu lintas dan parkir karena mereka berjualan di trotoar dan sedikit menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Area perdagangan Wisata Belanja Tugu merupakan aktifitas sektor informal yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Malang dan pengurus organisasi pedagang bernama Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) yang berakte notaris : Eko Cahyono, SH Nomor 26 tanggal 15 Juli 2004. Jumlah anggota pedagang 459 orang diketuai oleh Dimyati Suheru, SH, M.Hum. Wisata Belanja Tugu beroperasi setiap hari Minggu sejak pukul 06.00 sampai 11.00 WIB di Jalan Semeru Malang dengan panjang lokasi sekitar 600 meter.

Aturan bagi pedagang Wisata Belanja Tugu antara lain mendaftarkan diri di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dengan membawa foto kopi KTP yang berdomisili di Kota Malang, foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar, dan melampirkan jenis barang dagangan agar memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA). Selain itu, para pedagang harus membeli tenda disediakan oleh pengurus Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) seharga Rp 1.500.000,00, membayar biaya retribusi Rp 4.700,00 dan iuran kebersihan Rp 2.500,00. Penyusunan Surat Keputusan Walikota Nomor 193 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu disusn dengan alasan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Wisata Belanja Tugu, menambah lapangan pekerjaan baru khususnya di bidang perdagangan bagi masyarakat Kota Malang, dan Wisata Belanja Tugu telah menjadi ikon dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Malang.

Saran 1. Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat memperluas area perdagangan Wisata Belanja Tugu dan menampung para pedagang di trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang. 2. Dalam merumuskan kebijakan mengenai penataan dan pengelolaan area perdagangan Wisata Belanja Tugu hendaknya Pemerintah Kota Malang melibatkan pengurus organisasi Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT). 3. Setelah melakukan implementasi dan evaluai kebijakan, diharapkan Pemerintah Kota Malang dapat bertindak tegas terhadap para pengemis, pengamen, dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitar lokasi Wisata Belanja Tugu. 4. Pemerintah Kota Malang diharapkan kedepannya dapat menambah waktu pelaksanaan kegiatan Wisata Belanja Tugu dan memfasilitasi para pedagang di sepanjang trotoar sebelah barat Jalan Semeru Malang yang terorganisir dalam Paguyuban Pedagang Kreatif Semeru Barat (PPKSB) dengan menyediakan lokasi dan tenda atau stand untuk berjualan.

Daftar Rujukan Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava media. Moleong, J. Lexi. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mustafa, A. Ali. 2008. Model Transformasi Sosial: Sejarah, Teori Dan Praksis Pedagang Kaki Lima. Malang: Inspire Indonesia. Permadi, Gilang. 2007. Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini. Jakarta: Yudhistira. Sarjono, Yetty. 2005. Pergulatan Pedagang Kakilima Di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Syafardi, A.Astri. 2012. Penata Kelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Buah Kota Padang. Artikel, (Online): 22-23, (www.google.com), diakses 5 Juni 2012. Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Widyaningrum, Nurul, dkk. 2009. Jurnal Analisis Sosial Vol 14 No.1 Juni 2009: Memahami Isu di Balik Ekonomi Informal Perkotaan. Bandung: Kebun Angan. Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang.