Keadilan Sosial yang Hanya Berlaku Bagi Penguasa Indonesia
Diajukan oleh : Gilang Maulana Akbar 11.11.4823 11 S1-TI 03 Kelompok C
Keadilan Sosial yang Hanya Berlaku Bagi Penguasa Indonesia Di sini saya mencoba sedikit menyampaikan tentang apa itu keadilan dari berbagai pandangan. Praktek yang terjadi, dan permasalahan yang menyangkut keadilan di negeri ini. Masalah yang terjadi di negeri ini sekarang tak lepas dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Masalah inilah yang akan di ulas dalam karya tulis ini.Mencari akar permasalahan kekerasan, gejolak disintegrasi, lambanya pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Mengurai pokok semua permasalahan yang ada selama ini.
BAB I A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Ini tercermin dari Sila ke lima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Juga tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, Artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
Keadilan yang berpihak, merupakan masalah nyata yang sedang kita hadapi saat ini. Terbenkalainya kasus hukum di kalangan elit politik, dan vonis hukum yang mengada – ada di kalangan rakyat kecil merupakan contohnya.
Tetapi dewasa ini keadilan seakan-akan hanyalah instrumen yang di eksploitasi sebagian oknum sebagai formalitas saja. Menghukum diluar rasional kepada rakyat kecil, tetapi memanjakan kalangan yang mampu membelinya, seakan-akan keadilan hanyalah sebuah komoditas.
Inilah yang terjadi di negeri ini. Hanya untuk sekedar memperlihatkan negeri ini mempunyai hukum, vonis berlebihan di jatuhkan kepada rakyat yang terjebak dalam keadaan. Kemerosotan keadilan juga yang mendasari gejolak yang sedang terjadi di Papua. Keadilan yang menganga merupakan salah satu akar yang mendasari konflik yang terjadi saat ini. Ketertinggalan rakyat Papua dalam kesejahteraan, padahal kekayaan alam yang dimiliki papua begitu berlimpah, yang pada akhirnya di jadikan pembenaran akan keinginan mereka untuk merdeka.
Inilah yang harus menjadi pendorong kita untuk berbenah dalam ranah keadilan. Kita sudah tidak bisa menunggu lagi, karena ancaman perpecahaan sudah sangat nyata.
BAB II A. Perumusan Masalah
Tuntutan reformasi, pemerintah yang bebas KKN adalah wujud dari ketidak adilan yang selama ini terjadi di pemerintahan. Pemerintahan otoriter yang terlalu mengekang, pembredelan media yang mengkritik pemeritahan,
Meskipun reformasi sudah bergulir, tetapi keadaan keadilan di negeri ini tak jauh berbeda pada masa orde baru. Bahkan bisa di katakan bahwa kedadaan keadilan sekarang justru lebih buruk di banding masa lalu. KKN yang semakin merajalela, kemiskinan yang semakin berkembang, melambanya pembangunan di daerah tertinggal, yang pada awalnya menjadi alasan reformasi, sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti.
Masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan keadilan yang berpihak, menjadi resah dan menganggap hukum tidak efektif lagi. Rakyat pun mulai melakukan kekerasan untuk memenuhi tujuanya karena merasa hukum tidak efektif
BAB III A. Pendekatan Historis Keadilan, merupakan hal yang di dambakan setiap orang. Sejak nabi Adam turun ke bumi, beliau sudah mempraktekan keadilan dalam bentuk menjodohkan putra putrinya. Keadilan merupakan instrumen yang di gunakan manusia sebagai pengharmonis hubungan yang terjadi antar manusia. Menurut James Konow [2003 : hal 1188] : Keadilan adalah konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum alam, agama, atau ekuitas, bersama dengan hukuman untuk pelanggaran dari etika.
Menurut teori yang paling kontemporer tentang keadilan oleh John Rawls [1999 : hal 3]: "Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, sebagai kebenaran dalam sistem pemikiran". Kedilan dapat dianggap sebagai bentuk yang lebih fundamental dari kebajikan, amal, belas kasih, kemurahan hati atau belas kasihan. Keadilan secara tradisional dikaitkan dengan konsep takdir, reinkarnasi atau Kehendak Ilahi. ''Hubungan keadilan dengan adil secara historis dan kultural sangatlah langka dan mungkin hanyalah inovasi dari peradaban modern (di masyarakat barat).” Lorraine Daston [2008 : 5-14].
Dalam dialog nya yang berjudul Republik, Plato [1984 : 1] berdasar pada Socrates dalam hal keadilan yang mencakup baik orang saja maupun kedailan negara. Keadilan adalah suatu hubungan, yang tepat harmonis antara bagian-bagian dari individu atau negara yang bersinggungan. Oleh karena itu definisi Plato tentang keadilan adalah bahwa keadilan adalah hak untuk melakuan kehendak pribadi. Seorang manusia adalah individu, yang melakukan pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hal ini berlaku baik di tingkat individu dan pada tingkat universal. Jiwa seseorang memiliki tiga bagian - alasan, semangat dan keinginan. Demikian pula, sebuah negara memiliki tiga bagian - Socrates menggunakan perumpamaan dari kereta untuk menggambarkan maksudnya: sebuah kereta bekerja sebagai keseluruhan karena kekuatan dua kuda 'diarahkan oleh kusir. Jika seseorang sakit, orang tersebut pergi ke dokter, bukan seorang psikolog, karena dokter yang ahli dalam subjek kesehatan. Demikian pula, seseorang harus mempercayakan satu negara kepada ahlinya dalam subjek yang baik, tidak hanya seorang politisi yang mencoba untuk mendapatkan kekuasaan dengan memberikan orang apa yang mereka inginkan, bukan apa yang baik bagi mereka. Socrates menggunakan perumpamaan tentang kapal untuk menggambarkan hal ini: kota yang tidak adil adalah seperti sebuah kapal di lautan terbuka, diawaki oleh kapten kuat namun mabuk (orang biasa), kelompok penasihat yang mencoba untuk memanipulasi kapten agar
memberi mereka kekuasaan atas kapal (politisi), dan seorang navigator (filsuf) yang tahu bagaimana untuk melabuhkan kapal. Untuk Socrates, satu-satunya cara kapal akan mencapai tujuannya - yang baik - adalah jika navigator mengambil alih.
B. Pendekatan Sosiologis Untuk para pendukung teori bahwa keadilan adalah bagian dari hukum alam (misalnya, John Locke), ini melibatkan sistem konsekuensi yang alami berasal dari setiap tindakan atau pilihan. Dalam hal ini, mirip dengan hukum fisika: dalam cara yang sama seperti Ketiga hukum Newton tentang Gerak, mensyaratkan bahwa untuk setiap tindakan harus ada reaksi sama dan berlawanan. Keadilan dalam hal ini adalah konsep yang universal dan absolut, hukum, prinsip, agama, dll, hanyalah upaya untuk menyusun konsep, kadang-kadang dengan hasil yang sepenuhnya bertentangan dengan sifat sejati keadilan.
Berbeda dengan pemahaman diteliti sejauh ini, pengadilan mungkin dipahami sebagai penciptaan manusia, bukan sebuah penemuan harmoni, perintah Tuhan, atau hukum alam. Klaim ini dapat dipahami dalam berbagai cara, dengan pembagian mendasar yang antara mereka yang berpendapat bahwa keadilan adalah ciptaan dari beberapa manusia, dan mereka yang berpendapat bahwa itu adalah penciptaan seluruh manusia.
Menurut Plato,[1984 : 10] dalam tradisi kontrak sosial, keadilan berasal dari kesepakatan bersama dari semua orang yang bersangkutan, atau, dalam banyak versi, dari apa yang akan disetujui termasuk kesetaraan dan tidak adanya bias.
C. Pendekatan Yuridis Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Ini tercermin dari Sila ke lima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Juga tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, Artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
BAB IV A. Pembahasan Sejak Pendeklarasian berdirinya negeri ini, Keadilan adalah tujuan utamanya.Kita bagaikan sapi perah yang tak pernah di beri makan, tetapi diambil susunya setiap hari. 350 tahun bukanlah waktu yang singkat, dalam masa kekuasaan belanda. 350 tahun seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menjadikan kita sebagai salah saatu negara maju dan makmur di dunia, dengan kekayaan alam yang kita miliki. Tapi kita telah di perdaya oleh penjajah yang menjadi lintah penghisap darah dalam tubuh kita.
Setelah kita merdeka, kita mengalami masa-masa sulit dalam mencari keadilan, masa ini menjadi jelas kita masa Orde Baru. Pada awalnya pemerintah orde baru memang mendambakan pembangunan demi kemajuan Indonesia, dengan cara membuka ruang investaasi kepada pihak asing. Tetapi sekali lagi kita terlena dengan iming-iming kesejahteraan, tetapi nyatanya kekayaan kita diangkut secara besar-besaran dengan sedikit timbal balik kepada masyarakat sekitar. Para Investor asing menyuap para petinggi n gara agar mereka merasa manfaat bagi kebijakan pemerintahan orde baru, sehingga berpikir bahwa rakyat sudah sejahtera.
Kebijakan pemerintah yang otoriter memang bermaksud utnuk mengamankan situasi pasca pemberontakan G30S-PKI. Tapi pada masa akhir era orde baru pemerintah memgeksploitasi dengan maksud membungkam kritik yang tidak senada dengang pemerintah. Membungkam fakta buruk tentang negara ini.
Atas dasar ketidak adilan lagi kita mengadakan gerakan perubahan yang dikenal dengan reformasi Reformasi yang telah berjalan selama ini. tidak menjadi solusi atas pencarian keadilan yang selama ini kita dambakan. Reformasi pemerintahan terlihat hanyalah pemindahan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, seperti masa orde baru hanya pemainya saja yang berbeda. Kesan tersebut kita dapat setelah banyaknya kasus korupsi yang melanda negeri ini.
Di era reformasi ini masalah keadilan masih menjadi isu utama permasalahan di negeri ini, salah satu efek dari keadaan ini adalah gejolak di papua. Eksploitasi sumber-sumber alam tanpa membuahkan kesejahteraan bagi pemiliknya, pemerintah yang tidak mempedulikan pembangunan di pulau papua. Kekayaan alam Papua seakan tidak mempengaruhi keadaan infrasuktur di papua. Masyarakat Papua pun merasa di rampas kekayaanya, dan berasumsi bergabung dengan NKRI tidak ada manfaatnya sama sekali.
Aksi kekerasan yang meluas di negeri ini, tak lain adalah bentuk kekecewaan terhadap kinerja penegak hukum yang tak mampu menegakkan hukum kepada kalangan elit. Hukum hanya memandang ke bawah kepada rakyat biasa yang hanya mempertahankan kelangsungan hidupnya yang sudah dipersulit dengan tindak tanduk elit yang menyengsarakan rakyat.
Kabinet yang diduki elit politik dan bukan pihak profesional selama ini menjadi alasan lambanya penyelesaian permasalahan negara. Karena selama ini elit politik tidak selamanya mampu dan kompeten dalam menyelesaikan masalah dalam kementrianya. Langkah yang di gunakan saat ini yang mengadakan wakil menteri disisi lain menggemukan biaya pemerintahan, tetapi kita berharap dengan masuknya para profesional di lembaga pemerintah dapat membantu penyelesaian masalah dengan lebih efektif dan efisien.
Kehadiran KPK adalah salah satu senjata kita dalam melawan korupsi. Sudah banyak kasus korupsi yang di ungkap oleh KPK, tetapi masalahnya sekarang kasus hukum berhenti di lembaga pengadilan yang kinerjanya masih kotor. Kita bisa turut membantu kinerja KPK dengan tidak memberi ruang kepada korupsi di kehidupan sehari hari kita.
BAB V A. Kesimpulan Kekerasan bukanlah jalan untuk mencari keadilan, yang ada hanya memperkeruh masalah yang ada dengan mencampurkan masalah emosi pribadi dengan masalah yang ada. Keadilan yang berpihak adalah pokkok masalah yang selama ini kita hadapi. Jika hukum di negri ini bisa berjalan tanpa pandang bulu, semua masalah yang ada akan terslelesaikan satu persatu. Jika Instrumen penegak hukum sudah bekerja dengan bersih, maka masalah kekerasan akan hilang dengan sendirinya.
B. Saran Vonis hukum yang menyangkut kasus korupsi harus diperberat agar memberi efek jera. Kita bisa mencontoh negara cina yang menggunakan vonis mati sebagai hukuman kepada koruptor. Sepanjang 2004, pemerintahan cina menghukum sebanyak 164.831 anggota partai karena menguras uang negara lebih dari 300 juta dollar AS. Sebanyak 15 diantaranya menteri. Selama 6 bulan pertama 2007, angka resmi menyebutkan 5.000 pejabat korup dijatuhi hukuman. Terakhir, mantan Direktur Administrasi Negara untuk Makanan dan Obat-obatan Zheng Xiaoyu yang terbukti menerima suap 6,5 juta yuan (sekitar Rp 75 miliar) dieksekusi mati. Komitmen kita untuk menjadikan negara yang bersih adalah salah satu cara yang bisa digunakan seluruh lapisan masyarakat untuk membantu membatasi ruang gerak para koruptor.
Referensi Konow, James. 2003. "Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories." Journal of Economic Literature 41, no. 4 John Rawls, A Theory of Justice (edisi revisi, Oxford: Oxford University Press, 1999) Daston, Lorraine (2008). "Life, Chance and Life Chances". Daedalus Plato, Republic terjemahan. Robin Waterfield (Oxford: Oxford University Press, 1984). John Stuart Mill, Utilitarianism in On Liberty and Other Essays ed. John Gray (Oxford: Oxford University Press, 1991), BAB 5.
