Kawasan Pantai Selatan Jawa, Menggalang Tekad untuk Membangun Desa Oleh :Redaksi Butaru
BENARKAH MASYARAKAT DI KAWASAN PANTURA LEBIH SEJAHTERA DARIPADA MASYARAKAT DI KAWASAN PANSELA ?
Secara fisik geografis Pulau Jawa membentang dari Timur ke
Barat. Secara administratif
pemerintahan, pulau ini terbagi menjadi 6 pemerintahan provinsi, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Fisik lingkungan Pulau Jawa dengan bentuknya yang pipih, sisi sebelah utara menghadap laut Jawa, sedangkan sisi sebelah selatan menghadap lautan Indonesia. Dengan kondisi fisik demikian maka keseluruhan wilayahwilayah kabupaten di Pulau Jawa secara umum memiliki dua arah orientasi yaitu yang berorientasi ke arah laut Jawa di sisi Utara, umumnya dikenal dengan sebutan Pantura dan yang berorientasi ke arah lautan Indonesia di sisi Selatan, umumnya dikenal dengan sebutan Pansela. Disamping posisi geografisnya tersebut, ditambah pula dengan kondisi sumberdaya alam yang dimilikinya maka wilayah-wilayah kabupaten di kawasan Pantura dan Pansela masing-masing memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayahnya masing-masing. Hingga saat ini wacana yang beredar di masyarakat, adalah masyarakat di Pantura kondisi sosial ekonominya lebih sejahtera bila dibandingkan dengan saudaranya yang tinggal di Pansela.
Benarkah pemerintah dan pemerintah daerah masing-masing kabupaten menganaktirikan pembangunan di Pansela? Bahkan sebuah ekspedisi penelusuran Pansela yang baru-baru ini (Mei 2009) dilaksanakan oleh grup Kompas melaporkan kesimpulan yang sama sebagaimana cuplikan laporan yang kami kutip berikut ini. Kawasan Selatan, Wajah Ketakberdayaan. Pulau Jawa bagian selatan, dari ujung Timur Jawa di Banyuwangi, sampai di ujung Barat di Ujung Kulon, Banten, adalah ketertinggalan. Kondisi infrastruktur dan tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten nyaris sama. Wilayah utara Jawa sangat terbuka, berkembang, dan maju, secara sosial dan ekonomi. Wilayah ini terlihat pesat perkembangannya. Wilayah Selatan justru sebaliknya, tidak ubahnya daerah yang nyaris tak tersentuh pembangunan. Tertinggal. Di Jawa Timur, daerah-daerah seperti itu setidaknya melintasi delapan kabupaten yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.
Pada sebagian besar daerah-daerah di Pansela, infrastruktur jalan sebagai urat nadi berkembangnya suatu wilayah, tidak memadai, sehingga menjadi kendala bagi pengembangan kawasan itu. Jalan-jalan lebih sempit dan berkategori jalan kelas kabupaten. Paling tinggi jalan kelas provinsi, khususnya sejumlah ruas jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten. Akibatnya akses transportasi dari satu kota ke kota lain tidak sebaik wilayah utara. Ketertinggalan wilayah selatan juga merupakan dampak dari kondisi geografis kawasan tersebut. Terutama dimulai dari Pacitan hingga Blitar, yang merupakan bentangan Pegunungan Kapur. Kondisinya kering dan miskin sumber daya alam yang bias dimanfaatkan.
Ada beberapa daerah yang memiliki sumber Tak mengherankan, wilayah selatan Jatim merupakan gudang pengekspor tenaga kerja (TKI/TKW). Kemiskinan dan ketidaktersediaan lapangan pekerjaan di daerah itu membuat warganya harus mengadu nasib di negara orang. Beberapa kabupaten yang dikenal pemasok (TKI/TKW) antara lain Trenggalek, Blitar, Malang, juga Tulung Agung. Dengan gambaran kondisi wilayah Pansela sebagaimana dipaparkan diatas maka bila kita kembali kepada pertanyaan yang menjadi sub judul tulisan ini: ―Benarkah Masyarakat Di Pantura Lebih Sejahtera daripada Masyarakat Di Pansela, masihkah relevan untuk dipertanyakan‖?. Untuk dapat memperoleh jawaban dan kesimpulan yang obyektif maka tulisan berikut ini akan memaparkan salah satu indicator kesejahteraan masyarakat yaitu profil ekonomi regional antara kabupaten-kabupaten di kawasan Pansela dan Pantura. Disamping itu untuk memperoleh gambaran yang lebih riil dan detail atas kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan Pansela, tulisan ini akan dilengkapi pula dengan profil dua wilayah kabupaten di kawasan Pansela yaitu Kabupaten Ciamis dan Cilacap .
LINGKUP WILAYAH KAWASAN PANSELA Berdasarkan studi ―Penataan Ruang Wilayah Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Selatan Jawa‖ yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Wilayah I, Departemen Pekerjaan Umum, kawasan Pansela meliputi 5 provinsi dan 22 kabupaten. Di Province JawaTimur, meliputi 8 kabupaten yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Di Provinsi JawaTengah, melintasi 4 kabupaten yaitu Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri sedangkan di Provinsi D.I. Yogyakarta melintasi 3 kabupaten yaitu Kulon progo, Bantul dan Gunung kidul. Untuk Province Jawa Barat dan Banten melintasi 7 kabupaten yaitu Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Dalam rangka untuk memperoleh perbandingan yang obyektif atas kondisi ekonomi wilayah-wilayah di kawasan Pansela dengan Pantura, maka disini ditampilkan pula 25 kabupaten yang berlokasi di kawasan Pantura.
KINERJA EKONOMI WILAYAH-WILAYAH DI KAWASAN PANSELA DAN PANTURA
Kinerja ekonomi masing-masing wilayah kabupaten sebagai salah satu indicator kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut yang ditinjau disini meliputi nilai PDRB, nilai PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB tahun 2006, sebagaimana ketersediaan data statistic dari BPS. Disamping data-data ekonomi tersebut, perbandingan kondisi kesejahteraan antara wilayahwilayah di Pansela dan Pantura dapat pula dilihat dari klasifikasi wilayah tersebut berdasarkan tingkat ketertinggalan sosial ekonominya pada skala Nasional dengan memakai dasar acuan Kepmeneg PDT No. 001/KEP/ M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. Hasil tabulasi secara menyeluruh atas 4 indikator kesejahteraan masyarakat di Pansela dan Pantura dapat dilihat pada tabel 1.
STRUKTUR PDRB berdasarkan lapangan usaha di semua kabupaten di kawasan Pansela hampir seluruhnya bertumpu pada sektor pertanian sebagai sector basis, kemudian diikuti dengan sector perdagangan, hotel dan restoran.
Kondisi ini ada pengecualian untuk Kabupaten Cilacap dan Tulungagung yang sektor basisnya bertumpu pada industrI pengolahan. Kabupaten Cilacap bertumpu pada industri pengolahan minyak, sedangkan Kabupaten Tulung Agung bertumpu pada industri pengolahan bahan galian batu marmer dan onyx. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, seluruh kabupaten di kawasan Pansela umumnya mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang PAD utamanya. NILAI PDRB wilayah-wilayah di kawasan Pansela, berada pada nilai minimum dan maksimum antara 2,7 sampai 19 triliyun, sedangkan di kawasan Pantura antara 3,3 sampai 65,3 triliyun. Meskipun perbandingan nilai minimum-maksimum kawasan Pantura dan Pansela menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan namun bila dilihat pada nilai rata-ratanya, maka kedua kawasan ini hanya memiliki perbedaan tipis pada kisaran angka 0,2 triliyun atau 200 milyar saja.
Fenomena ini tentu saja memberikan gambaran yang menarik karena meskipun wilayah-wilayah di kawasan Pantura relatif lebih maju namun kesenjangan antar wilayahnya juga lebih tinggi (95%) bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah di kawasan Pansela (89%). (Lihat tabel 1 dan diagram 1)
LAJU PERTUMBUHAN PRDB wilayah-wilayah di kawasan Pansela, berada pada nilai minimum dan maksimum antara 2,02 sampai 5,74%, sedangkan di kawasan Pantura antara 2,51 sampai 7,55%. Perbandingan nilai minimum-maksimum kawasan Pansela dan Pantura menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu besar yaitu 0,5% pada angka minimum dan 1,75% pada angka maksimum. Namun bila dilihat pada angka rata-ratanya, diperoleh fakta yang mengejutkan karena ternyata laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Pansela lebih tinggi daripada di kawasan Pantura dengan perbedaan mendekati 1%. Ditinjau dari laju pertumbuhan PDRB-nya maka kesenjangan antar wilayah di kawasan Pantura juga lebih tinggi (67%) bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah di kawasan Pansela (65%). Pada konteks Nasional, laju pertumbuhan PDRB di
kawasan Pantura pada empat kabupaten (Tangerang, Karawang, Tuban dan Gresik) berada pada nilai yang sangat tinggi diatas angka Nasional (6,13%) sedangkan di Pansela tidak ada satupun. (Lihat tabel 1 dan diagram 2).
NILAI PDRB PER KAPITA wilayah-wilayah di kawasan Pansela, berada pada nilai minimum dan maksimum antara 2,9 sampai 10,1 juta rupiah, sedangkan di kawasan Pantura antara 2,7 sampai 27 juta rupiah.
Meskipun perbandingan nilai minimum-maksimum kawasan Pantura dan Pansela menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan namun bila dilihat pada nilai rata-ratanya diperoleh fakta yang mengejutkan karena ternyata PDRB per kapita rata-rata di kawasan Pansela berkisar 6,4 juta rupiah jauh lebih tinggi dari Pantura yang berkisar 4,9 juta rupiah . Fenomena ini tentu saja memberikan gambaran yang menarik karena dalam konteks regional ternyata masyarakat di
kabupaten-kabupaten yang berlokasi di kawasan Pansela memiliki kesejahteraan lebih tinggi dan lebih merata daripada saudaranya di kawasan Pantura. Pada konteks Nasional nilai PDRB perkapita pada tiga kabupaten (Bekasi, Sidoarjo dan Gresik) di Pantura berada pada nilai yang sangat tinggi diatas angka Nasional (13,5 juta rupiah) sedangkan di Pansela hanya ada satu kabupaten yaitu Cilacap yang PDRB perkapitanya diatas angka Nasional.
Kesenjangan antar wilayah di Pantura bila ditinjau dari angka PDRB perkapita juga sangat tinggi (90%) bila dibandingkan dengan wilayah di kawasan Pansela (71%). (Lihat tabel 1 dan diagram 3). KABUPATEN TERTINGGAL. Dalam rangka penanganan daerah tertinggal di seluruh Indonesia, pemerintah telah mengamanatkan penangangannya pada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai coordinator kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Oleh karenanya sebagai titik tolak bagi penetapan kebijakan penanganan pada daerah tertinggal maka
melalui
Kepmeneg
PDT
No.
001/KEP/M-PDT/I/2005
tentang
Strategi
Nasional
Pembangunan Daerah Tertinggal, ditetapkanlah kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi daerah tertinggal. Untuk kabupaten di kawasan Pansela, dari 22 kabupaten, yang termasuk daerah tertinggal berjumlah kabupaten (Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Garut, Wonogiri, Kulon Progo, Gunung Kidul, Pacitan dan Trenggalek), sedangkan kawasan Pantura, dari 25 kabupaten, daerah tertinggalnya hanya 2 kabupaten, yaitu Rembang dan Situbondo.
POTENSI-POTENSI DI KAWASAN PANSELA
Kawasan Pansela sebagian besar merupakan hamparan lahan
pertanian
dan
perkebunan
yang
produktif,
kalaupun ada lahan tandus atau karst justru menjadi sumber bahan tambang semisal marmer dan onyx di Tulung Agung atau emas di Cikotok yang selama ini juga sudah dikuras dipasarkan di kawasan Pantura. Yang paling mencolok adalah potensi bahari, khususnya sektor kelautan dan pariwisata. Ketika Laut Jawa over fishing, perairan selatan Jawa ibarat surga bagi nelayan, bayangkan, di Jawa Timur, dari potensi perairan selatannya sebesar 590,020 ton per tahun, yang tergarap baru 197,640 ton. Dari produksi ikan 453,034 ton per tahun di Jawa Timur, kontribusi kawasan Pansela hanya 12,12 persen. Di Banten, pemanfaatan sector kelautan 117,170 ton/tahun (2002), padahal potensi di perairan selatannya 656,000 ton. Dengan
potensi
tersebut,
semestinya
pusat-pusat
perikanan
dan
pelabuhan,
seperti
Pelabuhanratu (Sukabumi), Cilacap, Prigi (Trenggalek), Sendangbiru (Malang), Puger (Jember), Muncar Banyuwangi), bisa menjadi pelabuhan (ikan), menyaingi Muara Angke di Jakarta, Tegal, atau Brondong di Lamongan. Bahkan Sendangbiru diprospek menjadi kota nelayan yang bakal dilengkapi dengan berbagai fasilitas, begitu juga Muncar yang akan dijadikan kawasan industri perikanan. Akan tetapi, semua rancangan tersebut belum terwujud karena kendala yang membelit wilayah selatan. Potensi wisata bahari yang elok juga menanti penggarapan serius. Dengan kontur alam yang menawan, pantaipantai di selatan Jawa ibarat menjadi primadona. Bila digarap serius, dari Ujungkulon (Banten), Palabuhanratu- Pangandaran (Jabar), Parangtritis (Yogyakarta), hingga Plengkung (Banyuwangi) merupakan lokasi selancar yang menarik perhatian peselancar dunia, bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang menggiurkan. Bahkan bias dipadukan dengan wisata goa-goa purba yang tersebar terutama di perbatasan Jateng-Jatim.
KETERSEDIAAN PRASARANA JALAN DI KAWASAN PANSELA
Untuk menggerakkan denyut kehidupan di kawasan Pansela, infrastruktur menjadi faktor kunci, runyamnya, jalan lintas selatan (JLS) sepanjang sekitar 1,474 kilometer— meliputi Banten-Jawa Barat (421,7 km), Jawa Tengah (212,6 km), Yogyakarta (122,7 km), dan Jawa Timur (618,8 km)— belum terkoneksi, bahkan di Yogyakarta saja, yang ruasnya paling pendek, lahan yang dibebaskan baru 20,12 km. Dengan kondisi alam yang bergunung-gunung, memang pembangunan JLS membutuhkan biaya sangat mahal. Ambil contoh Jatim yang memiliki ruas JLS terpanjang, untuk menghubungkan delapan kabupaten, anggaran awal (2002) Rp 3,197 triliun membengkak jadi Rp 7,5 triliun. Pembebasan lahan termasuk lahan Perhutani bias pelik, karena itulah, lima pemerintah provinsi bersama 22 pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat harus punya komitmen kuat dan solid untuk mewujudkan urat nadi di kawasan selatan itu.
KABUPATEN CIAMIS, MEMBANGUN EKONOMI DESA MELALUI DIVERSIFIKASI USAHA Geografis wilayah Kabupaten Ciamis berada pada 108°20’ sampai dengan 108°40’ Bujur Timur dan 7°40’20‖ sampai dengan 7041’20’’ Lintang Selatan. Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah Barat dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah Timur dengan Kota Banjar dan Propinsi Jawa Tengah, dan sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.
Luas Wilayah Kabupaten Ciamis secara keseluruhan mencapai 244.479 ha. Wilayah selatan Kabupaten Ciamis berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang membentang di 6 kecamatan dengan panjang mencapai 91 km. Dengan adanya garis pantai tersebut, Kabupaten Ciamis memiliki wilayah laut seluas 67.340 ha. Wilayah administratif Kabupaten Ciamis meliputi 36 kecamatan, 334 desa, dan 7 kelurahan. Fisik Lingkungan Kabupaten Ciamis secara menyeluruh terletak pada lahan dengan keadaan morfologinya datar – bergelombang sampai pegunungan, yang berkisar antara 0 % - > 40 %. Kemiringan lereng datar, yaitu 0 – 2 % berada pada bagian Tengah Timur Laut ke Selatan Kabupaten Ciamis, sedang untuk kemiringan 2 – >40 % hampir tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis ini.
Sementara itu ditinjau dari keadaan fisiografinya Kabupaten Ciamis berada pada 4 (empat) ketinggian, yaitu: 1. Dengan ketinggian terendah yaitu 0 – 25 meter dpl tersebar pada bagian wilayah Kecamatan Lakbok, Padaherang bagian Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Selain itu ketinggian terendah tersebut tersebar pada bagian Selatan Kabupaten Ciamis yaitu pada sepanjang pantai Selatan yang termasuk pada wilayah bagian Selatan Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Pangandaran dan Kalipucang. 2. Ketinggian tanah
25 – 1000 meter dpl yang tersebar hampir pada seluruh kecamatan, 3. Ketinggian tanah tertinggi yaitu 1500 – 2500 meter dpl berada pada bagian Utara Kabupaten Ciamis, yaitu di Kecamatan Cikoneng bagian Utara, Kecamatan Sadananya dan Cipaku bagian Barat Laut, Kecamatan Kawali bagian Barat Daya, Kecamatan Panjalu dan Panumbangan bagian Selatan, Kecamatan Cihaurbeuti bagian Timur Laut – Timur, serta sebagian wilayah bagian Utara Kecamatan Panjalu. Potensi Sumberdaya Bahan Galian Mineral yang tersebar di wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari bahan galian untuk industri dan bahan galian untuk bangunan (logam dan non logam). Potensi bahan galian bangunan terdiri dari Pasir dan Kerikil merupakan bahan galian yang dapat dijumpai pada endapan sungai atau teras Sungai Cijolang dan Citanduy; dan Batu Kali/belah (andesit)
tersebar
pada
permukaan tanah disebelah
Selatan Kecamatan Kalipucang,
Tambaksari; Batu Gamping terdapat di Kecamatan Padaherang, Langkaplancar dan Cimerak. Sedangkan bahan galian untuk industri terdiri dari Timbal dan Seng, bahan galian ini terdapat pada fisiografi vulkan yang menyebar di wilayah puncak Gunung Sawal; Phosfat, bahan galian ini terdapat pada wilayah perbukitan karst sekitar kecamatan Pamarican, Langkaplancar dan Kalipucang; Kalsit, bahan galian ini terdapat pada wilayah perbukitan karst sekitar Kecamatan Pamarican dan Langkaplancar.
Potensi
Sumberdaya
Kabupaten
Ciamis
Air
utamanya
berasal dari aliran satu sungai besar, yaitu Sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai
kecil
dengan
muara
terakhir adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy mengalir dari Sukadana yang
sampai
sekaligus
Kalipucang
menjadi
batas
Kabupaten Ciamis bagian Timur – Tenggara
dengan
Kabupaten
Cilacap Propinsi Jawa Tengah. Selain sungai besar dan kecil, Kabupaten Ciamis masih memiliki sumber – sumber air yang dapat dimanfaatkan selama 3 – 9 bulan per-tahunnya, bahkan terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan sepanjang tahun yaitu berada di Kecamatan Ciamis. Sungai – sungai dan Mata Air yang berada dan mengalir di Kabupaten Ciamis dan digunakan sebagai sumber air oleh PDAM Tirta Galuh, diantaranya adalah : Sungai Citanduy, Sungai Cileueur, Sungai Cireong, Sungai Cimuncang, Sungai Cimuntur, Sungai Ciputrahaji, Sungai Citumang, Sungai Cikarak, Sungai Palataran, Mata air Cigeresik dan Mata air Binuang. Potensi Kepariwisataan di Kabupaten Ciamis dapat dikatagorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
Objek Wisata Budaya, Wisata Alam, dan Wisata Khusus/ Minat. Objek Wisata Budaya terdiri dari: situ lengkong panjalu, astana gede kawali, karangkamulyan, kampung kuta, situs gunung susuru, museum fosil. Objek Wisata Alam terdiri dari: objek wisata pangandaran, cagar alam pananjung, lembah putri, karapyak, palatar agung, majingklak, karang tirta, batu hiu, batu karas, madasari, keusik luhur. Objek Wisata Minat Khusus terdiri dari: curug tujuh, citumang, karang nini, goa donan, cukang taneuh.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
Visi Pengembangan Kabupaten Ciamis ditetapkan dalam rangka mendukung kepedulian pemerintah daerah demi keberhasilan pembangunan di perdesaan, pernyataan dalam visi tersebut secara eksplisit mencerminkan cita-cita masa depan yang hendak dituju oleh semua pemangku kepentingan, yakni: ―Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Terdepan Dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Timur tahun 2009‖. Untuk mewujudkan visi maka ditetapkanlah Misi Pengembangan 1. Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dalam Agribisnis dan Pariwisata. 2. Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Aparatur dan Masyarakat 3. Mengembangkan jaringan Kemitraan Agribisnis dan Pariwisata 4. Meningkatkan Produksi dan Kualitas Pertanian dan Pariwisata 5. Menyelenggarakan Kepemerintahan yang Baik Untuk mencapai efektifitas dalam implementasi pembangunan di semua bidang maka berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Ciamis dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan yaitu sebagai berikut: 1). Wilayah Pengembangan (WP) Utara Pusat WP Utara adalah Kota Ciamis dengan pusat pembantu adalah Kota Kawali yang terdiri dari: a) Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara 1 yang mencakup Kota Kawali (pusat), Jatinagara dan Cipaku; b) SWP Utara 2 yang mencakup Panjalu (pusat), Panawangan dan Panumbangan; c) SWP Utara 3 yang mencakup Rancah (pusat), Rajadesa, Sukadana dan Tambaksari dan d) SWP Utara 4 (empat) yang mencakup Ciamis (pusat), Cikoneng, Cijeungjing, Cihaurbeuti dan Sadananya. 2). Wilayah Pengembangan (WP) Tengah Pusat utama WP Tengah adalah Kota Banjar dengan pusat pembantu adalah Kota Banjarsari yang terdiri dari: a) Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Tengah 1 yang mencakup Banjar (pusat), Pataruman, Langensari, Purwaharja (sekarang telah mengalami pemekaran menjadi Kota Banjar) serta Cisaga; b) SWP Tengah 2 (dua) yang mencakup Banjarsari (pusat), Lakbok dan Padaherang dan c) SWP Tengah 3 yang mencakup Pamarican (pusat), Cimaragas dan Langkaplancar. 3). Wilayah Pengembangan (WP) Selatan Pusat utama WP Selatan adalah Kota Pangandaran dengan pusat pembantu adalah Kota Cijulang yang terdiri dari: a) Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Selatan 1 (satu) yang mencakup Pangandaran (pusat) dan Kalipucang; b) SWP Selatan 2 (dua) yang mencakup Cijulang (pusat) dan Cimerak dan c) SWP Selatan 3 (tiga) yang mencakup Parigi (pusat) dan Cigugur.
Pembagian wilayah pengembangan ini didasarkan pada kondisi geografis, potensi fisik lingkungan dan sumber daya alam, serta kemudahan aksesibilitas. Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis sebagaimana direncanakan dalam RTRW Kabupaten Ciamis 2003-2013, pada tahun 2013 diprediksikan akan berkisar 1, 52 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan data penduduk eksisting tahun 2007 yang telah berjumlah 1,54 juta jiwa maka prediksi tersebut jelas ―under estimated‖. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang dijadikan basis perhitungan proyeksi tersebut adalah sebesar 0,26% pertahun dan kenyataannya telah terjadi laju pertumbuhan alamiah yang melampaui angka ini.
Fakta ini dapat memberikan gambaran yang menarik karena peningkatan jumlah penduduk merupakan indikasi atas peningkatan perekonomian di Kabupaten Ciamis. Dari jumlah penduduk dan tingkat kepadatannya pada masing-masing wilayah pengembangan memberikan gambaran bahwa kecamatan-kecamatan di Utara paling berkembang dibandingkan Tengah dan Selatan. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk di wilayah Utara telah mendekati rata-rata 900 jiwa/km2 , dengan konsentrasi terpadat di Kecamatan Ciamis yang mencapai 5.700 jiwa/ km2 atau sama dengan kepadatan di kawasan perkotaan pada umumnya. Wilayah Tengah rata-rata 550 jiwa/km 2 , terpadat di Kecamatan Mangunjaya yang mencapai 1.000 jiwa/km2. Wilayah Selatan rata-rata 350 jiwa/km2, terpadat di kecamatan Pangandaran yang mencapai 726 jiwa/km 2. Bila ditinjau dari rasio jenis kelaminnya, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan pada semua wilayah menunjukkan prosentase yang seimbang. Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia menunjukkan perbandingan usia penduduk tidak produktif (usia 0-14 & 65+tahun) dibanding usia produktif (usia 15-64 tahun) menunjukan angka beban tanggungan pada Tahun 2007 sebesar 47,90% ternyata tidak banyak mengalami perubahan dibanding tahun 2006.
STATUS PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN CIAMIS
Status pengembangan atau tingkat kemajuan sosial ekonomi wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari 3 aspek yaitu jumlah desa berdasarkan kategorinya, PDRB perkapita dan laju pertumbuhan PDRB nya. Berdasarkan 3 aspek tersebut maka dapat diambil kesimpulan status pengembangan tiap-tiap kecamatan berdasarkan posisinya dalam kuadran kinerja ekonomi dan tingkat disparitas wilayahnya. Status pengembangan wilayah semua kecamatan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3 dibawah ini. Desa Tertinggal. Pada tahun 2006 melalui Kepmeneg PDT No.B254/M-PDT/VII/2006 institusi tersebut mempublikasikan desa-desa tertinggal di Kabupaten Ciamis sebanyak 156 desa sedangkan versi Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 38 desa.
Atas dasar perbedaan yang mencolok tersebut maka Bappeda Kabupaten Ciamis menyusun Kajian Pengembangan Kawasan Tertinggal untuk mengidentifikasi Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), Desa Transisi (DTR), dan Desa Tertinggal (DTT). Hasil dari kajian tersebut memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. WP. UTARA, dari total 189 desa/kelurahan, 41 Desa merupakan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), 127 desa merupakan Desa Transisi (DTR), dan 21 desa sebagai Desa Tertinggal (DTT). Dengan demikian desa tertinggal pada wilayah ini hanya berkisar 11%. 2. WP. TENGAH, dari total 93 desa/kelurahan, 10 Desa merupakan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), 63 desa merupakan Desa Transisi (DTR), dan 20 desa sebagai Desa Tertinggal (DTT). Dengan demikian desa tertinggal pada wilayah ini mencapai 21%. 3. WP. SELATAN, dari total 58 desa/kelurahan, 7 Desa merupakan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), 31 desa merupakan Desa Transisi (DTR), dan 20 desa sebagai Desa Tertinggal (DTT). Dengan demikian desa tertinggal pada wilayah ini mencapai 35%. Dengan prosentase yang demikian tinggi maka WP. Selatan merupakan wilayah yang prosentase desa tertinggalnya paling besar dari seluruh wilayah di kabupaten Ciamis.
Identifikasi status desa yang dibagi menjadi 3 kategori tersebut didasarkan pada kondisi desa yang dikaji terhadap 25 indikator yang terkait aspek-aspek faktor alam/ lingkungan, kependudukan dan ketenagakerjaan, sarana/ prasarana & akses, serta sosial dan ekonomi penduduk. Indikator dominan yang menyebabkan desa tertinggal adalah indikator penduduknya yang bermata-pencaharian sebagai buruh tani (lebih dari 30%); sebagian besar keluarga bekerja di sektor pertanian (lebih dari 30%); bahan bakar yang dipergunakan untuk memasak adalah kayu bakar; tidak ada potensi wilayah sebagai sumber pendapatan langsung desa (seperti tambang galian golongan C), serta terbatasnya sarana keuangan seperti Bank Umum, BPR, koperasi atau pegadaian sebagai lembaga formal keuangan. Indikator desa tertinggal tersebut tentunya secara tidak langsung telah memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan pengembangan pada masing-masing kecamatan dan secara akumulasi mencerminkan pula tingkat kemajuan pengembangan pada WP. Utara, Tengah dan Selatan di Kabupaten Ciamis.
Kinerja Ekonomi Kecamatan. Berbeda dengan fakta tentang jumlah desa tertinggal pada tiap kecamatan yang menunjukkan kesimpulan bahwa WP. Selatan merupakan wilayah dengan jumlah desa tertinggal paling banyak, maka tinjauan terhadap kinerja ekonomi pada masingmasing kecamatan menunjukkan fakta yang sebaliknya. Kinerja ekonomi masing-masing kecamatan yang ditunjukkan dengan nilai PDRB perkapita dan laju pertumbuhannnya sebagaimana terlihat pada tabel 3, memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. WP. UTARA, PDRB perkapita rata-rata berkisar 7,5 juta rupiah (dibawah angka Kabupaten) dengan laju pertumbuhan 4,86% (diatas angka Kabupaten). Dengan demikian WP ini berada pada kuadran II (kinerja sedang), meskipun ada 8 kecamatan yang berada pada kuadran IV (kinerja terendah). Bila mempertimbangkan prosentase desa tertinggalnya maka dapat disimpulkan tingkat disparitas WP ini kecil hingga sedang saja, kecuali kecamatan Panjalu yang disparitasnya tinggi. WP. Utara memiliki 3 Kecamatan dengan status pengembangan wilayah yang baik yaitu Ciamis, Cikoneng dan Kawali.
2. WP. TENGAH, PDRB perkapita rata-rata berkisar 8 juta rupiah (sedikit dibawah angka Kabupaten) dengan laju pertumbuhan 4,72% (diatas angka Kabupaten). Dengan demikian WP ini berada pada kuadran II (kinerja sedang), meskipun ada 4 kecamatan yang berada pada kuadran IV (kinerja terendah). Bila mempertimbangkan prosentase desa tertinggalnya maka dapat disimpulkan tingkat disparitas WP ini sedang hingga tinggi. WP. Tengah tidak memiliki Kecamatan dengan status pengembangan wilayah yang baik karena meskipun ada 2 kecamatan dengan kinerja ekonominya baik yaitu Padaherang dan Banjarsari, namun keduanya tingkat disparitas wilayahnya tinggi.
3. WP. SELATAN, PDRB perkapita ratarata berkisar 8,85 juta rupiah (diatas angka Kabupaten) dengan laju pertumbuhan 4,32% (dibawah angka Kabupaten). Dengan demikian WP ini berada pada kuadran III (kinerja sedang), meskipun ada 2 kecamatan yang berada pada kuadran IV (kinerja terendah). Bila mempertimbangkan prosentase desa tertinggalnya maka dapat disimpulkan tingkat disparitas WP ini sedang hingga tinggi. WP. Selatan memiliki 2 Kecamatan dengan status pengembangan wilayah yang baik yaitu Parigi dan Sidamulih. Dengan melihat kinerja ekonomi serta tingkat disparitas wilayah pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Ciamis, maka untuk menyiasati keterbatasan dana serta dalam rangka mencapai sasaran untuk mensejahteraan masyarakat perdesaan maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis pengembangan wilayah yang sesuai
KABUPATEN CILACAP ADMINISTRASI WILAYAH
Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.142,59 km² atau sekitar 6,6% dari total wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di bagian utara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar (Jawa Barat) di sebelah Barat. Kabupaten Cilacap terbentang dengan kondisi lanskap yang cukup beragam, mulai dari pegunungan di bagian utara hingga muara dan pesisir pantai di bagian selatan. Bagian utara adalah daerah perbukitan yang merupakan lanjutan dari rangkaian pegunungan Bogor di Jawa Barat, dengan puncaknya Gunung Pojoktiga (1.347 meter), sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah. Kawasan hutan menutupi lahan Kabupaten Cilacap bagian utara, timur, dan selatan. Di sebelah selatan terdapat pulau Nusa Kambangan, yang memiliki Cagar Alam Nusa Kambangan.
Di bagian barat daya terdapat sebuah inlet yang dikenal dengan Segara Anakan, yang saat ini semakin mengalami pendangkalan. Ibukota kabupaten Cilacap berada di tepi pantai Samudra Hindia, dan wilayahnya juga meliputi bagian timur pulau Nusa Kambangan. Kabupaten Cilacap terdiri atas 24 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Desa-desa yang berjumlah 269 desa tersebar di 21 kecamatan, sedangkan 15 kelurahan ada di 3 kecamatan eks kota administrative Cilacap yang juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kecamatankecamatan tersebut adalah Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Gandrungmangu, Kedungreja, Patimuan, Cipari, Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, Adipala, Binangun, Nusawungu, Kampung Laut, Cilacap Utara, Cilacap Tengah dan Cilacap Selatan. Ibukota Kabupaten Cilacap adalah Cilacap, yang terdiri atas kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap Selatan. Cilacap dulunya merupakan Kota Administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif sehingga Kota Administratif Cilacap kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Cilacap. Di antara kota-kota kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Cilacap adalah: Majenang, Karangpucung, Sampang, Sidareja, dan Kroya. Majenang menjadi pusat pertumbuhan kabupaten Cilacap di bagian Barat sedangkan Kroya dan Sampang menjadi pusat pertumbuhan di Bagian Timur.
FISIK WILAYAH KABUPATEN CILACAP
Segara Anakan di bagian selatan Kabupaten Cilacap pada awalnya merupakan muara dari banyak sungai di kabupaten Cilacap. Namun lama kelamaan terjadi sedimentasi muara yang mencapai 1 juta m 3 sehingga menjadi suatu dataran yang rendah. Di wilayah selatan ini, ada sungai-sungai yang pada awalnya bisa dilayari sehingga menghubungkan bagian barat dan timur dari Kabupaten Cilacap, misalnya dari kota Cilacap hingga ke pulau Nusa Kambangan. Namun karena tingginya sedimentasi, maka perahu penumpang yang dulu melayari kawasan ini sekarang sudah tidak bisa berlayar lagi karena air yang semakin dangkal. Pemda setempat pernah bekerjasama dengan BPPT untuk membuat perahu yang dapat berlayar di air yang dangkal, namun masih belum berhasil karena alur yang dilayari semakin dangkal. Dengan kondisi bentang alam dengan ketinggian antara 6-198 meter di atas permukaan laut, maka beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap sering dilanda banjir dan tanah longsor, terutama pada musim penghujan. Banjir dan tanah longsor ini menerjang permukiman serta persawahan penduduk. Kecamatan Majenang, Cimanggu, Cipari, dan Wanareja merupakan daerah yang dilanda bencana paling parah seperti yang terjadi pada awal Februari yang lalu. Banjir bandang terjadi di Mulyadadi, Pahonjean, dan Mulyasari. Sementara itu, longsor terjadi di Kecamatan Cimanggu, Karangpucung, dan Dayeuhluhur. Di Kecamatan Cimanggu, longsor terjadi di sejumlah desa di antaranya Kutabima dan Negarajati.
Di Desa Bingkeng, Pamulihan, dan Sidamulya longsor menerjang puluhan rumah warga dan jalan-jalan di desa setempat sehingga mereka sempat terisolasi. Di wilayah timur, sejumlah desa di Kecamatan Kroya juga terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Ketinggian air yang paling tinggi terjadi di Desa Gentasari dan Sikampuh yang mencapai 40 centimeter. Akibat banjir, kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 4 Kroya terhenti dan puluhan hektar sawah sehingga sebagian tanaman padi puso dan lainnya terancam mati. Seharusnya seminggu lagi warga bisa memetiknya, kini mereka terpaksa memanennya lebih awal.
TRANSPORTASI WILAYAH KABUPATEN CILACAP
Kabupaten Cilacap memiliki sarana transportasi yang cukup lengkap, karena infrastruktur jalannya meliputi jalan darat (kereta api dan mobil/motor), laut (kapal), dan udara (pesawat terbang). Kabupaten Cilacap dilalui jalan Negara Jalur jalan Cilacap-Wangon via Jeruklegi juga mengalami kerusakan. Jalur kereta api juga melintasi wilayah kabupaten ini. Stasiun Kroya adalah stasiun yang terbesar di Kabupaten Cilacap. Di sini bertemu dua jalur kereta, dari Bandung dan dari Cirebon, menuju Yogyakarta/Surabaya Gubeng. Di samping melayani transportasi penumpang, jalur kereta api ini juga melayani pergerakan barang baik itu semen, pupuk, BBM, dan produk industri lainnya.
Cilacap memiliki sebuah lapangan terbang perintis Tunggul Wulung yang dapat didarati oleh pesawat jenis CN-235. Dalam rencananya, bandara ini akan dijadikan bandara komersial. Sementara ini, Merpati Nusantara Airlines melayani rute penerbangan Cilacap--Jakarta--Cilacap 7 kali dalam seminggu. Selain itu, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) merupakan pelabuhan terbesar di pantai selatan Pulau Jawa. Selain PPSC, terdapat 13 tempat pelelangan ikan di Cilacap. Pelabuhan Tanjung Intan adalah pelabuhan ekspor-impor terutama untuk komoditas pertanian. Beberapa perusahaan besar pun memiliki pelabuhan khusus tersendiri, seperti Pelabuhan Minyak Pertamina UP IV, pelabuhan milik PT Holcim, dll.
KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN CILACAP
Pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Cilacap. Sektor pertanian yang memegang peranan yang cukup strategis berupa bahan tanaman pangan yang meliputi: padi sawah, padi gogo, jagung, ketela rambat dan kedelai. Subsektor perikanan pun digeluti sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir pantai selatan wilayah ini. Jumlah nelayan laut sekitar 33.000 orang dengan luas sebaran tangkapan mencapai 5.200 km2. Armada penangkapan ikan mencapai 4.538 armada berbagai jenis, dengan dukungan prasarana berupa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berkapasitas 250 kapal, 7 unit dermaga, 11 TPI, 2 unit depot BBM, 4 unit galangan kapal, 5 unit pabrik es lintas selatan Pulau Jawa, yakni jalur BandungYogyakarta- Surabaya. Jalur Lintas Selatan (JLS) yang melintasi propinsi Jawa Tengah mencapai panjang 220 km. Sekitar 46% diantaranya berada di wilayah Kabupaten Cilacap. Saat ini, Pemda kabupaten cilacap telah membebaskan 15 km lahan untuk pembangunan JLS ini, namun baru 1,75 km yang sudah direalisasikan menjadi jalan. Kendala yang dihadapi oleh Pemda adalah pembiayaan pembangunan jalan ini berasal dari pemerintah pusat, yang hingga saat ini masih belum jelas secara keseluruhan. Dengan begitu, Pemda belum dapat
membebaskan lahan lainnya bila belum jelas kapan realisasi pembangunannya. Kondisi ini dapat menimbulkan calo-calo tanah dan meningkatnya harga tanah yang harus dibebaskan oleh
Pemda nantinya. Transportasi angkutan darat dilayani oleh Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa. Total Panjang Jalan di Kabupaten Cilacap lebih dari 2.000 km. Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagian besar dalam kondisi cukup baik dan baik. Di beberapa bagian ruas jalan nasional mengalami kerusakan ringan, sedang, sampai kerusakan berat, terutama jalan dari Kesugihan menuju Kota Cilacap. berkapasitas 236 ton, dan 7 unit cold storage berkapasitas 75 ton.
Sistem penangkapan ikan oleh nelayan Cilaca belum ada yang mencapai lepas pantai ZEE. Oleh karena itu, dibutuhkan fasilitas/alat tangkap ikan yang digunakan untuk mencapai Zone tersebut, baik armada kapalnya maupun alat deteksi ikan / alat penginderaan ikan jarak jauh. Potensi perikanan laut yang begitu besar masih belum banyak tersentuh dan digali. Budidaya perikanan pun masih memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti budidaya rumput laut di utara pulau Nusa Kambangan dan budi daya kerapu karamba di bagian selatannya.
Perikanan darat pun memiliki potensi untuk pengembangan lahan tambak dan budi daya perikanan darat yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kota Cilacap adalah satu dari tiga kawasan industri utama di Jawa Tengah (selain Semarang dan Surakarta). Dengan digalakkannya investasi, diharapkan banyak investor yang berkeinginan untuk menanamkan
modal di Cilacap. Infrastruktur yang ada diharapkan lebih dapat ditingkatkan untuk mendukung program investasi tersebut. Di samping itu di Kota Cilacap sendiri telah tersedia Kawasan Industri yang terletak di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah. Di kawasan ini masih tersedia lahan yang dapat dikembangkan untuk industri. Beberapa kawasan juga telah disiapkan untuk pengembangan Kawasan Industri Baru seperti di Desa Bunton Kec. Adipala dan di Desa Karangkandri Kec.Kesugihan. Beberapa sentra industri kecil seperti sabutret yang ada di Wanareja, dapat industri. Disamping itu terdapat beberapa industri pupuk kantong, biji coklat, dan olahan karet, tepung terigu, benang tenun, penggergajian kayu, dan pasir besi. Menurut penelitian yang pernah dilakukan, industri di Cilacap banyak yang bersifat footloose, sehingga kurang memberikan dampak yang berarti bagi kesejahteraan penduduk di Kabupaten Cilacap sendiri. Di kabupaten Cilacap pun terdapat beberapa industri besar. Industri besar yang ada di Kota Cilacap ini tidak berpengaruh langsung pada perkembangan desa-desa sekitar. Bahkan pabrik semen Holcim memiliki kawasan pertambangan ekslusif yang berada di pula Nusa Kambangan, yang tidak dapat diintervensi oleh Pemda setempat. Industri-industri besar yang terdapat di Kabupaten Cilacap adalah:
1. Pertamina Unit Pengolahan IV 2. Pabrik Semen HOLCIM 3. Pabrik Tepung Panganmas Inti Persada 4. PLTU Karangkandri 5. Pengolahan Ikan PT Juifa Internasional
Pekerja migran dari kabupaten Cilacap juga menyumbangkan banyak devisa, terutama karena kiriman uang mereka (remitan) ke daerah asal. Buruh migrant tersebut berasal dari seluruh kecamatan yang ada. Untuk saat ini kencenderungan buruh migran menuju ke Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Taiwan. Apabila dicermati, remitan dan devisa dari buruh migran tersebut (TKI/TKW) merupakan potensi ekonomi yang besar. Sebenarnya, pemerintah daerah perlu mempersiapkan sumberdaya yang memadai agar pekerja migran dari Cilacap lebih banyak mengisi sektor formal di luar negeri. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa remitan yang dikirimkan merupakan salah satu penggerak perekonomian di sebagian wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk kecamatan Dayeuhluhur dan Wanareja, kecenderungan migrasi tenaga kerja masih mengarah di kota-kota besar di Jawa Barat dan Jakarta (migrasi internal). Terutama untuk tenaga kerja lakilaki berangkat pada saat di desa sedang tidak ada pekerjaan di sector pertanian. Buruh migran tersebut seringkali hanya menjadi buruh migran musiman.
PERMASALAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN CILACAP
Menurut Bapak Hamzah (Bappeda Kabupaten Cilacap), desa-desa yang ada di Kabupaten Cilacap relatif hamper sama tingkat perkembangannya. Tidak ada desa yang terlihat sangat maju/berkembang atau pun tertinggal. Namun dapat dikatakan bahwa desa-desa di bagian timur kabupaten Cilacap relatif lebih mudah berkembang dibandingkan desa-desa yang berada di sekitar Kampung Laut karena kondisi alamnya. Namun di bagian timur Kabupaten Cilacap ini terdapat permasalahan yang terkait dengan status tanah yang dimanfaatkan penggunaannya oleh masyarakat setempat. Status tanah yang bermasalah adalah tanah yang diklaim sebagai milik TNI-AD. Masyarakat yang memanfaatkan wilayah tersebut untuk bertani atau pun tinggal harus meminta izin dari TNI untuk pemanfaatannya.
Dengan begitu rencana pengembangan wilayah ini sebagai kawasan wisata bahari oleh pemda setempat tidak dapat terlaksana karena Pemda tidak memiliki wewenang untuk pengendaliannya. Daerah sebelah barat sekitar kampung Laut yang dapat dikatakan lebih tertinggal dibanding wilayah lainnya, dikarenakan kultur setempat yang keras. Dengan kultur itu, kegiatan konservasi yang sudah lama dilakukan tidak berhasil karena hanya diambil kayunya tanpa menggantinya kembali. Perubahan yang dilakukan untuk daerah tersebut mau diterima asal membawa keuntungan pribadi. Misalnya kegiatan pengerukan laguna yang dilakukan oleh pemda. Pada saat kapal pengeruk beroperasi, kapal tersebut diduduki oleh masyarakat setempat, padahal pengerukan itu untuk membantu pemulihan kawasan. Kalau dilihat dari pendanaan APBD atau pun APBN yang dialokasikan, penganggaran perpenduduk untuk wilayah pesisir selatan lebih besar disbanding untuk wilayah utara Kabupaten Cilacap, dimana penganggaran untuk 1000 penduduk di utara sama dengan untuk 100 penduduk di bagian selatan.
Konflik pertanian pun terjadi di kawasan hutan dibagian utara Kabupaten Cilacap. Masyarakat merasa sudah lama mendiami dan mengelola sawah dan permukiman di kawasan tersebut. Bahkan ada satu desa yang seluruh wilayahnya berada di kawasan perhutani. Wilayah utara Kabupaten Cilacap diarahkan untuk pengembangan pertanian, sehingga di Kecamatan Majenang terdapat Agropolitan sebagai pusat pengembangan pertanian. Berbagai infrastruktur pendukung telah dibangun, termasuk akses jalan dan fasilitas pertanian lainnya. Kota Cilacap yang merupakan salah satu PKN di bagian selatan pulau Jawa berkembang karena adanya industri besar seperti Pertamina. Bila dilihat PDRB Kabupaten Cilacap dengan migas, maka nilainya bisa sangat tinggi, namun bila PDRB dilihat tanpa migas, maka nilainya menjadi sangat rendah. Dengan begitu, Kabupaten Cilacap dikenal pula sebagai wilayah yang memiliki PDRB tinggi namun masih banyak memiliki masyarakat miskin. Selain itu, Pelabuhan Cilacap pada awalnya
lebih dikenal disbanding pelabuhan Semarang di Jawa Tengah. Pada sekitar tahun 80-an, berbagai komoditas keluar dari pelabuhan Cilacap. Namun saat ini, semakin sedikit komoditas yang masuk dan keluar dari pelabuhan Cilacap. Ini menjadi tantangan terdiri bagi Pemda Kabupaten Cilacap dalam pengembangan dan pembangunan wilayahnya.
PARA PIONER PELAKU EKONOMI PERDESAAN DI KABUPATEN CIAMIS DAN CILACAP
Berkembangnya ekonomi perdesaan di Kabupaten
Ciamis
adalah
sebuah
keniscayaan yang dapat diwujudkan melalui kerja keras dan keuletan dari pribadi-pribadi
sederhana
yang
merelakan diri untuk menjadi contoh atau pionir bagi pelaksanaan kebijakan bantuan Pemda yang ditujukan untuk kemajuan desanya.
ekonomi Tentu
saja
keluarga
dan
keberpihakan
Pemda Kabupaten Ciamis melalui bantuan untuk diversifikasi usaha bagi masyarakat perdesaan seperti Ibu Yayah, Pak Bebeng, Pak Ujang, Pak Ade serta warga desa lainnya merupakan langkah strategis yang akan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Ibu Yayah, peternak sapi potong. Ibu Yayah dan suaminya serta 3 orang anaknya tinggal di Desa Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang. Dulu, untuk menghidupi keluarganya, mereka hanya mengandalkan penghasilan sebagai buruh tani, namun saat ini disamping bertani mereka memiliki 13 ekor (8 induk dan 5 anak) sapi jenis limosin. Sapi jenis ini adalah bibit terbaik yang punya nilai jual tinggi.
Untuk sapi anak umur 4 bulan harganya mencapai 5 juta per ekor. Dengan memiliki sapi-sapi ini sekarang mereka punya tabungan, karena untuk kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi dari penghasilan bertani. Ibu Yayah adalah contoh dari pribadi yang memiliki tekad untuk meraih masa kesabaran, karena apa yang dinikmatinya saat ini adalah hasil dari usaha selama 11 tahun. Apa yang dicapai oleh Ibu Yayah saat ini diawali dari bantuan Pemda Kabupaten Ciamis berupa satu ekor bibit sapi betina induk beserta pendampingan teknis pemeliharaan oleh tim penyuluh lapangan.
Berkat ketekunan dan kerjasama yang baik, maka sekarang Ibu Yayah telah menjadi peternak mandiri dan dapat membantu warga desa lainnya yang baru mulai usaha ternak sapi potong. Bapak dan Ibu Bebeng, perajin gula merah. Pak Bebeng dan istrinya memiliki anak 3 orang yang
semuanya sudah berumahtangga. Mereka dikaruniahi 6 orang cucu yang semuanya tinggal dalam beberapa rumah yang berdekatan di Desa Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang. Ketika ditanya sejak kapan mereka membuat gula merah, Pak Bebeng mengatakan sejak kecil dia sudah melihat orangtuanya membuat gula merah. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku gula merah maka setiap hari Pak Bebeng memanjat 36 batang pohon kelapa untuk menyadap nira. Lahan dan pohon kelapa ini bukan milik Pak Bebeng tapi barang sewaan. Nira hasil sadapan kemudian diolah menjadi gula merah oleh istri Pak bebeng dibantu anak dan cucunya. Dalam satu hari mereka bisa menghasilkan sekitar 15 kg, yang dijual kepada pengepul dengan harga 7.000 rupiah per kilogram. Hasil produksi ini sepertinya cukup menjajikan, namun ternyata keuntungan bersih setelah dikurangi biaya sewa lahan, pohon kelapa dan kayu bakar
Bapak H Karsono, pengrajin sebutret
Perjalanan tim redaksi ke arah barat di wilayah selatan pulau jawa sampai pada hamparan perkebunan karet milik Perhutani dan masyarakat di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Masuk jauh menelusuri hamparan kebun yang masih produktif, sampailah tim redaksi ke suatu kawasan permukiman dimana terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) An-Nur pimpinan bapak H. Karsono yang menerima tim redaksi dengan tangan terbuka. PKBM ini dikenal dengan aktivitas anggotanya dalam mengembangkan kerajinan dari sebutret (serat sabut kelapa keriting berkaret alam). Di desanya, bapak H Karsono dikenal sebagai tokoh masyarakat yang memiliki perhatian pada pembangunan desanya. Pondok pesantren untuk siswa setingkat SMP yang berdiri di dekat rumah beliau selalu ramai dengan anak-anak yang belajar dan berkarya dalam memanfaatkan hasil alam desanya.
Dengan pengetahuan dan kemauan yang dimiliki oleh Bapak H Karsono, beliau mempelopori pemanfaatan serat sabut kelapa yang banyak dihasilkan di sekitarnya dengan karet alam yang yang selama ini menjadi sumber penghasilan penduduk. Produk ini sebenarnya adalah produk mediator yang dapat dibuat menjadi berbagai macam produk olahan jadi sehingga dapat langsung dimanfaatkan, seperti menjadi matras, kasur, pot tanaman, dan lain-lain. Salah satu alas an Bapak H Karsono mengembangkan kerajinan ini adalah untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desanya. Pengolahan bahan baku karet alam dengan sabut kelapa yang mudah diperoleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Apalagi produk ini memiliki pasar ekspor yang cukup luas. Proses pengolahan dimulai dari pengeringan, pengeritingan, dan pencetakan sabut kelapa, serta penyemprotan dan perekatan bahan dengan kompon (hasil olahan lebih lanjut dari lateks), hingga pembentukan produk jadi seperti bahan jok mobil, matras, bantal kursi, kasur, pot tanaman dan sebagainya. Teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana. Pengolahan kerajinan ini membutuhkan mesin teknologi tepat guna dan juga tetap membutuhkan tenaga manusia untuk mengurai kembali sabut kelapa yang telah dikeriting. Menurut Bapak H Karsono, proses ini belum dapat digantikan dengan mesin, sehingga akan dapat menyerap tenaga kerja perdesaan. Hingga saat ini, permintaan akan produk dari sebutret cukup besar, bahkan belum dapat dipenuhi oleh pengrajin yang dibina oleh Bapak H Karsono. Permintaan ekspor minimal 150 meter kubik per bulan, sedangkan kapasitas satu unit usaha yang ada hanya mampu 50 meter kubik per bulan. Untuk itu perlu dikembangkan unit-unit usaha masyarakat yang lebih luas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar yang prospektif.
Pada akhirnya dengan adanya kebijakan Pemda Kabupaten Ciamis untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi diversifikasi usaha masyarakatnya yang tinggal di perdesaan maka harapan untuk mengentaskan desa tertinggal serta mempersempit disparitas wilayah dapat dicapai. yang akan mewarnai masa depan dan menggapai VISI Kabupaten Ciamis yaitu Terdepan Dalam Agribisnis Dengan berlandaskan Iman dan Taqwa nilai rupiah yang diterima Pak Bebeng dan keluarganya tidak mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari bagi 11 jiwa. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa yang serupa dengan kondisi Pak Bebeng, maka setahun yang lalu Pemda Kabupaten Ciamis memberikan bantuan satu ekor bibit sapi betina induk. Jadi saat ini keluarga Pak Bebeng memiliki peluang seperti Ibu Yayah.
Pembangunan UPTD Terminal Agribisnis Parigi , Desa parigi, Kecamatan Cijulang.
Hingga saat ini struktur distribusi prosentase PDRB berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Ciamis didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 32%. Dengan dasar inilah maka Pemda Kabupaten Ciamis merasa perlu untuk menjadikan pembangunan terminal
agribisnis
terpadu
sebagai
prioritas
utama
dalam
memfasilitasi kelancaran kegiatan industri dan bisnis dalam bidang pertanian agar dapat dilakukan pada satu lokasi. Kegiatan agribisnis yang telah berkembang baik disini adalah industri pengolahan kelapa dari industri hulu sampai hilir. Mata rantai industri pengolahan kelapa ini cukup panjang, dengan demikian diharapkan membawa manfaat dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar. Beberapa warga desa Parigi yang terlibat dalam aktivitas industri kelapa antara lain Bapak Ujang, perajin kopra yang mampu menghasilkan 5 ton perbulan, Bapak Ade bersama istrinya yang mengolah air kelapa menjadi bahan makanan nata de coco, dan ibuibu yang menjadi pengrajin sapu lidi. Disamping mereka ini masih banyak warga desa yang terkait dengan industri hilir kelapa seperti pembuatan arang dari batok kelapa atau pengolahan sabut kelapa menjadi bahan pengisi jok kursi.
