41f':..• UJIAN
TERBUKATri
Jurn'at, 7 Maret 2014
.;:;§1j..• ;
Atmojo 1
KATAPENGANTAR PP 6/2007 telah mengamanahkan transformasi lembaga Balai/Balai Besar Taman Nasional (TN) menjadi KPHK. Meskipun demikian, Balai TNAP yang ditetapkan menjadi KPHK masih menggunakan konstruksi kelembagaan TN dengan masih digunakannya Permenhut No.P.03/Menhut-If/2007 tanggal I Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dalam pengelolaan KPHK. Penelitian ini mengisi ruang transformasi kelembagaan Balai TNAP menjadi KPHK tersebut. Lembaga KPHK yang murnpuni mengusung norma-norma good forestry governance (GFG) sebagai doktrin lembaga. Manifestasi GFG dipengaruhi oleh kompetensi individu (SDM). SDM ini akan dibentuk oleh peran kepernirnpinan transformasional, disain organisasi organik dan program dana yang mernadai. Lembaga KPHK akan melakukan relasi dengan multi stakeholder pada tataran kernitraan dengan fokus relasi yang berbeda antar masing-masing stakeholder dengan KPHK. Penelitian ini mernang mengambil kasus di BTNAP, namun gagasan dan kerangka implementasi di dalamnya diharapkan dapat mengilharni konstruksi KPHK di tempat lain. Materi ini merupakan ringkasan untuk mernberikan garnbaran seluruh isi disertasi kepada para undangan dalam ujian terbuka. Ucapan terima kasih kepada para dewan penguji dan para undangan yang telah menghadiri ujian terbuka untuk menyelesaikan studi dalam program doktoral ilrnu kehutanan. juga atas segenap bantuan dari ternan-ternan dalarn menyukseskan-acara hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalarn penulisan materi dan penyelenggaraan acara ujian terbuka hari ini. Semoga segala kekurangan bisa tertutupi oleh manfaat yang bisa kita rasakan. Semoga acara hari ini memberikan keberkahan kepada kita sernua dan selamat membaca! Yogyakarta,
7 Maret 2014
Tri Atmojo
8erbohogloloh
dengon IImu
UJIAN
TERBUKATri
Jum'at, 7 Maret 2014
Atmojo
I DAFTARISI
I.
PENDAHULUAN
Il.
METODE
i
PENELITIAN
HI. VARJABEL-VARJABEL
iii PEMBANGUNAN
LEMBAGA
KPHK Dl
BALAI TNAP IV. RELASI
iv
STAKEHOLDER
vii
4.1 Prioritas Peran Relasi Stakeholder
vii
4.2 Prioritas Prinsip GFG
vii
4.3 Prioritas Aktivitas V.
KONSTRUKSI
viii
KELEMBAGAAN
5.1 Reorganisasi 5.2 Penerapan
Struktural
KPHK ALAS PURWO
Lembaga
ix
Konsep Governance
xiv
5.3 Indikator Keberhasilan
Kelembagaan
5.4 Konstruksi
Peraturan
Kebutuhan
xvi
Pelaksanaan
xviii
VI. REKOMENDASI. DAFTAR
ix
xvix
PUSTAKA
xx
~
~
Berbohogioloh
dengon IImu
UJIAN
TERBUKATri
Atmojo
Jurn'at, 7 Maret 2014
Ii
I. PENDAHULUAN Pengelolaan Taman Nasional (TN) sejak dideklarasikan pada tahun 1980 .mengalami banyak pcrmasalahan di berbagai simpul yang menyebabkan kerusakan sumber daya hutan. Salah satu upaya perbaikan pengurusan TN terdapat dalam PenyusunanRencana Pengelolaan
PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Hutan, Serta Pernanfaatan Hutanyaitu
transformasi organisasi TN menjadi Kesatuan Pengelolaan. Hutan Konservasi (KPHK). Salah satuTN yang ditetapkan Kemenhut menjadi KPHK yaitu TN Alas Purwo (TNAP). Konstruksi kelembagaan KPHK belum dibentuk oleh Kementerian Kehutanan dan saat ini masih menggunakan Permenhut No.P.03/Menhut-IIJ2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Kelembagaan pengurusan hutan seharusnya mencirikan kepemerintahan yang baik di bidang kehutanan (good forestry governance selanjutnya disebut GFG). Konsep kelembagaan baru diharapkan merubah paradigma administrasi klasik yang tidak hanya berorientasi pada sistem dan prosedur melainkan juga berorientasi pada hasil (output dan outcome). Oleh karenanya, kajian ini menarik untuk mendapatkan
penjelasan iebih jauh mengenai bagaimana
transformasi kelembagaan TNAP menjadi KPHK. Berdasarkan pertanyaan penelitian terse but, tujuan penelitian ini adalah : (1) Mendapatkan data dan penjelasan tentang identifikasi variabelvariabel pembangunan lembaga dan stakeholder KPHK di Balai TNAP, (2) 'Meridapatkan data dan penjelasan mengenai pengaruh karakteristik individu,
kepemimpinan
transformasional
dan
organisasi terhadap sikap GFG, (3) Merumuskan
persepsi
tentang
disain
prioritas relasi stakeholder,
prinsip GFG dan aktivitas relasi Balai TNAP, dan (4) Membuat konstruksi , . disain kelembagaan Purwo,
dan kebutuhan
peraturan
pelaksanaan
KPHK
Alas
Penelitian trn diharapkan menjadi acuan akademis dalam pembentukan KPHK di Balai TNAP. Nilai kebaruanlnovelty penelitian ini terletak pada : (1) Obyek penelitian . adalah konstruksi adalah kuantitatif
adalah KPHK, (2) Kajian penelitian
kelembagaan, (3) Metode penelitian yang ?igunakan, dan kualitatif. Kerangka pemikiran penelitian ini
digambarkan dalam gambar 1.
4
.~
hutan dengan
pemanfaataanhuil .
.Kottflik
rendah
• Kom.petwi star
ma Sl-'atakat . dndikalipeiibku .buruk· staff lNAP .Daillpak-.;i$lta ba~ masylirakat sedilcit
(~
.Actual Conditton "
••
~
••
UJ'IAN ~ __ ~_~
•
._,_~._._-'
stahholderIN .:\!asPu:wo dengan pri!isjp.primip good jomtry govmtimc.
AC;M:~Ulc.&&X
v
indh·idu, J.:epemiolpinan ttansformasionaldan persepsi disairi organisa si dengansikapgood/omtry gOl'mlI11ic'(GFG)
" Pengaruhkaral-terisblt
1N.~
I
1-4
,
.
Purwo
IPHlC .:\!as
~-----~-------------------------------------. .
i '
:
:
I
I
I
t
: :
:
i
:
ke1embagaan: •
m~m
: Esnan(19S6);In.nc.e\>ich.tal(2007);~etasl : pnbadi. !
,
I I I
I I
I
,
:I
I
: :
i
: :
:I
:
:
I--'
I
:
: : :
rdentiIlkagvwbe1. variabe1pembanplUl lembaga KPHK diBalai
I
I-~-~---·-·-·---·~··-·-~·~·------------~--·--~
.
Oea/
.i!!
TERB·UKATTI:Atmoj.o . .Jurn'at, 1.f\.<1aret 201~__
Kesaluanpetlge10taan Huun KOfIsetVasi(KPliK)
Pmunglwf
-,
f
~w
Omlbar 1. Kmngka Pilcir Penelitian
jo3/Z{)08
PP6l.2007
Trcm:{ormasf
__ .~
UJIAN
TERBUKATri
Atrnojo
Jum'at, 7 Maret 2014
I iii
II. METODE PENELITIAN
dan
Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian rrn adalah
kelembagaan
kuantitatif konstruksi
baru dari model Balai TNAP menjadi KPHK Alas Purwo.
Oleh karena itu, unit analisis penelitian
ini adalah kelembagaan
Balai
TNAP. Penelitian dilakukan selama 6 bulan yaitu pada bulan November 2011 sid April 2012. Responden penelitian pada tujuan penelitian (I) dan (2) adalah individu-individu lernbaga Balai TNAP, sedangkan pad a tujuan penelitian (3) adalah responden perwakilan masing-masing stakeholder.
pakar yang didasarkan
pada
Paparan metode penelitian disajikan dalam bentuk gambar disain penelitian sebagai berikut • Bala; TNAP
Transformasi
Kclcmbazaan
KPIIK Alas Punvo
Regression Analysis I. 2, 3. ~. 5.
Disain Organisasi Kepemimpinan Sikap GFG Karakteristik Individu Program dan dana kegiatan
Disain Oruanisasi
ri Lf
Keperuimpinan ~T=ra=n=s~=o=rn=,a=si=o=na=1 ~ Karakteristik
(f
Individu
I. Kaitanyang memungkinkan 2. Kaitan fungsional Kaitan normatif 4 Kaitan tersebar
ri I L-f I
Prioritas
prinsi!> GFG relasi
Primil'"
rela,i Slakehnlrter
Prioritas aktiviras Analytical Hierarkln Process
Disain Kelernbagaan KPHK Alas Purwo
~ PERATURA I PELAKSANAAN Normative Analysis
Gambar 2. Metode Penelitian
tsertoroo.otot.
dengon IImu
TERBUKATri
UJIAN
Atmojo
Jum'at,7
III. VARIABEL-VARIABEL PEMBANGUNAN KPHK DI BALAI TNAP Bab ini menjelaskan penelitian penelitian 3.1
tujuan penelitian
Maret 2014
I iv
LEMBAGA
pertama dan kedua. Tujuan
pertama dijelaskan dalam Subbab kedua dijelaskan pada Subbab 2,2,
2.1, sedangkan
tujuan
Deskripsi Variabel-Variabel Pembangunan Lembaga Hasil pengukuran variabel-variabel pembangunan lembaga
berikut: I,Uji validitas dan reliabilitas. Item-item kuesioner yang dipergunakan setelah uji validitas adalah : 10 item Desain Organisasi (DO), 29 item (sikap
GFG),
39 item Kepemimpinan
item Karakteristik
Individu
Transformasional
(KI). Seluruh variabel
(KT), dan 35
adalah reliabel karena
mempunyai nilai Cronbach 's Alpha >0,6. 2. Hasil uji univariat diilustrasikan dalam garnbar 1.
-'.
~-.:,.~-,,---.
DO
KI
Garnbar Garnbar
I. menyatakan
yang diukur pembangunan dipergunakan oleh
variabel
I. I1ustrasi Hasil Analisis bahwa seluruh
variabel
Univariat pembangunan
lembaga
tidak berada pada kategori yang terbaik. Sernua variabel lembaga mempunyai ruang perbaikan yang dapat untuk konstruksi lembaga KPHK. Posisi terbaik dimiliki karakteristik
individu,
sedangkan
sikap
Berbahagialah
GFG
dan
dengan flmu
UJIAN
TERBUKATri
Atrnojo
I
Jumat, 7 Maret 2014
v
kepemimpinan transformasional masih memerlukan tindakan-tindakan manajemen dalam upaya peningkatan kualitas kepemimpinan. Disain organisasi masih memerlukan pendalaman apakah nantinya akan diarahkan rnenuju struktur organik yang memberikan porsi besar pada fleksibilitas ataukah struktur rnekanistik yang menonjolkan sentralisasi dan formalisasi.
Variabel
biaya pengelolaan BTNAP
2009,
program
dan pendanaan
per Ha (Rp. 133.237/Ha/Tahun 20 I0, dan 20 II))
masih
kawasan konservasi di negara-negara 3.2 Tnteraksi Antar Variabel. Hipotesis Ho:
Ha
penelitian
yang digunakan
Karakteristik Tndividu Persepsi tentang Disain Sikap GFG. Karakteristik lndividu Persepsi tentang Disain GFG. Interaksi
berikut : I. Uji determinasi.
antar
biaya
pengelolaan
ASEAN dan negara-negara
maju.
adalah:
(KI), Kepemimpinan Transformasional (KT), Organisasi (~O) Berpengaruh Terhadap Sikap
digambarkan
adjusted
sebesar ini biasa terjadi psikologi organisasi.
di bawah
analisa
dari LAKIP
(KT), Kepemimpinan Transformasional (KT), Organisasi (~O) Tidak Berpengaruh Terhadap
variabel
Nilai
berdasarkan (diolah
dalam
/
adalah
dalarn
hasil
0,377.
Nilai
penelitian-penelitian
uji regresi adjusted displin
/
ilmu
2. Uji F. Nilai F hitung sebesar 17,535 dengan probabilitas 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan KI, KT dan DO berpengaruh terhadap
Sikap GFG.
3. Uji t. Hasil uji t menyatakan bahwa variabel KI signifikan terhadap Sikap GFG dilihat dari probabilitas
berpengaruh signifikansi
sebesar 0,00 «0,05). Variabel KT (probabilitas 0,183 (>0,05)) dan DO (probabilitas 0,642 (>0,05)) ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap Sikap GFG. Indikasi penyebab KT dan DO tidak berpengaruh terhadap Sikap GFG adalah : (a) Dimensi-dirnensi GFG dibatasi oleh sistem kebijakan. Kebijakan ini tidak dapat dirubah oleh
8erbohogioloh
dengon IImu
UJIAN
TERBUKATri Jum'at,
Atmojo 7 Maret
2014
I vi
kepemimpinan dan disain KBTN yang mempunyai kewenangan terbatas dan (b) Masih sedikit bukti empiris yang menunjukkan tingkat efek kepemimpinan
terhadap kinerja (Ivancevich
et al., 2007).
Akan tetapi, secara teoritis, organisasi tidak dapat berjalan kepernimpinari dan disain organisasi (Esman, 1986). 3.3
tanpa
lmplikasi Disain Lembaga KPHK Disain organisasi KPHK bertujuan untuk transformasi
organisasi
yang birokratis menuju ke organisasi modern yang ramah terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai GFG. Apabila disain organisasi ditujukan untuk peningkatan karakteristik yang
paling
KPHK
tepat adalah
dikonstruksikan
individu, maka pilihan bentuk organisasi
organisasi dalam
organik.
upaya
Model
kepemimpinan
pernbangunan
karakteristik
individu yang menyebabkan gaya kepemimpinan transformasional rnerupakan pilihan yang tepat. Variabel program dan dana lembaga juga dikonstruksikan untuk penguatan karakteristik individu. Hal bukan diartikan bahwa alokasi program dan dana semata-mata untuk peningkatan karakteristik individu, namun karakteristik individu menjadi prioritas.
SIKAP GFG
~ Kcpemimpinan Transformasional
--- u
~ Organisasi Or~~nis-~lIf::tntif
/
Karakteristik Inrtivirlu
Gambar 3. Relasi antar variabel pembangunan
lernbaga KPHK
Berbohogioloh
dengon IImu
UJIAN
TERBUKATri
Atmojo
Jum' at, 7 Maret 2014
1
vii
IV. RELASI STAKEHOLDER Uraian bab ini adalah penjelasan tujuan penelitian ketiga. 4.1
Prioritas Peran Relasi Stakeholder Hasil identifikasi stakeholder menggunakan konsep Esman (1986) adalah : (1) Kaitan enabling terdiri dari Kemenhut, (2) Kaitan fungsional Kehutanan Banyuwangi
terdiri dari masyarakat UGM,
(3) Kaitan
Selatan
sekitar hutan, swasta, dan Fakultas
normatif
dan Pemkab
terdiri
Banyuwangi,
dari Perhutani
KPH
(4) Kaitan tersebar
terdiri dari pengunjung Puri Giri Saloka, wisatawan, peneliti dan "wong lelono". Dalam konstruksi kelembagaan KPHK yang berbasiskan GFG, masing-masing stakeholder tersebut dilihat tingkat kepentingan dan perannya dalam pengelolaan TNAP. Hasil penelitian menyebutkan urutan bobot prioritas peran relasi stakeholder adalah : BTNAPmasyarakat (23%), BTNAP-Ditjen PHKA (20%), BTNAP-Pemkab (12%), BTNAP-pengunjung wisata (12%), BTNAP-UGM (11%), BTNAP-swasta (11%), BTNAP-Perhutani (10%). Hasil penilaian stakeholder menempatkan masyarakat sekitar hutan dan Kemenhut sebagai prioritas utarna. Dengan demikian, tanpa adanya partisipasi aktif kedua pihak kunci ini, dapat dipastikan kelembagaan GFG BTNAP tidak akan berjalan baik. 4.2.
Prioritas Prin.sip GFG Hasil perbandingan berpasangan
• menunjukkan
urutan
bobot
prioritas adalah prinsip kepastian hukum (25%), ekologi (23%), sosial ekonomi (14%) transparansi
(14%) partisipasi (12%) dan akuntabilitas
(12%). Dari paparan di atas, prinsip kepastian hukum dan ekologi adalah prioritas utama dan sebagai prasyarat terwujudnya relasi GFG BTNAP dengan multi stakeholder.
Penempatan
prinsip-prinsip
tersebut sesuai
dengan konsepsi Pasal 28H ayat (I) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menempatkan aspek lingkungan hidup sebagai norma hukum yang harus dipatuhi. Prinsip sosial ekonomi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dimaknai sebagai aspek-aspek penguatan organisasi dan
8erbohogioloh dengon Ifmu
UJIAN
TERBUKATri Jum'at.
menjadi suatu kesatuan menjadi governance. 4.3.
yang menyebabkan
peralihan
Atmojo 7 Maret
2014
I viii
dari goverment
Prioritas Aktivitas Prioritas aktivitas relasi stakeholder adalah sebagai berikut : -
Prio.-itas
Relasi Masyarakat
Kemenhut
BTNAP
Pemkab
dan Tata ruang
I
Penyuluhan
Program dana
II
Peman faatan
Sarpras
Pemberdayaan masyarakat
III
Pengamanan
Kebijakan
pariwisata
IV
Pemberdayaan
Pendapatan wisata
V
Penguatan kelembagaan
dengan \Visatawan
Pembangunan sarpras
FKT UGM
Swasta Pembinaan hutan
Riset
Pendapatan tiket Pelatihan SDM
Monev
Magang Pengamanan Ipraktek mhs Pemberdayaan Masyarakat
Prioritas-prioritas aktivitas ini akan menjadi bahan analisis fokus relasi KPHK dengan multistakeholder.
..
..
Berbahagialah
dengan IImu
UJIAN
TERBUKATri
Atmojo
Jum'at, 7 Maret 2014
V. KONSTRUKSI
KELEMBAGAAN
I ix
KPHK ALAS PURWO
Menggunakan hasil analisa Bab III dan Bab IV, uraian bab iru merupakan penjelasan tujuan penelitian ke empat yaitu membuat konstruksi kelembagaan KPHK Alas Purwo dan konstruksi peraturan pe!aksanaan. dilakukan
Transformasi melalui
: (a) reorganisasi
.konsep governance indikator
kelembagaan
dalam
keberhasilan
BTNAP
struktural
relasi lernbaga
menjadi
lembaga,
dengan
KPHK
(b) penerapan
stakehoder
dan
(c)
kelembagaan.
5.1
Reorganisasi Struktural Lembaga Tindakan ini dilakukan dengan perubahan disain organisasi rnekanistik BTNAP menjadi disain organisasi organik KPHK. Model
organik adalah disain organisasi yang menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dan pengembangan (1vancevich ct al., ~007). Struktur yang bertransforrnasi adalah struktur keseharian aktivitas BTNAP yaitu berdasarkan SK Kepala BTNAP Nornor SK.333/BTNAP-1.1/2011. Pekerjaan KPHK dikerjakan secara tim yang rnengutarnakan Pendelegasian
sinergitas potensi spesialisasi masing-masing individu. kewenangan dimulai dari Ditjen PHKA sebagai lernbaga
enabling kepada Kepala KPHK. Kepala KPHK (dibantu Kehutanan, Kepala Seksi Pel~gelolaan Usaha) turun tangan mengarahkan, pekerjaan secara
sampai
heterogen
ke tapak. dengan
Departernen-departernen
rnenempatkan
Kepala Teknis
Hutan (SPH) dan Kepala Tata memonitor dan rnengevaluasi teknis
resort pengelolaan
didisain
sebagai
inti
pekerjaan. Resort/unit khusus sebagai pengelola tapak akan didukung oleh teknis kehutanan (program, kernitraan, kajian, dan Sistern Informasi Pengelolaan
Kawasan
(SlLOKA))
dan tata usaha (keuangan,
personalia,
sarpras). Fungsi yang masih terpusat di Balai KPHK adalah perencanaan dan administrasi keproyekan dengan maksud agar petugas lapangan bekerja lebih fokus dan tidak terlibat detail dalarn rnekanisrne administrasi. Span of kontrol struktur KPHK organisasi tersebut disajikan dalarn Garnbar 4.
adalah
I : 3-6. Disain
Berbahagialah
dengan IImu
UJIAN
TERBUKATri
Atmojo
Jurnat, 7 Maret 2014
Keterancan
-
c=J
Unit Organisasi instruksi/supervisi
Unit kernitraan dan promosi
Ix
UnitSILOKA dan kajian SDA
Program & Anggaran
koordinasi
y
Masyarakat, Pernkab Banyuwangi, FKT UGM, Swasta, Perhutani KPH t Banyuwangi Selatan, LSM t
Garnbar 4. Disain Organisasi Garnbar koordinasi
4.
bermakna
organisasi.
Kepala
Model Organik bahwa
Kepala
KPHK
memiliki
KPHK Alas Purwo KPHK
adalah
hubungan
pusat instruksi
langsung ke Kepala SPH, Kepala Tata Usaha dan Kepala Teknis Kehutanan. Keempat unit tersebut mernpunyai hubungan instruksi dan supervisi langsung ke unit-unit/resort. Keempat unit juga dapat melakukan hubungan yang sifatnya garis koordinasi lingkaran dalam.
koordinasi yang ditunjukkan Masing-masing unit/resort
mempunyai
untuk
hubungan
koordinasi
mernudahkan
oleh juga
fleksibi Iitas
Berbahagialah
dengan IImu
UJIAN
TERBUKATri
Atmojo
Jum'at, 7 Maret 2014
I
xi
pekerjaan. Misalnya, petugas resort memerIukan informasi potensi kawasan untuk perencanaan program resort maka petugas dapat langsung dapat meminta informasi ke bidang teknis tanpa perIu meminta ijin supervisi yaitu Kepala SPH. Demikian juga model hubungan antar unit-unit yang berada dalam lingkaran luar. Jadi, sifat hubungan lebih bersifat cair. Petugas TN terutama diberi kewenangan
petugas di resort dan unit khusus
lebih luas dalam mengembangkan
kreativitas
dan
inovasi. Konsepsi "pengawasan melekat (waskat)" yang bersifat mekanistik digantikan oleh konsepsi belajar bersama antara atasan dengan bawahan. Posisi resort berada di lingkaran
luar dimaknai
bahwa prioritas
pekerjaan berada di tingkat resort/tapak. Tekanan keberhasilan pekerjaan beralih dari keberhasilan administrasi menjadi keberhasilan manfaat bagi masyarakat. Dengan pemberdayaan resort,
hasil dan dinamika
ekosistem dan perubahan-perubahan dimensi sosiokultural terpantau secara detail dan menjadi faktor penentu pengambilan kebijakan lapangan. Dengan demikian, maka pola pikir "thinking in the box" diharapkan didasarkan
dapat dikurangi kepatuhan yang
karena selama ini pola pikir tersebut berlebihan terhadap aspek administrasi
pengelolaan bukan berdasar pada ketepatan keputusan dengan dinamika kondisi di lapangan. ••
GFG secara "mandatory"
adalah doktrin lembaga
KPHK seperti disebutkan dalam PP No.6 tahun 2007. Hal Pertimbangan PP No.6 tahun 2007 menyebutkan bahwa pengelolaan hutan harus berdasar pad a good governance internalisasi
nilai-nilai
organisasi
dan kelestarian
hutan. Doktrin adalah
dalam setiap diri individu,
tersebut menjadi dasar pembentukan sikap individu. prinsip-prinsip GFG difokuskan sebagai berikut :
Doktrin
Pelaksanaan
a. Penegakan hukum dengan terlebih dahulu mendisain aturan-aturan pengelolaan KPHK yang mengutamakan
lokal
pelestarian ekologi.
Berbohogioloh
dengon J1mu
UJIAN
TER3UKATri JUI({.)t,
b. Penerapan pengawetan
20J -,
I xii
tiga pilar konservasi (per!indungan kawasan, prinsip sumber daya hutan dan prinsip pernanfaatan sumber daya
hutan secara lestari). c. Transparansi prograrndan lernbaga
Atmojo 7 t:bret
anggaran
dimulai
dari manajernen
internal
sarnpai ke multi stakeholder.
d. Perencanaan
program
pengelolaan
KPH secara
partisipatif
mulai
dari
level tapak sampai level Balai KPHK. e. Akuntabilitas stakeholder.
vertikal
kepada
Oitjen PHKA dan horizontal
kepada multi
Model kepernirnpinan yang diadopsi untuk kelembagaan KPHK Alas Purwo adalah kepemimpinan transformatif. Bass (1997) mengartikan The Four Components/I's (kepemimpinan transforrnasional) rnerupakan gaya menjanjikan perwujudan identifikasi
kepernimpinan diri terhadap
dinarnis pernirnpin
yang dan
perpaduan perwujudan kepentingan setiap personil dalaru mernberikan andi! untuk menentukan visi organisasi (Choli I, 20 I 1:72-73). Kepala KPHK yang berkarakter untuk pernberdayaan (empowermenti adalah
transformatif akan menggunakan pengaruhnya (empowerment) karyawan. Pernberdayaan mendorong dan/atau mernbanru individu-
individu dan kelompok untuk rnernbuat keputusan yang rnernpengaruhi lingkungan kerja rnereka ~Ivancevich et aI., 2007). Seorang pemimpin berani rnelakukan terobosan dengan mernbengkokkan aturan (bending the rules) derni pencapaian terse but dapat diperkenankan dalarn perilaku tetapi KPHK penunjukan
tujuan organisasi (Aneok, 2012). Hal apabila tindakan tersebut rnasih termasuk
politik yang mernenuhi kriteria yang dianggap etis. Akan tidak dapat mernilih sendiri pernirnpinnya karena
Kepala
KPHK
yaitu Ditjen PHKA. lebih mernungkinkan
merupakan
kewenangan
iernbaga
Situasi kerja transforrnatif ini merupakan substitusi transforrnati fapabila kebetulan Kepala KPHK bukanlah rnernpunyai
kornpetensi
enabling
Pernbenahan karakteristik individu secara teoritis bagi langgengnya sistern kerja yang transforrnati f. kepernimpinan seseorang yang
trans forrnati f ti nggi.
Beroobotnotat. dengan
IImu
UJIAN
TERBUKATri
Atmojo
Jurn'at, 7 Maret 2014
I xiii
Karakteristik individu dipilih menjadi konsep peningkatan kualitas SDM. Bagis (2004) mendefinisikan karakteristik individu sebagai potensi insani yang masih "tertanam" pada diri setiap individu dan siap untuk dimunculkan (Bararatun, 2009:22). Input SDM KPHK Alas Purwo diproyeksikan mempunyai kualitas karakteristik individu yang
mumpuni.
Secara
teoritis,
karakteristik
individu
SDM KPHK
masih dapat ditingkatkan menuju kategori terbaik yang dimaknai sebagai peningkatan yaitu:
kualitas
a. tindakan-tindakan individu
individu
dalam organisasi
dalam memperbaiki
(semangat
belajar
inovatif,
tiap-tiap
dalam dua tindakan dimensi
rasa kompeten,
karakteristik
motivasi
semangat kerjasama, wawasan aspiratif dan wawasan etikal) b. tindakan-tindakan pembangunan kualitas manusia dalam
kerja, dimensi
administrasi negara (kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kekuasaan dan wewenang, kelangsungan untuk berkembang, dan kesadaran akan interdependensi). Program dimaknai sebagai aktivitas-aktivitas teknis kehutanan yang meliputi: (a) perencanaan, (b) perlindungan, (c) pengawetan, (d) pemanfaatan, dan (e) evaluasi kesesuaian fungsi. Sumber utama pendanaan
KPHK adalah
Pemerintah
karena kawasan KPHK adalah
hutan kons~rvasi. Dana pernerintah dalarn Pasal 10 PP.6/2007 b~rsumber dari APBN maupun APBD. Sumber dana pendamping akan merujuk konsep green partnership yang secara teknis berupa stakeholder dalam pendanaan. Kontribusi pendanaan dikelompokkan
menjadi
lernbaga internasional lembaga
KPHK,
3 yaitu
: (I) bentuk
yang difokuskan
(2) swastanisasi
donasi
dari lembaga-
pad a peningkatan
beberapa
unit
kontribusi 1111 dapat kompetensi
pengelolaan
yang
memprioritaskan rnasyarakat sebagai pelaku utama, dan (3) CSR perusahaan-perusahaan dengan supervisi ketat agar tidak terjadi duplikasi dengan anggaran KPHK yang lain. Lembaga KPHK melakukan relasi dengan multi stakeholder. Multi stakeholder saling berkoordinasi. Relasi KPHK dengan
Berbahagialah
dengan IImu
TERBUKATri
UJIAN
Jurnat,
Atmojo
7 Maret 2014
I xiv
stakeholder juga bersifat koordinasi karena independensi masing-masing lembaga. Ditjen PHKA merupakan relasi khusus, karena Ditjen PHKA dapat memberikan instruksi kepada KPHK. 5.2
Penerapan Konsep Governance Governance dalarn pengelolaan
pemikiran
bahwa pengelolaan
institution bersarna menjadi
yaitu multi
Pernerintah stakeholder.
kawasan
bahwa
sumberdaya hutan ekologi ini sesuai
dibangun
melainkan
dikelola
Prinsip
kepastian
hukum
dasar
atas
tidak dapat dikelola
saja,
dasar bagi proses governance.
menyebutkan
KPHK
oleh single Pemerintah dan
Boo dan Wiersum
pertimbangan
dasar
ekologi
(2011) juga
manajemen
adaptif
adalah berbasis kelestarian ekologi. Pendekatan dalam pengelolaan KPHK yang berfungsi utarna
sebagai perlindungan ekologi dengan tidak meniadakan pemanfaatan secara lestari. Prinsip-prinsip yang lain yaitu ekonomi, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi apabila dijalankan dengan kesadaran ekologi maka akan menjadikan
aspek sosial tidak disain
governance yang destrukti f terhadap sumberdaya alam. Konsep governance juga tidak dapat dijalankan dengan baik apabila tidak disertai oleh kompetensi aktor dan koneksi antar aktor. Jadi, konstruksi prioritas prinsip relasi KPHK dengan multi stakeholder adalah kepastian hukum, ekologi, ~ sosial ekonorni, partisipasi, akuntabilitas dan ~ transparansi, Prinsip-prinsip ini akan menjadi dasar bagi pola dan proses relasi antara KPHK Alas Purwo dengan multi stakeholder. Lembaga
KPHK
melakukan
relasi
dengan
multi
stakeholder
berdasarkan prinsip kemitraan dengan fokus relasi yang berbeda, yaitu : (a) Penguatan kelernbagaan masyarakat sekitar hutan agar masyarakat dapat berpartisipasi
dengan
baik dalarn
proses
masyarakat) ; (b) S istem ak untabi litas vertikal khususnya dan dana pernerintah (KPHK dengan dengan Ditjen PHKA didisain bersifat
governance
(KPHK
dengan
pertanggung jawaban program Ditjen PHKA). Relasi KPHK matrik yaitu KPHK menganut
8erbohagiofoh
dengon Ifmu
UJIAN
Atmojo
TERBUKATri
Jurn'at, 7 Maret 2014
mekanisme PHKA; (C) Pemantapan
komando ganda dengan direktur-direktur kawasan dan sinergitas pemberdayaan
I xv
di bawah Dirjen masyarakat
dengan
pembangunan wilayah (KPHK dengan Pemkab Banyuwangi); (d) Pemanfaatan kawasan dan alternatif metode audit luaran pengelolaan KPHK (KPHK dengan pengunjung wisata); (e) Green partnership
berupa pemberian konsesi konservasi pada beberapa
bagian kawasan (KPHK dengan swasta); (f) Peran FKT UGM sebagai "fasilitator"
penguatan
kelembagaan
KPHK
(KPHK dengan FKT UGM); (g) Pengelolaan pengamanan
Eks Zona Penyangga, pemberdayaan masyarakat dan kawasan (KPHK dengan Perhutani KPH Banyuwangi
Selatan); (h) Penguatan kelembagaan
masyarakat (KPHK dengan Lembaga Swadaya
Masyarakat) (i) Akuntabilitas
serta perencanaan
horizontal
partisipatif
KPHK (KPHK
dengan DPSDA AP). DPSDA AP (Dewan Pelestarian Sumber Daya A lam Alas Purwo) adalah forum lembaga-lembaga yang menjadi stakeholder pengelolaan KPHK. Dewan ini adalah forum stakeholder di tingkat KPHK yang terdiri dari perwakilan KPHK, masyarakat,
swasta,
Pemkab B~nyuwangi, LSM, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, dan Fakultas Kehutanan UGM. LSM akan menggantikan posisi pengunjung wisata. Tugas pokok DPSDA AP adalah : (I) rnenyusun arahan kerja KPHK melalui proses perencanaan partisipatifstakeholder yang terdapat di dalamnya,
(2) melakukan
pengawasan
pengelolaan
KPHK, dan (3)
rnernberikan rekornendasi penilaian keberhasilan pengelolaan KPHK. Proses relasi stakeholder KPHK didasarkan pada tataran kemitraan. Disain kernitraan KPHK Alas Purwo adalah menempatkan stakeholder
bukan
sebagai
pihak
yang
dapat
membantu
pekerjaan
pengelolaan, namun berproses dalam pengarnbilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan dernikian, stakeholder juga mempunyai tanggungjawab
keberhasilan pengelolaan KPHK, tidak
Berbohogioloh
dengon IImu
UJIAN
hanya
lembaga
KPHK
prasyarat
proses
membuka
diri
level mulai tingkat
5.3
dan
untuk
lembaga,
sampai
Sebagai
pada
pada semua
untuk berbagai
level sampai
ke
norma
sebagai
lernbaga
telah
yang
terinternalisasi
(3) KPHK
mendapatkan
keberhasilan
kernitraan,
(4) inovasi
lembaga,
khususnya
(5)
KPHK
KPHK
Alas
Purwo
patron
bagi
mengilhami
adalah
KPHK
yang suatu
pernbangunan
(1986) yang terdiri kompeten
berbasiskan
GFG,
perilaku
dalam
(2) norma-
individu
dan
trust dari multi stakeholder telah
Resort Based Management
menjadi
akhir
Esman
dalam
KPHK,
organ isasi
usaha-usaha
konsep
konservasi
sebuah
keadaan
dari
mengadaptasi
individu-individu yang
menjadi
keberhasilan
tugas-tugas
GFG
organisasi
untuk
Kelembagaan menilai
(I)
menjalankan
Kelembagaan
berproses
lndikatornya
dari
KPHK
kawasan.
dan stakeholder
trust an tar lembaga
KPH,
Keberhasilan akan
melernbaga.
standar
dan
puncak
pemangku KPHK
I xvi
resort pengelolaan.
K PHK
untuk
sebagai
kesediaan
menumbuhkan
pimpinan
Indikator
telah
Alas Purwo
relasi ini adalah
TERBUKATri Atmojo Jurn'at. 7 lVlaret 2014
multi
membudaya (RBM)
stakeholder
terbentuknya
di internal
dan SILOKA, dan
kelembagaan
konsepsi KPHK-
lain di Indonesia, Seluruh
konstruksi
paparan
kelel11bagaan
dalarn KPHK
BAB
V di atas disintesakan
Alas Purwo
dalarn Gambar
dalam
suatu
5.
8erbohagiofoh dengon Ifmu
UJIAN
TERBUKATri Jurn'at.
_--------1 1 Perhuta
Masyarakat
I xvii
---~
_
t
1- - -
,
~
Atmojo
7 Maret 2014
I
Ditjen PHKA
M!'
r-------~==~----_.
~.~---....
Organisasi
Kepemimpinan Transformasiona
Organis
, ,
/
KPHKALAS PURWO
L...-
t
Swasta
----------j Keterangan
FKT UGM
1------------
-CL
.
forum stakeholder
kcmunikasi (DPSDA AP) --.. relasi GFG (sernakin tebal diartikan semakin besar peranannya)
Keadaan Akhir Lembaga J. Kompetensi Lembaga 2. Sikap GFG 3. Budaya Inovatif 4. Trust
Garnbar 5. Konstruksi Garnbar 5. menjelaskan
Kelembagaan
masing-rnasing
KPHK Alas Purwo
bahwa kelembagaan
adalah kelernbagaan berbasiskan komponen utama yaitu lernbaga dengan
---'
stakeholder
multi KPHK
KPHK Alas Purwo
aktor pengelolaan dengan Alas Purwo. Relasi KPHK
berjalan
sesuai
dengan
tingkat
keeratan relasi masing-rnasing dan dijalankan secara otonom sesuai fokus relasi. Representasi KPHK adalah Kepala KPHK, namun relasi dapat dibangun oleh personel yang posisinya di bawahnya seperti
Berbahagialah
dengan Ifmu
UJIAN
TERBUKATri Jurnat.
7 Maret
Atmojo 2.014
I
xviii
Kepala SPH dan Kepala Resort. Dengan mekanisme demikian, semua elemen relasi berjalan mulai dari level kebijakan sampai ke tingkat tapak. DPS DA AP digambarkan sebagai garis putus-putus yang bermakna DPSDA AP bukan sebuah lembaga baru yang membawahi KPHK dan multi stakeholder stakeholder. 5.4
melainkan sebatas forum koordinasi multi
Konstruksi Kebutuhan Peraturan Pelaksanaan Sintesa konstruksi peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan
KPHK Alas Purwo adalah sebagai berikut : a. UU No.5/1990, UU No.4111999, PP No.28/2011,
ketiganya
direvisi sesuai konsep kelembagaan KPHK. b.Dibutuhkan Permenhut yang menjadi acuan teknis pelaksanaan
perlu KPHK
Alas Purwo. Perrnenhut memuat kebutuhan-kebutuhan mengenai : (a) disain organisasi dan tata kelola lernbaga, (b) norma, standar dan prosedur kerja, (c) kompetensi SDM, (d) mekanisme kemitraan, dan (f) pedoman keberhasilan kelembagaan. rnengenai
masing-rnasing
bagian
tersebut
dapat
pendanaan, (e) Regulasi teknis
diwujudkan
dalam
Peraturan Dirjen PHKA.
~
8erbohogioloh
dengon IImu
UJIAN
TERBUKA
Trl
Atmojo
Jurn'at, 7 Maret 2014
-,----,---
I xix
VI. REKOMENDASI Penelitian ini menyarankanbeberapa
hal sebagai berikut:
1. Teoritik, Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan menggunakan
Gambar
3. dengan metode analisis jalur (path analysis)
atau SEM (stuctural equation model). 2. Implementasi. Kemenhut segera menerbitkan Permenhut tentang KPHK menjadi acuan konstruksi kelembagaan. Hal yang harus diperhatikan ,adalah disain KPHK di Indonesia dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung pada karakteristik pengelolaan taman nasional yang ada.
8erbahagia/ah dengan llmu
UJIAN
_._._
_.__ .
.
. __
.__.__
TERBUKA
Jum'a~7
Tri
Atrnojo
~~!,=-t 2014__ t~
·DAFfAR PUSTAKA Ancok D., 2012, Psikologi Kepemimpinan & Inovasi dan Kepemimpinan, Jakarta : Penerbit Erlangga, . Bararatun, 2009, Karakteristik Individu dalam Hubungannya dengan Sikap terhadap Produktivitas Kerja dengan lklim Kerja Organisasi sebagai Variable Moderator, Thesis: Universitas Gadjah Mada, Boo R.L .de & WiersumKf', 2010, Manajemen Adaptif Sumber Daya Hutan :. Prinsip dan Proses, Yogyakarta : Data Media. Cholil M., 2011, Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Kepercayaan pada Supervisor, dan Perilaku Ideal Kewargaan Organisasi terhadap Kualitas Pelayanan Perawat, Disertasi : Universitas Gadjah Mada. Esman MJ., 1986, Unsur-Unsur Pembangunan Lembaga dalam "Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional", Diedit 'oleh Eaton J W, Jakarta: UI Press. Ivancevich J.M., Kunopuske R., Matteson M.T., 2007, Perilaku dan Manajemen Organisasi (jilid I), Penerbit Erlangga, Jakarta Ivancevich J.M.; Konopaske R, Matteson M.T., 2007, Perilaku dim Manajemen Organisasi Gilid2), Penerbit Erlangga, Jakarta .. TNAP, 2009, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BTNAP TNAP, 2010, Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah BTNAP TNAP, 2011, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BTNAP
PERATURANPERUNDANGAN: UUD Republik Indonesia 1945 PP No. 6/2007 tentang Tentang Tata Rutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rutan, Serta Pemanfaatan Rutan PermenhutNo. P.03IMenhut-W2007 tanggal l Februari 2007 tentang Organisasi Clan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman,.Nasional
Berbahagiaiah dengan IImu
