Jurnal Efektivitas Penggunaan Dana Bos Pada SMP negeri 7 Manado Detty Modami, L. Lumingkewas, J. Manaroinsong*
Abstract: The purpose of this study was to analyze and interpret data regarding the effectiveness of the use of the funds, the factors supporting and inhibiting the use of BOS at the Junior High School 7 Manado. The method used in this research is a qualitative research method and collecting data through interviews, observations, and document. Informants consists of the Principal, Vice Principal, Treasurer and Council of Teachers in Secondary Schools 7 Manado. The results showed that the use of BOS at Junior High School 7 Manado has not been effective because of disbursement mechanism from central government to local governments so long that slow down the disbursement to the school, even though there are factors supporting namely the regulation of Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia, Number 51 Year 2001 on the Technical Instructions Use the School Operational Aid (BOS) and Financial Report of Operations Aid for Fiscal Year 2012, the transparency of BOS funds between Principal, Treasurer with Teachers Council and School Committee, the number of students that much so the allocation of funds to the BOS and the existence of good cooperation among the school component. Keywords: BOS Funds, Effectiveness.
*
Detty Modami, Penulis Utama; L. Lumingkewas, Pembimbing I; J. Manaroinsong, Pembimbing II; e mail:
[email protected], Program Studi S2 Administrasi Negara, Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado. Kampus C, UNIMA Kleak Manado, Kode Pos 95115, Telpn (0431) 822335 Fax (0431) 822335
85
PENDAHULUAN SMP Negeri 7 Manado sebagai salah satu unit kerja Dinas Pendidikan Nasional pemerintah Kota Manado diberikan tugas dan tanggungjawab dalam meningkat-kan kualitas SDM dengan menggunakan sumber dana pemerintah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan maksud dapat terwujud pelayanan gratis pendidikan dasar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk siswa yang kurang mampu agar mereka juga dapat menikmati pendidikan dasar. Namun penggunaan dana BOS tersebut masih belum efektif dikarenakan organisasi pelaksana BOS atau Tim Manajemen BOS yang meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksana-an pencairan dana BOS sering terlambat. Mekanisme pencairan dana BOS yang begitu panjang dan lambat dikarenakan keterlambatan tranfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah dan lambatnya terbit Surat Pengantar Pencairan Dana oleh Tim Manajemen BOS Daerah. Dana BOS sering dicairkan setelah Proses Belajar Mengajar (PBM) disekolah telah dilaksanakan akibatnya dana tersebut hanya digunakan untuk menggantikan pinjaman-pinjaman atau hutang sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah guna menunjang Proses Belajar Mengajar yang tidak bisa tertunda, serta berdampak pula pada berkurangnya mata anggaran pengadaan buku dan siswa kurang mampu. Menurut Peraturan peme-rintah No.48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, yang
menyebutkan bahwa BOS adalah biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemiliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Sama halnya dengan Peraturan Mendiknas No. 69 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa BOS sebagai Standar Biaya Operasional Non Personalia adalah Standar Biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar pendidikan nasional. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Sedangkan biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. BOS merupakan bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar pendidikan nasional yang dimulai sejak tahun 2005 telah berperan secara signifikan dalam pencapaian program wajib belajar 9 tahun, oleh karena itu tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan pendekatan dan orientasi program
86
BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas pendidikan. Sasaran Program BOS adalah semua SD/MI dan SMP/MTS, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program kerja paket A dan paket B tidak termasuk dari sasaran program BOS ini. Peraturan Menteri Pendidik-an dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, menjelaskan bahwa: BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dan merupakan Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia yaitu biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data mengenai efektivitas penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado, (2) Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data mengenai
faktor-faktor peng-hambat dan pendukung penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado.
METODE Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pelaksanaan metode penelitian kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong 2000:51). Yang menjadi instrumen utama ialah peneliti sendiri. Sampel sumber data dipilih secara purposive, (sampel yang bertujuan). Pencarian data dihentikan pada saat mencapai kejenuhan (redumdancy) karena informasi yang diberikan oleh beberapa informan sudah sama (Sugiyono, 2009:292). Informan sebagai sumber data terdiri dari Kepala Sekolah, Para Guru, Staf TU dan orang tua murid. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data digunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman, yakni analisis data yang dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai selesainya penelitian secara bersamaan (Sugiyono, 2008:91), yaitu (1) Reduksi Data, (2) Display Data, dan (3) Verifikasi data.
HASIL Efektivitas Penggunaan Dana BOS Jumlah siswa penerimaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado adalah
87
1.187 siswa dengan total dana yaitu sebesar 1187 x Rp. 710.000 / siswa = Rp. 842.770.000,- x 3 bulan = Rp. 2.528.310.000,Mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2012. Dengan di keluarkannya Permen Dikbud ini, maka terjadi perubahan mekanisme penyalur-an BOS dari tranfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/ Kota pada tahun 2011 menjadi tranfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi pada tahun 2012. Dan Pemerintah Provinsi mengatur pengelolaan pengguna-an dana BOS ke tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan untuk pencairan di tingkat sekolah. Deskripsi efektifitas penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado dapat dilihat dari informasi yang dikemukakan oleh informan yang diwawancara. Menurut EK bahwa penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado belum efektif karena pencairannya sering terlambat sehingga progran yang telah direncanakan sebelumnya harus ditunda sampai dana BOS cair, selain itu untuk kegiatan yang mendesak menyangkut pe-nyelenggaraan pendidikan dan proses PBM kami harus berusaha untuk mencari solusinya”. Hal ini didukung oleh SK bahwa ”dana BOS dicairkan setelah kegiatan PBM disekolah sudah
sementara berjalan sehingga tidak efektif karena kami harus mengeluarkan sumber penerimaan lain untuk membiayai kegiatan PBM seperti pembelian ATK, membayar Guru honor dan sebagainya”. Demikian juga, LM menegaskan bahwa ”Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado belum efektif karena target penggunaan dana BOS yang telah dituangkan dalam RKAS/RAPBS seperti pengadaan ATK dan bahan habis pakai belum sepenuhnya terelisiasi” (semua-nya belum terpenuhi). Dana BOS merupakan bentuk pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat-nya. Dengan dana BOS masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan gratis. Sehingga dengan program BOS sekolah diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik terutama yang miskin. Pelayanan pemerintah melalui dana BOS, untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun. Maka dana BOS harus digunakan dengan efektif yaitu tercapainya sasaran, target, tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sasaran/target/ tujuan yang direncanakan dan sasaran/target/ tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Efektivitas panggunaan dana BOS merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa baik atau seberapa jauh sasaran yang dicapai secara kuantitas, kualitas dan waktu. Dengan demikian berdasarkan hasil
88
wawancara dapat dikatakan bahwa SMP Negeri 7 Manado yang pencairan dana BOS nya selalu terlambat dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado dan belum tercapainya seluruh sasaran yang direncakan dalam RKAS/RAPBS penggunaannya belum efektif. Hal senada juga dikatakan FR; bahwa penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado belum bisa dikatakan efektif karena sasaran dana BOS lebih diperuntukan bagi siswa kurang mampu/miskin. Tapi buktinya siswa yang kategori orang tuanya mampu pun terdaftar sebagai penerima dana BOS”. Sementara itu LR menuturkan ”penggunaan dana BOS belum efektif karena penggunaan lebih besar pada penggunaan lain seperti pembiayaan perawatan sekolah dan kegiatan ekstrakuler sedangkan pengadaan buku dan pergantian buku yang sudah rusak mata anggarannya kecil. Demikian halnya dengan siswa kurang mampu yang yang kurang diperoritaskan karena telah disamaratakan dengan siswa-siswa lainnya. Efektivitas adalah pen-capaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Masalah efektivitas kerja sangat berhubungan dengan kemampu-an, tanggung jawab serta peran dari para karyawan dalam suatu organisasi. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud ter-tentu yang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif
kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana dikehendaki. Efektifitas organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil merupakan pemerintah yang result-oriented mengubah fokus dari input (kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Mereka mengukur kinerja badan publik, menetapkan target, memberi imbalan kepada badan-badan yang mencapai atau melebihi target, dan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran. (Osborne dan Plastrik, 2000:324) Dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS telah dijelaskan bahwa dana BOS yang diterimah oleh sekolah wajib untuk menngunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mennganti buku yang telah rusak. Dengan demikian sekolah harus me-nyediakan sebagian dana BOS untuk pengadaan buku tersebut. Disamping itu sekolah juga perlu memahami bahwa prioritas utama dari dana BOS adalah untuk memberikan pelayanan pen-didikan gratis khususnya bagi siswa kurang mampu seperti pemberian biaya transportasi bagi yang tinggal jauh ataupun kelengkapan sekolah seperti buku tulis, seragam sekolah, sepatu jika perlu. Namun dalam kenyataannya belum sesuai dengan apa yang dikatakan dalam teori baik menurut para ahli dan dari petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Faktor-faktor Pendukung penggunaan dana BOS.
89
Faktor-faktor pendukung penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado yaitu (1) Adanya Pedoman Penggunaan dana BOS yang jelas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2012, (2) Adanya Transparansi Penggunaan dana BOS antara Kepala Sekolah, Bendahara dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah, (3) Jumlah Siswa yang banyak sehingga alokasi dana BOS menjadi besar, (4) Adanya kerja sama yang baik antara sesama komponen sekolah. Untuk lebih jelasnya peneliti telah melakukan wawancara dengan responden sebagai berikut: Menurut EK ”Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 sebagai pedoman atau petunjuk teknis atau merupakan faktor pendukung bagi kami di SMP Negeri 7 Manado untuk melakukan pengelolaan dan penggunakan dana BOS” Hal senada disampaikan SK ”Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 sangat mendukung saat menyusun RKAS/RAPBS karena didalamnya telah dijelaskan tentang kegiatan yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana BOS dan sebaliknya kegiatan-kegiatan yang dilarang dibiayai dengan menggunakan dana BOS” Dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS dikatakan bahwa (1) Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk
kegiatan operasional sekolah; (2) Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pem-belanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan) maka sekolah dapat mempertimbang-kan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait; (3) Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; (4) Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah. Kemudian larangan penggunaan Dana BOS antara lain (1) Disimpan dengan maksud dibungakan; (2) Dipinjamkan kepada pihak lain; (3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya; (4) Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut; (5) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; (6) Membeli pakaian/seragam/ sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima SSM;
90
(7) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; (8) Membangun gedung/ruangan baru; (9) Membeli bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; (10) Menanamkan saham; (11) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/ wajar; (12) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaam; (13) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Faktor-faktor lain yang mendukung penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado yaitu adanya transparansi dalam penggunaan dana BOS antara Kepala Sekolah, Bendahara dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah, jumlah siswa yang banyak sehingga alokasi dana BOS menjadi besar dan adanya kerja sama yang baik antara sesama komponen sekolah. Seperti dalam hasil wawancara peneliti dengan responden berikut ini : RS menuturkan bahwa ”Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 belum dapat dikatakan efektif telah namun telah melaksanakan beberapa kegiatan disekolah karena adanya keterbukaan/transparansi antara Kepala Sekolah, Bendahara BOS
dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah” Selenjutnya RS menuturkan ” Menurut saya salah satu faktor pendukung penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado yaitu banyaknya jumlah siswa dengan demikian alokasi dana BOS menjadi besar karena disesuaikan dengan jumlah siswa tersebut”. Begitu pula yang di-sampaikan FR ” Menurut saya penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado dapat didukung dengan adanya kerja sama yang baik antara semua komponen sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Bendahara Sekolah, Dewan Guru, Staf TU, Siswa, Komite Sekolah dan Masyarakat tanpa kerja sama yang baik belum tentu kegiatan-kegiatan sekolah yang dibiayai oleh dana BOS dapat terlaksana”. Dengan demikian dari hasil wawancara dapt dikatakan bahwa adanya faktor pendukung dalam penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado yang sudah dilaksanakan dengan baik meskipun dalam penggunaannya belum efektif namun setidaknya ada upaya-upaya untuk melakun pemebenahanpembenahan guna terwujud sasaran sesuai rencana yang telah dituangkan dalam RKAS/RAPBS. Hal ini telah sesuai dengan teori manajemen menurut Stoner, yang mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
91
Faktor-faktor Penghambat penggunaan dana BOS. Mulai pertengahan 2010, Kemendiknas mulai mengguna-kan mekanisme baru penyaluran dana BOS. Dana BOS tidak lagi ditranfer dari Bendahara Negara ke rekening Sekolah, tetapi ditranfer ke kas APBD selanjunya ke rekening Sekolah. Kemendiknas beralasan bahwa mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini diharapkan pengelolaan akan menjadi tepat waktu, tepat jumlah dan tidak ada penyelewengan dalam penggunaannya. Namun kenyataan yang harus diakui bahwa kebijakan tersebut justru menjadi masalah utama sebagai faktor penghambat yaitu terjadi ke-terlambatan tranfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah dan lamanya terbit Surat Pengantar Pencairan Dana oleh Tim Manajemen BOS Daerah. Menurut EK bahwa ”Mekanisme pencairan dana BOS ke sekolah-sekolah yang terlambat termasuk SMP Negeri 7 Manado mengakibatkan pengelolaan dan penggunaan dana BOS menjadi tidak efektif dan ini saya katakan sebagai faktor penghambat. Karena untuk menutupi segalah ke-kurangan yang diprogram sebelumnya kami harus melakukan pinjaman/utang pada sumber penerimaan lain yang tentunya mem-punyai tujuan pembiayaan sendiri. Sehingga kalau dana BOS telah dicairkan
maka terkesan kami hanya gunakan untuk menutupi lubang /membayar utang tersebut” SK juga menjelaskan bahwa ”penggunaan dana BOS yang efektif tergantung pada ketepatan waktu dalam pencairan, jika pemerintah pusat, provinsi dan kota mencairkan lebih awal sebelum proses PBM dilaksanakan saya pikir semuanya akan berjalan lancar-lancar saja. Tetapi buktinya kegiatan suda berjalan tapi dananya belum ada terpaksa kami harus mencari jalan keluar untuk menunjang segala kegiatankegiatan yang ada di sekolah walaupun mem-punyai tingkat resiko cukup tinggi”. Penjelasan tersebut di-dukung oleh LM yang mengatakan ”Selama ini yang menjadi masalah utama bagi kami yaitu mekanisme pencairan yang baru oleh pemerintah kalau waktu-waktu sebelumnya dana BOS dicairkan langsung ke rekening sekolah namun sekarang harus melalui pemerintah daerah sehingga kami harus menunggu lagi prosesnya lagi di pemerintah daerah yang dikenal dengan Tim Manajemen BOS daerah”. Efektivitas yaitu pengukuran dalam arti mencapai sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan direncanakan sebelumnya adalah efektif, sebaliknya bila tujuan atau sasaran tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan, pekerjaan itu
92
tidak efektif. Demikian halnya dengan waktu pencairan dana BOS yang terlambat akibat mekanisme bikrasi yang begitu panjang sehingga menjadi penghambat dalam programprogram yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya RS juga menuturkan bahwa ”Sistem pengelolaan dana BOS oleh pemerintah telah menjadi bumerang dibidang pendidikan, khususnya dalam menuntaskan pendidikan 9 tahun yang ber-imbas pada sekolahsekolah pe-nyelengara pendidikan dasar termasuk SMP Negeri 7 Manado”. Hal serupa juga dipertegas oleh FR bahwa ”Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai dengan mekanisme pemerintah daerah dalam APBD kurang efektif karena memberikan peluang terjadinya ber-bagai kepentingan dan pe-nyimpangan. Bayangkan saja dana BOS ditranfer dari pusat saja sudaH terlambat tetapi harus melalui proses lagi di pemerintah daerah”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor peng-hambat dalam penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado adalah mekanisme dalam pen-cairan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Dan faktor penghambat inilah merupakan penyebab utama ketidak efektivnya penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado. PEMBAHASAN Efektivitas Penggunaan Dana BOS. Efektivitas penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado
sebagai suatu tolak ukur dalam mencapai sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan dan direncakan sebelumnya dalam RKAS/RAPBS. Namun dengan adanya keterlambatan pencairan yang terjadi ditengah dan akhir semester Proses Belajar Mengajar (PBM) maka jelaslah yang dikatakan dalam teori bahwa; bila sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan direncanakan sebelumnya adalah efektif, sebaliknya bila tujuan atau sasaran tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan, pekerjaan atau penggunaannya menjadi tidak efektif. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan se-berapa baik atau seberapa jauh sasaran yang dicapai secara kuantitas, kualitas dan waktu (Steers dalam Putra, 2009:29). Efektivitas menurut Reddin (dalam Wahjosumidjo, 2000:21) adalah menghasilkan alternatif yang kreatif, mengerjakan hal-hal yang benar atau kepada apa yang seharusnya dikerjakan, optimalisasi pemanfaatan sumber, tercapainya hasil dan meningkat-kan keuntungan. Menurut Uris (dalam Martoyo, 2002:4), mengemuka-kan bahwa efektivitas yaitu pengukuran dalam arti mencapai sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan di-rencanakan sebelumnya adalah efektif, sebaliknya bila tujuan atau sasaran tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif. Selanjutnaya, Uris (dalam Gie, 2002:16), mengatakan bahwa efektivitas dapat dipahami (1) Tercapainya sasaran, target, tujuan sesuai dengan apa yang telah di-
93
rencanakan sebelumnya, (2) Sasaran/target/tujuan yang direncanakan, (3) Sasaran/target/ tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Efektivitas menurut Etzioni (dalam Balls dan Bruno, 1999:73), adalah tingkat pencapaian tujuan atau lebih lanjut dijelaskannya, besarnya ketentuan-ketentuan sumber daya organisasi untuk digunakan dalam rangka memproduksi unit hasil. Drucker (dalam Stoner, 1996:14), memberikan pengertian efektivitas yaitu menjalankan atau me-lakukan pekerjaan yang benar atau juga sebagai kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Osborne dan Gaebler (2000:389), menge-mukakan efektivitas adalah ukuran kualitas output : bagaimana mencapai outcome yang diharapkan. Ketika meng-ukur efektivitas, kita tahu apakah investasi kita berguna. Bernard seperti dikutip oleh Gibson et al (1997:25), mengemukakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas kerja berhubungan dengan hasil-hasil yang dicapai dalam arti tercapainya pelaksanaan kegiatan yang menyangkut sasaran, target dan tujuan yang dikehendaki sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk dalam penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado. Dengan demikian bahwa penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado belum efektif karena belum sesuai
dengan pencapaian sasaran, target, tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
Faktor Pendukung Peng-gunaan Dana BOS. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, maka tanggung jawab pemerintah pusat/daerah terkait biaya satuan pendidikan telah diatur dalam PP No. 48 tahun 2008 yang intinya adalah (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan, (2) Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/ pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan arus/sumber lainnya yang sah, (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pen-danaan biaya non personalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bagi pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi penanggung jawab adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan pelaksana Kasubdin Pendidikan Dasar sebagai Tim Manajemen BOS pada tingkat pemerintah provinsi dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membantu tim manajemen BOS pusat dalam hal; sosialisasi dan koordinasi pendataan, monitoring dan evaluasi, pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
94
dan pengurusan laporan pelaksanaan. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota penanggung jawab adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pejabat Penanggung jawab Keuangan Daerah (PPKD) bersama Tim Pelaksana BOS Kabupaten/Kota yang terdiri dari manajer, bendahara pengeluaran pem-bantu di SKPD-Pendidikan, unit pendataan SD/SDLB, unit pendataan SMP/SMPLB/SMPT, unit monitoring dan evaluasi dan untuk pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan tugas dan tanggung jawab adalah : 1. Melakukan pendataan sekolah dari siswa dengan menggunakan format lembar kerja individu sekolah/LKIS (Format BOS – OIA dan BOS – OIB). 2. Menerapkan alokasi dana BOS per sekolah untuk sekolah swasta. 3. Melakukan sosialisasi kepada sekolah 4. Mempersiapkan DPA – SKPD/PPKD. 5. Melakukan pencairan dan penyaluran dana dan monitoring BOS kabupaten / kota dari sumber APBD. 6. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS kabupaten /kota dari sumber APBD. 7. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelapor-an BOS. 8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. 9. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS.
10. Mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS kepada Bupati/ Walikota dengan tembus-an ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kemdiknas. 11. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana BOS kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pen-didikan Nasional. 12. Memberikan pelayanan dan penanganan peng-aduan masyarakat. 13. Bertanggung jawab ter-hadap kasus penyalah-gunaan dana ditingkat kabupaten/kota. Hasil penelitian telah menunjukan bahwa faktor-faktor pendukung penggunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado yang menyangkut; adanya Pedoman Penggunaan dana BOS yang jelas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2012, adanya transparansi penggunaan dana BOS antara Kepala Sekolah, Bendahara dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah, jumlah siswa yang banyak sehingga alokasi dana BOS menjadi besar serta adanya kerja sama yang baik antara sesama komponen sekolah. Dengan demikian hal ini telah sesuai petunjuk teknis dan teori-teori dari parah ahli karena masing-masing komponen akan bekerja sesuai dengan petunjuk teknis yang ada
95
serta akan mengurangi segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Faktor Penghambat Peng-gunaan Dana BOS. Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2012. Maka BOS mengalami perubahan mekanisme pe-nyaluran dari tranfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/ Kota pada tahun 2011 menjadi tranfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi pada tahun 2012. Dan Pemerintah Provinsi mengatur pengelolaan peng-gunaan dana BOS ke tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan untuk pencairan di tingkat sekolah. Mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, AprilJuni, Juli-September dan OktoberDesember. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011, seluruh komponen termasuk SMP Negeri 7 Manado akan bekerja dalam menggunakan dana BOS sesuai petunjuk teknis yang ada namun karena
mekanisme yang begitu panjang sehingga memperlambat proses pencairan berakibat pada tidak efektifnya penggunaan dana BOS disekolah. Berman (1998), mengingat-kan bahwa dalam beberapa kasus tertentu ”concern” pada efektivitas lebih diutamakan dari pada efisiensi. Dalam kondisi ”emergency”, publik lebih mendambakan ketepatan (efektivitas) tindakan pelayanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dari pada efisiensi. Penanganan masalah-masalah kejahatan, peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat, pembinaan narapidana dipenjara, pendidikan sekolah, luar sekolah dan orang dewasa, dan sebagainya. Demikian pula, perluasan jalan, penerangan jalan, perbaikan jalan untuk menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat, keberhasilan dan keindahan kota lebih diutamakan sekalipun dengan biaya yang tinggi, adalah beberapa contoh kasus yang dapat dijadikan acuan lebih ”concern” terhadap efektivitas dari pada efisiensi layanan. Inilah yang membedakan antara organisasi publik dalam pelayanan masyarakat dengan organisasi privat yang semata-mata untuk mengejar provit (laba). Perbedaan lain adalah bahwa organisasi-organisasi publik dalam pelayanannya selalu terkait dengan ketentuan yang ketat berdasarkan perundang-undangan formal, kegiatannya terbuka dan secara langsung diawasi oleh masyarakat. Berbeda dengan kondisi organisasiorganisasi privat yang jauh lebih fleksibel, tidak terlalu ketat dibatasi pada peraturan dan prosedur, dan
96
tidak harus diawasi oleh masyarakat secara langsung. Hal lain yang berbeda adalah pengukurannya. Jika pada organisasi privat, barang dan jasa yang dihasilkan selalu diukur dengan beberapabanyak yang terjual di pasaran dan berapa besar keuntungannya (laba), tidak demikian bagi organisasi publik. Mengingat bahwa organisasi publik pada umumnya tidak menjual jasa untuk mencari keuntungan tetapi melayani masyarakat, membantu agar publik terbebas dari berbagai kesulitan dan permasalahan Ada juga pandangan lain yang merinci sejumlah faktor yang berpengaruh pada efektivitas organisasi seperti struktur, teknologi, ciri-ciri individu, reaksi dan kepercayaan pegawai. Contoh beberapa faktor penentu yang berasal dari faktor struktural seperti diajukan oleh Hage (dalam Mokoginta, 1992:69) digolongkan sebagai sarana organisasi yaitu: (1) Kompleksitas atau sentralisasi, diukur dengan banyaknya jabatan atau pekerjaan,bidang-bidang keahlian khusus dan tingkat latihan yang dibutuhkan, (2) Sentralisasi, atau hirarki kekuasaan, diukur dengan proporsi kedudukan/jabatan atau para pejabat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan banyaknya bidang-bidang dimana mereka berpartisipasi, (3) Formalitas atau standarisasi, diukur dengan banyaknya peraturan yang berlaku yang mencakup sejumlah bidang tugas yang telah disusun dan berjenis-jenis tugas yang diakui di dalam pekerjaan, (4) Sertifikasi atau sistem status, diukur dengan pendapatan dan kedudukan antara jabatan dan tingkat mobilitas antara
tingkat jabatan rendah dan jabatan tinggi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebab utama ketidak efektifan peng-gunaan dana BOS di SMP Negeri 7 Manado teletak pada faktor penghambat yaitu mekanisme pencairan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang begitu panjang sehingga memperlambat proses pencairan ke sekolah. Hasil penelitian mendukung hasil pnelitian dari BPS (2011:4), mengatakan bahwa Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum efektif sebab belum dapat menjawab seluruh kebutuhan siswa miskin yang ada di daerah-daerah dikarenakan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan. Sebaliknya tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Abdullah (2009:40) yang mengatakan bahwa dengan adanya pemberian Dana BOS ke sekolahsekolah, maka kondisi saat ini sudah menunjukkan adanya indikasi yang lebih baik dari sebelumnya. Program Dana BOS sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan pendidikan di Indonesia meskipun belum mencapai hasil yang maksimal. KESIMPULAN Penggunaan Dana Bos di SMP Negeri 7 Manado belum efektif disebakan oleh mekanisme pencairan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang begitu panjang sehingga memperlambat proses pencairan ke sekolah, meskipun terdapat faktor pendukungnya yaitu; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 Tentang
97
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2012, adanya transparansi penggunaan dana BOS antara Kepala Sekolah, Bendahara dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah, jumlah siswa yang banyak sehingga alokasi dana BOS menjadi besar serta adanya kerja sama yang baik antara sesama komponen sekolah.
DAFTAR RUJUKAN Bantuan Operasional Sekolah. Departemen Pendidikan Nasional RI, 2009 Buku Panduan, 2009. Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1994. Qualitative Data Analysis. Beverly Hills: Sage Publications. Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda-karya. Osborne dan Gabler Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1992, Reinventing Govern-ment: How the Entrepre-neurial Spirit is Transforming the Public Sector, Addison – Wesley Publishing Company Inc. USA. Osborne, D. dan Plastrik, P. 2000. Banishing Bureaucracy/Memangkas Birokrasi. Jakarta: PPM.
Panduan Pengelolaan BOS, Departemen Agama RI, 2009 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Penggunaan Dana BOS. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kesembilan. Bandung: CV Alvabeta. ……… 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung, Alfabeta. The Liang, Gie. 2002. Cara Belajar Yang Efisien. Yogyakarta: Liberty.
98
