LAPORAN KAJIAN EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA BOS TINGKAT SD DAN SMP NEGERI DI KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN KAJIAN EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA BOS TINGKAT SD DAN SMP NEGERI DI KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2012

0

ABSTRAK

Masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah masing-masing sekolah menerima dana BOS tepat waktu?; (2) Apakah masing-masing sekolah memiliki rencana pengunaan dana BOS?; (3) Apakah penggunaan dana dana BOS telah tepat sesuai dengan Petunjuk Teknis dana BOS?; (4) Apakah penggunaan/laporan pertanggung-jawaban dana BOS telah tertib administrasinya?; dan (5) Apakah dana BOS telah menunjukkan dampak terhadap prestasi siswa/ sekolah? Sementara itu, tujuan pnelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. Penelitian ini dilaksanakan di SD dan SMP Negeri kota Medan selama kurang lenih 3 bulan, mulai dari bulan September-Nopember 2012. Metode yang digunakan adalah teknik monitoring dan evaluasi (Monev). Sumber data penelitian ini adalah Kepala Sekolah. Populasi penelitian ini adalah 382 SD Negeri dan 45 SMP Negeri. Sampel penelitian ditetapkan yaitu: 87 SD Negeri dan 18 SMP Negeri. Instrumen Monev disusun berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan BOS Tahun 2012. Pengumpulan dan pencatatan data dilakukan secara manual dengan teknik wawancara. Data yang dikumpulkan oleh petugas dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi serta bukti-bukti penggunaan dana BOS masing-masing sekolah sampel berupa rencana penggunaan dana BOS dan laporan penggunaan dana BOS diedit terlebih dulu. Setelah data diedit, kemudian dimasukkan ke microsoft excel, data yang sudah masuk ke microsoft excel selanjutnya ditabulasi. Data yang sudah ditabulasi selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Kesimpulan penelitian akan diambil berdasarkan kecenderungan data yang diperoleh dari hasil analisis dan membandingkan antara data hasil monev dengan kriteria yang ditentukan pada Juknis BOS 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyaluran dana BOS SD dan SMP untuk Triwulan 1, 2, dan 3 di kota Medan tidak tepat waktu karena masih melebihi batas 2 minggu waktu yang ditetapkan (2 minggu pertama bulan pertama setiap triwulan); (2) Rata-rata penggunaan dana BOS yang diterima baru mencapai 94,00% (SD) dan 95,43 % (SMP). Ada sekolah yang sudah membuat penggunaan dana melebihi 100%, tetapi ada juga sekolah yang hanya dapat menunjukkan bukti pebnggunaan sampai 32,84% dan dan 66,67%. Kedua yang terakhir ini perlu diperhatikan di tahun mendatang; (3) Meskipun penggunaan dana BOS sudah mencapai lebih dari 98% sesuai Juknis BOS 2012, namun tidak semua sekolah menyalurkan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Juknis BOS 2012; (4) Dana BOS SD paling banyak digunakan untuk: (a) pembelian buku teks, (b) perawatan sekolah, © pembelian bahan habis pakai, dan (d) pembayaran guru dan pegawai honor. Dana BOS SMP paling banyak digunakan untuk: (a) pembelajaran dan ekstra kurikuler, (b) pengembangan profesi guru, © kegiatan ulangan dan ujian, dan (d) perawatan sekolah; (5) Dampak dana BOS terhadap kinerja sekolah belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dilihat dari prestasi akademik yang dicapai baik SD maupun SMP tidak ada yang menonjol secara nasional kecuali hanya satu (SD: Juara 1 Olimpiade sains pada i

tahun 2011). Namun demikian tingkat kelulusan SMP dalam tahun 2011 dan 2012 telah mencapai lebih dari 95%; (6) Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SD berupa Silabus dan RPP sudah cukup baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06). Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SMP berupa Silabus dan RPP sudah lebih baik dari kepemilikan guru SD (97% dan 97%), namun kepemilikan lembar kerja siswa (LKS) pada guru SMP baru mencapai 27%, hal ini lebih rendah dibanding guru guru SD; namun dalam kepemilikan kumpulan soal sudah hampir berimbang kumpulan soal (80%). Saran yang diajukan adalah: (1) Ketepatan waktu pencairan dana BOS di tahun 2013 perlu disiasati agar tidak terlambat lagi sehingga kepala sekolah tidak perlu lagi meminjam uang atau menggunakan uang pribadinya untuk menanggulangi kebutuhan pembiayaan sekolah; (2) Perlu dipertegas oleh Dinas Pendidikan agar tertib administrasi pengelolaan dana BOS terlaksana dengan baik di tahun 2012, khususnya pelaporan penggunaan, bukti-bukti penggunaan dana BOs, serta pengggunaan buku pembantu kas dan buku pembantu pajak pajak; (3) Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS perlu direvisi karena RKAS SD dan SMP tidak menggunakan Juknis Dana BOS 2012 tapi menggunakan 8 SNP. (4) Sebaiknya di dalam buku Petunjuk Teknis Dana BOS tahun 2013 dicantumkan proporsi atau batas maksimal dana yang boleh digunakan untuk setiap jenis penggunaan dana BOS; dan (5) Penggunaan dana BOS untuk kegiatan seremonial tetap tidak diperbolehkan, akan tetapi perlu disiasati penggunaan dana BOS untuk kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan kepribadian siswa.

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ABSTRAK

i ii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah 1.2. Dasar Hukum 1.3. Perumusan Masalah 1.4. Tujuan Penelitian 1.5. Sasaran Penelitian

1 1 4 5 5 6

BAB II

LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Sekolah 2.2. Monitoring dan Evaluasi 2.3. Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2.4. Evaluasi Pemanfaatan Dana BOS 2.5. Penelitian Sebelumnya 2.6. Kerangka Berpikir 2.7. Hipotesa

7 7 9 10 20 22 24 25

BAB III

METODE PENELITIAN

26

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

26 26 26 27 28 28

Tempat dan Waktu Penelitian Metode Sumber Data Populasi dan Sampel Instrumen dan Teknik Pengambilan Data Teknik Analisis Data Jadwal Kegiatan Penelitian

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1. Analisa 4.2. Pembahasan

29 29 45

BAB V

51 51 52

SIMPULAN DAN SARAN 5.1. Simpulan 5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

53 54

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi

dari

amanat

undang-undang

tersebut

adalah

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah

mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai

98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Pembiayaan untuk pendidikan dasar khususnya sekolah negeri sesuai dengan Kebijakan Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar yang ditetapkan menjadi Kebijakan BOS tahun 2009 (Depdiknas: 2009). Berkenaan dengan kenaikan dana BOS sejak Januari 2009 semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama harus membebaskan biaya operasional sekolah terhadap peserta didiknya. Pembebasan 1

biaya sekolah tersebut, hanya berlaku bagi sekolah-sekolah yang masih mempunyai standar lokal, tetapi untuk sekolah-sekolah yang dijadikan program sekolah yang mempunyai standar internasional, pembebasan biaya tersebut tidak berlaku, peran masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai target yang diharapkan.

Dengan adanya kebijakan pembebasan biaya operasional bagi sekolah dasar yang masih mempunyai standar lokal, apakah sudah mampu membiayai program atau aktivitas yang dapat menciptakan PBM yang sesuai dengan

kebutuhan

belajar peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan harapan? Hal ini perlu dikaji lagi lebih mendalam karena di dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa sekolah tidak diperkenankan memungut biaya dari peserta didik jika akan menjadi beban bagi siswanya. Sementara di satu sisi, sekolah dintutut untuk menjalankan program pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah dengan biaya yang seadanya diberikan oleh pemerintah, dimana jumlah tersebut belum tentu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan pendidikan yang diharapkan. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah berkurangnya semangat kerja tenaga pendidik dan kependidikan, dan program-program pendidikan yang berkenaan dengan pembelajaran tidak dapat dicapai dengan maksimal.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke kabupaten/kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke provinsi pada tahun 2012. Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu: (1) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah; dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

2

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah

biaya untuk bahan

atau peralatan

pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh

sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: (1) SD/SDLB: Rp 580.000,-/siswa/tahun, dan (2) SMP/SMPLB/SMPT/ SATAP: Rp 710.000,-/siswa/tahun.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan

pengendalian

atas

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan.

Pengendalian dimaksud bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan

ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan Operasional Sekolah tahun 2012 disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya diteruskan

ke sejumlah

sekolah

(SD/MI/setara dan

SMP/MTs/setara). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang 3

diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: (1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI); (2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; dan (3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Pemerintah mengubah mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika selama ini dana BOS disalurkan melalui bendahara Kabupaten/Kota, maka per Januari 2012 dana BOS disalurkan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi, selanjutnya disalurkan ke satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah. Perubahan mekanisme ini dimaksudkan untuk memudahkan dan melonggarkan mekanisme penyaluran Dana BOS dengan tetap mempertimbangkan efektifitas pengawasannya. Sebaiknya pihak dinas pendidikan yang turun langsung ke lapangan, dalam bentuk supervisi secara berkala untuk memantau sejuah mana dana BOS ini telah diperuntukan. Tanpa mengurangi tugas dinas pendidikan kota Medan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan menganggap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS Pendidikan Dasar Tahun 2012. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 antara lain: 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012

4

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS

1.3. Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah masing-masing sekolah menerima dana BOS tepat waktu? 2. Apakah masing-masing sekolah memiliki rencana pengunaan dana BOS? 3. Apakah penggunaan dana dana BOS telah tepat sesuai dengan Petunjuk Teknis dana BOS? 4. Apakah penggunaan/laporan pertanggungjawaban dana BOS telah tertib administrasinya? 5. Apakah dana BOS telah menunjukkan dampak terhadap prestasi siswa/ sekolah? 1.4. Tujuan 1. Tujuan Umum: Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

2. Tujuan Khusus: Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui apakah masing-masing sekolah menerima dana BOS tepat waktu. 2. Untuk mengetahui apakah masing-masing sekolah memiliki rencana pengunaan dana BOS. 3. Untuk mengetahui apakah penggunaan dana dana BOS telah tepat sesuai dengan Petunjuk Teknis dana BOS. 4. Untuk mengetahui apakah penggunaan/laporan pertanggungjawaban dana BOS telah tertib administrasinya.

5

5. Untuk mengetahui apakah dana BOS telah menunjukkan dampak terhadap prestasi siswa/sekolah.

1.5. Sasaran Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu: 1. Balitbang Kota Medan, khususnya dalam memberikan masukan kepada Pemerintah

Kota

Medan

guna

mengambil

kebijakan

dalam

upaya

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana BOS. 2. Dinas Pendidikan Kota Medan, khususnya manajer BOS Kota Medan, terutama dalam memberikan arahan agar pencairan tepat waktu, penggunaannya tepat sasaran, dan pertanggungjawabannya dapat diterima. 3. Kepala Sekolah, khususnya dalam mengatur rencana penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang dikelolanya.

6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. KONSEP SEKOLAH 2.1.1 Pengertian Sekolah

Sekolah sebagai suatu sistem, memiliki komponen inti yang terdiri dari input, proses, dan output (Komariah dan Triatna, 2010). Komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan dan menentukan. Menurut Hadari Nawawi (1982) sekolah tidak boleh diartikan hanya sekedar sebuah ruangan atau gedung atau tempat anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi engetahuan, akan tetapi, sekolah sebagai institusi peranannya jauh lebih luas daripada itu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang terikat dengan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai.

Selain itu, sekolah menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003

Pasal

18,

tentang pendidikan Nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bila seluruh pendapat dirangkaikan, maka sejumlah orang

dapat dipahami bahwa sekolah

yang

menjalankan seperangkat

adalah

fungsi

tersebut

kerja sama

mendasar

untuk

melayani kelompok umur tertentu dalam ruang kelas yang pelaksanaannya dibimbing oleh guru melalui kurikulum yang bertingkat untuk mencapai tujuan

instruksional

dengan

mendukungnya sebagai sama

sejumlah

orang

terikat

akan

norma

suatu sistem nilai. Sekolah yang

terdiri

dari

dan

budaya

yang

juga merupakan kerja

unsur-unsur

sekolah, seperti

kepala sekolah, supervisor, konselor, ahli kurikulum, tata usaha, dan sebagainya di bawah kontrol pemerintah.

Sekolah dalam menjalankan

seperangkat

fungsi-fungsi mendasarnya tentu

mengacu pada fungsi belajar dan pembelajaran yang sesuai kebutuhan 7

pendidikan pada masyarakat. Sekolah sebagai organisasi dalam melaksanakan fungsinya diharapkan dapat difungsikan seluruh sumber daya yang ada. Secara umum, sekolah terdiri dari sekolah yang dikelola oleh pemerintah yang disebut sekolah negeri dan sekolah yang

dikelola oleh perorangan,

organisasi

kemasyarakatan, atau perusahaan, yang disebut sekolah swasta. UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Sekolah negeri mempunyai visi dan misi yang ditetapkan pemerintah, yaitu kebaikan

publik. Oleh karena

itu, keefektifan organisasi

sekolah

pada satuan pendidikan tersebut amat dipengaruhi oleh visi dan misi khusus dari masing-masing sekolah. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan target sekolah disusun supaya dapat

merespon

berbagai

perubahan

dengan menggerakkan seluruh potensi sumber

yang

diwujudkan

daya sekolah yang

ada,

sehingga keefektifan menjadi ci ri dari organisasi sekolah dan konsistensi terhadap misi sekolah menjadi jaminan untuk memperoleh kualitas yang terbaik (Sagala, 2006).

2.1.2 Fungsi dan Tugas Utama Sekolah

Fungsi dan tugas utama sekolah adalah meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan masyarakat

melalui pembentukan kepribadian

anak-anak agar menjadi manusia dewasa dari sudut usia maupun intelektualnya, serta terampil dan bertanggung jawab sebagai upaya mempersiapkan generasi pengganti

yang

masyarakat sebagai

mampu

bangsanya

satuan

mempertahankan

dengan

pendidikan

budaya

terdepan

eksistensi kelompok

yang

dalam

atau

mendukungnya. Sekolah

mendidik

para

siswanya

memerlukan pengelolaan yang profesional sesuai fungsi dan tugasnya.

Oleh karena itu, sekolah dalam berupaya mencapai visi dan misi sekolah, disusunlah struktur hubungan kerja organisasi berdasarkan tujuan, asas prinsip,

8

dan

program-program

yang mendasari

sekolah harus dapat melakukan

misinya. Semua

anggota

tim

kerja sama dalam rangka mensukseskan

program sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur organisasi sekolah, kepala sekolah

bersama

para

guru

merupakan

orang

yang

paling

bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan sekolah.

Struktur

organisasi

sekolah

memfungsikan setiap anggota

menurut

Gorton (Sagala,2006)

bertujuan

sesuai fungsi dan kedudukannya,

menjalin

hubungan kerja antar tim organisasi agar masing-masing mengetahui tanggung jawabnya dan semua anggota tim dapat melakuka n kerja sama mensukseskan program

sekolah.

paling bertanggung

Kepala sekolah jawab

dalam

merupakan

melaksanakan

orang pertama program

dan

yang

kegiatan

sekolah. Oleh karena itu, persyaratan profesional kepala sekolah menjadi penting agar mampu membangkitkan dan mempertinggi keterlibatan para anggota tim dan berupaya mendorong dan membangkitkan semangat kerja sama antar anggota tim.

2.2. KONSEP EVALUASI 2.2.1 Pengertian Evaluasi Evaluasi

merupakan bagian

dari

sistem manajemen

yaitu

perencanaan,

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan

serta

hasilnya.

Istilah

evaluasi

sudah

menjadi

kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang

berarti

penilaian

atau

penaksiran

(Echols dan Shadily, 2000:220). Sedangkan menurut Yunanda (2009) pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam 9

rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat (2004:3)

bahwa evaluasi adalah proses

pencapaian tujuan dan pengungkapan

masalah kinerja

penilaian

proyek

untuk

memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek.

Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (1991:3) menyatakan bahwa pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan

penilaian

(assessment),

sedangkan

penilaian

didahului

dengan

pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan

hasil

pengamatan dengan kriteria, penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku.

2.3. DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2.3.1. Pengertian BOS Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

10

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya (Kemendiknas,2010: 09) BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar

sebagai pelaksanan program

wajib belajar (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Berdasarkan maka BOS

pada dasarnya

merupakan

definisi tersebut

komponen pembiayaan operasional

non personil, bukan ditujukan untuk pembiayaan kesejahteraan guru. Secara umum, komponen utama pembiayaan BOS adalah Biaya Satuan Pendidikan (BSP). BSP merupakan biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa setiap tahun sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Dalam penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional. BSP Investasi merupakan biaya

yang

dikeluarkan

per

siswa

per

tahun

untuk menyediakan

sumberdaya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun. Contohnya adalah pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan per siswa per

tahun

yang

habis

pakai digunakan

satu

tahun atau kurang. Biaya BSP Operasional mencakup biaya personil dan non personil (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Biaya

personil

meliputi

kesejahteraan

honor

kelebihan

jam

mengajar

(KJM), Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur, pengembangan

profesional (Diklat), KKG/K3S, dan sebagainya. Biaya non

personil adalah biaya untuk penunjang proses pengajaran dan pembelajaran (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan-pemeliharaan, daya dan jasa, p embinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervise (Dirjen Mandikdasmen, 2009).

11

Program seperti

BOS

dikembangkan

berdasarkan

program

terkait

sebelumnya

manajemen berbasis sekolah (MBS), selain akibat adanya pengurangan

subsidi BBM. Dikarenakan dana BOS langsung disalurkan ke sekolah, maka peran kepala sekolah dalam manajemen BOS menjadi dalam perancangan

dan implementasi

Rancangan

penting

terutama

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Sekolah (RAPBS). Oleh karena itu, selain memiliki tujuh tugas pokok

dan

fungsi

yang

disebut

EMASLIM

(educator,

manager,

administrator, supervisor, leader, innovator and motivator), kepala sekolah kini berperan dalam manajemen BOS (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Dalam hal ini, sebenarnya banyak model yang dapat dikembangkan oleh kepala sekolah

dalam

pengelolaan

BOS

sehingga

berhasil

memenuhi standar

pengelolaannya. 2.3.2.Program Bos Dan Wajib Belajar Salah satu indikator penuntasan dengan

program Wajib Belajar 9 tahun diukur

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada Tahun 2008 APK SMP

telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun

telah

Bantuan

tuntas

sesuai

dengan

waktu yang

ditargetkan.

Program

Operasional sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005,

telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program Wajar sembilan tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah perubahan

tujuan,

pendekatan

dan

orientasi

dari

melakukan

program

(Dirjen

Mandikdasmen, 2009). Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan panduan

prosedur

pelaksanaan

BOS, pengamatan awal menunjukkan kecenderungan terdapat beberapa pola manajemen BOS. Hal ini dimungkinkan permasalahan

yang dihadapi

mengingat beragamnya kondisi dan

oleh sekolah. Keragaman model manajemen

BOS disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) perbedaan alokasi unit12

unit pembiayaan terkait skala prioritas; 2) sumber daya yang ada dan sumber dana pendukung; dan 3) perbedaan jumlah peserta didik. Pengeluaran sekolah tertuang dalam rencana belanja yang secara garis besar dibagi kedalam komponen gaji dan non gaji (Fattah, 2000). Komponen gaji digunakan untuk membayar gaji dan kesejahteraan guru. Komponen ini merupakan

komponen

yang paling dominan

pendidikan sekolah. Sedangkan komponen non pengadaan

dalam

pengeluaran

biaya

gaji meliputi: sub komponen

alat pelajaran, bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, sarana

sekolah, pembinaan siswa, dan pengelolaan sekolah. Komponen biaya non gaji yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) antara lain adalah biaya pembangunan fisik dan beasiswa. Biaya pendidikan tingkat sekolah/madrasah telah dirumuskan oleh beberapa pakar atau peneliti. Abbas Ghazali (2003) mendefinisikan biaya (BSP) tingkat sekolah/madrasah sebagai daya

yang

digunakan

oleh

nilai rupiah dari semua sumber

sekolah/madrasah

pendidikan per tahun. Berdasarkan

pendidikan

untuk

jenis penggunaanya,

menyelenggarakan biaya

pendidikan

tingkat sekolah/madrasah tersebut terdiri dari biaya operasional/lancar dan biaya investasi/modal. Fattah (2000) dan Puslitjaknov (2009) mengelompokkan biaya pendidikan di tingkat sekolah,

yang

diambil dari anggaran pendapatan

dan

belanja

sekolah (APBS), dalam enam kelompok sebagai berikut. 1. Peningkatan kegiatan proses belajar dan mengajar. Komponen ini masih dibagi lagi menjadi 2 sub komponen, yaitu (a) pelaksanaan tes dan (b) belanja alat proses belajar mengajar (PBM). Sub komponen pelaksanaan tes dirinci lagi menjadi (i) penyusunan naskah di sekolah, (ii) penggandaan naskah tes di sekolah, (iii) penggandaan naskah dari Tim Khusus, (iv) pengawasan, pemeriksaan tes, dan (v) pemantapan evaluasi kelas terakhir (VI SD dan III SLTP/SLTA). Khusus untuk sub komponen

(i) s.d. (iv), pembiayaan

tergantung pada

penerapan kurikulum, apakah menggunakan sistem cawu atau semester (sehingga bisa 2 kali atau 3 kali pertahun). Sedangkan sub komponen belanja alat 13

PBM dirinci lagi menjadi (i) kapur tulis, (ii) kapur warna, (iii) mistar besar/set, (iv) kertas stensil, (v) kertas lainnya, (vi)tinta, (vii) penghapus whiteboard/papan tulis, dan (viii) alat lainnya. 2. Pemeliharaan

dan

penggantian

sarana serta prasarana pendidikan.

Komponen ini dikelompokkan menjadi 10 sub komponen yaitu (a) pemeliharaan meubel, (b) pengadaan meubel, (c) pemeliharaan kelas, (d) pemeliharaan kantor, (e) pemeliharaan halaman, (f) pemeliharaan kebersihan, (g) bahan/alat kebersihan, (h) rehabilitasi ringan kantor, (i) pembuatan lemari, dan (j) pembuatan meja dan bangku murid. 3. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa: latihan dan sarana. Komponen ini

dikelompokan dalam 9 sub komponen yaitu : (a) pramuka, Palang Merah

Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), DK, dll.; (b) Prestasi Olahraga; (c) Prestasi Kesenian; (d) Kegiatan Porseni; (e) lomba cerdas cermat; (f) kelompok kerja komplek; (g) kelompok kerja Rayon; (h) perpisahan kelas terakhir; dan (i) kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat, retret/relokasi, dan sebagainya. 4. Kesejahteraan. Komponen ini dikelompokan menjadi 4 sub komponen, yaitu: (a) Peningkatan mutu keterampilan guru (penataran, latihan Kelompok Kerja Guru/KKG), (b) Perjalanan dinas, (c) honorarium dan insentif kepala sekolah dan guru, serta (d) Upah Lembur. 5. Rumah tangga sekolah dan BP3/Komite sekolah. Komponen ini dikelompokan dalam 6 sub komponen, yaitu: (a) tata usaha sekolah, (b) tata usaha BP3/komite Sekolah, (c) rapat kerja sekolah, (d) rapat pengurus sekolah/BP3/Komite sekolah, (e) rapat kenaikan kelas, dan (f) rapat tahunan anggota BP3/komite sekolah. 6.

Biaya pembinaan, pemantauan,

pengawasan,

dan

pelaporan sekolah,

serta (b) pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

14

Dalam implementasinya, penyusunan RAPBS dilaksanakan oleh kepala sekolah, komite sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah. Namun demikian, penanggungjawab untuk RAPBS ini berada di tangan kepala sekolah. Adapun prosedur penyusunan

RAPBS

secara

sederhana

meliputi dua aspek: 1) sumber pendapatan terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, siswa, masyarakat dan lain-lain; dan 2) pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), pengadaan dan pemeliharaan sarana daSecara umum, prosedur pelaksanaan manajemen pembiayaan sekolah meliputi: 1) perencanaan keuangan sekolah; 2) penyusunan anggaran RAPBS; 3) penyusunan pendapatan dan pengeluaran anggaran belanja sekolah; 4) pengaturan keuangan sekolah. Penyusunan anggaran dan pengembangan RAPBS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: 1) laju pertumbuhan peserta didik; 2) inflasi; 3) pengembangan program dan perbaikan ; 4) proses pengajaran dan pembelajaran. Praktik

di

lapangan

menunjukkan

penyusunan RAPBS menganut dan sekolah. Artinya,

bahwa

sekolah

dalam

pelaksanaan

pola paduan antara pengaturan pemerintah

ada beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh

peraturan pemerintah dimana sekolah tidak dapat mengubah dari petunjuk pelaksanaan. Adapun sekolah sebagai pelaksana pengguna atau

pengelola

pada tingkat operasional juga memiliki kebijakan pengelolaan secara operasional. Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah upaya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai peraturan yang berlaku. 2.3.3. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan

15

SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

2.3.4. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2012, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 1. SD/SDLB

: Rp 580.000,-/siswa/tahun

2. SMP/SMPLB/SMPT

: Rp 710.000,-/siswa/tahun

2.3.5. Waktu Penyaluran Dana Tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan OktoberDesember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan

secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan. 2.3.6. Penggunaan Dana BOS 1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.

16

2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan); 3. Pembiayaan

kegiatan

pembelajaran

remedial,

PAKEM,

pembelajaran

kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba); 4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa); 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor; 6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset; 7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya; 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; 17

9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan

menjadi

barang

inventaris

sekolah

(misalnya

sepeda,

perahu

penyeberangan, dll); 11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; 12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; 13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah. 2.3.7. Larangan Penggunaan Dana BOS 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. 4. Membiayai

kegiatan

yang

diselenggarakan

oleh

UPTD

Kecamatan/

Kabupaten/kota /Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

18

6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah). 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 8. Membangun gedung/ruangan baru. 9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 10. Menanamkan saham. 11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu. 12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. 13. Membiayai

kegiatan

pendampingan

terkait

dalam

rangka

program

mengikuti

BOS/perpajakan

pelatihan/sosialisasi/ program

BOS

yang

diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional. 2.3.8. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Dana BOS 1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah; 2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; 4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta; 5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus 19

mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya; 6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya; 7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya; 8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.

2.4. EVALUASI PEMANFAATAN DANA BOS

Evaluasi menurut Bruce W. Tuckman (1985, www.pdf.com) adalah suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses (process) kegiatan, keluaran (output) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan batasan sebagai proses memberikan atau menetukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana,1990:3).

Dengan

berdasarkan

batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, maupun objek) berdasarkan kriteria tertentu.

20

Organisasi yang efektif menurut Steers (Syaiful Sagala, 2006), keefektifan seringkali diartikan kuantitas atau kualitas keluaran (output) barang atau jasa. Namun perlu ditambahkan bahwa bagi organisasi seperti sekolah, keefektifan adalah kemampuan mengelola sumber daya secara optimal (pemanfaatan), yaitu menunjukkan

sejauhmana organisasi melaksanakan

seluruh tugas pokoknya secara baik dan benar untuk mencapai tujuan.

Arikunto dan Jabar (2008:30) mengemukakan bahwa kriteria atau tolak ukur yang dalam program pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu (1) peraturan atau ketentuan yang telah diterbitkan, (2) dalam menidaklanjuti peraturan atau ketentuan tersebut perlu adanya petunjuk pelaksanaan, (3) jika tidak ada petunjuk pelaksanaan maka dapat menggunakan konsep atau teori-teori yang terdalam dalam buku-buku ilmiah, (4) atau dapat menggunakan hasil penelitian, (5) kriteria dapat ditentukan menggunakan nalar. Selain

itu,

dikutip dalam buku evaluasi program pembelajaran (S. Eko Putro W, 2011) menyatakan bahwa, Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan bagi berlangsungnya proses. Evaluasi

masukan (Input Evaluation)

membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi : (a) sumber daya manusia, (b) sarana dan peralatan mendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

Proses pendidikan

adalah

berubahnya sesuatu

yang

merupakan

input

menjadi sesuatu yang lain dari hasil proses yang disebut output. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana yang telah diterapkan dan komponen

apa yang perlu diperbaiki,

sedangkan output merupakan penilaian yang dilakukan untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

21

mengukur

Sudarwan Danim (2007, www.pdf.com)

menyatakan bahwa masukan (input)

pendidikan merupakan segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala

hal

yang

dimaksud

meliputi sumberdaya,

harapan-harapan maupun perangkat peraturan yang terkait sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lain, proses dimaksud adalah mengkoordinasikan dan menserasikan serta pemaduan masukan (input) secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Keluaran (output) pendidikan merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan dan dampak atau utilitas lulusan.

Berdasarkan beberapa indikator ukuran diatas, paling tidak terdapat sejumlah kriteria yang dapat dijadikan ukuran dalam pelaksanaan program BOS, yaitu kebijakan

pemerintah,

kualitas,

efisiensi,

fleksibilitas,

tingkat

kepuasan,

implementasi dan evaluasi. Pelaksanaan/proyek program yang efektif ditandai oleh beberapa hal antara lain : ketepatan waktu, ketepatan penggunaan, SDM yang mengelola program, mekanisme kerja yang baik, mengedepankan kerjasama, perlunya monitoring dan evaluasi untuk melihat umpan

balik (feed back

program).

2.5. PENELITIAN SEBELUMNYA Beberapa hasil penelitian tentang Bantuan Operasional Sekolah dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 2.1. Hasil Penelitian Tentang BOS No.

Nama dan tahun

Hasil Penelitian

1

Sopha Julia, 2010

Bahwa pelaksanaan pemanfaatan program

BOS

Topik penelitian mengenai Bantuan Operasional Sekolah ini terbukti berjalan efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal pada kondisi lapangan. Hasil penelitian menjelaskan eberapa 22

analisis yang berkenaan dengan efektivitas program BOS meliputi evaluasi program masukan (input), pencapaian proses program BOS, pencapaian hasil (output) yang salah satunya meliputi peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun,

serta konflik/hambatan yang

menyertai pelaksanaan program BOS di Kecamatan Pesanggarahan. 2

Sri Rejeki

Melakukan penelitian dengan metode CIPP

Widaningsih,

(Context-Input-Process-Product). Bahwa

2011.

pengelolaan dana BOS di kedua Sekolah Dasar adalah efektif dengan persentase keefektifan 98 berdasarkan kriteria, yaitu a) tujuan, sasaran, dan prinsip penggunaan telah ditetapkan secara jelas, b) latar belakang pendidikan dan tingkat sosial ekonomi penerima program secara keseluruhan memenuhi persyaratan untuk program. c)penggunaan dana adalah untuk pembiayaan seluruh operasional sekolah, dan d)manajemen sekolah dalam pengelolaan dana BOS jelas, transparan, dan terstruktur, dan ada peningkatan prestasi akademik siswa.

3

Yahya Sudarya,

Penelitian yang berjudul “Model Manajemen

Tatang Suratno,

Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar Di

Effy Mulyasari,

Wilayah Bandung Utara”, menemukan bahwa belum

2011

terdapat bukti yang kuat mengenai pengaruh BOS terhadap upaya peningkatan mutu pembelajaran. Namun demikian, sejauh ini BOS telah mampu meningkatkan akses pendidikan terutama bagi anak dari kalangan kurang mampu.

23

2.6. KERANGKA BERPIKIR Evaluasi

merupakan

sebuah proses untuk

menentukan sejauhmana

keberhasilan sebuah program/kegiatan . Keberhasilan program dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Sejalan dengan tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu. Meningkatkan mutu pendidikan sebagai

wujud

dari

hasil

yang

dicapai

program.

Dengan

demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan

bahwa

program berjalan sebagaimana yang diharapkan..

Penelitian ini berusaha dalam

mengevaluasi pelaksanaan

rangka pemanfaatan

dikembangkan

oleh

Bruce

suatu

program BOS

dana BOS. Teori evaluasi program W

Tuckman

meliputi pencapaian

yang

masukan

(input), dengan melihat sumber daya manusia, bagaimana cara SD dan SMP kota Medan mengelompokkan atau menempatkan orang-orang di dalam menyelesaikan pekerjaan, dan bagaimana sekolah memanfaatkan

sumber-

sumber yang ada (anggaran/dana) diperoleh dari pemerintah serta prosedur kerja untuk mencapai tujuan program.

Kedua, pencapaian proses (process), melihat bagaimana

mekanisme

yang

digunakan dalam mengelola dana BOS sehingga dapat mengubah sesuatu menjadi lebih bermanfaat dalam hal ini pemanfaatan dana yang dikelola oleh

sekolah

dengan

mengacu

pada peraturan

perundang-undangan

serta buku pedoman BOS dan Juklak/Juknis BOS. Keluaran (output), merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur

keberhasilan dalam pecapaian

tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan dan dampak atas utilitas sekolah. sebelum

melakukan penelitian

penulis

merumuskan

sebagai dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:

24

Dengan demikian, kerangka

konsep

Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Pemanfaatan Dana BOS di SD dan SMP

Evaluasi Pemanfaatan Dana BOS (Permendikbud 51/2011)

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

2.7. HIPOTESA Hipotesa yang diajukan dalam penelitian adalah: “pemberian dan penyaluran dana bos tingkat SD dan SMP negeri di kota Medan tahun anggaran 2012 telah terlaksana secara tepat waktu dan tepat sasaran”.

25

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan, khususnya di SD dan SMP Negeri. Penelitian ini dilakukan selama kurang lenih 3 bulan, mulai dari bulan Sptember sampai dengan Nopember 2012.

3.2. Metode dan Sumber Data Metode yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana BOS pada jenjang SD dan SMP dilakukan dengan melalui teknik monitoring dan evaluasi (Monev). Sumber data penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah pada jenjang SD dan SMP. 3.3. Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah 382 SD negeri dan 45 SMP negeri. Oleh jumlah populasi sangat besar maka monev ini menggunakan sampel. Sampel penelitian dipilih dengan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), dengan prinsip sampel sekolah harus mewakili masing-masing kecamatan. Berdasarkan alasan tersebut, maka jumlah sampel penelitian ditetapkan yaitu: 87 SD Negeri dan 18 SMP Negeri.

Tabel 3.1. Jumlah Sampel Jenjang SD SMP Total

I 14 2 16

Wilayah Pengembangan II III IV V 12 16 16 14 3 4 3 3 15 20 19 17

Jumlah VI 15 3 18

87 18 105

Untuk mengetahui masing-masing jumlah SD dan SMP yang menjadi sampel penelitian ini, maka selengkapnya nomor-nomor sekolah dapat dilihat pada table 3.2.

26

Tabel 3.2. Nomor SD dan SMP Sampel Penelitian WP

Kecamatan Medan Petisah

WP I

Medan Sunggal Medan Polonia Medan Deli

WP II

Medan Labuhan Medan Belawan Medan Denai

WP III

Medan Marelan Medan Tembung Medan Area

WP IV

WP V

WP VI

Medan Amplas Medan Johor Medan Kota Medan Maimun Medan Selayang Medan Baru Medan Tuntungan Medan Perjuangan Medan Medan Barat Medan Medan Timur Medan Helvetia

SD

SMP

060833, 060834, 060841, 064014,060915, 068083, 060922, 9, 19 064020, 064979, 067242, 060880, 064027, 064960, 060901 064010, 064993, 066661, 067250,064011, 060942, 060948, 5, 26 068474, 060967, 060968, 060970, 065009 060911, 064927, 064978, 067241,064998, 066435, 066658, 13, 17, 20, 067264, 060913, 064037, 064974, 067240, 060794, 060816, 060824, 23 060825 060823, 060827, 060924, 064955,060927, 060928, 066668, 067952, 060818, 060819, 060820, 2, 4, 28, 36 064029, 0600898, 060899, 060907, 060906, 060973, 064024, 065011, 067245, 060882, 060884, 060886, 064025, 10, 21, 30 080623, 065015, 067246, 068003, 068008, 064029 060872, 060877, 064966, 060843, 060849, 064013, 067097, 060861, 11, 18, 37 060862, 060863, 060866, 064981, 064983, 065854, 066654

Jumlah

87

18

3.4. Intrumen dan Teknik Pengambilan Data Instrumen Monev ini disusun berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan BOS Tahun 2012. Sebelum dilaksanakan pengumpulan data ke sekolah sampel maka terlebih dulu petugas Monev terpilih dilatih menggunakan instrumen Monev serta teknik pengumpulan data. Pengumpulan dan pencatatan data dilakukan secara manual dengan teknik wawancara.

Petugas Monev memberitahukan kepada

Kepala Sekolah bahwa kegiatan Monev ini tidak akan mengganggu pelaksanaan

27

proses pembelajaran, dan semua informasi yang diterima petugas dicatat dan dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

3.5. Teknik Analisis Data Data yang dikumpulkan oleh petugas dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi serta bukti-bukti penggunaan dana BOS masing-masing sekolah sampel berupa rencana penggunaan dana BOS dan laporan penggunaan dana BOS diedit terlebih dulu. Setelah data diedit, kemudian dimasukkan ke microsoft excel, data yang sudah masuk ke microsoft excel selanjutnya ditabulasi. Data yang sudah ditabulasi selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Kesimpulan penelitian akan diambil berdasarkan kecenderungan data yang diperoleh dari hasil analisis dan membandingkan antara data hasil monev dengan kriteria yang ditentukan pada Juknis BOS 2012.

3.6. Jadwal Kegiatan: Tabel 3.3. Jadwal Kegiatan Penelitian No Rincian Kegiatan 1 2

3

4 5 6 7

8

Menyusun instrumen yang akan digunakan Melakukan validasi instrumen dengan melibatkan kepala SD dan SMP Pelatihan petugas monitonring dan evaluasi Pengumpulan data ke sekolah-sekolah Mentabulasi dan menganalisis data Menyusun DraftLaporan Melakukan seminar dan menyusun laporan akhir Menggandakan dan menjilid laporan

September 1 2 3 4 √

Oktober 1 2 3 4

Nopember 1 2 3 4

√

√

√

√ √

√

√ √

√ √

√

28

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. ANALISA 4.1.1. Data Guru dan Pegawai Tabel 4.1. Jumlah Guru dan Pegawai Administrasi Honor BOS di SD Sampel No

Sekolah Dasar

Jumlah Guru

Jlh Guru S1

Guru Honor

f

%

f

%

Pegawai Adm Honor f

1

Wilayah I

271

176

64,94

91

33,57

14

2

Wilayah II

268

197

73,50

100

37,31

19

3

Wilayah III

319

206

64,57

111

34,79

15

4

Wilayah IV

316

184

58,22

99

31,32

13

5

Wilayah V

277

170

61,37

74

26,71

21

6

Wilayah VI

322

198

61,49

86

26,71

18

1773

1131

63,79

561

31,64

100

Total

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa jumlah guru SD yang berkualifikasi S1 telah mencapai 63,79%. Ini berarti bahwa semua sekolah dasar telah memenuhi standar pelayanan minimal untuk jumlah guru yang berkualifikasi S1 (Setiap SD memiliki minimal 2 orang guru berkualifikasi S1). Namun demikian, yang menjadi catatan adalah jumlah guru honor yang terlalu besar, yaitu mencapai 31,64% atau hampir sepertiga dari guru SD Negeri. Ini berarti bahwa kekurangan guru di SD sangat besar. Honor guru SD Negeri yang dibayar dari dana BOS rata-rata Rp. 580.000,- per bulan. Jumlah dana BOS yang digunakan untuk membayar guru dan pegawai mencapai 13,89% atau sekitar Rp. 3,2 milyar (lihat tabel 4.4). Jika guru honor di SD Negeri ini dapat dikurangi maka dana BOS SD dapat dipergunakan 29

untuk keperluan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2012. Jumlah guru berkualifikasi S1 dapat dilihat pula pada grafik 4.1.

Grafik 4.1. Perbandingan Jumlah Guru SD dan Jumlah Guru Berkualifikasi S1 Pegawai administrasi di SD Negeri yang dibayar dari dana BOS SD mencapai 100 orang. Ini berarti bahwa rasio antara SD Negeri dengan pegawai administrasi adalah 1,15; meskipun ada diantara SD Negeri yang tidak memiliki pegawai administrasi dan ada 1 SD Negeri yang memiliki pegawai administrasi 10 orang. Tabel 4.2. Jumlah Guru dan Pegawai Administrasi Honor BOS di SMP Sampel No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Sekolah SMPN 2 SMPN 4 SMPN 5 SMPN 9 SMPN 10 SMPN 11 SMPN 13 SMPN 17 SMPN 18 SMPN 19 SMPN 20 SMPN 21 SMPN 23 SMPN 26 SMPN 28

Jumlah Guru 57 76 45 58 73 56 40 58 67 56 47 67 58 34 57

Jlh Guru S1 f 52 73 30 51 65 52 36 47 62 55 37 59 55 32 48

% 91,2 96,1 66,7 87,9 89 92,8 90 81 92,5 78,7 88,1 88,1 91,4 94,1 84,2 30

Guru Honor f 2 5 8 4 1 3 1 6 3 5 4 1 3 2 1

% 3,5 6,6 17,8 6,9 1,4 5,3 2,5 10,3 4,4 8,9 8,5 1,5 5,1 5,8 1,9

Pegawai Adm Honor f 2 3 4 6 4 6 4 5 3 4 5 1 2 2 6

16 17 18

SMPN 30 SMPN 36 SMPN 37 Total

63 63 57 1032

57 58 50 917

90,5 92,1 87,7 88,8

3 4 1 57

4,7 6,3 1,7 5,7

3 3 4 67

Pada jenjang SMP, jumlah guru yang memiliki kualifikasi S1 telah mencapai 88,8%; sementara guru yang honornya dibayar dari dana BOS ada 5,7% dengan honor rata-rata sebesar Rp. 640.000,- Jumlah dana BOS yang digunakan untuk membayar guru dan pegawai di SMP mencapai 9,86% atau sekitar Rp. 800 juta (lihat tabel 4.5). Jumlah pegawai honor di jenjang SMP juga cukup banyak mencapai 67 orang. Ini berarti bahwa rata-rata SMP memliki pegawai honor sebesar 3,7 orang. Perbandingan jumlah guru SMP dan jumlah guru berkualifikasi S1 dapat dilihat pada grafik 4.2.

Grafik 4.2. Perbandingan Jumlah Guru dan Guru Berkualifikasi S1 4.1.2. Penerimaan Dana BOS Penerimaan dana BOS untuk tingkat SD dan SMP pada umumnya terlambat atau tidak tepat waktu. Dikatakan terlambat apabila dana BOS diterima lebih dari 15 hari bulan pertama pada setiap awal triwulan. Proporsi keterlambatan penerimaan dana BOS dapat dilihat pada tabel 4.1. Dana BOS SD untuk Triwulan 1 diterima sekolah mulai dari tanggal 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 31 Januari 2012. Dana BOS SD untuk Triwulan 2 diterima sekolah pada umumnya sejak 20 April 2012, bahkan ada SD yang menerima pada tanggal 4, 10, 21 Mei dan 3 Agustus 2012. Dana BOS SD untuk Triwulan 3 diterima sekolah pada umumnya 31

antara tanggal 1-21 Agustus 2012. Dana BOS SMP untuk Triwulan 1-3 diterima sekolah pada tanggal 18 Januari, 24 April, dan 1 Agustus 2012. Jadwal penyaluran dana BOS yang dikeluarkan Kemdikbud adalah pertengahan bulan Januari, April, Agustus 2012. Keterlambatan penerimaan dana BOS oleh sekolah menjadi beban bagi kepala sekolah karena mereka harus meminjam atau menggunakan uang pribadi untuk menanggulangi kebutuhan biaya yang diperlukan sekolah. Tabel 4.3. Tahapan dan Waktu Penerimaan Dana BOS % Tahapan Keadaan Jumlah SD 93,2 Terlambat 81 3,44 TRIWULAN 1 Tidak terlambat 3 3,44 Tidak menjawab 3 95,40 Terlambat 83 0 TRIWULAN 2 Tidak terlambat 0 4,60 Tidak menjawab 4 87,45 Terlambat 76 0 TRIWULAN 3 Tidak terlambat 0 12,65 Tidak menjawab 11 SMP % Tahapan Keadaan Jumlah 83,33 Terlambat 15 0 TRIWULAN 1 Tidak terlambat 0 6,67 Tidak menjawab 3 83,33 Terlambat 15 0 TRIWULAN 2 Tidak terlambat 0 6,67 Tidak menjawab 3 83,33 Terlambat 15 0 TRIWULAN 3 Tidak terlambat 0 6,67 Tidak menjawab 3

4.1.3. Penggunaan Dana BOS Penggunaan dana BOS untuk masing-masing wilayah pembangunan pada jenjang SD dapat dilihat pada tabele berikut. Tabel 4.4. Jumlah dana BOS SD Yang Diterima dan Yang Digunakan WP Jumlah Yang Jumlah Yang Persentase Diterima (Rp) Digunakan (Rp.) 1 2.714.110.000 2.365.420.754 87,15 2 4.081.740.000 3.750.931.880 91,89 3 4.085.840.000 4.604.360.000 100,13 32

4 5 6 Jlh

3.215.150.800 2.852.465.000 3.383.641.000 20.332.946.800

2.889.951.112 2.717.399.281 2.785.940.415 19.114.003.442

89,88 95,26 82,34 Rata-rata=94,00

Berdasarkan data sampel SD, jumlah dana BOS yang diterima SD untuk triwulan 13 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 20.332.946.800; sementara jumlah dana yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 19.114.003.442 (94%). Namun demikian, di wilayah pembangunan IV ada 7 dari 16 SD yang telah menggunakan dana BOS melebihi dana yang telah diterima. Tabel 4.5. Jumlah dana BOS SMP Yang Diterima dan Yang Digunakan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jlh

Jumlah Yang Diterima (Rp) 194.362.500 686.392.500 430.437.500 325.257.500 496.290.000 635.765.000 331.215.000 510.000.000 509.602.500 440.377.500 529.305.000 440.377.500 427.597.500 436.117.500 444.105.000 460.080.000 549.007.500 361.567.500 8.207.857.500

Jumlah Yang Digunakan (Rp.) 194.362.500 670.417.000 430.437.500 216.905.000 496.290.000 813.020.000 456.078.000 167.472.800 500.000.000 293.585.000 424.976.900 440.377.500 346.277.725 581.490.000 432.893.522 460.080.000 549.007.500 354.500.000 7.828.170.947

Persentase 100 97,67 100 66,68 100 127,88 137,69 32,84 98,12 66,67 80,29 100 80,98 133,33 97,47 100 100 98,04 95,43

Berdasarkan data sampel SMP, jumlah dana BOS yang diterima SMP untuk triwulan 1-3 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 8.207.857.500; sementara jumlah dana yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 7.828.170.947 (94%). Ini berarti bahwa dana BOS SMP telah digunakan oleh sekolah rata-rata sebesar 95,43 %. Namun demikian menurut data yang dikumpulkan ternyata ada SMP yang baru menerima 2 triwulan tetapi telah melaporkan penggunaan dana BOS untuk 3 triwulan, dengan demikian penggunaan dana BOS di tiga sekolah melebihi 100%. 33

Kelebihan ini tidak diperoleh penjelasan dari pihak sekolah. Ada pula SMP baru membuat rincian penggunaan dana BOS sekitar 32, 84% dan 66,67%. Kedua hal ini patut diberi perhatian khusus oleh pihak yang berwenang. Tabel 4.6. Jenis Pengeluaran Dana BOS SD Jenis Pengeluaran (Juknis 2012) No 1 Pembelian buku teks pelajaran 2 Kegiatan penerimaan siswa baru 3 Pembelajaran dan ekstra kurikuler 4 Kegiatan ulangan dan ujian 5 Pembelian bahan habis pakai 6 Langganan daya dan jasa 7 Perawatan sekolah 8 Pembayaran honor guru dan pegawai 9 Pengembangan profesi guru 10 Membantu siswa miskin 11 Pembiayaan pengelolaan BOS 12 Pembelian perangkat komputer 13 Media pembelajaran, dll. 14 Pengeluaran dana BOS diluar 1-13 15 Pengeluaran di luar yg direncanakan Total

Jumlah (Rp.) 4.682.067.312 203.289.750 1.790.656.977 2.056.323.149 3.046.693.729 493.603.795 4.682.067.312 3.202.787.000 672.921.598 54.136.000 249.261.306 286.953.429 1.364.512.261 212.081.375 67.722.686 23.065.077.679

% 20,30 0,89 7,76 8,91 13,21 2,14 20,30 13,89 2,92 0,23 1,08 1,24 5,92 0,92 0,29 100

Tabel 4.6 dan 4.7 menunjukkan bahwa secara umum penggunaan dana BOS SD dan SMP di Kota Medan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. Namun demikian, tidak semua sekolah (SD maupun SMP) telah memenuhi ketetapan ketentuan tersebut, khususnya dalam penggunaan untuk “membantu siswa miskin”. Pada jenjang SD hanya tidak sampai 0,23 % dana BOS digunakan untuk membantu siswa miskin (tabel 4.6); sementara pada jenjang SMP dana BOS hanya digunakan 0,9 % untuk membantu siswa miskin (tabel 4.7). Keadaan ini tentu saja patut menjadi perhatian pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan. Namun demikian ada juga pengeluaran dana BOS pada jenjang SD di luar ketentuan 1-13,

yang besarnya sekitar 1,21%. Ada sebesar 35,63%

responden yang mengatakan adanya pengeluaran dana dimaksud (tabel 4.8). 34

Tabel 4.7. Jenis Pengeluaran Dana BOS SMP No Jenis Pengeluaran (Juknis 2012) 1 Pembelian buku teks pelajaran 2 Kegiatan penerimaan siswa baru 3 Pembelajaran dan ekstra kurikuler 4 Kegiatan ulangan dan ujian 5 Pembelian bahan habis pakai 6 Langganan daya dan jasa 7 Perawatan sekolah 8 Pembayaran honor guru dan pegawai 9 Pengembangan profesi guru 10 Membantu siswa miskin 11 Pembiayaan pengelolaan BOS 12 Pembelian perangkat komputer 13 Media pembelajaran, dll. 14 Pengeluaran dana BOS diluar 1-13 15 Pengeluaran di luar yg direncanakan Total

Jumlah (Rp.) 425.258.550 114.516.750 1.819.825.650 955.256.456 623.354.838 231.670.058 921.379.400 817.610.000 1.265.820.920 78.200.500 88.358.200 389.538.500 508.455.205 33.080.000 20.000.000 8.292.325.027

% 5,12 1,38 21,95 11,51 7,52 2,79 11,11 9,86 15,26 0,9 1,06 4,70 6,13 0,4 0,2 100

Perbandingan persentase penggunaan dana BOS SD dan SMP dapat dilihat pada grafik 4.4. Dalam beberapa jenis penggunaan dana BOS, ada 4 jenis penggunaan yang menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, yaitu untuk pembelian buku teks, pembelajaran dan ekstra kurikuler, perawatan sekolah, dan pengembangan profesi guru. Penggunaan dana BOS yang paling banyak pada jenjang SD adalah untuk untuk “pembelian buku teks pelajaran” dan “perawatan sekolah”, masingmasing 20,30%. Penggunaan dana BOS yang paling banyak pada jenjang SMP adalah untuk kegiatan “pembelajaran dan ekstra kurikuler” atau 21,95% dan “pengembangan profesi guru” atau 15,26%. Pengeluaran dana BOS pada jenjang SMP di luar ketentuan 1-13, besarnya sekitar 0,6 %. Hal ini diakui oleh 22,22% kepala sekolah SMP.

35

Grafik 4.3. Perbandingan Persentase Penggunaan Dana BOS. (Persentse yang muncul adalah untuk jenjang SMP)

Tabel 4.8. Pengeluaran Lain (Bos SD) di Luar Yang Sudah Ditentukan Keadaan Ada Tidak Ada Jumlah

Frekuensi 31 56 87

Persentase 35,63 64,37 100

Ketika ditanyakan apakah rencana penggunaan dana BOS dikordinasikan dengan Dinas Pendidikan? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui ada tidaknya dilakukan sinkronisasi penggunaan dana BOS antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Untuk hal ini, maka sebesar 68,96% kepala SD dan 77,78% kepala SMP menyatakakan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan,

Tabel 4.9. Rencana Penggunaan Dana BOS No Sinkronisasi Penggunaan 1 Telah dilakukan koordinasi dengan SKPD 2 Tidak dilakukan koordinasi Jumlah

36

Frekuensi 60 27 87

Persentase 68,96 31,04 100

4.1.4. RAKS, Pembukuan Dana BOS. Berdasarkan data pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada umumnya SD dan SMP penerima dana BOS telah membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) atau Formulir BOS-K1 maupun Rincian Penggunaan dana BOS atau Formulir BOS-K2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. Tabel 4.10. RAKS SD dan Rinciannya No Rincian Keadaan 1 Rencana Kegiatan dan Ada, lengkap Anggaran Sekolah atau Ada, tidak lengkap dan RKAS (Formulir BOS-K1) tidak ditandatangani Komite Sekolah Jumlah 2 Rincian Rencana Ada, lengkap Penggunaan BOS atau Ada, tidak lengkap dan RKAS (Formulir BOS-K2) tidak ditandatangani Komite Sekolah Jumlah

f 86 1

% 98,85 1,15

87 86 1

100 98,85 1,15

80

100

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa penerima dana BOS SD telah melakukan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum (Formulir BOS-K3) sebanyak 100% , buku pembantu kas sebanyak 95,40% (Formulir BOS-K4), buku pembantu bank (Formulir BOS-K5) sebanyak 89,65%, dan buku pembantu pajak (Formulir BOS-K6) sebanyak 86,21%. Semua SMP penerima dana BOS juga sudah menggunakan keempat jenis buku ini. Tabel 4.11. Pembukuan Dana BOS SD No 1

Pelaporan Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)

Jumlah 2 Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)

3

Jumlah Buku Pembantu Bank

Keadaan Ada, diisi dengan benar Tidak ada Ada, diisi dengan benar Tidak ada Ada, diisi dengan 37

f

%

87

100

0 87 83

100 95,40

4 87 78

4,60 100 89,65

(Formulir BOS-K5) Jumlah 4 Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)

benar Tidak ada Ada, diisi dengan benar Tidak ada

Jumlah

9 87 75

10,35 100 86,21

12 87

13,79 100

Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa sebanyak 95,40% SD penerima dana BOS telah membuat buku catatan harian, sebanyak 56,32% SD memiliki jumlah uang tunai di kas antara Rp. 138.000,- sampai dengan 137.120.000,- Pada jenjang SMP, semuanya telahmembuat buku catatan harian, dan 83,33% memiliki uang tunai di kas berkisar antara Rp. 262.000 sampai Rp. 70.000.000,Tabel 4.12. Buku Catatan Harian dan Jumlah Uang Tunai Di Kas No

Bentuk

1

Keadaan

Buku Catatan Harian

Ada Tidak ada

Jumlah 2

Jumlah Uang Tunai Di Kas

Ada Tidak ada

Jumlah

f

%

83 4 87 49 38 87

95,40 4,60 100 56,32 43,68 100

Bukti pengeluaran dana BOS pada jenjang SD dalam bentuk kwitansi, amprah dan bon faktur diperlihatkan oleh tabel 4.11. Berdasarkan tabel 4.11 tersebut diketahui bahwa sebesar 100% SD dapat menunjukkan kwitansi pengeluaran dana BOS, sebesar 44,83% dapat menunjukkan ada amprah, dan sebesar 98,85% menunjukkan ada bon faktur. Pada jenjang SMP, ada sebesar 27,78% tidak dapat menunjukkan amprah sebagai bukti pengeluaran dana BOS. Dengan demikian, dimasa depan bukti berupa amprah perlu menjadi perhatian pihak berwenang. Tabel 4.13. Bukti Pengeluaran Dana BOS No

Bentuk

1

Kwitansi

2

Amprah

3

Bon Faktur

Keadaan Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada 38

f

%

87 0 39 48 86 1

100 0 44,83 53,17 98,85 1,15

Tabel 4.14. Pengesahan, Arsip, dan Penyimpanan Bukti No

Bentuk

1

Pengesahan Bukti dari Kepala Sekolah Jumlah 2 Arsip bukti Jumlah 3 Penyimpanan Bukti

Keadaan Disyahkan Tidak disyahkan Ada Tidak ada Disimpan dengan baik dan rapi Tidak disimpan dengan baik dan rapi

Jumlah

f

%

87 0 87 87 0 87 87

100

100

100

0 87

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa pada umumnya SD dan SMP telah melakukan pengesahan bukti pengeluaran dana BOS, arsipnya ada, dan bukti-bukti tersebut disimpan dengan baik dan rapi. 4.1.5. Pelaporan Dana BOS Realisasi pengeluaran dana BOS yang dipaorkan dpat dilihat pada tabel 4.13. Pada jenjang SMP, ada 5,56% sekolah (1 dari 18 SMP) yang menyatakan tidak sesuai antara rencana dengan realisasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS K-7). Hal ini disebabkan karena dua alasan, yaitu (a) terjadi perubahan harga, dan (b) adanya keperluan tak terduga. Pada jenjang SD, ada 3,45% sekolah (3 dari 87 SD) yang menyatakan tidak sesuai antara rencana dengan realisasi penggunaan dana BOS. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, yaitu (a) ada kebutuhan yang mendadak, (b) situasi dan kondisi yang ada didahulukan, dan (c) keperluan berubah dari yang sudah direncanakan. Tabel ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran dana BOS telah mendapat pengesahan dari Kepala sekolah, Komite Sekolah dan Bendahara. Pada jenjang SMP tidak ditemukan pengaduan dari masyarakat tentang penggunaan dana BOS, demikian juga halnya dengan cacatan kejadian penting lainnya. Pada janjang SD, ditemukan dua catatan kejadian penting, yang satu berupa “pengeluaran dana dipercepat”; sementara yang satu lagi pihak kepala sekolah tidak mau menyebutkan kejadian penting dimaksud. 39

Tabel 4.15. Pelaporan Dana BOS No Pelaporan 1 Realisasi Pengeluaran (Formulir BOS-K7)

Jumlah 2 Pengesahan pengeluaran dana BOS dari Kepsek, Komite Sekolah dan Bendahara Jumlah 3 Pengaduan yang diterima dari masyarakat tentang dana BOS? Jumlah 4 Catatan kejadian penting lain Jumlah

Keadaan a. Sesuai dengan rencana penggunaan b. Tidak sesuai a. Ada, lengkap dengan stempel b. Tidak lengkap

a. Ada b. Tidak ada

a. Ada b. Tidak ada

f 84

% 96,55

3 87 86

3,45 98,85

1

1,85

87 1 85

1,15 98,85

87 2 85 87

2,30 97,70

4.1.6. Dampak Dana BOS 4.1.6.1.Kepemilikan Perangkat Pembelajaran dan Prestasi Sekolah. Dana BOS (SD dan SMP) sebagian digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru dan kegiatan pembelajaran. Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SD dapat dilihat pada grafik 4.6. Grafik tersebut menunjukkan bahwa guru yang telah memiliki Silabus dan RPP sudah cukup baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06). Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.6. Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SMP dapat

dilihat

pada

grafik

4.7.

Kepemilikan

guru

SMP

terhadap

perangkatpembelajaran berupa Silabus dan RPP sudah lebh baik dari kepemilikan guru SD (97% dan 97%), namun kepemilikan lembar kerja siswa (LKS) pada guru SMP baru mencapai 27%, hal ini lebih rendah dibanding guru guru SD; namun dalam kepemilikan kumpulan soal sudah hampir berimbang kumpulan soal (80%). Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.7.

40

Grafik 4.4. Kepemilikan Guru SD Terhadap Perangkat Pembelajaran

Grafik 4.5. Kepemilikan Guru SMP Terhadap Perangkat Pembelajaran

Dana BOS diyakini memiliki dampak terhadap berbagai hal maka dapat dilihat dari berbagai indikator pendidikan seperti angka mengulang kelas, angka kelulusan, nilai ujian nasional lain. Dampak lain juga dapat dilihat pada kepemilikan perangkat pembelajaran dan prestasi yang dicapai sekolah. Prestasi siswa SD pada tingkat nasional dalam tiga tahun terakhir adalah berprestasi 1 orang pada olimpiade sains (2011), dan 1 orang pada lomba cerpen anak (2011), dan pada tingkat internasional 1 orang dalam bidang pencak silat (2010). 41

Pada jenjang SMP, Juara 1 olimpiade sains IPS tingkat propinsi (2010), juara 8 (2011), MTQ juara 1 nasional (2012), olimpiade sains.

4.1.6.2. Angka Mengulang Kelas dan Angka Kelulusan Angka mengulang kelas (AMK) untuk jenjang SD dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan dari 1439 (tahun 2009) menjadi 1257 (2010), 1174 (2011) dan 1134 (2012). Angka mengulang kelas (AMK) jenjang SD pada tahun 2012 adalah sebesar 3,10%. Dengan kata lain, dari 100 siswa ada sekitar 3 orang yang mengulang kelas. Data mengulang kelas jenjang SD ini dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 4.1.

Grafik 4.6. Angka Mengulang Kelas (AMK) pada Jenjang SD.

Pada tahun 2012, siswa SMP yang putus sekolah atau mengulang kelas berada pada kategori kecil sekali, yaitu sebesar 0,002 atau 2 orang per 1000 siswa. Alasan siswa yang mengalami putus sekolah secara umum adalah karena: (1) malas, (2) tidak ada minat sekolah, (3) orangtua tidak mampu, (4) siswa tidak mau sekolah lagi. Angka putus sekolah dan angka mengulang kelas jenjang SMP dapat dilihat pada Grafik 4.2.

42

Grafik 4.7. Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang Kelas SMP

Grafik 4.8. Angka Kelulusan SD

Angka kelulusan SD dan SMP dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan ada peningkatan. Secara berturut angka kelulusan SD adalah 92,64% (2008), 92,73% (2009), 95,11% (2010), 95,11% (2011), 95,45% (2012). Semewntara itu, angka jelulusan jenjang SMP adalah 84,59% (2008), 92,53% (2009), 93,14% (2010), 94,33% (2011), 95,35% (2012).

43

Grafik 4.9. Angka Kelulusan SMP

Grafik 4.10. Angka Kelulusan SD Sebelum dan Sesudah Dana BOS

44

4.2. PEMBAHASAN Guru dan Pegawai Keadaan guru yang berkualifikasi S1 pada jenjang SD telah mencapai 63,79%; sementara pada jenjang SMP telah mencapai 88,8%; Ini berarti bahwa semua sekolah dasar telah memenuhi standar pelayanan minimal untuk jumlah guru yang berkualifikasi S1. Yang patut menjadi perhatian adalah jumlah guru honor yang terlalu besar, yaitu mencapai 31,64% atau hampir sepertiga dari guru SD Negeri. Ini berarti bahwa kekurangan guru di SD sangat besar. Jika rata-rata guru SD dibayar dari dana BOS rata-rata Rp. 580.000,- per bulan, maka jumlah dana BOS yang digunakan untuk membayar guru per bulan adalah 561 x Rp. 580.000 = Rp. 325.380.000. Dalam setahun maka jumlah honor guru yang harus dibayar dari dana BOS hampir mencapai Rp. 4 milyar. Selanjutnya, jika rata-rata guru SMP dibayar dari dana BOS rata-rata Rp. 640.000,- per bulan, maka jumlah dana BOS yang digunakan untuk membayar guru per bulan adalah 57 x Rp. 640.000 = Rp. 36.480.000. Dalam setahun maka jumlah honor guru yang harus dibayar dari dana BOS hampir mencapai Rp. 1/2 milyar. Pegawai administrasi di SD Negeri yang dibayar dari dana BOS SD mencapai 100 orang. Ini berarti bahwa rasio antara SD Negeri dengan pegawai administrasi adalah 1,15; meskipun ada diantara SD Negeri yang tidak memiliki pegawai administrasi dan ada SD Negeri yang memiliki pegawai administrasi 10 orang. Pada jenjang SMP, jumlah pegawai yang honornya dibayar dari dana BOS berjumlah 67 orang, artinya rata-rata SMP memiliki 3 orang pegawai yang dibayar dari dana BOS. Berdasarkan data guru dan pegawai administrasi, pada jenjang SD dan SMP masih kurang efisien karena jumlah pegawai yang dibayar dari dana BOS terlalu besar. Sudah seharusnya pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan dengan menambah jumlah guru dan pegawai administrasi tetap (PNS) pada jenjang SD dan SMP sehingga dana BOS untuk membayar honor mereka dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

45

Penerimaan Dana BOS Penerimaan dana BOS untuk tingkat SD pada umumnya terlambat atau tidak tepat waktu. Dikatakan terlambat apabila dana BOS diterima lebih dari 15 hari bulan pertama pada setiap awal triwulan. Dana BOS SD untuk Triwulan 1 diterima sekolah mulai dari tanggal 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 31 Januari 2012. Dana BOS SD untuk Triwulan 2 diterima sekolah pada umumnya sejak 20 April 2012, bahkan ada SD yang menerima pada tanggal 4, 10, 21 Mei dan 3 Agustus 2012. Dana BOS SD untuk Triwulan 3 diterima sekolah pada umumnya antara tanggal 121 Agustus 2012. Dana BOS SMP untuk Triwulan 1-3 diterima sekolah pada tanggal 18 Januari, 24 April, dan 1 Agustus 2012. Jadwal penyaluran dana BOS yang dikeluarkan Kemdikbud adalah pertengahan bulan Januari, April, Agustus 2012.

Penggunaan Dana BOS Berdasarkan data sampel SD, jumlah dana BOS yang diterima SD untuk triwulan 13 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 20.332.946.800; sementara jumlah dana yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 19.114.003.442 (94%). Namun demikian, di wilayah pembangunan IV ada 7 dari 16 SD yang telah menggunakan dana BOS melebihi dana yang telah diterima. Proporsi penggunaan dana BOS untuk siswa miskin cukup kecil yaitu 0,23% di tingkat SD dan 0,9% di tingkat SMP. Kecilnya jumlah pengeluaran dana BOS disebabkan karena bantuan siswa miskin telah ada dan disalurkan oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp. 360.000 per siswa per tahun. Berdasarkan data sampel SMP, jumlah dana BOS yang diterima SMP untuk triwulan 1-3 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 8.207.857.500; sementara jumlah dana yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 7.828.170.947 (94%). Ini berarti bahwa dana BOS SMP telah digunakan oleh sekolah rata-rata sebesar 95,43 %. Namun demikian menurut data yang dikumpulkan ternyata ada SMP yang baru menerima 2 triwulan tetapi telah melaporkan penggunaan dana BOS untuk 3 triwulan, dengan demikian penggunaan dana BOS di di tiga sekolah melebihi 100%. Ada pula SMP baru membuat rincian penggunaan dana BOS sekitar 32,84 46

% dan 66,67%. Di masa depan, kedua hal ini patut diberi perhatian khusus oleh pihak yang berwenang. Secara umum penggunaan dana BOS SD dan SMP di Kota Medan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. Namun demikian, tidak semua sekolah (SD maupun SMP) telah memenuhi ketetapan ketentuan tersebut, khususnya dalam penggunaan untuk “membantu siswa miskin”. Pada jenjang SD hanya tidak sampai 0,23 % dana BOS digunakan untuk membantu siswa miskin; sementara pada jenjang SMP dana BOS hanya digunakan 0,9 % untuk membantu siswa miskin. Keadaan ini tentu saja patut menjadi perhatian pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan. Namun demikian ada juga pengeluaran dana BOS pada jenjang SD di luar ketentuan 1-13, yang besarnya sekitar 1,21%. Ada sebesar 35,63% responden yang mengatakan adanya pengeluaran dana dimaksud. Perbandingan persentase penggunaan dana BOS SD dan SMP dapat dilihat pada grafik 4.4. Dalam beberapa jenis penggunaan dana BOS, ada 4 jenis penggunaan yang menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, yaitu untuk pembelian buku teks, pembelajaran dan ekstra kurikuler, perawatan sekolah, dan pengembangan profesi guru. Penggunaan dana BOS yang paling banyak pada jenjang SD adalah untuk untuk “pembelian buku teks pelajaran” dan “perawatan sekolah”, masingmasing 20,30%. Penggunaan dana BOS yang paling banyak pada jenjang SMP adalah untuk kegiatan “pembelajaran dan ekstra kurikuler” atau 21,95% dan “pengembangan profesi guru” atau 15,26%. Pengeluaran dana BOS pada jenjang SMP di luar ketentuan 1-13, besarnya sekitar 0,6 %. Hal ini diakui oleh 22,22% kepala sekolah SMP. Ketika ditanyakan apakah rencana penggunaan dana BOS dikordinasikan dengan Dinas Pendidikan? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui ada tidaknya dilakukan sinkronisasi penggunaan dana BOS antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Untuk hal ini, maka sebesar 68,96% kepala SD dan 77,78% kepala

47

SMP menyatakakan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Akan tetapi tidak dapat dijelaskan seperti apa kordinasi dimaksud.

RAKS dan Pembukuan Dana BOS. Pada umumnya SD dan SMP penerima dana BOS telah membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) atau Formulir BOS-K1 maupun Rincian Penggunaan dana BOS atau Formulir BOS-K2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa penerima dana BOS SD telah melakukan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum (Formulir BOS-K3) sebanyak 100% , buku pembantu kas sebanyak 95,40% (Formulir BOS-K4), buku pembantu bank (Formulir BOS-K5) sebanyak 89,65%, dan buku pembantu pajak (Formulir BOS-K6) sebanyak 86,21%. Semua SMP penerima dana BOS juga sudah menggunakan keempat jenis buku ini. Sebanyak 95,40% SD penerima dana BOS telah membuat buku catatan harian, sebanyak 56,32% SD memiliki jumlah uang tunai di kas antara Rp. 138.000,sampai dengan 137.120.000,- Pada jenjang SMP, semuanya telahmembuat buku catatan harian, dan 83,33% memiliki

uang tunai di kas berkisar antara Rp.

262.000 sampai Rp. 70.000.000,Bukti pengeluaran dana BOS pada jenjang SD dalam bentuk kwitansi, amprah dan bon faktur diketahui bahwa sebesar 100% SD dapat menunjukkan kwitansi pengeluaran dana BOS, sebesar 44,83% dapat menunjukkan ada amprah, dan sebesar 98,85% menunjukkan ada bon faktur. Pada jenjang SMP, ada sebesar 27,78% tidak dapat menunjukkan amprah sebagai bukti pengeluaran dana BOS. Dengan demikian, bukti amprah perlu menjadi perhatian pihak berwenang. Pada umumnya SD dan SMP telah melakukan pengesahan bukti pengeluaran dana BOS, arsipnya ada, dan bukti-bukti tersebut disimpan dengan baik dan rapi.

48

Pelaporan Dana BOS Realisasi pengeluaran dana BOS pada jenjang SMP, ada 5,56% sekolah (1 dari 18 SMP) yang menyatakan tidak sesuai antara rencana dengan realisasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS K-7). Hal ini disebabkan karena dua alasan, yaitu (a) terjadi perubahan harga, dan (b) adanya keperluan tak terduga. Pada jenjang SD, ada 3,45% sekolah (3 dari 87 SD) yang menyatakan tidak sesuai antara rencana dengan realisasi penggunaan dana BOS. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, yaitu (a) ada kebutuhan yang mendadak, (b) situasi dan kondisi yang ada didahulukan, dan (c) keperluan berubah dari yang sudah direncanakan. Tabel ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran dana BOS telah mendapat pengesahan dari Kepala sekolah, Komite Sekolah dan Bendahara. Pada jenjang SMP tidak ditemukan pengaduan dari masyarakat tentang penggunaan dana BOS, demikian juga halnya dengan cacatan kejadian penting lainnya. Pada janjang SD, ditemukan dua catatan kejadian penting, yang satu berupa “pengeluaran dana dipercepat”; sementara yang satu lagi pihak kepala sekolah tidak mau menyebutkan kejadian penting dimaksud. Dampak BOS Dana BOS (SD dan SMP) sebagian digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru dan kegiatan pembelajaran. Guru yang telah memiliki Silabus dan RPP sudah cukup baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06). Kepemilikan guru SMP terhadap perangkat pembelajaran berupa Silabus dan RPP sudah lebh baik dari kepemilikan guru SD (97% dan 97%), namun kepemilikan lembar kerja siswa (LKS) pada guru SMP baru mencapai 27%, hal ini lebih rendah dibanding guru guru SD; namun dalam kepemilikan kumpulan soal sudah hamper berimbang kumpulan soal (80%). Dana BOS diyakini memiliki dampak terhadap berbagai hal maka dapat dilihat dari berbagai indikator pendidikan seperti angka mengulang kelas, angka kelulusan, nilai ujian nasional lain. Dampak lain juga dapat dilihat pada kepemilikan perangkat pembelajaran dan prestasi yang dicapai sekolah. Prestasi

49

siswa SD pada tingkat nasional dalam tiga tahun terakhir adalah berprestasi 1 orang pada olimpiade sains (2011), dan 1 orang pada lomba cerpen anak (2011), dan pada tingkat internasional 1 orang dalam bidang pencak silat (2010). Pada jenjang SMP, Juara 1 olimpiade sains IPS tingkat propinsi (2010), juara 8 (2011), MTQ juara 1 nasional (2012), olimpiade sains.

Angka mengulang kelas (AMK) untuk jenjang SD dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan dari 1439 (tahun 2009) menjadi 1257 (2010), 1174 (2011) dan 1134 (2012). Angka mengulang kelas (AMK) jenjang SD pada tahun 2012 adalah sebesar 3,10%. Dengan kata lain, dari 100 siswa ada sekitar 3 orang yang mengulang kelas. Pada tahun 2012, siswa SMP yang putus sekolah atau mengulang kelas berada pada kategori kecil sekali, yaitu sebesar 0,002 atau 2 orang per 1000 siswa. Alasan siswa yang mengalami putus sekolah secara umum adalah karena: (1) malas, (2) tidak ada minat sekolah, (3) orangtua tidak mampu, (4) siswa tidak mau sekolah lagi. Angka putus sekolah dan angka mengulang kelas jenjang SMP dapat dilihat pada Grafik 4.2. Angka kelulusan SD dan SMP dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan ada peningkatan. Secara berturut angka kelulusan SD adalah 92,64% (2008), 92,73% (2009), 95,11% (2010), 95,11% (2011), 95,45% (2012). Semewntara itu, angka jelulusan jenjang SMP adalah 84,59% (2008), 92,53% (2009), 93,14% (2010), 94,33% (2011), 95,35% (2012).

50

BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. SIMPULAN 1. Penyaluran dana BOS SD dan SMP untuk Triwulan 1, 2, dan 3 di kota Medan tidak tepat waktu karena masih melebihi batas 2 minggu waktu yang ditetapkan (2 minggu pertama bulan pertama setiap triwulan). 2. Rata-rata penggunaan dana BOS yang diterima baru mencapai 94,00% (SD) dan 95,43 % (SMP). Ada sekolah yang sudah membuat penggunaan dana melebihi 100%, tetapi ada juga sekolah yang hanya dapat menunjukkan bukti pebnggunaan sampai 32,84% dan dan 66,67%. Kedua yang terakhir ini perlu diperhatikan di tahun mendatang. 3. Meskipun penggunaan dana BOS sudah mencapai lebih dari 98% sesuai Juknis BOS 2012, namun tidak semua sekolah menyalurkan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Juknis BOS 2012. 4. Dana BOS SD paling banyak digunakan untuk: (a) pembelian buku teks, (b) perawatan sekolah, © pembelian bahan habis pakai, dan (d) pembayaran guru dan pegawai honor. Dana BOS SMP paling banyak digunakan untuk: (a) pembelajaran dan ekstra kurikuler, (b) pengembangan profesi guru, © kegiatan ulangan dan ujian, dan (d) perawatan sekolah. 5. Dampak dana BOS terhadap kinerja sekolah belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dilihat dari prestasi akademik yang dicapai baik SD maupun SMP tidak ada yang menonjol secara nasional kecuali hanya satu (SD: Juara 1 Olimpiade sains pada tahun 2011). Namun demikian tingkat kelulusan SMP dalam tahun 2011 dan 2012 telah mencapai lebih dari 95%. 6. Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SD berupa Silabus dan RPP sudah cukup baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06). Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SMP berupa Silabus dan RPP sudah lebih baik dari kepemilikan guru SD (97% dan 97%), namun kepemilikan lembar kerja siswa (LKS) pada guru SMP baru mencapai 27%, hal ini lebih rendah dibanding guru guru SD; namun dalam kepemilikan kumpulan soal sudah hampir berimbang kumpulan soal (80%).

51

B. SARAN 1. Ketepatan waktu pencairan dana BOS di tahun 2013 perlu disiasati agar tidak terlambat lagi sehingga kepala sekolah tidak perlu lagi meminjam uang atau menggunakan uang pribadinya untuk menanggulangi kebutuhan pembiayaan sekolah. 2. Perlu dipertegas oleh Dinas Pendidikan agar tertib administrasi pengelolaan dana BOS terlaksana dengan baik di tahun 2012, khususnya pelaporan penggunaan, bukti-bukti penggunaan dana BOs, serta pengggunaan buku pembantu kas dan buku pembantu pajak pajak. 3. Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS perlu direvisi karena RKAS SD dan SMP tidak menggunakan Juknis Dana BOS 2012 tapi menggunakan 8 SNP. Artinya ada perbedaan penggunaan dana BOS untuk keperluan lingkungan berupa pembuatan taman yang cukup besar tetapi tidak tercantum dalam Juknis 2012. 4. Sebaiknya di dalam buku Petunjuk Teknis Dana BOS tahun 2013 dicantumkan proporsi atau batas maksimal dana yang boleh digunakan untuk setiap jenis penggunaan dana BOS. 5. Penggunaan dana BOS untuk kegiatan seremonial tetap tidak diperbolehkan, akan tetapi perlu disiasati penggunaan dana BOS untuk kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan keperibadian siswa.

52

DAFTAR PUSTAKA

Fattah, N. 2000. Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Ghozali, A. 2003. Desain studi pembiayaan pendidikan tinggi. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, Balitbang Depdiknas. Pusat

Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2009. Pengkajian biaya pendidikan: Studi pendanaan pendidikan di daerah. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2009. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Jakarta: Depdiknas. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia.

53

LAMPIRAN: INSTRUMEN KAJIAN EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA BOS SD DAN SMPNEGERI TAHUN 2012 DI KOTA MEDAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2012 54

A. IDENTITAS SEKOLAH Isilah identitas responden dan data sekolah! 1 Responden : Kepala ……………….. 2 Nama Kepala Sekolah : 3 Alamat Sekolah : a. Kelurahan : b. Kecamatan : 4 Nomor Telepon/HP : 5. Jumlah guru di sekolah : … orang ini? 6. Jumlah guru yang : … orang berkualifikasi S1? 7. Jumlah guru dan tenaga : a. Guru = … orang administrasi honor b. Tenaga administrasi = .. orang yang dibayar dari dana BOS 8. Besarnya honor yang : a. Guru = Rp. ………………/bulan dibayar dari dana BOS b. Tenaga Administrasi = Rp. ………….. /bulan 9. Angka Putus Sekolah : Thn 2008 = … orang dalam lima tahun Thn 2009 = … orang terakhir di sekolah ini? Thn 2010 = … orang Thn 2011 = … orang Thn 2012 = … orang 10. Alasan putus sekolah? : 2008: ………………………………………………………… 2009: ………………………………………………………… 20010: ………………………………………………………… 20011: ………………………………………………………… 20012: ………………………………………………………… 11. Angka Mengulang : Thn 2008 = … orang Kelas? Thn 2009 = … orang Thn 2010 = … orang Thn 2011 = … orang Thn 2012 = … orang 12. Angka Kelulusan (UN)? : Thn 2008 = … % Thn 2009 = … % Thn 2010 = … % Thn 2011 = … % Thn 2012 = … % 13. Angka Melanjut : Thn 2008 = … % Thn 2009 = … % Thn 2010 = … % Thn 2011 = … % Thn 2012 = … % 14 Nilai rata-rata UN? : 2009-> IPA= ….; IPS = ….; Mat= ….; BIndo= …. 2010-> IPA= ….; IPS = ….; Mat= ….; BIndo= …. 2011-> IPA= ….; IPS = ….; Mat= ….; BIndo= …. 55

2012-> IPA= ….; IPS = ….; Mat= ….; BIndo= …. B. PENERIMAAN DANA BOS TAHUN 2012 15. Tanyakan jumlah siswa, jumlah dana BOS yang diterima, tanggal diterima, dan ketepatan waktu penerimaannya! Triwulan I II III Total

Jumlah Siswa … orang … orang … orang … orang

Jumlah BOS yang diterima Rp.

Tanggal diterima

Terlambat/ Tdk terlambat

Rp. Rp. Rp.

16. Jika terlambat dana BOS diterima, menurut Bapak/Ibu apa alasan keterlambatannya? ………………………………………………………………………………………………………………………. 17. Apakah Bapak/Ibu ada mengeluarkan biaya agar dana BOS cepat cair? a. Ada, yaitu sebesar Rp. ………….; Alasannya = ………………………………………………… b. Tidak ada C. PENGGUNAAN DANA BOS 18 Rencana Kegiatan dan Anggaran a. Ada, lengkap Sekolah atau RKAS b. Ada, tidak lengkap dan tidak (Formulir BOS-K1) ditandatangani Komite Sekolah c. Tidak ada 19 Rincian Rencana Penggunaan a. Ada, lengkap BOSatau RKAS b. Ada, tidak lengkap dan tidak (Formulir BOS-K2) ditandatangani Komite Sekolah c. Tidak ada 20 Alokasi Pengeluaran Dana BOS: (Dapat dilihat dari laporan sekolah) a. Pembelian/penggandaan Rp. ………………….. buku teks pelajaran b. Kegiatan dalam rangka Rp. ………………….. penerimaan siswa baru c. Kegiatan pembelajaran dan Rp. ………………….. ekstra kurikuler siswa d. Kegiatan ulangan dan ujian Rp. ………………….. 56

…

…

… … … …

e. Pembelian bahan habis pakai f. Langganan daya dan jasa g. Perawatan sekolah (rusak ringan) h. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan (administrasi) honorer i. Pengembangan profesi guru, seperti KKG,pelatihan, dll. j. Membantu siswa miskin k. Pembiayaan pengelolaan BOS l. Pembelian perangkat komputer m. Biaya lainnya, seperti pembelian alat peraga, media pembelajaran Total 21 Apakah ada jenis pengeluaran dana BOS diluar yang disebutkan di atas (nomor 18)?

Rp. …………………..

…

Rp. ………………….. Rp. …………………..

… …

Rp. …………………..

…

Rp. …………………..

…

Rp. ………………….. Rp. ………………….. Rp. …………………..

… … …

Rp. …………………..

…

Rp. ………………….. a. Ada, yaitu: Rp. ……………, untuk keperluan ……………………………….

… …

b. Tidak ada Rp. …………………

22 Berapa besar pengeluaran dana BOS untuk kepentingan di luar yang sudah direncanakan? 23 Apakah rencana penggunaan a. Ya, telah dilakukan koordinasi dana BOS dikordinasikan dengan b. Tidak dilakukan koordinasi kegiatan SKPD (Dinas Pendidikan)? Catatan: Pastikan dengan bukti-bukti fisik yang dapat ditunjukkan.

…

…

D. PEMBUKUAN DANA BOS 24 Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)

a. Ada, dan diisi dengan benar b. Tidak ada

…

25 Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) 26 Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)

a. b. a. b.

Ada, dan diisi dengan benar Tidak ada Ada, dan diisi dengan benar Tidak ada

…

27 Buku Pembantu Pajak a. Ada, dan diisi dengan benar (Formulir BOS-K6) b. Tidak ada

…

28 Buku Catatan Pengeluaran Harian Bendaraha sekolah

…

a. Ada b. Tidak ada

57

…

29 Jumlah Uang Tunai di Kas Saat Ini

Rp. ……………………………

…

Catatan: Pastikan dengan bukti-bukti fisik yang dapat ditunjukkan. E. BUKTI PENGELUARAN DANA 30 Bentuk bukti a. Kwitansi b. Amprah c. Bon Faktur d. ………………… 31 Pengesahan Bukti dari Kepsek

a. Ada b. Tidak ada a. Ada b. Tidak ada a. Ada b. Tidak ada a. Ada b. Tidak ada a. Disyahkan b. Tidak disyahkan

… … … … …

32 Arsip bukti

a. Ada dan disimpan dengan baik b. Tidak ada

…

33 Penyimpanan Bukti

a. Disimpan dengan baik dan rapi b. Tidak disimpan dengan baik dan rapi

…

F. PELAPORAN DANA BOS 34 Realisasi Pengeluaran (Formulir BOS-K7)

c. Sesuai dengan rencana penggunaan d. Tidak sesuai dengan rencana penggunaan Jika tidak sesuai, sebutkan alasannya? ………………………………………………………… …………………………………………………………

35 Pengesahan c. Ada, lengkap dengan stempel pengeluaran dana d. Tidak lengkap BOS dari Kepsek, Komite Sekolah dan Bendahara 36 Pengaduan yang a. Ada, yaitu:…………………………………………. diterima dari Masyarakat tentang dana BOS? b. Tidak ada 37 Catatan Kejadian a. Ada, yaitu:…………………………………………. Penting Lain

b. Tidak ada

58

…

…

…

…

G. PRESTASI YANG DICAPAI SEKOLAH 38. Apa saja prestasi Akademik dan Non Akademik yang telah dicapai sekolah ini? Prestasi bidang Akademik a b c d e

Tingkat (Nas/Prov/Kota)*

Juara ke

Tahun

Olimpiade sains Lomba …………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….

Prestasi bidang nonakademik a ……………………………… b ……………………………… c ……………………………… d ……………………………… e ……………………………… * Catatan: Nas = nasional; Prov = provisi; Kota = kota Medan. 39. Dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru atau MGMP, produk apa saja yang telah dibuat para guru (kelompok guru) sekolah ini? a. Buku = …………… buah b. Modul = ………….. buah c. LKS = ………….. buah d. Lainnya (sebutkan) …………………….. 40. Apakah para guru di sekolah telah menyusun dan memiliki perangkat pembelajaran sebagaimana yang diharapkan? a

Silabus setiap mata pelajaran

b

RPP setiap mata pelajaran

c

LKS

d

Kumpulan Soal

Mengetahui: Kepala Sekolah ………….

…………………………………….

a. Sudah, ………. % b. Belum a. Sudah, ……… % b. Belum a. Sudah, ……… % b.Belum a. Sudah, ……… % b.Belum

… … … …

Medan, …………………… 2012 KepalaTim Monitoring dan Evaluasi,

……………………………… 59